Pemkot Bantu Permasalahan TKI di Malaysia

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bekerja di luar negeri tidak melulu menyenangkan. Misalnya seperti yang dialami Anies Deka Sany. Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia ini sudah setahun terakhir berniat pulang ke tanah air. Namun apa daya paspor miliknya ditahan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Alhasil, dia pun harus bersabar memendam hasratnya berjumpa dengan keluarga di Kota Pahlawan.

Jalan keluar bagi Anies bermula saat dia menceritakan keluh kesahnya kepada orang tua yang berdomisili di Surabaya. Akhirnya dengan difasilitasi salah satu LSM, mereka menulis surat kepada Walikota Tri Rismaharini. Setelah melalui sejumlah prosedur, pada Senin pagi (26/1), Aline berhasil pulang ke kampung halaman. Dia membawa serta Arief Amir, anaknya yang baru berusia enam bulan. Begitu menginjakkan kaki di Surabaya, Anies langsung menemui Walikota Risma untuk mengucapkan terima kasih.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkot Surabaya dan Ibu Walikota pada khususnya yang telah sangat membantu memudahkan proses kepulangan saya,” ujar Anies saat dijumpai di balai kota.

Perempuan kelahiran 13 Februari 1994 ini lantas menuturkan kronologis pengalamannya selama bekerja di Negeri Jiran. Anies pertama kali memulai karirnya di sebuah perusahaan bidang elektronik pada 2012. Penghasilannya per bulan berkisar 1.100 ringgit, atau jika dikurskan ke rupiah sebesar Rp 3.850.000 (asumsi 1 ringgit = Rp 3.500).

Setelah setahun bekerja, Anies merasa tidak betah. Pasalnya, atasan kerap bertindak tidak adil. Hak cuti dan hak-hak pekerja lainnya tidak diberikan sebagaimana mestinya. Akhirnya, wanita yang tercatat warga Sidotopo ini memutuskan berhenti.

Keputusannya berhenti bekerja tidak serta-merta mengakhiri masalah. Perusahaan menganggap Anies mengingkari kontrak kerja. Imbasnya, paspor Anies ditahan pihak perusahaan. Tanpa paspor, dia was-was lantaran takut dianggap tenaga kerja ilegal. Maklum, beberapa waktu terakhir, pemerintah Malaysia gencar melakukan razia imigran. Sementara, di sisi lain, dia tak bisa pulang tanpa dokumen paspor yang lengkap.

Cerita Anies tersebut mendapat respon dari Risma. “Sudah mendingan nggak usah kerja-kerja di luar negeri. Kalau tau kondisinya seperti itu, lebih baik kerja di sini (Surabaya) saja,” kata walikota perempuan pertama di Surabaya.

Risma mengaku menerima surat keluh-kesah dari orang tua Anies. Setelah membaca surat tersebut, dia langsung menginstruksikan dinas sosial untuk menelusuri dan melakukan survei langsung. Tujuannya, guna memastikan bahwa Anies adalah benar warga Surabaya. “Ketika mengetahui ada warga Surabaya yang mendapat kesulitan di luar negeri, kami langsung tindak lanjuti,” terangnya.

Memulangkan Anies ternyata bukan perkara mudah. Perusahaan tetap bersikukuh menahan paspor Anies karena dianggap bekerja tak sesuai kontrak. Untuk itu, pemkot berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Setelah melalui proses lobi-lobi alot, akhirnya Anies diperbolehkan pulang ke Surabaya.

Menurut Risma, langkah pertama yakni koordinasi dengan KBRI sangat krusial. Hal itu guna memastikan terlebih dahulu bahwa Anies dalam kondisi sehat dan aman. “Yang penting pekerja ini diamankan dulu. Untuk urusan dokumen akan diselesaikan kemudian,” katanya.

Proses pemulangan Anies memakan waktu lebih kurang satu minggu sejak pelaporan hasil survei dinsos ke walikota. Kendati demikian, menurut Risma, Anies hanya satu dari sekian banyak warga Surabaya yang mempunyai problem ketenagakerjaan di Malaysia. Oleh karenanya, pemkot akan mencoba menelusuri kejelasan warganya yang mengais rejeki di negeri orang.

Tak Setuju Pengiriman TKI

Walikota Risma menegaskan dirinya sejak dulu tidak sepakat dengan konsep pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya bekal keterampilan. Sebab, tanpa skill, dikhawatirkan akan membawa situasi kurang menguntungkan bagi pekerja.

Untuk meningkatkan kualitas pekerja Surabaya, pemkot menerapkan upgrade skill. Dikatakan Risma, sedikitnya 50 pelajar jurusan keperawatan dikursuskan bahasa Jepang. Mereka memang diproyeksikan bekerja di Negeri Matahari Terbit. Informasinya, Jepang memang membutuhkan banyak perawat guna ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan.

Selain itu, sekitar 80-an anak mendapat beasiswa sekolah juru masak. “Anak-anak itu belajarnya di Surabaya tapi penempatan kerjanya di Singapura dan Malaysia. Di sana, kesempatan bekerja sebagai chef profesional terbuka lebar,” imbuh dia.

Ke depan, pemkot bakal menggagas sekolah perfilman, animasi dan software berbasis teknologi informasi. Saat ini sudah ada 48 anak yang dijadikan pioner pendidikan khusus ini. Nantinya, kata walikota, bidang studi ini akan diarahkan untuk sektor industri kreatif.

