Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2025

Anggota DPRD Surabaya Usulkan Penambahan Sekolah Penerima MBG

Gambar
Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengusulkan agar jumlah sekolah di Surabaya yang siswanya menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditambah dari yang saat ini baru mencakup lima sekolah.  Usulan ini disampaikan saat dirinya turut meninjau pembagian paket MBG di SD Takuma, Jalan Jemur Ngawinan, pada Senin (13/01/2024). “Saat ini baru lima sekolah yang mendapatkan program MBG. Ke depan, kami berharap jumlahnya perlahan-lahan dapat ditingkatkan, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di kawasan masyarakat kurang mampu,” ujar Imam. Imam menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mendata sebanyak 400 ribu siswa yang seharusnya mendapatkan paket MBG, namun saat ini baru sekitar 3.000 siswa yang menerima program tersebut. “Jumlahnya masih jauh dari target rencana awal,” tambahnya. Lebih lanjut, legislator dari Partai Nasdem ini menyebut bahwa hingga saat ini, program MBG masih menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Imam juga m...

Pimpinan DPRD Surabaya Minta Pemkot Umumkan Pengembang Nakal

Gambar
Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pimpinan DPRD Surabaya meminta pemerintah kota setempat untuk mengumumkan daftar hitam pengembang nakal yang tidak patuh pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dalam keterangannya di Surabaya, Minggu mengatakan lembaganya merespons positif upaya Wali Kota Eri Cahyadi mengajak kolaborasi DPRD Kota Surabaya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. "Kami menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan kepada DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yakni fungsi pengawasan," katanya, Minggu (12/1). Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan telah ditemukan bahwa ada banyak pengembang apartemen yang sudah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP dalam bentuk stiker, tetapi ternyata tidak membuat pengembang segera melakukan pembayaran. "Kami meminta pihak Pemkot Surabaya untuk menjalankan fungsi eksekutif secara lebih tegas lagi agar tercipta efek je...

Komisi B DPRD Surabaya Minta Pengembang Bongkar Bangunan Pasar dan Cuci Kendaraan di Balas Klumprik

Gambar
Surabaya - KABARPROGRESIF.COM  Komisi B DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Pasar dan tempat Cuci kendaraan yang menggunakan area RTH di Perumahan Pondok Maritim Indah RT 12 RW 06 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Kamis (9/01/2025). Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faridz dan diikuti oleh seluruh anggota diantaranya Mochamad Machmud, Ghofar Ismail, Bagas Imam Waluyo, Baktiono, Agoeng Prasodjo, Enny Minarsih, Yuga Pratisabda Widyawasta, Budi Leksono dan Saiful Bahri. Menurut keterangan Budi Leksono, pihaknya merespon laporan masyarakat dari 12 RT (RT 01 hingga RT 12), yang dengan tegas menolak pembangunan Pasar dan tempat Cuci kendaraan karena merasa tidak pernah diajak untuk berkoordinasi. Karena sidak dan acara pertemuan para wakil rakyat ini didampingi juga oleh Dinas LH, Camat dan Lurah setempat, baru diketahui bahwa ternyata lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan lahan fas...

DPRD Surabaya Dorong Dispendukcapil Mulai Tracing Warga Negara Ganda

Gambar
Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi A DPRD Surabaya bidang Hukum dan Pemerintahan mendorong Dispendukcapil untuk mulai melakukan pendataan terhadap warga Surabaya yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Tindakan ini dipandang penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui komposisi penduduk di Kota Surabaya sehingga dapat memudahkan proses pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, atau indikator lainnya, yang salah satunya adalah status kewarganegaraannya. Dorongan ini disampaikan Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya, yang mengatakan bahwa status kewarganegaraan warga Kota Surabaya harus diperjelas sekaligus dipertegas karena efek dominonya tidak bisa diremehkan. “Warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda ini sudah bisa dipastikan rasa nasionalisnya rendah. Akan semakin mengkhawatirkan jika ternyata mereka adalah orang-orang penting yang bergerak di bidang perekonomian,” ucapnya kepada sejumlah awak media. Selasa (7/01/2025) Padahal, kata Yona,...

