Kabar Progresif

Bulukumbu - KABARPROGRESIF.COM Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf mempertanyakan kerugian negara, terkait dugaan korupsi pembangunan Bulukumba.  Andi Muchtar mengaku bingung, lantaran proyek tersebut sebelumnya telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan untuk terus melakukan perhitungan ketika ada kerugian negara seperti apa,” kata Andi Muchtar, dalam keterangan yang dikutip Selasa, 5 Mei 2026. Dugaan kerugian negara itu diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba. Andi Muchtar menyebut sejak awal dirinya mengetahui proses pembangunan pasar tersebut.  Termasuk, saat BPK melakukan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada rekanan proyek. “Waktu BPK melakukan pemeriksaan di lapangan, ada temuan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pasca ditindaklanjuti oleh rekanan, saya kira itu sudah dianggap selesai,” kata Andi Muchtar. Namun, Kejari Bulukumba mengungkap adanya dua alat bukt...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menjalin kerja sama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di ibu kota. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin (4/5). Adapun penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin dan Direktur Investasi PT Danantara Investment Management Fadli Rahman. Selain Tito, acara ini juga disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta pejabat terkait lainnya. Zulkifli Hasan dalam keterangannya menyampaikan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik....

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal menyampaikan sejumlah rekomendasi Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Korlantas Polri guna mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Forum Dialetika yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema “Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional”  di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Rekomendasi strategis tersebut, salah satu poin utamanya adalah optimalisasi penyelarasan tanggung jawab antar-stakeholder, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem keselamatan, khusu...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan sejumlah pendalaman sebelum memutuskan menahan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.  Hal ini dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk tersangka. “Ya, tentunya masih ada keterangan-keterangan yang akan dipertebal lagi oleh penyidik,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, 5 Me 2026. Dia menjelaskan KPK masih memeriksa tersangka kasus tersebut sebagai saksi.  Pemeriksaan ini untuk meminta keterangan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka lainnya. “Jadi, pemeriksaan-pemeriksaan tersebut untuk saling melengkapi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik,” kata Budi. Pada 27 Juni 2024, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.  KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Be...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Fraksi PDIP di DPR menolak usul Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra agar ambang batas parlemen di RUU Pemilu disesuaikan dengan jumlah komisi di DPR. Anggota fraksi PDIP, Said Abdullah menilai jika ambang batas parlemen hanya didasarkan pada jumlah komisi sebanyak 13, fraksi tak akan memenuhi prinsip keterwakilan dalam pengambilan keputusan di DPR. "Karena kalau hanya komisi saja, kemudian satu orang, maka representasi keterwakilannya itu tidak akan terpenuhi," ujar dia di kompleks parlemen, Senin (4/5). Jumlah AKD di DPR periode 2024-2029 saat ini berjumlah 19, yang meliputi 13 komisi dan enam badan.  Dengan demikian, merujuk usulan Yusril, untuk masuk DPR, setiap partai minimal harus mengantongi 13 kursi jika dikonversi dari perolehan suara sah hasil pemilu. Jumlah itu belum termasuk enam badan, meliputi Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Kerja Sama, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Legi...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia mengapresiasi para buruh yang menyampaikan aspirasi secara tertib dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, maupun di sejumlah daerah lain di Indonesia, Jumat (1/5). Polri menilai pelaksanaan aksi yang berlangsung damai menunjukkan sikap tertib dalam menyampaikan pendapat serta terbangunnya semangat saling menghormati antara peserta aksi dan aparat pengamanan di lapangan.  Situasi kondusif selama peringatan May Day juga disebut menjadi cerminan bahwa penyampaian aspirasi dapat berjalan seiring dengan terjaganya ketertiban umum. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri memberikan apresiasi kepada massa buruh yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib, damai, dan menghormati aturan yang berlaku. “Polri mengapresiasi massa buruh yang menyampaikan aspirasi secara tertib pada peringatan Hari Buruh Internasional hari ini. Hal ini men...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono.  Pertemuan tersebut membahas potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung mengungkapkan, program MBG yang saat ini menjadi perhatian publik berpotensi menimbulkan ketimpangan di lapangan.  Ia menyebut telah menerima sejumlah laporan terkait hal tersebut dan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak). “Yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG. Tadi saya diskusi banyak hal terkait ketimpangan-ketimpangan, dan nanti akan saya sidak,” ujar Dudung di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Mei 2026. Ia memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.  Dudung juga menegaskan akan melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya yakin dengan Ba...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengunjungi Kelurahan Teritip, Balikpapan, Selasa (5/5).  Kunjungan kerja ini bertujuan meninjau persiapan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah tersebut. ​Keduanya berdialog langsung dengan warga untuk memastikan bantuan perumahan menjangkau pihak yang tepat.  Pemeriksaan akurasi data dilakukan dengan melihat kondisi fisik bangunan serta kemampuan ekonomi para penerima bantuan di lapangan. "Tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak. Itu bagus menurut saya. Pemda-Pemda yang punya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang baik, bisa mengalokasikan program perumahan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5). Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program perumahan.  Dukungan tersebut terlihat dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pe...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 melalui akun media sosial pribadinya @listyosigitprabowo pada Sabtu (2/5/2026).  Dalam pesannya, Kapolri menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum penting untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan. “Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tulis Kapolri. Sejalan dengan tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Kapolri juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat kolaborasi dan kepedulian bersama dalam menghadirkan pendidi...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pemeriksaan PBB P5L PT Wanatiara Persada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.  Pendalaman dilakukan dengan memeriksa seorang saksi pada Senin, 4 Mei 2026. PBB P5L merupakan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, dan sektor lainnya. "Saksi didalami terkait proses pemeriksaan PBB P5L PT Wanatiara Persada di KPP Madya Jakut," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. Budi mengatakan saksi yang diperiksa tersebut adalah mantan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Jakut berinisial HTN. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9-10 Januari 2026 dan menangkap delapan orang. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lim...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pegiat media sosial Ade Armando mengungkap alasan pengunduran diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena buntut pelaporan atas dugaan penghasutan dan ujaran kebencian. Ade mengatakan kasus hukumnya telah menyeret partai terlalu jauh dan dia tak ingin hal itu berlanjut. "Seperti orang-orang akan mempersulit kerja PSI berikutnya untuk memperjuangkan partai di berbagai tempat gitu ya, menjelang, bukan menjelang, nanti menuju pemilu 2029," kata Ade dalam jumpa pers di kantor DPP PSI, Selasa (5/5). Ade bersama Permadi Arya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan dan provokasi buntut potongan ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu. Laporan itu dilayangkan Aliansi Profesi Advokat Maluku (APAM) dan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Perwakilan APAM sekaligus pelapor Paman Nurlette kepada wartawan pada S...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penataan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pengisian kursi Ketua DPRD Kota Surabaya mulai dimatangkan.  Fraksi PDI Perjuangan memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan menjelang rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyebut penempatan Anas Karno telah disiapkan melalui skema yang berlaku di internal dewan.  Anas akan ditempatkan sebagai anggota fraksi, kemudian masuk ke Komisi A.  Selain itu, ia juga ditunjuk untuk mengisi posisi di Badan Anggaran menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Syaifuddin Zuhri. “Pak Anas masuk di jajaran anggota fraksi, kemudian di Badan Anggaran dan di Komisi A. Untuk posisi pimpinan di komisi, itu mekanismenya dipilih melalui rapat internal komisi,” kata Budi Leksono yang akrab disapa Bulek usai rapat fraksi, Selasa 5 Mei 2026. Terkait kekosongan kursi Ketua DPRD Surabaya pasca wafatnya Adi Sutarwijono, Bulek memastikan seluruh proses ad...

