Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Komisi A Sidak Jalan Perumahan Villa Bukit Mas

"Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 684 PK/Pdt/2012 lalu, Linda Handayani Nyoto dinyatakan menang gugatan atas lahan tersebut. Pemkot dan PT Inti Insan Lestari mempunyai kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.835.065.000

Jaksa Berharap Anak BF Sutadi Tidak Divonis Rehab

Dasar kami adalah tes urinenya yang negatif. Sehingga kami menyimpulkan ada pemufakatan jahat untuk menguasai sabu yang dipesan dari terdakqa Rully Setiawan

Januari 2017, Risma Gelar Mutasi

Ya kalau mau sekarang mutasi ya aku siap aja, ayo tak mutasi. Tapi apa yang lain siap semuanya. Sebab ada SKPD yang baru, juga ada yang nomenklaturnya dirubah. Saya kira yang pas itu awal tahun depan

Eksepsi Ditolak, Korupsi Husnul Ke Pembuktian

Keberatan terdakwa Husnul Khuluq terkait kewenangan Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkaranya tidak berdasar. Selain itu, jaksa juga mengklaim telah menyusun surat dakwaannya sesuai dengan prosedur dengan terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil

Yontaifib Marinir: Pasukan Elit Marinir TNI AL

Berkaca dari mahalnya operasi amfibi di luar negeri (dari sisi jumlah korban pasukan pendarat) dan pengalaman dalam Operasi Indra — operasi amfibi pertama KKO AL di pantai Indramayu kala menumpas DI/TII pada Maret 1953— maka kebutuhan akan adanya satuan Amphibious Recon ini memang terbilang mendesak

Dahlan Iskan Didakwa Pasal Berlapis

Dahlan Iskan didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan primer, Dahlan Iskan dijerat melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan dalam dakwaan subsider, Dahlan dijerat melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mantan Ketua KPK Muncul Disidang Dahlan

Kedatangan mereka hanya untuk memberikan support ke Dahlan Iskan. Usai bertemu dilobby Pengadilan Tipikor, ketiga tokoh itu langsung masuk ke ruang saksi prima sambil menunggu sidang pembacaan eksepsi Dahlan Iskan dibacakan tim penaeehat hukumnya yang diketuai Yusril Ihza Mahendra

Pemkot Surabaya Terima Hibah Peralatan IKM

Beberapa peralatan yang dihibahkan ke Pemkot Surabaya untuk pemberdayaan pelaku IKM tersebut diantaranya mesin obras sebanyak tiga unit, mesin neci tiga unit, mesin jahit 22 unit, mesin pengering sepatu, shoelast sepatu pria dan beberapa mesin

Rabu, 23 Agustus 2017

Jaksa Nuntut 8 Tahun Penjara, Tapi Ini Vonisnya Hakim


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tuntutan 8 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Duta Amelia terhadap Dudy Ariffianto, terdakwa kasus narkotika ternyata mendapat respon negatif dari majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.

Ari Jiwantara, ketua majelis hakim perkara ini tak sependapat dengan pertimbangan dalam tuntutan jaksa. Putusan untuk merehabilitasi terdakwa Dudy di RS Menur itu dijatuhkan lantaran beberapa alasan.

Menurut Hakim Ari Jiwantara, terdakwa yang tinggal di Perumahan  Regency Sejahtera Keputih Surabaya tersebut  layak untuk direhabitasi karena menjadi korban penyalahgunaan, hal itu dibuktikan dari beberapa data yang diajukan dalam persidangan.

"Ada surat dokter, ada surat keterangan assement dari BNNP Jatim, itulah yang menjadi dasar terdakwa harus direhabilitasi,"ucap Hakim Ari Jiwantara saat dikonfirmasi usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (23/8/2017).

Hakim Ari Jiwantara menghimbau agar para jaksa tidak menyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Kalau memang faktanya sebagai pengguna, iya mestinya harus dituntut sebagai pengguna meski dalam dakwaan pasal tersebut tidak ada,"sambungnya.

Sementara, Jaksa Duta Amelia mengaku belum mengambil sikap atas vonis hakim tersebut. Kendati demikian, Dia tetap menghormati putusan hakim.

"Saya masih laporkan dulu ke pimpinan,"pungkasnya saat dikonfirmasi usai persidangan.

