Ini Tampang 6 Anggota TNI yang Diduga Aniaya Prada Candra hingga Tewas

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Beberapa hari terakhir viral di sosial media curahan hati keluarga Prada Candra Gerson Kumaralo.

Prada Candra adalah personel Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 715/MTL Gorontalo, yang 19 Juli lalu meninggal dunia, diduga dianiaya enam oknum anggota di batalyonnya.

TNI AD pun merespon cepat kasus itu, dengan memastikan proses hukum terhadap enam anggota yang diduga terlibat terus berjalan. Foto-foto ketika pemeriksaan dan enam anggota tersebut dalam tahanan dirilis.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna menegaskan, bahwa keenam oknum terduga yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Candra Gerson Kumaralo, seluruhnya menjalani penahanan dan telah selesai menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Polisi Militer Kodam XIII/Merdeka. Berkas perkara seluruh tersangka telah dilimpahkan ke Oditur Militer IV-18 Manado pada tanggal 23 Agustus 2021.

Lebih lanjut disampaikan Kadispenad, sesuai penegasan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, TNI Angkatan Darat akan bersikap terbuka dalam proses penegakan hukum bagi oknum prajurit yang melanggar Peraturan & Perundangan.

Selanjutnya TNI Angkatan Darat akan terus mengawal proses hukum ini di Oditur Militer IV-18 Manado sampai dengan Pengadilan Militer sampai tuntas.

Read More

Seribu Dosis Vaksin untuk Masyarakat Maritim Labuhan Lombok

KABARPROGRESIF.COM: (Mataram) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Angkatan Laut Ke-76 Tahun 2021, Pangkalan TNI AL (Lanal) Mataram jajaran Koarmada II kembali melaksanakan serbuan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat maritime kepada nelayan dan warga pesisir di Pelabuahna Perikanan Labuhan Lombok tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kamis (02/09).

Pada serbuan vaksinasi ini Lanal Mataram menyiapkan 1000 dosis vaksin jenis Sinovac dan Astrazeneca baik dosis pertama maupun kedua serta menurukan 40 orang vaksinator terdiri dari Vaksinator Balai Kesehatan (BK) Lanal Mataram, PPK Kodim/1615 Lombok Timur, Kesehatan Lanud ZAM, Bidokes Polda NTB dan Puskesman Pringgabaya.

Dalam kesempatan ini Danlanal Mataram didampingi tamu undangan dan Vaksinator Lanal Mataram mendatangi kapal nelayan yang sedang berlabuh dipelabuhan perikanan labuhan lombok yang baru pulang melaut mencari ikan untuk diberikan vaksin langsung diatas kapal dan dilanjutkan peninjauan kegiatan serbuan vaksinasi di TPI Labuan Lombok.

Ditengah peninjauan Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Suratun, S.H. menyampaiakan, “ TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Mataram hadir bersama teman-teman TNI-Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melakasanakan serbuan vaksinasi dalam rangka melaksanakan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han) dan Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai salah satu upaya membantu pemerintah untuk menangangi dan mengatasi pandemi Covid-19 sekaligus juga dalam rangkaian kegiatan memperingati HUT TNI Angkatan Laut ke 76 Tahun yang dilaksanakan oleh Lanal Mataram. ” Ujarnya.

“ Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang antusias mengikuti serbuan vaksin ini semoga 1000 dosis vaksin yang dibawa hari ini dapat terdistribusikan semua dan apabila kurang akan segera dijadwalkan untuk vaksinasi berikutnya dan semoga target vaksinasi nasional dapat tercapai dikahir tahun ini. ” Tutur Danlanal

Sementara itu Kadiskes Kabupaten Lombok Timur Bapak Paturrahman menjelaskan,  “ Target vaksinasi di Kanupaten Lombok Timur adalah sekitar 70% dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa kalau 70% itu sekitar 950.000 an yang akan harus segera vaksin, sekarang ini kita baru ada di angka 123.000 jiwa jadi hanya sekitar 15,95% yang telah tervaksin masih sangat banyak warga yang belum tervaksin dan perlu menjadi atensi dan terima kasih kepada Lanal Mataram yang mendatangkan kami vaksin kalau hari ini 1000 vaksin mungkin besok besok bisa 10.000.”