Bandung - KABARPROGRESIF.COM Di tengah semangat para buruh menyampaikan aspirasi pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Polda Jawa Barat turut hadir memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta aksi dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Pelayanan kesehatan ini disiagakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi para peserta aksi yang menjalani kegiatan dalam waktu cukup panjang di tengah cuaca dan keramaian massa.  Tim medis memberikan pemeriksaan kesehatan, bantuan pengobatan ringan, hingga penanganan cepat bagi peserta maupun petugas yang membutuhkan bantuan medis. Kehadiran layanan kesehatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Jawa Barat dalam mengedepankan sisi humanis selama pengamanan aksi berlangsung.  Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan masyarakat merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan kemanusiaan di lapangan. Semoga semangat May Day tahun ini dapat terus menghadirkan aksi yang damai, tertib, dan penuh...

Lombok Tengah - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,4 miliar.  Dana tersebut berasal dari sejumlah perkara tindak pidana korupsi (tipikor). "Total pengembalian kerugian negara ini Rp1,4 miliar," kata Kepala Kejari Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Putri Ayu Wulandari, Selasa, 5 Mei 2026.  Ia mengatakan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut merupakan hasil lelang aset atas nama terpidana Muzakir Langkir.  Aset yang dilelang berupa tanah dan bangunan di Desa Puyung dalam kasus korupsi RSUD Praya tahun 2017–2021. Kemudian titipan uang pengganti perkara Tipikor Konstruksi Jalan Akses Gunung Tunak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB tahun 2017 atas nama terpidana Fikhan Sahidu. Lalu, perkara Tipikor Pembangunan Gedung Puskesmas Batu Jangkih (2021) pada Dinas Kesehatan Lombok Tengah atas nama terdakwa Inisial A yang saat ini tersimpan di Rekening Pemerin...

