Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Komisi A Sidak Jalan Perumahan Villa Bukit Mas

"Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 684 PK/Pdt/2012 lalu, Linda Handayani Nyoto dinyatakan menang gugatan atas lahan tersebut. Pemkot dan PT Inti Insan Lestari mempunyai kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.835.065.000

Jaksa Berharap Anak BF Sutadi Tidak Divonis Rehab

Dasar kami adalah tes urinenya yang negatif. Sehingga kami menyimpulkan ada pemufakatan jahat untuk menguasai sabu yang dipesan dari terdakqa Rully Setiawan

Januari 2017, Risma Gelar Mutasi

Ya kalau mau sekarang mutasi ya aku siap aja, ayo tak mutasi. Tapi apa yang lain siap semuanya. Sebab ada SKPD yang baru, juga ada yang nomenklaturnya dirubah. Saya kira yang pas itu awal tahun depan

Eksepsi Ditolak, Korupsi Husnul Ke Pembuktian

Keberatan terdakwa Husnul Khuluq terkait kewenangan Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkaranya tidak berdasar. Selain itu, jaksa juga mengklaim telah menyusun surat dakwaannya sesuai dengan prosedur dengan terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil

Yontaifib Marinir: Pasukan Elit Marinir TNI AL

Berkaca dari mahalnya operasi amfibi di luar negeri (dari sisi jumlah korban pasukan pendarat) dan pengalaman dalam Operasi Indra — operasi amfibi pertama KKO AL di pantai Indramayu kala menumpas DI/TII pada Maret 1953— maka kebutuhan akan adanya satuan Amphibious Recon ini memang terbilang mendesak

Dahlan Iskan Didakwa Pasal Berlapis

Dahlan Iskan didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan primer, Dahlan Iskan dijerat melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan dalam dakwaan subsider, Dahlan dijerat melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mantan Ketua KPK Muncul Disidang Dahlan

Kedatangan mereka hanya untuk memberikan support ke Dahlan Iskan. Usai bertemu dilobby Pengadilan Tipikor, ketiga tokoh itu langsung masuk ke ruang saksi prima sambil menunggu sidang pembacaan eksepsi Dahlan Iskan dibacakan tim penaeehat hukumnya yang diketuai Yusril Ihza Mahendra

Pemkot Surabaya Terima Hibah Peralatan IKM

Beberapa peralatan yang dihibahkan ke Pemkot Surabaya untuk pemberdayaan pelaku IKM tersebut diantaranya mesin obras sebanyak tiga unit, mesin neci tiga unit, mesin jahit 22 unit, mesin pengering sepatu, shoelast sepatu pria dan beberapa mesin

Senin, 20 Agustus 2018

Terjerat Suap, KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka anggota DPRD Sumatera Utara, Biller Pasaribu dan Pasiruddin Daulay, terkait kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho terhadap sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara.

"Tadi setelah proses pemeriksaan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut ada 2 orang yang diperiksa. Dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/8/2018) sore.

Biller ditahan di Rutan Cabang KPK di Kavling K4. Sementara itu, Pasiruddin ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Menurut Febri, KPK akan melakukan pemanggilan ulang terhadap sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara lainnya yang belum menghadiri pemeriksaan.

Ia mengingatkan agar anggota DPRD yang terlibat dalam kasus ini bersikap kooperatif.

"Jangan lagi ada alasan-alasan yang tidak sah dan sesuai dengan hukum yang kemudian digunakan. Kalau memang misalnya ada alasan yang patut silakan disampaikan ke KPK. Karena jika tidak, kami akan mempertimbangkan tindakan-tindakan lain," katanya.

Sebelumnya KPK telah menahan Tahan Manahan Panggabean, Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Rooslynda Marpaung, Helmiati, Muslim Simbolon, Rinawati Sianturi, Sonny Firdaus, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifin Nainggolan dan Elezaro Duha.

Mereka merupakan bagian dari 38 anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta. (rio)

Ketum PPP Romahurmuziy Tak Penuhi Panggilan KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy tak memenuhi agenda pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/8/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, perwakilan Romahurmuziy telah mendatangi KPK untuk menginformasikan ketidakhadiran mantan Sekjen PPP itu.

"Tadi stafnya datang ke KPK. Menyampaikan tidak dapat hadir di pemeriksaan hari ini," kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin (20/8/2018).

Febri tak menjelaskan secara rinci alasan ketidakhadiran politisi yang akrab disapa Romy itu. KPK akan mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap Romy pada Kamis (23/8/2018).

"Akan dijadwalkan ulang Kamis ini," kata Febri.

Romy sedianya diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Ia seharusnya diperiksa sebagai saksi untuk pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan pejabat nonaktif Kemenkeu Yaya Purnomo sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast. Eka diketahui merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara. Adapun, Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang. (rio)