Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Senin, 28 Agustus 2017

Batal Unjuk Rasa, Warga Kedurus Wadul Dewan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembatalan warga untuk nglurug kantor Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang, surabaya bukan berarti polemik waduk Kedurus berhenti.
Kini melalui wakilnya yang ada di jalan Yos Sudarso, pintu untuk menuntaskan kasus tersebut menemui titik terang.

Kalangan DPRD Surabaya akan segera menghadirkan sejumlah pihak yang terkait polemik tanah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) di sekitar Waduk Kedurus yang sebagian telah di kuasai pihak pengambang.

Pasalnya, menurut  Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Siti Maryam, Senin (28/8), saat ini terjadi konflik antar warga.

Menurutnya, konflik tersebut dipicu, pemberian dana kompensasi dari pengembang kepada sejumlah RW, untuk pembangunan fasilitas umum (Fasum).

Ia mengungkapkan, sejumlah RW telah menerima dana tersebut untuk pembangunan fasilitas umum di sekitar kawasan masing-masing.

Ia menyampaikan, dari 9 RW yang ada di Kedurus, 4 RW yang berada di Perum Gunung Sari Indah mendapatkan dana dari pengembang sekitar Rp. 150 juta.

Namun, kabarnya baru terima Rp. 100 juta. Dana tersebut menurutnya tak masalah, karena bagian dari kewajiban pihak pengembang, PT Agra Paripurna.

“Sudah dibangunkan 4 Balai RW di sana,” terangnya.

Namun, Maryam menambahkan,tak semua anggaran yang digunakan mencukupi untuk pembangunan Balai RW, warga akhirnya menutupi kekurangannya.

Sementara, untuk Kawasan Kampung Krajan, sebanyak 5 RW telah menerima dan masing-masing sekitar Rp. 20 juta.

Hanya sayangnya, penerimaan dana tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak pengurus RT.
Namun, Mariam mengatakan, dari informasi para warga dana bantuan dari pengembang tersebut untuk Tunjangan Hari Raya, kerena pemberiannya menjelang Hari Raya idul fitri.

“Kemudin untuk kegiatan 17 Agutusan, semacam proposal, jadi gak ada embel-embel,” katanya.

Meski, ia mengakui ada beberapa klausul yang berkaitan dengan pemberian tersebut, diantaranya pengembang diperbolehkan membangun. Namun, ia tak mengetahui membangun apa, tetapi di kawasan (Waduk Kedurus) sudah terbangun jembatan. Kemudian menggusur para PKL.

“Ini bukan kewajiban RT dan RW untuk menggusur. Ini sama saja dengan membenturkan warga dengan warga,” paparnya.

Padahal, menurutnya PKL sudah menyatakan tak masalah tak diber kompensasi yang besarnya Rp. 2,5 juta, jika kompensasinya warga mendapatkan lapangan dan fasum lainnya rela digusur.

“Karena memang mereka (PKL) kan gak punya hak di tanah itu,” tuturnya.
Mariam tak mengingikan adanya konflik antar warga. Persoalan yang terjadi harus diselesaikan sesuai aturan.

Ia mengatakan, keinginan warga kedurus adalah pengembang membangunkan lapangan dan sekolah SMA.

Untuk itu, Mariam sudah menyampaikan ke Camat Karang Pilang untuk menilai area yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah yang layak berapa, karena kabarnya ada 5.000 meter persegi dar pengembang.

“Harapan warga 5.000 itu jangan sebagai fasum nanti dikurangi fasilitas jalan dan sebagainya,” paparnya.

Mariam menegaskan, harapan warga bentuknya bukan fasum, namun hibah dari pengembang. Sehingga, apabila ada kekurangan minta ke pemerintah kota. Namun, belum ada kepastian soal hibah fasum tersebut darti pengembang.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menegaskan, sebagian lahan BTKD yang digunakan pengembang tak ada klausul pelepasan. Agar, warga bisa menuntut pembangunan lapangan, jika masih milik pemerintah kota Surabaya.

“Jalau sudah jadi sertifikat dan milik pengembang, fatal,” katanya.

Mariam mengaku, luas lahan BTKD sekitar 7,6 hektar. Dari luasan itu, sebagian dikuasai oleh pihak pengembang. Ia mengatakan, jika pembangunan lapangan berada di sekitar area jetski bisa menjadi kawasan yang menarik.

“Untuk itu, jika semua pihak duduk bersama, antara pengembang, BPN, pemerintah kota diharapkan ada penyelesaian,” paparnya.

Polemik tanah BTKD di sekitar Waduk Wiyung yang sebagian dikuasai pihak Pengembang menuai polemik antar warga.

Sejumlah RT di kampung Krajan, bahkan menolak pemberian dana ke RW dari pengembang. Sebagian warga yang menolak pemberian pengembang, sebelumnya merencanakan untuk melakukan aksi demo di Kelurahan Kedurus. Namun, aksi tersebut diurungkan karena ada intimidasi dan khawatir bentrok antar warga.

