Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Kamis, 25 April 2024

Peringatan Hari Otoda 2024: Wali Kota Eri Terima Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII berlangsung dengan khidmat di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4) pagi. 

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 di Kota Surabaya ini, mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia, menerima penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024. 

Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang hadir mewakili Presiden RI Joko Widodo.

"Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini," kata Mendagri Tito Karnavian dalam amanatnya.

Mendagri Tito juga menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. 

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harapnya.

Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun piagam kepada pemda, tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang," ujar dia.

Dalam amanatnya, Mendagri Tito juga mengungkapkan, bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. 

Baik itu berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

"Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain," katanya.

Di akhir amanatnya, Mendagri Tito mengucapkan selamat Hari Otoda ke-28 Tahun 2024 kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. 

Ia berharap, seluruh pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat. 

"Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bekerja lebih baik melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik," tuturnya.

Sementara sebelumnya, Wali Kota Eri ingin mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH). 

Baginya, semua unsur tersebut telah berjuang bersama pemerintah kota dalam membangun Surabaya melalui pembentukan Kampung Madani. 

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi," kata Wali Kota Eri.

Bagi Wali Kota Eri, kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. 

Karena itu, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama. 

"Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga," pungkasnya.

KPU Surabaya Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan dan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024. 

Adapun metode atau mekanisme dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024, dilakukan dengan cara seleksi terbuka.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pendaftaran pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 sendiri, akan dimulai hari, Selasa (23/4/2024). 

Pendaftaran berlangsung selama 5 hari ke depan, melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan untuk PPK Pemilu 2024 sudah selesai masa tugasnya. 

Selanjutnya, dalam menghadapi Pemilih Serentak 2024 dibutuhkan pembentukan kembali untuk badan adhoc beruapa PPK yang berkedudukan di Kecamatan. 

“Nah, sesuai dengan aturan yang sudah turun dari KPU RI dengan keputusan akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Kurang lebih sama dengan saat pembentukan PPK Pemilu 2024.” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Subairi menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak 2024 melaluai website dan seluruh akun media sosial. 

Dia berharap, agar seluruh masyarakat bisa mengakses secara langsung, termasuk memberi tahu pada yang lain kalau sudah memasuki tahapan pendaftaran pengumuman.

Pihaknya juga mengundang seluruh masyarakat Kota Surabaya, yang memenuhi syarat dan persyaratan untuk mendaftarkan diri. 

Berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024. Terlebih, pendaftaran sangat mudah dengan cara mengakses dan mengisi melalui aplikasi SIAKBA. 

“Kami berharap semua masyarakat bisa terlibat aktif, mendaftarkan diri dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya,” terangnya.

Subairi menambahkan, selain melakukan tahapan pengumuman. 

Juga ada tahapan seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT, dalam rangka untuk memperoleh dan menjaring PPK yang berkualitas. 

Nantinya, juga akan mengundang pada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon PPK yang mengikuti tahapan seleksi pembentukan. 

“Untuk penetapan dan pelantikan PPK Pemilihan Serentak 2025, sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan pertengahan Mei 2024,”pungkas Subairi mantan wartawan ini. 

Raih Skor Tertinggi, Kota Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi dari Kemendagri di Hari Otoda 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima dua penghargaan sekaligus pada saat Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). 

Awalnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

Setelah upacara, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Pasalnya, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. 

Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, lalu Kota Makasar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro, dan Kota Denpasar. 

Selain pemerintah kota, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi dan juga 14 kabupaten di Indonesia. 

Total ada 29 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. 

Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harap Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” pungkasnya.

Diikuti 136 Negara, Kadivhubinter Polri Hadiri Konferensi INTERPOL


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kadivhubinter Polri hadiri konferensi yang diikuti oleh 136 negara untuk mengatasi ancaman keamanan global yang mendesak, di Markas Besar INTERPOL, Lyon, Prancis, Selasa (23/4/2024).

Dalam rangka memperkuat jaringan global INTERPOL untuk memerangi ancaman kejahatan terorganisir transnasional Sekretariat Umum INTERPOL menggelar pertemuan kepada kepala NCB di 136 negara anggota Interpol.

