Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Sabtu, 27 Februari 2021

Pangkoarmada II Terima Courtesy Call Pagkogabwilhan I


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan merima Courtesy Call (CC) Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan bertempat di Lounge Gedung Nala Mako Koarmada II pada Jumat (26/02).

Kedatangan Pangkogabwilhan I yang disambut langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan dengan didampingi Pejabat utama koarmada II ini adalah dalam rangka menjalin silaturahmi dan melaksanakan kunjungan kerja sekaligus melaksanakan ibadah di Pura Jala Wira Dharma Koarmada II.


Dalam sambutannya Laksda Sudihartawan berharap kunjungan ini mampu meningkatkan sinergitas serta hubungan kerja sama yang telah terjalin dan terjaga baik antara Koarmada II dengan Kogabwilhan I guna mengoptimalkan peran dan tugas instansi masing-masing demi kemajuan bangsa dan negara, ” ungkap Laksda Sudihartawan.

Senada dengan Laksda Sudihartawan, Laksdya I Nyoman Gede Ariawan juga menyatakan rasa terima kasih dan bangga atas sambutan hangat selama kunjungan silaturahmi  di Koarmada II.

Ikut hadir mendampingi Pangkoarmada II dalam penyambutan kunjungan ini  aneka lain, Kasarmada II, Irkoarmada II dan Para asisten Pangkoarmada II. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Korem 152/Babullah Terima Pembekalan Litpers Werving Calon Prajurit TNI AD


KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Bertempat di Aula Babullah Korem 152/Bbl sebanyak 25 orang Perwira yang memiliki kualifikasi intelijen menerima Pembekalan tentang Penelitian Personel dari Tim Pusat Intelijen Angkatan Darat yang dipimpin ketua tim Kapten Caj Andriyani. Jum'at (26/02/21). 

Tujuan dari terlaksananya pembekalan ini Para Perwira diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan personel dalam proses weving calon Prajurit TNI AD yang memiliki mental ideologi yang prima serta siap mengabdikan dirinya kepada Nusa dan Bangsa.

Pusat Intelijen Angkatan Darat secara khusus memberikan pembekalan materi Litpers kepada Perwira dan Bintara Intelijen jajaran Korem 152/Bbl yang akan bertugas sebagai petugas werving pada saat penerimaan prajurit khususnya dibidang intelijen atau penelitian personel peserta werving.  

Hadir dalam acara pembekalan tersebut Kapten Inf Rahmat Saleh Pasi Intel Korem 152/Babullah, kemudian kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (PENREM152)

Intel Polisi Dikira Maling di Tanah Abang Sudah Dipecat


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota intel Polres Jakarta Utara Briptu PN yang memanjat pagar di sebuah indekos di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, disebut telah dipecat.

Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi mengatakan PN telah menjalani sidang kode etik pada 15 Januari lalu.

"Sudah dalam proses pemecatan itu. Kemarin sidang kode etiknya dinyatakan pecat, tinggal nunggu surat yang dari Polda," kata Nasriadi, Jumat (26/2).

Nasriadi mengungkapkan PN menjalani sidang kode etik lantaran terjerat kasus narkoba. PN juga diketahui melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin.

Tak hanya itu, Nasriadi juga menyebut PN pernah menghamili perempuan dan tidak mengakui anak hasil hubungan tersebut.

"Jadi dia pernah hamili wanita, sudah lama dua tahun yang lalu, wanita itu hamil tapi tidak diakui ketika test DNA anaknya, itu anaknya dia tapi dia enggak mau tanggung jawab," tutur Nasriadi.

Nasriadi kemudian berkata, "Tapi sekarang dia mau merebut anak ke situ makanya datang ke sana (indekos di Tanag Abang)."

Lantaran sudah menjalani sidang kode etik dan direkomendasikan dipecat, kata Nasriadi, PN sudah tak lagi mendapat hak-haknya sebagai anggota polisi.

"Jadi seluruh hak-hak dia udah enggak diberikan lagi gaji, semua udah enggak diberikan lagi dari 15 Januari itu," ucap Nasriadi.

Sebelumnya, Briptu PN ditangkap warga di Jalan Kebon Kacang II RW 02, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (26/2) karena diduga maling.

Ketika itu, PN nekat memanjat pagar rumah kos dan berusaha masuk dengan cara melompat. 

Penghuni kos yang mengetahui aksi PN pun kaget lalu melaporkan ke warga sekitar.

PN bahkan sempat diteriaki maling oleh warga sekitar. Hingga akhirnya, PN pun ditangkap oleh warga dengan tuduhan pencurian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan PN datang ke rumah kos itu untuk menjemput istrinya yang berada di sana. 

Menurut Yusri, PN dan istrinya memang sedang ada masalah keluarga.

