Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 18 Mei 2022

Penyelewengan Pupuk Bersubsidi Rugikan Negara 2 Miliar, Kejari Kabupaten Madiun Periksa 50 Orang


KABARPROGRESIF.COM: (Madiun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mendalami kasus penyelewengan penyaluran dan korupsi pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun.

Saat ini Kejari Kabupaten Madiun masih dalam tahap pengumpulan barang bukti dan keterangan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Madiun, Purning Dahono Putro mengatakan, pihaknya telah memanggil berbagai pihak mulai dari kelompok tani, penyuluh pertanian, kios, distributor hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bahkan, Purning berkeliling ke setiap kecamatan untuk mengumpulkan keterangan tersebut. Setidaknya lebih dari 50 orang dari berbagai elemen yang sudah ia panggil.

"Hari ini di Kecamatan Dolopo, sama di kecamatan lainnya kami melakukan pemeriksaan ke ketua dan anggota Poktan," kata Purning, Selasa (17/5/2022).

Menurut Purning, tinggal Kecamatan Geger saja yang belum disambangi. Ia menjadwalkan pemeriksaan Poktan di Kecamatan Geger pada Rabu (18/5/2022) besok.

"Statusnya masih sebagai narasumber, belum saksi ya," lanjutnya.

Purning masih belum bisa menjelaskan modus dugaan kesalahan sasaran penyaluran dan korupsi pupuk subsidi tahun anggaran 2019 tersebut.

Namun yang jelas, tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2 miliar dan menyebabkan kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Madiun.

"Kita belum bisa memastikan sampai kapan, karena terkait pencarian bukti dan pendalaman keterangan," jelasnya.

Setelah mengumpulkan alat bukti yang kuat, pihaknya menargetkan untuk segera menaikkan status ke penyidikan.

"Setelah itu kami juga minta bantuan auditor untuk menghitung kerugian negara. Karena Rp 2 miliar tersebut masih hitungan kasar Jaksa," pungkas Purning.

Boyamin Siap Menjadi Saksi Dalam Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK melakukan penjadwalan pemeriksaan pada Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. 

Boyamin sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus dugaan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia mendapat pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Boyamin diperiksa karena jabatannya yaitu sebagai direktur PT Bumi Rejo dengan tersangka Budhi Sarwono Bupati nonaktif Banjarnegara.

“Benar, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan saudara Bonyamin Saiman sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU dengan tersangka BS (Budhi Sarwono),” ucap Ali Fikri selaku Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, pada Senin, 16 Mei 2022

Pemeriksaan tersebut menduga Boyamin akan bersikap kooperatif dalam memberikan kesaksian atas apa yang diketahuinya mengenai kasus pencucian uang yang dilakukan Budhi Sarwono.

“KPK meyakini yang bersangkutan akan bersikap kooperatif serta saat di hadapan tim penyidik, bersikap jujur, dan terus terang serta tidak akan menutupi berbagai fakta yang diketahuinya,” ucap Ali.

Ali sendiri menegaskan bahwa tim penyidik KPK sudah mengumpulkan alat bukti keseluruhan yang terdiri dari keterangan berbagai pihak dan bukti lainnya terkait kasus TPPU Budhi Sarwono

Ali juga mengungkapkan terkait semua keterangan dari beberapa saksi yang akan ditampilkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Nantinya (bukti tersebut) juga akan dikonfirmasi dengan berbagai alat bukti dan keterangan seluruh saksi lainnya di depan majelis hakim,” jelas Ali.

Boyamin mengungkapkan dirinya siap hadir dalam pemeriksaan sekalipun tugas panggilan belum diterima 

“Aku akan tetap hadir meskipun tidak menerima surat panggilan,” ujarnya.

Boyamin diketahui pernah mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 26 Mei 2022.

Kedatangan tersebut berdasarkan pemenuhan panggilan pemeriksaan yang sebelumnya belum sempat didatangi Boyamin pada Senin, 25 April 2022.

Namun, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tim penyidik dari kasus TPPU sedang berada di luar kota.

Boyamin mengaku pada awak media selaku Direktur PT. Bumi Rejo sejak tahun 2018. Boyamin menjelaskan dirinya masuk dalam perusahaan untuk membantu menyelesaikan seluruh permasalahan perhutangan dibeberapa bank.