Diakhir peninjauannya Danlanal Mataram berpesan kepada seluruh peserta vaksin agar tetap menjaga protokol kesehatan 5M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) untuk menghidari terpapar Covid-19. (Dispen Koarmada II)

Read More

Bupati Banjarnegara Tantang KPK: Tunjukkan Siapa yang Beri Uang Rp 2,1 M ke Saya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menantang tudingan bahwa dirinya terlibat korupsi. 

Ia merasa tidak pernah menerima uang dari hasil korupsi.

Hal itu disampaikan Budhi Sarwono saat dirinya akan ditahan penyidik KPK pada Jumat malam (4/9). Penahanan dilakukan tak lama setelah KPK mengumumkan status tersangka Budhi Sarwono.

KPK menduga Budhi Sarwono korupsi dengan mengatur sejumlah proyek di Dinas PUPR serta menerima gratifikasi. Ia diduga mendapat Rp 2,1 miliar dari perbuatannya itu.

"Saya tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. InsyaAllah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata Budhi, Sabtu (4/9).

KPK menetapkan Budhi Sarwono bersama Kedy Afandi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 2017-2018. 

Kedy Afandi ialah orang kepercayaan Budhi Sarwono yang pernah menjadi Ketua Timses di Pilkada.

"Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," kata Budhi.

Dia pu membantah memiliki perusahaan Bumi Redjo yang disebut KPK terlibat dalam sejumlah proyek di Kabupaten Banjarnegara. Menurut Budhi, perusahaan itu milik orang tuanya dan tidak pernah mengikuti proyek.

"Perusahaan Bumi Redjo itu milik orang tua saya, bukan milik saya. Tidak ikut (proyek)," kata Budhi.

Meski berkelit dirinya terlibat korupsi, Budhi Sarwono mengaku akan mengikuti semua proses hukum.

"Semua saya serahkan kepada hukum. Saya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) menaati peraturan hukum," sambungnya.

Budhi dan Kedy disangka melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK telah menahan keduanya selama 20 hari ke depan sejak 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021.

Budhi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta. Sedangkan Kedy ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

Read More

Sambut HUT ke-76, TNI AL Berbagi Di Perairan Sulawesi Utara

KABARPROGRESIF.COM: (Minahasa) TNI AL Koarmada II melalui Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada II melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat pesisir / nelayan tradisional yang dirangkai dalam kegiatan TNI AL berbagi dari laut. 

Kegiatan tersebut dilakukan dari atas Kapal Perang Republik Indonesia KRI HIU-634 di dua tempat yakni di Perairan Selat Lembeh Bitung dan Perairan Kema Minahasa Utara. (2/9).

Komandan Guskamla Koarmada II Laksamana Pertama TNI I Gung Putu Alit Jaya, S.H., M.Si., yang memimpin kegiatan tersebut menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-76 TNI AL yang jatuh pada tanggal 10 September 2021. 

Namun tidak hanya dari KRI HIU-634 kegiatan TNI AL berbagi ini dilaksanakan, ditempat terpisah unsur KRI BKO Guskamla Koarmada II juga melaksanakan hal serupa di perairan Makassar oleh KRI BDU-834 dan perairan Pulau Laut oleh KRI BDK-623. 

Dalam rangkaian itu juga Guskamla Koarmada II telah melakukan kunjungan ke pulau-pulau terdepan dan melaksanakan kegiatan yang sama.

“TNI AL Berbagi ini bertujuan untuk membantu meringankan beban nelayan tradisional yang berada di wilayah kerja Guskamla Koarmada II di masa pandemi Covid-19 sesuai perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han). Diharapkan dengan bantuan ini bisa meringankan beban hidup para nelayan tradisional yang terdampak langsung pandemi Covid-19,” ujar Danguskamla Koarmada II.

