Besok, Pemkot Surabaya Kirim 300 Nakes ke Sidoarjo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Terhitung mulai besok Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan membantu percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi. 

Nah, untuk tahap awal, Pemkot Surabaya bakal mengirimkan nakes ke Sidoarjo.

"Besok kita sudah mulai mengerjakan vaksinasi di aglomerasi, itu di Sidoarjo. Dibuka juga oleh Bapak Wali Kota Eri Cahyadi. Untuk besok sekitar 300 nakes," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Senin (2/9).

 

Akan tetapi, kata Feny sapaan Kadinkes Surabaya ketika nanti di Sidoarjo ada giat vaksinasi massal, maka pemkot akan menambah jumlah nakes lebih banyak. 

Sedangkan untuk titik lokasinya akan ditentukan oleh Dinkes Sidoarjo.

"Nanti kalau ada vaksin massal kurang lebih 600-700 nakes. Besok belum ada vaksin massal. Mungkin vaksin massal hari Kamis. Untuk titik-titik lokasinya yang menentukan Kepala Dinkes Sidoarjo," jelasnya.

Feny juga mengungkapkan, bahwa nakes yang dikirim dari Surabaya ini berasal dari beberapa instansi. 

Seperti, klinik, sekolah kesehatan, relawan, fakultas kedokteran hingga nakes dari puskemas dan rumah sakit di Surabaya.

"Jadi kolaborasi. Walapun kita bantu di Sidoarjo, (vaksinasi) di Surabaya tetap jalan. Insya allah tidak mengganggu. Kita juga dapat bantuan mobil (vaksin) dari Polrestabes," pungkasnya. 

Seperti diberitakan wilayah aglomerasi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terutama dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Karenanya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya sepakat untuk membantu penanganan Covid-19 di wilayah sekitar, terutama dalam upaya percepatan vaksinasi.

Pasalnya dalam penanganan Covid-19 ini, Kota Surabaya tidak bisa berdiri tanpa kota-kota lain sebagai penunjang. 

Makanya, ketika Sidoarjo maupun daerah sekitar membutuhkan percepatan vaksinasi, Forkopimda Surabaya siap membantu ke sana.

Bagi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, memutus mata rantai pandemi di wilayah aglomerasi tidak bisa dilakukan sendiri. 

Karenanya, dibutuhkan gotong-royong dan kerjasama seluruh elemen. Baik itu antar kepala daerah maupun masyarakatnya.

"Kepala daerah harus saling bahu-membahu, bergotong-rotong. Sehingga menjadi satu bagian, aglomerasi tidak bisa dipisahkan," ujarnya.

Makanya, mulai besok, pemkot bersama Polrestabes Surabaya mulai mengirimkan nakes beserta mobil vaksin ke Sidoarjo. Ini dilakukan untuk membantu percepatan vaksinasi. 

Bahkan, Wali Kota Eri bersama Kapolrestabes Surabaya, Akhmad Yusep Gunawan berencana hadir langsung dalam launching perdana. 

"Nakes kita kirimkan, mobil vaksin kita kirimkan. Dan Fainsya Allah, saya dan Pak Kapolres besok akan ke Sidoarjo," katanya.

Menurutnya, kolaborasi antar kepala daerah itu penting dalam menyelesaikan sebuah masalah. 

Utamanya, dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. 

"Karena kebersamaan kita antar kepala daerah, antar Forkopimda itu yang terbaik buat negeri ini Indonesia. Sehingga pandemi ini bisa kita lewati bersama," pungkasnya.

Read More

Bantu Percepatan Vaksinasi Aglomerasi, Wali Kota Surabaya Kirim Nakes ke Sidoarjo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wilayah aglomerasi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terutama dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Karenanya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya sepakat untuk membantu penanganan Covid-19 di wilayah sekitar, terutama dalam upaya percepatan vaksinasi.

"Saya dan Pak Kapolrestabes selalu mengatakan bahwa pergerakan kita ini tidak hanya untuk kota kita sendiri, karena Surabaya dipengaruhi aglomerasi," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Senin (20/9).

Di samping itu, Wali Kota Eri menyebut, bahwa Surabaya tidak bisa berdiri tanpa kota-kota lain sebagai penunjang. 

Makanya, ketika Sidoarjo maupun daerah sekitar membutuhkan percepatan vaksinasi, Forkopimda Surabaya siap membantu ke sana.

"Kami (Pemkot Surabaya) akan mengirimkan nakesnya (tenaga kesehatan) dan Pak Kapolrestabes juga mengirimkan mobil vaksinnya. Sehingga kita bisa bersama-sama mengatasi pandemi dan selanjutnya menggerakan ekonominya," ujarnya.

Bagi Wali Kota Eri, memutus mata rantai pandemi di wilayah aglomerasi tidak bisa dilakukan sendiri. 

Karenanya, dibutuhkan gotong-royong dan kerjasama seluruh elemen. Baik itu antar kepala daerah maupun masyarakatnya.

"Kepala daerah harus saling bahu-membahu, bergotong-rotong. Sehingga menjadi satu bagian, aglomerasi tidak bisa dipisahkan," ujarnya.

Makanya, mulai besok, pemkot bersama Polrestabes Surabaya mulai mengirimkan nakes beserta mobil vaksin ke Sidoarjo. Ini dilakukan untuk membantu percepatan vaksinasi. 

Bahkan, Wali Kota Eri bersama Kapolrestabes Surabaya, Akhmad Yusep Gunawan berencana hadir langsung dalam launching perdana. 

"Nakes kita kirimkan, mobil vaksin kita kirimkan. Dan Fainsya Allah, saya dan Pak Kapolres besok akan ke Sidoarjo," katanya.

Menurutnya, kolaborasi antar kepala daerah itu penting dalam menyelesaikan sebuah masalah. 

Utamanya, dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. 

"Karena kebersamaan kita antar kepala daerah, antar Forkopimda itu yang terbaik buat negeri ini Indonesia. Sehingga pandemi ini bisa kita lewati bersama," pungkasnya.

Read More

Selain Apresiasi Vaksin Drive Thru, Wali Kota Eri juga Beri Nama Kursi Cerdas Disabilitas UM Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau vaksinasi yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Senin (20/9). 

Vaksinasi di tempat ini digelar berbeda dari tempat biasanya, sebab vaksinasi di kampus tersebut menggunakan model Layanan Tanpa Turun (Lantatur) atau Drive Thru.

Tiba di kampus Muhammadiyah itu, Wali Kota Eri disambut dengan hangat oleh Rektor UM Surabaya beserta jajarannya dan disambut pula oleh para mahasiswa difabel UM Surabaya. 

Makanya, saat itu Wali Kota Eri selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, ia juga diperkenalkan sebuah kursi cerdas untuk para mahasiswa difabel.

Bahkan, saat itu Wali Kota Eri diminta oleh Rektor UMSurabaya untuk memberikan sebutan atau nama produk tersebut.

“Mungkin Pak Wali berkenan memberikan nama dari inovasi ini? Ini sudah multifungsi Pak, bisa untuk kuliah, makan, dan berbagai fungsi lainnya,” kata Rektor UM Surabaya Sukadiono dalam sambutannya saat acara vaksinasi itu.

Ia menjelaskan bahwa program vaksinasi drive thru itu akan dilakukan selama tiga hari ke depan. 

Untuk hari ini sasarannya ditargetkan 1.500 orang, hari kedua besok juga 1.500 orang, dan hari ketiga sebanyak 2.000 orang. 

“Jadi, kita targetkan selama 3 hari ini dapat menyasar 5 ribu orang. Kali ini kami menggunakan vaksin sinovac,” katanya.

Menurut Sukadiono, pihaknya sengaja menggelar vaksinasi drive thru karena untuk mengurangi kerumunan massa, sehingga ini juga bisa mengurangi resiko penularan. 

Selain itu, vaksinasi drive thru ini juga untuk memperlancar proses vaksinasi, sehingga warga tidak perlu menunggu lama untuk melakukan vaksinasi, apalagi proses pendaftarannya sudah dilakukan satu hari sebelumnya, sehingga proses dari awal hingga akhir sangat cepat dan terhindar dari kerumunan. 

“Tentu kami berterimakasih kepada Pak Wali Kota dan Ibu Kadinkes Surabaya yang sudah mensupport kami dalam menyediakan vaksin ini. Saya kira tanpa bantuan dari Pak wali dan Dinkes, mungkin acara ini tidak akan bisa terlaksana,” imbuhnya. 

Setelah diminta untuk memberikan nama kursi cerdas itu, akhirnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung memberikan nama dari inovasi tersebut, yaitu Es-Cede. Harapannya, dengan nama itu bisa lebih mudah diingat dan dapat dikembangkan ke depannya. 

"Apresiasi setingginya kepada UMSurabaya yang telah memperhatikan temen-temen disabilitas. Kita kasih nama Es-Cede ya, agar mudah diingat," kata Wali Kota Eri.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri juga mengapresiasi sistem vaksin drive thru yang dilakukan oleh UM Surabaya. 