Berdasarkan lima tindakan prioritas yang diuraikan dalam Deklarasi Wina, 321 pejabat polisi dari 136 negara yang menghadiri konferensi akan mengidentifikasi inisiatif untuk memperluas akses ke basis data global INTERPOL untuk mendorong pembagian data kriminal operasional yang lebih besar. 

Sejumlah 7 delegasi Polri yang dipimpin Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Krishna Murti, S.I.K., M.Si berserta Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Amur Chandra J.B., S.H., M.H dan jajaran Kabag di Divhubinter Polri turut ambil bagian dalam konferensi ini.

Selain diskusi panel selama sesi pleno, delegasi juga akan mengambil bagian dalam meja bundar untuk diskusi regional yang lebih terfokus pada ancaman termasuk penipuan keuangan cyber-enabled, eksploitasi seksual anak online dan terorisme.

“Kami memiliki 196 anggota yang kuat, dan kekuatan kami terletak pada komitmen berkelanjutan kami untuk berbagi intelijen dan kemitraan internasional serta menyediakan polisi dengan alat yang mereka butuhkan untuk memerangi kejahatan bersama-sama sangat penting. Saat kita melihat ke masa depan, NCB lebih penting dari sebelumnya, memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi organisasi yang paling kritis. ” tukas Presiden INTERPOL Ahmed Naser Al-Raisi dalam sambutannya.

Sekretaris Jenderal Jürgen Stock juga menyoroti sejumlah sorotan operasional dari 12 bulan terakhir, termasuk Operasi Storm Makers II, yang menargetkan perdagangan manusia dan penyelundupan migran yang terkait dengan pusat penipuan dunia maya, dan Operasi Haechi IV melawan kejahatan keuangan online yang mengakibatkan penyitaan aset senilai USD 300 juta di 34 negara.

“Terorisme tetap global, mobile, sementara kejahatan terorganisir terus berkembang di seluruh benua dan di seluruh pasar,” kata Sekretaris Jenderal Stock.

“Itulah sebabnya kita harus terus mempersiapkan dan menanggapi ancaman kriminal tersebut secara terkoordinasi dan terarah di tingkat nasional, regional dan global melalui NCB kita, Setiap informasi, dibagikan atau ditahan, dapat berarti perbedaan antara penangkapan dan tragedi proporsi global.” tambah Stock

NCB adalah titik fokus negara untuk semua kegiatan INTERPOL, menghubungkan penegakan hukum nasional dengan negara lain, dan dengan markas Sekretariat Jenderal di Lyon, melalui jaringan komunikasi polisi global yang aman.

Dalam kesempatan ini juga delegasi Polri yang dipimpin Kadivhubinter Polri melakukan bilateral meeting dengan beberapa organisasi Internasional lainnya, untuk kepentingan penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di Indonesia.

Komisi E DPRD Jatim Anggap Pembaruan Peralatan dan Kurikulum BLK Kediri Perlu Dilakukan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyatakan bahwa kebutuhan peremajaan peralatan modern yang diharapkan itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di  perusahaan perusahaan yang besar. 

“Jadi, tidak semua bisa update peralatan di BLK Kediri. Tetapi, setidaknya kita kombinasi atau dikolaborasi ada yang modern dan ada yang minimalis. Karena proses di BLK ini proses belajar, bukan proses menghasilkan,” ungkap politikus asal PDI Perjuangan dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Renny berpendapat bahwa pembaruan peralatan BLK tidak selalu merupakan solusi terbaik, terutama jika peralatan yang sudah ada masih dapat digunakan dengan baik. 

Menurut perempuan asal Kediri, yang paling penting yakni untuk mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengadaan peralatan baru. 

“Jika peralatan yang sudah ada masih dapat mendukung kegiatan pelatihan dengan baik, maka penggantian peralatan baru tidaklah diperlukan,” bunda Renny.

