Perhutani Gandeng PG Rajawali I Penuhi Bahan Baku Tebu Giling

Madiun - KABARPROGRESIF.COM Perum Perhutani bersama PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru mendukung Swasembada Gula Nasional dengan kemitraan budi daya tanaman tebu musim tanam 2023/2024 untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu giling.

Sinergi ini diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang kemitraan penyediaan bahan baku tebu giling tahun 2024 yang telah digelar di PG Rejo Agung Baru Madiun beberapa waktu lalu.

PKS dibagi menjadi dua berdasarkan wilayah lokasi kerjasama, yang pertama Perjanjian Kerjasama antara Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Perhutani Regional Jawa Timur Asep Dedi Mulyadi dan General Manager PT PG Rajawali I unit PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet.

Berikutnya perjanjian antara Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dengan PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Perhutani Regional Jawa Tengah, R. Ratmanto Trimahono dan General Manager PT PG Rajawali I unit PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet.

Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut Direktur Operasi Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto. 

Ia menyampaikan optimis terhadap kerjasama ini agar bisa kedepannya untuk mensukseskan dalam menjaga pasokan bahan baku tebu giling.

“Kami berusaha untuk terus menjaga agroforestry tebu mandiri ini dari gangguan apapun seperti kebakaran, hama dan lain-lain, agar kita sama-sama bisa mengamankan kontrak pasok yang sedang kita jalani sehingga sesuai dengan harapan yang kita tuju,” dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024).

Direktur Utama PT PG Rajawali I Daniyanto menyampaikan dalam sambutannya bahwa kerjasama ini merupakan inisiasi dan awal dari kerjasama terus menerus antara Perum Perhutani dan juga PT PG Rajawali I.

“Komitmen kami adalah mendukung kegiatan agroforestry tebu mandiri ini, karena kami membutuhkan pasok dari Perhutani, oleh karena itu kita dorong betul agar kerjasama bisa terus terealisasi sesuai dengan yang akan kita sepakati pada hari ini agar terus berjalan langsung,” Ujarnya,

Dalam kerjasama ini, Perum Perhutani menyediakan lahan dan kegiatan budidaya tebu guna memasok bahan baku tebu giling untuk Pabrik Gula Rejo Agung Baru milik PT PG Rajawali 1, sedangkan PT PG Rajawali 1 menyediakan dan memberikan bimbingan teknis/penyuluhan budi daya, analisa kemasakan tebu, tebang muat dan angkut tebu. Adapun bagi hasil dari kerjasama tersebut dalam bentuk gula kristal putih.

Lokasi kerjasama budidaya tanaman tebu berada pada lahan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan total seluas ± 1.934,96 Ha berlokasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi, KPH Saradan, KPH Nganjuk, KPH Bojonegoro, KPH Jombang dan KPH Mojokerto.

Adapun pada lahan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan total seluas ± 478,4 Ha  tersebar pada lokasi di KPH Gundih, KPH Surakarta, KPH Cepu, KPH Purwodadi, KPH Blora dan KPH Pati.

Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan pasokan bahan baku tebu giling pabrik gula dalam rangka mendukung swasembada gula nasional dan meningkatkan daya guna lahan hutan dalam pelaksanaan budidaya tanaman tebu, hingga berakhirnya pelaksanaan jangka waktu perjanjian sampai dengan akhir musim giling tahun 2024 atau paling lambat sd tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. 

Read More

Pj Bupati Adriyanto : Pelaku UMKM Ciptakan Olahan Pangan yang Aman, Sehat dan Bergizi

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto berharap para pelaku UMKM dapat menciptakan olahan pangan yang aman, sehat dan bergizi serta dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Adriyanto pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan di SMK 5 Bojonegoro yang diikuti ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bojonegoro.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan keamanan pangan ini termasuk bentuk sinergitas dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk para pelaku UMKM di Bojonegoro.

“Melihat banyaknya potensi yang ada di Bojonegoro, maka bagi pelaku UMKM jangan hanya mempunyai satu produk. Namun bisa mengembangkan produknya lebih banyak lagi agar konsumen dapat memilih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pj Bupati Adriyanto mengatakan bahwa saat ini masyarakat semakin sadar diri untuk memilih hidup sehat. 

Yakni dengan mengonsumsi makanan yang sehat. 

Maka kedepan, para pelaku UMKM dituntut untuk menciptakan produk olahan pangan yang aman, sehat dan bergizi.  

Yakni dari segi komponen, cara pengolahan, serta penyajiannya.