“Saya masuk PT bumi Redjo itu 2018, secara formalnya begitu. Terus 2014 kredit macet di banyak bank, invalid, maka diambil alih semuanya oleh orang tuanya (Budhi Sarwono) karena pemegang saham itu namanya Pak Sugeng Budhiarto,” papar Boyamin.

“Setelah kreditnya macet di Bank Mandiri, BPD, perusahaan Bumi Rejo itu kondisinya invalid, tidak bisa ikut tender lagi sejak tahun 2014, terus 2018 saya dimasukan menjadi direktur, tugas saya adalah mengurusi utang dan piutang,” ucap Boyamin menambahkan.

Dalam kasus ini, KPK juga menemukan indikasi Budhi Sarwono melakukan penyamaran, menyembunyikan atau menghilangkan beberapa jejak aset yang bersumber dari hasil korupsi yang menjadi penyebab kasus TPPU.

Kasus suapnya itu membuat KPK menduga Adhi menerima commitment fee dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara mencapai Rp. 2,1 miliar.

Budhi juga diduga aktif melakukan pelelangan pekerjaan infrastruktur diantaranya membagikan paket pekerjaan di dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang.

Diperiksa KPK 8 Jam, Boyamin Saiman Klaim Hanya Urusi Utang di PT Bumirejo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengklaim dirinya hanya mengurusi masalah utang di PT Bumirejo. Hal ini disampaikan dirinya usai diperiksa oleh penyidik KPK selama delapan jam.

Boyamin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Namanya muncul di kasus ini karena dia menjabat sebagai Direktur PT Bumirejo, perusahaan milik Budhi dan keluarganya.

"Saya kalau ditanya itu (aliran uang, red) tidak tahu. Karena memang tugas saya hanya mengurusi utang piutang," kata Boyamin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Mei.

Boyamin mengatakan keterangan serupa juga diberikannya kepada penyidik komisi antirasuah.

"Saya jawab begitu juga tadi. Ya sudah, bahwa memang saya itu misalnya ditanya keuangan saya tidak tahu, operasionalnya tidak tahu, terus kemudian manajemen yang secara apa keuangan dan operasional saya enggak tahu, termasuk apakah itu tender apa tidak," ungkapnya.

Ada pun urusan utang yang harus diurusi oleh Boyamin berada di sejumlah bank dan berjumlah hingga miliaran rupiah.

Boyamin menyebut dirinya mendapat 11 pertanyaan yang di antaranya menyinggung perihal perkenalannya dengan Budhi Sarwono dan gaji.

"(Pertanyaan, red) nomor delapan, gaji, nah itu, Rp5 juta itu (gaji saya, red). Ya memang begitu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan dilakukan setelah penyidik mengembangkan kasus suap di Dinas PUPR dan gratifikasi yang menjeratnya beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, Budi diduga telah menyembunyikan kekayaannya yang berasal dari dua tindak pidana korupsi itu dan mengubahnya dalam bentuk aset berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, KPK telah menyita aset senilai Rp10 miliar.

Kejari Periksa Kepala Dinas Pendidikan Ternate Terkait Dugaan Gaji Fiktif


KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate, Dr. Muslim Gani, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate, Selasa (17/5).

Kedatangan Pejabat Eselon II itu diduga untuk memenuhi panggilan tim penyelidik Bidang Pidana Khusus Kejari Ternate, terkait dugaan korupsi gaji fiktif senilai Rp 200 juta lebih.

Muslim datang ke kantor Kejari Ternate mengenakan kameja batik coklat dan celana panjang kain hitam. 

Ia datang sekitar pukul 14.46 WIT, dan baru meninggalkan kantor Kejari pada pukul 17.10 WIT.

Muslim kepada wartawan mengatakan, kedatangannya hanya untuk berkoordinasi dengan Kasi Pidsus dan Kasi Datun ihwal hukum.

"Jadi, saya datang hanya untuk koordinasi saja, ya. Saya juga kan harus banyak belajar tentang hukum. Saya jangan sekadar berbicara tentang pendidikan, tapi juga harus tahu soal hukum," katanya.

Muslim bilang, ia belajar tentang hukum, agar dalam melaksanakan tugas ia lebih harus hati-hati.

"Intinya, banyaknya teman, banyak mitra, agar lebih banyak pengalaman," cetusnya.

Muslim menegaskan, kedatangan dirinya ke kantor Kejari tidak berkaitan dengan dugaan gaji fiktif tersebut.