Sebab, dengan cara itu vaksinasi bisa lebih cepat dan menghindarkan kerumunan, sehingga orang yang divaksin bisa lebih nyaman. 

“Percepatan-percepatan itu fainsyallah akan dijadikan contoh ketika tempat lain akan mengadakan vaksinasi. Jadi, kalau tempat luas dan bisa mencukupi, maka bisa dilakukan dengan role model drive thru semacam ini,” katanya. 

Selain itu, ia juga mengaku bangga dan berbahagia karena UM Surabaya itu selain bermanfaat bagi umat dengan adanya vaksinasi, ternyata UM Surabaya juga ramah dengan teman-teman disabilitas. 

Makanya, ke depan ia mengajak kerjasama supaya nanti ke depannya mahasiswa disabilitas dari UM Surabaya bisa diperbantukan di lingkungan Pemkot Surabaya. 

“Kita harus memberikan kesempatan yang sama bagi mereka. Mereka ini diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya, makanya kita harus saling melengkapi dan memberikan kesempatan yang sama. Semoga apa yang dilakukan UM Surabaya ini bisa dijadikan contoh dan menjadi cambuk semangat bagi kami untuk memberikan yang terbaik,” kata dia. 

Wali Kota Eri juga mengaku sangat bahagia karena UM Surabaya sudah menciptakan sarana dan prasarana kursi cerdas untuk disabilitas yang akhirnya diberi nama Es-Cede. 

Inovasi ini sudah sangat lengkap untuk memfasilitasi mahasiswa yang disabilitas, termasuk ada cas laptopnya. 

“Semoga apa yang dilakukan oleh UM Surabaya ini bisa terus menjadi panutan dan terbaik di seluruh Surabaya. Jadi, atas nama Pemerintah Kota Surabaya saya haturkan terimakasih sebesar-besarnya,” pungkasnya.

Read More

Buka Musrokot KONI Kota Surabaya, Wali Kota Eri Ingin Munculkan Talenta Muda Berbakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi membuka Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya tahun 2021, Sabtu (18/9/2021). 

Acara itu digelar di Graha Sawunggaling Lantai 6 komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Acara yang digelar untuk memilih Ketua KONI Kota Surabaya periode 2021-2025 itu dihadiri oleh Ketua Harian KONI Jawa Timur (Jatim) M. Nabil, Ketua Umum KONI Kota Surabaya Hoslih Abdullah, dan perwakilan pengurus dari 45 cabang olahraga (cabor) yang terdaftar di KONI Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan, Kota Surabaya merupakan Kota Olahraga. 

Sebab, banyak atlet-atlet asal Surabaya yang sukses menorehkan sejarah, baik di kancah nasional maupun internasional. 

“Di sinilah kita sebenarnya harus bisa mencetak atlet-atlet atau calon atlet penerusnya untuk menjadi lebih hebat daripada yang sekarang,” kata Wali Kota Eri.

Oleh sebab itu, melalui kepengurusan yang baru, Wali Kota Eri ingin meningkatkan lagi sinergi antara pemkot dan KONI Surabaya. 

Menurutnya, sinergi itu akan melahirkan talenta-talenta muda berbakat yang akan mengharumkan nama Kota Surabaya dan Republik Indonesia.

“Kita sudah memiliki lapangan-lapangan olahraga sebagai sarana penunjang, tinggal kita sinergikan saja. Kalau hari ini separuh atlet Jatim yang berlaga di PON 2021 berasal dari Surabaya, saya ingin nanti bisa mencapai 70 persen,” ujarnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, untuk melahirkan talenta-talenta muda berbakat, pemkot bersama KONI Surabaya berencana membentuk diklat di beberapa cabang olahraga. 

Utamanya, pada cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat, seperti sepak bola dan bulu tangkis.

“Mungkin kita akan awali diklatnya sepak bola, setelah itu bulu tangkis. Ada lagi nanti diklat untuk basket, voli, dan panahan. Ini yang kita lakukan, setelah itu baru olahraga lainnya. Kalau langsung semua, anggarannya tidak cukup. Apalagi, di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti ini,” tuturnya.

Meski demikian, pemkot dan KONI Surabaya tetap berkomitmen untuk melahirkan atlet-atlet muda berbakat. 

Makanya, Wali Kota Eri mendorong pengurus KONI Surabaya yang baru nantinya harus mampu menentukan skala prioritas.

“Dalam sebuah organisasi pasti punya skala prioritas. Itu yang menentukan adalah ketuanya. Keberhasilan seorang ketua menentukan skala prioritas Itu akan menentukan langkah kita ke depan demi keberhasilan kita. Tidak mudah memang, tapi kemampuan seorang ketua akan diuji disana,” imbuhnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus KONI Surabaya periode 2017-2021. 

Ia berharap, dengan kepengurusan yang baru dapat menambah jumlah atlet asal Surabaya yang dikirim untuk berlaga di PON dan Sea Games. 

Untuk itu, Pemkot akan memberikan dukungan kepada KONI Surabaya.

“Harus berkomitmen, jangan sampai tidak ada peningkatan. Semoga dengan terpilihnya ketua KONI Surabaya yang baru bisa memberikan yang terbaik bagi kota Surabaya. Insya Allah bisa memberikan kebanggaan bagi kota Surabaya untuk menciptakan atlet-atlet  hebat dan diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian KONI Jatim M. Nabil mengatakan, sinergi antara KONI dan pemerintah merupakan kunci untuk melahirkan atlet-atlet berbakat yang akan mengharumkan nama besar daerah dalam bidang olahraga.

“Ini disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia (RI), negara harus hadir dalam olahraga. Ini sudah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya yang perhatian kepada KONI Surabaya. Karena, KONI itu selain pembibitan dan pembinaan juga membawa nama baik daerah dalam bidang olahraga,” kata Nabil.

Di lain hal, Nabil juga menyebut, secara tidak langsung pembibitan dan pembinaan atlet dapat meminimalisir perilaku anak muda yang menyimpang, contohnya narkoba. Sebab, mereka akan disibukkan untuk mengikuti program latihan yang telah disiapkan.

“Ini juga membangun karakter bangsa, ada kedisiplinan, ada sportivitas, ada kejujuran, dan kesungguhan, itu yang paling penting,” pungkasnya.

Read More

Berkonsep Virtual, Surabaya Art And Culture Festival 2021 Suguhkan Representasi Sejarah Kota Pahlawan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai upaya mewadahi pekerja seni agar tetap berkarya dan berkreativitas pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar Surabaya Art And Culture Festival 2021. 

Pagelaran seni dan budaya tersebut, akan ditampilkan melalui virtual mulai tanggal 19 September hingga Desember 2021.

Sejak kemarin Jum'at (17/9/2021), pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), mulai melakukan pengambilan dokumentasi atau tapping video di Hotel Majapahit Surabaya. 

Tentu dalam prosesnya, dilakukan oleh tim profesional dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 

Menariknya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga turut ambil bagian dalam pertunjukan ini. 

Kepala Disbudpar Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, bahwa Surabaya Art And Culture Festival 2021 akan dibuka dengan pemutaran Film Arek Suroboyo. 

Film ini merepresentasikan peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato atau saat ini dikenal sebagai Hotel Majapahit.

"Pertunjukan ini sebagai representasi peristiwa bersejarah di Kota Surabaya yang dikemas dalam bentuk film. Nantinya pertunjukan akan disiarkan pada tanggal 19 September 2021 pukul 19.00 WIB, dengan special appearance Bapak Wali Kota Eri Cahyadi," kata Antiek di kantornya, Sabtu (18/9/2021).

Antiek menjelaskan, selain memberdayakan pekerja seni, Surabaya Art And

Culture Festival juga bertujuan membangkitkan kembali produktivitas kesenian sebagai sarana hiburan dan pendidikan kepada masyarakat. 

Sekaligus, upaya ini untuk mempromosikan seni budaya dan destinasi wisata Kota Surabaya.

"Surabaya Art And Culture Festival 2021 mengambil tema Suroboyo Wani. Tema tersebut dipilih karena merupakan sebuah wujud keberanian Arek-arek Surabaya dalam menghadapi dan memerangi wabah Covid-19 untuk bangkit dan berkarya," jelasnya.

Antiek juga mengungkapkan, bahwa Surabaya Art And Culture Festival 2021 berkonsep virtual. 

Karena itu, pertunjukannya dikemas dalam konten video cerita yang diupload di kanal media sosial. 

Sedangkan runtutan konten, akan dipandu oleh host atau narator, mulai dari proses kreatif, aturan protokol kesehatan, pengemasan pertunjukan hingga proses pertunjukan.

"Video yang dikemas dalam beberapa template (Film, Podcast, Naratif, Vlog, Behind The Scene dan Live Streaming) itu bertujuan untuk menambah estetika dan ketertarikan dari konten," katanya.

