Cegah Pelanggaran, Kodim Lamongan Terima Penyuluhan Hukum dan Bintal

KABARPROGRESIF.COM : (Lamongan) Dalam rangka mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran Pidana, Disiplin, Pelanggaran Lalin dan Persoalan rumah tangga yang dilakukan oleh Prajurit TNI, PNS dan keluarganya serta perlunya pemahaman dan kesadaran dalam mentaati peraturan Perundang-undangan, maka Kodim 0812 Lamongan menggelar penyuluhan hukum dan pembinaan mental bagi Prajurit dan PNS jajaran Kodim 0812 Lamongan, yang disampaikan oleh Mayor Chk Tabah Prastiyo dari Kumrem 082/CPYJ, dan Kapten Inf Hadiono dari Bintal Rem 082/CPYJ, Selasa (29-11)

Dengan adanya penyuluhan hukum ini dimaksudkan agar setiap prajurit Kodim 0812 Lamongan dan jajarannya memahami dan mengerti cara bertindak yang benar dalam melaksanakan tugas, sehingga terhindar dari pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang menjurus kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada akhirnya dapat merugikan prajurit itu sendiri maupun satuan.

Karena bagaimanapun juga HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh Negara.

Selain itu penyuluhan yang diselenggarakan untuk memberikan gambaran bagi setiap prajurit dalam meningkatkan disiplin dengan tujuan sebagai bekal bagi prajurit dan PNS dalam mendukung dan menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari, agar terhindar dari hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

“Saat ini banyak prajurit dan PNS yang tersangkut dengan kasus pelanggaran disiplin maupun dengan hukum pidana oleh karena kurangnya pengetahuan dan wawasan prajurit dan PNS terhadap prosedur pengambilan keputusan dan tindakan dilapangan dalam menjalankan perintah tugas,” terang Mayor Chk Tabah Prastiyo.
Sementara dalam pembinaan mental rohani, Kapten Inf Hadiono dari Bintal Rem 082/CPYJ, mengharapkan agar prajurit TNI dan PNS bisa merealisasikan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

Sedangkan Mental Ideologi diharapkan prajurit dan PNS akan mempunyai jiwa Nasionalisme yaitu kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, mempunyai jiwa disiplin dan soliditas yang tinggi sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai Mental Kejuangan adalah di harapkan prajurit dan PNS mempunyai sikap keperwiraan yaitu bersikap adil dalam bertindak serta menyadari bahwa segala sesuatunya akan di pertanggung jawabkan. Sedangkan dengan Mental Kejuangan yang tangguh Prajurit dan PNS akan memiliki jiwa pantang menyerah, ulet dan gigih serta rela berkorban dalam membela kebenaran.(arf)

Read More

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Dimas Kanjeng

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan praperadilan yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, tersangka kasus pembunuhan, penipuan,penggelapan dan penggandaan uang memasuki babak akhir.

Permohonan pengujian materi atas penetapan tersangka, penahanan dan penggeledahan yang diajukan Dimas Kanjeng akhirnya ditolak Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

"Penetapan tersangka, penanahan penggeledahan yang dilakukan Polda Jatim telah sesuai dengan prosedur hukum. Sehingga permohonan praperadilan ini haruslah ditolak,"kata Hakim tunggal praperadilan, Sigit Sutriono saat membacakan amar putusannya diruang candra PN Surabaya, Senin (28/11/2016).

Usai persidangan, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Jatim, Kombes Pol Drs  Zuhdy B Arrasuli SH, MH  menyatakan putusan hakim telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. "Sejak awal kami pasrah dan patuh dengan keputusan hakim,"ujar Zuhdy.

Sementara, saat pembacaan putusan hakim, tak satupun kuasa hukum dari Dimas Kanjeng terlihat dalam persidangan. Hal itu dikarenakan para kuasa hukum Dimas Kanjeng pada persidangan sebelumnya telah menyatakan mundur sebagai kuasa hukum.

"Saya mewakili semua tim menyatakan mencabut hak-hak kami dan mundur sebagai kuasa hukum dalam persidangan praperadilan ini,"ucap Ibnu, salah seorang kuasa hukum Dimas Kanjeng pada persidangan Rabu (23/11/2016) lalu.

Perlu diketahui, praperadilan yang dilakukan Dimas Kanjeng di PN Surabaya tersebut, menyoal tentang tiga hal, yakni penentapan tersangka, penahanan dan penggeledahan. (Komang)

Read More