“Tidak berkaitan dengan itu, saya juga sudah berulang kali sejak bulan Januari hingga April lalu sering mengunjungi teman-teman di Kejari guna berkonsultasi dan koordinasi saja,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Ternate, Aan Syaeful Anwar ketika dikonfirmasi terkait pemanggilan Muslim Gani, membenarkan terkait kasus yang tengah diselidiki.

“"Iya, Kadikbud dipanggil. Tetapi kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan," katanya.

Kejagung Beberkan Peran Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Mafia Minyak Goreng


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus mafia minyak goreng. Penetapan ini terkait perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 hingga Maret 2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin membeberkan peran dari tersangka Lin Che Wei selaku Penasihat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.

"Peran tersangka yaitu tersangka bersama-sama dengan tersangka IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI mengondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan," tutur Burhanuddin dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Tersangka pun langsung dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022.

"Satu orang tersangka yang dilakukan penahanan yaitu LCW alias WH selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI," jelas dia.

Pada kasus ini, Lin Che Wei disangkakan melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Lin Che Wei keluar sekitar pukul 18.00 WIB dari Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. 

Petugas langsung membawanya ke mobil tahanan. Dalam proses penyidikan, dia tercatat diperiksa sekitar lima kali berturut-turut di setiap harinya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) pernah memeriksa Lin Che Wei sebagai saksi. Terakhir pada Selasa 10 Mei 2022 lalu.

Kala itu, Kejagung memeriksa dua saksi terkait kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Kedua saksi yang diperiksa adalah Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia dan Nanda Sudrajat selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang.

"Mereka diperiksa untuk empat orang tersangka yaitu tersangka IWW, tersangka MPT, tersangka SM, dan tersangka PTS," kata Ketut.

Sebelum Lin Che Wei, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana. Sejauh ini, Indrasari menjadi satu-satunya tersangka mafia minyak goreng dari unsur pemerintah.

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrasari agar mengantongi izin ekspor CPO. 

"Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor," jelas dia.

Keempat tersangka pun langsung dilakukan penahanan di dua tempat berbeda. Indrasari Wisnu Wardhana dan Master Parulian Tumanggor ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Stanley Ma dan Pierre Togar Sitanggang di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Selama 20 hari ke depan terhitung hari ini," kata Burhanuddin.

Keempat tersangka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri atau Domestic Price Obligation (DPO) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Jaksa Agung ST Burhanuddin turut membeberkan peran dari para tersangka. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana diduga memberikan izin ekspor CPO kepada perusahaan yang tidak berhak.

"Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO), tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO 20 persen dari total ekspor," tutur Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, tiga tersangka yakni Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, berusaha berkomunikasi dengan Indrasari agar dapat meloloskan izin ekspor CPO.

"Ketiganya telah berkomunikasi secara intens dengan IWW sehingga PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Musim Mas, PT Multimas Nabati Asahan untuk mendapatkan persetujuan ekspor padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO" kata Burhanuddin.

Kadis Perpustakaan Lahat Elfa Edison Ditetapkan Tersangka Kejari, Ini Kasusnya


KABARPROGRESIF.COM: (Lahat) Kejaksaan Negeri (Kejari ) Lahat menetapkan Elfa Edison (Kepala Dinas Perpustakaan) dan Abdul Somad (Bendara) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan Dinas tahun 2020, Selasa (17/5/2022).

Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Nilawati SH melalui Kasi Intel, Faisal Basni SH didampingi Kasi Pidsus, Raden Timur Ibnu Rudianto SH, menyampaikan kasus itu bermula pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dengan Pagu Anggaran berdasarkan DPA Dinas Perpustakaan.

Masing-masing yaitu Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dengan Anggaran sebesar Rp 286. 420.000 dan perjalanan Dinas Luar Daerah dengan Anggaran sebesar Rp 828.460.000.

"Total keseluruhan Anggaran sebesar Rp.1.114.880.000. Dalam pelaksanaan anggaran Perjalanan Dinas tersebut sebagaian besar tidak dilaksanakan," beber Nilawati, di Aula Kejari Lahat.

Menurutnya, berdasarkan laporan realisasi APBD periode 1 Januari - 31 Desember 2020 dengan rincian untuk Perjalanan Dinas dalam terealisasi adalah sebesar Rp 1.048.345.526.

Dengan rincian perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 252.805 750, perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 795.539.776.

Sebagian besar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun 2020 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi saja, sedangkan kegiatannya tidak dilaksanakan.