Jakarta - KABARPEOGRESIF.COM Pegiat media sosial Ade Armando mengumumkan mundur sebagai politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buntut kasus hukumnya dengan Jusuf Kalla (JK) atas dugaan penghasutan dan ujaran kebencian. Ade menggelar jumpa pers di kantor DPP PSI dan resmi mundur sebagai kader per Selasa (5/5). "Saya mohon izin, yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI, ya," kata Ade dalam keterangannya. Pada kesempatan itu, dia mengaku tak ingin kasus hukumnya berdampak terhadap partai. Meski bukan kali pertama, namun kasus hukum kali ini telah terlalu jauh menyeret partai dan bisa berdampak pada elektabilitas di Pemilu 2029. "Kali ini suasananya agak beda ya. Kayaknya untuk pertama kalinya nih saya itu, kasus saya dilaporkan dengan cara yang apa, masif ya. Misalnya saja ada 40 organisasi Islam atau tokoh di bawah Pak Din Syamsuddin kalau enggak salah, itu datang ke polisi dan melaporkan saya," ujar Ade. Secara pribadi, Ade ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur menggelar Seminar Isu Administrasi Publik (SIAP) pada Selasa 5 Mei 2026.  Kegiatan ini mengangkat tema “Kolaborasi Multi-aktor dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional: Strategi Co-Governance untuk Pencapaian SDGs.” Seminar itu menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Moch. Ali Mashuri, M.Si., Analisis Kebijakan Bapperinda Kota Mojokerto, dan Mohammad Ali, S.E., MPA, Dosen Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur.  Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kompleksitas pembangunan nasional. Dalam pemaparannya, Ali Mashuri menegaskan bahwa pembangunan nasional modern tidak lagi efektif jika hanya bertumpu pada pemerintah.  Menurutnya, berbagai persoalan publik seperti kemiskinan, pengangguran, daya saing daerah, pelestarian budaya, hingga pengembangan pariwisata membutuhkan pendekatan tata kelola yang lebih terbuka dan kolaboratif.  Ia menjelaskan, konsep...

Klaten - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG subsidi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam konferensi pers di Klaten, Sabtu (2/5/2026), dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat. Praktik penyalahgunaan barang-barang bersubsidi dalam hal ini LPG maupun BBM bukan hanya berkhianat terhadap negara saja tetapi sudah mengkhianati masyarakat kecil yang berhak yang seharusnya menerima subsidi ini. Ujar Irjen Pol Nunung Syaifudin.  Disamping itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. M. Irhamni menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima pada 15 April 2026. “Penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut laporan informasi masyarakat yang kami terima dan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan,” ujar Irhamni.   Ia menjelaskan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengurusan cukai saat memeriksa aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial SA.  Pendalaman tersebut dilakukan untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. "Penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi soal adanya dugaan penerimaan oleh oknum pada Ditjen Bea Cukai, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan cukai," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, pada 4 Februari 2026.  Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang ditangkap adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal. Sehari kemudian, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cuk...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan inflasi nasional pada April 2026 secara year-on-year (yoy) terkendali di angka 2,42 persen.  Angka ini masih sesuai dengan target pemerintah, yaitu 1,5 hingga 3,5 persen, yang dinilai menguntungkan konsumen maupun produsen. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian/lembaga terkait untuk tidak berpuas diri.  Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/5), ia meminta semua pihak agar terus berupaya menjaga harga komoditas tetap terkendali, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). "Tetap kita berupaya sedikit saja di atas harga HET akan kita perjuangkan (untuk dikendalikan), ya. Ini merupakan prinsip dasar kita yang harus kita pegang teguh," kata Tomsi. Tomsi mengajak agar masing-masing daerah men...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM PT Utomo Charge+ Indonesia, atau yang lebih dikenal melalui brand Utomo Charge+, secara resmi mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang berlokasi di lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa 5 Mei 2026.  Peresmian ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik serta mendorong percepatan transisi menuju mobilitas ramah lingkungan di Kota Pahlawan. Peresmian operasional dilakukan langsung oleh Anthony Utomo selaku Managing Director Utomo Charge+ bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo. Sebanyak 5 titik strategis kini telah dilengkapi fasilitas SPKLU, yaitu: Terminal Joyoboyo, Park & Ride Mayjend Sungkono, Balai Kota Surabaya, Siola Tunjungan, dan Park & Ride Arif Rahman Hakim. Total terdapat 10 gun charger yang terpasang, masing-masing memiliki kapasitas daya hingga 180 kWh dan telah mengadopsi teknologi ultra fast charging, memungkinkan peng...