Pemkab Bojonegoro akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaku UMKM untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. 

Salah satunya dengan pendampingan dari segi marketing seperti pelatihan cara berjualan secara online, dan pelatihan cara produk UMKM bisa masuk e-katalog. 

Tentu harapan besarnya para pelaku UMKM dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ani Pudjiningrum menambahkan bahwa untuk memastikan olahan pangan yang dikonsumsi itu aman, maka diterbitkan peraturan Izin Edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). 

“Saat ini sudah ada 310 UMKM yang mengajukan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dan tahun ini target kita menyasar 1.000 UMKM yang akan mendapat pendampingan,” ujarnya.

Selain itu, Ani Pudjiningrum berharap dengan kegiatan ini para pelaku atau pengusaha makanan mengetahui cara produksi makanan yang baik, memahami ketentuan label makanan, dan mengetahui proses perizinan secara digital dalam pengurusan merek produk. 

Read More

Pj. Bupati Adriyanto : Masyarakat Bisa Kembangkan Kehidupannya Melalui UMKM

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj.) Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan ada beberapa hal yang bisa didiskusikan oleh para ibu yang hadir, salah satunya adalah bagaimana masyarakat mengembangkan kehidupannya melalui UMKM.  

Kini ada 2 juta UMKM di wilayah Bakorwil II. Sebagian besar memanfaatkan bahan alam meliputi kerajinan, makanan dan minuman. 

Selain itu juga ada UMKM yang bermodal kekayaan budaya. 

Misal, pengembangan budaya dengan tampil di wilayah Bakorwil II secara bergantian yang dapat memperkuat persatuan. 

"Perlu sama-sama berusaha bagaimana mengembangkan UMKM di wilayah masing-masing dan bekerjasama dengan sesama ketua PKK di wilayah Bakorwil II. Momen ini bisa terus menjadi kegiatan dalam mengembangkan UMKM," harapnya

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati dalam pertemuan para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Darma Wanita Persatuan (DWP), dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) se wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro membahas pengembangan UMKM, mengurangi stunting, pertukaran budaya hingga meningkatkan sinergitas. 

"Walau ini pertemuan rutin, tapi topik pembicaraan tidak rutin dan bersifat strategis. Harapannya dapat membahas berbagai masalah di wilayah Bakorwil II. Selain pengembangan UMKM perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan khususnya memerangi stunting. Saya juga berharap ada forum sharing untuk mengatasi stunting antar wilayah. "Mudah-mudahan kegiatan ini semakin memperkuat relasi dan turut berperan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Bakorwil II," ujarnya. 

Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Dian Adiyanti Adriyanto mengucapkan selamat datang dan memberi apresiasi pada seluruh tamu yang hadir. 

Ia berharap bisa menambah sinergi, membawa semangat dan energi baru.  

Kebersamaan dan sinergi selama ini, kata dia, sangatlah harmonis. 

Sehingga diharapkan dapat terjalin sinergi dengan sangat baik, semakin menyatukan gerak dan langkah. 

Sementara itu, Koordinator Bakorwil II Bojonegoro Yuan Erma Agung Subagyo mengatakan, pertemuan rutin ini bertujuan mempererat 8 wilayah kerja. 

Menurut dia, ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu terkait cuaca yang masih belum menentu, serta mengonsumsi air secukupnya. 

Read More

Dekranasda Bojonegoro Pasarkan Produk – Produk Unggulan UMKM Lokal

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di halaman pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bojonegoro membuka stan bazar yang memasarkan produk-produk unggulan UMKM lokal di acara pertemuan rutin TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) se wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro, Selasa (23/4/2024) yang memasarkan produk-produk unggulan UMKM lokal.

Ketua Harian Dekranasda Bojonegoro, Welly Fitrama menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini Dekranasda dilibatkan oleh Ibu Pj Ketua TP PKK untuk mensupport dengan menghadirkan para pelaku UMKM di Bojonegoro.

Para asosiasi yang dihadirkan diantaranya mulai dari APMMIK, Forum IKM Jatim (FIJ) Bojonegoro, Asosiasi Batik, Asosiasi Handycraf Jatim (AHJ) Bojonegoro, Asosiasi Kerajinan Kayu Jati Batokan Kasiman, Zahida Painting, serta asosiasi UMKM lainnya. Para pelaku UMKM tersebut menyajikan produk makanan dan minuman, batik, buah hingga kerajinan.