Fakta tersebut didapat dari instansi atau tempat yang dituju di dalam SPD yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 tidak ada kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

"Dari keterangan dari pegawai Dinas Perpustakaan Lahat yang namanya ada di dalam Surat Perintah, namun tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas," ujarnya.

Dijelaskan Nilawati, berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) penghitungan kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 429.429.750.

Pasal yang dilanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo Pasal 55 Subsidiair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas ayat (1) ke-1 KUHPidana. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55.

"Ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun," ujar Kajari Lahat.

Bakar Dokumen Saat Digeledah KPK, Pejabat Pemkot Ditangkap Brimob


KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Seorang pejabat di Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Ambon digiring ke Mako Brimob. Dia ketahuan membakar sejumlah dokumen penting yang dicari Komisi Pembarantasan Korupsi.

Aksi yang dilakukan seorang kepala seksi di Dinas Tata Kota berinisial OR itu ketahuan masuk toilet. 

Dia membawa banyak dokumen saat penggeledahan KPK, Selasa (17/5). Di dalam toilet dokumen itu dibakar. Bersamaan turun KPK dari lantai 3 Dinas Tata Kota di Balai Kota.

“KPK pas turun dari lantai 3. Mereka lihat asap keluar dari toilet. Langsung dicek. Petugas KPK lantas memanggil anggota Brimob yang ikut dalam pengawalan penggeledahan KPK,” kata sumber.

Pejabat itu lantas digelandang ke Mako Brimob. Hingga kini OR masih ditahan di Mako Brimob Tantui. 

Dia akan diperiksa, dan dituduhkan berencana menghilangkan barang bukti yang sedang dicari KPK.

Meski demikian, KPK berhasil mengamankan dua kardus. Dokumen itu langsung disita KPK. 

“Sudah disita KPK ada dua kardus yang berhasil diselamatkan. Mungkin itu dokumen terkait lelang proyek,” kata sumber ini.

Hingga malam tadi KPK masih melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan. Mereka hanya sempat beristirahat untuk makan dan sholat, kemudian dilanjutkan lagi dengan penggeledahan sejumlah ruangan.

Banyak ruangan yang sudah disegel KPK. KPK juga terlihat menentang koper atau tas besar berisi dokumen hasil sitaan. 

Mereka beranjak dari satu ruangan ke ruangan lain. Setelah selesai digeledah, ruangan itu kemudian disegel.

Penggeladahan dilakukan sejak pagi pukul 10.00 WIT di Pemerintah Kota Ambon, termasuk Dinas PUPR yang terpisah dari Balai Kota di Jalan Sultan Hairun. Dinas PUPR berada di dekat SMA Negeri 2 Ambon.

Usai Diperiksa Kasus Gratifikasi Bimtek, Sekda Lampung Utara dan Asisten I Bungkam


KABARPROGRESIF.COM: (Lampung Utara) Sekretaris Daerah Lampung Utara Lekok bersama Asisten I Bidang Pemerintahan Mankodri diperiksa penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Lampung Utara. 

Keduanya diminta keterangan sebagai saksi kasus dugaan gratifkasi kegiatan bimtek kepala desa dan menyeret dua pejabat Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) sebagai tersangka.

keduanya diperiksa di Mapolres Lampung Utara selama hampir 5 jam, Selasa (17/5/2022). Usai menjalani pemeriksaan, Lekok dan Mankodri terlihat bergegas meninggalkan ruangan dan langsung menuju mobil yang telah siap menjemput mereka.

Saat dicecar pertanyaan oleh sejumlah wartawan, baik sekda maupun asisten 1 enggan berkomentar banyak. Mereka memilih bungkam dan mempersilakan awak media menanyakan kepada penyidik.

"Tanya ke penyidik aja ya," ujar Lekok sambil berlalu meninggalkan wartawan.

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi menjelaskan, sejatinya jadwal pemeriksan kedua pejabat tersebut pada Rabu (18/5/2022). Pada panggilan pertama keduanya tidak hadir.

"Namun kedua saksi tersebut mengonfirmasi siap diperiksa hari ini untuk memberikan keterangan kepada penyidik," ujar Eko, Selasa (17/5/2022).

Menurutnya dalam kasus tersebut sudah diperiksa sebanyak 16 saksi. Ini dilakukan untuk membuat terang persoalan dugaan gratifikasi.

Diketahui, Polres Lampung Utara terus lakukan pengembangan penyidikan dalam kasus dugaan gratifikasi kegiatan bimtek kepala desa. 