“Memang ada yang pro pengembang dan yang kontra, dari pada bentrok kita urungkan,” papar H Suyud, mantan Ketua RW dan LKMK di Kedurus

Purnawirawan TNI AL ini menyatakan, untuk menyelesaikan persoalan tanah BTKD di Kedurus, pihaknya akan melaporkan ke DPRD dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Suyud mengungkapkan, polemic tanah tersebut sebenarnya berlangsung lama sejak dirinya menjabat sebagai Ketua RW dan LKMK. Bahkan, ia mengaku sempat dilaporkan pihak pengembang ke Pomal dan Mahmilti, karena menentang peralihan tanah BTKD.

“Namun akhirnya gak terbukti, saya bersalah,” terangnya. (arf)

Wadan Lantamal V Hadiri Acara Penyambutan Kapal Selam KRI Naga Pasa 403


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Surabaya Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E., mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., menghadiri acara penyambutan kapal selam baru KRI Naga Pasa 403 di dermaga Kapal Selam Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (28/8).

Kedatangan KRI Naga Pasa-403 di dermaga Kapal Selam Koarmatim Ujung Surabaya ini,  disambut Kepala Staf angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.AP didampingi Asrenum Panglima TNI, Aspam Kasal, Asops Kasal, Pangarmatim, para pejabat teras Mabesal, para Asisten Pangamatim, para Dansat jajaran Koarmatim, dan tamu undangan lainnya.

Setelah diresmikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan diberi nama KRI Nagapasa-403 di dermaga galangan kapal DSME, Okpo, Geoje, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan, Kapal selam ini resmi masuk kapal perang di jajaran Angkatan Laut Indonesia.

Perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia ditempuh selama 17 hari tanpa singgah di dermaga manapun. Dengan diresmikan KRI Nagapasa-403, maka kekuatan TNI AL akan bertambah dan meningkatkan kemampuan Pertahanan Nasional.

Seusai upacara pemberian nama, acara dilanjutkan dengan peresmian KRI Nagapasa-403 dan pengukuhan Letkol Laut (P) Harry sebagai komandan KRI Nagapasa-403 yang di pimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Okpo, Geoje, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan.


KRI Nagapasa-403 merupakan satu dari tiga kapal selam yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan. Kapal tersebut dibangun pada 2013 dengan menggunakan transfer of technology (ToT). Kapal selam ini merupakan produksi ekspor pemerintah Korea Selatan yang pertama kali.

Kapal selam ini merupakan pengembangan dari kapal selam tipe Chang Bogo Class milik Republic of Korean Navy (ROK Navy) dan kapal selam tipe Cakra yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Proses pembangunan kapal berada di bawah kendali pengawasan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam (Satgas Yekda KDSE DSME209) yang dipimpin Laksma TNI Iwan Isnurwanto.

Kapal selam KRI Nagapasa-403 memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan ± 21 knot di bawah air. Kapal ini punya ketahanan berlayar lebih dari 50 hari dan mampu menampung 40 kru untuk menunjang fungsi. Kapal juga dipersenjatai torpedo dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur.
Chang Bogo Class juga dirancang untuk mampu men-deploy ranjau laut, meluncurkan rudal antikapal permukaan, serta mampu melepaskan torpedo Counter Measure. Selain KRI Nagapasa-430, dua kapal selam lainnya dari Korea Selatan dipersiapkan untuk memperkuat pasukan TNI AL.

Rencananya kedua kapal itu dinamai dengan KRI Trisula 404 dan KRI Nagarangsang 405. Indonesia sendiri menandatangani kontrak pengadaan tiga kapal selam dengan DSME pada Desember 2011, keseluruhan kapal akan diselesaikan pada tahun 2019. (arf)


Berkas Perkara Henry J Gunawan Dilimpahkan Ke Pengadilan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah 18 hari mendekam di Rutan Medaeng, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akhirnya melimpahkan berkas perkara Henry J Gunawan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

"Hari ini kita limpahkan ke PN Surabaya, Kata Kasi Pidum Kejari Surabaya, Didik Adyotomo, Senin (28/8/2018).

Terkait kapan jadwal persidangan kasus penipuan dan penggelapan ini, Didik mengaku masih menunggu penetapan dari Ketua PN Surabaya.

"Selanjutnya, kami menunggu penetapan dari PN Surabaya kapan perkara ini disidangkan," sambungnya.

Seperti diketahui, pada 10 Agustus 2016 lalu, Kejari Surabaya telah menahan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu ke Rutan Medaeng.

Henry ditahan usai menjalani proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penahanan itu sempat ditolak Henry J Gunawan,  dengan cara tidak mau menandatangani berita acara penahanan.