“Harapanya nanti produk unggulan Bojonegoro dapat dikenal, tidak hanya lokal namun juga luar daerah dan dibeli masyarakat luas. Dengan kegiatan ini juga diharap dapat memberi motivasi UMKM untuk bisa tumbuh,” pungkasnya.

Sedangkan undangan yang hadir dari TP PKK, DWP dan Perwosi Se-Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro, diantaranya dari Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. 

Para undangan didampingi langsung oleh  Pj Ketua TP PKK Dian Adiyanto Adriyanto, saat melihat-lihat produk dari para pelaku UMKM di Bojonegoro.

Read More

Diskop UKM Jatim Terus Dukung Percepatan Sertifikasi Halal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) terus berupaya meningkatkan kualitas produk KUKM dan mendukung percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. 

Khususnya, fasilitasi sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur baik secara self declare maupun regular melalui kegiatan Sosialisasi Regulasi Halal Self Declare di Ruang Aria Wiriaatmadja Diskop UKM Jatim. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta penguatan dan pertumbuhan ekosistem halal yang mendorong tumbuh kembang industri halal di Jawa Timur.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh lebih kurang 50 pelaku KUKM ini, Kepala Diskop UKM Jatim, Andromeda Qomariah mengatakan permasalahan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha semakin ketat dan berat.

“Mengacu pada UU nomor 33 tahun 2014 khususnya pasal 14 menyatakan produk yang akan diedar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, maka salah satu kebijakan pemerintah adalah menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal UMKM dengan cara self declare,” kata Andromeda.

Selanjutnya Andromeda menyampaikan dalam rangka mendukung percepatan sertifikasi halal, Diskop UKM Jatim memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM Jawa Timur baik secara self declare maupun regular. 

“Ada dua skema dalam pengurusan sertifikasi halal yaitu self declare di peruntukan usaha mikro dan kecil dengan produk-produk tertentu, sedangkan reguler di peruntukan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar malui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” terang Andromeda.

Andromeda menambahkan dengan memiliki sertifikasi halal akan menjadi nilai tambah bagi UMKM yang berkeinginan produknya menjangkau pasar yang lebih luas serta memiliki beberapa manfaat. 

Mulai dari produk terjamin kualitasnya, meningkatkan kepercayaan konsumen, memiliki unique selling point, hingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Adapun Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Diskop UKM Jatim, Susanti Widyastuti menjelaskan Jawa Timur merupakan provinsi yang merencanakan sebagai regional ekonomi syariah. 

Produk halal menjadi suatu keniscayaan untuk dapat diwujudkan. 

“Oleh karena itu, Diskop UKM Jatim membantu memfasilitasi UKM di Jawa Timur untuk memiliki sertifikasi halal yang sudah disampaikan batasnya oleh Pemerintah pusat. Per 17 Oktober 2024 semua UKM wajib memiliki sertifikasi halal. Dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal ini diharapkan bisa masuk ke pasar modern dan internasional,” ujar Susanti. 

Pemateri pada kegiatan ini, Erna Purwati dari Koperasi Srikandi Roda Jatim menjelaskan tata cara pelabelan halal melalui akun si halal. 

Pada kesempatan ini Erna juga memberikan bimbingan kepada para pelaku UKM bagaimana cara mengakses sertifikasi halal gratis dari Diskop UKM Jatim.

Read More

Perusahaan Energi Terbarukan Indonesia, Xurya, Meraih Sertifikasi B Corp

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Xurya, perusahaan energi terbarukan yang menawarkan solusi komprehensif Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, mendapatkan Sertifikasi B Corporation atau lebih dikenal dengan sebutan Terverifikasi B Corp. 

Dengan mendapatkan sertifikasi bergengsi tersebut, Xurya resmi menjadi bagian dari komunitas bisnis global yang bekerja secara kolektif untuk mengubah sistem ekonomi menjadi lebih baik, dan agar tetap terus berkomitmen, kedepannya Xurya akan terus memenuhi standar kinerja sosial dan lingkungan yang semakin meningkat setiap waktunya. 

Sertifikasi B Corp memang mengindikasikan bahwa Xurya, telah melalui proses verifikasi yang ketat oleh B Lab. Proses ini memastikan bahwa Xurya dapat memenuhi standar yang tinggi dalam hal dampak sosial dan lingkungan, serta telah mengambil komitmen hukum terhadap tata kelola pemangku kepentingan. 

Selain itu, Sertifikasi B Corp menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dengan mengungkapkan catatan kinerjanya kepada publik melalui profil B Corp.