Kombes Bayu Suseno Dipromosikan Jadi Kabidhumas Polda Kalbar

Gambar
Timika - KABARPROGRESIF.COM Setelah setahun menjabat sebagai Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz -2024, Kombes Bayu Suseno mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi strategis sebagai Kabidhumas Polda Kalimantan Barat. Promosi ini diumumkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2777/XII/KEP./2024, tertanggal 29 Desember 2024. Penunjukan ini sekaligus menjadi momen kembalinya Kombes Bayu Suseno ke Kalimantan Barat, wilayah yang sudah tidak asing baginya. Sebelumnya, ia pernah mengemban sejumlah tugas penting di Polda Kalbar, seperti menjabat sebagai Kabag Binops Ditreskrimsus selama 4 bulan pada tahun 2021, Danyon Brimob Singkawang selama 4 bulan, dan Kapolres Bengkayang selama satu tahun.  Pada Juli 2023, ia dimutasi ke Divisi Humas Mabes Polri sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kasatgas Humas dalam Operasi Damai Cartenz-2024 di Papua. Ketika dimintai tanggapan mengenai promosi ini, Kombes Bayu menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tang...

2 Pejabat Utama dan 4 Kapolres di Polda Kalteng Berganti

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) menjelang akhir 2024.  Salah satunya, dua pejabat utama (PJU) dan empat Kapolres di Polda Kalimantan Tengah (Kalteng). Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji mengatakan ada dua direktur, Wadansat Brimob, Kabagbinkar Biro SDM, Kapolresta Palangka Raya, dan tiga Kapolres jajaran berganti.  Mutasi itu tertuang dalam surat telegram nomor: ST/2776/XII/Kep/2024. "Dirintelkam Kombes Febriyanto Wachidin dimutasi sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Dalops Stamaops Polri. Penggantinya adalah AKBP Adyansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirintelkan Polda Metro Jaya," kata Erlan dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024. Selanjutnya, Dirpolairud Kombes Handono Subiakto dipercaya sebagai Dirpolairud Polda Kepri.  Penggantinya yaitu Kombes Dony Eka Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba P...

Hermawan Sulistyo: Polri Harus Optimisme Melihat Jauh hingga 2045

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik, Prof Hermawan Sulistyo, berharap Polri dapat melihat tantangan jauh di masa depan.  Ia mengatakan hal itu akan membuat optimisme di institusi tetap terpelihara. Hermawan mengatakan salah satu cara memelihara optimisme ialah dengan menatap ke depan. “Saya berharap polisi tetap memelihara napas optimisme ini, caranya seperti apa? Melihat jauh ke depan kalau kita lihat jangka pendek, frustrasi. Lihatlah jauh ke depan apa yang terjadi pada tahun 2045,” ujar Hermawan dalam Rilis Akhir Tahun 2024 Polri, Selasa (31/12/24). “Apakah polisi masih ada, mungkin nggak ada kok, tapi dengan napas optimis, optimisnya apa polisinya diganti mesin,” sambung Hermawan. Ia mengatakan teknologi terus berkembang sehingga Polri harus siap memanfaatkan dan mengantisipasi dampak kemajuan teknologi. “Sekarang ini bukan syarat teoritis, sudah dilakukan, kita keluar dari rumah naik mobil macet, mobilnya ke udara jalan, nggak kena macet. Apakah...

Jokowi Dituduh Pemimpin Korup, KPK: Silakan Dilaporkan

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal nominasi tokoh korup untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).  Lembaga Antirasuah berharap data terkait kabar itu dilaporkan. “KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025. Tessa mengatakan, tidak ada pihak yang dispesialkan di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Aduan bisa dilakukan ke tiga instansi penegak hukum. “Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi,” ucap Tessa. OCCRP merupakan lembaga luar negeri yang kerap memberikan penilaian kepada tokoh...