Bendahara DPD PDI-Perjuangan jatim ini justru menekankan pentingnya pada pembaruan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pelatihan, daripada hanya memperhatikan aspek peralatan fisik. 

“Pembaruan kurikulum dan pendekatan pelatihan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan keterampilan peserta pelatihan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Renny juga menyoroti urgensi untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kediri tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

“Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pelatihan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri,” bebernya.

Dengan demikian, pendekatan yang bijak dalam mengelola peralatan di BLK Kediri adalah dengan mengevaluasi kebutuhan aktual, memperbaiki peralatan yang ada jika diperlukan, dan fokus pada pembaruan kurikulum serta peningkatan kualitas pelatihan sebagai upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menegaskan bahwa komisinya siap mengawal, dan akan melakukan hearing dengan dinas mitra kerjanya untuk meningkatkan kualitas dari BLK. 

“Komisi E DPRD Jatim akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan di BLK Kediri,” pungkas politikus asal PKS.

Seperti diketahui, Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke BLK Kediri pada Senin 22 April - Rabu 24 April 2024 yang dipimpin oleh ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana dan sejumlah anggota komisi E DPRD Jatim lainnya. Langsung diterima Kepala UPT BPK Kediri, Wahyu Suryo.

Wahyu menyampaikan, para peserta pelatihan di BLK tersebut mengeluhkan penggunaan mesin-mesin yang dianggap usang dan tidak efisien karena sudah tak up date. 

Menurut Wahyu, beberapa peserta pelatihan kerap menyatakan bahwa mesin-mesin yang digunakan sering mengalami kerusakan dan tidak mendukung pembelajaran yang optimal. 

“Ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelatihan yang diberikan oleh balai kami,” ungkapnya.

Wahyu berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan kerja untuk bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai di dunia kerja. 

Di sisi lain, BLK Kediri juga terus bekerja sama dengan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi E atas perhatian dan dukungannya kepada BLK kediri. Dengan kunjungan ini dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan kami agar bermanfaat memberikan kemajuan di BLK Kediri,” jelasnya. 

Diakui Wahyu, peralatan atau mesin mesin di BLK Kediri belum ada peremajaan sejak tahun 2014 silam. 

“Meski demikian, kami terus berusaha agar bisa mengikuti perkembangan teknologi,” katanya.

Pihaknya mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pembaruan peralatan. 

Namun, Wahyu berkomitmen untuk mencari solusi agar pelatihan yang diselenggarakan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. 

DPRD mulai bahas bentuk badan hukum PDAM Surya Sembada


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi B DPRD Surabaya mulai membahas bentuk usaha PDAM Surya Sembada, lewat persiapan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Pembahasan tersebut berlangsung pada Rabu (24/04/2024).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah mengatakan, proses Reperda ini diharapkan lebih cepat sebelum pergantian periode baru DPRD Kota Surabaya atau maksimal dua bulan selesai.

"Pansus perubahan Raperda BUMD tentang Perumda atau Perseroda mana yang digunakan tentu ada pilihan yang terbaik," terangnya.

Sementara itu Anas Karno sebagai Ketua Pansus mengatakan, bentuk usaha PDAM Surya Sembada nantinya juga diminta  mempertimbangkan Perseroda (Perseroan Daerah) selain Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

"Dalam rapat pembahasan selanjutnya kita akan mengundang para ahli untuk memberikan masukan bentuk badan usaha yang pas untuk PDAM Surya Sembada," imbuhnya.

Karakteristik dan tujuan Perumda yang utama untuk pelayanan umum,namun tetep dapat memperoleh laba dari/atau keuntungan  (pasal 331 ayat 4 huruf C. UU no.23/2024.Jo.UU.no.9/2015. 

Sedangkan Perseroda yakni tujuan utama untuk mencari keuntungan (profit oriented), namun tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan umum (berdasarkan PSO: publik service obligation).

"PDAM merupakan salah satu BUMD yang penting bagi Pemkot Surabaya. Sehingga jangan sampai lepas dari Pemkot kedua model itu nanti kita pertimbangkan. Kita berharap putusan yang diambil nantinya pas dan tepat," jelas Anas.