Setidaknya, ada beberapa pertunjukan seni representasi peristiwa sejarah di Kota Pahlawan yang nantinya dapat disaksikan masyarakat melalui virtual. 

Yakni, peristiwa Perobekan Bendera di Hotel Yamato (Hotel Majapahit), Resolusi Jihad, Surabaya Merah Putih dan Hari Pahlawan.

Di samping pertunjukan bertajuk representasi peristiwa sejarah, Antiek menyebut, pagelaran Surabaya Art And Culture Festival 2021 juga diisi dengan penampilan Kolaborasi Seni Tradisi. 

Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar komunitas seni serta menjadi wadah dalam memperkaya kreativitas multi disiplin.

"Ada beberapa jenis pertunjukan seni yang disuguhkan dalam kolaborasi ini," kata mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya ini.

Pertunjukan kolaborasi itu, di antaranya menyuguhkan dagelan “Guyon Seger” Cak Suro dihibur tampilan musik dari Keroncong. 

Lalu, pementasan kesenian ludruk yang diperankan seniman ludruk Surabaya, dengan menampilkan konsep cerita yang diangkat dari cerita rakyat Sawunggaling.

Ada pula, pertunjukan kolaborasi wayang pakeliran padat yang dikolaborasikan dengan

wayang orang. Serta, pertunjukan Reog, Jaranan dan Barongsai yang mengemas kolaborasi seni tradisi Mataram dan Tionghoa.

Selain itu, juga ada pertunjukan ketoprak dan wayang potehi. Lalu, pertunjukan seni di Kampung Kreatif dan Rumah Kreatif. 

Bahkan, tak kalah menarik, juga ada pameran Seni Rupa dan Tari, kolaborasi Jazz dan Campursari serta banyolan Kartolo bersama Srimulat.

Masyarakat dapat menyaksikan seluruh rangkaian pagelaran Surabaya Art And Culture Festival 2021 mulai tanggal 19 September secara virtual di beberapa akun media sosial Pemkot Surabaya. 

Yakni, akun youtube Disbudpar Kota Surabaya, Sapawarga Kota Surabaya dan Bangga Surabaya. 

Bisa pula melalui, akun Instagram @Surabayasparkling, @Surabaya dan @Sapawargasby. 

Read More

Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Waspada Meski Covid-19 Mereda

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat tetap waspada adanya potensi penyebaran virus corona, meskipun kondisi saat ini, khususnya di Jatim, sudah mereda.

Khofifah di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu menyatakan saat ini sudah mulai dilakukan penyesuaian kebijakan seiring dengan turunnya kasus konfirmasi COVID-19, khususnya di wilayah Jatim.

"Saat ini, kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah dilakukan secara terbatas dan bertahap sudah dilakukan. Jangan sampai lengah, harus sangat waspada," katanya.

Selain proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas tersebut, katanya, sejumlah sektor juga sudah mulai dilakukan penyesuaian, khususnya berkaitan dengan perputaran ekonomi di Jawa Timur.

Dia menyebut sejumlah sektor yang mulai dilakukan penyesuaian, adalah operasional pusat-pusat perbelanjaan, pembukaan secara bertahap destinasi wisata di wilayah Jawa Timur, termasuk ketentuan operasional rumah makan dan restoran.

"Wisata dibuka secara terbatas dan bertahap, pusat perbelanjaan juga, termasuk restoran. Tetaplah menjaga protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Selain meminta masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, mantan Menteri Sosial itu, juga akan terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi, guna menciptakan kekebalan kelompok terhadap penularan virus korona.

Dia mengatakan percepatan vaksinasi dilakukan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan dorongan percepatan vaksinasi. 

Upaya percepatan vaksinasi tersebut, bentuk sinergi dari semus pemangku kepentingan di wilayah itu.

Ia memastikan pasokan vaksin yang dibutuhkan untuk percepatan tersebut masih mencukupi. 

Kementerian Kesehatan memasok kebutuhan vaksin untuk Jawa Timur dua kali dalam satu minggu.

"Kita harus memaksimalkan vaksinasi. Semua elemen saya mohon untuk tetap bisa bergotong royong untuk percepatan vaksinasi," ujarnya.

Di Jawa Timur, saat ini ada 10 kabupaten dan kota yang berstatus level 1 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan. Sebanyak 10 daerah itu, Situbondo, Sidoarjo, Pasuruan, Pamekasan, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Gresik, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Daerah dengan status PPKM level 3 adalah Kota Blitar dan Bangkalan, sedangkan sisanya PPKM level 2.

Tercatat, di Jawa Timur secara keseluruhan 392.615 kasus konfirmasi COVID-19. Dari total tersebut, 359.520 orang dilaporkan telah sembuh, 29.210 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya dalam perawatan.

Read More

Melalui Aplikasi Usul Bansos, Pemkot Surabaya Sudah Berikan Bantuan kepada 7.767 Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak diluncurkan pada Agustus 2021 lalu, ada sebanyak 34.232 usulan bantuan sosial (bansos) yang diajukan pemohon atau warga melalui aplikasi Usul Bansos. 

Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mendistribusikan sebanyak 7.767 bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang usulannya telah diverifikasi dan diterima.

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kanti Budiarti mengatakan, bahwa hingga per tanggal 17 September 2021, ada sebanyak 34.232 usulan bansos yang diajukan pemohon di 31 kecamatan se Surabaya. 

Dari total jumlah usulan itu, 10.093 di antaranya diterima dan sudah diverifikasi petugas kelurahan dan kecamatan.

“Sedangkan 16.790 usulan ditolak dan 7.349 lainnya masih dalam proses verifikasi. Dari 10.093 yang diterima, sebanyak 7.767 sudah menerima bantuan, sisanya akan diikutkan periode berikutnya,” kata Kanti di ruang kerjanya, Jum'at (17/9).

Ia menjelaskan, bahwa bantuan melalui laporan Usul Bansos ini diberikan kepada warga Surabaya yang terdampak pandemi Covid-19. 

Penerima bansos tersebut juga belum terdata sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bantuan ini kita berikan untuk yang belum pernah menerima bantuan. Seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun sembako dari Pemkot Surabaya serta Pemerintah Provinsi Jatim,” jelasnya.

Untuk memastikan calon penerima bantuan ini layak, maka Pemkot Surabaya melakukan verifikasi melalui dua tahapan. 

Pertama adalah dengan mencocokan data di sistem aplikasi Usul Bansos dengan aplikasi e-pemutakhiran data. 

Lalu, verifikasi di lapangan melalui petugas kelurahan dan kecamatan.

“Verifikasi lapangan itu kita ingin melihat benar apa tidak yang bersangkutan adalah warga KTP Surabaya. Kemudian, benar apa tidak orang tersebut berdomisili ada di lokasi yang disebutkan. Lalu, apakah pendapatannya di bawah UMR, tanggungan di dalam keluarganya seperti apa. Setelah itu, baru melihat kondisi fisik rumahnya, apakah layak dibantu atau tidak,” terangnya.

Setelah melalui dua tahapan verifikasi dan dinyatakan layak, maka Pemkot Surabaya kemudian memberikan bantuan berupa paket sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Masing-masing paket sembako itu berisikan 10kg beras, 1kg gula, 1 liter minyak goreng, dan 10 bungkus mie instan.

“Itu merupakan standart bantuan dari pemkot. Namun, tidak menutup kemungkinan isi yang diberikan berbeda, karena kita juga mendistribusikan bantuan yang diterima dari masyarakat,” sebutnya.

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya ini juga menjelaskan, bahwa alur distribusi bantuan pertama kali dikirimkan ke 31 kecamatan Surabaya. 

Selanjutnya, bantuan didistribusikan oleh masing-masing Camat dan Lurah. Kemudian, oleh RT/RW selanjutnya disalurkan kepada warga yang usulannya sudah diterima di aplikasi Usul Bansos.

“Proses pendistribusian ke seluruh kecamatan di Surabaya memakan waktu satu hari. Pada hari berikutnya baru bisa disalurkan kepada warga penerima bantuan,” paparnya.

Di samping memberikan bantuan melalui acuan data di aplikasi Usul Bansos, sejak Juli 2021 Pemkot Surabaya sudah menyalurkan hampir 60 ribu bantuan sembako. 

Kanti menyebut, hingga September 2021, pemkot sudah enam kali melakukan pendistribusian bantuan.

“Sasarannya macam-macam, mulai dari tukang becak, tukang tambal ban, tukang sampah, pedagang kaki lima, pekerja seni, UKM, dan pedangan pasar yang berada di bawah Dinas Koperasi (Dinkop). Bantuan juga diberikan kepada siswa sekolah yang orang tuanya meninggal karena Covid-19,” pungkasnya. 

Read More

Peduli Pendidikan Siswa MBR, Stakeholder di Surabaya Gotong-royong Beri Donasi Melalui CSR

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berbagai elemen maupun stakeholder di Kota Surabaya terus bergotong-royong dalam upaya memenuhi akses pendidikan anak. 