Henry J Gunawan dilaporkan oleh Notaris Caroline. Saat itu,  Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar.

Terpisah, sebelumnya Dua LSM di Surabaya mengaku akan memantau proses perkara Henry J Gunawan saat bergulir di PN Surabaya.

LSM Gerakan Putra Daerah (GPD) dan Komunitas Anti Korupsi (KAKU) ini akan melakukan aksi besar-besaran, apabila Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nantinya akan menangguhkan penahanan Henry atau mengalihkan status penahanannya menjadi tahanan kota maupun tahanan rumah.(Komang)

Dua Pejabat Prov Jatim Diadili Dalam Kasus OTT

Terkait Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Revisi Perda dan Penggunaan Anggaran Tahun 2017




KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heriyanto dan Kadis Perternakan, Rohayati menjalani sidang perdana kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

Kedua pejabat itu menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, di Juanda Sidoarjo, dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

Mereka diadili terkait pungutan liar (Pungli) atau suap  pengawasan anggaran dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jawa Timur.

Selain itu, dalam persidangan yang terpisah, duduk juga sebagai pesakitan Ajudan Kadis Pertanian, Anang Basuki Rahmat.  Anang berperan sebagai penyambung pemberi suap ke Ketua Komisi B DPRD Jatim, Moch Basuki.

Dijelaskan Jaksa KPK, terdakwa Rohayati telah melakukan penyuapan terhadap  Moch Basuki melalui R Rahman Agung sebesar Rp 175 juta agar tidak mempersulit dalam pengawasan anggaran saat penyusunan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina antara Dinas Perternakan Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim.

Sementara, Kadis Pertanian, Bambang  Heriyanto dan Ajudannya, Anang Basuki Rahmat dinilai telah melakukan perbuatan yang sama dengan Rohayati tapi dengan pengawasan yang berbeda. Mereka menyuap  sebesar Rp 300 juta, Komisi B DPRD Jatim tidak mempersulit evaluasi pengawasan anggaran APBD 2017 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.

Oleh JPU KPK, Ketiga pesakitan itu didakwa dengan pasal berlapis.

"Para terdakwa didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 Huruf A dan Pasal 13  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,"terang JPU KPK, yang terdiri dari Budi Nugraha, Atty Novianty, Muhammad Riduan saat membacakan surat dakwaan secara bergantian,  Senin (28/8/2017).


Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim yang diketuai Rohmad memberikan kesempatan pada ketiga terdakwa untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Namun, hak itu tidak dipakai, mereka memilih untuk langsung ke tingkat pembuktian.

"Kalau begitu, perkara ini dilanjutkan ke pembuktian, mohon agar Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya,"kata Hakim Rohmad sembari memukulkan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan.

Sementara, berkas perkara lain dengan tesangka Moch Basuki, Rahman Agung, Santoso belum dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Seperti diketahui, Pada 5 Juni 2017 lalu, KPK berhasil mengungkap adanya praktek suap dilingkungan Komisi B DPRD Jatim melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Alhasil, OTT itu menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah, Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Rohayati, dua Staf DPRD Jatim Rahman Agung dan Santoso serta ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat.

Mereka menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Dalam OTT itu, KPK berhasil menyita uang Rp 150 juta di ruangan Komisi B DPRD Jatim. Uang itu berasal dari Bambang Heriyanto untuk M Basuki melalui perantara yaitu Anang dan Rahman. Uang itu disebut merupakan pembayaran kedua dari total komitmen Rp 600 juta yang akan diserahkan pada M Basuki.

Uang itu disebut sebagai pembayaran per triwulan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD tentang penggunaan anggaran di Provinsi Jatim. (Komang)

Cegah TKI Ilegal, Imigrasi Gandeng Instansi Terkait


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Banyaknya persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) non prosedural hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang lolos di beberapa negara, menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Sebab, ketika TKI bermasalah di negara orang dan diketahui mereka datang dan bekerja tanpa melalui prosedural, sangat sulit bagi Indonesia memberikan perlindungan hukum.

“Makanya ini perlu dicegah, jangan sampai terlambat. Tidak hanya imigrasi saja yang harus melakukan pencegahan. Instansi-instansi pendukung lain, harus bekerjasama agar jangan sampai mereka yang tidak prosedural lolos. Kasihan mereka juga ketika di negara orang sengsara,” ujar Med Evawadi, Kabid Intelijen Divisi Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), Senin (28/8). 

Dijelaskan Med, sebab para TKI dengan segala cara akan melakukan apa saja untuk bisa bekerja di negara orang. Salah satunya dengan memberikan data palsu ketika mengurus paspor. Namun, upaya pencegahan terhadap calon TKI yang non prosedural, bisa dilakukan dengan pencegahan dini.

“KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta perkawinan, ijazah atau surat baptis, harus benar-benar sesuai dengan identitas pemohon paspor. Makanya, ketika wawancara, petugas kita akan mendalami dengan menggali informasi terkait tujuan membuat paspor. Kalau data yang diberikan ke kita salah, bisa fatal,” sambung Med.

Selama ini, para TKI bisa dengan mudah bekerja di Negara lain tanpa harus dilengkapi surat rekomendasi dari Kementrian/Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota. Mereka TKI yang nekad bekerja, hanya menggunakan visa kunjungan, umroh, kunjungan keluarga dan sebagainya.

 Sementara itu, dalam kegiatan sosialasasi yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Senin (28/8), di hotel kawasan Jalan Basuki Rahmat, mengambil tema Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural dan Upaya Peningkatan Pelayanan Permohonan Paspor RI, diikuti ratusan peserta dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan Bangkalan.

Dalam kesempatan itu, para undangan yang terdiri dari perwakilan Dinas Sosial, BNP2TKI, Dinas Penddikan, Dispendukcapil, Disnaker, perwakilan Kemenang masing-masing daerah juga para camat di Surabaya, banyak mengeluhkan banyaknya aturan persayaratan pembuatan paspor.

“Sebenarnya nggak ribet, selama persyaratan yang dibutuhkan dilengkapi oleh pemohon. Mulai KTP, KSK dan ijazah. Kalau ijazah tidak ada, bisa pakai akta kelahiran, surat nikah. Kecuali untuk paspor umroh, harus dilengkapi rekomendasi dari Kemenag setempat,” ujar Made Nur Hepi Juniartha, Kasi Lantaskim Kelas I Tanjung Perak.

 Tidak itu saja, Relita, petugas Dispendukcapil juga seringkali mendapat pengaduan masyarakat terkait penolakan imigrasi menyoal surat perekaman e-KTP yang berbarcode dan tidak berbarcode.

“Saya sering mendapatkan keluhan, kareana imigrasi menolak. Memang ada dua, barcode dengan foto sudah di print. Dan tidak berbarcode dengan foto ditempel. Semuanya sama dan sah,” sahut Relita.

Mendapati penjelasan itu, pihak Imigrasi Tanjung Perak, berupaya akan memudahkan persoalan yang dihadapi masyarakat yang belum mengantongi e-KTP. (arf)


Lurah Kedurus Klaim Belum Ketahui Adanya Unjuk Rasa


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana adanya aksi unjuk rasa di Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang Surabaya senin (28/8/2017) pagi ternyata tak diketahui Lurah Kedurus.

" Saya gak tau, yang demo siapa saya gak tau." kelit Jusaq NH, Lurah Kedurus saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya Senin, (28/8/2017).

Menurut Jussaq, hingga saat ini pihaknya mengaku belum mengetahui permasalahan itu pasalnya belum ada surat pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dari warga yang akan menggelar unjuk rasa di tempat kerjanya tersebut.

" Saya gak tau masalah dengan warga itu." katanya.

Bahkan ketika ditanya terkait kedatangan sejumlah satuan polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kecamatan Karang Pilang dikantornya, Lagi-lagi Lurah Kedurus, Jussaq NH mengelak bila hal tersebut dalampengamanan adanya aksi unjuk rasa.

" Kemungkinan, mereka hanya mampir, perintah dari Kecamatan." ujarnya.

Seperti diberitakan, rencananya sejumlah warga akan menggelar unjuk rasa di kelurahan Kedurus kecamatan, Karang Pilang, Surabaya. Namun sayangnya aksi tersebut akhirnya batal di gelar.

Informasi yang beredar dilapangan aksi warga ini batal dilakukan lantaran diduga akibat adanya intervensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya aksi tersebut.

Sebelumnya beredar ingormasi pada senin ( 28/8/2017) pukul 09.00 Wib, akan ada aksi demonstrasi warga yang meminta warga lainnya yang merasa menerima uang dari pengembang waduk kedurus diharuskan untuk mengembalikannya.

selain itu tuntutan warga lainnya meminta pencopotan RW yang telah mendukung pengembang.

Tak hanya itu warga juga meminta Lurah Kedurus tak menyetujui pelepasan aset bekas tanah kas desa (BTKD). (arf)

Sosialisasi Pemasangan Konverter Kit

Untuk Kendaraan Dinas dan Angkutan Umum




KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melaksanakan sosialisasi pembagian dan pemasangan konverter kit untuk kendaraan dinas dan angkutan umum di wilayah Surabaya, Senin (28/8/2017). Acara tersebut dibuka oleh Nur Oermayati, Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya dan dihadiri oleh SKPD dan jajaran terkait.

Sosialisasi ini selaras dengan rencana pemerintah untuk menggalakkan penggunaan gas bumi di masyarakat, khususnya sektor transportasi. Dengan sosialisasi ini, diharapkan calon penerima konverter dapat memahami mengenai manfaat, keamanan dan efisiensi dari penggunaan konverter kit bagi kendaraannya.