Menurutnya, “ TNI AL konsisten menjalin kerjasama dengan semua pengguna laut termasuk di dalamnya nelayan tradisional yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan keadaan perairan yang menjadi tempat mencari ikan, dan yang paling penting disini adalah kehadiran unsur KRI TNI AL dapat memberikan rasa aman kepada semua masyarakat maritim pengguna laut,” ungkap Perwira Tinggi TNI AL berpangkat Laksamana Pertama TNI.

Sementara itu ditempat terpisah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han) menyampaikan, “ Apa yang telah dilakukan TNI AL ini adalah tindak lanjut dari perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M., untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat saat pandemi Covid-19. TNI AL akan selalu peduli kepada masyarakat maritim dan nelayan tradisional “ tuturnya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Satpol PP Surabaya Segel Karaoke Berkedok Depok 136 Resto, 22 Permpuan Pemandu Lagu Diamankan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bertindak tegas dengan menyegel Depot 136 Resto di kawasan Jalan Kusuma Bangsa Kota Surabaya, Jum'at (3/9). 

Hal ini lantaran Depot 136 Resto telah melakukan pelanggaran dengan merubah fungsinya sebagai Rumah Hiburan Umum (RHU) atau karaoke.

Apalagi Kota Surabaya masih Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sehingga karaoke berkedok Depot 136 Resto tersebut ditutup sementara.

Dalam operasi yustisi tersebut, petugas tak hanya menyegel Depot 136 Resto tapi juga mengamankan 22 perempuan pemandu lagu (LC) beserta 11 orang pengunjung laki-laki.

Mereka kemudian digiring ke Kantor Satpol PP Surabaya untuk dilakukan pendataan dan sanksi administrasi.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum), Satpol PP Kota Surabaya, Saiful Iksan mengatakan, penyegelan ini dilakukan berkat informasi dari masyarakat adanya RHU yang masih beroperasi. Tanpa menunggu lama, petugas pun langsung bergerak cepat ke lokasi.

"Kita berangkat sama-sama setelah Salat Maghrib, sekitar pukul 18.30 WIB. Ada yang kasih tahu info kalau di sana masih buka. Langsung gerak cepat meluncur ke sana," kata Saiful di Kantor Satpol PP Surabaya, Jum'at (3/9) malam.

Ia juga mengungkapkan, bahwa RHU tersebut, tercatat sudah beberapa kali melanggar protokol kesehatan dan disegel. 

Tak hanya disegel, bahkan petugas juga mengenakan denda administrasi kepada pemilik atau pengelola.

"Ada denda juga, karena sudah beberapa kali melanggar. Saya sendiri yang menyegel dari awal sekian juta dan hari ini sekitar Rp5 juta dendanya, yaitu denda protokol kesehatan," tegasnya.

Saiful mengaku, bahwa petugas juga sempat terkelabuhi dengan penampilan depan RHU tersebut. 

Sebab, di depan pintu masuk, terdapat tulisan resto atau depot rumah makan. Namun, ketika naik ke lantai dua, ternyata digunakan untuk karaoke.

"Tulisannya depot, ternyata untuk minum dan karaoke. Tadi kita datang itu terus masuk seperti tertipu, karena lantai bawah itu parkiran motor. Yang dipakai (lantai) di atas, ada kerumunan juga," jelasnya.

Selain dilakukan pendataan, karyawan beserta pengunjung juga dilakukan pemeriksaan swab oleh Dinas Kesehatan. 

Mereka pun dikenakan denda protokol kesehatan masing-masing sebesar Rp150 ribu. Sementara untuk pengelola atau pemilik RHU, dikenakan denda Rp5 juta.

"Masih belum (diperbolehkan) buka RHU, tapi dia buka (beroperasi). Kedua untuk pengunjung melanggar prokes dengan kerumunan. Denda perorangan Rp150 ribu dan tempat usaha (RHU) Rp5 juta," sebutnya.

Pihaknya menegaskan, bakal terus intensif melakukan pengawasan dan penertiban RHU yang masih nekat beroperasi di tengah pelaksanaan PPKM Level 3. 