Terutama, akses pendidikan gratis bagi siswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Wujud gotong-royong itupun diimplementasikan dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) CSR beasiswa pendidikan bagi siswa MBR antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan 27 lembaga/stakeholder.

Pemkot Surabaya sendiri tidak ingin ada warganya yang putus sekolah, khususnya anak dari keluarga MBR. 

Karena itu, pemkot kemudian menganggarkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk memenuhi biaya pendidikan anak Surabaya.

"Jadi, Pemkot Surabaya tidak ingin ada warganya yang tidak sekolah. Maka kemudian pemkot menyiapkan dana APBD untuk mereka (anak MBR) melalui BOPDA dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, Jum'at (17/9/2021).

Namun demikian, kata dia, meski sudah ada BOPDA dan BOS, rupanya masih ada biaya di sekolah swasta yang memang itu dimungkinkan oleh Undang-undang (UU). 

Atas dasar itulah pemkot kemudian menggandeng perusahaan/lembaga untuk bergotong-royong mengcover kebutuhan anak MBR.

"Karena itu kita cari CSR ke mana saja. Tentu terhadap lembaga/perusahaan yang mempunyai pemahaman dan kepedulian yang sama untuk pendidikan anak-anak Surabaya," terangnya.

Data Dispendik Kota Surabaya mencatat, di tahun 2021 ini, beasiswa untuk anak MBR mencapai total Rp12,513 miliar. 

Beasiswa tersebut, berasal dari bantuan CSR perusahan/lembaga serta zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot melalui program orang tua asuh. 

Dengan rincian, Rp5,022 miliar CSR dari 27 lembaga/perusahaan dan Rp7,491 miliar dari zakat ASN.

Salah satu perusahaan yang turut serta berkontribusi untuk pendidikan anak Surabaya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim). 

Perusahaan plat merah ini telah mendonasikan Rp315 juta untuk beasiswa pendidikan siswa MBR melalui CSRnya.

"Bank Jatim memberikan CSR beasiswa bagi siswa MBR untuk 70 orang senilai total Rp315 juta. Kami dropping semua untuk tiga tahun ke depan," kata Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama, Glemboh Priambodo.

Glemboh mengungkapkan, sejak tahun lalu, pihaknya sudah berencana ikut serta berkontribusi menyediakan beasiswa bagi pendidikan anak Surabaya. Namun, karena sebelumnya telah melewati tahun ajaran baru, sehingga donasi itu baru terealisasi sekarang.

"Sebenarnya tahun lalu kita mau support. Tapi karena sudah terlewat jauh dari awal tahun ajaran baru, maka kemudian baru bisa terealisasi di tahun ini," jelasnya.

Selain itu, Glemboh juga menjelaskan latar belakang keikutsertaan Bank Jatim dalam menyediakan beasiswa bagi anak-anak Surabaya. Menurutnya, di masa pandemi ini, tak hanya sektor kesehatan yang terdampak, tapi juga pendidikan.

"Kami berusaha merata, dari di sisi kesehatan dan pendidikan juga. Yang notabene juga di masa pandemi dua sektor ini harus berjalan. Itu bagian dari pada kepedulian kami," pungkasnya.

Read More

Bupati Gresik Semprot Dirut PDAM, Ini Masalahnya

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengaku kecewa dengan kinerja Perumda Giri Tirta. Sebab, perusahaan air minum itu dinilai gagal penuhi layanan distribusi air bersih.

Masih banyak warga yang mengeluhkan aliran air PDAM mampet.

Kekecewaan bupati semakin mengerucut, ketika melihat penyertaan modal APBD tahun 2019 sebesar Rp 25 miliar, tak sesuai perencanaan. Bupati yang didampingi, Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektorat, Kabag Hukum, meminta secara tegas agar kinerja PDAM dievaluasi dan diaudit.

"Hasil keputusan kita lakukan dua hal. Yaitu audit, baik audit teknik, audit keuangan," kata Bupati Gresik Gus Yani saat sidak di kantor PDAM, Jum'at (17/9/2021).

Lebih lanjut, Gus Yani menuturkan, kondisi Perumda Giri Tirta dinilai tidak bisa melaksanakan target pendistribusian air bersih. 

Faktanya hampir setiap hari ada saja pengaduan dari warga. Bahkan keluan itu tersengar langsung olehnya.

"Perumda Giri Tirta gagal dalam melaksanakan tugas sebagai BUMD. Kita lakukan audit dalam rangka untuk mitigasi kerugian selanjutnya agar tidak terjadi," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Giri Tirta, Siti Aminatus Zariyah, mengaku tidak menampik jika banyak keluhan warga tentang air yang tak keluar. 

Hal ini dikarenakan adanya kebocoran pipa dalam sepekan ini. Akibatnya air yang mestinya mengalir ke rumah warga tidak sampai.

Meski demikian, pihaknya menolak jika anggaran yang diberikan dari pemerintah dianggap tak sesuai perencenaan. 

Menurutnya, selama ini perusahaanya sudah mengatur sedemikian rupa. Termasuk pengunaan anggaran Rp 25 miliar masih digunakan dari Balongpanggang ke Kedungrukem.

"Sebenarnya kita sesuai perencanaan tapi belum kita laksanakan. Sehingga yang bisa tercorver di tahun 2020 yang sudah kita operasionalkan cuman ada di Balongpanggang sampai ke Kedungrukem yang lain masih proses akad lelang," bebernya.

"Insyaallah di tahun 2021 anggaran kita habiskan sesuai dengan LO atau rekomendasi dari BPKP," tambahnya.

Read More

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Keruk Saluran hingga Selesaikan Bozem

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi datangnya musim hujan. 

Berbagai upaya itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, mulai dari mengeruk endapan di saluran hingga menyelesaikan pembangunan bozem di Kecamatan Tandes.

“Kemudian DKRTH juga sudah membersihkan gorong-gorong yang ada di pinggir jalan, sehingga daun-daun yang masuk sudah dibersihkan semuanya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jum'at (17/9).

Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa pihaknya juga terus membangun saluran crossing di beberapa tempat. 

Ini penting untuk menyambung saluran yang satu dengan yang lainnya, sehingga saluran itu bisa terkoneksi dan aliran air bisa lancar. 

“Itulah beberapa hal yang kita lakukan,” ujarnya. 

Di samping itu, ia juga memastikan bahwa ada aset Pemkot Surabaya di daerah Tandes yang digunakan untuk bozem. 

Di awal menjabat Wali Kota Surabaya, ia sudah meninjau daerah ini dan langsung meminta membuat bozem.

“Nah, bozem itu sekarang sudah jadi. Bozem ini penting untuk menampung air di daerah tersebut, sehingga harapan kita tidak ada lagi genangan di daerah tersebut,” imbuhnya. 

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa sampai saat ini dia bersama jajaran Dinas PU Bina Marga dan Pematusan terus menghitung dimana saja yang masih ada genangan air kalau ada hujan, dimana saja saluran air yang belum terkoneksi dan sebagainya. 

Bagi dia, penghitungan semacam ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai genangan yang ada di Kota Surabaya. 

“Jadi, penyelesaikan genangan itu tidak bisa hanya dilakukan di satu titik tertentu, karena pasti berhubungan dengan daerah lainnya, sehingga daerah lain itu juga kita perbaiki. Makanya, perbaikan itu tidak bisa dilakukan hanya pada satu daerah genangan air saja,” kata dia. 

Ia juga mengakui bahwa yang menjadi fokus dan perhatian untuk saat ini ada di wilayah Surabaya Barat dan juga di Surabaya Selatan. 

Di tempat tersebut, ada yang dilakukan pengerukan, pelebaran saluran dan juga membuat saluran crossing. 

“Mudah-mudahan nanti pada saat musim hujan bisa selesai semuanya. Kami juga terus memanfaatkan rumah pompa untuk mencegah genangan di Surabaya, beberapa perbaikan juga terus dilakukan supaya nanti bisa maksimal,” tegasnya. 

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa perbaikan-perbaikan untuk mengurangi genangan air di Surabaya tidak masuk ke dalam refocusing anggaran. 

Sebab, yang direfocusing itu hanya pada kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga perbaikan-perbaikan itu tidak dikurangkan. 

“Kita bangun-bangun baru itu tahun 2022, karena kita tidak ingin kalau kita refocusing akhirnya berdampak pada masyarakat, seperti banjir ini. Jadi, itu tidak dikurangi,” pungkasnya.

Read More

Ini Nama 12 Jaksa Kejari Surabaya yang Berhasil Bantu Selamatkan Aset Pemkot Rp 3 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 12 orang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima penghargaan dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Penghargaan dalam bentuk piagam tersebut diberikan sebagai apresiasi dalam penyelamatan aset Pemkot Surabaya berupa tanah dan bangunan di Jalan Kenjeran 254 Surabaya.

Adapun 12 Jaksa dari Kejari Surabaya yang menerima piagam penghargaan itu diantaranya Kepala Kejari (Kajari) Surabaya, Anton Delianto lalu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Surabaya (Datun), Arie Chandra Dinata Noor.

