Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Senin, 28 Agustus 2017

Batal Unjuk Rasa, Warga Kedurus Wadul Dewan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembatalan warga untuk nglurug kantor Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang, surabaya bukan berarti polemik waduk Kedurus berhenti.
Kini melalui wakilnya yang ada di jalan Yos Sudarso, pintu untuk menuntaskan kasus tersebut menemui titik terang.

Kalangan DPRD Surabaya akan segera menghadirkan sejumlah pihak yang terkait polemik tanah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) di sekitar Waduk Kedurus yang sebagian telah di kuasai pihak pengambang.

Pasalnya, menurut  Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Siti Maryam, Senin (28/8), saat ini terjadi konflik antar warga.

Menurutnya, konflik tersebut dipicu, pemberian dana kompensasi dari pengembang kepada sejumlah RW, untuk pembangunan fasilitas umum (Fasum).

Ia mengungkapkan, sejumlah RW telah menerima dana tersebut untuk pembangunan fasilitas umum di sekitar kawasan masing-masing.

Ia menyampaikan, dari 9 RW yang ada di Kedurus, 4 RW yang berada di Perum Gunung Sari Indah mendapatkan dana dari pengembang sekitar Rp. 150 juta.

Namun, kabarnya baru terima Rp. 100 juta. Dana tersebut menurutnya tak masalah, karena bagian dari kewajiban pihak pengembang, PT Agra Paripurna.

“Sudah dibangunkan 4 Balai RW di sana,” terangnya.

Namun, Maryam menambahkan,tak semua anggaran yang digunakan mencukupi untuk pembangunan Balai RW, warga akhirnya menutupi kekurangannya.

Sementara, untuk Kawasan Kampung Krajan, sebanyak 5 RW telah menerima dan masing-masing sekitar Rp. 20 juta.

Hanya sayangnya, penerimaan dana tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak pengurus RT.
Namun, Mariam mengatakan, dari informasi para warga dana bantuan dari pengembang tersebut untuk Tunjangan Hari Raya, kerena pemberiannya menjelang Hari Raya idul fitri.

“Kemudin untuk kegiatan 17 Agutusan, semacam proposal, jadi gak ada embel-embel,” katanya.

Meski, ia mengakui ada beberapa klausul yang berkaitan dengan pemberian tersebut, diantaranya pengembang diperbolehkan membangun. Namun, ia tak mengetahui membangun apa, tetapi di kawasan (Waduk Kedurus) sudah terbangun jembatan. Kemudian menggusur para PKL.

“Ini bukan kewajiban RT dan RW untuk menggusur. Ini sama saja dengan membenturkan warga dengan warga,” paparnya.

Padahal, menurutnya PKL sudah menyatakan tak masalah tak diber kompensasi yang besarnya Rp. 2,5 juta, jika kompensasinya warga mendapatkan lapangan dan fasum lainnya rela digusur.

“Karena memang mereka (PKL) kan gak punya hak di tanah itu,” tuturnya.
Mariam tak mengingikan adanya konflik antar warga. Persoalan yang terjadi harus diselesaikan sesuai aturan.

Ia mengatakan, keinginan warga kedurus adalah pengembang membangunkan lapangan dan sekolah SMA.

Untuk itu, Mariam sudah menyampaikan ke Camat Karang Pilang untuk menilai area yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah yang layak berapa, karena kabarnya ada 5.000 meter persegi dar pengembang.

“Harapan warga 5.000 itu jangan sebagai fasum nanti dikurangi fasilitas jalan dan sebagainya,” paparnya.

Mariam menegaskan, harapan warga bentuknya bukan fasum, namun hibah dari pengembang. Sehingga, apabila ada kekurangan minta ke pemerintah kota. Namun, belum ada kepastian soal hibah fasum tersebut darti pengembang.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menegaskan, sebagian lahan BTKD yang digunakan pengembang tak ada klausul pelepasan. Agar, warga bisa menuntut pembangunan lapangan, jika masih milik pemerintah kota Surabaya.

“Jalau sudah jadi sertifikat dan milik pengembang, fatal,” katanya.

Mariam mengaku, luas lahan BTKD sekitar 7,6 hektar. Dari luasan itu, sebagian dikuasai oleh pihak pengembang. Ia mengatakan, jika pembangunan lapangan berada di sekitar area jetski bisa menjadi kawasan yang menarik.

