Pemkot Surabaya Siapkan Skema Pembangunan Rumah Sakit Gunung Anyar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan, seiring dengan langkah peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat. 

Termasuk diantaranya menyediakan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Di tahun 2022 ini, pemkot berencana mulai melaksanakan pembangunan Rumah Sakit (RS) baru di kawasan Surabaya Timur. 

Rumah sakit yang bakal dibangun di lahan sekitar 7000 meter persegi itu, berada di kawasan Middle East Ring Road (MERR) Gunung Anyar Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Rumah Sakit Gunung Anyar dibangun dengan skema kerja sama. 

Yakni, bersama pihak investor dan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Sebab menurutnya, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pembangunannya tidak segera rampung.

"Rumah sakit baru kita lakukan pembangunannya tahun ini dengan investor dan KPBU. Karena masyarakat ini ngenteni (menunggu) nek (kalau) rumah sakit itu dibangun dengan anggaran yang tidak langsung selesai, maka rumah sakit ini ya tidak (segera) selesai," kata Wali Kota Eri Cahyadi dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (13/5).

Bahkan, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan rencana skema pembangunan rumah sakit itu dengan DPRD Surabaya. 

Ia juga mempersilahkan stakeholder yang ingin menjadi investor atau KPBU untuk mendukung pembangunan rumah sakit tersebut. 

"Karena rumah sakit ini harus jadi," tegasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menerangkan alasan menggunakan skema pembangunan tersebut. 

Menurutnya, dengan menggunakan skema KPBU dan kerja sama investor, maka kemiskinan dan pengangguran juga bisa tersentuh.

"Karena kalau dihitung (pakai anggaran) langsung jadi, maka kemiskinan, pengangguran tidak tersentuh. Jadi, harus ada prioritas, sehingga pembangunan rumah sakit jadi dan itu (kemiskinan) bisa tersentuh," katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada investor yang berminat untuk menjalin kerja sama pembangunan rumah sakit tersebut. 

Bahkan, dalam waktu dekat, rencana pembangunan RS itu akan segera memasuki tahap lelang. "Sudah ada investor yang masuk dan akan dilelang," imbuhnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menambahkan, rencananya Rumah Sakit Gunung Anyar itu akan dibangun Tipe B. 

Artinya, RS tersebut mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas.

"Rencananya mungkin sekelas RSUD Dr Soewandhie dan RSUD Dr Bhakti Dharma Husada. Karena kita rencanakan Tipe B," kata Nanik. 

Read More

Pemprov Sulut kembali Sabet WTP dari BPK-RI

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Predikat tertinggi WTP tersebut menjadi capaian delapan kali berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulut lewat kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Steven Kandouw.

Penyerahan LHP LKPD dari Anggota VI BPK-RI kepada Pemprov Sulut digelar melalui Sidang Paripurna DPRD Sulut, Jumat (13/5/2022).

Aggota IV BPK-RI, Pius Lustrilanang mengucapkan terima kasih atas kerja sama DPRD Sulut sehingga bisa menyerahkan LHP LKPD Pemprov Sulut tepat waktu.

Pius menjelaskan, penyusunan LKPD Pemprov Sulut telah sesuai SAP berbasis akrual.

“Dengan demikian kami berikan oposisi WTP kepada Pemprov Sulut. Ini tentunya karena sinergi yang matang dari semua stakeholder,” tandasnya.

Read More

Hardiknas 2022, Wali Kota Eri Cahyadi Beri Penghargaan Siswa Berprestasi dan Beasiswa Penghafal Kitab Suci

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Taman Surya Balai Kota Surabaya, Jumat (13/5). 

Hardiknas tahun 2022 ini, mengangkat Tema ‘Pimpin Pemulihan, Bergerak Untuk Merdeka Belajar’.

Dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertindak sebagai inspektur upacara. 

Hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, perwakilan dari tenaga pendidik hingga pelajar SD-SMP di Kota Pahlawan.

Saat itu, Wali Kota Eri Cahyadi membacakan sambutan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI di hadapan para peserta upacara.

"Selama dua tahun terakhir, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan, kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat membacakan sambutan menteri.

Di sisi lain, Wali Kota Eri Cahyadi juga menerangkan, bahwa selama dua tahun pandemi, ada hikmah yang bisa dipetik, khususnya dari dunia pendidikan. 

Yakni, para peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran yang tidak hanya tatap muka, tapi juga terbiasa dengan daring. 

"Sehingga pengetahuan tentang internet itu sudah biasa dan lebih menyenangkan," katanya.

Selain itu, kata dia, melalui kurikulum Merdeka Belajar yang diinisiasi Kemendikbud Ristek, maka diharapkan pula akan memunculkan para pemimpin di masa mendatang yang sudah siap menghadapi tantangan zaman. 

"Inilah hikmah dari adanya pandemi Covid-19," ujarnya.

Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, bahwa setiap cobaan yang diberikan Tuhan itu pasti ada hikmah dibaliknya. 

Karenanya, di Hardiknas ini, ia juga sekaligus memberikan penghargaan kepada anak-anak berprestasi di Surabaya.

"Jadi bukan pialanya yang kita berikan, tapi penghargaan karena keinginan dan rajin belajarnya itu yang harus ditularkan kepada teman-temannya," jelas dia.

Ia optimistis, Hardiknas akan menjadi semangat baru untuk mendorong dunia pendidikan di Kota Surabaya. 

Apalagi, peserta didik sekarang tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang diterapkan, tidak bertujuan untuk "menghukum" guru atau murid.

"Dengan begini maka ada perasaan yang nyaman di antara guru dan murid. Dengan sistem pendidikan seperti ini saya yakin akan muncul talenta-talenta pemimpin yang sangat luar biasa dari Kota Surabaya," tuturnya.

Meski demikian, Wali Kota Eri Cahyadi juga berharap kepada arek-arek Suroboyo agar tetap menjunjung tinggi jiwa sportifitas dan mengedepankan Akhlakul Karimah. 

Ia meyakini, hal tersebut akan bisa diwujudkan oleh anak-anak Surabaya.

"Ini menunjukkan bahwa kemauan dan merdeka belajar harus keluar. Jadi tak hanya formalitas, tapi bagaimana sekarang anak-anak menjadi bagian dari masyarakat. Jadi ketika nanti dia dewasa, maka dia sudah terbiasa," pesannya.

Karena itu, ia menyatakan, bahwa yang harus dipupuk kepada anak-anak sekarang yaitu keyakinan dan kepercayaan diri. 

Menurutnya, hal itu justru sangatlah penting menjadi dasar anak-anak sebelum menghadapi tantangan zaman.

"Ketika kepercayaan diri muncul, maka dia akan tenang dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan begitu kerasnya kota dan dunia ini, mereka akan siap menghadapi dengan kepercayaan diri yang dia punya," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh berpesan kepada seluruh tenaga pengajar agar tetap semangat mengawal anak-anak Surabaya. 

Menurutnya, dengan situasi apapun tenaga pengajar harus tetap semangat mengawal pendidikan anak-anak.

"Kayak tadi (upacara) anak-anak saya taruh di tengah, itu filsafatnya anak-anak memang harus didampingi. Dan itu memang tugas guru mendampingi dan mengawal anak-anak," kata Yusuf seusai upacara.

Karenanya, meski belum sepenuhnya pandemi selesai, Yusuf menegaskan bahwa tenaga pendidik di Surabaya harus tetap semangat dalam mendampingi anak-anak. 

Baik itu pendampingan dari segi akademis, maupun talenta penggalian bakatnya.

"Alhamdulillah, ada penghafal Al Quran, ada Qiroah, ada Kaligrafi. Saya cenderung nanti ke depan kita banyak masuk ke pendidikan karakter. Saya yakin kalau karakter anak-anak bagus, akademisnya pasti ikut bagus," pungkasnya.

Sebagai diketahui, dalam upacara peringatan Hardiknas ini, Wali Kota Eri Cahyadi sekaligus menyerahkan penghargaan kepada siswa berprestasi dan beasiswa penghafal kitab suci. 

Pelaksanaan seleksi beasiswa tersebut, telah berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Maret 2022.

Setidaknya pada tahun 2022 ada total 1.212 anak dari jenjang TK, SD dan SMP yang lolos seleksi dan menerima beasiswa penghafal kitab suci. 

Dengan rincian, Islam 680 anak, Kristen 243 anak, Katolik 110 anak, Hindu 120 anak, Buddha 30 anak dan Konghucu 29 anak. 

Read More

6 Kali Berturut-turut Pemkab Batang Raih Opini WTP dari BPK RI

KABARPROGRESIF.COM: (Batang) Untuk keenam kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Batang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dengan demikian, selama lima tahun memimpin Kabupaten Batang, Bupati Wihaji berhasil mempertahankan tradisi tersebut tanpa jeda sekalipun. 

Hal itu tentunya menjadi torehan prestasi tersendiri bagi Bupati dan Wakilnya Suyono yang jabatannya akan berakhir pada diakhir 22 Mei 2022 mendatang.

“Saya sangat apresiasi dan terimkasih kepada seluruh pimpinan OPD, Bu Sekda dan DPRD yang secara teknis membantu saya selaku Bupati sesesuai dengan regulasi, hingga meraih prestasi opini WTP dari BPK RI,” ungkap Bupati Wihaji usai menerima hasil Opini WTP BPK RI di Semarang, Jumat (13/05/2022).

Bupati Wihaji menjelaskan, meskipun meraih opini WTP, namun bukan berarti tidak ada masalah atas laporan keuangan Pemkab Batang. 

Pasalnya, ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti untuk diperbaiki oleh jajaran di lingkungan Pemkab Batang.

“Catatan atau rekomendasi dari BPK RI untuk Pemkab ataupun Pemkot rata – rata dikekurangan volume proyek pembangunan fisik, kelebihan pembayaran dan masalah aset daerah. Sedangkan untuk pemkab sendiri paling banyak pada aset. Kalau aset itu belanja barang yang setiap tahun mengalami kenaikan. Namun tidak bertentangan dengan regulasi tapi harus diperbaiki,” jelas Wihaji.

Wihaji juga berharap prestasi Opini WTP yang telah menjadi tradisi setiap tahun dapat dipertahankan oleh Pelaksana Tugas (Pj) Bupati yang akan datang selama dua tahun mendatang.

“Saya yakin Pj Bupati selam dua tahun nanti memiliki semangat yang sama terus mempertahankan opini WTP demi kemanfaatan rakyat Batang,”ungkapnya.

Senada juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pihaknya sangat mengapresiasi prestasi tersebut dan terimkasih atas kerja keras seluruh elemen Pemkab Batang. 

Namun, karena DPRD memilik tugas pokok dan fungsi kontrol, maka akan mempelajari catatan atau rekomendasi dari BPK RI.

“Catatan dan rekomendasi BKP akan kita pelajari, tindaklanjuti dan kita bahas bersama anggota DPRD,” tukasnya

Disisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Alubi mengatakan, pemeriksaan atas LKPD mengacu pada kewajaran informasi atas keungan daerah yang berpedoman pada standar keuangan nengara yang mengharuskan mematuhi kode etik akuntani negera.

“Standar pemeriksaan keungan itu meliputi, pengujian bukti - bukti yang mendukung angka - angka dan pengungkapan atas LHK,” katanya.

Pengujian itu dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian saldo atau pun akun-akun, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi, efektivitas desain. 

“Selain itu juga untuk implementasi sistem pengendalian intern dan peraturan terhahap perundang undangan,” tandas dia. 

Read More

Kado Istimewa HIPMI di HJKS ke 729, Gelar SBF Demi Pulihkan Ekonomi Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) akan memberikan kado istimewa bagi Kota Surabaya di hari jadi yang ke 729. 

Kado istimewa itu dikemas dalam sebuah acara Surabaya Business Forum (SBF) dengan tagline #LokalBerdaya yang akan digelar pada 21 - 22 Mei di Balai Pemuda.

Dalam acara tersebut, HIPMI mendatangkan sejumlah pemateri, mulai dari Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Menteri BUMN Erick Thohir, Dahlan Iskan, Sandiaga Uno dan sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut mengisi acara tersebut.

Ketua Pelaksana Surabaya Business Forum Malik Atmadja mengatakan, di dalam acara tersebut ada beberapa sub sesi acara, diantaranya seminar HIPMI talk, kompetisi bisnis UMKM dan ada juga pelatihan atau workshop untuk UMKM. 

“Acaranya mulai pagi sampai malam, nanti ada pembicara seperti Pak Menteri BUMN Erick Thohir, Pak Wakil Gubernur Jatim Emil, ada Sandiaga Uno, Pak Dahlan Iskan, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo dan Pak Wali Kota Eri Cahyadi juga hadir,” kata Malik, Jumat (13/5).

Di dalam sub acara kompetisi bisnis dan pelatihan UMKM itu, HIPMI Surabaya akan mendatangkan investor untuk memberikan suntikan semangat dan berbagai tips dan trik mengelola sebuah usaha. 

Materi yang disampaikan antara lain, bagaimana cara membangun sebuah Standard Operating Procedure (SOP), produktivitas kerja hingga kiat-kiat untuk mengembangkan bisnis UMKM.

Selain itu, ada juga ada acara forum group discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah stakeholder serta membahas soal regulasi penyelenggaraan acara di masa endemi, bagi pelaku usaha event organizer (EO) dan UMKM. 

“Di dalam acara FGD itu nanti kami berdiskusi mencari seperti apa sih ketika menggelar sebuah event di masa endemi, oleh karena itu kami mendatangkan sejumlah stakeholder, seperti dari kepolisian, asosiasi pelaku usaha dan sejumlah dinas terkait,” ujar Malik. 

Selain seminar dan FGD, sambung Malik, dalam acara SBF #LokalBerdaya nanti juga ada pesta rakyat di bagian outdoor Balai Pemuda. Di pesta rakyat itu, lanjut dia, pertunjukan mini konser, stand up comedy, penampilan pengamen jalanan dan masih banyak lainnya. 

“Jadi di dalam lingkup Balai Pemuda itu kan ada Gedung Balai Budaya, Gedung Merah Putih, Gedung Teater, nah itu kita blok semua dan acara berjalan paralel di hari ke 1 dan 2. Secara garis besarnya, acara ini adalah bisnis forum,” sebutnya. 

Ia menambahkan, acara ini merupakan kerjasama antara HIPMI Surabaya dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Surabaya dalam menyambut juga sebagai kado di HJKS Ke 729. 

Kado ini diberikan untuk Kota Pahlawan karena HIPMI ingin para pelaku UMKM di Surabaya semakin maju dan bisa bersaing dengan produk di pasaran. 

“Sesuai dengan hastag #LokalBerdaya, kita ingin mengangkat dan memberdayakan UMKM terutama pebisnis yang ada di Surabaya. Karena kan banyak sekali UMKM atau pebisnis yang berasal dari Surabaya, selain itu kami juga ingin organisasi ini (HIPMI) ada impact-nya di masyarakat,” imbuhnya. 

Ia berharap, setelah acara ini selesai para pebisnis dan UMKM di Surabaya bisa mengangkat kualitas produk maupun cara kerjanya untuk lebih baik lagi. 

“Kami berharap, nantinya ada perkembangan mulai dari ilmunya, bisnisnya, entah itu networking-nya, setelah kami memberikan fasilitas sekaligus mempertemukan dengan motivator, stakeholder hingga investor. Dan yang paling penting, setelah acara ini kami harap para pelaku bisnis dan UMKM bisa turut serta meningkatkan perekonomian di Kota Surabaya,” pungkasnya. 

Read More

Jabat Pj Sekda, Gus Muhdlor Tugaskan Andjar Kawal Proyek Strategis

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) melantik Andjar Surjadianto sebagai Pj. Sekda Sidoarjo, di Kantor Bupati Sidosrjo Jalan Gubernur Suryo Sidoarjo Kamis (13/5/2022) malam.

Dalam pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman M.Kes, Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, staf ahli bupati serta Plt. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Budi Basuki serta Plt. Kepala BKD Sidoarjo Drs. Imam Mukri Afandy, M.Si.

Usai dilantik, Andjar ditugaskan bupati untuk segera mengawal dan merealisasikan proyek-proyek strategis pembangunan Sidoarjo. 

Seperti pembangunan JPL 64 Krian maupun Frontage Road Waru – Buduran dan Flyover Aloha. Selain itu, Andjar juga diminta menyiapkan seleksi terbuka untuk memilih Sekda Sidoarjo definitif.

“Salah satunya yang perlu didorong adalah JPL 64 yang menjadi cita-cita Bapak Seodjito (Bupati Sidoarjo terdahulu) 26 tahun yang lalu harus terealisasi tahun in. Kemudian ada juga Flyover Aloha yang menjadi cita-cita tahun 2019 yang lalu, termasuk frontage yang diidam-idamkan wajib untuk dicicil, minimal ditahun ini angkanya diatas 61 persen, ini tugas yang cukup besar,” terangnya.

Masa jabatan Andjar Surjadianto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah habis. 

Oleh Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Andjar kembali dipercaya menduduki jabatan sekretaris daerah dengan melantiknya sebagai Penjabat (Pj) Sekda Sidoarjo sampai 3 bulan ke depan.

Dalam aturannya, batas jabatan Plh. Sekda paling lama 3 bulan. Begitu pula dengan jabatan Pj. Sekda yang kini diemban Andjar. 3 bulan lamanya, jabatan Pj. Sekda akan diembannya. Setelah itu bupati Sidoarjo akan menetapkan Sekda Sidoarjo definitif melalui asesmen eselon II. 

Read More

Reses Ketua DPRD Surabaya, Warga Curhat Anggaran PMT Lansia Kuurang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, menyapa para bunda PAUD dan Kader Surabaya Hebat, ketika mengawali kegiatan Masa Reses Persidangan Ketiga Tahun Anggaran 2022 di kawasan Rungkut. 

Beragam aspirasi dan keluhan disampaikan oleh masyarakat yang hadir. Nuril Hidayati salah seorang kader Posyandu mengatakan, anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi warga lanjut usia (Lansia) dikurangi, menyusul pandemi covid 19.

“Diwilayah kami, sebelum Pandemi Covid-19 ada sekitar 120 lansia, yang mendapatkan PMT. Namun saat Covid melanda, anggaran PMT yang turun itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan 30 Lansia saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nuril mengatakan, Untuk menutupi kekurangan akibat  anggaran yang terbatas tersebut, pihaknya terpaksa menggunakan dana kas. Supaya para Lansia diwilayahnya tetap mendapatkan PMT.

“Melalui Pak Adi kami berharap bisa disampaikan ke Dinas Kesehatan agar PMT untuk lansia ini bisa kembali seperti sebelum Covid-19,” pinta Nuril.

Menyikapi keluhan tersebut, Adi Sutarwijono menjelaskan, kebutuhan anggaran PMT membengkak cukup besar. Jumlahnya 33 ribu jiwa Lansia tidak mampu, termasuk anak yatim, dan itu belum jasa pengantar.

"Sehingga disepakati anggaran PMT tidak dinaikkan dulu karena mengukur kekuatan anggaran pemerintah kota. Jangan sampai besar pasak dari pada tiang," ujarnya.

Namun Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut menegaskan, kenaikan anggaran PMT akan kembali diusulkan dalam pembahasan APBD berikutnya. 

"Pak Eri dan Pak Armuji menjabat sampai tahun 2024. Jadi masih ada waktu dan kesempatan untuk mewujudkan itu. Kita didewan bersama Pemkot untuk terus menghitung kekuatan anggaran," imbuhnya.

Sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi keluhan masyarakat. 

Tidak sedikit warga yang kesulitan mendapatkan pengajaran di sekolah negeri. Karena lokasi tempat tinggalnya  jauh dari sekolah tersebut.

"Kami akan berkomunikasi dengan Dispendik nantinya. Apakah diperlukan formulasi khusus dalam zonasi ini. Karena untuk penambahan sekolah sangat tidak dimungkinkan karena keterbatasan tempat dan kekuatan anggaran,” pungkasnya.

Read More

Tak Ikut Apel, Puluhan ASN Pemkb Majene Dijemur

KABARPROGRESIF.COM: (Majene) Mendisiplinkan pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene memberi sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlambat masuk kantor dihari pertama pasca lebaran sehingga tidak ikut apel.

Mereka dijemur dibawa sinar matahari, sekira beberapa menit.

“Jadi ASN yang kemarin tidak sempat ikuti apel, kita beri sanksi,’ ujar Wakil Bupati Majene Arismunandar, saat dikonfirmasi, Rabu 11 Mei 2022.

Kata dia, hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk penerapan disiplin pegawai.

“Kami mau ASN lebih disiplin lagi, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, ASN dapat mengikuti aturan yg telah ditetapkan, sehingga tupoksi yang diberikan dapat dijalankan dengan baik. 

Read More

Aturan Baru Dinas Kependudukan: Nama Muhammad Tidak Boleh Disingkat Muh

KABARPROGRESIF.COM: (Pare-Pare) Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan.

Adi Hidayah Saputra Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare mengatakan, ada tiga hal krusial yang sebaiknya menjadi perhatian warga. 

Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Pertama pemberian nama yang akan dicatatkan di dokumen Adminduk minimal dua kata. Kedua, jumlah huruf dalam nama tidak boleh lebih 60 huruf termasuk spasi. Ketiga, nama minimal dua suku kata.

"Gelar orang tua juga tidak boleh masuk dalam akte kelahiran. Begitu pula nama tidak boleh disingkat. Seperti Muh, Abd, atau ST," ungkap Adi, Kamis 12 Mei 2022.

Untuk gelar sebelum atau setelah nama masih bisa disematkan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Dia mengatakan, aturan ini baru berlaku tahun ini. Sehingga anak yang baru lahir tahun ini harus mengikuti aturan baru. 

Sementara anak atau orang yang sudah menggunakan nama singkat atau satu suku kata sebelum aturan berlaku tidak akan berdampak.

"Yang lama tidak berubah," katanya.

Adi mengatakan, jika ada orang tua yang ingin memberikan nama satu suku kata saja, otomatis akan ditolak oleh sistem. Misalnya memberikan nama Yunus saja. Sistem akan menolak.

"Harus ada tambahan minimal dua suku kata," jelasnya.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan. Ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 11 April 2022. Kemudian diundangkan pada 21 April 2022.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan. Diterbitkan dengan pertimbangan a) bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan pelindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan;

b) bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik;

Pasal 4 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 menyatakan:

(1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;

b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan

c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

(3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Read More

Sesuai Data dan Faktual, Surabaya Klaim PPKM Covid-19 Level 1

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Situasi Covid-19 di Kota Surabaya ditetapkan PPKM Level 2 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 24 tahun 2022 dan mulai berlaku tanggal 10 hingga 23 Mei 2022. 

Namun secara data dan faktual, PPKM di Kota Surabaya sebenarnya berada pada Level 1.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan, bahwa ada kesalahan dalam sistem pada aplikasi asesmen situasi Covid-19 vaksin.kemenkes.go.id yang menjadi indikator penetapan PPKM Level pada Inmendagri. 

Kesalahan sistem itu terjadi pada tanggal 29 April - 7 Mei 2022 atau saat libur dan cuti lebaran tahun 2022.

"Kita setiap hari melakukan pemantauan situasi Covid-19 pada aplikasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Terakhir pada tanggal 28 April 2022 masih bisa melihat kondisi Surabaya Level 1. Nah, per tanggal 29 Mei 2022, posisi aplikasi kosong sampai tanggal 7 Mei 2022," kata Nanik Sukristina saat konferensi pers di Kantor Eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (12/5).

Selain itu, Nanik menyebut, sepanjang libur dan cuti lebaran per tanggal 29 April sampai 7 Mei 2022, aplikasi indikator PPKM Kemenkes juga tidak dapat diakses. 

Karena itu indikator situasi Covid-19 Surabaya masih menggunakan data per tanggal 28 April 2022. 

Sementara aplikasi Kemenkes baru dapat diakses kembali tanggal 08 Mei 2022 dengan posisi Kota Surabaya berada pada Level 2.

"Saat itu asesmen situasi Covid-19 Surabaya Level 2, karena ada satu indikator yang kurang memadai di antara 8 indikator PPKM, yaitu ratio tracing 1:0. Yang paling mengagetkan posisi tracing kita saat itu Nol. Padahal, kondisi Surabaya di aplikasi Silacak menunjukkan ratio tracing melebihi target 1:15," ungkap dia.

Melihat adanya kesalahan pada sistem, Dinkes Surabaya segera melakukan konfirmasi ke Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) Kemenkes RI terkait ratio tracing pada aplikasi Indikator PPKM Kemenkes. 

Pasalnya, aplikasi Silacak milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terkoneksi dengan Kemenkes sudah melebihi target. 

"Pihak PHEOC merespons akan melakukan pengecekan dan verifikasi kembali," paparnya.

Alhasil, pada tanggal 10 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 - 13.00 WIB, indikator Level Kota Surabaya sudah berubah menjadi Level 1 dengan ratio tracing 1:31. 

Akan tetapi, Surat Edaran (SE) Inmendagri terkait Level PPKM wilayah yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2022, Kota Surabaya berada pada Level 2. 

Padahal, sesuai dengan indikator level pada aplikasi Kemenkes, tanggal 10 Mei 2022 Kota Surabaya berada pada Level 1.

"Kemungkinan SE Inmendagri mengacu pada kondisi Indikator PPKM Kota Surabaya per tanggal 07 Mei 2022. Pada tanggal itu kondisi aplikasi belum dapat melakukan penarikan data secara stabil dan optimal dalam sistem, terutama pada indikator tracing" terangnya.

Maka dari itu, apabila dilihat pada aplikasi Kemenkes per tanggal 12 Mei 2022, Kota Surabaya berada pada Level 1 sesuai dengan asesmen situasi Covid-19. 

Meski saat ini terdapat peningkatan kasus konfirmasi dan rawat inap rumah sakit, namun situasi Covid-19 di Kota Surabaya masih terkendali.

Nanik pun menjabarkan perbandingan 8 indikator PPKM Surabaya pada tanggal 10 Mei dengan 12 Mei 2022, berdasarkan aplikasi Kemenkes. 

Untuk transmisi komunitas, pada indikator 1, kasus konfirmasi per 100.000 penduduk sebelumnya 1.61 (tingkat 1) dan sekarang 1.95 (tingkat 1). 

Lalu, indikator 2, yakni rawat inap rumah sakit per 100.000 penduduk, sebelumnya 0.55 (tingkat 1) dan sekarang 0.75 (tingkat 1).

Kemudian, pada indikator 3 yakni, Kematian per 100.000 penduduk, jika sebelumnya 0.00 (tingkat 1) dan sekarang 0.03 (tingkat 1). 

Selanjutnya, untuk kapasitas respons, pada indikator 4, Testing - % positive rate per Minggu, sebelumnya 0.37 (Memadai) dan sekarang 0.39 (Memadai). 

Sedangkan indikator 5, Tracing Ratio KE per Kasus Konfirmasi per Minggu, sebelumnya 31.00 (memadai) dan sekarang 31.00 (memadai).

Selanjutnya pada indikator 6, Treatment - % BOR per Minggu, sebelumnya 1.57 (memadai) dan sekarang 1.66 (memadai). Lalu, pada indikator 7 yakni, % Vaksinasi Lengkap Kumulatif sebelumnya 116.26 (memadai) dan sekarang 116.27 (memadai). 

Dan terakhir, pada indikator 8 yakni, % Vaksinasi Lengkap Lansia sebelumnya 93.52 (memadai) dan sekarang 93.43 (memadai).

"Karena itu sebenarnya posisi Surabaya realnya PPKM Level 1, tapi dalam Inmendagri Level 2. Sampai saat ini Surabaya masih terkendali, dan kita akan terus lakukan pemantauan seminggu ke depan pasca cuti bersama," jelas Nanik.

Di waktu yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Ridwan Mubarun menyatakan, PPKM Kota Surabaya Level 2 berdasarkan Inmendagri yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2022. 

Apabila dilihat pada tanggal penetapan Inmendagri tersebut, maka indikator penilaian berdasarkan kasus pada hari sebelumnya atau tanggal 8 Mei 2022.

"Hasil asesmen per tanggal 8 Mei 2022 Kota Surabaya Level 2, dan itu ternyata karena indikator tracing kita di aplikasi Kemenkes nol atau terjun bebas karena ada kesalahan sistem. Sehingga itu yang mempengaruhi PPKM Surabaya Level 2," kata Ridwan.

Padahal, kata Ridwan, per tanggal 8 Mei 2022, pada aplikasi Silacak, ratio tracing di Kota Pahlawan mencapai 1:31. 

Artinya, jumlah tracing sudah melebihi kapasitas 1:15 yang ditetapkan oleh Kemenkes. 

Oleh sebab, itu apabila berdasarkan 8 indikator dalam asesmen Kemenkes, secara data dan faktual saat ini seharusnya PPKM Surabaya betul-betul berada pada Level 1.

"Tentu ini merugikan Surabaya. Kalau bicara Inmendagri PPKM Surabaya Level 2. Tapi faktualnya PPKM Surabaya itu Level 1," tegasnya.

Di sisi lain, kata dia, salah satu indikator Level itu sebenarnya juga bisa dilihat dari kondisi pasien yang menjalani isolasi di Asrama Haji Sukolilo. 

Ridwan menyebut, per tanggal 12 April 2022, sudah tidak ada pasien yang dirawat di Asrama Haji Sukolilo atau nihil. 

Bahkan, sejak tanggal 30 April 2022, Asrama Haji sudah resmi diserahkan pemkot ke Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Kita sudah kembalikan Asrama Haji ke UPT, karena sudah kosong tidak ada pasien. Karena itu mudah-mudahan dari Kemendagri mengerti, agar kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan PPKM Level 1," tandasnya.

Read More

Himpun Zakat hingga Rp14 Miliar, Pemkot Surabaya dan Baznas Fokus Pengembangan SDM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Pahlawan. 

Sejak dilantik pada 25 Oktober 2021, Baznas telah menyalurkan berbagai program bantuan. 

Berbagai bantuan ini merupakan hasil zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dihimpun Baznas melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya serta masyarakat.

“Matur nuwun sanget (terima kasih banyak) untuk program penyaluran bantuan, baik sembako, kursi roda, beasiswa, tebus ijazah, dan lainnya. Ini diluar ekspektasi saya, karena Baznas hadir untuk membantu kepentingan masyarakat Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (12/5).

Ia menyampaikan, terdapat kemiripan pada program bantuan yang dibuat oleh Baznas, yakni bantuan tebus ijazah di tingkat SMP, dan SMA/SMK. Sebab, Pemkot Surabaya tengah fokus pada pembebasan ijazah. 

Karena itu, ia meminta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk melakukan pengecekan dan pendataan terhadap seluruh siswa yang mengalami kesulitan dalam mengambil ijazah.

“Nanti Pemkot Surabaya bisa berkoordinasi dengan Baznas terkait penebusan ijazah. Kalau di tingkat SMP sudah dibantu oleh pemkot, tetapi kalau di tingkat SMA/SMK kita harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai jumlah warga KTP Surabaya yang kesulitan mengambil ijazah,” terang dia.

Selanjutnya, bertepatan pada momentum peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729, Wali Kota Eri Cahyadi memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan pemetaan terhadap kemampuan dan usia kerja pada 350 ribu KK yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Karena pada bulan Juni sampai Juli 2022, Baznas akan berkonsentrasi pada penyaluran zakat produktif yang akan dijadikan sebagai modal usaha.

“Ke depan, pemkot dah Baznas tidak hanya memberikan bantuan, tetapi melatih orang untuk memaksimalkan kemampuan SDM. Kita buat secara berkelompok, setiap kelompok akan mendapatkan modal usaha dengan sistem koperasi,” ujar dia.

Menurut dia, dengan adanya penguatan SDM, maka akan mempermudah menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya. 

“Tahun ini saya fokus pada SDM dan tahun 2023 saya akan fokus melakukan pembangunan, untuk memperbaiki Kota Surabaya,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Surabaya Moch Hamzah mengatakan, bahwa Baznas adalah lembaga pemerintah non struktural, maka setiap aktivitas yang dilakukan akan dilaporkan kepada Wali Kota Eri Cahyadi. 

Pertama adalah laporan evaluasi program selama bulan Ramadan, yakni mentasarufkan atau mendistribusikan zakat bagi fakir miskin dan duafa dalam bentuk uang tunai dan sembako. 

“Menyalurkan 200 kursi roda. Serta membagikan 6.500 paket sembako yang disalurkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang menyebar di 31 kecamatan di Kota Surabaya,” ungkap Hamzah.

Selain itu, Baznas juga membagikan 6.500 nasi kotak untuk berbuka puasa melalui UPZ di tiap kecamatan. Serta, mendistribusikan 3.750 nasi kotak selama 11 hari untuk sahur pada 97 panti asuhan di Kota Surabaya. 

Tak hanya itu saja, bertepatan dengan peringatan HJKS ke-729, Baznas berencana menyalurkan 729 kursi roda dan 7.290 paket sembako untuk MBR.

“Kami juga berencana untuk menyerahkan ijazah khusus SMA/SMK. Melalui program tebus ijazah, hal ini sesuai dengan komitmen Wali Kota Eri Cahyadi yang menginginkan masyarakat Kota Surabaya siap terjun di dunia kerja,” ujar dia.

Baznas juga akan membantu Pemkot Surabaya dalam program pengentasan MBR, dengan mengalokasikan zakat bagi MBR dengan konsep Zakat Community Development. 

Melalui konsep tersebut akan dilakukan klasifikasi berdasarkan kemampuan dan usia kerja untuk mendapatkan modal usaha.

“Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang telah bersedia memberikan zakatnya kepada Baznas untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Baznas mampu menghimpun zakat rata-rata setiap bulannya sebanyak  2 Miliar. Jika dihitung secara kumulatif selama 7 bulan, Baznas telah menghimpun zakat sebanyak 14 Miliar. 

Selain itu, Baznas juga rutin menyalurkan bantuan pada program Surabaya Cerdas dengan memberikan beasiswa untuk 1.565 siswa SMP, serta menyalurkan bantuan beasiswa dan biaya hidup untuk 172 anak asuh dari eks lokalisasi.

Read More

Layanan Online Termasuk LPSE Pemkot Surabaya Sering Eror, DPRD: Harus Dievaluasi!!!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sering erornya layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif setempat.

Bahkan DPRD Surabaya menganggap tak hanya layanan LPSE saja yang sering eror namun layanan online lainnya juga selalu memiliki 'penyakit' yang sama yakni sering ngadat.

Padahal layanan online tersebut disaat warga Surabaya sangat membutuhkannya seperti layanan online pada dunia pendidikan yang kerap bermasalah saat penerimaan siswa baru.

Masalah tersebut sudah menjadi persoalan klasik. Maka untuk itu Pemkot Surabaya harus selalu melakukan evaluasi ulang.

"Seharusnya diperbaiki agar tidak trouble terus-menerus, seperti setiap online penerimaan siswa baru yang alasannya pasti klasik," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pratiwi Ayu Krishna, Kamis (12/5).

Nah, sering bermasalahnya layanan online ini, menurut Ayu seolah cocok dengan pernyataan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang ingin memajukan Surabaya dengan teknologi untuk kemudahan dan percepatan pelayanan.

"Mungkin benar yang dikatakan pak Wali Kota Surabaya harus melek IT," imbuhnya.

Ayu juga mengingatkan agar pengelola IT di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya tidak memanfaatkan kemampuan IT untuk hal-hal lain.

"Juga jangan kepintaran yang keblinger untuk pemanfaatan lain," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada unsur kesengajaan setiap website milik Pemkot Surabaya yang mengalami masalah, Ayu mengungkapkan bahwa IT hanyalah sebuah perangkat, manusia dibaliknyalah yang berperan.

"Intinya IT hanya perangkat tapi untuk pengoperasiannya tetap manusia kan," jelasnya.

Mengatasi layanan online Pemkot Surabaya yang sering bermasalah ini, Ayu menegaskan bahwa harus ada pembenahan dan evaluasi.

"Dan memang harus dievaluasi ulang," tegas Ayu.

Read More

Legislator Gerindra Surabaya Nilai Perwali SLF Sangat Lemah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Politisi Partai Gerindra, Bachtiar Rifai menilai sanksi Perwali terkait SLF dinilai terlalu lemah. Ia menyarankan Pemkot sebaiknya segera melakukan evaluasi. 

Sebab apabila tidak ditegaskan dalam peraturan. Pengusaha akan mengindahkan sanksi dari pada SLF itu sendiri. 

"SLF sudah ada Perwali sejak tahun 2018, dan efektif 2019 - 2020, dan sampai sekarang masih kurang efektif, " ujar Bachtiar Rifai kepada wartawan di Surabaya, Kamis (12/05/22).

Menurut Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, sanksi selama ini hanya sebatas teguran tertulis, belum sampai pada eksekusi penutupan. "Maka kami Komisi A akan memanggil beberapa pengusaha untuk mengurus masalah SLF ini,” terang Bachtiar.

Ia menegaskan, ini penting sebagai garansi kelayakan gedung. Sehingga ia menekankan kepada Dinas Cipta Karya agar lebih fleksibel dalam memberikan izin. 

Dikatakan Bachtiar, bagi gedung yang sudah berdiri kisaran 2000 - 2010, harus ada terobosan   yang harus dilakukan. Kecuali gedung yang tergolong baru berdiri 2020/2021  maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini. 

"Kalau yang sebelumnya itu harus ada semacam terobosan, misalkan masalah salurannya atau masalah lainnya, bisa di sesuaikan dengan gedung yang ada." jelas Bachtiar.

Dirinya menerangkan, Pemkot Surabaya sebenarnya tidak mempersulit dalam kepengurusan SLF. 

Hanya saja perlu kesadaran pengusaha. Kemudian perlu menggalakkan lagi sosialisasinya. Jadi pengusaha bisa meminta bantuan dari konsultan di luar pemerintah mengurus perizinan ini.

"Jadi enggak sulit, karena aturan jelas tinggal mekanisme pelaksanaan harus diperbaiki,” pungkasnya. (**)

Read More

Seni tradisional ingin pentas setelah 2 tahun vakum

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Legislator PDIP Surabaya Anas Karno melakukan reses hari pertama Masa Reses Persidangan Ketiga Tahun Anggaran 2022, di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Semolowaru, pada Rabu malam (12/05/2022). 

Kegiatan reses itu berlangsung akrab. Warga yang datang menyampaikan beragam aspirasinya.

Diantaranya adalah Tri Suyanto warga Semolo, yang juga pegiat seni tradisional. 

"Saya berharap pertunjukkan seni tradisional bisa digelar kembali setelah 2 tahun vakum saat pandemi," ujarnya.

Menurut Tri Suyanto, sejak tahun 2020 sampai sekarang, para pekerja seni tradisional mengalami masa yang sulit. 

"Ibaratnya selama pandemi kita terjun bebas. Tidak bisa beraktifitas, tidak bisa berekspresi. Kasihan pekerja seni tidak bisa berkembang," ungkapnya.

Pegiat lembaga beragam seni tradisional seperti Reyog, Jaranan, dan Karawitan ini, meminta pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pariwisata sebagai pemegang anggaran seni, sudi memberikan fasilitas supaya para pekerja seni tradisional tidak hanya latihan saja. Melainkan juga pentas, terutama di SWK Semolowaru.

"Mumpung ini ada masa reses. Aspirasi kami ini kami sampaikan ke Pak Anas supaya bisa meneruskan ke Dinas Pariwisata," jelas Tri Suyanto

Tri Suyanto menambahkan, keberadaan pertunjukan seni tradisional di SWK Semolowaru, bisa meramaikan pengunjung. 

"Kita punya komunitas. Ketika mereka menikmati pertunjukkan seni tradisional, mereka juga akan menikmati makanan dan minuman disini. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme," pungkasnya.

Anas Karno mendukung keinginan tersebut. Menurutnya, kelompok seni tradisional sebagai perawat budaya lokal dan dikembangkan secara turun temurun warisan leluhur.

"Budaya tradisional merupakan pilar berbangsa. Karena tanpa budaya yang kuat maka bangsa ini akan kehilangan jati diri," tegasnya.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan, bahwa Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi.

"Hal ini menjadi signal yang baik dan menjadi harapan pentas-pentas seni tradisional bisa digelar. Sehingga bisa lebih menguatkan minat masyarakat terhadap seni tradisional, yang mungkin saat ini tidak lagi populer," ujar Anas.

Politisi PDIP yang menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut menambahkan, keberadaan pentas seni tradisional bisa menarik masyarakat untuk datang ke SWK.

"Sehingga terjadi transaksi ekonomi, yang tentunya akan membuat SWK semakin berkembang. Para pekerja seni tradisional ini bisa ikut meramaikan SWK," imbuh Anas.

Menurut Anas, sesuai dengan namanya sebagai Sentra Wisata Kuliner. Pengunjung yang datang nantinya, selain menikmati beragam sajian kuliner, juga bisa berwisata menikmati pertunjukan seni tradisional.

Read More

Respons Wali Kota Tangerang soal Pegawai Disperindag Jadi Tersangka Kasus Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah merespons soal kasus dugaan korupsi pembangunan pasar di Kecamatan Periuk yang melibatkan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang berinisial OSS.

Selain OSS, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang juga menetapkan tiga tersangka, yakni AA sebagai Direktur PT Nisara Karya Nusantara, AR sebagai site manager PT Nisara Karya Nusantara, dan DI sebagai penerima kuasa dari Direktur PT Nisara Karya Nusantara.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Arief, dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022). 

"Pemkot (Tangerang) patuh pada aturan yang berlaku secara hukum," imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda menggelar konferensi pers pada Selasa (10/5/2022). 

Ia menuturkan, pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh Disperindag Kota Tangerang tahun anggaran 2017.

Menurut Erich, pasar lingkungan itu dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan pagu senilai Rp 5.063.479.000.

OSS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak pembangunan pasar bersama AA. Kemudian, DI bersama AR melaksanakan pembangunan pasar pada 2017.

"Selanjutnya AA selaku direktur memberi kuasa kepada DI. Sehingga, dalam pelaksanaan pekerjaan, AA tidak pernah terlibat aktif," paparnya.

Kemudian, tim ahli dari salah satu universitas swasta di Kota Tangerang dan Kejari Kota Tangerang menemukan bahwa kuantitas pasar lingkungan itu tidak sesuai spesifikasi. Artinya, banyak barang atau item yang tak terpasang sesuai kontrak.

Lantaran pembangunan pasar tak sesuai kontrak, Erich menyebutkan, hal itu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 640.673.987.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah UU tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Read More

Operasi Yustisi, Pemkot Surabaya Juga Harus Sasar Warga Asing

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i menilai, operasi yustisi pasca lebaran yang dilakukan Pemkot Surabaya jangan hanya masyarakat ekonomi bawah atau wong cilik, tapi juga harus digelar di apartemen-apartemen yang jumlahnya makin banyak di Surabaya. 

“Tidak sedikit mereka juga datang dari luar daerah untuk bekerja di Surabaya. Termasuk juga harus digelar secara rutin operasi yustisi bagi warga negara asing,” ujarnya di Surabaya, Selasa (10/05/22).

Ia menegaskan, Pemkot Surabaya harus juga melakukan yustisi ke warga asing dan coba dicek dokumen mereka, sudah sesuai atau tidak visa mereka, masih berlaku atau sudah expired ijin tinggalnya.

“Saya mendengar keluhan dari pejabat Pemkot Surabaya betapa data warga negara asing yang dimiliki Pemkot tidak sama dengan data di imigrasi dan kepolisian. Makanya juga perlu ada operasi yustisi khusus warga negara asing yang juga diadakan rutin, dan melibatkan semua pihak terkait termasuk DPRD,” tegas Imam Syafi’i, politisi Partai Nasdem Surabaya ini.

Dirinya kembali mengatakan, jadi yang dikejar kejar jangan cuma wong cilik yang bangsa kita sendiri. Tapi harus adil, warga asing juga harus dioperasi yustisi. Karena dampak negatifnya juga jauh lebih besar, diantaranya masalah stabilitas ekonomi  politik dan ketahanan negara.

Lebih lanjut Imam Syafi’i menerangkan, operasi yustisi tetap perlu diadakan secara rutin setiap tahun. 

Terutama setelah lebaran  Idul Fitri, sebab momentum ini biasanya dimanfaatkan pendatang dari luar kota yang masuk dan tinggal menetap di Surabaya. 

Saat ditanya apakah selama ini efektif operasi Yustisi dapat menekan lonjakan penduduk, Imam Syafi’i menjelaskan, operasi yustisi masih efektif untuk mengurangi arus urbanisasi warga dari Kota dan Kabupaten yang masuk ke Surabaya. 

“Terutama pencari kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan skill. Bayangkan mereka akan bersaing dengan pencari kerja lainnya. Baik yang sama-sama tidak punya ketrampilan, maupun yang lebih berkualitas dibanding mereka,” terang Imam Syafi’i.

Belum lagi, kata Imam Syafi’i, bersaing dengan warga Surabaya yang jumlah penganggurannya masih tinggi. Pada saat bersamaan, ketersediaan lapangan pekerjaan juga terbatas. 

Jumlah pendatang yang terus bertambah ini akan menjadi beban sosial bagi Pemkot Surabaya. 

“Ujung ujungnya bisa ditebak, pengangguran makin meningkat. gelandangan dan pengemis makin banyak. Ini bisa dilihat penghuni di liponsos terus bertambah, bahkan beberapa tahun belakangan sudah over kapasitas. Selain itu  pemukiman kumuh juga makin meluas. Angka kriminalitas juga akan meningkat seiring bertambahnya jumlah warga miskin,” tuturnya 

Terpenting, tambah Imam Syafi’i, operasi yustisi jangan cuma digelar di terminal, pelabuhan dan pasar. 

Karena yang disasar hanya masyarakat kecil. Selain itu operasi yustisi harus digelar secara humanis, jangan perlakukan mereka seperti pendatang haram. 

“Jadi warga yang terkena operasi yustisi harus ditampung di tempat yang baik dan diperlakukan secara manusiawi. Yang penting kordinasi dengan kepala daerah setempat sebelum mereka dipulangkan. Sehingga bisa dicarikan solusi terbaik buat mereka untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti dijamin oleh UUD 1945,” pungkasnya. (**)

Read More

Cegah Penyebaran PMK di Kediri, Bupati Dhito Sebar Petugas Pantau Lalu Lintas Ternak

KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menginstruksikan dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP) bergerak cepat melakukan pengecekan lalu lintas ternak di wilayahnya. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang sudah merambah ke berbagai daerah di Jawa Timur.

"Menyikapi temuan kasus PMK pada hewan ternak di Jawa Timur, kita minta petugas bergerak mencegah jangan sampai penyakit ini masuk ke Kabupaten Kediri yang berdampak pada peternak kita," ujarnya, Selasa (10/5/2022).

Pengecekan dilakukan secara intens di pasar-pasar hewan, rumah potong hewan (RPH), termasuk pengawasan di perbatasan, terutama jalan yang menjadi pintu masuknya hewan ternak dari luar daerah. 

Tak hanya itu, kandang ternak turut menjadi prioritas pengawasan, terutama program desa korporasi sapi.

Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan bahwa kasus PMK sebelumnya telah ditemukan di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. 

Namun, update terbaru, wabah tersebut telah merambah ke daerah lain. Berdasarkan hasil uji laboratorium ditemukan penambahan di Malang, Probolinggo, dan Pasuruan.

"Yang suspect Jombang dan Kota Surabaya masih menunggu hasil (laboratorium). Jadi ini ketar-ketir kalau ternak di Jawa Timur kena semua, ternak kita tidak boleh keluar dan peternak terdampak sekali, makanya kita jaga jangan sampai muncul kasus di Kediri," kata Tutik, Rabu (11/5/2022).

Menurut Tutik, PMK disebabkan oleh virus dan menyerang hewan sapi, kambing, domba, unta, dan babi. Adapun persentase penularannya antara 90-100 persen. 

Penyebaran PMK itu bisa lewat lesi pada kaki dan sela jari maupun air liur hewan yang positif terinfeksi PMK.

Selain pengecekan hewan ternak pada bagian mulut dan kaki, dalam kegiatan di Pasar Hewan Grogol petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di kendaraan angkut hewan ternak. 

Selain Pasar Hewan Grogol, pasar hewan lain yang ada di Kabupaten Kediri baik yang dikelola Pemkab Kediri maupun pemerintah desa terus dalam pantauan.

"Penyemprotan di kandang ternak juga harus dilakukan, makanya kita juga akan menyusun pembagian disinfektan kepada kelompok-kelompok ternak," kata Tutik.

Meski tidak ditemukan kasus hewan terinfeksi PMK di Kabupaten Kediri, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Sebab, bilamana suatu wilayah didiagnosa PMK, semua ternaknya tidak diperbolehkan keluar daerah.

Hal itu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri supaya kasus PMK di Jawa Timur tidak merembet ke wilayahnya. 

Dalam kegiatan pengawasan di pasar hewan itu, Tutik menyampaikan kepada pedagang dan pengunjung pasar untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Bilamana ditemukan gejala PMK, pihaknya meminta supaya segera melaporkan kepada petugas untuk dilokalisir. 

"Kami juga menghimbau kepada seluruh petugas peternakan di Kecamatan, seluruh dokter hewan baik yang mandiri maupun yang praktek di dinas untuk mengawasi daerahnya masing-masing," urai Tutik. 

Read More

Antisipasi Penularan PMK, Bupati dan Kapolres Pasuruan Cek Sejumlah Kandang Ternak

KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf didampingi Kapolres Pasuruan AKBP Erick Frendriz saat meninjau hewan ternak di Kecamatan Rembang.

Bupati dan kapolres mendatangi sejumlah kandang, salah satunya milik Nur Hasan, Ketua Kelompok Tani di Dusun Balaipanjang, Desa Pandean, Kecamatan Rembang. 

Nur Hasan memelihara empat ekor sapi Jawa dan kondisinya masih sehat belum terpapar sakit kuku dan mulut.

Dalam peninjauan tersebut, bupati dan kapolres juga melakukan penyemprotan cairan anti disinfektan pada sapi-sapi tersebut agar tidak terjangkit virus PMK.

Bupati Irsyad menjelaskan bahwa penyakit PMK pada hewan tidak bisa menular kepada manusia. 

Meski demikian, ia mengimbau kepada pemilik hewan ternak untuk rutin memeriksakan hewan ternaknya ke mantri secara periodik.

"Saya imbau kepada para pemilik hewan ternak agar selalu rutin memeriksakan hewan ternaknya agar bisa mengetahui kondisi hewan ternak lebih dini guna menghindari terjangkitnya virus PMK," tegasnya.

Read More

Pemkab Mojokerto Sterilisasi Pasar Hewan Antisipasi PMK

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur melakukan sterilisasi pasar hewan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar melakukan peninjauan proses sterilisasi pasar hewan yang ada di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, Rabu, 11 Mei.

"Kami berusaha untuk mengerem proses penularan ini sambil juga segera kami melakukan indentifikasi pemetaan dari semua kelompok ternak yang ada di Kabupaten Mojokerto, karena penyakit ini punya masa inkubasi sampai dua minggu," katanya.

Bupati mengatakan dalam mengantisipasi lonjakan penularan PMK pada hewan ternak sapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pertanian (Disperta) melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi penularan terhadap hewan ternak sapi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Terkait hasil temuan kasus PMK terhitung sejak tanggal 3 Mei 2022, pemerintah terus memantau perkembangan hewan sapi ternak yang terkena PMK selama masa inkubasi. 

Sebenarnya, selama masa inkubasi, sapi yang terjangkit PMK bisa sembuh dengan sendirinya.

"Kami akan lakukan tindakan cepat terhadap sapi-sapi yang tertular, supaya mempercepat proses penyembuhan. Jadi kalau yang terinfeksi, langsung mendapatkan penanganan, dengan disuntik obat, dan diberi vitamin, kondisinya akan lebih baik," katanya.

Bupati Mojokerto menjelaskan karena penyakit ini memiliki serotif mortalitas yang rendah sehingga kematian masih tergolong minim dibandingkan jumlah populasi sapi yang terinfeksi.

Berdasarkan data Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto per 10 Mei 2022, jumlah total kasus hewan terjangkit PMK mencapai 622 kasus dengan rincian 607 kasus pada sapi potong dan 15 kasus pada sapi perah.

Read More

Cegah Penularan PMK, Pemprov Lampung Perketat Masuknya Hewan Ternak Antardaerah

KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai memperketat pengawasan masuknya ternak antar-daerah untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan peliharaan tersebut.

"Kami tidak melarang adanya lalu lintas perdagangan ternak dari Jawa ke Lampung. Tapi hanya memperketat pengawasannya saja," ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi, di Bandarlampung, Rabu 11 Mei.

Ia mengatakan, pengetatan pengawasan masuknya hewan ternak ke Lampung dari berbagai daerah, dilakukan untuk mencegah persebaran penyakit mulut dan kuku kepada hewan ternak yang tengah menjangkit di beberapa daerah.

"Sepertinya berdasarkan laporan terakhir belum ada ternak kita yang terjangkit penyakit PMK, tapi akan terus diawasi dan terus koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga ternak tetap sehat," ucapnya dikutip Antara.

Menurutnya, setiap ternak yang masuk dari berbagai daerah ke Lampung harus dengan sepengetahuan dinas terkait dan melakukan uji laboratorium. Bila ada yang masuk tanpa izin maka dianggap ternak ilegal.

"Dinas Peternakan sudah berkoordinasi dengan Balai Karantina yang ada di Lampung dan Banten. Agar lebih waspada terhadap masuknya ternak dari arah timur ke Lampung," tambahnya.

Dia menjelaskan, pola penanganan dan pengawasannya akan dilakukan seperti saat penyakit Jembrana pada ternak merebak.

"Saat penyakit Jembrana merebak kita lakukan isolasi kepada ternak yang berasal dari luar daerah, dan ke ternak yang sakit. Polanya masih sama yang digunakan untuk menangani hal ini," katanya.

Read More