Dirut PDAM Surya Sembada Arief Whisnu Cahyono mengatakan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 menyatakan, bahwa bentuk perusahaan daerah itu ada 2. Yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Kemudian diturunkan di PP 54 tahun 2017.

"Maka diberikan waktu 3 tahun untuk segera menyesuaikan. Karenanya kita juga harus segera melakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya," jelasnya.

Menurut Arief Whisnu Cahyono kalau bentuk badan hukumnya Perumda lebih mudah. Kepemilikan saham 100 persen oleh pemerintah kota. Kalau Perseroda dimungkinkan ada pihak lain yang bisa memiliki saham. 

"Jadi secara filosofi nantinya tidak berubah jadi hanya perubahan nama saja," jelasnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, Perseroda menjadi salah satu pilihan, karena PDAM dengan adanya perubahan ini, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dari segi pemenuhan infrastrukturnya. 

"Kalau ditanggung sendirikan berat jadi butuh peran serta masyarakat jadi dipertimbangkan perseroda untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan saham. Kalaupun Perseroda kepemilikan saham tetap ada di Pemkot sebanyak 61 persen. Atau pemilik saham mayoritas," terangnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan pihaknya bersama DPRD dan para stakeholder terkait, akan terus mematangkan pembahasan. Supaya keputusan yang diambil nanti tepat.

Asrena Polri Kunjungi Menteri PANRB, Bahas Penguatan Kelembagaan Polri


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima kunjungan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Polri Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (24/4).

Audiensi ini bertujuan untuk membahas penguatan kelembagaan di Polri. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PANRB menyampaikan komitmennya untuk mendukung Polri dalam meningkatkan kapasitas kelembagaannya.

Menteri PANRB juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan kementerian/lembaga lainnya dalam mewujudkan reformasi birokrasi. 

Semeentara itu, Asrena Polri Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat menyampaikan terima kasih kepada Menteri PANRB atas dukungannya terhadap Polri.

Audiensi ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Inovasi Pemerintahan Eri Irawan, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Organisasi, Aparatur, dan Kepegawaian Donny Adityawarman, Karo Jemengar Srena Polri Brigjen Pol. Andik Setiyono, Karo Lemtala Srena Polri Brigjen Pol. Haryadi, serta jajaran Polri lainnya.

BPBD Jatim Mulai Petakan dan Mewaspadai Daerah Rawan Bencana Kekeringan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna mewaspadai musim kekeringan di Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jawa Timur mulai memetakan daerah bencana rawan kekeringan.

Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan lintas lini untuk melakukan kalkuasi kebutuhan air bersih.

Gator menjelaskan tahun lalu, kekeringan di Jatim melanda 23 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 232 kecamatan dan 699 desa/kelurahan mengalami kering kritis. 

"Kalau potensi kekeringan pastinya kami mengawasi beberapa wilayah. Kita berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk melakukan kalkuasi kebutuhan air bersih disaat musim kering," ungkap Gatot, Rabu (24/4/2024)

Dia menyebut Kekeringan musim kemarau bakal menjadi masalah serius apabila tidak ada langkah preventif. 

Oleh sebab itu BPBD Jatim maupun kabupaten/kota bakal memaksimalkan suplai air bersih. 

"Pastinya kita menyiapkan strateginya dengan cara deteksi dini wilayah yang rawan kekeringan," ujarnya.

Sementara itu analisis kebencanaan ahli muda Kasie kedaduratan Heru Wibowo salah satu kekeringan karena sumber air yang jauh dari pemukiman dan dropi  yang dilakukan bersifat sementara atau sebagai upaya percepatan. 

Masyarakat diimbau untuk ikut serta dalam upaya konservasi air serta mematuhi petunjuk dari pihak berwenang demi menjaga ketersediaan air bersih di wilayah mereka. 

Pertama dalam Sejarah, Halaman Balai Kota Surabaya Jadi Tempat Upacara Hari Otoda Nasional 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya akhirnya mengukir sejarah baru. Pasalnya, kali ini halaman Balai Kota Surabaya menjadi tempat pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII 2024. 