Kapolri: Alhamdulillah Polri Berhasil Realisasikan Rekrutmen Khusus bagi Disabilitas

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah menyelenggarakan rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas di tahun 2024. Ia menjelaskan terdapat dua jalur bagi kelompok tersebut, yakni SIPSS dan bintara. “Alhamdulillah pada tahun ini, Polri juga berhasil merealisasikan kebijakan inklusif melalui rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas yang memiliki kemampuan tertentu. Ada 2 orang yang bisa direkrut melalui Jalur SIPSS dan 16 orang Jalur Bintara,” terang ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24). “Semoga rekan-rekan kelompok disabilitas dapat menjadi Bhayangkara profesional dan bisa bergabung dan mengabdi di institusi Polri,” tambah Kapolri. Ia memaparkan secara keseluruhan, Polri telah merekrut 24.523 orang pada 2024. Rinciannya, 22.942 Polki dan 1.581 Polwan pada level perwira, bintara, dan tamtama. Proses perekrutan menyesuaikan kebutuhan organisasi, jumlah penyusutan, serta perkiraan tantangan tugas yang ...

Eks Ketua KPK Abraham Samad Dorong Lembaga Antirasuah Periksa Jokowi atas Publikasi OCRPP

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad menanggapi publikasi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam nominasi salah satu pemimpin terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).  Abraham menjelaskan bahwa KPK harus segera menanggapi berbagai desakan masyarakat yang meminta lembaga antirasuah itu untuk segera memeriksa Jokowi dan keluarganya. “Harusnya KPK merespons dengan cepat,” kata Samad, dalam keterangannya pada Kamis, 2 Januari 2025. Menurut Abraham, jika KPK abai dan tak memberi perhatian pada hal tersebut, maka tanggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto adalah ‘orang-orang’ Jokowi memang benar adanya. “Karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan,” ujarnya.  Sebelumnya, Jokowi menanggapi nominasi yang di...

Kapolri Berkomitmen Lakukan Pembenahan, Minta Maaf Jika Belum Penuhi Harapan Masyarakat

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan evaluasi di institusi Polri.  Ia meminta maaf jika belum memenuhi harapan masyarakat. “Tentunya berbagai capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, atas nama Pimpinan Polri serta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat dan mohon kami terus dikoreksi dan dievaluasi,” ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24). Ia berharap dukungan serta pengawasan dari masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah daerah hingga aktivis agar komitmen tersebut selalu jadi pegangan Polri.  Harapannya, Polri ke depan bisa melaksanakan tugas menjadi pelayan masyarakat. Lebih lanjut, Kapolri turut mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025.  Ia menga...

Polisi Pastikan Penuntasan Kasus Suap Firli Bahuri

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi memastikan penuntasan kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.  Hal ini merespons masih banyaknya kasus korupsi yang belum tuntas oleh Polri sepanjang 2024. "Insyaallah secepatnya, akan kita rampungkan dan lengkapi berkas perkaranya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis, 2 Januari 2025. Ade juga menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel. Menurutnya, koordinasi efektif terus dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk pemenuhan petunjuk P-19 dari JPU. P-19 adalah pengembalian berkas perkara oleh jaksa untuk dilengkapi penyidik Polri. Ade mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK wilayah DKI Jakarta pada Senin, 23 Desember 2024.  ...

325.150 Kasus Kejahatan Berhasil Terungkap Sepanjang 2024, Menurun Dibanding 2023

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan capaian kinerja Polri sepanjang tahun ini dalam ‘Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024). Sepanjang 2024, Polri berhasil mengungkap 325.150 kasus di Indonesia sepanjang 2024.  Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2023. “Kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan (CT) pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara (4,23%) dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara,” ujar Kapolri. Kapolri menyebut pengungkapan ini berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara (CC) tahun 2024 sebesar 244.975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%. Adapun dari ratusan ribu kasus yang sudah berhasil dituntaskan dengan upaya terakhir, atau ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restorative justice.  Dengan harapan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa kea...

KPK Respons Dugaan Hasto Titip Dokumen ke Connie

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara, soal kabar adanya dokumen yang dititipkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.  Dokumen Hasto dititipkan kepada Pengamat Militer Connie Rakahundini Bakrie di Rusia. “Kita tunggu, karena sebetulnya begini. Keterangan maupun juga apapun itu, nanti kita sama-sama saling lihat,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025. KPK sejatinya tidak mengetahui apa dokumen yang dikabarkan ada di Rusia itu. Di sisi lain, berkas penetapan tersangka terhadap Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku, baru bisa dibuka dalam persidangan. “Di persidangan kita tunggu. Apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan, disandingkan nanti di persidangan, seperti apa,”...