Adapun jumlah konverter yang dibagikan adalah sebanyak 2000 unit untuk tahun anggaran 2017. Untuk Jawa Timur, ESDM memberikan alokasi sebanyak 341 unit yang akan dibagi untuk wilayah Surabaya dan Gresik. Konverter kit yang dibagikan mempunyai sistem bi-fuel, sehingga calon penerima tidak perlu mengkhawatirkan kehabisan gas di ditengah jalan karena dapat di switch ke bbm.

Adapun manfaat dengan dipakainya konverter kit ini selain sebagai upaya mendukung program langit biru, penerima bantuan juga dapat menghemat pengeluaran biaya energi kendaraannya karena setara per liter harga gas untuk kendaraan di SPBG PGN seharga Rp 4500/lsp.

"Pengguna akan mendapatkan manfaat efisiensi dari digunakannya konverter kit, 1 tahun penghematan yang bisa dicapai adalah Rp 1,5 juta, atau 20% - 40% dibanding bbm non subsidi," ungkap Misbachul Munir, Area Head PGN Surabaya.

Untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian dan pemasangan konverter kit ini, sesuai Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), PGN dibantu oleh PT Gagas Energi Indonesia selaku anak perusahaan yang mengoperasikan SPBG dan PT Autogas. Selain di Jawa Timur, Kementerian ESDM juga menugaskan pembagian konverter ini di wilayah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung.

"Selain ramah lingkungan, program ini juga merupakan upaya diversifikasi energi juga menyukseskan program bauran energi yang dicanangkan pemerintah," tambah Munir.

Pemerintah Kota Surabaya siap menindaklanjuti sosialisasi penggunaan gas bumi di sektor transportasi.

“Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya, Noer Oemarijati mengatakan, Pemkot Surabaya akan menindaklanjuti dengan pemasangan converter kit pada mobil dinas Pemkot secara bertahap mulai besok (29/8),” tegas Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya, Noer Oemarijati.

Menurut Noer, tercatat 100 unit mobdin akan dipasangi alat tersebut. Mayoritas adalah kendaraan keluaran setelah tahun 2010. Termasuk di dalamnya Innova keluaran terbaru dan mobdin hasil pengembalian dari DPRD Surabaya, juga akan dipasangi converter. Di luar 100 mobdin tersebut, Pemkot Surabaya sudah punya 25 unit mobdin yang sebelumnya sudah dilengkapi converter.

“Jadi nantinya akan ada 125 mobdin pemkot dengan alat converter. Namun demikian, sejauh ini converter hanya bisa dipasang di mobdin berbahan bakar bensin. Sementara mobdin dengan mesin diesel belum bisa dipasangi converter,” sambung Noer.

Sebagai informasi, saat ini terdapat tiga jenis produk gas bumi terintegrasi milik PGN yang dapat digunakan oleh masyarakat dan industri. Ketiga produk tersebut adalah GasKita untuk residensial dan usaha kecil, Sinergi untuk industri dan pembangkit listrik, serta GasKu untuk pelanggan transportasi.

Hingga tahun 2017, PGN membuktikan komitmennya sebagai BUMN yang fokus kepada penyaluran gas bumi. PGN telah berhasil membangun infrastruktur yang lebih baik, salah satunya dengan menambah jaringan pipa gas hingga 7.282 kilometer atau setara dengan 80% dari infrastruktur gas bumi di Indonesia.

Dengan kesiapan infrastruktur gas bumi tersebut, PGN menyalurkan gas bumi secara langsung kepada 151.293 pelanggan domestik yang terbagi menjadi 1.658 pelanggan industri manufaktur berskala besar dan pembangkit listrik; sebanyak 1.927 pelanggan sektor UMKM, komersial, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan; serta 147.708 pelanggan rumah tangga. Pelanggan PGN tersebut tersebar pada 12 provinsi di Indonesia. Saat ini PGN telah menyalurkan gas bumi secara keseluruhan sebesar 747,42 BBTUD yang menjangkau 19 kota di Indonesia.(arf)

Tatap Muka Pembina dan Ketua Jalasenastri Cabang 8 Korcab V DJAT


KABARPROGRESIF.COM : (Yogyakarta) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Yogyakarta Lantamal V Letkol Laut (P) Arya Delano, S.E., M.Pd  selaku Pembina Jalasanasteri Cabang 8 Korcab V DJAT  bersama Ketua Jalasenastri Cabang 8 Korcab V DJAT Ny. Arya Delano dengan Anggota Jalasenastri, Korps Wanita TNI AL (Kowal) dan ASN Putri Lanal Yogyakarta melaksanakan olah raga bersama di Lapangan Mako Lanal Yogyakarta dan dilanjutkan tatap muka di Aula Lanal Yogyakarta dalam rangka HUT Ke- 71 Jalasenastri, Senin (28/8).

Maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk menjalin keakraban kekeluargaan antara Pembina, Ketua Jalasenastri Cabang 8 Korcab V dengan para istri prajurit, Kowal dan ASN putri sekaligus untuk mengenal lebih dekat dengan istri anggota Lanal Yogyakarta, sehingga pembina dan Ketua mengetahui setiap  permasalahan ataupun kesulitan  yang dihadapi anggotanya.

Komandan Lanal Yogyakarta dalam acara tersebut mengharapkan kepada seluruh anggota terutama kepada para istri untuk  bisa hidup hemat dan tidak banyak menuntut suami diluar kemampuannya.

“Saya mengharapkan kepada seluruh anggota terutama kepada ibu-ibu Jalasenastri untuk bisa hidup hemat, tidak menuntut kepada para suami sesuatu diluar kemampuannya,” ujar Arya sapaan akrab Danlanal Yogyakarta ini.

Arya juga menyampaikan agar mewaspadai anak yang sudah menginjak remaja dari bahaya narkoba dan penggunaan medsos serta meluangkan waktu untuk bersama agar terjalin komunikasi yang seimbang antara orang tua dengan anak.

" Apabila anak kita sudah  emnginjak remaja, hendaknya ada komunikasi yang seimbang antara anak dengan kedua orang tua,  Itulah salah satu cara bagi para orang tua untuk bisa mengetahui secara dini permasalahan yang dihadapi  anak," terangnya.

Sebagai istri lanjutnya,  diharapkan kepada ibu-ibu Jalasenastri harus mampu dan bisa mensupport suami sehingga suami dapat bertugas dan berkarier dengan baik.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Palaksa Letkol Laut (P) Siswo Widodo, S.T., Pasintel Mayor Laut (P) Suparno, Kaakun Mayor Laut (S) Sucipto Aji Herlambang  serta Dansatma Kapten Laut (E) Totok Musyanto. (arf)

Dandim Bersama Bupati Lamongan Berangkatkan Pawai Karnaval SD/MI


KABARPROGRESIF.COM : (Lamongan) Bertempat di Alun-alun Kab. Lamongan telah dilaksanakan Karnaval tingkat TK, SD/MI Sekab. Lamongan dalam rangka HUT RI ke 72 tahun 2017, dengan penanggung jawab Drs. Adi Suwito, M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Lamongan), Senin (28/8).

Adapun Rute yang dilalui Untuk TK dan Paud rute Start depan Pendopo,Jl. Lamongrejo,Jl. Dr. Wahidin,Jl. Suwoko,Jl. Kombes Pol M.Duriat dan Finish Depan Kantor pos sedangkan SD dan MI Start depan Pendopo,Jl. Lamongrejo,Jl. Dr. Wahidin,Jl. Suwoko,Jl. KH. Ahmad Dahlan,Finish Alun2 Lamongan.

Drs. Adi Suwito, M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Lamongan) dalam sambutannya karnaval ini merupakan rangkaian dari peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72. Karnaval ini diikuti sebanyak 79 lembaga terdiri dari 44 lembaga TK dan 35 lembaga SD dan MI dengan Karnaval ini kita dapat  memupuk jiwa korsa dan kekompakan di kalangan pemuda dan pelajar.

H. Fadeli, SH. MM (Bupati Kab.Lamongan) menyampaikan melalui Karnaval ini kita harus bisa mensupport anak2 kita dikalangan pelajar agar tercipta kekompakan antar pelajar dan membentuk pelajar yang berkarakter. Dengan semangat kemerdekaan ke 72 Republik Indonesia mari kita tanamkan kedisiplinan dan jiwa patriot pada anak2 didik sejak dini dan melalui momen HUT Kemerdekaan ke 72 Republik Indonesia semoga anak2 menjadi pemuda yang dapat membangun bangsa dan khususnya membangun Lamongan. Semoga pendidikan di Kab. Lamongan semakin maju seiring dengan kemajuan jaman saat ini.

Bupati dengan didampingi Wabup, Dandim, Ketua DPRD, Sekda dan Wakapolres memberangkatkan peserta Karnaval TK, SD dan MI sederajat dan hadir dalam kegiatan tersebut H. Fadeli, SH. MM (Bupati Kab.Lamongan), Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM. MHP (Wabup Kab.Lamongan), Letkol Inf Sutrisno Pujiono, S.E. M.M. (Dandim 0812 Lamongan), Kaharudin, SH (Ketua DPRD Lamongan), Dr. Yuhronur Efendi, MBA (Sekda Kab. Lamongan), Kompol Arief Mukti S.A.S., SIK. (Wakapolres Lamongan), Drs. Adi Suwito, M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Lamongan), Kepala OPD Kab. Lamongan, Para Guru dan Wali Murid RA,TK, PAUD, SD dan MI, Para pelajar RA, TK, PAUD, SD dan MI. (arf)

Bersinergi, Pemkot, BNN dan Warga Rusun Sumbo Siap Berantas Narkoba


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perhatian dan kepedulian khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kota untuk membasmi, mengantisipasi, dan membangun kesadaran terhadap narkoba gencar dilakukan. Bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan jajaran OPD terkait, Pemkot menghadiri sosialisasi narkoba dengan ikrar Indonesia Merdeka Dari Narkoba di Lapangan Rusun Sumbo kecamatan Simokerto, kelurahan Simolawang,  Surabaya.

Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, Suparti, Ketua RW 5 rusun Sumbo, Sabulah, beberapa jajaran OPD  dan Muspika setempat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, kini sasaran peredaran narkoba tidak hanya menyerang orang dewasa tetapi anak anak juga mulai terkena obat paling membahayakan ini. Mereka atau para pengedar memiliki berbagai macam bentuk atau cara untuk menawarkan obat agar laku dijual.

"Bapak bapak dan anak-anak saya mohon jangan mudah dirayu dan mudah dibohongi orang asing yang menawarkan dan mengatakan obat itu enak. Itu bohong, jangan mudah ditipu," ujar Risma Minggu, (27/8/2017).

Nanti, lanjut Risma, bagi bapak-bapak dan anak-anak muda yang mengalami kecanduan dalam menggunakan narkoba hendaknya langsung ke dokter atau BNN untuk melakukan pengecekan.

"Jangan takut, saya sudah sampaikan ke pak rw kalau gedung yang ada didepan itu akan dibangun puskesmas. Kami juga siapkan dokter dan perawat. Jadi kalau mau sehat ke dokter dan sudah tidak ada yang dibujuk lagi," ujarnya.

Tidak hanya fasilitas, Risma juga akan membuat beberapa program yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengguna narkoba dan mengisi aktivitas mantan pecandu narkoba seperti, pembentukan koperasi dan beberapa macam bentuk pelatihan untuk meningkatkan perekonomian warga rusun Sumbo.

Khusus pembangunan koperasi, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi (Dinkop) untuk membantu kebutuhan warga mulai dari kebutuhan pokok hingga bahan-bahan makanan dengan harga terjangkau. 

"Nanti keuntungannya akan kembali kepada warga," imbuhnya.

Sedangkan untuk pelatihan menjahit, melukis, seni dan olahraga, walikota sarat akan prestasi tersebut bakal mendatangkan trainer handal guna mengasah kemampuan anak anak muda dan orang tua sesuai dengan bakat dan minatnya.

"Bagi anak-anak yang suka sepak bola tolong manfaatkan lapangan ini setiap harinya, nanti ibu suruh Evan Dimas datang kesini. Untuk band akan saya sediakan alat-alatnya," ungkapnya diiringi tepuk tangan dari warga.

Dengan adanya pelatihan dan berbagai macam bentuk kegiatan yang ada, Risma berharap anak-anak dan orang dewasa yang sudah tercandu narkoba maupun ibu rumah tangga lain dapat memperoleh keberhasilan dan kesuksesan.

“Kesuksesan dan keberhasilan dapat diperoleh jika kita pandai memanfaatkan waktu untuk hal hal yang positif. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena waktu tidak pernah terulang kembali, " ungkap walikota perempuan pertama di Surabaya.

Sementara itu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, Suparti menambahkan, tujuan digelarnya sosialisasi narkoba ini dikarenakan tingkat peredaran dan penggunaan narkoba di rusun Sumbo paling tinggi.

“Munculnya sosialisasi ini diawali ketika warga rusun Sumbo dan sekitarnya melaporkan kepada BNN bahwa anak-anak muda dan orang dewasa sudah banyak mengkonsumsi narkoba. Atas laporan tersebut kami bersama dengan warga dan didukung Pemkot berusaha memerangi narkoba secara bersama-sama lewat sosialisasi untuk memberi pemahaman dalam diri mereka akan bahaya narkoba,” terang Suparti.

Diakuinya, BNN awalnya merasa kesulitan jika menangani kasus narkoba sendiri, namun berkat inisisatif dan kepeduliaan warga rusun Sumbo membuat pihaknya dan dan jajaran setingkat lebih mudah memberantas narkoba wilayah tersebut.

“Kami sudah petakan siang malam dan secepat mungkin akan diungkap jaringannya. Kami, juga sudah menangkap beberapa orang di sekitar rusun Sumbo sepanjang tahun 2015-2016 sebanyak 5 orang. Masing-masing 1 orang kita rehab di Lidu dan 2 orang lainnya di Rs. Jiwa Menur. Ketiganya sudah mengalami gangguan jiwa,” urainya.

