Pages - Menu

Pages - Menu

Kamis, 30 Agustus 2018

Sekber Benteng NKRI Gelar Coffe Morning


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bertajuk "Penanganan Separatis di Jawa Timur" Sekber Benteng NKRI menggelar Coffe Morning.

Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Bidakara jalan Tegalsari No. 77-85 Surabaya tersebut sedikitnya dihadiri 100 orang, kamis (30/8/2018).

Adapun undangan yang hadir diantaranya, Kol. Inf Darwis (Asintel Kasdam V/Brawijaya), Penik (Pembina TK I mewakili Ka Bakesbangpol Prov. Jatim), Kompol Puguh W (mewakili Dir Intel Polda Jatim), Letkol Inf Achmad Irianto (Kasi Intel rem 084/BJ), Letkol Inf M. Muslik (Kasi Intel rem 083/BDJ).

Drs. Widiyo Nugroho (Kabid. Penanganan konflik mewakili Ka bakesbangpol Kota Surabaya), AKP Priyono (mewakili Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya), Iptu Adi Fajar (mewakili Kasat Intelkam Polresta Malang), Ipda Bambang S (mewakili Kasat Intelkam Polreskab Malang), Kapten Inf Didik (Pasi Intel Kodim Malang), Heru M (Pembina mewakili Kepala Bakesbangpol Kota Malang), Ir. Bachrudin (Kepala Bakesbangpol Kab. Malang).

Arukat Djaswadi (Ketua Ormas yang tergabung dalam Sekber Benteng NKRI), Arukat Djaswadi (Ketua CICS), H. Hary Purwoko (Ketua Pemuda Pancasila), Habib Mahdi Al Habsy (Ketua FPI Jatim), Arifin (Ketua Patriot Garuda), Nurhadi (Ketua Laskar Garuda Nusantara), Isya Ansori (Ketua KBRS), Endang (Ketua PD Pemuda Panca Marga Jatim).

Gatot Soedjito (Ketua PD XIII KB FKPPI), Catur Sutiyono (Ketua FRAB), Wardoyo, S.H (Ketua LKRI), Hendri Sobek (Ketua DPW Kombatpol Jatim), Haris (Ketua Serikat Arek Malang Untuk NKRI), Ketua Garuda Sakti, Mukayat Al-Amin, M.Sos (KOKAM Jatim).


Kegiatan yang dibuka oleh Drs. Arukat Djaswadi (Koordinator Sekber Benteng NKRI) menjelaskan pada intinya sekber Benteng NKRI ini merupakan gabungan yang terdiri dari berbagai Ormas yang siap untuk menangani separatis di Jawa Timur,  tentunya dengan dukungan dari Instansi TNI-POLRI dan Bakesbangpol.

Dalam kegiatan tersebut, sekber Benteng NKRI telah menganggap separatis yang sudah berkembang di wilayah Jatim ini, sudah memecah belah NKRI, oleh karena itu mari bersama mencari solusi yang tepat untuk menangani separatis di wilayah Jatim.

Pasalnya NKRI adalah salah satu Negara yang kaya sumber daya alam, suku, budaya dan agama seperti yang ada dalam nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan menurut Sekber Benteng NKRI, Papua yang mempunyai visi dan misi ingin memisahkan diri dari NKRI itu sudah bisa disebut dengan separatis, oleh karena itu harus dipantau dan ditindaklanjuti setiap pergerakannya.

Sementara Kolonel Inf Darwis (Asintel Kasdam V/Brawijaya) menjelaskan acara Coffe Morning ini akan membahas tentang bagaimana cara atau solusi dalam penanganan separatis yang biasa disebut dengan AMP yang ada di wilayah Jawa Timur.

Separatis Papua terbagi menjadi 2 yaitu separatis politik dan separatis bersenjata, sudah banyak korban aparat TNI-POLRI yang meninggal di Papua Barat akibat ulah separatis bersenjata yang juga meresahkan warga sekitar di tanah Papua.

Untuk di wilayah Jatim untuk Separatis bisa disebut dengan AMP yang mempunyai tujuan ingin memerdekakan diri atau memisahkan diri dari NKRI yang dimana kemarin-kemarin sudah melakukan aksi unjuk rasa yang mengangkat isu-isu seakan-akan pemerintah dan aparat sudah banyak melanggar HAM di tanah Papua.

Pada acara Coffe Morning tersebut mendapatkan SOP yang dimana sudah disepakati bersama dari rekan-rekan TNI-Polri dan Ormas yang tergabung dalam Sekber Benteng NKRI.


Pemaparan kemudian dilanjutkan kembali terkait pergerakan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) di wilayah Jatim dari Kapten Inf Supiyanto (Pasimin Deninteldam V/Brawijaya) yang intinya menjelaskan sejarah berdirinya AMP, visi dan misi serta tujuannya didirikannya AMP.

Jumlah AMP sendiri terutama yang ada di wilayah Surabaya dan Malang yang dimana berstatus mahasiswa di setiap universitas-universitas, serta asrama dan tempat tinggal AMP di wilayah Jatim serta pembentukan struktur organisasi AMP yang baru.