"Memang ada masalah keluarga dia dengan istrinya maupun keluarga istrinya pada saat itu, jadi dia datang untuk menjemput," kata Yusri kepada wartawan.

"(PN) anggota intel Polres Jakut," imbuhnya.

Belasan Bus Tersangka ASABRI Dikelola Damri


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menyita aset milik mantan Direktur Utama PT ASABRI (persero), Letjen (Purn) Sonny Widjaya. Aset tersebut berupa 17 unit bus di Boyolali, Jawa Tengah.

Menurut JAM-Pidsus Ali Mukartono, belasan bus itu akan dikelola oleh salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pokoknya harus negara yang menangani. Kayak sekarang, ini kan lagi nyita bus juga di Boyolali, kita titipkan ke Damri, karena dia (perusahaan) negara kan. Intinya itulah, pokoknya ke lembaga pemerintah," jelas Ali di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (26/2).

Kendati demikian, sampai saat ini penyidik belum bisa memastikan kepemilikan belasan bus tersebut. Yang jelas, belasan bus itu memiliki keterkaitan dengan Sonny.

"Pokoknya dengan penyitaan sambil nanti di dalam pemeriksaan ditanyakan kepemilikannya seperti apa, dikonfirmasikan," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada JAM-Pidusus Kejagung, Febrie Ardiansyah menyebut belasan bus yang disita itu diatasnamakan ke sebuah perusahaan.

"Perusahaan itu kan tentu ada pemegang sahamnya, jadi tidak murni dia. Tapi kalau kita yakini itu punya Sonny, tetap kita sita," ujar Febrie.

Selain belasan bus di Boyolali, Febrie juga menyebut bahwa penyidik telah menyita empat tambang yang diduga kuat milik tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Tambang batubara dan nikel itu tersebar di wilayah Sukabumi, Sulawesi, dan Kalimantan Tengah.

"Jadi kita konsentrasi aset-aset yang besar. Mudah-mudahan dengan perusahaan tambang-tambang ini nanti ada aparsial nilai yang mudah-mudahan uang ASABRI bisa dihitung pengembaliannya cukup besar, sampai sekarang kan masih diupayakan," tandas Febrie.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Selain Sonny, Benny, dan Heru, tersangka lain yang telah ditetapkan adalah mantan Dirut ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri.

Lima tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar, dan Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Berdasarkan hasil audit sementara yang dikerjakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp23 triliun lebih.

Suami Ditangkap KPK, Istri Nurdin Abdullah Curhat Begini di Sosmed


KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Kompisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). 

Kali ini, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring dalam OTT tersebut.

Nurdin terjaring OTT KPK atas dugaan kasus tindak pidana korupsi. Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan koper berisi uang Rp1 miliar.

Menanggapi penangkapan sang suami, istri Nurdin Abdulllah, Lies Fachruddin pun langsung meminta doa kepada semua pihak agar proses yang sedang dilalui suaminya bisa dimudahkan. Hal ini ia sampaikan melalui pesan di WAG PKK Sulsel.

"Ass. Sahabat PKK yang saya sayangi. Do'akan bapak yaaaa. Tadi pagi bapak didatangi KPK secara mendadak berkenaan dg ada Staff bapak yg menerima dana. Bapak akan dimintai keterangan. Semoga Allah S.W.T memudahkan semuanya. Insyaa Allah," tulis Lies, dikutip Sabtu, 27 Februari 2021.

Di sisi lain, usai dirinya terjaring OTT KPK, nama Nurdin Abdullah mendadak trending di Twitter. Netizen ramai berkomentar tentang penangkapan Gubernur Sulsel tersebut.

Para Pendiri Partai Demokrat Dukung KLB


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polemik yang terjadi di internal Partai Demokrat belakangan ini membuat sejumlah pendiri partai berlambang mercy itu mengambil sikap untuk segera melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). 

Menurut Hengky Luntungan, pelaksanaan KLB ini merupakan langkah penyelamatan Partai Demokrat dari keterpurukan.

Hengky menilai, ketidakmampuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin Partai Demokrat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya polemik internal yang cukup panjang.

"Sebagai pendiri kami, melihat karena ketidakmampuan seorang pemimpin partai, dalam Hal ini Ketua Umum AHY. Kenapa? Karena persoalan internal dibawa ke eksternal. Oleh karena itu, kami para pendiri berusaha mencari solusi. Sebagai langkah penyelamatan partai, bukan silatnas (silaturahmi nasional) tetapi KLB," tegas Hengky dalam konferensi pers, Jakarta, Sabtu (27/2).

Ia mengatakan, bahwa para pendiri telah bersepakat untuk mendorong KLB dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal. Hal ini untuk menunjukan bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang terbuka, bukan partai yang menganut sistem dinasti.

