Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Komisi A Sidak Jalan Perumahan Villa Bukit Mas

"Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 684 PK/Pdt/2012 lalu, Linda Handayani Nyoto dinyatakan menang gugatan atas lahan tersebut. Pemkot dan PT Inti Insan Lestari mempunyai kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.835.065.000

Jaksa Berharap Anak BF Sutadi Tidak Divonis Rehab

Dasar kami adalah tes urinenya yang negatif. Sehingga kami menyimpulkan ada pemufakatan jahat untuk menguasai sabu yang dipesan dari terdakqa Rully Setiawan

Januari 2017, Risma Gelar Mutasi

Ya kalau mau sekarang mutasi ya aku siap aja, ayo tak mutasi. Tapi apa yang lain siap semuanya. Sebab ada SKPD yang baru, juga ada yang nomenklaturnya dirubah. Saya kira yang pas itu awal tahun depan

Eksepsi Ditolak, Korupsi Husnul Ke Pembuktian

Keberatan terdakwa Husnul Khuluq terkait kewenangan Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkaranya tidak berdasar. Selain itu, jaksa juga mengklaim telah menyusun surat dakwaannya sesuai dengan prosedur dengan terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil

Yontaifib Marinir: Pasukan Elit Marinir TNI AL

Berkaca dari mahalnya operasi amfibi di luar negeri (dari sisi jumlah korban pasukan pendarat) dan pengalaman dalam Operasi Indra — operasi amfibi pertama KKO AL di pantai Indramayu kala menumpas DI/TII pada Maret 1953— maka kebutuhan akan adanya satuan Amphibious Recon ini memang terbilang mendesak

Dahlan Iskan Didakwa Pasal Berlapis

Dahlan Iskan didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan primer, Dahlan Iskan dijerat melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan dalam dakwaan subsider, Dahlan dijerat melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mantan Ketua KPK Muncul Disidang Dahlan

Kedatangan mereka hanya untuk memberikan support ke Dahlan Iskan. Usai bertemu dilobby Pengadilan Tipikor, ketiga tokoh itu langsung masuk ke ruang saksi prima sambil menunggu sidang pembacaan eksepsi Dahlan Iskan dibacakan tim penaeehat hukumnya yang diketuai Yusril Ihza Mahendra

Pemkot Surabaya Terima Hibah Peralatan IKM

Beberapa peralatan yang dihibahkan ke Pemkot Surabaya untuk pemberdayaan pelaku IKM tersebut diantaranya mesin obras sebanyak tiga unit, mesin neci tiga unit, mesin jahit 22 unit, mesin pengering sepatu, shoelast sepatu pria dan beberapa mesin

Minggu, 18 Februari 2018

Pemkot Surabaya Imbau Warga Waspadai Penipuan Penerimaan CPNS


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau warga Surabaya mewaspadai penipuan penerimaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebab, akhir-akhir ini beredar rumor melalui media tentang pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2018.

Kepala Badan Kepagawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Mia Santi Dewi memastikan hingga saat ini Pemkot Surabaya belum melaksanakan kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2018.

Ia juga memastikan apabila ada pelaksanaan kegiatan penerimaan CPNS, maka Pemkot Surabaya akan mengumumkan atau menginformasikan secara resmi dan terbuka kepada masyarakat melalui media.

“Tentu kalau ada penerimaan CPNS itu akan diumumkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Mia, Minggu, (18/2/2018).

Menurut Mia, kebijakan terkait seleksi penerimaan CPNS itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan, Pemkot Surabaya tidak punya kebijakan untuk menentukan seleksi penerimaan CPNS itu.

Namun, apabila nanti sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat tentang penerimaan CPNS, maka sistem yang digunakan oleh Pemkot Surabaya cukup ketat. Sebab, sejak tahun 2014 silam, Pemkot Surabaya sudah melakukan tes seleksi penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Dengan cara ini, maka tidak ada peluang adanya intervensi dari pihak manapun. Kami juga perlu tegaskan bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tidak dipungut biaya alias gratis,” tegasnya.

Oleh karena itu, Mia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mewaspadai adanya rumor yang berkembang tentang pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS. Sebab, rumor semacam ini akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya terkait masalah ini, maka dimohon segera melapor ke pihak yang berwajib,” imbuhnya.
Mia juga memastikan Pemkot Surabaya tidak bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tentang seleksi penerimaan CPNS ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser mengimbau masyarakat untuk  waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang terkait penerimaan CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Ia berharap agar masyarakat tidak mudah percaya tetapi memiliki sikap curiga terhadap segala bentuk iming-iming terkait penerimaan CPNS.
   
