Kabar Progresif

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Akademi Kepolisian (Akpol) memasuki babak baru modernisasi pendidikan kepolisian melalui peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik.  Kedua fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan Polri untuk membentuk perwira yang mampu mengambil keputusan secara ilmiah, berbasis data, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks. Peresmian dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Akpol, Semarang, Senin (6/7). Usai peresmian, dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menjelaskan bahwa Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik merupakan bagian dari reformasi pendidikan Polri yang menyiapkan taruna menjadi first line supervisor sekaligus the next leader di lingkungan Polri. “Taruna harus dibekali kemampuan mengambil keputusan berbasis data. Karena itu kami mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan big data, Arti...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba- tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan fasilitas kesehatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK sudah menyediakan segala kebutuhan tersangka. "Benar, mengingat fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh tersangka saat menjalani penahanan di Rutan KPK sudah terpenuhi dengan baik dan layak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (6/7). Asrul baru saja kalah melawan KPK. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak Praperadilan yang diajukan oleh yang bersangkutan. Menurut hakim, penetapan tersangka terhadap Asrul oleh KPK selaku Termohon adalah sah. "Mengadili: satu, menolak permohonan Praperadilan Pemohon," u...

Medan - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyesalkan kasus korupsi yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim. Ondim terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumut. "Ya pertama, disayangkan. Nah, ini kembali ya Langkat menjadi penangkapan oleh KPK pada bupati. Dan ini sangat disayangkan," ujar Bobby Nasution di Kantor Pemprov Sumut, Medan, Senin (6/7). Bobby menilai, masyarakat menjadi yang paling dirugikan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.  Sebab, anggaran yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik justru diduga disalahgunakan. "Nah, tentu yang pertama yang dikorbankan adalah masyarakat yang menjadi korban utama," tegasnya. Bobby berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayahnya, maupun daerah lainnya. Menurut Bobby, seluruh kepala daerah harus menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran agar tata kelola pemerintahan berjalan secara tr...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah (PAD) hingga 20 persen. Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara disetop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. "Kita jaga dulu keberlangsungannya agar fiskal kita stabil, sehat, dan berkelanjutan. Harapan saya direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita," ujar Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7). Politikus PDIP itu mendorong agar kondisi fiskal saat ini kembali membaik. Bukan hanya lebih inklusif dan tumbuh, namun juga langsung dirasakan masyarakat. "Tidak sekadar tumbuh, tapi kemudian yang di bawah tidak merasakan dampaknya. Maka itu yang kita kawal bersama," katanya. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepada daerah mendapat bagian 20 persen dari P...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi modernisasi pabrik gula Assembagoes Situbondo milik PTPN XI. Kabag Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan kedua tersangka itu merupakan DPP selaku Direktur Utama PTPN XI periode 2015-2017 dan TD selaku Direktur Utama PT Multinas Indonesia. "Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sesuai Pasal 235 ayat 1 KUHAP telah ditetapkan tersangka pada tanggal 2 Juli 2024 di mana penyidik menetapkan 2 orang tersangka," ujarnya di Mabes Polri, Selasa (7/7). Berdasarkan perannya, kata dia, DPP mengondisikan pengadaan dengan meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, DPP bertugas mengarahkan pembentukan konsorsium KSO Wika-Barata-Multinas (WBM) dan menaikkan harga perkiraan sendiri yang menguntungkan pihak tertentu. Sementara untuk pelaku TD diduga tidak mengerjakan proyek sesuai dengan kontrak.  Bahkan...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merelokasi puluhan pelaku usaha bengkel dari Jalan Nias ke Jalan Menur Nomor 111, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo.  Relokasi tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan yang bertujuan mengembalikan fungsi Jalan Nias sekaligus menyediakan tempat usaha yang lebih layak bagi para pelaku usaha.  Penataan kawasan tersebut bermula saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung kondisi Jalan Nias pada akhir Juni 2026 setelah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait kemacetan, aktivitas bengkel yang menggunakan bahu jalan, serta kondisi lingkungan yang kurang tertata.  Dalam peninjauan itu, Wali Kota Eri memastikan penataan tidak dilakukan dengan menggusur mata pencaharian warga, melainkan disertai penyediaan lokasi relokasi agar para pelaku usaha tetap dapat beroperasi. Penataan tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan pelaku usaha, mengingat aktivitas pengecatan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan Praperadilan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba, selaku tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Menurut hakim, penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Termohon adalah sah. "Mengadili: satu, menolak permohonan Praperadilan Pemohon," ujar hakim tunggal I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Senin (6/7). "Dua, membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," sambungnya. Hakim hanya mempertimbangkan dua masalah pokok terkait permohonan Praperadilan Asrul. Yakni mengenai penetapan tersangka oleh KPK dan penahanan yang dilakukan. "Menimbang bahwa dari bukti T-75 sampai dengan T-84, T-90 dan T-93, Termohon telah melakukan serangkaian tin...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) menjaga tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memperkuat pengendalian harga pangan.  Meski inflasi menunjukkan perbaikan, daerah diminta tetap mewaspadai komoditas yang masih menjadi penyumbang kenaikan harga, terutama beras dan minyak goreng. Pesan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7). "Yang kita lakukan sehari-hari adalah fokus makanan, minuman, dan tembakau. Tentunya kita tidak berpuas diri, tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan," ujar Tomsi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan upaya pengendalian inflasi mulai membuahkan hasil. Hingga 3 Juli 2026, sebanyak 29 provinsi mencatat p...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mabes Polri memberikan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) Anumerta kepada tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan yang gugur saat penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan penghargaan berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta merupakan bentuk penghormatan institusi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para personel yang gugur dalam tugas negara. "Kita secara prinsip kita berduka Polri berduka karena personel-personel terbaik Polri kemudian ada yang gugur dalam pelaksanaan tugas yang di Kalimantan Tengah," kata Johnny kepada wartawan, Senin (6/7). "Untuk personel yang gugur sudah diberikan penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa," sambungnya. Isir menerangkan saat ini kepolisian masih terus mengejar jaringan pengedar narkoba yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polri tersebut....

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut hangat kedatangan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Sidang Wali Kota, Senin 6 Juli 2026.  Didampingi Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Wali Kota Eri Cahyadi memaparkan secara mendalam berbagai langkah strategis Pemkot Surabaya yang berfokus pada pembangunan infrastruktur inklusif dan penguatan birokrasi. Dalam paparannya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Surabaya saat ini berpusat pada 7 program prioritas.  Di antaranya meliputi pengurangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan gini rasio, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Wali Kota Eri yang juga mantan Kepala Bappeda Kota Surabaya, melakukan terobosan dengan mengintegrasikan seluruh anggaran Perangkat Daerah (PD...

Medan - KABARPROGRESIF COM Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan pernah menyampaikan teguran kepada Bupati Kabupaten Langkat, Syah Afandin alias Ondim sebelum terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan kabupaten dan kota.  Karena itu, ketika menemukan hal-hal yang dinilai janggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihaknya tidak tinggal diam. "Ya yang pasti kami kan dari provinsi ini kan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah ya. Hal-hal yang kami rasa janggal dalam pelaksanaan roda pemerintahan pasti kami sampaikan," kata Bobby Nasution di Pemprov Sumut, Senin (6/7). Ia menjelaskan, teguran yang diberikan tidak selalu disampaikan secara formal.  Dalam berbagai kesempatan, baik saat pertemuan resmi maupun informal bersama para kepala daerah, Bobby mengaku beberapa kali ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri meminta keterangan Sekjen DPP Keluarga Minangkabau (IKM) Braditi Moulvey terkait laporannya terhadap pegiat media sosial Permadi Arya atau dikenal Abu Janda soal dugaan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA, Senin (6/7). Braditi mengatakan dalam pemeriksaan itu dirinya diberikan sekitar 30 pertanyaan oleh penyidik terkait laporannya terhadap Abu Janda. "Hari ini telah menjalankan klarifikasi dari tadi pagi ya, jam 10.00 kita diundang dan sudah memberikan bukti-bukti dan juga sudah beberapa pertanyaan yang diberikan oleh penyidik," kata Braditi kepada wartawan, Senin. Braditi menyebut dalam pemeriksaan itu pihaknya turut menyerahkan bukti pendukung berupa tangkapan layar, video, potongan video dari media sosial dan saksi tambahan. Braditi menerangkan pihaknya berharap kepolisian bisa segera memanggil Abu Janda selaku terlapor untuk diperiksa dan dimintai keterangannya. "Kami berharap juga pihak kepolisian untuk segera mema...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Anggaran (Banggar) DPR menjamin dana transfer ke daerah (TKD) pada APBN akan naik di 2027. Namun, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan angka persisnya belum diketahui.  Hal itu, sambungnya, akan disampaikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang umum tahunan MPR 16 Agustus mendatang. "Nah, hitungan saya dibandingkan 2026, tentu TKD nanti akan naik dibandingkan Rp649 triliun yang di tahun 2026," kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7). "Nanti angka pastinya tentu akan disampaikan oleh Presiden pada Nota Keuangan tanggal 16 Agustus yang akan datang," imbuh Said. TKD adalah bagian dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Merujuk UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, TKD terbagi dalam enam jenis. Rinciannya yakni dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kortastipidkor Polri menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU yang menyebabkan terjadinya blackout ditaksir mencapai Rp5 triliun. "Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun," kata Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo dalam konferensi pers, Senin (6/7). Robertus menyebut taksiran kerugian negara itu bukan hasil perhitungan akhir.  Kata dia, pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Disampaikan Robertus, pihaknya masih terus mendalami perkara ini.  Ia mengatakan penyidik bakal memeriksa sejumlah saksi hingga ahli serta mencari alat bukti terkait kasus ini. "Serta mendalami ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 sebesar Rp516,896 miliar.  Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga memastikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Semester I Tahun 2026 berjalan sesuai target atau on the track. Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai memberikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna di DPRD Surabaya, Senin 6 Juli 2026. Dalam pemaparannya, Wali Kota Eri menyampaikan, Pemkot Surabaya mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp10,63 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah Rp10,55 triliun.  Dari selisih tersebut, ditambah pembiayaan neto, pemkot membukukan SiLPA sebesar Rp516 miliar. "Jadi, paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan neraca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi, kami sampaikan hari ini, sehin...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Polda Jawa Timur (Jatim) mengaku tengah melakukan pengejaran terduga pelaku pembunuhan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan berinisial RYS (51), yang mayatnya ditemukan di dalam mobil dinas di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan pihaknya tengah membantu Polresta Sidoarjo untuk mengejar terduga pelaku yang terindikasi melarikan diri ke sejumlah kota. "Benar, kami back up penuh kasus itu. Sudah kami bagi anggota menjadi beberapa tim untuk melakukan pengejaran terduga pelaku di sejumlah kota," kata Jumhur, Senin (5/7). Jumhur menjelaskan, salah satu tim bergerak melakukan pengejaran ke arah barat.  Namun, kepolisian belum dapat mengungkap secara rinci lokasi yang menjadi sasaran operasi demi kepentingan penyidikan. "Iya arah barat. Nanti kita akan beritahu lagi kalau hasil ya," ujarnya. ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi menyebut Fredik Risya Samuel alias FRS (37), tersangka kasus pemukulan terhadap seorang pemotor di Jalan Moh Kahfi II, Jagakarsa, Jakarta Selatan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan hal itu berdasarkan hasil tes urine terhadap yang bersangkutan. "Untuk tes urine kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba jenis sabu," kata Nurma kepada wartawan, Senin (6/7). Disampaikan Nurma, saat ini pihaknya masih mendalami asal usul sabu yang dikonsumsi oleh tersangka tersebut. Nurma menyebut saat ini pihaknya juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka.  Dalam perkara ini tersangka dijerat Pasal 466 ayat 1 KUHP. "Untuk sekarang kita tahan karena memang selain dia juga melakukan penganiayaan di jalan, juga dia positif narkoba," ucap Nurma. Sebelumnya, polisi menangkap seorang Fredik Risya Samuel alias FRS (37) buntut aksi pemukulan terhadap p...

Medan - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyerahkan surat penunjukan Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat. Penunjukan itu dilakukan setelah Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bobby mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi agar pelayanan publik tidak terganggu dan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. "Ya, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung. Kami diminta segera melaksanakan penunjukan Plt agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal," kata Bobby di Kantor Pemprov Sumut, Senin (6/7). Menurut Bobby, surat keputusan penunjukan tersebut telah diserahkan kepada Wakil Bupati Langkat.  Dengan demikian, Tio...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat menindaklanjuti keluhan warga terkait dugaan pungutan saat mengurus administrasi pindah masuk di kawasan Sememi.  Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa dana yang diminta merupakan bentuk partisipasi warga untuk pembangunan lingkungan, namun mekanisme pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan karena belum mendapatkan persetujuan dari pihak kelurahan. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Pemkot Surabaya, Arief Boediarto, mengatakan pihaknya bersama camat dan lurah telah mendatangi lokasi untuk mengklarifikasi persoalan.  Dari hasil dialog dengan pengurus wilayah, diketahui bahwa warga yang pindah masuk diminta memberikan partisipasi yang sebelumnya telah disepakati melalui musyawarah warga. "Dari penjelasan pengurus, dana tersebut dimaksudkan untuk pembangunan lingkungan, seperti pagar makam dan kebutuhan kampung lainnya," kata Arief, Selasa 7 Juli 2026. Meski demik...