Upacara itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian, Kamis (25/4).

Meskipun rintik hujan menyertai upacara pagi itu, namun tak menyurutkan para petugas upacara, peserta upacara dan tamu undangan untuk terus melangsungkan upacara tersebut. 

Dalam upacara itu, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan atau tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024 kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia. 

Tanda kehormatan itu diberikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. 

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa ujung akhir dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan dengan tambahan kewenangan agar pemerintah daerah mampu mencari terobosan, agar mendapatkan pemasukan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“PAD yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan daerah masing-masing, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah masing-masing,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Oleh sebab itu, dalam momentum peringatan Hari Otoda 2024, dia mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan introspeksi, dan evaluasi guna meningkatkan inovasi dan terobosan lainnya. 

“Apalagi saat ini musim Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), maka penyusunan APBD yang benar, dan perencanaan yang benar itu akan menyumbang 70 persen keberhasilan otonomi daerah,” imbuhnya.

Di akhir, ia berharap agar seluruh pemerintah daerah terus melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD.

“Selamat untuk perayaan Hari Otonomi Daerah XXVIII 2024, bagi pemerintah daerah (pemda) ini adalah hari yang terbesar untuk jajaran pemda. Mari kita bekerja lebih baik, melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

Seusai upacara, Kemendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 29 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan pemerintah daerah yang berkinerja tinggi. 

Piagam penghargaan itu merupakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2022. 

Selanjutnya, acara itu ditutup dengan penampilan tari gandrung dari Kabupaten Banyuwangi dan disusul oleh penampilan dari Kota Surabaya yang mengusung tema “Surabaya Miniatur Indonesia”. 

Berbagai tarian itu mampu menghipnotis para peserta upacara dan tamu undangan. Mereka sangat menikmati berbagai penampilan itu.

Warga Bone Selundupkan Sabu Seberat 10,4 Kilogram Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarhanud 8/MBC


Nunukan - KABARPROGRESIF.COM Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC bersama Polres Nunukan, Lanal Nunukan, Kodim 0911 Nunukan, Satgas Intel Kodam VI/Mlw dan Bea Cukai Nunukan berhasil mengamankan YBR (32) beserta sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10,4 kilogram.

YBR diketahui melakukan penyelundupan narkotika jenis sabu melalui Tawau, Malaysia menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Dansatgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC, Letkol Arh Iwan Hermaya S.I.P., M.I.P mengatakan, penggagalan dilakukan saat Tim Gabungan TNI-POLRI melakukan pemeriksaan pelintas batas di Pelabuhan Tunontaka.

"Pemeriksaan terhadap pelintas batas kita lakukan baik di Pelabuhan Tunontaka maupun Pelabuhan-Pelabuhan tradisional di wilayah Nunukan,  tentu hal ini tidak lepas dari informasi intelijen yang kami terima dan sinergitas dengan instansi terkait,”ucap Dansatgas (25/04/2024).

Kejadian itu bermula ketika Pasiintel Satgas telah mendapat informasi terkait aksi penyelundupan barang terlarang tersebut. 

Dansatgas segera memerintahkan Wadansatgas utk memimpin langsung dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

YBR dibekuk oleh tim gabungan pada Rabu (24/04/2024). 

Pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan di Pelabuhan Tunontaka Nunukan.

“Pelaku sudah berhasil ditangkap dan diamankan. Untuk proses selanjutnya, akan dilakukan pendalaman dan ditangani  oleh aparat terkait,” pungkas Dansatgas.

Apresiasi Kapolri Atas Peran Muhammadiyah dalam Menjaga Kedamaian Selama Proses Pemilu


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Halal Bi Halal Silaturahmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Rabu (24/4) dihadiri berbagai tokoh, diantaranya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Kapolri Listyo Sigit, Panglima TNI Agus Subiyanto, perwakilan Pimpinan Ormas Keagamaan dan Duta Besar dari beberapa negara.

