KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekretariat Bersama Golongan Karya mendorong kembalinya Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar tatanan pemerintahan. Pasalnya, menurut salah satu Deklarator Sekretariat bersama Golongan Karya, lili Chodijah Wahid, Jumat (20/10), Kondisi bangsa saat ini memerlukan tindakan untuk kembali kepada cita-cita kemerdekaan bangsa.
“Karena hari ini sudah kembali kepada cita-cita kemerdekaan,” terangnya.
Ia mengungkapkan, keprihatinannya, selepas Bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, saat ini justru masuk pada era penjajahan lain, yang wujudnya diantaranya 70 persen tanah di negara ini sudah dikuasai orang lain.
“Itu yang menjadi alasan kita mendirikan secretariat bersama Golongan Karya,” paparnya.
Adik kandung Gus Dur ini menyatakan, melihat kondisi bangsa saat ini, pihaknya khawatir pada generasi muda. Larena undang-undang hasil amandemen yang dijalankan saat ini jauh dari penyelesaian persoalan yang dihadapi bangsa.
“Di Pasal 33, dulu bumi, air dan sumber daya yang dikuasai untuk rakyat. Sekarang siapapun bisa memiliki,” tuturnya.
Lily Wahid menegaskan, jika kembali pada UUD 1945, maka otomatis tatanan pemerintahan juga ikut berubah, dimana MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang bisa menentukan nasib bangsa ke depan.
“Namun mekanismenya memang harus melalui parpol,” paparnya.
Sementara, Ketua umum Sekretariat bersama Golongan Karya, Zulkifli Eko Mei mengungkapkan, alasan pendirian Sekber Golongan Karya adalah untuk mengembalikan jati diri bangsa, yakni kembali ke Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat.
“Bukan seperti sekarang one man one vote seperti sekarang,” tuturnya.
Zulkifli mengatakan, politik saat ini bersifat transaksional, siapa yang memiliki uang bisa maju dalam pemilu. Sementara, mereka yang berkualitas, namun tak memiliki dana justru tak mempunyai kesempatan.
“Demokrasi pancasila gak seperti itu,” katanya.
Ia menegaskan, dengan Secretariat Bersama Gol;ongan Karya, pihaknya akan berupaya membangun kesadaran berbangsa bernegara guna mengembalikan jati diri bangsa yakni Pancasila.
“Kita akan bentuk wadah ini hingga ke daerah-daerah,” pungkasnya. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar