BI Jatim dan Lembaga Terkait Kolaborasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur, Kantor Perwakilan LPS II Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Media Briefing dengan tema “Penguatan Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur”. 

Media Briefing yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2024 tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim dilanjutkan dengan paparan materi oleh masing-masing Lembaga dan dihadiri oleh Pemimpin Redaksi serta 60 Jurnalis Media di Jawa Timur.   

Kegiatan kolaborasi media briefing ini kali pertama diselenggarakan bersama empat pemangku kebijakan ekonomi, moneter, dan keuangan untuk membangun engagement dan  memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

"Saya mengharapkan agar kegiatan yang baik ini dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan antara BI, OJK, DJPb, dan LPS, menggandeng media sebagai partner kami dalam mengkomunikasin respon kebijakan terkait dinamika ekonomi terkini kepada publik”, ucap Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya.  

Dalam paparannya, Erwin Gunawan Hutapea menyatakan optimisme perekonomian Jawa Timur tahun 2024 akan tetap kuat, dengan pertumbuhan yang diprakirakan sebesar 4,7%-5,5% (yoy). 

Optimisme tersebut tetap diiringi kewaspadaan seiring dengan ketidakpastian global yang masih tinggi. 

Dari sisi harga, inflasi IHK Jatim pada tahun 2024 diprakirakan berada pada kisaran 2,5 ± 1%. 

Ke depan, diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kebijakan makroekonomi untuk terus mengawal kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih baik. 

Sejalan dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Jatim 2024, Kepala Kantor OJK Jawa Timur, Giri Tribroto menyampaikan bahwa kinerja perbankan Jawa Timur sampai dengan Februari 2024 tetap solid. 

Hal tersebut ditunjukkan oleh penyaluran kredit yang tumbuh lebih tinggi.  

Mayoritas kredit disalurkan kepada sektor Rumah Tangga (konsumsi) dan sektor Korporasi, terutama di lapangan usaha Industri Pengolahan yang memiliki share terbesar pada PDRB. 

Dalam kesempatan ini, Giri Tribroto menyampaikan bahwa media di Jawa Timur memegang peranan penting untuk membangun perspektif positif masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang saat ini sedang diimplementasikan oleh Bank Indonesia, OJK, DJPb, dan LPS, serta mengajak keterlibatan seluruh pihak untuk mendukung program tersebut.

Sejalan dengan pernyataan Kepala OJK Jatim, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jatim, Taukhid, menyampaikan bahwa belanja pemerintah menunjukkan kinerja yang positif, dengan realisasi belanja APBD konsolidasi se-Jawa Timur sampai dengan Triwulan I 2024 sebesar Rp 14,27 T (10,69%) dari alokasi Tahun Anggaran 2024. 

Belanja Pemerintah yang solid tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat. 

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Jatim, Bambang S. Hidayat, menyampaikan bahwa LPS menjamin penuh lebih dari 69,6 juta rekening simpanan di Bank Umum dan 2,6 juta rekening di BPR/BPRS atau mencakup 99,95% dari total seluruh rekening.

Sejalan dengan perluasan kewenangan LPS dalam UU P2SK, pada akhir bulan Mei 2024 Kantor Perwakilan LPS Jawa Timur akan diresmikan di Pakuwon Tower Lantai 27, Tunjungan Plaza 6, Surabaya. 

Bambang S Hidayat menyambut baik kegiatan media briefing ini sebagai bentuk penguatan sinergi antar Lembaga untuk menjaga ketahanan perekonomian Jawa Timur, sebagai fungsi penjamin simpanan, yang diatur dalam UU No.24 tahun 2024 (UU LPS). 

Read More

Sinergi Reforma Agraria Beri Dampak Pertumbuhan Perekonomian Lamongan

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Sinergi reforma agreria yang diwujudkan melalui acces reform oleh Pemerintah Kanupaten Lamongan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mampu menumbukan perekonomian di Kabupaten Lamongan.

“Kita optimalkan acces reform, bagimana kita bisa mengoptimalkan potensi di Lamongan kita (BPR) sudah bersinergi dengan Pemkab Lamongan salah satunya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan terkait sertifikat tanah lintor (lintas sektor) memberikan kepastian hukum nelayan hingga lain, sehingga akan menumbuhkan masyarakat pengelolaan sumber daya alam di Lamongan akan menjadikan ekonomi meningkat,” tutur Kepala BPR/ATR Sulianto dalam agenda zoom gerakan sinergi reforma agraria Nasional 2024, Kementrian Agraria Tata Ruang, di Command Center, Senin (22/4/2024).

Jaminan kepemilikan tanah melalui program PTSL di Kabupaten Lamongan dari tahun 2017 hingga November 2023 terdapat 400.782 sertifikat diterbitkan. 

Angka tersebut mengkonfirmasi 100% tanah di Lamongan telah tersertifikasi.

“Di Lamongan sudah sangat baik, sehingga gerakan sinergi agraria saya kira tinggal pemantapan saja. Terbukti dengan SK di tahun 2023 implemntasi bisa mendorong pergerakan UMKM Dinkop, Disperindag sangat baik, SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) lintor Lamongan terbesar se-Indoensia, belum lagi PTSL yang bisa dibilang Lamongan ini rajanya PTSL,” imbuhnya.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, kontribusi penting dalam perkembangan perekonomian di Lamongan salah satunya adanya sertifikat tanah. 

Sebab hal ini tidak hanya memberikan jaminan atas kepemilikan namun juga mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas.

“Alhamdulillah di Lamongan bisa dibilang lebih baik karena sudah mendahului sinergi reforma agraria, yang terpenting di Lamongan ini PTSL yang sudah berlangsung baik, dan ini mengungkit perkeonomian Kabupaten Lamongan. Karena kontributor penting perkembangan ekonomi adalah sertifikat tanah, dengan adanya sertifikat ini akan sangat bermanfatkan bagi masyarakat,” ungkap Pak Yes.

Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, dalam gerakan sinergi reforma agraria Nasional 2024 yang dipusatkan di Sukabumi mengungkapkan, terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan reforma agraria yakni penataan aset yang tidak terlepas dari penyelesaian konflik, dan penataan akses.

“Kolaborasi menjadi penting, kolaborasi antar stekholder, pemerintah daerah, kementrian. Karena ini menjadikan masyarakat lebih yakin mendapatkan penghasilan. Penataan akses menjadi instrumen penting mengelola kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Read More