Gubernur Jatim Dukung Pemkot Surabaya Kelola KBS

KABARPROGRESIF.COM : Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung sikap pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya.

Hal itu disampaikan Soekarwo usai mengikuti pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beserta sejumlah Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Soekarwo menyampaikan bahwa pengelolaan KBS kepada Pemkot Surabaya merupakan keputusan sangat penting dan wajib mendapat dukungan."Ini keputusan penting tentang bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan pengelolaan penuh kepada Wali Kota Surabaya, karena akan dikelola lebih baik dan profesional," katanya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, kendati pengelolaan KBS saat ini masih dalam proses hukum dan mengarah pada kasasi, pemerintah telah berpikir panjang dalam kelanjutan pengelolaan KBS ke depan.

Melihat kondisi itu, kata dia, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada Tri Rismaharini dan akan ditindaklanjutinya dengan langkah-langkah kongkret."Kendati demikian, diakui kalau langkah itu masih belum bisa dilakukan sepenuhnya karena harus ada perbaikan. Semuanya segera berjalan dan semuanya butuh proses," kata Pakde Karwo.

Menurut dia, dukungan Pemprov jatim akan diberikan maksimal. Jika Wali Kota Surabaya membutuhkan dukungan kebijakan, maka akan didukungnya. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan dukungan dana jika itu dibutuhkan.

"Kami juga akan memberikan bantuan konsolidasi ke berbagai pihak. Salah satunya melalui konsolidasi dengan pihak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya," kata dia.

Mantan Sekdaprov Jatim itu akan meminta FKH Unair ikut dalam penanganan KBS, khususnya dalam hal observasi, termasuk dalam hal penanganan binatang dan kandangnya."Fakultas Kedokteran Hewan Unair akan mengidentifikasi, mana sebenarnya yang sudah tua, sakit dan perlu perawatan sehingga akan dipindahkan, serta mana yang over populasi akan ditata," katanya.

Sementara itu, agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari, Pakde Karwo bersama Menteri kehutanan akan merancang satu bahasa dalam penegasan pengelolaan KBS."Namun sekali lagi, penanganan KBS butuh waktu. Kami harap semua pihak dapat memberikan keleluasaan kewenangan dalam mengelola KBS kepada Tri Rismaharini," katanya.

Tidak itu saja, dalam waktu seminggu ini, Surat Keputusan (SK) akan diputuskan dan tinggal jalan, serta mencari menejemen enerjik dan memiliki hati kehewanan. (*/arf)

Read More

PANGDAM BUKA UPACARA GELAR OPERASI GAKTIB DAN YUSTISI POLISI MILITER TAHUN 2014

KABARPROGRESIF.COM : Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam upacara pembukaan gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer tahun 2014 pada hari Rabu (22/1) di Lapangan Kodam V/Brawijaya.

Pasukan Upacara merupakan gabungan antara TNI AD, AL dan AU yang berjumlah kurang lebih 972 orang ini berada dibawah pimpinan Letkol Cpm Priatmoko, S.H, S.IP. sebagai Komandan Upacara.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Pangdam V/Brawijaya mengharapkan kepada seluruh petugas opsgaktib dan yustisi untuk memiliki kesamaan persepsi dalam proses penegakan dan penyelesaian pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib prajurit TNI.

Profesionalitas petugas bukan hanya yang mencatat dan memberikan tindakan kepada pelanggaran prajurit, akan tetapi petugas yang mampu mencari dan menemukan minimal empat pokok-pokok persoalan antara lain: Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku, pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib. Kedua, latar belakang meningkatnya angka penyimpangan perilaku dan pelanggaran. Ketiga, kendala yang menjadi hambatan dalam proses penegakan dan penyelesaian pelanggaran. Keempat, solusi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku, pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib.

Di samping itu, pada pelaksanaan opsgaktib dan yustisi TNI tahun 2014 ini Panglima TNI menyampaikan penekanan untuk dipedomani antara lain : Pertama, laksanakan opsgaktib dan yustisi dengan baik dan benar serta berpedoman kepada peraturan dan hukum yang berlaku. Kedua, jangan gunakan opsgaktib dan yustisi ini untuk kepentingan pribadi. Ketiga, laksanakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam opsgaktib dan yustisi ini. Keempat, gunakan metode cari, temukan dan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan operasi berlangsung. Kelima, berikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dibuat tetapi utamakan pembinaan.

Sebelum mengakhiri upacara, Pangdam V/Brawijaya memberikan pengarahan kepada peserta upacara tentang narkoba dan adanya tempat hiburan malam. Jenderal bintang dua ini tak bosan mengatakan bahwa TNI akan siap berperang melawan narkoba. Apalagi disinyalir jaringan narkoba sudah mulai masuk ke lingkungan TNI sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan semua staf. Selanjutnya tentang keberadaan tempat hiburan malam yang didalamnya terdapat minuman keras, prostitusi atau bahkan narkoba. Dimana dari tempat ini sering menjadi pemicu perkelahian antar anggota TNI, TNI dengan Polri atau TNI dengan sipil.

Di akhir pengarahannya, Mayjen TNI Ediwan, S.IP mengatakan bahwa akan memberikan penghargaan kepada petugas opsgaktib dan yustisi ini apabila mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, lebih-lebih dapat membongkar sindikat-sindikat narkoba yang beredar di lingkungan TNI, pungkasnya. (*/arf)

Read More