Dalam setiap operasi yustisi, pihaknya juga melibatkan jajaran samping.

"Kita rutin melaksanakan giat pengawasan RHU. Kita berikan sanksi pengunjung denda administrasi dan dilakukan swab.  Untuk LC (Lady Escort), dilakukan swab dan dilakukan pendataan untuk cek masuk MBR apa tidak," pungkasnya. 

Read More

Gubernur AAL dan Ibu Asuh Taruna Membekali Perlengkapan Ibadah Pada Taruna di KRI Bima Suci saat Sandar di Jayapura

KABARPROGRESIF.COM: (Jayapura) Memberikan perlengkapan ibadah sebagai buah tangan akan memberikan manfaat lebih bagi penerima hadiah, seperti yang dilakukan Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut (AAL), Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., dan Ibu Asuh Taruna AAL, Ny. Ayu Nur Alamsyah yang memberi peralatan ibadah kepada Taruna AAL Satlat Kartika Jala Krida (KJK) 2021 saat KRI Bima Suci sandar di kota Jayapura, Papua beberapa waktu lalu.

Pemberian perlengkapan ibadah ini, tidak hanya bagi Taruna Tingkat lll Angkatan ke-68 yang tengah melaksanakan latihan praktek pelayaran KJK keliling Indonesia dengan menggunakan KRI Bima Suci saja, namun juga diperuntukkan bagi Taruna muslim tingkat ll dan lV yang saat ini berada di Kampus AAL Bumimoro Surabaya.

Menurut Gubernur AAL, pemberian peralatan ibadah seperti sajadah dan mukena sebagai kelengkapan pribadi Taruna AAL beragama Islam ini, dimaksudkan agar Taruna memiliki kelengkapan ibadah pribadi yang tidak bercampur dengan orang lain, mengingat masih dalam masa pandemi dengan berbagai pembatasan, juga sebagai pengingat waktu sholat dan memudahkan mereka untuk menjalankannya.

Selain bisa digunakan untuk sarana beribadah imbuhnya, sajadah/mukena juga memiliki usia ekonomis yang cukup lama dan bernilai ukhrawi. Bila pandai merawatnya, bisa dimiliki bertahun-tahun. Berbeda dengan memberikan hadiah berupa makanan yang akan segera habis bila sudah dikonsumsi.

Saat ini lanjutnya, banyak tersedia sajadah berukuran mini, yakni 35 x 35 cm. Bahan yang digunakan pun biasanya tipis dan ringan. Sehingga, sangat praktis untuk dilipat dalam ukuran kecil dan dimasukkan ke dalam tas, mudah dibawa kemanapun pergi.

Bagi Taruna Wanita tambahnya, membawa serta mukena dan sajadah yang ringan dan bisa dilipat dalam ukuran mini, akan membuat kaum muslimin, terutama wanita, tenang dalam menjalankan aktivitas.

Gubernur AAL berharap, dengan buah tangan kecil ini, para taruna mendapatkan manfaat lebih, terutama dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Gubernur juga menekankan, untuk tetap berdoa, memohon perlindungan Allah yang Maha Kuasa, agar pelayaran 99 hari keliling Indonesia ini diberikan kekuatan, kelancaran dan keselamatan. (Pen AAL)

Read More

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Keruk Endapan Lumpur di Saluran Box Culvert

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Demi mengantisipasi musim hujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur yang ada di saluran box culvert Surabaya Barat, tepatnya box culvert di  depan TPU Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, Rabu (3/9).

Awalnya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati mengecek langsung endapan lumpur di dalam box culvert tersebut. 

Karena ternyata memang banyak endapan lumpur, akhirnya dia pun meminta satgasnya untuk melakukan pengerukan di tempat tersebut. 

Sejumlah satgas pun akhirnya memasuki box culvert yang luas tersebut. Bahkan, salah satu alat berat untuk mendorong lumpur pun dimasukkan.

Saluran box culvert yang dari Babat Jerawat ke sisi barat memang lebih banyak endapan lumpur. Sebab, lumpur dari saluran yang belum selesai bergeser ke sisi timur.