Kemudian, Kepala Subseksi (Kasubsi) Pertimbangan Hukum Kejari Surabaya, Bayu Akbar Sulaiman dan Kepala Subseksi Datun Kejari Surabaya, Jemmy Rudolf Manurung.

Di samping itu, penghargaan ini juga diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejari Surabaya. 

Penerima penghargaan itu yakni, Sidharta Praditya Revienda Putra, Hanafi Rachman, Palupi Sulistyaningrum, Teddy Isadiansyah dan Galih Dewanty.

Selain Jaksa dari Seksi Datun, penghargaan juga diberikan kepada Jaksa Fungsional dari Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidaus) pada Kejari Surabaya. Yakni, Demy Febriana, Jolfis Sambow serta Wira Buana Putra. 

"Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Kajari dan jajarannya, karena ini bukan yang pertama, tapi beberapa kalinya. Sehingga aset-aset pemkot bisa dinikmati kembali oleh masyarakat Surabaya," kata Wali Kota Eri, Jum'at (17/9).

Tak hanya mewakili Pemkot Surabaya, namun Wali Kota Eri juga mewakili warga kota Pahlawan ini mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran Kejari Surabaya yang berhasil merebut kembali aset pemerintah kota yang selama ini dikuasai pihak ketiga.

"Saya mewakili warga Kota Surabaya menyampaikan terimakasih banyak kepada Kajari Surabaya dan jajarannya atas kembalinya aset negara ini. Semoga kebaikan Bapak-Ibu sekalian dicatat sebagai amal jariyah,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari), Anton Delianto beserta jajarannya. 

Acara pemberian penghargaan ini berlangsung di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Jum'at (17/9).

Penghargaan ini diberikan karena jajaran Kejari Surabaya telah membantu pemkot dalam menyelamatkan aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya.

Aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya itu apabila dinominalkan, aset berupa tanah dan bangunan seluas 194 meter persegi itu nilainya sekitar Rp 3 miliar.

Karena lokasinya berada di dekat Jalan Raya, Wali Kota Eri pun berencana memanfaatkan aset tersebut sebagai kantor kelurahan atau tempat pelayanan masyarakat. 

Sehingga, lokasinya lebih strategis karena berada di dekat Jalan Raya.

Nah untuk itu Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada Kajari Surabaya bersama jajarannya. 

Sebab, berkat bantuan maupun pendampingan hukum yang diberikan, aset yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga itu akhirnya kembali ke negara.

Wali Kota Eri memastikan bakal terus berupaya untuk menyelamatkan aset-aset lain yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga. 

Tentunya dalam upaya penyelamatan aset itu pihaknya bakal kembali meminta arahan dan pendampingan hukum Kejari Surabaya.

"Kami juga mohon izin ke Pak Kajari karena masih banyak aset yang akan kami sampaikan ke beliaunya, mohon arahan dan pendampingan. Sehingga aset negara itu kami harapkan bisa kembali untuk digunakan semaksimal mungkin bagi warga Kota Surabaya," harapnya.

Sementara Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto menjelaskan tahapan penyelamatan aset di Jalan Raya Kenjeran No 254 Surabaya tersebut. 

Awal mulanya pihaknya melakukan pendampingan non-litigasi terhadap sengketa aset di Kenjeran tersebut. 

Namun, penyelesaian sengketa menggunakan cara di luar pengadilan ini rupanya tidak menyelesaikan masalah.

"Kita undang semua untuk menyelesaikan bersama. Tapi ternyata tidak terjadi penyelesaian di sana, sehingga terus kita tingkatkan," kata Anton, Jum'at (17/9).

Selanjutnya, kata Anton, pihak yang mengaku sebagai ahli waris kemudian melakukan gugatan perdata terhadap tanah dan bangunan di Jalan Raya Kenjeran No 254 tersebut. 

Mendapat gugatan perdata itu, pemkot kemudian meminta bantuan Kejari Surabaya untuk pendampingan hukum.

"Kita ada surat kuasa dari wali kota. Kemudian kita dampingi mulai dari tahap Pengadilan Negeri (PN) sampai Kasasi. Dan itu terbukti bahwa itu merupakan tanah milik Pemkot Surabaya," katanya.

Dalam tahapan hukum itu, Kajari menyebut, rupanya juga ditemukan ada tindak pidana korupsi. 

Pasalnya, orang yang mengaku sebagai ahli waris telah menjual tanah dan bangunan itu kepada pihak lain dengan harga sekitar Rp 2 miliar. 

"Di Pengadilan Negeri sempat dibebaskan. Kita ajukan Kasasi, syukur Alhamdulillah telah terbukti," ujarnya.

Lebih rinci, Anto juga menjabarkan, apabila dilihat dari riwayatnya, tanah tersebut secara sah memang milik Pemkot Surabaya. 

Tepatnya, sejak zaman Belanda atau pada tanggal 29 Juni 1926. Waktu itu, tanah tersebut sudah dilakukan pelepasan hak dari ahli waris kepada Pemkot Surabaya.

"Waktu itu pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi uang sebesar 2.500 gulden dan tercatat di depan notaris. Jadi secara nyata, sebetulnya tanah itu milik pemkot. Cuma ada orang yang kurang beritikad baik menguasai tanah tersebut," ungkap dia.

Oleh karena itu, pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat yang masih menguasai tanah milik pemkot agar segera mengembalikannya. 

Anton menegaskan, bakal terus mendukung Pemkot Surabaya dalam upaya penyelamatan aset-aset milik negara. Hal ini sebagaimana instruksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

"Kami selalu sinergi dan mendukung pemkot dalam penyelamatan aset-aset Surabaya. Tujuannya agar aset itu dapat dimanfaatkan pemkot untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Read More

Begini Cara Kejari Surabaya Berhasil Bantu Selamatkan Aset Pemkot Senilai Rp 3 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto menjelaskan tahapan penyelamatan aset di Jalan Raya Kenjeran No 254 Surabaya tersebut. 

Awal mulanya pihaknya melakukan pendampingan non-litigasi terhadap sengketa aset di Kenjeran tersebut. 

Namun, penyelesaian sengketa menggunakan cara di luar pengadilan ini rupanya tidak menyelesaikan masalah.

"Kita undang semua untuk menyelesaikan bersama. Tapi ternyata tidak terjadi penyelesaian di sana, sehingga terus kita tingkatkan," kata Anton, Jum'at (17/9).

Selanjutnya, kata Anton, pihak yang mengaku sebagai ahli waris kemudian melakukan gugatan perdata terhadap tanah dan bangunan di Jalan Raya Kenjeran No 254 tersebut. 

Mendapat gugatan perdata itu, pemkot kemudian meminta bantuan Kejari Surabaya untuk pendampingan hukum.

"Kita ada surat kuasa dari wali kota. Kemudian kita dampingi mulai dari tahap Pengadilan Negeri (PN) sampai Kasasi. Dan itu terbukti bahwa itu merupakan tanah milik Pemkot Surabaya," katanya.

Dalam tahapan hukum itu, Kajari menyebut, rupanya juga ditemukan ada tindak pidana korupsi. 

Pasalnya, orang yang mengaku sebagai ahli waris telah menjual tanah dan bangunan itu kepada pihak lain dengan harga sekitar Rp 2 miliar. 

"Di Pengadilan Negeri sempat dibebaskan. Kita ajukan Kasasi, syukur Alhamdulillah telah terbukti," ujarnya.

Lebih rinci, Anto juga menjabarkan, apabila dilihat dari riwayatnya, tanah tersebut secara sah memang milik Pemkot Surabaya. 

Tepatnya, sejak zaman Belanda atau pada tanggal 29 Juni 1926. Waktu itu, tanah tersebut sudah dilakukan pelepasan hak dari ahli waris kepada Pemkot Surabaya.

"Waktu itu pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi uang sebesar 2.500 gulden dan tercatat di depan notaris. Jadi secara nyata, sebetulnya tanah itu milik pemkot. Cuma ada orang yang kurang beritikad baik menguasai tanah tersebut," ungkap dia.

Oleh karena itu, pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat yang masih menguasai tanah milik pemkot agar segera mengembalikannya. 

Anton menegaskan, bakal terus mendukung Pemkot Surabaya dalam upaya penyelamatan aset-aset milik negara. Hal ini sebagaimana instruksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

"Kami selalu sinergi dan mendukung pemkot dalam penyelamatan aset-aset Surabaya. Tujuannya agar aset itu dapat dimanfaatkan pemkot untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari), Anton Delianto beserta jajarannya. 

Acara pemberian penghargaan ini berlangsung di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Jum'at (17/9).

Penghargaan ini diberikan karena jajaran Kejari Surabaya telah membantu pemkot dalam menyelamatkan aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya.

Aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya itu apabila dinominalkan, aset berupa tanah dan bangunan seluas 194 meter persegi itu nilainya sekitar Rp 3 miliar.