Melihat hal ini, Suparti menilai bahwa dalam diri masyarakat sudah ada pemahaman dan kesadaran untuk melawan narkoba. Pasalnya, mereka takut dan juga tidak ingin keluarganya terjerat kasus narkoba lalu dipenjara.

“Oleh karenanya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada warga atas kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan ke depan dampak positif untuk memerangi narkoba bisa dirasakan seluruh masyarakat Surabaya,” pungkas mantan Kabag Humas Polrestabes Surabaya ini.

Perlu diketahui, di Surabaya sendiri, total jumlah pecandu narkoba terhitung mulai bulan Januari hingga Juli 2017 mencapai 194 orang. (arf)

Danlanal Tegal Terima Kunjungan Taruna AAL Tingkat II Angkatan - 65 Tahun 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut ( Danlanal ) Tegal Lantamal V Letkol Marinir S.B Manurung menerima kunjungan Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut (AAL), yang dilaksanakan di Aula Sardjoe Mako Lanal Tegal Jl.Proklamasi No.1 Tegal.   Kunjungan tersebut dalam rangka kegiatan Prajalasesya Taruna AAL Tingkat II Angkatan – 65 T.A 2017, Senin (28/8).

Sebanyak 100 Taruna Taruni (90 Taruna,10 Taruni) beserta pendamping 10 orang mengikuti Prajalasesya tiba di Mako Lanal Tegal, setelah sebelumnya KRI yang mereka jalankan sandar di Pelabuhan Cirebon untuk selanjutnya para Taruna menempuh perjalanan ke Lanal Tegal menggunakan 5 kendaraan Bus jalur darat.

Kedatangan para Taruna AAL Angkatan-65 ini disambut langsung oleh Danlanal Tegal dan dipersilahkan menuju ke Aula Sardjoe untuk Bertatap Muka. Pada acara tersebut, Danlanal memberikan sedikit pengarahan dan pembekalan agar para Taruna tetap semangat selama menempuh pendidikan.

“Kunjungan Taruna Akademi Angkatan Laut di wilayah kerja Lanal Tegal ini boleh dibilang jarang dan langka," ujarnya.

Komandan Lanal Tegal mengharapkan agar kunjungan ini bukan semata mata untuk mengisi kekosongan saja, tetapi suatu kebanggaan tersendiri guna membangkitkan gairah hidup masa depan dan niat dari hati yang baik.

Selain itu Manurung -sapaan akrab Danlanal Tegal juga berpesan sebagai Taruna diharapkan harus mengetahui bidang teritorial, dalam hal ini Lanal Tegal sebagai Pembina instansi terkait,” ujar Danlanal Tegal.

Selesai melaksanakan tatap muka di Mako Lanal Tegal, seluruh Taruna AAL selanjutnya melaksanakan kunjungan ke  Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal dan SUPM Negeri Tegal. 9arf)

Kerahkan Tim, Mulai Usut Penyimpangan Dana Jasmas 2016


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tim intelijen Kejari Surabaya dikabarkan telah mengerahkan sejumlah tim untuk melakukan pengecekan ke penerima dana hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas), tahun anggaran 2016.

Menurut sumber internal Kejari Surabaya yang tak mau di sebut namanya menuturkan, jika tim bentukan Kasi Intel Kejari Surabaya, I Ketut Kasna Dedi, SH ini telah menyebar ke berbagai sumber penerima dana hibah.

"Yang pasti tim sudah turun ke lapangan," ujarnya, Jum'at (25/8/2017).

Saat ditanya di daerah mana saja tim tersebut bergerak, sumber terpercaya ini tak mau menyebutkan.

"Untuk saat ini masih di seputar Surabaya Selatan dan nantinya akan bergerak di daerah lainnya, sesuai dengan data yang kami miliki," sambung sumber yang secara tegas meminta agar namanya jangan dipublikasikan.

Sumber yang tak mau disebutkan namanya ini memang memiliki cukup alasan yang kuat. Pasalnya, sejak Kejari Surabaya mengantongi data penyimpangan dana jasmas itu, sejumlah legislator di DPRD Surabaya terlihat gerah.

Ada yang menantang Kejaksaan untuk membuktikan keterlibatan sejumlah rekan sejawatnya. Bahkan sejumlah ketua Fraksi DPRD Surabaya pun menanyakan langsung pada Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, terkait indikasi keterlibatan anggota DPRD Surabaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat ke Kejari Surabaya terkait adanya penyimpangan dana jasmas Pemkot Surabaya, tahun anggaran 2016. Dana jasmas itu digunakan untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system.

Kejari Surabaya pun bergerak cepat dan mulai melakukan penyelidikan. Namun ditengah pengumpulan data dan keterangan, sejumlah intervensi mulai berdatangan dari para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya yang terkesan ketakutan akan langkah jaksa. (Komang)