Philip Effendy, Vice President of Operations Xurya mengatakan “Sertifikasi B Corp merupakan salah satu yang sangat kami banggakan. 

Setelah menjadi pionir investasi awal Rp 0,- dalam pembiayaan PLTS sejak tahun 2018 lalu, Xurya kembali menjadi pionir di Indonesia - kali ini sebagai perusahaan energi terbarukan yang berhasil meraih Sertifikasi B Corp.”

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, sudah seyogyanya kami tidak hanya berfokus dalam memberikan dampak positif kepada lingkungan, namun juga kepada masyarakat luas. Kedepannya, kami akan berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan yang menjunjung tinggi transparansi serta integritas, dan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan,” tambah Philip dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (25/4).

Hingga saat ini, Xurya telah dipercaya oleh lebih dari 170 perusahaan sebagai mitra dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. 

Xurya telah membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia mereduksi emisi gas karbon dioksida sebanyak lebih dari 150 juta kg setiap tahunnya. 

Xurya juga aktif meningkatkan kualitas  sumber daya manusia nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti institusi pendidikan, balai pelatihan, dan pemerintah. 

Dari hasil kolaborasi tersebut, Xurya secara rutin mengadakan dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar, baik pelatihan yang diselenggarakan oleh tim internal maupun pihak eksternal. 

Contohnya seperti EPC training, dan training of trainers balai pelatihan, dan seminar yang berkaitan dengan industri. 

Xurya telah membantu menciptakan lebih dari 1600 lapangan pekerjaan hijau (green jobs) dan telah  bekerja sama dengan lebih dari 150 perusahaan lokal EPC (engineering, procurement, contractor) di Indonesia. 

Angka tersebut terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya seiring dengan perkembangan sektor energi terbarukan yang semakin cepat.

Yudhi Pradhana, Direktur Eksekutif B Market Builder mengatakan, “Modal awal yang tinggi dan keterbatasan finansial selalu menjadi hambatan dalam penerapan energi terbarukan. Xurya mengatasi masalah ini dengan menjadi pelopor pembiayaan PLTS tanpa investasi awal dan menjadikan implementasi PLTS lebih mudah diakses dan terjangkau bagi banyak pebisnis.”

“Sebagai perusahaan yang memprioritaskan keseimbangan antara manusia, keuntungan, dan bumi. Perusahaan B Corp menunjukkan bagaimana sektor bisnis dapat mempengaruhi masa depan yang lebih baik, lebih berani, dan lebih cerah. Terbukti dalam hal ini, kolaborasi dari banyak pihak menjadi sebuah kekuatan untuk menunjukkan adanya permintaan bisnis untuk berperan sebagai sebuah kekuatan untuk kebaikan.” tambah Yudhi.

“Pencapaian ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen bersama dari X-Team dan berbagai pihak yang telah mendukung Xurya secara konsisten dari awal hingga saat ini. Kami yakin bahwa dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami dapat terus membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat terutama nya di sekitar proyek kami,” tutup Philip.

Read More

Kwarda Jatim Terima SK Pengurus Masa Bakti 2020-2025

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur (Kwarda Jatim), Kak Arum Sabil bersama jajaran pengurus Kwarda Jatim lainnya menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Kwarda Jatim masa bakti 2020-2025, di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

SK tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Kak Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo, bersama Waka Organisasi dan Hukum Kwarnas, beserta pengurus lainnya. 

Dalam pers rilisnya, Ketua Kwarda Jatim Kak Arum Sabil mengatakan, pihaknya yakin selama tiga sampai empat tahun ini Kwarnas melatih Jawa Timur supaya bisa memiliki daya tahan, disiplin, dan saling menguatkan. 

“Kwarda Jatim tidak bisa seperti saat ini kalau tidak ada yang menguatkan, dan kita semua sepakat untuk saling menguatkan sehingga memiliki daya tahan, disiplin sebagaimana dasa darma ke delapan” kata Kak Arum Sabil.

“Kakak-kakak semua telah menguatkan, Kak Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung secara totalitas dan membimbing seluruh kegiatan Gerakan Pramuka di Jawa Timur,” sambungnya. 

Kak Arum Sabil menuturkan, saat ini Kwarnas telah memperhatikan banyaknya kontribusi, kesetiaan, dan kedisiplinan Kwarda Jatim dalam memajukan Kepramukaan di Jawa Timur menjadi pertimbangan bagi Kwarnas menerbitkan SK tersebut. 