Karena lokasinya berada di dekat Jalan Raya, Wali Kota Eri pun berencana memanfaatkan aset tersebut sebagai kantor kelurahan atau tempat pelayanan masyarakat. 

Sehingga, lokasinya lebih strategis karena berada di dekat Jalan Raya.

Nah untuk itu Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada Kajari Surabaya bersama jajarannya. 

Sebab, berkat bantuan maupun pendampingan hukum yang diberikan, aset yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga itu akhirnya kembali ke negara.

"Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Kajari dan jajarannya, karena ini bukan yang pertama, tapi beberapa kalinya. Sehingga aset-aset pemkot bisa dinikmati kembali oleh masyarakat Surabaya," kata Wali Kota Eri, Jum'at (17/9).

Meski demikian, Wali Kota Eri memastikan bakal terus berupaya untuk menyelamatkan aset-aset lain yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga. 

Tentunya dalam upaya penyelamatan aset itu pihaknya bakal kembali meminta arahan dan pendampingan hukum Kejari Surabaya.

"Kami juga mohon izin ke Pak Kajari karena masih banyak aset yang akan kami sampaikan ke beliaunya, mohon arahan dan pendampingan. Sehingga aset negara itu kami harapkan bisa kembali untuk digunakan semaksimal mungkin bagi warga Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Begini Alasan Asesmen Kemenkes Bila Surabaya Masuk Level 1

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita memberikan data terbaru mengenai keterisian rumah sakit di Kota Surabaya. 

Setelah pihak Dinkes Surabaya menyurvei langsung ke tiap rumah sakit, ternyata mayoritas pasien di RS Surabaya adalah non-KTP Surabaya dengan perbandingan 63,82 persen warga luar Surabaya dan 36,18 persen warga KTP Surabaya.

"Selisihnya itu sekitar 300-an. Pada saat kami buat hasil hitungan kami, kalau hanya KTP Surabaya ada 124. Kalau kita hitung per 100.000 per minggu ada 4,25. Jadi yang disampaikan Dr Windhu benar sekali," kata Feny sapaan Kadinkes Kota Surabaya, Jum'at (17/9).

Karena Surabaya sudah masuk ke level 1, maka Pembina Persakmi Estiningtyas Nugraheni meminta masyarakat tidak euforia dengan kondisi seperti ini. 

Sebab, banyak warga yang tidak tinggal di Kota Surabaya tapi bekerja dan beraktivitas di Kota Pahlawan. 

“Kita harus konsisten dan komitmen. Jangan sampai kita abai dan lengah mengingat penyakit ini menular dari orang ke orang, seiring dengan banyaknya kegiatan dan pertemuan masyarakat,” kata Esti dalam forum virtual bersama Satgas Covid-19 Surabaya.

Ia juga mengapreasi Pemkot Surabaya dalam menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, kerjasama semua elemen masyarakat membuat pengendalian Covid-19 dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik. 

“Kita harus terus berkomitmen terhadap pengendalian Covid-19 dari sektor hulu hingga ke hilirnya. Semoga apa yang menjadi keberhasilan ini dapat terus dipertahankan,” pungkasnya.

Seperti diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama semua elemen masyarakat terus bahu membahu menangani pandemi Covid-19 di Kota Surabaya. 

Berbagai upaya itu akhirnya menuai hasil. Kini, kondisi Covid-19 di Surabaya semakin membaik dan berdasarkan asesmen situasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Kota Surabaya dinyatakan masuk level 1.

Namun, dalam Inmendagri Nomor 42 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Kota Surabaya masih harus menerapkan PPKM Level 3.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo mengatakan berdasarkan hasil asesmen Kemenkes, Surabaya memang pantas masuk ke level 1, karena kalau dilihat dari kapasitas responnya dan transmisi komunitasnya sudah memenuhi semuanya dan di bawah standart atau level 1 semuanya.

“Kalau dari hasil asesmen Kemenkes, memang pantas Surabaya level 1. Asesmen ini yang terbaik yang kita punya sekarang, karena sesuai dengan acuan WHO. Berbeda dengan dulu ketika masih pakai warna-warni, itu lebih tidak fair. Kalau yang sekarang ini sudah bagus,” kata Dr. Windhu.

Ia juga merinci capaian Surabaya dilihat dari transmisi komunitas dan kapasitas respon. Khusus untuk transmisi komunitas ada tiga indikator, yaitu kasus konfirmasi sudah bagus dengan nilai 8,81 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 20 per 100 ribu penduduk. 

Kemudian untuk rawat inapnya 3,43 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 5 per 100 ribu penduduk. 

Lalu untuk angka kematiannya, Surabaya sudah 0,65 dan standartnya Kemenkes tidak boleh lebih dari 1. 

“Berarti oke semua kalau dilihat dari sini,” kata dia.

Selanjutnya, khusus untuk kapasitas responnya juga ada tiga indikator, yaitu untuk positivity ratenya sudah 0,41 persen dan jauh di bawah 5 persen sesuai standart Kemenkes. 

Lalu untuk tracingnya sekarang di Surabaya sudah 1:20,71 dan standartnya Kemenkes 1:14. 

Kemudian untuk BOR-nya sekarang 14,45 persen dan sudah jauh dari standart Kemenkes 40 persen. 

“Jadi, sudah bagus semuanya dan sudah cocok,” tegasnya.

Di samping itu, dalam rapat virtual bersama Satgas Covid-19 Surabaya, ia juga memastikan bahwa Surabaya pantas level 1 karena capaian vaksinasinya. 

Berdasarkan data terbaru dari Dinkes Surabaya, vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya sudah mencapai 101,32 persen dan khusus lansianya sudah mencapai 90,10 persen. 

Padahal, dari level 2 ke level 1 itu standart vaksinasi dosis pertamanya 70 persen dan untuk lansianya 60 persen. 

“Ini sudah luar biasa, sehingga kita pantas di level 1,” tegasnya.

Dalam rapat virtual itu, ia juga menegaskan bahwa jumlah pasien Covid-19 yang masih rawat inap di rumah sakit seharusnya tidak menjadi penghambat dan penghalang Surabaya masuk level 1. 

Sebab, pasien-pasien ini merupakan kiriman dari daerah-daerah lain.

Bahkan, ia juga memastikan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di RS di Kota Surabaya jumlahnya melebihi jumlah pasien terkonfirmasi positif. 

Dalam sepekan, selisih yang terjadi mencapai 462 kasus. Selisih jumlah pasien di RS dan jumlah kasus aktif ini cukup aneh dan menjadi anomali data untuk Kota Surabaya. 

Anomali ini kemudian membuat level asesmen Surabaya tak kunjung turun. 

"Pelaporan di Kemkes ini masih pakai dasar di RS. Tapi gak dipilah. Pokoknya yang dilaporkan sekian di Kota Surabaya, padahal gak dipilah," katanya.

Selama ini, lebih lanjut, jumlah pasien di RS ini menjadi salah satu indikator penentuan asesmen level oleh Kemenkes. 

Namun, pasien yang dimaksud di RS tidak memandang daerah asal pasien. Padahal, pasien yang dirawat di Kota Surabaya kebanyakan merupakan kiriman dari luar daerah. 

Apalagi, beberapa RS di Surabaya menjadi rujukan utama di wilayah Indonesia Timur. 

"Di kota-kota besar lain juga kasus rawat inapnya lebih besar dari kasus konfirmasinya karena jadi rujukan daerah-daerah lain,” ujarnya.

Oleh karena itu, Windhu berpesan kepada Kemenkes RI agar memperbaharui peraturan mengenai batas pasien RS tersebut. 

Seharusnya, asesmen dilakukan berdasarkan jumlah pasien yang berasal dari daerah yang bersangkutan. 

"Kalau seperti ini terus banyak daerah itu tidak bisa mencapai level yang lebih rendah karena ada ketidaktepatan," tegasnya.

Read More

Aset Pemkot yang Diselamatkan Kejari Surabaya Bakal Digunakan Kepentingan Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kembali menyelamatkan aset Pemerintah Kota (Pemkot) di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya.

Aset itu adalah tanah dan bangunan milik pemkot seluas 194,82 meter persegi yang nilainya sekitar Rp 3 miliar.

Aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya itu apabila dinominalkan, aset berupa tanah dan bangunan seluas 194 meter persegi itu nilainya sekitar Rp 3 miliar.

"Tapi saya yakin (nilainya) lebih, karena harga pasar di Surabaya jauh lebih tinggi daripada harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)," kata Wali Kota Eri, Jum'at (17/9).

Karena lokasinya berada di dekat Jalan Raya, Wali Kota Eri pun berencana memanfaatkan aset tersebut sebagai kantor kelurahan atau tempat pelayanan masyarakat. 

Sehingga, lokasinya lebih strategis karena berada di dekat Jalan Raya.

"Dengan kembalinya aset itu ke pemerintah kota, maka akan kita manfaatkan untuk kantor, kelurahan, atau pelayanan ke masyarakat. Sehingga pelayanan masyarakat kita ada di tepi jalan, bukan di dalam kampung lagi," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari), Anton Delianto beserta jajarannya. 