“Jadi, box culvert yang sudah dikonversi itu kan sangat dalam, dan yang belum dikerjakan itu ada sekitar 2 kilometer, sehingga kalau hujan, lumpur yang berasal dari saluran 2 kilometer itu bergeser ke timur, makanya banyak endapan lumpur di Babat Jerawat,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati, Kamis (2/9).

Menurutnya, pada saat pengerukan di tempat ini, ia mengaku membuka box khusus untuk mobilisasi alat berat, karena pada saat itu ada alat berat yang dimasukkan ke dalam box culvert. 

“Setiap 200 meter di kontruksi box culvert itu, ada box yang atasnya bisa dibuka untuk mobilisasi alat berat, di situ kita bisa menurunkan alat berat untuk dimasukkan ke dalam,” katanya.

Makanya, ketika melihat pengerukan di tempat tersebut ada alat berat yang ada di bawah atau dimasukkan ke dalam box culvert. 

Alat ini berfungsi untuk mendorong endapan lumpur di dalam box culvert. 

“Jadi, lumpurnya didorong ke dekat box yang bisa dibuka itu, lalu alat berat yang ada di atas tinggal ambil dari tumpukan itu,” imbuhnya.

Ia juga memastikan bahwa panjang box culvert yang akan dikeruk itu sekitar 700 meter dari Babat Jerawat ke barat. 

Hasil dari pengerukan itu dibuang ke pembangunan tanggul di Sumberejo. 

“Dibung ke tempat terdekat aja, di tanggul Sumberejo,” kata dia.

Erna juga memastikan bahwa kondisi saluran di tempat ini berbeda pada saluran box culvert yang dari sisi Giliraya sampai Tandes. 

Di saluran ini, yang banyak adalah sampah, sehingga Dinas PU Bina Marga dan Pematusan bekerjasama dengan DKRTH untuk membersihkan sampah-sampah itu.

“Biasanya, sampah di saluran ini sampai 200 dumptruk yang kita angkut,” pungkasnya. 

Read More

TNI AL, Puslatdiksarmil Kodiklatal Tutup Tiga Program Pendidikan Dasar Militer

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer (Puslatdiksarmil) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) menutup tiga program pendidikan dasar militer. Penutupan pendidikan yang dipimpin langsung Komandan Puslatdiksarmil (Danpuslatdiksarmil) Kodiklatal Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo tersebut dilaksanakan di lapangan Kawah Candradimuka Kesatrian Puslatdiksarmil yang berlokasi di Juanda Sidoarjo, Jumat, (3/9/2021).

Adapun Komandan Upacara (Danup) dalam penutupan tersebut adalah Letkol Laut (P) Yohanes Bagus W yang sehari-harinya menjabat Komandan Sekolah Perwira Puslatdiksarmil. Ketiga program pendidikan dasar militer yang ditutup tersebut adalah Pendidikan Pembentukan Perwira Singkat (Diktukpakat) TA 2021, Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Angkatan LII TA 2021 dan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AL Angkatan XL Gel. I T.A 2021.

Tampak hadir dalam penutupan tersebut Wadan Puslatdiksarmil, para Kadep Puslatdiksarmil serta Komandan Sekolah Perwira, Komandan Sekolah Bintara dan Komandan Sekolah Tamtama Puslatdiksarmil.

Acara diawali dengan penghormatan pasukan, menyanyikan lagu Mars Puslatdiksarmil, Laporan Danup, Pemeriksaan pasukan, Pembacaan keputusan penutupan pendidikan, Pernyataan penutupan pendidikan oleh Irup, pelepasan tanda siswa dan penerimaan nilai prestasi pendidikan, Amanat Irup, Andika Bhayangkari dan ditutup dengan  Laporan Danup.

Danpuslatdiksarmil Kodiklatal Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo dalam sambutanya menyampaikan atas nama Danpuslatdiksarmil beserta seluruh staf dan bingsis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mampu mendidik para siswa untuk bisa mencapai hasil didik yang baik.

