Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Selasa, 14 Februari 2017

Wakil Ketua DPRD Surabaya Jadi Pioneer Acara Arisan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Acara arisan Srikandi DPRD Surabaya ternyata tidak diikitu
oleh kalangan anggota saja. Sebaliknya, unsur pimpinan DPRD seperti Ratih Retnowati juga ikut di dalamnya. Malah, politisi Partai Demokrat ini sudah aktif pada acara non kedinasan itu sejak periode DPRD
sebelumnya (2009-2014).

Sumber di internal DPRD Surabaya menyebut, Ratih termasuk salah satu pioneer kegiatan arisan Srikandi tersebut. Selain karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD, Ratih juga termasuk salah satu anggota DPRD lama. Saat arisan terbentuk periode lalu misalnya, Ratih sudah menjadi anggota DPRD.

“Bu Ratih itu kan sudah dua periode jadi anggota Dewan. Jadi saat dulu ada arisan, dia juga tahu. Lha mungkin karena dianggap baik. Sehingga acara arisan ini berlanjut sampai sekarang. Buktinya, semua anggota DPRD yang perempuan ikut semua,”tutur sumber yang enggan disebutkan namanya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Ratih enggan memberi tanggapan. “Mohon maaf saya tidak mau berkomentar soal itu. Nanti pada saatnya kami akan klarifikasi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mengaku telah memberikan masukan kepada para anggotanya mengenai kegiatan arisan tersebut. Yakni meminta mereka untuk berhati-hati mengingat posisi mereka sebagai pejabat public. Misalnya, dengan menggelar acara arisan itu di luar kantor DPRD.

Sebab, pihaknya tidak ingin, kegiatan yang dilakukan para anggota tersebut menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Atau bahkan memunculkan citra negative bagi DPRD.

“Ingat kita bener saja bisa menjadi salah. Apalagi kalau salah,”tutur politisi PKB ini. Masduki mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan acara arisan. Selain karena tidak melanggar hukum, kegiatan tersebut juga tidak menganggu tugas dan fungsi pokok mereka sebagai anggota DPRD. Baik sebagai pengawas, penyusun anggaran maupun juga penyusun perda (legislasi).

“Saya juga heran. Ini kan arisan biasa yang sudah berlangsung lama. Dan tidak ada yang salah. Kenapa jadi ramai. Tetapi saya sadar itu, namanya juga pejabat public. Hal sekecil apapun bisa menjadi ramai. Sehingga, meski ada yang mengkritik, tidak masalah. Kami diam saja. Itu berarti kami diperhatikan,”tukasnya.

Lebih jauh, Masduki juga mengangap bahwa ramainya kritik masyarakat terhadap kegiatan arisan menjadi pengingat bagi para anggota untuk lebih berhati-hati. Baik dalam bersikap maupun bertindak. Karena itu,
pihaknya akan introspeksi atas kejadian ini.

Sebelumnya sejumlah tokoh menilai kegaiatan arisan Srikandi DPRD Surabaya sebagai hal yang tidak pantas. Ini karena kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam gedung DPRD. Sementara kegiatan itu, bukan
menjadi bagian dari tugas mereka sebagai anggota DPRD.

“Tidak ada yang salah dalam kegiatan arisan. Tetapi karena itu dilakukan di dalam gedung dewan, maka menjadi persoalan. Sebab, tidak sesuai dengan etika kepatutan,”ungkap Direktur Parlemen Watch Jatim
Umar Solahudin.

Sementara Pengamat Sosial Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto menilai, kegiatan arisan DPRD mencerminkan perilaku yang eksklusif dari kalangan dewan. Padahal, dewan merupakan wakil rakyat dan
mendapat kepercayaan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat bawah.

“Mestinya, sebagai anggota dewan lebih memperbanyak simbol populis, misal kegiatan yang mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat,”ujarnya.

Dosen FISIP Unair ini mengaku prihatin terhadap kebiasaan tersebut. Sebab, bisa menciderai psikologi masyarakat yang hidup di tengah impitan ekonomi. Perekonomian warga sedang goyang akibat sembako terus merangkak naik.

“Saya tidak tahu, apakah lebih banyak kegiatan populis apa yang eksklusif. Tetapi bagi saya arisan jutaan itu ironis, anggota dewan itu kan representasi masyarakat,”tegasnya.

Bagong menegaskan, kegiatan itu mencerminkan gaya hidup dewan yang bisa membuat jarak dengan masyarakat. Tak salah ketika masyarakat semakin hari minim kepercayaan terhadap politisi yang duduk enak di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).(arf)

0 komentar:

Posting Komentar