Adapun Kontribusi Kwarda Jatim, diantaranya adalah sejak tahun 2020, Kak Arum Sabil selaku Ketua Kwarda sangat aktif menjalankan tugas kepramukaan di Jawa Timur maupun diluar Jawa Timur. 

Dan Kwarcab se-Jawa Timur turut memberikan dukungan aktif dan produktif dengan mengikuti berbagai kegiatan selama empat tahun terakhir.  

“Selain itu juga terdapat kegiatan monumental dan besar telah dilaksanakan oleh Kwarda Jatim, yakni Bakti Pramuka Peduli Semeru, Jambore, Raimuna, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya, serta koordinasi dan pembinaan ke Kwarcab terus dijalankan,” tutur Kak Arum Sabil. 

Tak lupa, Kak Arum Sabil pun mengucapkan terima kasih kepada Kak Khofifah Indar Parawansa, Ketua dan Pengurus Kwarcab se Jawa Timur, Ketua dan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 

"Terima kasih kami sampaikan dari seluruh Pramuka Jawa Timur, dengan terbirnya SK Pengrus Kwarda Jatim, mampu membawa semangat baru bagi kami di Jawa Timur untuk mengembangkan Gerakan Pramuka" pungkasnya.

Diketahui, pada agenda penyerahan SK pengurus Kwarda Jatim tersebut, turut dihadiri pula Pengurus Kwarda Jatim lainnya yaitu, Kak Moh. Ali Kuncoro, Kak Bambang Suyanto, Kak Nurholis, Kak Adie Kurniawan, dan staf Kwarda Jatim. 

Read More

Peringatan Hari Otoda 2024, Komitmen Wali Kota Eri Terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi satu di antara 14 kepala daerah di Indonesia yang akan menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha di tahun 2024. 

Tanda kehormatan itu diberikan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (24/4) pagi.

Lantas prestasi apa yang telah dilakukan Eri Cahyadi, sehingga ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang berhasil mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia (RI) tersebut?

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan berdasarkan keputusan Presiden RI kepada kepala daerah atas prestasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Lencana ini diberikan kepada kepala daerah hanya sekali seumur hidup.

"Lencana ini diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur, yang akan diberikan sekali seumur hidup atas prestasi yang pernah dilakukan untuk wilayahnya masing-masing," kata Wali Kota Eri, Kamis (25/4).

Sementara di Surabaya, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa lencana ini diberikan atas komitmennya dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan. 

Seperti di antaranya terkait dengan penanganan stunting, penyediaan akomodasi hingga pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

"Satu terkait penurunan stunting yang luar biasa, kedua terkait dengan transportasi akomodasi dan kenyamanan kelayakan. Tapi yang terpenting di penilaian itu adalah bagaimana pelibatan semua masyarakat dalam ikut penyelenggaraan pembangunan Kota Surabaya," ujarnya.

"Jadi tidak hanya pemerintah daerahnya saja, tapi seluruh pelibatan masyarakat. Salah satu yang terkuat itu adalah RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH)," imbuhnya.

Lencana ini tentunya akan menjadi pendorong semangat bagi Wali Kota Eri bersama jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Baginya, lencana ini patut didedikasikan kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang telah bergerak bersama dalam upaya membentuk Kampung Madani.

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi," tuturnya.

Makanya, ia berharap, setiap RW di Kota Surabaya dapat terbentuk Kampung Madani. 

Bagaimana di setiap kampung itu penuh dengan peradaban, tidak ada kemiskinan, pengangguran maupun anak putus sekolah.

"Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RT, LPMK dan KSH, tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga," pungkasnya.

Read More

Pemkot Mojokerto Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Wirausaha Rentan

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memberikan jaminan sosial bagi warga. Selain melalui pemberian jaminan kesehatan dan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) kesejahteraan juga diberikan dengan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menyampaikan pada tahun 2024, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dimanfaatkan untuk fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para wirausaha rentan.

“Sebelumnya Pemkot telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga non ASN, tenaga keagamaan, RT-RW, Linmas dan kader motivator. Tahun ini, jaminan sosial kita perluas untuk wirausaha rentan,” terangnya.

Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro menjelaskan wirausaha rentan yang berhak mendapatkan fasilitasi ini adalah para pelaku usaha ber KTP Kota Mojokerto yang usianya belum mencapai 65 tahun. 

Usahanya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan penghasilan masih di bawah UMR atau kurang dari Rp 2.810.000,00 dan belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Yang sudah punya usaha dan namun belum punya NIB, silahkan mengurus NIB di MPP,” imbaunya.