Menurutnya seiring waktu berjalan bagi siwa yang selama mengikuti pendidikan kurang maksimal dalam hal fisik, kesehatan maupun akademik diharapkan di pendidikan selanjutnya agar siswa bisa mengejar kekurangan sehingga nantinya dapat menjadi perajurit yang handal, mampu, mumpuni, profesionalisme dan tangguh.

“Upacara penutupan pendidikan dasar golongan ini bukanlah akhir dari para siswa mengikuti pendidikan tetapi masih panjang perjalanan para siswa dalam menggapai cita-cita untuk menjadi perwira dan bintara TNI AL.” Jelas Danpuslatdiksarmil.

Adapun yang tidak kalah penting buat para siswa yaitu menjaga perilaku yang benar agar tidak berbuat menyimpang dari aturan yang ada dan jangan sampai melanggar aturan yang dapat merugikan para siswa sendiri hingga dikeluarkan dari TNI AL. Untuk itu para siswa harus dapat merubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari masyarakat sipil menjadi seorang militer, karena para siswa akan menjadi contoh dan tauladan bagi bawahan dalam kedinasan. Selain itu agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, membina fisisk dan mental dan tetap memelihara jiwa korsa serta menjaga nama baik Institusi TNI AL. (PenKodiklatal)

Read More

Kodam Brawijaya Dipercaya Bank Mayapada Salurkan Bantuan Untuk Warga Terdampak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dukungan dari berbagai pihak dalam upaya Kodam V/Brawijaya melakukan penanggulangan pandemi di Jawa Timur mulai bermunculan.

Salah satunya adanya kepercayaan Bank Mayapada ke pihak Kodam dalam upaya penanggulangan pandemi, salah satunya dukungan berupa sembako yang nantinya ditujukan bagi warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur.

Sontak saja, dukungan yang diberikan oleh pihak Mayapada itu disambut hangat oleh Pangdam. 

“Dengan adanya bantuan ini, diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujar Pangdam. Jumat, 03 September 2021 sore.

Tak lupa, apresiasi pun disampaikan oleh Pangdam ke pihak Bank Mayapada. Suharyanto mengungkapkan, setidaknya terdapat 2 ribu paket sembako yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat terdampak.

“Pastinya, kita semua berharap bantuan ini bermanfaat,” bebernya.

Untuk diketahui, pandemi Covid-19 di Jawa Timur saat ini belum usai. Bahkan, beberapa faktor seakan menjadi kendala selama penanggulangan Covid berlangsung.

“Perkembangan kasus Covid di Jawa Timur belum reda,” ungkapnya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Pemkot Surabaya Terima 142 Sertifikat Hak Pakai dan 44 Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima sertifikat aset tanah dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surabaya I dan II. 

Sebanyak 142 Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 44 Peta Bidang Tanah (PBT) diterima oleh Pemkot Surabaya. 

Rinciannya, 66 SHP dari Kantah Surabaya I. Kemudian, 76 SHP dan 44 PBT dari Kantah Surabaya II.

Sertifikat itu diserahkan oleh Kepala Kantah Surabaya II, Lampri dan Kepala Kantah Surabaya II Kartono Agustiyanto.

Sertifikat itu diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Kamis (2/9).

Aset milik negara harus segera diamankan sebab, bagaimana pun  aset milik negara harus dikembalikan kepada negara apapun yang terjadi. 

“Alhamdulillah, ini membuat saya senang. Ini menunjukkan keinginan kita untuk mengamankan aset bisa segera terwujud,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (2/9).

Ia menjelaskan, jika semua tanah sudah diukur dan masuk dalam peta, maka hal itu akan memudahkan proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Selain itu, ia ingin peta milik BPN segera terkoneksi dengan peta milik Pemkot Surabaya.

“Kalau sudah terkoneksi, nanti pengurusan IMB itu tidak perlu lagi melakukan proses pengukuran. Akhirnya, proses izinnya bisa segera terselesaikan,” jelasnya.