Acara pemberian penghargaan ini berlangsung di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Jum'at (17/9).

Penghargaan ini diberikan karena jajaran Kejari Surabaya telah membantu pemkot dalam menyelamatkan aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya.

Nah untuk itu Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada Kajari Surabaya bersama jajarannya. 

Sebab, berkat bantuan maupun pendampingan hukum yang diberikan, aset yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga itu akhirnya kembali ke negara.

"Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Kajari dan jajarannya, karena ini bukan yang pertama, tapi beberapa kalinya. Sehingga aset-aset pemkot bisa dinikmati kembali oleh masyarakat Surabaya," kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (17/9).

Meski demikian, Wali Kota Eri memastikan bakal terus berupaya untuk menyelamatkan aset-aset lain yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga. 

Tentunya dalam upaya penyelamatan aset itu pihaknya bakal kembali meminta arahan dan pendampingan hukum Kejari Surabaya.

"Kami juga mohon izin ke Pak Kajari karena masih banyak aset yang akan kami sampaikan ke beliaunya, mohon arahan dan pendampingan. Sehingga aset negara itu kami harapkan bisa kembali untuk digunakan semaksimal mungkin bagi warga Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Berikan Penghargaan Pendonor Darah Sukarela, Wali Kota Eri: Jadi Contoh Bagi Penerus Bangsa!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan kepada pendonor darah sukarela, pendonor plasma konvalesen, penggerak donor darah, penggerak donor plasma konvalesen, penggerak donatur dan para donatur yang telah membantu PMI Surabaya. 

Penghargaan itu diberikan dalam acara Peringatan Hari PMI ke-76 Tahun 2021 dan Pemberian Penghargaan kepada Donor Darah Sukarela oleh Wali Kota Surabaya, di Graha Sawunggaling Lantai 6 komplek gedung Pemkot Surabaya, Jumat (17/9).

Saat itu, ada beberapa kategori penghargaan yang diberikan. Pertama, penghargaan pendonor darah sukarela 50 kali tahun 2021 yang diberikan kepada 425 orang dan secara simbolis diberikan kepada Teguh Santoso. 

Kedua, pendonor darah sukarela 100 kali tahun 2019 yang diberikan kepada 160 orang dan secara simbolis diberikan kepada Irwan Basri. 

Ketiga, pendonor darah sukarela 100 kali tahun 2020 yang diberikan kepada 164 orang dan secara simbolis diberikan kepada Kadar Lakirto. 

Keempat, penghargaan juga diberikan kepada pendonor plasma konvalesen yang sudah lebih 10 kali mendonorkan plasma konvalesennya, yaitu Basuki Sutikno.

Kelima, penghargaan juga diberikan kepada penggerak donor darah dua orang. Keenam, penghargaan diberikan kepada penggerak donor plasma konvalesen sebanyak lima orang. 

Ketujuh, penghargaan diberikan kepada penggerak donatur sebanyak empat orang. Dan Kedelapan, penghargaan itu diberikan kepada para donatur yang jumlahnya 14 orang, baik individu maupun instansi atau perusahaan, mulai dari PT Sier, Pelindo III, OJK, Bursa Efek Indonesia, hingga Konsulat Jendral Jepang di Surabaya Mr. Takeyama Kenichi. 

Bahkan, saat itu Wali Kota Eri juga menerima sejumlah bantuan yang selanjutnya bantuan tersebut diberikan kepada PMI Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan demi kemanusiaan ini. 

Apalagi, saat ini masih di tengah pandemi Covid-19, sehingga harus selalu bergerak untuk kemanusiaan dan kepekaan sosial harus terus dilakukan.

“Dengan jiwa-jiwa sosial yang tinggi seperti jenengan ini, tentu bisa dijadikan contoh bagi penerus bangsa, karena kalau generasi ini tidak ada contohnya, maka semakin lama penerus bangsa ini akan menjadi orang yang kapitalis, semakin lama menjadi orang yang merasa paling hebat, kita tidak pernah melihat betapa susahnya saudara-saudara kita di luar sana,” kata Wali Kota Eri.

Ia juga menegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen itu dapat menjadi contoh yang luar biasa bagi warga Kota Surabaya. 

Bahkan, dapat dijadikan contoh bagi Wali Kota Eri untuk terus beramal dan bergotong royong, sehingga kebersamaan ini lebih baik dan lebih sempurna sebagai keluarga besar. 

“Sekali lagi atas nama warga Kota Surabaya saya ucapkan terimakasih, karena insyallah kegiatan PMI ini bisa disupport penuh,” tegasnya.

Menurut Wali Kota Eri, berbagai bantuan itu menunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang gotong royong, kota yang penuh empati dan bahu-membahu dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kota Surabaya, sehingga bantuan itu bisa bermanfaat untuk warga Surabaya, khususnya yang digerakkan oleh PMI.

“Dengan gotong royong ini, kami juga semakin yakin bahwa Surabaya bisa melewati pandemi Covid-19 ini secara bersama-sama. Dan itu sudah terbukti dengan Surabaya masuk ke level 1. 

“Dulu ada yang tidak percaya Surabaya bisa Level 1. Masuk Level 3 saja sudah untung-untungan. Tapi sekarang bisa turun di level paling rendah. Itu bisa terjadi karena kebersamaan dan gotong royong. Sekali lagi terima kasih,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I PMI Surabaya Tri Siswanto mengatakan PMI Surabaya bisa terus bergerak berkat partisipasi warga Kota Pahlawan, mulai dari pendonor darah, penggalangan donor darah, donatur hingga penggerak donatur.

“PMI Surabaya bisa jalan karena ada semua komponen ini. Makanya, di HUT PMI ke-76 ini, Wali Kota Surabaya memberikan penghargaan kepada mereka. Jadi yang memberikan penghargaan bukan PMI, tapi wali kota karena semua bantuan itu akan kembali ke warga Surabaya,” terangnya.

Tri Siswanto berharap, bantuan dari sukarelawan ini bisa menjadi bola salju, dimana semakin lama semakin baik dan semakin besar. Sehingga PMI bisa terus membantu warga Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia ke depannya. “Partisipasi warga Surabaya untuk donor sangat tinggi. Setahun rata-rata jumlah pendonor darah bisa mencapai 200 ribu lebih. 

Sedangkan untuk donor konvalesen yang telah didistribusikan mencapai 16.750. Jumlah ini terbesar di Indonesia karena kita bergerak besama-sama,” kata dia.

Seusai acara ini, Wali Kota Eri memberikan penghargaan kepada pihak kejaksaan lalu berangkat lagi meninjau proses donor darah di PMI Surabaya. 

Saat itu, ia juga sempat menyapa para pendonor dan suasana akrab terasa kala itu.

Read More

Bantu Selamatkan Aset, Wali Kota Eri Beri Penghargaan Kejari Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari), Anton Delianto beserta jajarannya. 

Acara pemberian penghargaan ini berlangsung di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Jum'at (17/9).

Penghargaan ini diberikan karena jajaran Kejari Surabaya telah membantu pemkot dalam menyelamatkan aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya.

Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada Kajari Surabaya bersama jajarannya. 

Sebab, berkat bantuan maupun pendampingan hukum yang diberikan, aset yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga itu akhirnya kembali ke negara.

"Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Kajari dan jajarannya, karena ini bukan yang pertama, tapi beberapa kalinya. Sehingga aset-aset pemkot bisa dinikmati kembali oleh masyarakat Surabaya," kata Wali Kota Eri, Jum'at (17/9).

Meski demikian, Wali Kota Eri memastikan bakal terus berupaya untuk menyelamatkan aset-aset lain yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga. 

Tentunya dalam upaya penyelamatan aset itu pihaknya bakal kembali meminta arahan dan pendampingan hukum Kejari Surabaya.

"Kami juga mohon izin ke Pak Kajari karena masih banyak aset yang akan kami sampaikan ke beliaunya, mohon arahan dan pendampingan. Sehingga aset negara itu kami harapkan bisa kembali untuk digunakan semaksimal mungkin bagi warga Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

PPDB Online di Surabaya Tutup Celah Oknum Jual Beli Bangku Sekolah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP berbasis online. 

Sistem digitalisasi yang diterapkan itu salah satunya bertujuan untuk mencegah adanya oknum yang melakukan jual beli bangku sekolah.

Nah, apabila ada oknum yang menjanjikan dapat memasukkan anak ke sekolah negeri, maka itu dipastikan tidak benar.

"Karena prinsip dengan menggunakan PPDB online ini sudah tidak memungkinkan adanya oknum yang jual beli bangku sekolah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho, Jum’at (17/9).

Karena itu, Aji menyatakan, ketika ada informasi di media yang menyebut adanya oknum yang melakukan jual beli bangku di sekolah, maka itu dipastikan tidak benar. 

Bahkan, untuk memastikan informasi itu, pihaknya mengaku telah melakukan kroscek ke sekolah tersebut.