Kapolri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Muhammadiyah yang telah berperan aktif dalam menjaga kondusifitas selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 berlangsung.

“Tentunya kita sepakat  bahwa siapa pun yang kita yang pilih merupakan calon terbaik. Dari serangkaian proses yang ada di tengah perbedaan pendapat, ditengah perbedaan pilihan, kita patur bersyukur secara keseluruhan kondisi stabilitas Kamtibmas sangat terkendali, dan itu tidak terlepas dari peran keluarga besar Muhammadiyah,” tutur Kapolri.

Kapolri mengakui bahwa ketika situasi dan kondisi di tengah Masyarakat yang sedang panas karena Pemilu, Ia kerap meminta bantuan Muhammadiyah untuk bersama-sama menjaga persatuan.

“Muhammadiyah juga telah berperan aktif dalam menjaga kestabilan dan ketertiban di masyarakat, bahwa persatuan merupakan hal besar yang harus dijaga,” jelas Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa Muhammadiyah juga berperan besar untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan dan mengisinya dengan berbagai macam kekuatan, kemampuan, dan basis keilmuan yang dimiliki dan selalu dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia.

Kapolri juga mengatakan bahwa kedewasaan politik bangsa Indonesia saat ini jauh lebih baik, di tengah perbedaan pendapat yang ada untuk terus tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

“Momentum lebaran menjadi kesempatan untuk kita saling silaturahmi dan saling memaafkan, dan bersama- sama merapatkan barisan dan menatap masa depan bangsa Indonesia ke depan,” tutur Kapolri.

Cegah Endemi Demam Berdarah, Bupati Ikfina Lakukan Fogging


Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Guna mencegah endemi demam berdarah (DBD) di kawasan Bumi Majapahit, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto menggelar Fogging di Desa Sumbertanggul, Kecamatan Mojosari, Selasa (23/4/2024).

Pada momen itu Bupati Ikfina menjelaskan bahwa fogging dilaksanakan lantaran untuk kasus DBD di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. 

Diduga salah satu penyebabnya adalah siklus nyamuk yang meningkat akibat musim hujan berkepanjangan.

"Tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kasus DBD di Kabupaten Mojokerto, sebetulnya ini adalah siklus endemi yang setiap tahun sama, karena siklusnya akan naik di musim penghujan, apalagi di bulan Maret kemarin curah hujan masih sangat deras," Ungkapnya.

Endemi sendiri adalah penyakit yang menjangkit suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. 

Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Untuk di Indonesia, endemi yang kerap terjadi adalah malaria dan demam berdarah.

Bupati perempuan pertama di Mojokerto itu juga menambahkan jika langkah yang diambil oleh Pemkab Mojokerto tidak hanya terpaku pada fogging saja, mengingat fogging hanya efektif untuk membasmi nyamuk dewasa, sedangkan untuk membasmi jentik-jentik nyamuk dan telurnya, ia mengerahkan relawan Jumantik yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk memantau jentik nyamuk dari rumah ke rumah.

"Beberapa hari ini sudah dilakukan persiapan serentak untuk melakukan fogging untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, disisi yang lain Jumantiknya kita gerakkan supaya bisa melakukan upaya untuk pemberantasan nyamuk dalam kondisi telur ataupun jentik," jelasnya

Selanjutnya, orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu juga menerangkan bahwa langkah-langkah yang diambilnya adalah agar di Kabupaten Mojokerto tidak sampai terjadi kejadian luar biasa (KLB) endemi DBD.

"Dengan ini kita akan bisa mengantisipasi, ini adalah langkah riil supaya tidak terjadi KLB, karena sebetulnya kalau dibandingkan kota atau kabupaten yang lain, Kabupaten Mojokerto ini tidak termasuk angka yang tinggi," pungkasnya

Tampak yang turut hadir dan berkolaborasi dalam Fogging di desa Sumbertanggul adalah Perwakilan dari Polres Mojokerto beserta KODIM 0815 Mojokerto, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagai Inisiator, Camat beserta Forkopimca Mojosari, Kepala Desa Sumbertanggul dan para Relawan Jumantik.