Untuk diketahui, terdakwa Dudy Affianto dinyatakan bersalah melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika.

Dudy ditangkap oleh Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak usai mengkonsumsi sabu dirumahnya. Saat ditangkap, Polisi berhasil menemukan sabu seberat 0,50 gram yang dibungkus dalam plastik.

Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lain berupa 1(satu) buah klip plastik yang didalamnya masih terdapat sisa shabu seberat 0,18 gram beserta pembungkusnya ,1(satu) buah pipet kaca bekas pakai narkotika golongan I jenis shabu,1(satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih,1(satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas.

Atas perbuatannya, Jaksa mendakwa Dudy Affianto dengan pasal tunggal, yakni melanggar pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Komang)

Hakim Perkara Pailit PT Gusher Tarakan Dianggap Ceroboh

Legalkan Surat Kuasa Palsu Pada Pengajuan Permohonan Gugatan




KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dwi Winarko, Hakim perkara pailit PT Gusher dianggap ceroboh saat menyidangkan perkara gugatan Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan nomor perkara 7/Pdt.Sus.Pailit/Niaga. Pn Surabaya.

Kecerobohan hakim Dwi Winarko itu dikarenakan melegalkan surat kuasa yang diduga palsu untuk dipakai dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU.

Kuasa hukum PT Gusher Tarakan, Tonin Tachta Singarimbun menerangkan, Pailitnya PT Gusher Tarakan yang diputus Hakim Pengadilan Niaga Surabaya ini dinilai cacat hukum. Alasannya, pihak PT Gusher Tarakan tidak pernah menunjuk atau memberikan surat kuasa kepada  Fahrul Siregar sebagai kuasa hukum yang mewakili sebagai pemohon palit maupun termohon PKPU.

"Karena itu kita melaporkan peristiwa pemalsuan ini ke Polrestabes Surabaya,"terang Tonin di PN Surabaya, Rabu (23/8/2017).

Dugaan adanya surat kuasa palsu, lanjut Tonin diketahui dari adanya pernyataan yang dibuat lenny, selaku Direktur PT Gusher Tarakan dan dikirimkan ke Ketua Pengadilan Negero (PN) Surabaya.

Dalam surat pernyataan itu  Lenny secara tegas menyebut tidak pernah bertemu dengan orang-oramg yang mengaku sebagai kuasa hukumnya.

Tak hanya itu, Lenny juga menyebut upaya mempailitkan PT Gusher Tarakan adalah suatu hal yang wajar, lantaran dia tidak pernah memberi atau menunjuk Kuasa Hukum.

Oleh karenanya, Lenny merasa di perdaya oleh Hendrik dan Steven, dengan membujuk untuk menyerahkan kwitansi dan PPJB , katanya akan dibayar. atau dikembalikan nya uang pembelian unit Stand (Grand Tarakan Mal) yang sudah 13 tahun di janjikan sertipikat nya namun sampai sekarang tidak ada realisasi.

"Itulah pernyataan yang dibuat klien saya secara tertulis dan sudah dikirimkan ke Ketua PN Surabaya,"kata Tonin.

Namun surat pernyataan yang dikirimkan itu seolah-oleh terbaikan dan bahkan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan hingga akhirnya PT Gusher Tarakan. "Ini yang menjadi tanda tanya,"sambung Tonin.

Dari informasi yang dihimpun,  Pada sekitar tahun 2005 Hendrik Hakim, mantan pengurus Direksi dari PT. Gusher Tarakan, telah menjaminkan sebagian atau seluruhnya aset perusahaan kepada BNI Banjarmasin untuk pinjaman uang sekitar Rp 80 miliar tanpa persetujuan RUPS perseroan. Kini Hutang tersebut telah mencapai 131 Milliar yang tak mungkin bisa terbayar kecuali dengan jalan dipailitkannya PT Gusher Tarakan.

Sedangkan dalam putusan pengadilan di Jakarta barat dan Pengadilan Tarakan menyatakan bahwa pinjaman tersebut adalah merupakan pinjaman pribadi stiven hakim dan hendrik hakim kepada Pihak BNI, Tanpa melibatkan RUPS Perseroan atau PT Ghuser kepengurusan dari Gusti syaifudin yang disahkan oleh kemenkumham sejak tahun 2014. (Komang)