Kapolri: Pengguna Super Apps Polri Presisi Meningkat 126% di Tahun 2024

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pengguna Super Apps Polri Presisi meningkat signifikan. “Jumlah pengguna Super Apps Polri Presisi juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu meningkat 126% dari 2.170.033 pada 2023 menjadi 4.907.207 pengguna di tahun 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24). Kapolri pun memaparkan beberapa fungsi Super Apps ini, seperti membuat SIM Online, SKCK Online hingga Dumas Presisi. “Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan, termasuk ETLE, SIM Online, SKCK Online, dan Dumas Presisi. Secara keseluruhan, terdapat 2.007.323 layanan yang telah dimanfaatkan, dengan layanan SKCK mendominasi sebanyak 1.948.712 permohonan,” tutur Kapolri. Ia juga mengungkap aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) juga mencatat capain positif. Jumlah pengguna aplikasi naik 5%. “Aplikasi SINAR juga mencatat pencapaian positif pada layanan perpanjangan SIM A dan C yang meningkat 14.030 pengguna atau nai...

KPK Kumpulkan Keterangan Saksi Sebelum Memanggil Hasto

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa sejumlah saksi, sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pemanggilan terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang menyeret Harun Masiku.  “Jadi kita dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti, sehingga pada akhirnya kita minta keterangan. Jadi itu juga menjawab pertanyaan mengapa kalau meriksa tersangka suka belakangan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025. Asep mengatakan pengumpulan keterangan sebelum memanggil Hasto, bisa dari pemeriksaan saksi maupun penggeledahan. KPK menjamin tetap memberikan hak hukum Sekjen PDIP itu. “Jadi ketika misalkan mengelak walaupun memang kalau tersangka itu diperbolehkan dipersilakan, berbohong itu silakan, hak ingkar betul,” ucap Asep. Sikap Hasto bakal dianalisis penyidik dalam pemberkasan perkara. KPK tak masalah jika Hasto membantah tuding...

Indonesia Indicator Beberkan Sentimen Positif yang Diraih Polri dari Berbagai Media Sosial

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform. Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian. “Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24). Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online. “Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rus...

Kapolri Ungkap Kolaborasi TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kolaborasi TNI dan Polri dalam keberhasilan menyelamatkan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Kapolri mengatakan operasi penyelamatan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua. Mulanya, Polri melakukan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 di Papua.  Ia menerangkan Operasi Rasaka Cartenz sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan.  Tak hanya itu, kata Sigit, operasi itu dilakukan untuk membangun komunikasi bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’. “Selaras dengan upaya tersebut, Polri telah melakukan pendekatan soft approach melalui penyelenggaraan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 dengan menjadikan Binmas Noken sebagai garda terdepa...

KPK Ulik Cara BI Pilih Yayasan Eksekutor Duit CSR

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan rasuah penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), di Bank Indonesia (BI).  Pemilihan yayasan untuk mengeksekusi CSR diulik penyidik. “Apakah nanti yayasan tersebut direkom, misalkan saya menerima nih, saya bilang ada yayasan, saya tidak ada di sananya di yayasan itu, tapi yayasan itu misalkan mengurusi yatim dan lain-lain,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025. Asep mengatakan penyaluran CSR melalui yayasan, harus berdasarkan aturan yang berlaku.  Sehingga, cara penunjukkan yayasan diulik, untuk mengungkap ada tidaknya kongkalikong untuk keuntungan pribadi. “Saya merekom, udah kalau mau CSR, kasihkan ke yayasan A misalkan ya, dia dapat CSR. Nah ada pula, misalkan saya punya yayasan nih, saya sendiri punya yayasan, udah ke yayasan C saja,” ucap Asep. Asep enggan memerinci yayasan yang ditunjuk BI untuk me...

Jokowi Disebut Perlu Buktikan Diri bukan Pemimpin Korup

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi. Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). “Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025. “Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya. Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tid...

Kapolri: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Mudik Lebaran Capai 90,4%

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan, berdasarkan survei Indikator, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik lebaran pada 2024 mencapai 90,4%. “Alhamdulillah keberhasilan pengamanan tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi serta kerja sama investasi, seperti salah satunya mudik lebaran 2024 yang menghasilkan perputaran uang sebesar Rp. 369,8 triliun, bahkan berdasarkan survei Indikator 90,4% masyarakat puas atas penyelenggaraan mudik Idul Fitri 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24). Kapolri menuturkan, Polri telah menyelenggarakan 220 operasi kepolisian sepanjang tahun ini.  Operasi kepolisian tersebut terdiri dari 8 operasi terpusat dan 212 operasi kewilayahan. Selain itu, keberhasilan pengamanan agenda internasional lainnya diperkirakan menghasilkan kerja sama investasi lebih dari Rp 200 triliun. “Keberhasilan dalam berbagai agenda nasional dan internasional juga telah berdampak p...

KPK Tegaskan Pencegahan Korupsi di Sektor Politik Sangat Urgen

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin sektor politik menjadi ladang tindak pidana rasuah.  KPK menegaskan urgensi terkait pencegahan korupsi di sektor itu. “KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan maupun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2024. Budi mengatakan penegasan itu dinilai penting. Sebab, KPK telah mengusut beberapa kasus rasuah terkait sektor itu, dalam dua bulan terakhir. Pertama yakni, pencarian dana untuk kebutuhan Pilkada mantan Bupati Bengkulu Rohidin Mersyah. Lalu, penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Pihaknya sudah menyoba menguatkan integritas politikus di Indonesia dengan sejumlah cara. Pertama, dengan membuat program Paku Integritas dan H...

Pesan dan Harapan Wali Kota Eri di Tahun Baru 2025

Gambar
Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan pesan dan harapannya untuk warga Kota Pahlawan di tahun baru 2025.  Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan tahun baru ini sebagai momen introspeksi diri. "Karena dengan tahun baru ini, secara otomatis bertambah usia kita, bertambah umur kita. Maka dengan bertambahnya usia dan umur kita, kita harus semakin bijak, harus bisa semakin menjaga kota ini dan harus bisa menjaga keluarga kita," kata Wali Kota Eri, Kamis (2/1). Menurutnya, pergantian tahun bukan hanya ajang perayaan, melainkan waktu untuk mengingat kekurangan di masa lalu dan memperbaikinya di masa depan. "Ketika ada tahun baru, ini bukan semakin senang, tapi perayaan ini adalah untuk mengingat masa lalu, apa kekurangan kita yang kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Saya berharap (masyarakat) punya semangat baru untuk menghadapi tahun 2025," ujarnya. Pada sisi lain, Wali Kota Eri juga mengungkap sejumlah target pri...

Pemberantasan Korupsi 2025 Diminta Fokus Maksimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pemberantasan korupsi semakin agresif pada 2025.  Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi. "Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansti penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, yang mana ini juga menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan upaya pemberantasan tak hanya fokus pada pemidanaan.  Tetapi, harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara. "Dan paradigmanya juga harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negaranya,” ungkap dia. Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor.  Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara. "Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum s...

Polri Berkomitmen Pemberantas Terorisme dan Paham Radikal

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap data penindakan tersangka terorisme yang dilakukan sejak 2023 hingga saat ini.  Dalam penanggulangan terorisme, Polri selalu mengedepankan Preventive Strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya. “Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan,” jelas Kapolri dalam paparan capaian kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24). Jenderal Sigit menerangkan, terorisme dan radikalisme merupakan permasalahan global yang terjadi hampir di seluruh negara. Berdasarkan Survei Global Terrorism Index (GTI) tahun 2024, Indonesia masih tergolong ke dalam negara dengan dampak terorisme menengah (Medium impacted) dengan peringkat 31 dari 163 Negara. Ditegaskan Kapolri, pihaknya terus berupaya untuk menanggulangi terorisme dengan menggunakan soft approach dan hard approach.  Selain itu, P...

