BI Evaluasi Mekanisme Pembentukan TPID Pangan di Jatim

KABARPROGRESIF.COM : ( Surabaya ) Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Timur terus melakukan pengkajian atau mengevaluasi tentang mekanisme dalam pembentukan TPID, hal ini. untuk memperkuat adanya ketahanan pangan sekaligus juga menekan angka inflasi di provinsi Jawa Timur.

Kepala Kantor BI Perwakilan Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah mengatakan, dengan adanya Pangan, maka petani bisa semakin tertarik bertani karena produksi dengan harga yang terjamin ditampung TPID. Di sisi lain, TPID  juga pasti untung karena barang yang ditampung merupakan kebutuhan sehari-hari yang pasarnya pasti tetap ada.

"Kalau bicara mendesak tentunya harus ada kajian dulu, paparan akademiknya, mekanismenya seperti apa, tapi idenya (BUMD Pangan) Saya dukung ke arah sana," kata  Difi Ahmad Johansyah saat gelar BBM di Surabaya pada Rabu (25/01/2017).

Lebih lanjut Difi menjelaskan, untuk daerah-daerah yang ciri khasnya adalah produsennya banyak tapi konsumennya tidak banyak, perlu adanya suatu badan untuk menstabilkan harga dari beberapa komoditas tertentu.

"Seperti halnya peran Bulog yang menstabilkan beras, jagung, kedelai. Memang di beberapa daerah,TPID menginginkan adanya suatu lembaga tersebut apakah berbentuk  pangan yang bisa menstabilkan harga pangan," ungkapnya.

Menyinggung peran Bulog, pria kelahiran Magelang ini menjelaskan , bukan belum terasa karena kewenangan Bulog masih terbatas di beberapa komoditi.

"Oleh karena itu di luar Bulog perlu ada lembaga lain yang menjaga stabilitas harga dan stok pangan seperti cabe, bawang merah dan daging." ujarnya.

Selain itu Difi menambahkan,kita ingin beberapa TPID ada solusi operasi pasar jangka panjang hal ini untuk menstabilkan mata rantai perdagangan pemerintah indonesia.

" Pemerintah harus memberikan distribusi antar pulau dan perlu kerjasama antar daerah agar pasokan- pasokan didaerah- daerah tertentu ini  bisa dijamin di daerah lain." pungkasnya  (Dji)

Read More

Disidak Komisi A, Warga Semolowaru Indah Dua Berharap Hak Lahan Warga Dapat Kembali

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hari ini (24/01/17), Komisi A DPRD Kota Surabaya melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke komplek Perumahan Semolowaru Indah Dua untuk melihat langsung lahan warga yang diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seperti diketahui, lahan seluas 3.521 m2 di Semolowaru Indah Dua yang sebelumnya merupakan fasilitas warga setempat, kini berpindah tangan dengan adanya sertifikat tanah atas nama Abdul Fattah (Alm). Persoalan munculnya sertifikat inilah diduga menyalahi aturan hukum yang saat ini masih dipersoalkan oleh warga Semolowaru Indah Dua.

Ketua RW XI Semolowaru Indah Dua, Sutrisno, mengatakan, seluruh warga sangat senang dengan kedatangan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya yang melihat langsung permasalahan soal lahan warga.

“Saya merespon dan memberi apresiasi terhadap anggota dewan di Komisi A yang melihat langsung lahan warga yang diserobot pihak lain, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan lahan ini dan dikembalikan lagi ke warga sebagai fasilitas warga kami.”ujarnya, kepada wartawan, di Semolowaru Indah Dua, Selasa (24/01/17).

Ia menjelaskan,  anggota dewan memang perlu memantau langsung persoalan lahan warga yang diambil oleh pihak lain agar para anggota legislatif tersebut tahu betul, siapa pejabat yang bermain atas munculnya sertifikat induk HGB 358 di Semolowaru Indah.

“Mudah-mudahan dari sidak Komisi A ini ada titik terang persoalan sengketa lahan di RW XI ini. Harapan kami dewan ini bisa membawa aspirasi warga dengan mengungkap, siapa yang memunculkan sertifikat HGB 358.”ujar Sutrisno.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, mengatakan, persoalan lahan warga di Semolowaru Indah Dua sangat rumit. sehingga memang diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan lahan warga ini. Persoalannya, yang memiliki sertifikat HGB Pak Abdul Fattah sudah meninggal, sedangkan PT yang berhak atas lahan tersebut juga sudah pailit.

“Kita di dewan tetap akan mengawal sengketa lahan di RW XI Semolowaru Indah Dua, jika ada pejabat Kelurahan atau Badan Pertanahan terlibat atas munculnya sertifikat HGB,  maka tentunya harus ditindak tegas.”ungkapnya. (arf) 

Read More