KPPU Surabaya Minta Pemerintah Rekomendasikan 3 Hal Terkait Taxi Berbasis Online

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kemajuan dunia teknologi yang merambah di berbagai segala bidang kehidupan manusia merupahkan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Termasuk pula dalam bidang transportasi. Munculnya moda transportasi berbasis aplikasi online.

Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPD KPPU) Surabaya Aru Armando menjelaskan, adalah pertemuan antara perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan inovasi.

“Inovasi yang menguntungkan tentu harus didukung. Boleh diatur, namun bukan untuk dibatasi atau malah dihambat”. katanya pada siaran persnya Jumat (31 /03/2017).

Menurut Aru, dalam hal munculnya polemik antara taksi konvensional dengan taksi berbasis aplikasi online, jika KPPU sudah mengeluarkan rekomendasi terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016. Ada tiga hal yang direkomendasikan oleh KPPU.

" Tiga yang direkomendasi KPPU yakni: Pertama, KPPU meminta Pemerintah menghapus kebijakan penetapan tarif batas bawah dan merekomendasikan agar mengatur penetapan tarif batas atas. Kedua, KPPU menyarankan agar Pemerintah tidak mengatur kuota atau jumlah armada, baik taksi konvensional maupun yg berbasis aplikasi online. Ketiga, menyarankan Pemerintah untuk menghapus kebijakan STNK taksi online yang diharuskan atas nama badan hukum." terangnya.

Aru menambahkan, penetapan tarif batas bawah membuat pelaku usaha taksi tidak dapat melakukan akselerasi untuk memberikan tarif yang kompetitif. Jika tidak adanya tarif batas bawah, memunculkan kekhawatiran akan potensi diabaikannya faktor keamanan dan kenyamanan, maka Pemerintah dapat membuat aturan yang rinci mengenai standar pelayanan minimum. Selain isu soal kenyamanan dan keamanan, Aru juga menyadari adanya kekhawatian munculnya praktik penerapan tarif jual rugi (tarif terlalu murah dibawah biaya pokok minimum) oleh penyedia layanan transportasi.

 “Jika ada penyedia layanan transportasi taksi, tidak peduli konvensional atau online, jika melakukan praktik itu tentu akan diproses oleh KPPU sesuai UU No.5 Tahun 1999,” kata Aru yang menjelaskan jika praktik seperti itu dalam hukum persaingan usaha dikenal sebagai praktik predatory pricing, atau praktik jual rugi." tandas Aru.

Lebih lanjut Aru mengkritisi adanya wacana untuk menghilangkan penetapan tarif batas atas. Berbanding terbalik dengan rekomendasi penghapusan tarif batas bawah, tarif batas atas justru diperlukan untuk melindungi konsumen dari potensi eksploitasi tarif oleh penyedia layanan tranportasi.

“Justru tarif batas atas ini menjadi ranah pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan atas operaional layanan transportasi,” tutup Aru. (Dji)

Read More

Danlantamal V Hadiri Wisuda 471 Mahasiswa Universitas Hang Tuah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S. E., M. M.,menghadiri acata wisuda 471 mahasiswa Universitas Hang Tuanh (UHT)  Surabaya yang digelar di Graha Samudra Bumimoro (GSB) Surabaya, sabtu (1/4).

Kepala Staf angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M. A.P memimpin jalannya Rapat Terbuka  Senat Universitas Hang Tuah bersama Rektor Universitas Hang Tuah (UHT) Laksdya TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S. IP., S.E., M.AP., UHT kali ini mewisuda 471 terdiri dari program D3, S1 angkatan ke-45 dan S2 angkatan ke-23 mahasiswa UHT dalam rapat terbuka Senat UHT.

Kasal  dalam orasinya mengatakan, korelasi antara ketahanan pangan dengan kemaritiman semakin penting bagi Indonesia pada saat ini. Pemerintah secara jelas menyebutkan pentingnya pengelolaan sumberdaya maritim terutama sektor perikanan, untuk mencapai ketahanan pangan sebagai salah satu pilar pendukung visi pencapaian Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

"Laut Indonesia, menyimpan sumber daya pangan dalam jumlah yang besar, yang perlu dilindungi dari penyalahgunaan dan kerusakan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu laut juga berperan sebagai media perhubungan untuk mendistribusikan bahan pangan ke seluruh pelosok nusantara. TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya tetap berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia,” ujarnya.

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, dan memiliki konstelasi geografis yang sangat strategis dan penting bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional serta memiliki kekayaan alam yang melimpah baik yang bersumber dari darat maupun dari laut sehingga menjadikan Indonesia sebagai center of gravity  kawasan Asia Pasifik.

Sumber daya di laut masih sangat luas dan belum dikelola secara optimal oleh sebagian besar masyarakat Inonesia sebagai medan juang dalam upaya pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan sebagai sarana dan wahana untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah negara dalam arti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Hadir dalam acara wisuda tersebut Koorsahli Kasal Mayjen Mar Guntur Lelono,  Aspers Kasal, Rektor Unhan Laksda TNI Supartono, Kadispisial, Dan STTAL, Karumkital, Dirjianbang Kodiklatal, Dirdik AAL Kolonel I Wayan Suarjaya, Kadiskum Koarmatim para Dosen UHT dan segenap tamu undangan lainnya. (arf)

Read More