"Kita sudah kroscek ke sekolah tersebut dan tidak menemukan inisial orang yang dimaksud dalam berita itu. Sehingga adanya jual beli bangku sekolah itu tidak terbukti," ungkapnya.

Terlebih pula, kata Aji, ketika ditelusuri ke sekolah, inisial oknum yang dimaksud dalam berita itu juga tidak ada. 

Artinya, inisial itu tidak ada di dalam lingkungan lembaga pendidikan yang dimaksud. Baik itu tenaga pengajar, staf ataupun karyawan di sekolah.

"Karena memang inisial oknum itu tidak ada. Kita tidak tahu oknum yang diberitakan media itu siapa. Yang pasti bukan orang sekolah inisial itu," katanya.

Meski belum ada laporan yang diterima Dispendik, namun Aji memastikan telah melakukan pengecekan langsung ke lembaga pendidikan yang dimaksud. 

"Tidak ada laporan juga. Tapi, karena ada informasi di media, maka kemudian kita telusuri dan ternyata setelah ditelusuri tidak ada inisial itu," ungkap dia.

Di samping itu, Aji juga menjelaskan, bahwa ketika jadwal PPDB telah ditutup, otomatis sistem juga menutup pendaftaran. 

Selanjutnya, pihaknya akan mencocokkan daftar calon peserta didik yang telah masuk ke dalam sistem dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

"Jadi setelah pendaftaran itu ditutup, lalu kita bandingkan dengan pendataan yang dilakukan oleh mereka (pihak sekolah) dengan PPDBnya. Apakah ada orang (calon siswa) baru di situ," pungkasnya. 

Read More

Kota Surabaya Terpilih Jadi Pilot Project Wisata Medis

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya terpilih menjadi pilot project wisata medis bersama DKI Jakarta dan Kota Medan. 

Hal itu diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menghadiri acara KaTa Kreatif di Hotel Bumi Surabaya City Resort, Kamis (16/9).

Wali Kota Eri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berkomunikasi dan berdiskusi dengan para rektor dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) terkait terpilihnya Kota Pahlawan sebagai pilot project wisata medis.

“Jadi, Insya Allah terkait dengan industri kesehatan di Kota Surabaya, kita akan melaunching pada 27 September 2021,” kata Wali Kota Eri.

Ia yakin, terpilihnya Kota Surabaya menjadi pilot project wisata medis, akan membuat masyarakat yang sebelumnya berwisata ke luar negeri, memilih layanan kesehatan di dalam negeri. Terutama layanan kesehatan di Kota Surabaya.

“Semua tahapan-tahapannya sudah kita lakukan, tinggal kita menerapkan 3G yang disebut Pak Menparekraf Sandiaga tadi, yaitu gercep, geber, gas pol,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki, banyak warga Surabaya yang mendapatkan pelayanan medis di luar negeri. 

Oleh sebab itu, Kota Surabaya bersama dua kota lainnya, yakni DKI Jakarta dan Kota Medan terpilih menjadi pilot project wisata medis di Indonesia.

“Kita baru menetapkan tiga kota sebagai pilot project untuk wisata medis. Di tengah pandemi ini merupakan waktu yang tepat untuk menata ulang,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Menparekraf menjelaskan, melalui wisata medis, pemerintah ingin mendorong pelayanan industri medis di Indonesia. Terutama di Kota Surabaya agar menjadi lebih baik lagi. 

Sehingga, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik.

“Kita ingin masyarakat bisa menentukan pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatannya justru di Indonesia. Tidak perlu lagi ke luar negeri. Sehingga, sekitar $11 miliar yang dibelanjakan oleh wisatawan Indonesia saat berwisata medis di luar negeri bisa di-capture oleh Surabaya,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Kesehatan (Menkes) berencana untuk membentuk Indonesia Health Tourism Board (IHTB) untuk mengembangkan sektor wisata medis.

“Sehingga kita akan all out, kita akan gencar untuk memastikan bahwa layanan kesehatan terbaik bisa dihadirkan di Surabaya, Jakarta, dan Medan. Harapannya nanti akan diikuti oleh kota kota lain sehingga potensi wisata medis ini bisa kita kembangkan,” pungkasnya. 

Read More

Pakar Epidemiologi Unair: Memang Pantas Surabaya Level 1

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama semua elemen masyarakat terus bahu membahu menangani pandemi Covid-19 di Kota Surabaya. 

Berbagai upaya itu akhirnya menuai hasil. Kini, kondisi Covid-19 di Surabaya semakin membaik dan berdasarkan asesmen situasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Kota Surabaya dinyatakan masuk level 1.

Namun, dalam Inmendagri Nomor 42 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Kota Surabaya masih harus menerapkan PPKM Level 3. 

Berdasarkan hasil asesmen Kemenkes, Surabaya memang pantas masuk ke level 1, karena kalau dilihat dari kapasitas responnya dan transmisi komunitasnya sudah memenuhi semuanya dan di bawah standart atau level 1 semuanya.

“Kalau dari hasil asesmen Kemenkes, memang pantas Surabaya level 1. Asesmen ini yang terbaik yang kita punya sekarang, karena sesuai dengan acuan WHO. Berbeda dengan dulu ketika masih pakai warna-warni, itu lebih tidak fair. Kalau yang sekarang ini sudah bagus,” kata Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo, Kamis (16/9).

 

Ia juga merinci capaian Surabaya dilihat dari transmisi komunitas dan kapasitas respon. 

Khusus untuk transmisi komunitas ada tiga indikator, yaitu kasus konfirmasi sudah bagus dengan nilai 8,81 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 20 per 100 ribu penduduk. 

Kemudian untuk rawat inapnya 3,43 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 5 per 100 ribu penduduk. 

Lalu untuk angka kematiannya, Surabaya sudah 0,65 dan standartnya Kemenkes tidak boleh lebih dari 1. 

“Berarti oke semua kalau dilihat dari sini,” kata dia.

Selanjutnya, khusus untuk kapasitas responnya juga ada tiga indikator, yaitu untuk positivity ratenya sudah 0,41 persen dan jauh di bawah 5 persen sesuai standart Kemenkes. 

Lalu untuk tracingnya sekarang di Surabaya sudah 1:20,71 dan standartnya Kemenkes 1:14. Kemudian untuk BOR-nya sekarang 14,45 persen dan sudah jauh dari standart Kemenkes 40 persen. 

“Jadi, sudah bagus semuanya dan sudah cocok,” tegasnya.

Di samping itu, dalam rapat virtual bersama Satgas Covid-19 Surabaya, ia juga memastikan bahwa Surabaya pantas level 1 karena capaian vaksinasinya. 

Berdasarkan data terbaru dari Dinkes Surabaya, vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya sudah mencapai 101,32 persen dan khusus lansianya sudah mencapai 90,10 persen. 

Padahal, dari level 2 ke level 1 itu standart vaksinasi dosis pertamanya 70 persen dan untuk lansianya 60 persen. 

“Ini sudah luar biasa, sehingga kita pantas di level 1,” tegasnya.

Dalam rapat virtual itu, ia juga menegaskan bahwa jumlah pasien Covid-19 yang masih rawat inap di rumah sakit seharusnya tidak menjadi penghambat dan penghalang Surabaya masuk level 1. 

Sebab, pasien-pasien ini merupakan kiriman dari daerah-daerah lain.

Bahkan, ia juga memastikan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di RS di Kota Surabaya jumlahnya melebihi jumlah pasien terkonfirmasi positif. 

Dalam sepekan, selisih yang terjadi mencapai 462 kasus. Selisih jumlah pasien di RS dan jumlah kasus aktif ini cukup aneh dan menjadi anomali data untuk Kota Surabaya. 

Anomali ini kemudian membuat level asesmen Surabaya tak kunjung turun. 

"Pelaporan di Kemkes ini masih pakai dasar di RS. Tapi gak dipilah. Pokoknya yang dilaporkan sekian di Kota Surabaya, padahal gak dipilah," katanya.

Selama ini, lebih lanjut, jumlah pasien di RS ini menjadi salah satu indikator penentuan asesmen level oleh Kemenkes. 

Namun, pasien yang dimaksud di RS tidak memandang daerah asal pasien. Padahal, pasien yang dirawat di Kota Surabaya kebanyakan merupakan kiriman dari luar daerah. 

Apalagi, beberapa RS di Surabaya menjadi rujukan utama di wilayah Indonesia Timur. 

"Di kota-kota besar lain juga kasus rawat inapnya lebih besar dari kasus konfirmasinya karena jadi rujukan daerah-daerah lain,” ujarnya.

Oleh karena itu, Windhu berpesan kepada Kemenkes RI agar memperbaharui peraturan mengenai batas pasien RS tersebut. 

Seharusnya, asesmen dilakukan berdasarkan jumlah pasien yang berasal dari daerah yang bersangkutan. 

"Kalau seperti ini terus banyak daerah itu tidak bisa mencapai level yang lebih rendah karena ada ketidaktepatan," pungkasnya.

Read More