"Apabila ada informasi yang tidak jelas terkait penerimaan CPNS, warga silahkan mengecek ke lembaga pemerintahan (BKD) untuk mengetahui kebenarannya. Masyarakat perlu bersikap check and re-check," pungkasnya. (arf)

Pemkot Surabaya Kembali Perluas Layanan Parkir Meter


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) kembali meresmikan sistem pembayaran kartu elekronik (electronic payment) sebagai alat parkir meter. Sistem pengelolaan pembayaran parkir secara elektronik sebelumnya telah diterapkan di kawasan Balai Kota Surabaya. Saat ini, Parkir meter telah terpasang di kawasan Taman Bungkul Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan Pemkot Surabaya mencoba untuk memberikan layanan yang terbaik dengan memperluas zona layanan parkir secara elektronik. Langkah perluasan parkir zona dengan menggunakan sistem parkir meter bertujuan untuk menekan kebocoran pendapatan sekaligus menata sistem perparkiran.

“Dengan penggunaan uang elektronik ini maka pelaksanaan untuk akuntabilitas Pemkot Surabaya akan semakin baik,” kata Wali Kota Risma, saat memberikan sambutan dalam peresmian parkir elektronik, bertempat di Taman Bungkul Surabaya, Minggu, (18/02/18), pagi.

Wali Kota yang akrab di sapa Bu Risma itu juga menghimbau kepada warga Surabaya, bahwa diperlukan sebuah kerjasama dan dukungan masyarakat untuk mensukseskan gerakan non tunai dengan memiliki uang elektronik.

“Selama ini potensi (perparkiran) di kawasan Taman Bungkul ini besar sekali, tapi selama ini hilang, karena belum dikelolah secara elektronik dan akibatnya banyak sekali kebocoran-kebocoran,” terangnya.

Dengan penggunaan sistem pembayaran secara elektronik, lanjut Wali Kota Risma, diharapkan kedepan sudah tidak ada lagi kebocoran-kebocoran, sehingga pelaksaaan pertanggung jawaban pemerintah kota akan semakin baik, potensi pendapatan parkir yang tinggi membuat pemkot terus berupaya dalam memberikan layanan sistem perparkiran yang terbaik.

“Dengan bapak ibu sekalian tertib, maka insya allah pelaksanaan untuk pertanggung jawaban pemerintah kota itu semakin baik,” tegasnya.

Wali Kota Risma mengungkapkan penduduk Kota Surabaya yang telah mencapai lebih dari 3,2 juta membuat jalanan kota semakin padat, dan ini akan berimbas pada kemacetan. Guna mengatasi hal itu, Pemkot Surabaya akan mengoptimalisasi beberapa ruas jalan. Pemkot tidak mungkin untuk melebarkan jalan secara terus-menerus. Namun, pemkot akan mengoptimalisasi fungsi jalan seperti perluasan layanan park and ride dan penggunaan alat transportasi massal.

“Ini sangat penting untuk Kota Surabaya, tidak bisa dibiarkan begitu saja tidak ada pengaturan, kalau tidak ada pengaturan maka kota ini akan macet,” tutur Wali Kota kelahiran Kediri tersebut.

Penggunaan uang elektronik pada alat parkir meter ini telah terintegrasi dengan sejumlah uang elektronik, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan multi kartu yang diterbitkan oleh perbankan, diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI 46), Bank Mandiri, Bank BCA, serta kartu cobranding Bank Jatim (BPD Jatim). Saat ini, parkir meter telah terpasang didua kawasan Kota Surabaya. Rinciannya, 10 alat berada di kawasan Balai Kota Surabaya dan 10 alat terpasang di kawasan Taman Bungkul Surabaya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah sangat mengapresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pengembangan layanan publik. Menurutnya, prestasi Kota Surabaya dalam pengembangan konsep smart city telah diakui oleh berbagai kalangan, dengan banyaknya penghargaan yang telah diterima.

"Kami sangat mengapresiasi Dinas Perhubungan yang telah berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penggunaan alat parkir meter,” ujarnya
Dalam uji coba sebelumnya, pihaknya mengaku telah melakukan evaluasi pada penggunaan pembayaran parkir meter selama periode terakhir. “Seperti masalah isi ulang, ketersediaan kartu, itu sudah menjadi komitmen kami bersama, sudah kami penuhi semuanya dari seluruh jajaran perbankan se Jawa Timur,” imbuhnya.

Difi mengungkapkan, jumlah pendapatan dari perparkiran di Balai Kota Surabaya telah meningkat secara signifikan menjadi 300 persen, setelah mulai menggunakan alat parkir meter di tahun 2017.

"Semoga program ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di daerah-daerah lainnya," pungkasnya. (arf)