Wali Kota Eri memastikan, Pemkot akan terus memberikan dukungan untuk BPN Surabaya agar dapat melaksanakan pelayanan yang cepat untuk masyarakat. 

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Kantah Surabaya I dan II.

“Semoga yang belum terselesaikan dan tertinggal  dapat segera terselesaikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada jajaran BPN Surabaya I dan II karena proses pengeluaran sertifikat di Kota Surabaya merupakan salah satu yang tercepat dan terbaik,” ujarnya.

Wali Kota Eri berharap, kerjasama antara pemkot dengan Kantah Surabaya I dan II dapat terus berlanjut. 

Ia yakin, pemkot bersama Kantah Surabaya I dan II dapat saling melengkapi satu sama lain. 

“Semoga sertifikat secara digital atau sertifikat elektronik bisa diwujudkan di Surabaya. Agar Surabaya bisa menjadi Surabaya Kota Lengkap. Insya Allah ini juga akan berdampak luar biasa bagi warga Surabaya,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantah Surabaya II, Lampri mengatakan, pihaknya menargetkan 1020 sertifikat aset pemkot. 

Berdasarkan data Kantah Surabaya I dan II, saat ini berkas yang sudah masuk sebanyak 923 bidang. Kemudian, 780 bidang yang sudah selesai proses peta bidang.

“Untuk yang masih dalam proses peta bidang itu ada sebanyak 213 bidang. Kemudian, 329 bidang  yang masih dalam proses Surat keputusan (SK) Kepala Kantah Kota Surabaya I dan II. Lalu, 217 bidang yang sudah selesai SK. Sementara itu, sebanyak 169 bidang yang sudah terbit sertifikat,” kata Lampri.

Lampri menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran sertifikat elektronik agar bisa segara diterapkan di Kota Pahlawan. 

Menurutnya, penggunaan sertifikat elektronik dapat mengurangi risiko sertifikat hilang, terbakar, dan sebagainya.

“Jadi, setelah sertifikat elektronik cukup Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengamankan. Untuk mendukung itu kami meminta bantuan dari Pemkot Surabaya agar seluruh daftar-daftar sertifikat segera disampaikan kepada kami,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk mewujudkan Surabaya Kota Lengkap. 

Artinya, seluruh bidang tanah di Kota Surabaya sudah diukur dan terpetakan. Ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. 

“Alhamdulillah, saat ini hampir 95 persen sudah terukur semua,” pungkasnya.

Read More

Kodim Surabaya Utara Tetapkan Ketua Koperasi Terpilih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Kodim 0830/Surabaya Utara, Letkol Arh Adnan secara resmi menunjuk Letda Inf Romli sebagai Ketua Koperasi Kodim menggantikan Kapten Inf Sumardjiono.

Sebagai Ketua Primer Koperasi Kartika Sejahtera Abadi, kata Kasdim, Letda Romli diwajibkan untuk bisa menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas.

“Penunjukkan itu sesuai dengan pemilihan yang dilakukan oleh prajurit, termasuk diantaranya Koperasi yang ada di setiap Koramil,” ujar Kasdim di Aula Makodim Surabaya Utara. Jumat, 03 September 2021.

Sebelumnya, Adnan mengungkapkan terdapat dua kandidat yang diajukan menjadi pengelola Koperasi itu. 

Namun, sesuai voting terbanyak ditujukan pada nama Letda Romli. 

"Sesuai hasil terbanyak. Itu yang kita lantik untuk mengelola Koperasi ini,” bebernya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Dengar Keluh Kesah PKL, Wali Kota Eri: Pemkot Tidak Akan Sempurna Tanpa Keterlibatan Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya menerima audiensi perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) beserta aktivis, Kamis (2/9).

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekda Balai Kota Surabaya ini, bertujuan untuk mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami PKL karena dampak penerapan PPKM Level 3.

Hadir dalam audiensi itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi beserta Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Ada juga, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan dan Kepala Staf Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Erwin Rustiawan mewakili Komandan Korem.