Suap Kepala KSOP Tanjung Mas, KPK Usut Survei Investigasi

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap, terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Mas.  Penyidik mendalami hasil survei dengan memeriksa satu saksi, beberapa waktu lalu. “Saksi didalami terkait produk hasil laporan survei investigasi dan design alur pelayaran pelabuhan Samarinda,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025. Tessa memerinci inisial saksi itu yakni MR. Saksi itu merupakan Direktur Utama PT Aria Graha. “PT Aria Graha adalah konsultan yang mengerjakannya,” ucap Tessa. KPK belum menahan tersangka dalam perkara ini. Keterangan mendetail soal kasus baru dibuka dalam penahanan dan persidangan. Kasus suap Kepala KSOP Tanjung Mas ini masuk dalam perkara dugaan rasuah terkait pengerjaan paket pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia. Perkaranya sudah di tahap penyidikan. Dugaan korupsi ini terjadi sekitar 2013 sampai 20...

Bertemu BBWS Brantas, Wali Kota Eri Rumuskan Normalisasi Sungai untuk Tangani Banjir

Gambar
Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Membuka tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menyelesaikan permasalahan banjir disejumlah titik khususnya yang terjadi di Kali Perbatasan.  Langkah-langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi di Ruang Kerja Wali Kota pada Kamis (2/1). Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pihak BBWS Brantas melakukan diskusi terbuka terkait bagaimana merawat dan menjaga sempadan sungai untuk meminimalisir adanya banjir.  Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beberapa kawasan di Kota Surabaya mengalami genangan dan banjir akibat aliran air di Kali Perbatasan tersumbat enceng gondok hingga tingginya sedimentasi sungai. "Tadi berdiskusi menyampaikan terkait masalah ini (perawatan sungai). Surabaya itu hilir yang menerima luapan air dari beberapa daerah, hal ini sudah disampaikan BBWS ke pemerintah pusat sehingga nanti ...

Istana Tegaskan Hanya Kategori Ini yang Kena PPN 12%

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Prita Laura menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah.  Barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Ia membeberkan barang dan jasa yang kena PPN 12 persen antara lain kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 miliar.  Kemudian, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan jet pribadi, senjata api, helikopter, kapal pesiar, serta mobil mewah.  "Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11 persen seperti semula," jelas Prita dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025.  Ia memastikan kebijakan PPN 12 persen tak berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak.  Sebab, barang dan jasa yang sebelumnya ditetapkan PPN 11 persen, tetap sama. "Sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak," ungkap dia. Prita juga memastikan belanja kebutuhan...

Kapolri Sebutkan Capaian Satgas BLBI Polri Satu Tahun Terakhir

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kinerja Satgas BLBI selama satu tahun terakhir.  Diketahui, Satgas BLBI memiliki target penanganan hak tagih mencapai Rp110,45 T. Jenderal Sigit mengungkapkan, sampai dengan saat ini sudah terdapat aset senilai Rp39,35 T atau 35,63% dari total target Kemenkeu yang berhasil dikembalikan ke negara. “Secara khusus pada tahun 2024, total nilai aset yang berhasil dikembalikan sebesar Rp4,16 T atau 3,7% dari total kerugian negara,” jelas Kapolri dalam paparan kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24). Diketahui, Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 31 Oktober 2024, Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor/debitur BLBI sebesar Rp 39,32 triliun dari target keseluruhan Rp 110,45 triliun. “Dukungan untuk Satgas BLBI yang telah menghasilkan beberapa output termasuk PNBP, sita, penyerahan dari barang jaminan, penguasaan properti, PSPP, hibah dan...

Pembangunan Infrastruktur, Tempat Wisata hingga Penanganan Banjir Jadi Prioritas Pemkot Surabaya di 2025

Gambar
Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan untuk melanjutkan beberapa program prioritas yang menjadi pekerjaan rumah (PR) di tahun 2025.  Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan tempat wisata, hingga penanganan banjir yang membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.  Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa beberapa program prioritas ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya tahun 2021-2026.  Salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. "Seperti diversi Gunungsari, Jalan Raya Wiyung yang tembus sampai Menganti, dan membangun rumah sakit, itu PR besar kita. Sehingga saya berharap, masyarakat semakin merasakan kehadiran pemerintah," kata Wali Kota Eri, Kamis (2/1). Selain infrastruktur jalan, Wali Kota Eri juga mengungkap rencana pengembangan tempat wisata pada tahun 2025.  Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Surab...

Tuding Jokowi, OCCRP Diminta Sertakan Bukti Konkret

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).  Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti. "Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025. Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia.  Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia. "Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert. Di sisi lain, dia melihat OCCRP...