KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana jajaran Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Pegirikan Surabaya untuk meminta dana penyertaan modal sebesar Rp. 30 M ke pemerintah kota guna revitalisasi terancam gagal. Pasalnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini masih menyangsikan perencanaannya karena pengelolaannya selama ini dianggap masih amburadul.
"Ya aku lihat dulu, gak beres pengelolaannya kok penyertaan modal," ujarnya dengan nada tinggi. Kamis (14/9)
Risma menilai penyertaan modal tersebut riskan diberikan, terlebih menggunakan APBD. Karena, ia khawatir kasus yang terjadi pada PD Pasar Surya sebelumnya kembali terjadi.
"Aku gak mau terulang lagi, cukup sekali," terangnya tanpa menyebut kasusnya.
Walikota mengungkapkan, bahwa pembukuan di PD RPH masih belum beres. Untuk itu, dirinya belum bisa menerima usulan manajemen PD RPH yang meminta dana penyertaan modal untuk program revitalisasi perusahaan, seperti usulan yang disampaikan para direksi ke Komisi B DPRD Surabaya dalam rapat dengar pendapat, Rabu (13/9), yakni akan dipergunakan untuk pembangunan gedung, perbaikan sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha rumah daging.
"Aku mau investasi, tapi kalau pembukuannya gak beres sama saja buang duit," jelasnya saat diwawancarai di ruang kerja.
Ia menegaskan kembali, tak ingin memberikan dana penyertaan modal ke BUMD milik pemerintah kota itu, apabila pengelolaannya tak benar.
"Aku gak mau, mengelolanya harus benar," tegas Risma
Walikota enggan menerima alasan apapun yang mendorong PD RPH membutuhkan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surabaya.
"Ono ae alasane (ada saja alasannya), lah nyapo (kenapa) ngelamar jadi direktur kalau gak mampu," ucapnya.
Risma menyatakan, bahwa jabatan yang diemban adalah given, yang harus diterima. Namun, dari pengalamannya, sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah kota yang dilantik terbukti mampu melakukan kinerjanya dengan baik dengan mampu menunjukkan perubahan.
" Aku masuk uangnya cuma Rp. 900 M. Aku bisa bangun dari mana, kalau gak cari uang," paparnya
Namun, saat kepemimpinannya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ia menambahkan, dengan kenaikan PBB hingga 100 persen, dan BPHTB sebesar 200 persen itulah yang digunakan untuk membiayai program pembangunan. Untuk itu, di tahun pertama ke tahun kedua saat menjabat walikota PAD bisa naik 100 persen.
"Jadi, usaha itu given, gak bisa salahkan yang lain," katanya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) ini mengingatkan, manajemen PD RPH agar tak hanya berorientasi untuk mendapatkan modal. Namun, upaya yang harus dilakukan adalah bekerja dengan baik.
"Kerja yang benar, nanti pasti bisa berhasil," sarannya . (arf)
0 komentar:
Posting Komentar