Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Sabtu, 01 Oktober 2022

Terbentur Usia, Wagub Jatim Ngaku Tak Bisa Maju Capres-Cawapres 2024


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Politisi Partai Demokrat Emil Dardak mengungkapkan bahwa ia tidak mungkin jadi capres atau cawapres 2024 karena usianya belum 40 tahun. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan di sebuah forum diskusi yang bertajuk "Dilema Pilpres 2024, Bincang Ulang Presidential Treshold dan Batas Minimal Usia Presien". 

"Banyak yang bilang ke saya, kenapa nggak mengikuti jejak Pak Sandi Uno, dari Wagub menuju Cawapres. Saya bilang saya nggak bisa, karena pada 2024 mendatang usia saya belum 40 tahun," kata Emil Dardak, Sabtu (1/10).

Padahal, ia mencontohkan, di Perancis seorang yang sudah bisa memilih, maka dia juga boleh dipilih, yakni di usia 18. 

Aturan tersebut pernah direvisi pada tahun 74 yakni jadi 21 tahun, lalu dikembalikan lagi jadi 18 tahun. 

"Macron di Perancis terpilih usia 38. Presiden New Zealand usia 30an. Sutan Syahrir juga dulu jadi Perdana Menteri usia 36," terangnya. 

Karena itu, ikhtiar untuk meninjau ulang aturan syarat minimal Presiden, layak untuk dipikirkan bersama. 

Di samping itu, Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut dengan tegas menyampaikan bahwa ia tidak setuju dengan sistem yang tengah berjala saat ini, karena Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilakukan serentak. 

Karena acuan ambang batas Presidential Treshold yang digunakan adalah hasil perolehan Pileg 5 tahun sebelumnya. 

"Ini yang menurut saya kurang ideal, bahkan tidak ideal", terangnya. 

Selain dihadiri oleh Emil, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Politisi Beken Fadli Zon, Puteri Komaruddin Golkar, Brigitta Lasut Nasdem, Pengamat Adi Prayitno, Korpus BEM SI, dan dipandu oleh Budi dan Ari dari Totalpolitik.com.

Jumat, 30 September 2022

Tak Sesuai IMB, Satpol PP Segel Bangunan di Jalan Ngagel Jaya Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Surabaya melakukan penyegelan bangunan di Jalan Ngagel Jaya No 32. 

Penyegelan dilakukan karena bangunan itu telah memakan badan jalan.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, bangunan di Jalan Ngagel Jaya 32 Surabaya, tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, sekitar setengah meter persegi full bangunan, telah memakan badan jalan.

"Bangunan itu kita segel karena tidak sesuai IMB. Kita lakukan penyegelan terhitung mulai 9 September hingga 30 hari ke depan," kata Eddy Christijanto, Kamis (29/9).

Eddy juga menyebutkan, bahwa penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari surat bantuan penertiban (Bantib) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR), terkait bangunan yang tidak sesuai IMB.

"Surat pemberitahuan Bantib masuk sekitar tanggal 3 September 2022. Kemudian baru kita cek ke lapangan dan kita segel pada 9 September 2022," jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa selama penyegelan, pemilik diminta melakukan pembongkaran sendiri bangunan tersebut. 

Apabila selama 30 hari penyegelan pemilik tidak melakukan pembongkaran, maka Satpol PP yang akan membongkarnya.

"Setelah 30 hari penyegelan itu berlangsung, maka kita menunggu Bantib pembongkaran dari Dinas Cipta Karya," pungkasnya.

Kamis, 18 Agustus 2022

Gali Kemampuan Anak, Dinsos Jatim Gelar Jambore Anak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jambore Anak yang diselenggarakan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur mendapat sambutan anak dari berbagai daerah.

Terbukti sebanyak 535 anak dari beberapa daerah di Jawa Timur, tampak semangat dan antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari Kamis (18/8) hingga Sabtu (20/8) itu merupakan rangkaian Hari Anak Nasional, yang sedianya diperingati pada 23 Juli 2022 lalu. 

Kepala Dinas Sosial Jatim, M. Alwi mengungkapkan, Jambore Anak ini merupakan ajang pertemuan bagi anak anak yang selama ini menjadi binaan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA). 

"Kita beri ruang bagi anak-anak kita yang ada di UPT. Bagaimana kreativitas mereka, kemampuan mereka, itu kita beri ruang mereka untuk memperlihatkan kemampuan mereka," kata Alwi, Kamis (18/8).

Perlindungan terhadap anak anak, serta memenuhi hak hak anak, salah satunya adalah memberi ruang mengembangkan kreatifitas, menurut M. Alwi adalah tugas negara, tak terkecuali Pemerintah Daerah. 

"Dan ini menjadi kewajiban kita, sesuai dengan apa namanya motonya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju," tegasnya. 

Dalam kegiatan Jambore Anak ini juga mempertandingkan lomba lomba, seperti Futsal Putra-Putri, Volley Sarung Putra Putri, Paduan Suara, Melukis, Fashion Busana Muslim, Puisi, Tilawatil Quran, Dai, dan Lomba Yel Yel. 

"Kita lihat kemampuan anak itu terekspresikan dari berbagai kegiatan dan lomba yang diadakan atau dilaksanakan oleh panitia pada kegiatan hari ini," ungkapnya. 

Ratusan anak anak ini, juga akan mengikuti kegiatan Outbond yang dilaksanakan oleh BASIC Outbond Indonesia di lokasi wisata Songgoriti pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. 

"Ya disela sela itu, mereka akan dibawa, melihat keindahan alam di Kota Batu ini, itu juga sangat bermakna bagi pertumbuhan anak-anak kita," pungkasnya. 

Dalam kegiatan Jambore Anak ini juga diadakan sarasehan dalam rangka Pencegahan/Stop Stunting, Bullying, Kekerasan, Pekerja dan Perkawinan Anak.



Senin, 20 Juni 2022

Soal Mobil Pelat Merah Pemkot Terobos CFD, Komisi C DPRD Surabaya Segera Panggil Pejabat Terkait


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kegiatan hari bebas kendaraan atau Car Free Day (CFD) kembali digelar pagi hari di Jalan Tunjungan dan Jalan Darmo, Kota Surabaya pada Minggu (22/5) lalu. 

Pembukaan kembali CFD itu dilakukan pasca situasi Covid-19 di Kota Pahlawan terkendali.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Endy Suhadi menerangkan, setiap kali pihaknya menerima laporan yang berkaitan dengan CFD, antusiasme warga yang hadir sangatlah luar biasa. 

Bahkan, lokasi CFD biasanya dipergunakan warga untuk berolahraga tanpa adanya asap kendaraan bermotor.

"Khususnya bagi pesepeda, juga warga masyarakat yang mau melakukan aktivitas olahraga baik senam, jalan kaki dan sebagainya tanpa menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat," kata Endy Suhadi, Senin (20/6).

Akan tetapi, Endy menyayangkan pembukaan perdana CFD pada Minggu (22/6) lalu di Jalan Darmo justru diwarnai dengan hal yang memalukan. 

Yakni, adanya mobil pelat merah milik pejabat Pemkot Surabaya yang menerobos lokasi CFD. 

Bahkan, video mobil pelat merah yang menerobos CFD itu viral di media sosial.

"Apabila ada kendaraan roda dua atau empat berlalu lalang di daerah CFD ini sudah jelas-jelas melanggar aturan dari kegiatan tersebut. Harusnya, teman-teman pemkot yang berjaga di situ kan ada. Baik dari Linmas, Satpol PP, ataupun Dishub dan kepolisian di depan itu kan sudah ada penjaganya saat kegiatan itu," tegasnya.

Menurut Endy, peristiwa mobil pelat merah menerobos pelaksanaan CFD tentu sangat mencoreng Pemkot Surabaya. 

Terlebih lagi, tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan CFD itu.

"Oleh karena itu kalau ada kendaraan entah itu dinas harusnya malu, dengan apa yang sudah dilakukan pada kegiatan tersebut. Artinya, juga melanggar, dan ini menjadi sangat tidak baik kalau ada kendaraan pelat merah tetap saja melanggar peraturan," jelas Endy.

Dia memastikan, bahwa Komisi C DPRD Surabaya segera memanggil pejabat yang telah menerobos CFD itu untuk meminta penjelasan. 

Jangan sampai pelanggaran itu dilakukan tidak karena ada urgensi atau kepentingan yang mendesak.

"Ini harus kita panggil nanti, ada apa kok sampai berani menerobos seperti itu. Urgensinya seperti apa, ada kegiatan apa. Apakah di jalan lain tidak bisa dilewati sampai menerobos area CFD seperti itu," ujarnya.

Sedangkan warga masyarakat sendiri, dikatakan Endy, kalaupun ingin masuk atau melintas ke area CFD tidak diperbolehkan. 

Bahkan, walaupun itu kendaraan roda dua atau empat tidak dinyalakan, tetap saja dilarang untuk melintas area CFD.

"Sanksinya nanti kita panggil. Kalau ada laporan seperti ini kita panggil di Komisi C. Karena ini sesuai dengan tupoksi kinerja Komisi C. Jangan sampai keadaan seperti ini menjadi satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan pemkot sendiri," pungkasnya.

Mardani Maming Dicegah ke Luar Negeri Sebagai Tersangka


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani Maming ke luar negeri sebagai tersangka. Permintaan pencegahan itu disampaikan KPK.

Selain Mardani, KPK juga telah mencegah Rois Sunandar Maming untuk bepergian ke luar negeri. Rois Sunandar merupakan adik kandung Mardani Maming.

Namun, belum diketahui secara pasti status hukum Rois. Rois maupun Mardani dicegah untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 16 Juni 2022.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengamini pihaknya telah mencegah dua orang itu untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan kedua orang tersebut berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani di KPK.

KPK telah meningkatkan status perkara yang berkaitan dengan Mardani Maming ke tahap penyidikan. Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan secara terang benderang siapa saja tersangkanya.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan," kata Ali Fikri, Senin (20/6/2022).

Ali tak membantah soal status tersangka Mardani Maming. Ali menekankan pihaknya saat ini sedang berupaya untuk mengumpulkan serta melengkapi bukti-bukti. Salah satunya, dengan menggali keterangan dari para saksi.

"Saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Setiap perkembangan akan selalu kami sampaikan," ucapnya.

Sebelumnya, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh membenarkan Mardani Maming dicegah ke lur negeri sebagai tersangka. 

Kendati demikian, Imigrasi enggan membeberkan lebih detail dan rinci terkait perkara apa Mardani Maming dicegah ke luar negeri.

"(Dicegah sebagai) Tersangka," kata Achmad Nur Saleh.

Mantan Direktur Anak Perusahaan PTPN 7 Jadi Tersangka Korupsi Rp 5,7 Miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Mantan Direktur anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII jadi tersangka korupsi Rp 5,7 miliar.

Penetapan IIR yang merupakan Mantan Direktur PT KNT (Karya Nusa Tujuh) sebagai tersangka korupsi oleh Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Lampung.

Tersangka IIR diduga telah menggelapkan uang salah satu perusahaan BUMN senilai Rp 5,7 miliar. Jumlah tersebut dari keseluruhan 30 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan kandang dan proses penggemukan sapi dari tahun 2015 hingga 2020.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung, AKBP Alsyahendra menjelaskan berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

"Berkas sudah dilimpahkan kepada kejaksaan untuk diteliti dan sangat dimungkinkan untuk kami melakukan pengembangan berdasarkan fakta-fakta yang ada hingga ke akar nya," katanya.

Menurutnya, tersangka menggunakan uang hasil korupsi untuk bisnis perusahaan pialang.

"Dari keterangan tersangka uang tersebut telah habis digunakan untuk berinvestasi di perusahaan pialang yakni Solid Gold dan Trading Forex," jelas alumni Akpol 2004.

Alsya juga mengatakan tersangka sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur. Namun, IIR masih berstatus sebagai pegawai di PTPN VII.

Selain itu, Alsya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pihak yang berkaitan membantu pengungkapan kasus tersebut.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dan rekan media yang banyak membantu dalam sharing informasi demi mewujudkan budaya anti KKN di Provinsi Lampung," pungkasnya. (*)

Tebus Ijazah 729 Pelajar SMA Sederajat, Komisi B DPRD Jatim Apresiasi Wali Kota Eri


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya. 

Sebab, meskipun SMA/SMK sederajat sudah bukan menjadi kewenangan Pemkot Surabaya, namun kepedulian terhadap dunia pendidikan tetap dilakukan.

Apresiasi itu diberikan lantaran Wali Kota Eri membantu pembebasan biaya ijazah 729 siswa SMA/SMK di Kota Surabaya.

"Karena memang di masa pandemi ini banyak sekali orang tua yang kesulitan melunasi tunggakan sekolah. Ada yang tadinya orang tua bekerja tapi di PHK, sehingga tidak bisa mendapatkan pemasukan. Sehingga tindakan yang dilakukan Pemkot Surabaya, Mas Eri Cahyadi dan jajarannya sangat saya apresiasi," kata anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari, Senin (20/6).

Apalagi, Agatha menyebut, uang senilai Rp1,7 miliar yang digunakan menebus 729 ijazah pelajar SMA/SMK sederajat berasal dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya. 

Tentu saja zakat yang terkumpul dari ASN itu dinilainya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap ke depan untuk Pemprov, tentunya karena SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, supaya ada terobosan yang lebih berani dan bisa dilakukan oleh Gubernur. Dalam hal ini, untuk bisa membantu anak-anak kita yang di SMA/SMK supaya tidak sampai putus sekolah," jelas dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengakui, sejak SMA/SMK sederajat di bawah pengelolaan provinsi, banyak sekali wali murid maupun siswa yang mengeluh. 

Pasalnya, kata dia, sebelum dikelola provinsi, sekolah negeri SMA/SMK sudah gratis dan bahkan untuk swasta SPP-nya tidak setinggi sekarang.

"Sejak masuk kewenangan provinsi, hasil pantauan saya waktu periode lalu itu SPP yang ada di SMA/SMK Kota Surabaya yang swasta naik dua kali lipat. Akibat mereka tidak lagi menerima Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang dulu biasanya diterima dari Kota Surabaya," papar dia.

Karena sekarang SMA/SMK sederajat di Surabaya tak lagi menerima Bosda dari pemkot, sehingga kemudian biaya operasional sekolah itu dibebankan kepada siswa. 

Hal tersebut dinilai Agatha sangat memberatkan orang tua siswa.

"Yang selama ini misal bayar SPP mungkin Rp 100-150 ribu menjadi Rp200 - 300 ribu. Itu satu anak, kalau dua anak juga pasti akan berat," terangnya.

Apalagi, beberapa kali ketika Agatha terjun langsung ke Surabaya, juga menemukan adanya anak yang sampai terancam putus sekolah. 

Meski pihak sekolah sendiri, kata dia, sudah berusaha untuk bisa mempertahankan muridnya supaya tetap bisa bersekolah.

"Bahkan untuk ujian itu ada yang tidak bisa membayar terus diancam tidak bisa ikut ujian. Itu beberapa sekolah juga akhirnya membolehkan mereka ikut ujian. Tapi ya pada akhirnya itu tadi, saat mereka lulus, banyak ijazah yang terpaksa ditahan," ungkapnya.

Agatha menyadari betul, bahwa keputusan pihak SMA/SMK swasta sederajat menahan ijazah siswa dikarenakan juga memiliki tanggung jawab operasional dan gaji guru. 

Artinya, pembayaran SPP atau uang gedung yang dibayarkan para siswa itu juga sangat dibutuhkan pihak sekolah.

"Ini juga jadi dilema, kalau kita dari satu sisi ingin menolong, kemudian memberatkan kehidupan para guru," kata Agatha.

Di lain hal, Agatha juga menyatakan, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran, ketika tidak ada dalam aturan memang tidak bisa dilakukan. 

Oleh sebabnya, ketika dahulu pemkot ingin mengajukan kewenangan pengelolaan SMA/SMK sederajat tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kalau misal (SMA/SMK) mau dialihkan lagi ke Surabaya, itu tidak memungkinkan. Maka yang saya dengar dari pemkot, mereka berencana memberikan (intervensi) bentuknya beasiswa kepada siswa-siswi SMA/SMK yang ber-KTP atau KK Surabaya," kata dia.

Menurut Agatha, melalui program beasiswa itulah yang paling memungkinkan bagi pemkot untuk memberikan intervensi bagi siswa SMA/SMK sederajat di Surabaya. 

"Cuma mungkin kita harus menunggu untuk pelaksanaannya, karena kan harus juga dengan DPRD Kota Surabaya menurut saya," jelas Agatha.

Agatha bilang, ketika program beasiswa pemkot untuk pelajar SMA/SMK sederajat itu terlaksana, tentu saja akan sangat membantu anak-anak Surabaya. 

Khususnya dari keluarga kurang mampu atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Misalnya itu bisa terlaksana, tentu akan sangat membantu anak-anak kita dari Surabaya yang dari keluarga kurang mampu. Sehingga mereka tidak perlu memusnahkan mimpi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi," pungkasnya. 

Kejagung Periksa 3 Manajer Proyek PT Krakatau Steel Terkait Korupsi Pembangunan Pabrik


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tiga orang saksi diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung terkait pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel, pada 2011. Senin (20/6/2022).

Mereka adalah, tiga orang manager berinisial PS, H, dan RHW, terkait proyek di PT Krakatau Steel yang diperiksa atas proyek BFC tersebut.

“H selaku Manager Proyek PT. Krakatau Steel, diperiksa terkait pihak yang mengetahui tentang penerbitan notice to proceed dan dimulainya pekerjaan project BFC,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (20/6/2022).

Ketut menjelaskan, untuk saksi PS selaku Manager Proyek PT. Krakatau Steel, diperiksa saat saksi selaku mantan Project Director BFC Project pada periode Oktober 2017 – September 2019 yang bersangkutan sebagai Deputi Project Director BFC Project yang membantu Project Director/Perwakilan Pemilik (Raden Hernanto) untuk menyiapkan komunikasi, korespondensi dan meeting dengan pihak konsorsium (kontraktor).

Kemudian pada September 2019- Desember 2021, yang bersangkutan diangkat sebagai Project Director BFC Project, bertugas mengkoordinir dan mengendalikan pekerjaan agar sesuai dengan kontrak cq Addendum Keempat Kontrak,

Progres pekerjaan pada saat progress pekerjaan pada saat yang bersangkutan sebagai Project Director sudah mencapai penerbitan FBI (First Blow In) atau sekitar 90%.

Dan pembayaran untuk Foreign Portion sudah mencapai 87,33% atau USD 292.454.071, namun untuk Local Portion sudah dibayar 100 % (Rp 2.215.424.762.190.,-) melalui pembayaran proyek dan bridging loan walaupun proyek belum selesai,

Karena sampai dengan 13 Desember 2019 tahap Operation Readiness gagal (belum berhasil) sehingga dilakukan penghentian sementara (planned shut down),

Menurut Kapuspenkum, hingga hari ini belum dilakukan serah terima proyek (Final Acceptance) dari Kontraktor kepada Pemilik Pekerjaan (PT Krakatau Steel).

Sementara itu, saksi RHW selaku Manager Proyek PT. Krakatau Steel, diperiksa selaku Mantan General Manager Proyek BFC PTKS periode Juli 2013 s.d Agustus 2021 dan (tim persiapan dan implementasi proyek PTKS untuk proyek BFC tahun 2011),

Hubungannya dengan BFC Project adalah pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Manager Proyek BFC diterangkan bahwa coke oven gas holder yang belum terpasang saat itu sekitar USD 20 juta dengan kurs dollar Rp.9000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 180 Milyar.

Eks Gubernur Kepri Isdianto Ternyata Diperiksa Polda Terkait Kasus Korupsi


KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Polda Kepulauan Riau membenarkan penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus sudah rampung memeriksa mantan Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto terkait kasus korupsi.

"Iya benar, sudah dilakukan pemeriksaan beberapa hari lalu," ujar Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt saat dikonfirmasi di Batam Kepulauan Riau, Senin 20 Juni.

Harry menjelaskan dipanggilnya mantan Gubernur Kepri 2020-2021 ini untuk melengkapi keterangan tambahan kelengkapan berkas kasus korupsi dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri tahun 2020.

"Statusnya hanya sebagai saksi," ucap Harry.

Isdianto dipanggil oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri karena adanya petunjuk dari kejaksaan untuk melengkapi berkas atau P19 kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri yang telah menetapkan enam orang tersangka.

Lima tersangka saat ini telah ditahan oleh kepolisian dan satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran kepolisian.

Kerugian negara akibat kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri tahun 2020 diketahui dengan total kerugian negara sebesar Rp6,2 miliar.

Resmikan Rumah Padat Karya di Sambikerep dan Sememi, Jurus Wali Kota Eri Cahyadi Atasi Pengangguran


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Rumah Padat Karya di lahan bekas Kelurahan Sambikerep dan eks lokalisasi Sememi, Kecamatan Benowo, Senin (20/6). 

Di kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi juga didampingi oleh jajaran Asisten, Kepala PD, Camat dan Lurah se-Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi kerja jajarannya yang bertugas di wilayah Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Benowo, karena sudah memberikan kesempatan warganya untuk memanfaatkan lahan/aset Pemerintah Kota (Pemkot) untuk kegiatan ekonomi kerakyatan. 

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu ingin, warga Surabaya memanfaatkan lahan/aset pemkot untuk kegiatan Padat Karya. 

Menurut Cak Eri, ketika warga Surabaya memanfaatkan lahan/aset pemkot untuk kegiatan Padat Karya, secara otomatis pengangguran dan kemiskinan ke depannya semakin berkurang. 

"Dalam membangun sebuah kota, itu harus ada campur tangan warganya. Sehingga dengan adanya Rumah Padat Karya di Sambikerep dan Sememi ini bisa digunakan bersama-sama untuk warga yang belum mendapatkan pekerjaan," kata Cak Eri. 

Di lahan eks Kantor Kelurahan Sambikerep seluas 1.470 meter persegi dan eks lokalisasi seluas 323 meter persegi di Sememi itu, Cak Eri Cahyadi ingin dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan ekonomi kerakyatan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Di lahan-lahan tersebut, ada berbagai USaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Surabaya, mulai dari cuci motor dan mobil, laundry hingga makanan dan minuman juga tersedia di Rumah Padat Karya. 

Maka dari itu, Cak Eri Cahyadi meminta lurah dan camat di lingkungan Pemkot Surabaya untuk mendata lebih detail lagi, agar nantinya 40 persen dana APBD tahun 2022 yang digunakan untuk UMKM Kota Pahlawan tersalurkan seluruhnya. 

"Minta tolong Pak RT/RW, lurah serta camat, di-update datanya MBR ini. Jadi nanti ketahuan, anak-anak mudanya yang masih menganggur siapa saja, yang ibu-ibunya ingin tambah penghasilannya  nanti kita fasilitasi, kita bantu, untuk membuat usaha sendiri," ujar Cak Eri. 

Bukan hanya memanfaatkan Rumah Padat Karya saja untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, tetapi Cak Eri menyebutkan, bisa dengan memberikan lapangan pekerjaan. 

Caranya, yaitu memberikan fasilitas pelatihan hingga pemberian alat sesuai dengan bidang yang ditekuni. 

Saat sambutan, Cak Eri sempat bercerita sedikit mengenai keprihatinannya ketika memesan makanan melalui aplikasi jasa ojek online (ojol). 

Di malam itu, Cak Eri bersama istrinya memesan makanan melalui jasa ojol, setelah pesanan dikirim ke rumahnya, ia baru sadar kalau ternyata yang mengantarkan adalah ibu-ibu. 

Ternyata, ibu-ibu itu adalah warganya yang membantu suaminya untuk mencari penghasilan tambahan sebagai driver ojol. Cak Eri pun tersentuh hatinya dan ia meminta agar ibu-ibu tangguh tersebut untuk beralih profesi dan dibukakan UMKM di rumah.  

"Saya kaget, ketika istri saya pesan makanan lewat ojol, kok suara penelponnya perempuan. Sesampainya di rumah, saya minta masuk. Saya tanya, ternyata suaminya juga sebagai driver ojol. Berkaca dari itu, saya ingin pejabat pemkot mendata dan membantu warganya yang seperti ini, jangan sampai seorang ibu pergi sendiri di malam hari seperti itu," tuturnya. 

Cak Eri juga menyampaikan, agar pengangguran dan kemiskinan di Kota Surabaya terselesaikan itu perlu adanya kolaborasi antara pemkot dengan stakeholder. 

Seperti pada saat ini, Cak Eri menjelaskan, pemkot bekerjasama dengan perusahaan swasta dan merekrut tenaga kerja asal Kota Surabaya yang belum mendapatkan pekerjaan. 

"Alhamdulilah ada 1.400 orang yang diterima, itu seluruhnya asal Surabaya. Ini lah yang kita gerakkan agar tidak ada lagi warga yang menganggur, seperti halnya Rumah Padat Karya ini yang digerakkan oleh MBR," imbuhnya. 

Di Rumah Padat Karya Kelurahan Bringin itu, Camat Sambikerep Ferdhie Ardiansyah mengatakan, ada 30 warga MBR yang memanfaatkan fasilitas lahan Pemkot Surabaya untuk kegiatan ekonomi kerakyatan. 

Fredhie menjelaskan, di Rumah Padat Karya itu ada berbagai macam UMKM, mulai cuci sepeda motor dan mobil, laundry, coffee shop, minuman cincau dan ada budidaya ikan nila. 

"Jadi seluruhnya yang bekerja di lahan pemkot eks kantor kelurahan ini adalah warga Sambikerep, terutama anak-anak mudanya juga kami ajak untuk mengembangkan Rumah Padat Karya ini," kata Ferdhie. 

Sementara itu, eks lokalisasi Sememi, Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu mengatakan, Rumah Padat Karya yang ada di wilayah kerjanya itu ada UMKM cuci sepeda motor dan mobil, laundry, jasa permak jeans dan juga sentra kuliner. 

Denny berharap, UMKM di Rumah Padat Karya Sememi ke depannya semakin bertambah dan semakin banyak lagi warga MBR yang memanfaatkan lahan ini.

"Di Rumah Padat Karya kami ini ada juga co-workingspace-nya, sehingga nanti kami ketika ada rapat atau kegiatan bisa di sini. Ke depannya pasti akan ada pengembangan lagi, agar warga kami lebih semangat lagi untuk berkarya," pungkas Denny. 

KPK Tetapkan Mardani Maming Tersangka, Ini Kata PDIP


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming sebagai tersangka. 

Menanggapi hal tersebut, PDIP mengklaim Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak bosan mengingatkan setiap kader banteng moncong putih untuk tidak korupsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku baru menerima info penetapan tersangka Mardani Maming yang merupakan kader PDIP. 

Menanggapi hal tersebut, Hasto mengklaim Megawati selalu mengingatkan pada kepala daerah untuk tidak korup.

"Kemarin ada rakor dengan kepala daerah Ibu Ketua Umum mengingatkan setiap kader partai untuk tidak melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2022).

Menanggapi kasus hukum yang tengah menjerat kader, kata Hasto, PDIP menerjunkan tim hukum untuk melakukan pengkajian. 

"Atas peristiwa tersebut, pihaknya akan melakukan pengkajian," katanya.

Hasto menyebut masih belum bisa berkomentar banyak pada masalah tersebut. 

Dia akan menunggu hasil kajian dan analisis dari tim hukum tersebut. 

"Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena memang masih perlu mempelajari mendetail persoalan yang tengah didalami oleh tim hukum kami," katanya.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka dan dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

"Betul (Rois Sunandar dan Mardani Maming) dicegah ke luar negeri. Berlaku sejak 16 juni 2022 sampai 16 Desember 2022," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh, Senin (20/6/2022).

Kejagung Minta PJI Mengkaji Perubahan Nama Persadja Menjadi Persaja


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung Burhanuddin mengapresiasi agenda pembahasan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Jaksa Indonesia (Munaslub PJI) Tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut atas apa yang pernah diusulkan pada peringatan hari ulang tahun PJI ke-28 lalu, dimana Jaksa Agung meminta kepada para pengurus PJI untuk mengkaji lebih dalam urgensi perubahan nama organisasi kembali menjadi Persaja dengan ejaan baru, namun tetap membawa ruh yang terkandung dalam Persadja.

“Usulan tersebut saya sampaikan karena mengingat jasa mantan Jaksa Agung R. Soeprapto, sosok Bapak Kejaksaan yang telah membentuk wadah organisasi profesi Jaksa dengan nama Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (Persadja), dimana organisasi tersebut telah banyak mendukung kebijakan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia di tengah instabilitas situasi politik pada masa itu,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung mengatakan torehan prestasi dan eksistensi PERSAJA telah menginspirasi profesi Hakim untuk turut membentukan wadah ikatan Hakim di Surabaya, kemudian di Semarang untuk wilayah Jawa Tengah, hingga pada akhirnya ikatan-ikatan tersebut menjadi embrio lahirnya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) saat ini.

“Oleh karena itu, saya berharap para peserta Munaslub dapat menggali nilai-nilai luhur maupun landasan historis dan filosofis yang terkandung, sehingga perubahan nama dari PJI menjadi PERSAJA memiliki makna fundamental yang mencerminkan penghargaan kepada para senior pendahulu, serta visi yang dituju di masa depan.

Begitu juga mengenai perubahan lambang organisasi, Jaksa Agung minta agar perubahan tersebut tidak sekedar merubah bentuk logo, tetapi perubahan yang mencerminkan jati diri dan cita-cita luhur Adhyaksa.

“Berkenaan dengan hal tersebut, besar harapan saya perubahan yang ada mampu memacu munculnya pemikiran-pemikiran konstruktif dalam menghadapi masifnya perkembangan zaman, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan, sehingga martabat institusi selalu terjaga dan prestasi Jaksa terus meningkat,” ujar Jaksa Agung.

Oleh karenanya, Jaksa Agung mengimbau kepada para peserta Munaslub agar mencermati setiap materi yang akan disampaikan oleh pemapar guna memperkaya wawasan dan menghayati sejarah institusi yang kita cintai bersama.

Pernyataan disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Jaksa Indonesia Tahun 2022 dengan tema “Kiprah Jaksa Untuk Negeri” pada Senin 20 Juni 2022 bertempat di Lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa yang diadakan secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).