Selain itu, hadir pula Dandim 0832/Surabaya Selatan, Kolonel Inf Budi Yuono, Dandim Tipe A 0831/Surabaya Timur, Kolonel Inf Agus Faridianto dan Dandim Tipe A 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

Dengan seksama, Forkopimda Surabaya ini mendengarkan langsung keluh kesah aktivis beserta perwakilan dari PKL. 

Pada intinya, mereka meminta agar ada penambahan jam operasional usaha di Surabaya. 

Di lain hal, mereka juga mengaku, bahwa masih ada PKL yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa terkait jam operasional usaha di Surabaya sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM. 

Artinya, kebijakan tersebut tak hanya berlaku di Kota Pahlawan melainkan juga di semua wilayah yang telah diatur dalam Inmendagri.

"Bahwa tidak ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Inmendagri. Semua kota melakukan yang sama. Insya allah semua aturan itu melekat sama," kata Wali Kota Eri.

Namun, Wali Kota Eri menyatakan, apabila masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi jam yang ditentukan, maka informasi itu bisa disampaikan ke petugas agar segera ditindaklanjuti. 

Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan PPKM di Surabaya ini tidak akan bisa berjalan sempurna.

"Karena itulah masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Karena Surabaya menjadi hebat bukan karena pemerintahannya, tapi masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Ketika saat ini ada yang masih buka (melebihi aturan) monggoh (silahkan) disampaikan," terangnya.

Sementara terkait sasaran penerima bansos, Wali Kota Eri menuturkan, bahwa saat ini pemkot telah meluncurkan aplikasi Usul Bansos yang dapat diakses di laman: https://usulbansos.surabaya.go.id/. 

Melalui aplikasi itu, warga bisa melaporkan diri sendiri atau tetangga yang memang belum menerima dan membutuhkan bansos.

"Kita bikin aplikasi usul bansos. Semua orang bisa mengusulkan. Karena kami pemerintah tidak akan pernah sempurna tanpa informasi dari masyarakatnya. Saya berharap njenengan (anda) ini menjadi ujung tombaknya. Karena laporan itu menjadikan bantuan sosial menjadi lebih sempurna," tuturnya.

Di waktu yang sama, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menjelaskan, bahwa TNI dan Polri mendukung sepenuhnya kebijakan pemkot dalam penerapan strategi penanganan Covid-19. 

Apalagi saat ini Surabaya telah berstatus zona kuning dan tentu harus dijaga atau diturunkan ke hijau.

"Ini pertama kali Surabaya zona kuning, artinya kebanggan yang harus kita jaga. Karena ini tidak mudah dan harus tetap kita jaga," kata Kapolres.

Karenanya, pihaknya juga meminta dukungan masyarakat, khususnya aktivis beserta perwakilan PKL yang hadir dalam audiensi itu agar turut serta membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19. 

Adanya pelonggaran ini, jangan sampai kemudian berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19.

"Karena itu kami mohon dukungan dari teman-teman. Kami akan terus mengantisipasi (kenaikan kasus) menjelang berakhirnya PPKM Level 3," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Erwin Rustiawan menambahkan, bahwa selama ini Forkopimda Surabaya rutin melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19. 

Meski begitu, dalam pelaksanaan di lapangan, tentu dibutuhkan dukungan dari masyarakatnya.

"Apa yang disampaikan Pak Wali Kota itu untuk kebaikan kita semuanya. Karena itu dalam pelaksanaan di lapangan mari kita sama-sama bekerja sama memberikan informasi. Karena kita sebagai manusia kan terbatas, pasti ada kekurangan. Yang jelas kami akan tindaklanjuti," kata Kolonel Inf Erwin Rustiawan.

Pada dasarnya, Kasrem menerangkan, bahwa kebijakan atau langkah yang diambil Wali Kota Surabaya ini untuk kebaikan masyarakat. Khususnya, Kota Surabaya sebagai barometernya Jawa Timur.

"Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas keamanan di Surabaya ini. Ya dari adik-adik inilah para aktivis yang mempunyai pemikiran-pemikiran maju untuk mengedepankan hukum, menjalankan kehidupan di masyarakat," pungkasnya. 

Read More