“Untuk itu, jika semua pihak duduk bersama, antara pengembang, BPN, pemerintah kota diharapkan ada penyelesaian,” paparnya.

Polemik tanah BTKD di sekitar Waduk Wiyung yang sebagian dikuasai pihak Pengembang menuai polemik antar warga.

Sejumlah RT di kampung Krajan, bahkan menolak pemberian dana ke RW dari pengembang. Sebagian warga yang menolak pemberian pengembang, sebelumnya merencanakan untuk melakukan aksi demo di Kelurahan Kedurus. Namun, aksi tersebut diurungkan karena ada intimidasi dan khawatir bentrok antar warga.

“Memang ada yang pro pengembang dan yang kontra, dari pada bentrok kita urungkan,” papar H Suyud, mantan Ketua RW dan LKMK di Kedurus

Purnawirawan TNI AL ini menyatakan, untuk menyelesaikan persoalan tanah BTKD di Kedurus, pihaknya akan melaporkan ke DPRD dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

Suyud mengungkapkan, polemic tanah tersebut sebenarnya berlangsung lama sejak dirinya menjabat sebagai Ketua RW dan LKMK. Bahkan, ia mengaku sempat dilaporkan pihak pengembang ke Pomal dan Mahmilti, karena menentang peralihan tanah BTKD.

“Namun akhirnya gak terbukti, saya bersalah,” terangnya. (arf)

Wadan Lantamal V Hadiri Acara Penyambutan Kapal Selam KRI Naga Pasa 403


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Surabaya Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E., mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., menghadiri acara penyambutan kapal selam baru KRI Naga Pasa 403 di dermaga Kapal Selam Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (28/8).

Kedatangan KRI Naga Pasa-403 di dermaga Kapal Selam Koarmatim Ujung Surabaya ini,  disambut Kepala Staf angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.AP didampingi Asrenum Panglima TNI, Aspam Kasal, Asops Kasal, Pangarmatim, para pejabat teras Mabesal, para Asisten Pangamatim, para Dansat jajaran Koarmatim, dan tamu undangan lainnya.

Setelah diresmikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan diberi nama KRI Nagapasa-403 di dermaga galangan kapal DSME, Okpo, Geoje, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan, Kapal selam ini resmi masuk kapal perang di jajaran Angkatan Laut Indonesia.

Perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia ditempuh selama 17 hari tanpa singgah di dermaga manapun. Dengan diresmikan KRI Nagapasa-403, maka kekuatan TNI AL akan bertambah dan meningkatkan kemampuan Pertahanan Nasional.

Seusai upacara pemberian nama, acara dilanjutkan dengan peresmian KRI Nagapasa-403 dan pengukuhan Letkol Laut (P) Harry sebagai komandan KRI Nagapasa-403 yang di pimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Okpo, Geoje, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan.


KRI Nagapasa-403 merupakan satu dari tiga kapal selam yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan. Kapal tersebut dibangun pada 2013 dengan menggunakan transfer of technology (ToT). Kapal selam ini merupakan produksi ekspor pemerintah Korea Selatan yang pertama kali.

Kapal selam ini merupakan pengembangan dari kapal selam tipe Chang Bogo Class milik Republic of Korean Navy (ROK Navy) dan kapal selam tipe Cakra yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Proses pembangunan kapal berada di bawah kendali pengawasan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam (Satgas Yekda KDSE DSME209) yang dipimpin Laksma TNI Iwan Isnurwanto.

Kapal selam KRI Nagapasa-403 memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan ± 21 knot di bawah air. Kapal ini punya ketahanan berlayar lebih dari 50 hari dan mampu menampung 40 kru untuk menunjang fungsi. Kapal juga dipersenjatai torpedo dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur.
Chang Bogo Class juga dirancang untuk mampu men-deploy ranjau laut, meluncurkan rudal antikapal permukaan, serta mampu melepaskan torpedo Counter Measure. Selain KRI Nagapasa-430, dua kapal selam lainnya dari Korea Selatan dipersiapkan untuk memperkuat pasukan TNI AL.

Rencananya kedua kapal itu dinamai dengan KRI Trisula 404 dan KRI Nagarangsang 405. Indonesia sendiri menandatangani kontrak pengadaan tiga kapal selam dengan DSME pada Desember 2011, keseluruhan kapal akan diselesaikan pada tahun 2019. (arf)