Selain itu, para pendiri juga sepakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan KLB nanti. Hal ini dalam rangka mengawal dan mengembalikan visi-misi partai Demokrat sejak awal pendirian, menjadi partai terbuka. Sehingga tidak ada lagi dinasti politik di dalam Partai Demokrat.

"Dalam pelaksanaan KLB, maka pendiri dan senior partai siap masuk dan melibatkan diri secara aktif dalam rangka mengawal dan mengembalikan visi misi awal pendirian," pungkasnya.

Dandim 0812/Lamongan Bakal Gencarkan Gerakan Santri Bermasker


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kodim 0812/Lamongan rencananya akan menggencarkan gerakan santri bermasker di wilayah teritorialnya.

Bukan hanya Kodim saja, langkah itu nantinya juga akan dilukan dengan pihak Kepolisian dan Pemda setempat.

Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan, edukasi dan sosialisasi gerakan santri bermasker ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para Santri, sekaligus pengurus pondok. 

“Untuk mencegah adanya penyebaran pandemi Covid-19,” kata Sidik. Jumat, 26 Februari 2021.

Ia berharap, pencanangan adanya gerakan santri bermasker itu bisa membudayakan adanya lingkungan pesantren yang patuh protokol kesehatan.

“Untuk itu, diharapkan para pengurus ponpes bisa mensosialiasikan adanya protokol kesehatan ke para Santri dan Santriwati,” jelas Dandim. (Kodim 0812/Lamongan)

Resmi Dilantik, Eri Cahyadi-Armudji Fokus Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, Eri Cahyadi dan Armudji resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (26/2/2021) sore. Prosesi pelantikan kepala daerah yang digelar di Gedung Negara Grahadi tersebut dibagi menjadi tiga sesi.

Pasangan wali kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih dilantik pada sesi ketiga atau sekitar pukul 16.00 WIB. Setidaknya ada lima kepala daerah yang dilantik pada sesi terakhir ini. 

Tiba di Gedung Negara Grahadi sekitar pukul 15.20 WIB, Eri Cahyadi-Armudji langsung disambut dan dikawal menuju ruang pelantikan.

Selama acara berlangsung, tamu undangan dibatasi. Hanya satu orang perwakilan yang bisa mengikuti prosesi secara langsung. 

Sementara itu, bagi tamu undangan lain diberi kesempatan untuk menyaksikan pelantikan melalui virtual.

"Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wali Kota Surabaya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa," begitu bunyi sumpah jabatan yang diucapkan Eri saat prosesi pelantikan.

Usai dilantik, Eri menyatakan kesiapannya menjalankan amanah warga Kota Surabaya. Tentunya program yang dijalankan ke depan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Nah, salah satu fokus pertamanya adalah upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Program yang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua bagaimana kita memberikan ada pekerjaan, sehingga ekonomi bergerak. Namun pertama bagaimana untuk mengatasi pandemi Covid-19 Surabaya dulu,” kata Eri.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, proses pelantikan pada hari ini sudah berjalan lancar. 

Proses pelantikan ini akan mengantarkan awal dari perjalanan sebagai  kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

“Tentu harapan kita adalah disegerakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di masing-masing daerah,” kata Gubernur Khofifah.

Setelah itu, kata Khofifah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di masing-masing daerah dapat segera dilaksanakan. 

Tentunya antara RKPD kabupaten/kota dengan RKPD provinsi dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) di tingkat nasional, dapat berjalan berseiringan. 

“Antara RPJMD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN di tingkat nasional tentu harus kita lakukan percepatan sinkronisasi,” kata dia.

KPK OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Diduga Terkait Proyek Ini


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, 27/02, di kediaamnnya di Makassar. 

Bersama Nurdin ada unsur pengusaha AS, pejabat PU ER dan SB ajudan Gubernur. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap proyek yang me jadi perhatian masyarakat sebelum terjadinya tangkap tangan oleh KPK. 

"Jika sekarang ada OTT Gubernur Sulsel, ada dua hal yang jadi pehatian masyarakat. Yaitu dugaan monopoli penambangan pasir yang diduga itu orang-orang dekatnya Gubernur Nurdin Abdullah. Dan juga terkait dugaan pembangunan stadion. Itu yang menjadi perhatian masyarakat karena ada dugaan persoalan di situ," kata Koordianator MAKI, Boyamin Saiman, di Jakarta, 27/02. 

"Dari situlah mungkin KPK memasang radarnya pada Nurdin Abdullah dan akhirnya kena yang di-OTT," katanya. "Itu ada pengusaha dan Dinas PU, berarti itu kan proyek. Baik proyek yang mau diijon maupun proyek yang sudah dikerjakan. Tidak hanya suap. Ya itu prestasinya KPK. Terlepas trigger-nya diolok-olok masyarakat di medsos, digugat MAKI, atau didesak ICW," katanya.