Lebih lanjut Mas Pj menyampaikan agar dapat memperoleh fasilitasi ini, para pelaku usaha harus mendaftarkan diri melalui link yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) yaitu melalui bit.ly/BPJSTKUMKMKotaMojokerto.

“Bagi yang sudah mendaftar, nanti akan divalidasi datanya oleh tim dari Diskopukmperindag,” imbuhnya.

Agar tepat sasaran, Pemkot tidak hanya melakukan validasi data para pelaku usaha, tetapi juga melakukan sinkronisasi data, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Sinkronisasi data ini nanti akan melibatkan Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku perangkat daerah pengampu, Diskopukmperindag, Dispendukcapil, Diskominfo dan BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS nya satu nama hanya boleh mendapatkan satu fasilitasi, jadi misalkan pelaku usaha juga merupakan RT di lingkungannya dan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai RT maka sudah tidak boleh mengajukan sebagai wirausaha rentan,” pungkasnya. 

Read More

Peringatan Hari Otoda 2024: Wali Kota Eri Terima Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII berlangsung dengan khidmat di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4) pagi. 

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 di Kota Surabaya ini, mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia, menerima penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024. 

Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang hadir mewakili Presiden RI Joko Widodo.

"Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini," kata Mendagri Tito Karnavian dalam amanatnya.

Mendagri Tito juga menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. 

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harapnya.

Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun piagam kepada pemda, tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang," ujar dia.

Dalam amanatnya, Mendagri Tito juga mengungkapkan, bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. 

Baik itu berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

"Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain," katanya.

Di akhir amanatnya, Mendagri Tito mengucapkan selamat Hari Otoda ke-28 Tahun 2024 kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. 

Ia berharap, seluruh pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat. 

"Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bekerja lebih baik melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik," tuturnya.

Sementara sebelumnya, Wali Kota Eri ingin mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH). 

Baginya, semua unsur tersebut telah berjuang bersama pemerintah kota dalam membangun Surabaya melalui pembentukan Kampung Madani. 

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi," kata Wali Kota Eri.

Bagi Wali Kota Eri, kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. 

Karena itu, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama. 

"Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga," pungkasnya.

Read More

KPU Surabaya Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan dan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024. 

Adapun metode atau mekanisme dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024, dilakukan dengan cara seleksi terbuka.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pendaftaran pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 sendiri, akan dimulai hari, Selasa (23/4/2024). 

Pendaftaran berlangsung selama 5 hari ke depan, melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan untuk PPK Pemilu 2024 sudah selesai masa tugasnya. 

Selanjutnya, dalam menghadapi Pemilih Serentak 2024 dibutuhkan pembentukan kembali untuk badan adhoc beruapa PPK yang berkedudukan di Kecamatan. 

“Nah, sesuai dengan aturan yang sudah turun dari KPU RI dengan keputusan akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Kurang lebih sama dengan saat pembentukan PPK Pemilu 2024.” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Subairi menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak 2024 melaluai website dan seluruh akun media sosial. 

Dia berharap, agar seluruh masyarakat bisa mengakses secara langsung, termasuk memberi tahu pada yang lain kalau sudah memasuki tahapan pendaftaran pengumuman.

Pihaknya juga mengundang seluruh masyarakat Kota Surabaya, yang memenuhi syarat dan persyaratan untuk mendaftarkan diri. 

Berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024. Terlebih, pendaftaran sangat mudah dengan cara mengakses dan mengisi melalui aplikasi SIAKBA. 

“Kami berharap semua masyarakat bisa terlibat aktif, mendaftarkan diri dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya,” terangnya.

Subairi menambahkan, selain melakukan tahapan pengumuman. 

Juga ada tahapan seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT, dalam rangka untuk memperoleh dan menjaring PPK yang berkualitas. 

Nantinya, juga akan mengundang pada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon PPK yang mengikuti tahapan seleksi pembentukan. 

“Untuk penetapan dan pelantikan PPK Pemilihan Serentak 2025, sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan pertengahan Mei 2024,”pungkas Subairi mantan wartawan ini. 

Read More

Raih Skor Tertinggi, Kota Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi dari Kemendagri di Hari Otoda 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima dua penghargaan sekaligus pada saat Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). 

Awalnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

Setelah upacara, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Pasalnya, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. 

Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, lalu Kota Makasar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro, dan Kota Denpasar. 

Selain pemerintah kota, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi dan juga 14 kabupaten di Indonesia. 

Total ada 29 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. 

Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harap Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” pungkasnya.

Read More