Dengan berbekal skill dan keterampilan yang mumpuni, tenaga kerja Indonesia bisa lebih dihargai dan mempunyai nilai tawar yang baik. Hal itu otomatis juga berdampak pada penghasilan mereka.

Tak ketinggalan, Risma mengingatkan pentingnya mempelajari kontrak sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. “Sampai saat ini kami tetap mengontrol kontrak para pekerja yang bekerja di Malaysia melalui fasilitasi pemkot. Dengan begitu, kondisi mereka bisa tetap dipantau,” paparnya. (arf)

Read More

DANDIM 0815 DAN PEMKOT SEPAKAT SUKSESKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Sebagai abdi negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat , Kodim memegang peranan penting dalam mengawasi dan mendukung suksesnya program – program penting pemerintah di daerah, khususnya program ketahanan pangan nasional yang telah di instruksikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada apel Dansat terpusat TNI-AD Desember 2014 lalu  di Pangkalan Bun Kalteng, dimana hal tersebut juga dipertegas kembali oleh Bapak Kasad Jendral TNI Gatot Nurmantyo, dan dilingkungan Kodam V/Brw kembali dipertajam oleh Bapak Pangdam V/ Brw Mayjen TNI Eko Wiratmoko   tentang tugas pemdampingan Apkowil dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional di wilayah Kodam V/Brawijaya .

Dalam merealisasikan tugas tersebut, maka diperlukan Optimalisasi peran dan tugas Apkowil terutama Danramil dan Babinsa di wilayah sebagai Garda terdepan Binter, yang tentunya sangat memerlukan dukungan kesadaran masyarakat secara timbal - balik guna meminimalisir kendala ataupun hambatan yang mungkin akan terjadi dalam upaya mensukseskan program tersebut. Untuk itulah Dandim 0815/Mojokerto Letkol Arm Putranto Gatot Sri Handoyo bersama Pemkot Mojokerto pada hari Senin 26 Januari 2015 bertempat di areal persawahan Desa Gunung Gedangan Kota Mojokerto, menandatangani MoU dalam rangka Refocusing upaya khusus padi guna peningkatan swasembada pangan di wilayah kota Mojokerto, dimana penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Danrem 082/CPYJ Kolonel Czi Suparjo dan Walikota Mojokerto Bapak KH. Mas’ud Yunus beserta segenap Forpimda Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya Letkol Arm Putranto Gatot Sri Handoyo mengatakan bahwa  maksud dan tujuan penanda tanganan MoU ini adalah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden bahwa pada 3 tahun mendatang Negara kita harus mampu berswasembada pangan, sehingga kita tidak perlu lagi melaksanakan import beras dari Negara lain.  Adapun keberadaan Danramil dan Babinsa dalam kegiatan ini adalah melaksanakan tugas pendampingan, bukan untuk mengambil alih tugas – tugas dinas terkait. Terutama tugas pendampingan musim tanam, menghadapi hama terutama tikus, distribusi pupuk dan lain-lain dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional di wilayah Kota Mojokerto, untuk itulah baik Danramil maupun Babinsa selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan program tersebut. Itulah implementasi dari perintah Kasad dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden, bahwa Kasad memerintahkan kepada segenap Prajuritnya untuk memberikan dukungan secara total dan harus sukses, dan ditambahkan oleh Dandim bahwa segenap anggota Kodim 0815 Mojokerto sangat mensupport program ini.

Ketua Kelompok Tani Gedang Sari dari Desa Gunung Gedangan Bapak Suhartono mengatakan dalam sambutannya bahwa petani Desa Gunung Gedangan hanya mampu tanam 2 kali dalam setahun, terutama disebabkan oleh beberapa kesulitan diantaranya karena kesulitan air pada masa tanam kedua sehingga hal ini juga berpengaruh pada hasil panen yang tidak bisa maksimal, untuk itu dengan adanya kegiatan pendampingan dari TNI kami sungguh sangat menyambut baik dan positif , dengan harapan semoga dapat meningkatkan hasil panen kami, dan tentunya kami dari Kelompok Tani Gedang Sari siap berkoordinasi dan memberikan informasi seputar permasalahan yang kami hadapi dengan bapak – bapak dari TNI dalam mensukseskan program ini.

Sementara Asisten-1 Sekda Kota Mojokerto Drs. Mariono S.Sos yang membacakan sambutan atas nama Walikota Mojokerto, mengatakan diantaranya Kota Mojokerto bertekad mendukung suksesnya program Ketahanan Pangan Nasional, untuk itu Pemkot Mojokerto siap bekerja sama dengan Kodim 0815 dalam rangka meningkatkan hasil panen di masa yang akan dating, dimana dalam pelaksanaannya akan selalu dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Kota Mojokerto.

Acara penandatanganan MoU dilaksanakan antara Dandim 0815/Mojokerto dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto, disaksikan oleh Danrem dan Walikota Mojokerto, dan acara diakhiri dengan penanaman padi secara simbolis oleh Danrem 082/CPYJ, Walikota Mojokerto dan segenap anggota Forpimda kota Mojokerto, demikian  acara berjalan aman, lancar dan tertib. (arf)

Read More