Status Gubernur Sulsel yang Terjaring OTT Belum jelas


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) di rumah jabatannya, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu dinihari (27/2/2021).

Sejak penangkapan orang nomor satu di Sulsel itu, hingga saat ini statusnya selama diperiksa di kantor pusat KPK, Jakarta belum diketahui.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memilih bungkam saat ditanya soal status NA selama diperiksa. Baik apakah hanya sebagai terperiksa atau hanya sebagai saksi. Sampai saat ini, Ali belum memberikan jawaban.

Pesan singkat yang ditujukan belum direspons sampai dengan malam hari ini.

Orang yang paling vokal menyampaikan perkembangan kasus korupsi di Indonesia ini, hanya menyampaikan, NA saat ini masih berada di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi.

Kabar akan kepulangan mantan Bupati Bantaeng ini pun belum dipastikan. Ali Fikri berharap semua pihak untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan NA.

“KPK berharap pihak-pihak lain menunggu proses yang saat ini sedang kami lakukan,” katanya, Sabtu (27/2/2021).

“Dalam waktu 1×24 jam, kami akan segera menentukan sikap dari kegiatan tangkap tangan ini. Kami pastikan KPK bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujar Fikri.

Satkor Koarmada II Gelar Latihan Peperangan Anti Kapal Selam


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis, taktis dan tempur, Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II yang dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Ashari Alamsyah melaksanakan Latihan dengan materi latihan peperangan Anti Kapal Selam (AKS) yang dilaksanakan di Ruang Tactical Floor Games (TFG) Satkor Koarmada II, KRI REM-331 serta KRI FKO-368 berakhir Jumat (26/02).

Latihan yang dibuka oleh Pgs. Pasops Satkor Koarmada II Letkol Laut (P) Herry Koerniawan, S.T., M.Tr.Opsla dilaksanakan selama 5 hari dan diikuti oleh Perwira, Bintara dan Tamtama Unsur Satkor serta melibatkan Instruktur baik dari Intern Satkor maupun Kolat Koarmada II ini dilaksanakan dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan ketat.

Berdasarkan Rencana Latihan yang telah disusun, latihan ini dibagi menjadi dua metode yaitu Teori dan Praktek latihan Anti Kapal Selam (AKS) dengan materi-materi yaitu Pengenalan Peperangan AKS, Pengaruh Lingkungan dalam Peperangan AKS, Komando pengendali Peperangan AKS, Prosedur Komunikasi dalam Peperangan AKS, dan Latihan Anti Kapal Selam (LAKS).

Komandan Satkor menjelaskan “ Dari materi-materi yang dilatihkan tersebut diharapkan setiap Prajurit di jajaran unsur Satkor dapat menggunakannya dalam kedinasan. Baik itu untuksarana latihan sebagai  pembinaan personil, ataupun untuk diaplikasikan dalam tugas operasi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kapal Eskorta Koarmada II, " jelas Dansatkor. Dinas Penerangan Koarmada II)

Gubernur Sulsel Nurdin Bukan di OTT, Tapi Sukarela Ikut KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Juru Bicara Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Veronica Moniaga menegaskan bahwa tidak benar Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK). Nurdin secara sukarela ikut sebagai saksi ke Gedung KPK, Jakarta.

“Yang ingin saya sampaikan di sini, mengenai informasi yang beredar di media bahwa bapak Gubernur Nurdin Abdullah terkena operasi tangkap tangan, itu tidak benar! karena bapak saat itu sedang istirahat,” kata Veronica dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

Veronica menjelaskan, OTT merupakan operasi menangkap seseorang saat melakukan tindak pidana. Sedangkan, Nurdin tidak melakukan tindak pidana lantaran sedang berisitirahat.

“Keberangakatan bapak ke luar kota, itu untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi. Selebihnya mengenai informasi yang beredar, bahwa apakah terlibat kasus A, B, atau apa pun, kami belum mendapat informasi resmi mengenai itu,” ujarnya.

Veronica mengklaim, KPK bahkan tidak melakukan penjemputan paksa terhadap Nurdin. Nurdin justru dengan kerelaan hati untuk berangkat.

Alasannya, menurut Veronica, Nurdin merupakan warga negara yang baik dan siap memberikan keterangan mengenai kasus yang menimpanya.

“Sekali lagi saya ulang bahwa Bapak Gubernur Nurdin Abdullah sedang tidak melakukan tindak pidana pada saat dijemput oleh tim KPK. Mereka diterima baik di rumah jabatan gubernur, dan bapak pun dengan sikap patriotismenya mengikuti tim KPK,” tandasnya.