Lalu Mahasiswa Papua yang ada di wilayah Jatim dihimpun menjadi satu di suatu organisasi yang disebut IPMAPA (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua).

Pemaparan  kembali dilanjutkan terkait identifikasi gerakan separatis di wilayah kota Malang dari Iptu Adi Fajar (mewakili Kasat Intelkam Polresta Malang).

Dia menjelaskan letak geografi dan demografi kota Malang serta jumlah universitas yang ada di kota Malang.

Sedangkan untuk keamanan di kota Malang terdapat 28 kesatuan TNI yang biasanya berkoordinasi baik dengan Polres dan Polsek setempat.

Menurutnya, separatis AMP di wilayah kota Malang bernaung di bawah MCW (Malang Corruption Watch) setiap turun aksi. Sedangkan jumlah mahasiswa Papua di universitas kota Malang dan AMP yang sering turun aksi sekitar 35 orang di kota Malang.

Dan ada 5 tokoh AMP yang menyuarakan kemerdekaan West Papua pada saat aksi di kota Malang.

Untuk itu pihaknya melakukan langkah-langkah yang bisa diambil adalah mengadakan penggalangan untuk bisa memantau setiap pergerakannya.

Penyampaian kembali dilanjutkan oleh Penik, Pembina Tingkat I mewakili Ka Bakesbangpol Prov. Jatim, yang intinya mengatakan bila pihak Bakesbangpol Prov. Jatim sudah membuat tim terpadu penanganan konflik sosial untuk penanganan separatis di wilayah Jatim dan akan menampung setiap aspirasi masyarakat yang ada keterkaitannya dengan separatis di wilayah Jatim.

AKP Priyono, mewakili Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya menjelaskan terkait pasal-pasal tentang penyampaian aspirasi di muka umum dan menghalang-halangi aspirasi di muka umum, serta cara penanggulangannya secara bersih dan tidak menyalahi hukum.

Sementara H. Hary Purwoko, Ketua Pemuda Pancasila akan melakukan pendekatan melalui Mahasiswa Non-Papua, Ormas/LSM yang NKRI, support hukum yang bisa mamayungi serta dana yang turun dari pemerintah melalui support hukum tersebut.

Berbesa dengan Gimin. Mapekat/Serikat Buruh mengatakan permasalahan AMP saat ini harus dibenturkan dengan sesama Mahasiswa atau masyarakat.

Lain halnya dengan Arifin, Patriot Garuda/Sekber Benteng NKRI mengatakan untuk Polri apa tidak bisa menyamakan hukum separatis dengan teroris, karena juga mengancam keamanan Negara dan meresahkan masyarakat.

Pasalnya hal ini sampai dunia mengetahui bahwa Papua ingin memisahkan diri dan memerdekakan menjadi Negara West Papua melalui media internasional.

Selama ini terkait kurangnya anggaran dana yang mengalir guna untuk menangani separatis oleh Sekber Benteng NKRI.

Kolonel Inf Darwis, Asintel Kasdam V/Brawijaya mengatakan dalam penanganan separatis ini dapat dilaksanakan bersama, bukan hanya dari TNI-POLRI saja, akan tetapi bersama masyarakat juga.

Apabila lanjutnya, AMP mengadakan aksi dan meminta perizinan ke Polrestabes, kesempatan pertama harus dibuat aksi tandingan supaya kegiatan AMP tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Dengar pendapat hingga tukar gagasan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang memutuskan bila setiap kota yang ada kegiatan separatis, maka di bentuk ormas NKRI tandingan untuk menghadang kegiatan separatis.

Ormas tandingan selalu siap mengirimkan surat izin kasat intelpolres masing-masing kota untuk sewaktu waktu menghadang kegiatan separatis.

Ormas NKRI harus berkordinasi dan mendesak aparat pemberi ijin polisi untuk tidak meloloskan dan member ijin kegiatan separatis dengan Menghadap Kapolres masing-masing Kota.

sedangkan Pihak intel Polres masing-masing kota berhak menolak dan tidak member ijin kegiatan separatisme sesuai Undang-undang.

Ormas NKRI selalu siap menghadang dilapangan kegiatan separatis dengan membawa Bendera merah putih.

Untuk Tim Bantuan Hukum NKRI yang membackup kegiatan kontra separatis segera dibentuk, untuk segera aksi membantu ormas untuk kontra kegiatan separatis.

TNI, Polri dan pemerintah daerah harus aktif menghalau kegiatan separatis.

Ormas NKRI selalu mengkontra kegiatan separatis dilapangan, dimedsos dan dimedia menggunakan hak jawab.

Sinergi akan dilakukan ormas NKRI kontra separatis Dalam hal ini akan dilakukan oleh Sekber Benteng NKRI di Surabaya dan Solidaritas Arek Malang untuk NKRI di Malang.

Diharapkan adanya sinergitas aparat TNI, Polri, Pemda kota Surabaya dan Malang yang difasilitasi dan diback up oleh Kodam V Brawijaya, Polda Jatim dan Pemprov Jatim.

Diharapkan dengan adanya SOP penanganan separatis secara terpadu dapat mengeliminisir kegiatan separatis di kota Surabaya, Malang khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. (arf)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar