Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 Maret 2023

Jelang HJKS ke-730, Pemkot Surabaya Bebaskan Sanksi Denda PBB dan Pajak Daerah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan pembebasan sanksi denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah kepada masyarakat. 

Pembebasan sanksi denda administratif PBB dan pajak daerah menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 ini, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya membayar pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan, pembebasan sanksi denda PBB dan pajak daerah ini berlaku pada bangunan rumah, restoran, hotel, dan rekreasi hiburan umum (RHU), reklame, hingga Pajak Penerangan Jalan umum (PPJ) di Kota Pahlawan. 

"Bagi yang mempunyai kewajiban pembayaran PBB mulai dari tahun 1994-2022 dan wajib pajak daerah tahun 2011-2023, diharapkan segera membayar. Dendanya kita kurangngi, kita nol-kan, tetapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar," kata Hidayat Syah, Selasa (14/3).

Hidayat menjelaskan, pembebasan sanksi denda diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif, terhadap bunga dan denda pajak daerah kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke 730. 

Selain itu, juga diatur dalam Perwali No. 17 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif, berupa denda dan bunga PBB kepada masyarakat, dalam rangka HJKS ke 730.

Dalam proses pembayaran PBB dan pajak daerah ini, masyarakat dapat melakukannya melalui aplikasi marketplace yang telah tersedia. 

Seperti Tokopedia, mobile banking Bank Jatim, Bank Mandiri, minimarket dan sebagainya.

"Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran di kantor cabang Bapenda di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) I hingga V. Kemudian di Mal Pelayanan Publik Siola juga bisa," jelasnya. 

Hidayat menyampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya untuk bisa segera membayar pajak dan memanfaatkan program pembebasan sanksi denda PBB dan pajak bangunan ini. 

Program tersebut berlangsung mulai dari awal Maret hingga 30 April 2023. 

"Tahun 2022 lalu kan program ini dilaksanakan pada bulan April. Nah, karena Pak Wali (Eri Cahyadi) melihat antusiasme warga Surabaya banyak yang ingin membayar pajak, maka diajukan di Maret 2023," sampainya. 

Maka dari itu, Hidayat mengimbau kepada masyarakat yang ingin membayar PBB dan pajak daerah diharapkan bisa segera menyelesaikan pembayaran. 

"Kami imbau kepada seluruh masyarakat, ayo manfaatkan program ini. Karena bayar pajak itu ke depannya juga kembali lagi untuk kepentingan warga Kota Surabaya," pungkasnya.

Tekan Inflasi Bahan Pokok, Wali Kota Eri Siapkan Bazar Ramadan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menggelar Bazar Ramadan saat memasuki bulan puasa. 

Bazar Ramadan ini berencana ditempatkan di setiap wilayah kelurahan di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa Bazar Ramadan akan menyediakan beragam bahan kebutuhan pokok. 

Harapannya, bazar Ramadan ini dapat menekan inflasi bahan pokok di Surabaya.

"Kalau pemerintah ini pasti akan menjaga inflasinya terhadap bahan pokok, jadi tidak bergerak dalam hal lain. Kalau Bazar murah Ramadan, maka kita minta (menyediakan) bahan-bahan pokok, seperti minyak, gula, beras sehingga ada dampaknya kepada masyarakat Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Rabu (15/3).

Ia menerangkan, bahwa ketentuan terhadap pelaksanaan Bazar Ramadan akan diatur dalam Surat Edaran (SE). Mulai dari lokasi hingga apa saja yang dijual saat Bazar Ramadan. 

"Tapi kita menunggu (aturan) pemerintah pusat, dan provinsi, baru kalau ada kita berjalan juga. Jadi jangan sampai aturan ini tumpang tindih," ujarnya.

Menurut dia, rencana Bazar Ramadan di setiap kelurahan, besar kemungkinan dapat terlaksana. 

Sebab, saat ini setiap kegiatan sudah tidak lagi terkendala dengan pandemi Covid-19.

"Karena perencanaan kita itu kemarin setiap kelurahan ada bazar. Dan bazarnya yang memang untuk kepentingan umat, seperti (menyediakan) bahan pokok,” jelasnya.

Ia lantas memaparkan mengenai kenaikan inflasi di Kota Surabaya. Ia mengakui, selama satu tahun 2022-2023, inflasi Surabaya melebihi angka nasional. Namun, hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.

"Per tahunannya dia (Surabaya) lebih dari nasional iya. Tapi apa yang menyebabkan, satu kos-kosan harganya tinggi, kedua kenaikan BBM, ketiga harga kontrakan dan keempat adalah harga terkait dengan kuliah," paparnya.

Wali Kota Eri menyebutkan, bahwa pengendalian inflasi yang menjadi fokus Pemerintah Pusat saat ini adalah mengenai kebutuhan bahan pokok. 

Di Kota Surabaya sendiri, inflasi bahan pokok sekitar 0,1 persen sampai 0,4 persen, yang tergolong rendah.

"Kalau kita mengatakan inflasinya tinggi, kota-kota besar (inflasinya) pasti tinggi semua. Tapi kalau dicopot (dipisahkan) terkait (kategori inflasi) kebutuhan bahan pokok itu baru dilihat," sebutnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyatakan, yang bisa dikendalikan pemerintah kota mengenai inflasi adalah berkaitan bahan pokok. 

Sedangkan terkait inflasi BBM atau perguruan tinggi itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"Kalau sudah seperti BBM, perguruan tinggi (biaya) tidak boleh naik, siapa yang kendalikan, yang bisa pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menjabarkan, bahwa Pemkot Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya kampus atau perguruan tinggi. Menurutnya, semakin banyak perguruan tinggi di sebuah kota ini tentu juga pasti berdampak pada kenaikan inflasi.

"Kampus negeri sekarang menjadi PT, itu naik. Semakin banyak kampus di kota itu, semakin banyak datang yang ke sini (Surabaya), maka semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan pada waktu pembayaran di bulan Juni, sehingga muncul inflasi," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2022, Pemerintah Pusat meminta setiap Pemerintah Daerah mengendalikan inflasi bahan pokok. 

Dalam Perpres ini juga diatur mengenai jumlah bahan pokok yang harus dikendalikan. 

"Ada 11 bahan pokok yang ada di pasar induk, itu yang kita intervensi (kendalikan). Sehingga inflasinya di situ (bahan pokok) rendah," pungkasnya.

Selasa, 14 Maret 2023

Pemkot Surabaya Bentuk UPTD Rusun agar Manajerial Lebih Profesional


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusun untuk memaksimalkan manajerial dan operasional rusun di Kota Surabaya. 

UPTD Rusun itu berlandaskan Perwali nomor 8 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan tujuan utama dibentuknya UPTD Rusun itu adalah untuk memaksimalkan tata kelola flat milik Pemkot Surabaya itu. 

Dengan adanya UPTD ini, maka ke depan manajerial dan operasionalnya bisa lebih profesional. 

“Jadi, ini dibentuk supaya manajerial dan teknis operasional di lapangan bisa lebih profesional,” kata Irvan di ruang kerjanya, Selasa (14/3).

Makanya, tugas UPTD Rusun ini sesuai dengan Perwali nomor 8 tahun 2023 adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam mengelola rumah susun. 

Salah satu layanannya adalah memastikan tidak ada kerusakan fasilitas rusun, sehingga apabila ada fasilitas yang rusak, seperti genting bocor atau taman rusak dan lainnya, maka UPTD ini akan segera membenahi sarpras tersebut.

“Inilah layanan pemkot ke depannya untuk penghuni rusun di Surabaya. Sekali lagi, insyaallah ke depannya pelayanan di rusun akan lebih profesional dari berbagai bidang,” katanya.

Bahkan, ke depan Pemkot Surabaya berencana mengembangkan UPTD Rusun ini menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau bahkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya. 

“Insyaallah kita upayakan tahun ini sudah ada progres. Kalau sudah menjadi BLUD atau BUMD, tentu semuanya akan lebih profesional,” ujarnya.

Di samping itu, Irvan juga menegaskan bahwa rusun itu adalah tempat transit bagi warga Surabaya yang ekonominya lemah. 

Makanya, mereka nantinya juga akan diintervensi dan diberikan berbagai pelatihan supaya perekonomiannya bisa meningkat dan akhirnya mereka bisa “lulus” dari rusun itu.

“Saat ini sudah banyak berbagai pelatihan yang juga menyasar warga rusun, sehingga kami berharap rusun itu hanya menjadi tempat transit, kalau ekonominya sudah berdaya, mereka bisa mencari tempat lain untuk tempat tinggalnya, dan akan langsung kami ganti ke warga lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Rusun Adinda Setyoningrum menyampaikan bahwa tupoksi UPTD Rusun ini adalah memberikan pelayanan dan mengelola rusun. 

“Semoga ke depan pengelolaan rusun ini bisa lebih profesional,” pungkasnya.

Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim Optimis Surabaya Bebas BABS Tahun 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut hangat kehadiran Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam kegiatan Verifikasi Kota Surabaya Menuju Open Defecation Free (ODF) Tahun 2023, di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (14/3). 

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan sejumlah pemaparan strategi Pemkot Surabaya dalam penuntasan ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kota Pahlawan.

Seusai pemaparan, Sekda Ikhsan mendampingi Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim Mohamad Yoto beserta perwakilan dari UNICEF Afriyanto, USAID IUWASH Tangguh Ratih, BKMP (Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan) Unair Corie Indria dan Ronnie Prasetyo, dan Ketua Umum APPSANI (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia Koen Irianto Uripan melakukan pengambilan sampel verifikasi pada 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya.

Sebanyak 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya diantaranya, Kelurahan Asemrowo dan Genting Kalianak dari Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal dari Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Kalisari dan Kejawan Putih Tambak dari Kecamatan Mulyorejo, serta Kelurahan Kutisari dan Panjang Jiwo dari Kecamatan Tenggilis Mejoyo. 

Selanjutnya, Kelurahan Sidotopo Wetan dan Bulak Banteng dari Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kebonsari dan Ketintang dari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Gayungan dan Ketintang dari Kecamatan Gayungan, Kelurahan Dukuh Kupang dan Prada Kali Kendal dari Kecamatan Dukuh Pakis, beserta Kelurahan Tembok Dukuh dan Bubutan dari Kecamatan Bubutan. 

Sekda Ikhsan menyampaikan, kedatangan Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim ingin melakukan pengecekan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Pahlawan, salah satunya pada menghentikan perilaku BABS. 

“Tim verifikasi mengecek yang berkaitan dengan ODF atau stop BABS di Kota Surabaya seperti apa. Karena Pak Walikota (Eri Cahyadi) selalu menyampaikan bagaimana upaya kita mensejahterakan masyarakat. Salah satunya membantu masyarakat terhadap perilaku hidup sehat pada proses sanitasi melalui pembangunan jamban,” kata Sekda Ikhsan.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menyiapkan 11.000 titik pengerjaan jamban, sebagai upaya bebas ODF. Pengerjaan tersebut terbagi menjadi dua, yakni 8.000 titik pengerjaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya dan 3.000 diantaranya dilakukan oleh Baznas Surabaya. 

“Tahun ini di Surabaya ada 11.000 yang kita siapkan untuk pembangunan jamban di masyarakat, karena memang masih ada warga kita yang masih belum punya jamban. Sampai bulan Februari dan Maret ini, sudah 4.000 pengerjaan yang selesai,” ujarnya. 

Karenanya, Sekda Ikhsan menerangkan dalam penuntasan BABS di Kota Surabaya, seluruh elemen di Kota Pahlawan turut terlibat. 

Hal ini sebagaimana dengan budaya gotong-royong yang terus dilestarikan oleh Wali Kota Eri. 

Bahkan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan berbagai program kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis, salah satunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada program UHC. 

“Insya Allah target kita tahun ini Surabaya sudah bebas dari BABS, tentunya ini mengubah perilaku masyarakat agar bisa menerapkan pola hidup sehat. Pendekatan di lapangan juga sudah dilakukan terutama oleh kecamatan, kelurahan, dan Kader Surabaya Sehat (KSH),” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa peran aktif dan kesadaran masyarakat Kota Surabaya terhadap kepeduliannya dalam lingkungan terus meningkat. 

Peningkatan PHBS itulah yang diapresiasi oleh Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim. 

“Justru yang hebat adalah masyarakat yang mau peduli dengan lingkungannya. Alhamdulilah, seperti yang disampaikan Pak Walikota kalau Pemkot Surabaya tidak bisa bergerak sendiri, maka dibutuhkan gotong-royong bersama masyarakat hingga perusahaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan,” ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim M. Yoto mengatakan, pada verifikasi tahap awal ini, pihaknya menjelaskan teknis verifikasi ODF. 

Selanjutnya, pada Rabu (15/3/2023) tim verifikasi akan terjun di 20 kelurahan untuk mencocokan hasil laporan Pemkot Surabaya dengan kondisi di lapangan.  

“Besok rencananya kita menuju ke lapangan kepada yang sudah terpilih tadi, menyesuaikan dari laporan yang ada dan kemudian di lapangan seperti apa. Tim kami provinsi akan melihat kondisi di lapangan,” kata Yoto.

Mewakili Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim yang lainnya, ia mengapresiasi strategi Pemkot Surabaya dalam upaya percepatan bebas BABS di Kota Pahlawan. 

“Strategi Surabaya luar biasa, bisa memecah kebuntuan. Salah satunya adalah dengan kebijakan diskresi, sekaligus kolaborasi dengan pihak lain,” terangnya.

Nantinya, pada 16 Maret 2023, seusai dilakukan verifikasi lapangan, pihaknya akan menggelar rapat pleno sebagai penentuan Kota Surabaya Menuju ODF 2023. 

“Saya kira Surabaya dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki potensi yang besar dengan terobosannya, Insya Allah Surabaya bisa. Tanggal 16 Maret 2023, setelah verifikasi dan temuan di lapangan nanti akan ada sidang pleno dan kemudian kita umumkan disitu,” terangnya.

Meski begitu, Yoto berharap Kota Surabaya beserta kabupaten/kota lainnya di wilayah Pemprov Jatim, harus mengajak masyarakat dalam penerapan PHBS. 

“Surabaya luar biasa tidak ada catatan khusus, apalagi sudah dijelaskan dengan berbagai strategi yang melibatkan masyarakat. Secara umum, kabupaten/kota lain harus tetap memelihara kebersihan, itu menjadi bagian penting karena masyarakat dengan situasi berbeda bisa berubah. Sehingga pendampingan itu tetap harus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak,” pungkasnya.

Senin, 13 Maret 2023

Stadion GBT jadi Venue Piala Dunia U-20, Ketua Umum PSSI Erick Thohir: Salah Satu Stadion yang Terbaik


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima kunjungan Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (13/3). 

Dalam kunjungannya, Erick Thohir memastikan kesiapan Stadion GBT sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia U-20 2023. 

Wali Kota Eri Cahyadi mempersilahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilik satu persatu fasilitas yang ada di Stadion GBT. 

Mulai dari ruang VVIP, tribun penonton, kesiapan ruang ganti ofisial, ruang pers, hingga ke bagian lapangan utama Stadion GBT. 

Usai melihat berbagai fasilitas di Stadion GBT, Erick Thohir mengapresiasi sinergitas yang luar biasa antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Pusat. 

“Saya terus terang terharu karena tadi dilaporkan pemerintah daerah dan pusat, dua bulan terakhir ini melakukan sesuatu misi yang tidak mudah. Dimana benar-benar serius mempersiapkan ini (venue) untuk piala dunia U20, dan saya yakini dengan kondisi hari ini. Ini (GBT) adalah salah satu stadion terbaik yang ada di Indonesia," kata Erick Thohir.

Erick takjub dengan Stadion GBT, menurutnya venue yang ada di kawasan Surabaya barat ini telah memiliki fasilitas pendukung yang maksimal. 

Dengan adanya Stadion GBT, Erick yakin, sepak bola ke depannya tidak hanya terpusat di Jakarta, akan tetapi juga di Jawa Timur. 

"Tentu harus kita maksimalkan lagi fasilitas pendukungnya. Tapi ini salah satu yang terbaik ya, dan kalau saya lihat, lapangan sepak bolanya ini benar-benar sangat maksimal," ujar Erick. 

Tak lupa, Ketua Panitia Lokal (LOC) Piala Dunia U-20 2023 itu turut mengapresiasi kerja keras Wali Kota Eri Cahyadi stakeholder yang berupaya menjadikan Stadion GBT sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 2023. 

Artinya, Erick melanjutkan, kalau Jawa Timur bisa menjadikan Stadion GBT sebagai venue Piala Dunia U-20, maka stadion di tempat lain juga harus bisa. 

Oleh karena itu, Erick menambahkan, sebagai tuan rumah harus bisa memberikan yang terbaik dan dikerjakan serius. 

Ia mengungkapkan, FIFA tak segan mengurangi jumlah stadion jika ada yang tidak siap. 

"Karena punya fasilitas yang luar biasa dan kita lihat keseriusan yang luar biasa dari pemerintah daerah juga. Terima kasih Pak Wali (Eri Cahyadi), luar biasa. Jadi saya yakini support dari PLN dan Telkom juga maksimal," ucap Erick. 

Di samping itu, Wali Kota Eri Cahyadi turut menyambut baik dukungan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadikan Stadion GBT sebagai salah satu venue ajang internasional tersebut. 

"Matur nuwun Pak Ketum PSSI Erick Thohir, dan seluruh jajaran PSSI, Pak Kapolda serta Pangdam atas supportnya. Kami dari pemerintah daerah bisa menjalankan seperti ini dan khususnya dari PUPR yang luar biasa," sebut Wali Kota Eri Cahyadi. 

Wali Kota Eri Cahyadi berkomitmen melakukan yang terbaik untuk kelancaran pertandingan Piala Dunia U-20 2022 di Surabaya. 

Tak hanya itu, ia berharap Stadion GBT bisa menjadi venue kebanggan warga Surabaya khususnya Indonesia. 

"Kami hanya menjalankan saja dan membuat bangga Indonesia, bahwa kami juga bisa melakukan, membuat, dan membanggakan stadion yang bisa dipakai untuk dunia serta diambil standarnya oleh FIFA. Matur nuwun," pungkasnya.

Revitalisasi Pasar Tradisional, Pemkot Surabaya Gandeng Perguruan Tinggi Jadi Tenaga Ahli


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kota Pahlawan. 

Bahkan, pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya untuk menjadi tenaga ahli. 

Sebab, hal ini menjadi salah satu upaya pemkot dalam menggeliatkan ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan taraf hidup para pedagang pasar tradisional.

Pembenahan pasar tradisional ini menjadi fokus Pemkot Surabaya agar pedagang dan pembeli bisa melakukan transaksi ekonomi secara nyaman. 

Serta merubah pandangan pasar tradisional yang dikenal kumuh menjadi pasar yang bersih dan sehat. 

“Untuk pasar akan saya gandeng dari perguruan tinggi menjadi tenaga ahli. Pemkot yang membiayai dan mereka (perguruan tinggi) mendampingi,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (13/3).

Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya telah memiliki roadmap pelaksanaan program kegiatan revitalisasi pasar tradisional. 

Bahkan, ia bersama Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya telah melakukan pemetaan terhadap pasar tradisional dan pasar induk yang ada di Kota Pahlawan.

“Kita menginventarisasi mana yang ada di bawah PD Pasar dan Dinas Koperasi, kita akan membuat perubahan pasar. Ketika pasar tradisional itu kita bisa ubah, maka tidak ada lagi pasar yang tidak nyaman untuk pedagang dan pembeli,” ujarnya.

Saat ini, dalam menuju pelaksanaan proses revitalisasi pasar, Pemkot Surabaya terus melakukan edukasi untuk merubah mindset (pola pikir) para pedagang. 

Karena, penataan pasar tradisional juga harus menjadi sarana edukasi hingga wisata, yang bisa bersaing dengan pasar modern. 

“Ada beberapa pasar yang sudah kita tata untuk dilakukan (revitalisasi) di tahun ini. Mulai dari pedagang mengambil barang di distributornya, menata tempatnya, termasuk parkirnya. Itu kita lakukan sekarang, dikelola dan di manajemen secara baik,” katanya.

Sebab, menurutnya, ketika pasar tradisional sudah dilakukan revitalisasi, selain merubah pasar menjadi bersih dan nyaman, maka Pemkot Surabaya akan lebih mudah membuat neraca komoditi sebagai pengendalian inflasi.

“Karena pemkot harus bisa menekan inflasi, saya sudah siapkan neraca komoditi, ini kita sudah tahu harganya. Kalau sudah terpenuhi semua, otomatis pendapatan pasar ini akan naik, karena orang akan percaya dan beli disana. Maka pedagang akan mendapatkan untung yang lebih besar, karena tujuan pemerintah memfasilitasi pedagang pasar bagaimana pendapatan mereka bisa naik,” ungkapnya.

Selain itu, di zaman modern ini, Pemkot Surabaya berharap para pedagang pasar harus mulai menjajaki proses peralihan transaksi ekonomi secara digital untuk menjangkau market (pasar) yang lebih luas. 

“Bayangkan kalau kita bisa memilih barang (dari ponsel) lalu dikirim. Jangan hanya manual tapi digitalisasi tidak dimanfaatkan, maka pendapatan akan lebih besar ketika bisa menjangkau lebih luas,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri telah membuat regulasi yang mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern. 

Bahkan, ia juga meminta pasar modern yang ada di Kota Surabaya untuk tidak menjual kebutuhan pokok lebih murah dari harga yang ada di pasar tradisional.

“Ada aturan dalam Perda (Peraturan Daerah), jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern ini jaraknya minimal 500 meter. Karena di zaman modern ini persaingan usaha menjadi bebas, maka pemkot merubah pasar yang ada menjadi pembanding. Harus bagus, bersih, barang ada, dan harga tidak kalah dengan pasar modern,” terangnya.

Wali Kota Eri mengaku bahwa pasar tradisional di bawah naungan PD Pasar Suraya dan Dinkopdag Surabaya segera dilakukan revitalisasi pada tahun 2023 dan 2024. 

Nantinya, proyek percontohan akan di mulai dengan pembenahan di Pasar Karah Surabaya, yakni salah satunya dengan menggandeng pihak perbankan untuk menata transaksi ekonomi secara digital.

“Kita atur dan tata, karena pedagang pasar harus digitalisasi, tinggal scan bisa mengetahui harga. Anggaran 2023 kita fokus pada program Rutilahu (rumah tidak layak huni) yang menyasar 350 unit dan pengerjaan jamban untuk ODF yang menyasar 8.000 titik. Insya Allah kalau sudah selesai akan fokus ke pasar tradisional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengaku bahwa terdapat beberapa pasar yang menjadi fokus perhatian Pemkot Surabaya. 

Seperti pasar tradisional yang ada di wilayah Surabaya Utara dan Pasar Kembang yang ada terkena bencana kebakaran pada tahun 2021 lalu. 

“Pasar Kembang masuk kedalam PD Pasar Surya, maka anggaran yang bisa dilakukan adalah dari PD Pasar Surya. Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat untuk menambah penyertaan modal, nanti disitulah PD Pasar Surya bisa membangun cepat, Dirut menyampaikan bahwa konsentrasi di Pasar Kembang, semoga tahun ini bisa terbangun,” ungkapnya. 

Di sisi lain, untuk menyikapi kemunculan para pedagang baru usai dilakukannya revitalisasi pasar tradisional, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya akan menyiapkan fasilitas melalui program padat karya. 

Karenanya, ia mengutamakan bagi warga ber-KTP Surabaya. 

“Kalau ada yang ingin berdagang saya rekap dan siapkan tepat untuk mereka, salah satunya melalui program padat karya. Pasar itu sudah banyak, kenapa tidak buka tambak atau paving? Modalnya dari pemerintah, kalau paving saya belikan alat dan siapkan tempatnya,” pungkasnya.

Gayung Bersambut, Program Surabaya Bergerak juga Menyasar Stunting hingga Bikin Dapur Umum


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Program Surabaya Bergerak yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ternyata tak melulu soal kerja bakti yang dilakukan RT dan RW setiap minggu pagi. 

Namun, lebih dari itu program Surabaya Bergerak rupanya juga menyasar pengentasan stunting di Kota Pahlawan. 

Bahkan, di sejumlah kecamatan di Surabaya sudah membuat dapur umum khusus untuk penanganan anak stunting. 

Salah satu kecamatan yang sudah rutin membuat dapur umum adalah Kecamatan Mulyorejo. 

Di kecamatan ini, Camat Mulyorejo Yudi Eko Handono bersama lurahnya berhasil menggugah semangat RT, RW, Kader Surabaya Hebat (KSH) dan juga LPMK-nya untuk bersama-sama dan bersatu mengentas stunting di wilayah tersebut. 

Bahkan, mereka secara bergantian membuat dapur umum dan juga menggalang donasi dari para danatur untuk dibuat permakanan tambahan bagi anak-anak stunting di kecamatan tersebut. 

“Jadi, berdasarkan arahan Pak Wali Kota (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi), kami diminta membangkitkan budaya Arek Suroboyo yang selalu gotong royong, memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi, sehingga secara bergantian kami membuat dapur umum anak stunting,” kata Yudi, Senin (13/3).

Sistemnya, lanjut dia, setiap hari ada satu kelurahan di Mulyorejo yang membuat permakanan tambahan untuk satu kecamatan, sehingga jadwal setiap harinya sudah ada selama seminggu. 

Nah, karena di Kecamatan Mulyorejo ini ada enam kelurahan, akhirnya khusus hari minggunya dicarikan donatur atau sponsor. 

“Dana yang di dapur umum itu berasal dari bantingan warga seikhlasnya. Sedangkan yang dari sponsor itu mereka yang langsung membuat permakanan sesuai rekomendasi dari pihak puskesmas. Seperti hari minggu ini kita dapat donatur dari Dimsum Mbledos, sehingga mereka membuat produk dimsum yang khusus makanan balita stunting,” tegasnya. 

Yudi bersyukur karena semua elemen masyarakat di wilayahnya bisa bersatu dan bergotong royong dalam mengentas stunting. 

Dan ternyata, usaha itu sudah mulai kelihatan, pasalnya angka stunting di wilayah Mulyorejo sudah tersisa 19 anak per bulan Maret ini, artinya meluluskan dua anak dari bulan Februari yang angkanya 21 anak stunting. 

“Alhamdulillah dengan gotong royong ini, dengan Surabaya Bergerak ini kami bisa terus bergerak mengentas stunting,” ujarnya. 

Selain itu, dapur umum untuk anak stunting juga ada di kecamatan Pabean Cantian. Menurut Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal, program ini digagas bersama UMKM, kader surabaya hebat (KSH), perusahaan atau donatur yang ada di wilayah setempat. Tujuannya untuk memberikan pelayanan bantuan terhadap anak yang memiliki gangguan pertumbuhan. 

"Program ini adalah program Pemkot Surabaya dalam rangka untuk percepatan penurunan angka balita stunting di Kecamatan Pabean Cantian," kata Rizal.

Ia berharap, dengan adanya dapur umum balita stunting ini bisa menambah kecukupan gizi dan keanekaragaman makanan bagi mereka. 

Sebab, program tersebut, juga memberikan bantuan terhadap anak - anak yang mengalami keterbatasan fisik.

"Program  dapur umum ini bukan hanya menyisir bagi balita stunting saja. Tapi, peruntukkannya juga diberikan bagi anak penyandang disabilitas. Yang sebelumnya hanya mendapatkan satu kali permakanan dalam sehari. Insyaallah nanti akan mendapatkan  dua kali dalam satu hari," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga memastikan bahwa program Surabaya Bergerak itu tidak hanya melulu soal kerja bakti saja, tapi juga bergerak bersama dalam mengentas anak stunting. 

Makanya selama ini sudah ada yang menjadi orang tua asuh anak stunting, dan sudah banyak juga di beberapa kecamatan yang membuat dapur umum untuk membuat permakanan tambahan khusus anak stunting. 

“Jadi, ini bak gayung bersambut. Saya mencoba menggagas program Surabaya Bergerak dan akhirnya direspon warga dengan membuat dapur umum. Inilah bukti bahwa budaya Arek yang selalu gotong royong dan selalu memiliki rasa empati dan simpati masih melekat di tengah-tengah warga Kota Surabaya. Bolehlah Surabaya menjadi kota kelas dunia, tapi budaya Arek dan budaya gotong royong akan terus kita gelorakan,” pungkasnya.

UMKM Surabaya Bangkit, Wali Kota Eri Gandeng Desainer hingga Wajibkan ASN Gunakan Produk UMKM!


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya semakin berkembang pesat. 

Hal ini tidak lepas dari peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan perhatian, pendampingan, hingga perlindungan aset atau karya produk UMKM dari pembajakan pihak yang tidak berwenang. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa seluruh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai dilingkungan Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan produk UMKM Kota Pahlawan. 

Apalagi, Wali Kota Eri selalu mengenakan berbagai produk UMKM selama bertugas. 

“Alhamdulillah UMKM sekarang menciptakan berbagai inovasi yang berkembang. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk menjual produknya lebih banyak, otomatis mereka sudah mengerti pasarnya. Maka pemerintah mendampingi dan harus tahu model (tren) sepatu dan baju saat ini seperti apa,” kata Wali Kota Eri, Senin (13/3).

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri menggandeng desainer untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi dari produk para pelaku UMKM. 

Langkah tersebut telah terealisasi, yakni menggandeng 14 desainer UMKM Surabaya yang berkolaborasi dengan 16 pembatik Surabaya. 

Hasilnya, mereka menciptakan delapan motif batik Surabaya atau yang dikenal sebagai Batik Suroboyo.

“Maka saya minta ajak desainer, nanti yang membayar adalah pemkot. Contoh yang mendesain sepatu adalah mahasiswa Desain Produk (Despro). Sehingga UMKM itu belajar, karena tidak bisa UMKM akan naik menjadi lebih tinggi kalau tidak melalui proses (belajar) ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus mendampingi para UMKM agar bisa menembus pasar internasional. 

“Kalau soal omset belum bergerak masif, ya tugas kita menaikkan produktivitas dengan melakukan pendampingan, tidak hanya teori. Harus dipakai dan dirasakan, kalau kita merasa nyaman maka yang lain pasti merasa nyaman. Alhamdulillah itu yang saya minta ke teman-teman pemkot, kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia,” jelasnya. 

Apalagi, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota se-Indonesia. 

Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun. 

“Surabaya ini anggaran untuk UMKM Rp 1,2 triliun terbesar di Indonesia, Insya Allah tahun ini (APBD 2023) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen,” jelasnya. 

Tak hanya sampai disitu, agar UMKM Surabaya dapat berinteraksi dengan dunia digital, Pemkot Surabaya meluncurkan e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu e-Peken Surabaya. 

Pada aplikasi ini, pedagang toko kelontong menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Konsumen tetapnya adalah para ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli semua kebutuhan pokoknya dari aplikasi e-Peken tersebut. 

Bahkan, kini e-Peken itu juga sudah dibuka untuk publik, sehingga semua orang bisa ikut berbelanja di e-commerce tersebut. 

“Pemerintah sejatinya adalah pelayan umat, maka kita harus menggunakan produk UMKM. Teman-teman pemkot sudah memulai, seperti memakai batik dan sepatu UMKM, kalau model sedikit? Yang salah adalah pemerintah karena kita adalah pembimbing UMKM,” pungkasnya.

Zainudin Amali Resmi Mundur Sebagai Menpora


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Zainudin Amali akhirnya buka suara. Ia menyatakan tak menjabat lagi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI terhitung sejak Senin (13/3/2023).

Tak hanya itu Zainudin Amali juga menyebut pengunduran dirinya sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat pengunduran dirinya sudah disampaikan beberapa hari lalu melalui Mensesneg. Pengunduran dirinya pun telah mendapat lampu hijau dari Jokowi.

"Tadi pagi sekitar jam 10.30 waktu Bali saya bertemu dengan Bapak Presiden, saya sudah menyampaikan surat secara tertulis. Kemudian beliau sampaikan sudah menerima itu. Dan saya diizinkan untuk mundur dari Menteri Pemuda dan Olahraga per hari ini," kata Amali kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (13/3).

Dengan pengunduran dirinya sebagai Menpora, Amali memohon tidak ada lagi pertanyaan tentang dirinya yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menpora beberapa waktu lalu. 

Sebab dirinya ingin fokus pada PSSI bersama Ketua Umum Erick Thohir.

"Karena sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan ke Presiden. Saya akan konsentrasi dan fokus mengurus PSSI bersama Pak Erick Thohir dan pengurus semuanya dan secara umum akan konsentrasi mengurus sepakbola," jelasnya.

Mengenai siapa penggantinya sebagai Menpora, Amali menyebut hal itu adalah kewenangan Jokowi. 

Amali juga memohon maaf jika ada yang tak berkenan selama menjabat sebagai Menpora.

Ada Laporan Warga Manukan Kulon yang Putus Sekolah, Ini Klarifikasi Lurah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Langkah cepat dilakukan Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya saat mendapat informasi adanya warga yang putus sekolah. 

Sebelumnya dilaporkan, di wilayah Manukan Kulon terdapat keluarga dengan 4 orang anak tidak bersekolah. 

Mereka terdiri dari 1 anak putus sekolah dan 3 lainnya tidak dapat bersekolah karena terkendala akta kelahiran.

Mendapati hal ini, Lurah Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Retna Yuliastri mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan di lokasi, ternyata warga putus sekolah tersebut bukanlah warga Kelurahan Manukan Kulon maupun di wilayah Kecamatan Tandes.

"Hasil pengecekan teman-teman di lapangan, memang ada warga yang putus sekolah, namun yang bersangkutan bukanlah penduduk Kelurahan Manukan Kulon maupun Kecamatan Tandes," kata Retna Yuliastri, Senin (13/3).

Ia menjelaskan, bahwa keempat anak tersebut tinggal di rumah kakeknya di Manukan Kulon karena orang tuanya sedang proses perceraian. 

Sementara kakeknya yang tinggal di Manukan Kulon, tercatat sebagai warga Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. 

"Sedangkan bapak dan anak-anak yang putus sekolah atau belum sekolah tersebut, merupakan warga Kutisari,” katanya.

Meskipun bukan warganya, Retna sapaan akrab Lurah Manukan Kulon, tidak tinggal diam. 

Dia bersama jajarannya akan memberikan pendampingan dan upaya maksimal. 

Upaya itu dilakukan agar keluarga tersebut dapat mengenyam pendidikan, baik bagi anak yang putus sekolah maupun anak-anak lain yang belum bersekolah karena tidak memiliki akta kelahiran.

“Bahwa di Pemerintah Kota Surabaya, kita harus memberikan pelayanan terbaik bagi warga Surabaya meskipun bukan warga. Untuk itu kami melakukan pendekatan kepada bapak tersebut agar tertib administrasi kependudukan dan Alhamdulillah juga disambut positif. Sehingga kami akan membantu pengurusan kepindahan ke wilayah Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes," ujarnya.

Setelah proses pindah kependudukan kelar, Retna memastikan, Kelurahan Manukan Kulon akan membantu proses pembuatan akta kelahiran bagi 3 anaknya. 

Di samping itu, pihaknya juga melakukan koordinasi untuk mencarikan sekolah bagi mereka agar dapat memperoleh pendidikan yang layak.

"Kita sudah koordinasikan setelah proses kepindahan selesai, maka selanjutnya adalah pembuatan akta kelahiran bagi 3 orang anaknya yang belum memiliki akta. Di samping itu kita juga akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk sekolah mereka terutama yang usia SD. Untuk anak yang usia TK, akan kita bantu agar dapat bersekolah di TK yang ada di RW 03 Manukan Kulon,” ungkap dia.

Sedangkan bagi anak yang putus sekolah, Retna menyebut jika pihaknya menawarkan agar mengikuti pendidikan kejar paket. 

"Untuk kakaknya yang putus sekolah kita tawarkan agar bisa mengikuti pendidikan kejar paket A yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pendidikan selanjutnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Retna juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang mempunyai kepedulian terhadap sesama di wilayah Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes. 

Pihaknya berharap warga dapat terus menyampaikan apabila mengetahui hal-hal yang memiliki potensi permasalahan ke depannya.

“Terima kasih pada warga yang terus peduli dengan warga lain di wilayah Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes ini. Jangan pernah ragu untuk menyampaikan kepada kelurahan maupun kecamatan jika ada hal-hal atau permasalahan seperti ini maupun lainnya," pungkasnya.

Minggu, 12 Maret 2023

ICMI Sambut Ajakan Kolaborasi Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Strategi pembangunan kota Surabaya, nampaknya menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan bahan diskusi dalam "leaders camp" dan Silakwil ICMI Jatim yang berlangsung Sabtu dan Ahad, 11 - 12 Maret 2023.

Dalam sesi kepemimpinan transformatif, Bertempat di sebuah hotel di kawasan Surabaya Selatan, bersama Prof Badri Munir, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Unair, Ikhsan, Sekda Kota Surabaya, memaparkan bagaimana pemerintah kota Surabaya melakukan langkah langkah pelayanan untuk peningkatan SDM kota Surabaya. 

Diawali dengan memaparkan jumlah penduduk dan komitmen pemerintah kota dalam layanan, Ikhsan memaparkan beberapa program dan strategi capaiannya.

"Surabaya ini mempunyai visi gotong royong menjadi kota global yang maju, humanis dan berkelanjutan, diawali dari visi itu maka seluruh perangkat daerah yang diangkat diminta membuat komitmen capaian, komitmen capaian itulah nantinya yang akan menjadi dasar evakuasi walikota Surabaya kepada kami para OPD, Camat dan Lurah", Papar Ikhsan.

Dalam hal membangun keluarga yang berkualitas, Ikhsan bagaimana strategi pemerintah kota menjalankan program calon pengantin (cantin). 

Dalam program itu, Ikhsan menjelaskan betapa pentingnya seorang calon pengantin didampingi sebagai upaya pembangunan SDM yang baik untuk masa yang akan datang. 

"Program cantin ini akan membidik pasangan calon pengantin, data mereka akan terkoneksi dengan Puskesmas. Sehingga dari data Puskesmas ini, akan dilakukan upaya pendampingan kepada calon, misalkan kesehatan si calon, lalu pembekalan bagaimana membangun rumah tangga yang baik, bagaimana pengasuhan anak dan lain lain berkaitan dengan membangun keluarga yang baik", Urai Ikhsan.

Menurut Ikhsan, tak mungkin pemerintah kota Surabaya akan bekerja sendirian, Pemerintah Kota butuh patner dalam mewujudkan visi misinya, sehingga bertemu di Silakwil ICMI Jatim ini merupakan sebuah kehormatan untuk berkolaborasi. 

"Bagi kami, Pemkot Surabaya tak akan bisa bekerja sendirian, semangat kami berkolaborasi ini menjadikan undangan ICMI adalah sebuah kehormatan, Pemkot akan akan bersenang hati dan berterimakasih, kalau ICMI menyediakan gagasan dan waktunya untuk berkolaborasi membantu melakukan capaian capaian yang sudah kami programkan", Harap Ikhsan.

Qudsi salah satu pengurus ICMI Jatim yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merespon dengan baik apa yang menjadi niat baik pemkot. 

"Apa yang dilakukan oleh pemkot ini adalah bagian dari kerja ICMI membangun keluarga emas, sehingga tak ada alasan bagi ICMI untuk tidak berkolaborasi dengan pemkot. 

"Ini program baik dan mulia, harus dibantu dan didukung, tak ada alasan bagi ICMI untuk tidak berkolaborasi," egas Qudsi yang juga dosen di Unair. 

"Kami akan siapkan silabus bagaimana menyiapkan bagaimana membangun keluarga yang baik, bagaimana pengasuhan anak serta bagaimana manajemen pengelolaan masalah keluarga, sehingga akan terwujud keluarga yang tangguh, keluarga yang baik, mawaddah wa rohman", Jelas Qudsi.

FIFA Beri Nilai Tertinggi bagi GBT Surabaya dari Semua Stadion di Indonesia untuk Gelaran Piala Dunia U-20 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bahwa Federation Internationale de Football Association (FIFA) memberikan penilaian tertinggi terkait persiapan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, sebagai salah satu lokasi gelaran Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. 

“Pak Erick (Ketua PSSI) kemarin menyampaikan ke saya bahwa besok Senin (13/3) beliau datang, Pak Menpora (Zainudin Amali) juga datang. Pak Erick sebagai PSSI juga mengecek hasil asesmen (GBT) itu yang tertinggi diantara semua (stadion) yang ada, tetapi dari semua itu ada kekurangannya. Jadi harus dilengkapi dan diselesaikan sebelum Piala Dunia,” ungkap Wali Kota Eri, Minggu (14/3).

Ia menyampaikan, kedatangan Ketua PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri Negara BUMN RI, Erick Thohir tidak sendiri. Ketua PSSI Erick Thohir didampingi oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali, Wakil Ketua PSSI Ratu Tisha, dan perwakilan Kementerian PUPR. 

Kedatangan rombongan tersebut adalah untuk melakukan pengecekan terhadap Field Of Play (rumput, sistem penyiraman rumput, sistem drainase, dan lainnya),  arena (tempat duduk, VIP Area), Media Broadcast, akses keluar dan masuk,  Command Center, area medis, serta  ruang parkir. 

“Beliau mengecek, nanti bisa dilihat yang disampaikan Pak Erick Thohir. FIFA sudah memberikan catat kemudian ada rapat dengan Pak Erick, ketika sudah dicek FIFA, kami nilainya paling tinggi,” ujarnya. 

Meski begitu, sebagai kepala daerah, Wali Kota Eri tak ingin berbesar hati. Sebab, Pemkot Surabaya terus berupaya membenahi berbagai fasilitas olahraga di Kota Pahlawan. 

Hal ini juga selaras dengan usaha dari enam kepala daerah lainnya yang ditunjuk FIFA sebagai lokasi gelaran Piala Dunia U-20 2023. 

Diantaranya, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion GBT Surabaya, dan Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali. 

“Tetapi sebenarnya, apapun itu, kami (pemkot) sudah membuat GBT. Sebab, awalnya belum ada stadion (di Indonesia) yang standar FIFA. Tetapi, teman-teman (Kepala Daerah) enam daerah semuanya berusaha melakukan secara maksimal, karena standar FIFA tinggi,” terangnya.

Tak hanya Stadion GBT Surabaya saja yang akan dikunjungi oleh rombongan Ketua PSSI Erick Thohir. 

Rombongan tersebut akan melakukan pengecekan di semua stadion yang menjadi lokasi pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023. 

“Jadi semua stadion bakal dikunjungi Pak Erick Thohir, Menpora, dan PUPR. Jadi ada timnya untuk memastikan, yang diminta FIFA sudah berjalan semua. Kedua, ada tanggung jawabnya PUPR dan Pemda (Pemerintah Daerah), sehingga nanti PUPR seperti apa, Pemda seperti apa nanti bakal dilihat,” jelasnya. 

Wali Kota Eri itu menuturkan, jika terdapat stadion yang tidak sesuai dengan standar FIFA, maka stadion itu akan dicoret dari daftar lokasi gelaran Piala Dunia U-20 2023. 

“Pak Erick menyampaikan kalau tidak sesuai akan dicoret. Seperti GBT sekarang sudah memenuhi standar FIFA, jadi kalau dipakai atau tidak tetapi kami sudah siap untuk (gelaran) internasional,” katanya.

Sebab, menurutnya, lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 memang harus sesuai dengan standar FIFA. 

Mulai dari kenyamanan dan keamanan para penonton hingga penempatan lokasi parkir. 

“Jalur disabilitas, tempat wartawan, vip, dan parkir. Semuanya sudah dikerjakan,” ujarnya. 

Namun, apabila Stadion GBT Surabaya yang harus tercoret dari gelaran Piala Dunia Piala Dunia U-20 2023, Wali Kota Eri mengaku akan tetap bangga karena Stadion GBT Surabaya menjadi salah satu stadion yang diperhitungkan di Indonesia. 

“Sebab, standar FIFA bukan gaya-gayaan Piala Dunia. Kalau ternyata kami kurang memenuhi standar FIFA, ya sudah. Tetapi saya sebagai Wali Kota Surabaya sudah bangga karena sudah masuk ke dalam enam (stadion) yang distandarkan,” ungkapnya. 

Oleh karena itu, ia meminta seluruh warga Kota Surabaya untuk berlapang dada dan menerima semua hasil keputusan dari rombongan Ketua PSSI Erick Thohir. 

“Warga dan pemkot sudah berjuang agar lapangan sesuai standar FIFA dan itu memang tidak mudah. Saat ini disentuh PUPR, tidak hanya pemda. Nanti menentukan dicoret atau tidak sekitar 24 atau 27 Maret 2023, tetapi harapan Pak Erick Thohir semua (stadion) tidak dicoret dan bisa jadi bagian (Piala Dunia)  itu,” pungkasnya.

ICMI Dijamu Pemkot Surabaya Menyusuri Sungai Kalimas


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah melakukan kegiatan leader camp, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) Jawa Timur (Jatim), mendapatkan jamuan dari Pemkot Surabaya. 

Jamuan itu berupa fasilitas untuk melakukan susur Sungai Kalimas pada Sabtu, 11 Maret 2023, mulai pukul 18.00-21.00 WIB.

Sebanyak 50 orang pengurus ICMI dari beberapa daerah di Jawa Timur, difasilitasi oleh bus pemkot. 

Mereka lalu diajak berkeliling Surabaya dan berakhir melakukan susur Sungai Kalimas.

Anjar perwakilan orda Kediri punya kesan bahwa Surabaya itu menakutkan, tidak aman dan berbagai cerita lain.

Setelah mendapatkan jamuan dan melihat Surabaya yang ramai, banyak anak dan orang dewasa bermain, bersantai di Taman Prestasi dan sepanjang perjalanan jalan Raya Darmo, Jalan Pemuda dan Taman Prestasi, kesannya kemudian berubah.

"Kesan saya tentang Surabaya berubah setelah saya melihat banyaknya anak dan orang dewasa bersantai dan bermain di fasilitas - fasilitas publik Surabaya," kata Anjar.

"Terima kasih Pak Wali Kota atas jamuannya dan fasilitasnya, sehingga kami yang selama sehari berkutat dengan ide dan gagasan di ICMI, bisa menikmati indahnya Surabaya," tambah Anjar.

Tampak juga penyair terkenal Zawawi Imron dalam rombongan. Dengan semangat ia ikut dalam kegiatan tour kota dan susur Sungai Kalimas.

"Alhamdulillah saya bisa bersama kawan-kawan ICMI menikmati kota Surabaya dan menikmati kuliner di Surabaya," ujar Zawawi.

Rombongan setelah melaksanakan susur sungai, kemudian diajak panitia Silakwil ICMI Jatim menikmati makan malam di sentra kuliner Ketabang Kali.

Sabtu, 11 Maret 2023

Atasi Permasalahan Anak di Kelurahan dan Kecamatan, Pemkot Surabaya Gelar Diskusi Bersama FAS


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen memenuhi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui berbagai cara. 

Salah satunya adalah menggelar roadshow, sekaligus sosialisasi mengenai KHA bersama Forum Anak Surabaya (FAS), di Lantai 4 Gedung Siola, Sabtu (11/3).

Dalam sosialisasi itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), mengajak perwakilan anggota FAS kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya untuk berdiskusi bersama. 

Selain berdiskusi, anggota FAS kelurahan dan kecamatan yang hadir, dipersilahkan untuk menyuarakan pendapat atau menyampaikan permasalahan anak yang terjadi di wilayahnya. 

Pengurus FAS Kota Surabaya, Giyo Fikri Haqiqi mengatakan, kegiatan ini dilakukan secara bergiliran, yang sebelum diikuti oleh perwakilan FAS dari kecamatan di wilayah Surabaya selatan, utara, pusat. 

Sedangkan di hari ini, dirinya mengajak perwakilan FAS dari wilayah Surabaya timur dan barat. 

"Kegiatan ini adalah untuk mendukung Surabaya kota layak anak. Karena indikator sebuah kota disebut layak anak adalah harus ada forum anak di kecamatan dan kelurahan, bahkan provinsi," kata Giyo.

Giyo menerangkan, dalam kegiatan ini para perwakilan FAS kelurahan dan kecamatan itu diminta untuk menuliskan permasalahan atau peristiwa apa saja yang pernah terjadi di wilayahnya. 

Setiap kelompok diminta membuat rumusan masalah, baik itu bentuk tulisan maupun grafis yang dituang dalam kertas karton. 

"Misal, di Kecamatan Sukomanunggal, nah mereka di kecamatan tersebut melihat kasus kekerasan atau tidak? Atau mengetahui permasalahan anak lainnya. Kalau ternyata mengetahui itu, mereka menuliskannya di kertas karton dengan metode aku lihat, aku tahu, dan aku akan," terangnya. 

Diyo berharap, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, mereka menjadi tahu permasalahan apa yang terjadi dan melibatkan anak. 

Dengan begitu, mereka bisa menyampaikan pendapat, masukan serta saran kepada perangkat daerah (PD), lurah maupun camat di wilayahnya. 

"Kami (FAS) berharap kepada lurah dan camat dan ayah bunda di dinas bisa memberikan ruang untuk forum anak, baik itu soal perlindungan anak maupun dalam perencanaan pembangunan Kota Surabaya ke depannya," pungkasnya.

Pemkot Gelar Seminar Konvensi Hak Anak untuk Pengurus Rumah Ibadah se-Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Surabaya, menggelar seminar Konvensi Hak Anak (KHA), Sabtu (11/3).

Seminar yang digelar di ruang 4A, lantai 4 Gedung Siola, Jalan Tunjungan itu, diikuti oleh berbagai pengurus rumah ibadah se-Surabaya. 

Pada kesempatan itu, DP3A-PPKB Surabaya menghadirkan, Fasilitator Kota Layak Anak (KLA) Nanang Abdul Chanan, sebagai pemateri seminar KHA. 

Dalam seminar kali ini, Nanang menyampaikan berbagai hal mengenai KLA. Salah satunya, mengenai KHA di rumah ibadah. 

"Jadi hari ini ada pembelajaran dan bimbingan teknis. Seperti prinsip-prinsip, definisi dan pemahamanan ruang lingkup pada anak itu seperti apa,” kata Nanang.

Nanang menerangkan dua hal soal rumah ibadah layak anak, diantaranya adalah memberikan materi mengenai pentingnya memberikan pemahaman spiritual keagamaan pada anak. 

Menurutnya, ketika anak diberi pemahaman dasar soal agama, anak akan terhindar dari perselisihan, perbedaan, dan intoleransi terhadap keyakinan lain.

Tak hanya itu, ketika anak-anak diberi pemahaman soal agama, juga bisa terhindar dari pelecehan atau tindak kekerasan seksual. 

“Oleh karena itu kami memberikan pemahaman, bahwa rumah ibadah itu harus menjadi tempat yang aman, tidak ada kekerasan fisik, seksual bahkan eksploitasi terhadap anak,” terang Nanang. 

Nanang menambahkan, adanya seminar KHA ini juga untuk memperjuangkan hak-hak anak mendapatkan pengalaman spiritual di dalam sebuah rumah ibadah. 

“Bukan hanya sebagai tempat meningkatkan spiritual pada anak, rumah ibadah juga dijadikan sebagai wadah untuk pengembangan diri,” imbuhnya. 

Para peserta yang terdiri dari pengurus rumah ibadah di dalam seminar ini turut mengapresiasi pemkot. 

Salah satu pengurus rumah ibadah, Bakri Rasjid mengatakan. Kegiatan ini sebagai langkah awal pemkot untuk mewujudkan Surabaya kota layak anak. 

“Harapan kami, workshop ini bisa berkelanjutan. Mungkin lebih menerangkan detailnya soal pendidikan untuk anak, sehingga kami dari rumah ibadah bisa mengirim beberapa perwakilan untuk belajar dan mengajarkan kembali soal pendidikan anak,” kata Koordinator pengurus Gereja Berea Sungrak Indonesia (GBSI) tersebut. 

Senada dengan Bakri, Pengurus dan Pembina Sekolah Minggu Buddhis Vihara Dhammadipa, Hafidz Yanuar Trisrinaldy menambahkan, seminar ini sangat bermanfaat bagi para pengurus rumah ibadah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. 

“Sejauh ini, di vihara kami telah memberikan ruang khusus untuk anak, mulai dari sekolah minggu hingga playground (taman bermain) untuk anak,” pungkas Hafidz.

Hilangkan Kesan Kumuh, Pemkot Surabaya Tata Kawasan Sentra PKL Srikana Jadi Lebih Bersih dan Nyaman


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penataan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Srikana Surabaya. 

Selain bertujuan menghilangkan kesan kumuh, penataan di kawasan itu dilakukan supaya pedagang dan pembeli merasa lebih bersih dan nyaman.

Camat Gubeng Kota Surabaya, Eko Kurniawan Purnomo mengatakan, penataan sentra PKL Srikana bertujuan untuk menghilangkan kesan kumuh di kawasan tersebut. 

Bahkan, nantinya tempat berjualan PKL di sana akan dibuat lebih nyaman, rapi dan bersih.

"Kita tata untuk menghilangkan kesan kumuh di situ. Sehingga tidak ada lagi tumpukan barang yang tidak sesuai dengan aktivitas berjualan mereka, tidak ada lagi sampah yang berserakan biar kelihatan bagus," kata Eko Kurniawan saat dihubungi, Sabtu (11/3).

Menurut dia, penataan tidak hanya dilakukan dari segi tempat PKL berjualan. 

Namun, penataan juga dilakukan pada Lahan Pembuangan Sementara (LPS) maupun gerobak sampah yang ada di tempat tersebut. 

"Kita upayakan LPS itu tidak terlalu bau, serta gerobak sampah juga kita tata agar bisa masuk ke dalam. Karena space di dalam juga kita besarkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, selain dilakukan penataan tempat para pedagang, kawasan di sekitaran sentra PKL ini juga akan lebih dipercantik. 

Bahkan pula kawasan ini berencana dilengkapi dengan mural warna-warni hingga lampu hias agar lebih indah.

"Jadi bangunannya (berjualan) nanti pakai kontainer. Kayak open space, ada kontainer, tempat duduk, dikasih payung-payung. Jadi kelihatan bersih karena ada tamannya, ada  lampu-lampunya dan mural warna-warni," ungkap dia.

Sedangkan terkait dengan manajemen sentra PKL ke depan, Eko menyebut, bahwa hal itu tergantung dari pihak pengampu atau Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag). 

Namun, jika sentra PKL itu nantinya diserahkan ke pihak kecamatan, ia memastikan telah menyiapkan pola manajemen yang berbeda.

"Kita ingin bikinnya seperti sentra kuliner, satu manajemen. Sehingga semuanya tertata dengan rapi, disiplin pedagangnya, rasa masakannya, terus kebersihan tempat dan lain sebagainya dengan melibatkan keluarga miskin," ujarnya.

Eko menyatakan, bahwa pelibatan keluarga miskin melalui program padat karya tak luput dari perhatiannya. 

Ia berharap, sentra PKL Jalan Srikana ke depan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dari keluarga miskin yang ada di wilayahnya.

"Yang pasti amanat dari mas wali kota semua projek diarahkan ke padat karya, sehingga ada keluarga miskin yang terlibat. Saya sebagai pengampu di Kecamatan Gubeng pasti melibatkan keluarga miskin," katanya.

Di sisi lain, Eko juga menjamin bahwa seluruh pedagang yang sebelumnya berjualan di setra PKL Srikana dipastikannya mendapatkan tempat. 

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, ada sebanyak 24 pedagang yang berjualan di sentra PKL tersebut. 

Dengan rincian, 22 pedagang merupakan warga Surabaya dan 2 lainnya non-Surabaya.

"Jaminan dari saya semua PKL (warga Surabaya) yang kemarin berdagang bisa dapat tempat di situ, kalau pengampunya kami (kecamatan). Kalau pengampunya Dinas Koperasi, nanti saya koordinasikan dengan Dinas Koperasi agar semua PKL bisa dapat tempat di situ," sebutnya.

Ia mengungkapkan jika pembersihan kawasan PKL Jalan Srikana telah dilaksanakan sejak Senin, 6 Maret 2023. 

Sekarang ini, kata dia, proses pengerjaan telah memasuki tahap pemasangan paving dan pengaspalan. 

"Setelah itu selesai, pedagang bisa kembali berjualan lagi, sambil kita menunggu kontainer jadi dan finishing yang lain," ungkapnya.

Sedangkan bagi PKL yang sebelumnya berjualan di sana, untuk sementara bisa menggunakan rombong. 

Para pedagang di sana tetap diperbolehkan berjualan dengan tidak mendirikan rombong permanen.

"Jadi tetap dengan rombong  mereka dan tenda yang tidak permanen boleh. Tapi, kalau tempatnya diperbaiki bisa pindah ke tempat lainnya, kalau selesai bisa kembali," terangnya.

Eko juga menambahkan, penataan kawasan sentra PKL Jalan Srikana estimasinya bakal rampung tiga bulan ke depan. 

Saat ini, pemkot masih melakukan pembersihan dan penataan paving atau pengaspalan di kawasan tersebut. 

"Dari dinas kemarin bilangnya tiga bulan selesai, terhitung mulai setelah dilelang," pungkasnya.

Jumat, 10 Maret 2023

Relokasi Warga Kampung 1001 Malam ke Rusunawa Gelombang Ketiga Hingga Minggu Mendatang


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kegiatan relokasi atau pemindahan warga Kampung 1001 Malam ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) akan dilakukan bertahap.

Nah, untuk relokasi gelombang ketiga rencananya akan digelar hingga Minggu (12/3). 

“Jadi saat ini tidak hanya proses pendataan untuk pemberangkatan yang kami lakukan, tetapi juga untuk pendataan pekerjaan, sekolah anak-anak, jenis pelatihan, dan proses adminduk (administrasi kependudukan),” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Jum'at (10/3).

Terkait dengan pendidikan anak-anak dari warga eks Kampung 1001 Malam, Wali Kota Eri berpesan bahwa tak menginginkan pendidikan anak-anak tersebut terbengkalai. 

Maka, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memindahkan anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan lingkungan rusunawa.

“Otomatis anak-anak akan pindah ke sekolah yang terdekat yang ada disana. Sedangkan untuk jenis pelatihan, ada permintaan warga untuk meningkatkan keterampilan bagi ibu-ibunya dan sedang kita data. Kemudian ada proses untuk adminduknya, itu juga kita data,” ungkapnya.

Meski begitu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, seluruh warga Kampung 1001 Malam diharapkan bisa segera direlokasi ke unit hunian rusunawa. 

Anna menerangkan bahwa pemindahan yang dilakukan Wali Kota Eri melalui jajaran Pemkot Surabaya adalah sebagai salah satu upaya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warga eks Kampung 1001 Malam. 

“Itu yang membuka hati warga Kampung 1001 Malam ini untuk kedepannya memiliki kehidupan yang lebih layak. Tidak memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan anak cucunya, sehingga dengan senang hati mereka ikut dengan Pemkot Surabaya,” pungkasnya.

Relokasi Warga Kampung 1001 Malam Tuntas Sebelum Ramadan, Wali Kota Eri: Kita Lakukan Bertahap


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali melanjutkan relokasi atau pemindahan gelombang ketiga kepada warga Kampung 1001 Malam, Jumat (10/3).

Kini, tersisa 20 Kepala Keluarga (KK) yang belum diboyong ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Pemindahan warga Kampung 1001 Malam dilakukan secara bertahap. Pada gelombang pertama dan kedua, relokasi difokuskan pada warga yang tinggal dibawah kolong jembatan jalan tol. 

Sedangkan pada gelombang ketiga, relokasi dilakukan pada warga yang tinggal di sekitar pagar pembatas jalan tol.

“Jadi sekarang bertahap, kita lakukan dengan menyesuaikan kebutuhan atau kebutuhan rusunawa yang ada dan siap. Mereka tidak bisa langsung karena masih ada (anaknya) yang sekolah. Lalu yang mereka mau adalah bangunan ingin dibongkar sendiri, karena jika ada yang masih bisa dimanfaatkan maka bisa dibawa,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat ditemui di ruang kerjanya.

Pada gelombang pertama, Pemkot Surabaya memboyong sebanyak 16 KK, gelombang kedua sebanyak 44 KK, dan gelombang ketiga pada Kamis (9/3) sebanyak 36 KK, serta Jumat (10/3) sebanyak 17 KK. 

Sedangkan untuk 17 KK yang direlokasi saat ini, mereka terbagi di tiga lokasi rusunawa. 

Diantaranya, sebanyak 15 KK ditempatkan di Rusunawa Benowo Pakal, 1 KK di Rusunawa Romokalisari, dan 1 KK lainnya di Rusunawa Indrapura.

“Kita sepakat tanggal 14 Maret 2023 sudah harus pindah semua ke rusunawa. Kurang 20 KK dan waktunya gantian, Alhamdulillah mereka mau semua. Sehingga tempat itu bisa digunakan untuk normalisasi sungai untuk mencegah banjir, jadi kita bisa lewat disana,” ujarnya.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sebagian besar warga eks Kampung 1001 Malam direlokasi di Rusunawa Sumur Welut dan Benowo Pakal. 

Karenanya, jajaran Pemkot Surabaya melakukan berbagai pendekatan persuasif kepada warga Kampung 1001 Malam. 

“Untuk menyadarkan bahwa ini bukan tanah yang dipunya (mereka miliki) tetapi ketika dibangun (rumah) kalau (sungai) menyempit maka dampaknya terjadi banjir. Maka pendekatan itu yang kita lakukan dan Alhamdulillah lancar semua,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri berharap, ke depannya setelah semua warga itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak. 

Kawasan Kampung 1001 Malam akan digunakan oleh pemiliknya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk perluasan bozem dan revitalisasi sesuai dengan fungsinya. 

“Itu tempat sungai, mangkanya di daerah sana atau Asemrowo ada banjir, jadi kita lakukan normalisasi sungainya yang selama ini belum efektif. Sehingga kita sampaikan ke BBWS, mereka mendukung itu dan sejak beberapa tahun yang lalu menjadi pinjam pakai dengan BBWS diserahkan ke pemkot. Nanti (lahan) itu kosong, kita jaga dan yang paling penting adalah disitu menjadi tempat sempadan sungai dan jalan inspeksi untuk mengembalikan fungsi sungai,” pungkasnya.

Penumpang Wira Wiri Suroboyo Tembus 2.500 Sehari, Wali Kota Eri terus Tambah Armada dan Rutenya!


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Animo masyarakat cukup tinggi untuk menaiki angkutan feeder atau angkutan pengumpan Wira Wiri Suroboyo. 

Bahkan, dalam sehari penumpang transportasi umum yang baru diresmikan itu sudah tembus 2.500 penumpang, sehingga armada dan rute angkutan feeder itu akan terus ditambah ke depannya. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan animo masyarakat sangat luar biasa dalam memanfaat angkutan feeder ini, terutama rute dari arah Pakal ke Tunjungan. 

Sebab, banyak penumpang yang menyampaikan bahwa baru kali ini ada transportasi umum yang langsung dari Pakal ke arah Tunjungan. 

“Jadi, Wira Wiri Suroboyo ini selalu penuh, animo masyarakat luar biasa,” kata Wali Kota Eri, Jumat (10/3).

Oleh karena itu, ke depan ia mengaku akan terus menambah armada beserta rute angkutan feeder itu. 

Saat ini, sudah ada sebanyak 52 armada yang sudah beroperasi. 

Tahun depan, armadanya itu akan ditambah lagi karena Wali Kota Eri berkomitmen semua kawasan di Surabaya harus bisa dijangkau oleh angkutan feeder ini. 

“Tentu penambahannya secara bertahap ya, dan total sampai 2028 kita membutuhkan feeder sekitar 240 unit. Itu jumlah ideal untuk menjangkau semua kawasan di Kota Surabaya. Kita akan penuhi semuanya sampai dengan tahun 2028," ujarnya. 

Menurut Wali Kota Eri, dengan terus menambah armada, tentu rutenya juga akan ditambah. 

Saat ini dengan 52 armada, sudah bisa melayani lima rute, sehingga ke depan akan terus diperluas. 

Bahkan, pekan depan akan ada rute dari Lakarsantri, sehingga masyarakat Gresik yang hendak ke Surabaya bisa ikut merasakan feeder baru itu. 

"Minggu depan untuk Lakarsantri. Sidoarjo masih koordinasi. Kalau Lakarsantri (perbatasan) Gresik sudah sepakat dan Insyaallah minggu depan atau paling lama 2 minggu lagi. Karena juga perlu menyiapkan yang di Gresik," kata dia.

Wali Kota Eri berkomitmen rute Wira Wiri Suroboyo itu akan bisa melayani daerah Surabaya, yaitu Gresik dan Sidoarjo. Makanya, setelah ada rute Gresik-Surabaya melalui Lakarsantri, maka selanjutnya akan diintegrasikan dengan Sidoarjo-Surabaya. 

“Kalau sudah berbicara angkutan lintas daerah, maka harus ngobrol dengan Kepala Dishub daerah tersebut, insyaallah dalam waktu dekat akan kita realisasikan,” tegasnya. 

Saat itu, Wali Kota Eri juga mengajak kepada warga Kota Surabaya untuk memanfaatkan feeder ini, demi menjaga lingkungan dan untuk mengurangi kemacetan di Kota Pahlawan. 

“Angkutan ini aman dan nyaman karena juga dilengkapi AC dan juga murah,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru menyebut animo pengguna Wira Wiri Suroboyo memang sangat tinggi. Bahkan, per hari mencapai ribuan penumpang. 

"Alhamdulillah cukup bagus, tapi saya belum tahu apakah itu penumpang asli (memang membutuhkan angkutan) atau penumpang yang coba-coba saja. Tapi total penumpangnya sekitar 2.500 per hari," kata Tundjung.

Ia juga mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk memanfaatkan angkutan baru ini. Sebab, hal itu sangat berpengaruh pada lingkungan Surabaya dan kemacetan di Kota Surabaya. 

“Jadi, ayo ramai-ramai beralih ke angkutan umum demi kota kita tercinta Surabaya,” pungkasnya.