Polisi memeriksa Sekda Lampung Utara Lekok dan Asisten Bidang Pemerintahan Mankodri.

Kasus ini mencuat setelah polisi menangkap dua oknum pejabat di DPMPD berinisial IAS oknum Kabid dan NG menjabat Kasi. 

Mereka ditengarai menerima gratifikasi dalam kegiatan bimtek pratugas bagi kepala desa terpilih serta pembekalan wawasan kebangsaan se-Kabupaten Lampung Utara pada 26 Maret-21 April 2021.

Selain keduanya, polisi juga mengamankan NF di Kota Bekasi. NF merupakan penyelanggara bimtek. 

Diduga penyelenggara memberikan fee kepada kedua tersangka dari tiap iuran para kades yang mengikuti bimtek.

Dalam Kegiatan tersebut, peserta atau kades mengeluarkan anggaran Rp 7,5 juta per peserta dari sumber anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2022. 

Jumlah peserta yang mengikuti bimtek sebanyak 202 perserta dengan total dana sebesar Rp1,515 miliar.

Dalam perkara ini, barang bukti yang ikut diamankan di antaranya, uang tunai Rp36.950.000 serta beberapa dokumen, buku rekening dan handphone.

Selasa, 17 Mei 2022

7 Orang Saksi Kembali Diperiksa Kejati Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Koni Lampung


KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Sebanyak 7 orang saksi kembali dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejati Lampung, Selasa (17/5/2022).

Saksi ini diperiksa terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2020.

Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra Adyana mengungkap berdasarkan daftar panggilan saksi yang di tandatangani Plt Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, M. Syarif, S.H, M.H, adapun saksi-saksi yang diperiksa antara lain berinisial IJLP, MP, PYO, MN, MRN,MRM dan HR.

Made menjelaskan IJLP diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya selaku Ketua Cabang Olahraga PERBAKIN KONI Provinsi Lampung.

Selanjutnya, MP diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya selaku Bendahara Cabang Olahraga PERBAKIN KONI Provinsi Lampung.

"PYO diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya selaku Sekretaris Umum Cabang Olahraga PERPANI atau Panahan KONI Provinsi Lampung," kata Made.

Sedangkan MN, lanjut Made diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya selaku Bendahara Cabang Olahraga PJSI / JUDO KONI Provinsi Lampung.

MRN diperiksa sebagai saksi Terkait Tugasnya Sebagai Sekretaris Umum Cabang Olahraga Whusu KONI Provinsi Lampung.

Selanjutnya, MRM sebagai saksi terkait tugasnya selaku Sekretaris Umum Cabang Olahraga PASI / Atletik KONI Provinsi Lampung.

"HR sebagai saksi terkait tugasnya selaku Ketua Cabang Olahraga PERTINA atau Tinju, KONI Provinsi Lampung," kata Made.

Menurutnya, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana.

Guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi serta pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara penyalahgunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2020.

"Sebelumnya, dalam tahap penyelidikan ada beberapa fakta yang harus didalami pada kegiatan tersebut," kata Made.

Diantaranya program kerja KONI dan pengajuan dana hibah tidak disusun berdasarkan usulan kebutuhan KONI dan cabang olahraga.

Sehingga penggunaan dana hibah KONI diduga terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

"Saat ini penyidik masih fokus dalam pemeriksaan saksi saksi, dan mencari alat bukti sebelum menetapkan tersangka dalam perkara ini," kata Made.

Kejari Minut Geledah Kantor Dinas Pangan


KABARPROGRESIF.COM: (Minut) Tim dari Kejari Minut yang dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Wilke Rabeta SH menggeledeh kantor Dinas Pangan Minut Selasa (17/5/2022).

Janji Kejaksaan Negeri Minut mengganyang kasus korupsi ternyata bukan isapan jempol.

Buktinya, Kajari Minut dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Wilke Rabeta SH menggeledeh kantor Dinas Pangan Minut Selasa (17/5/2022).

Wilke membeber, penggeledahan dilakukan untuk pulbaket kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas, Belanja Barang dan Jasa Berupa Empat Program/Kegiatan dan Belanja Alat Tulis Kantor pada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.

"Kami masih pulbaket," kata dia.

Pada penggeledahan ini pihak kejari Minut menyita sejumlah barang bukti seperti Laptop, printer dan dokumen.

Ungkap dia, kejari Minut sudah mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara kepada BPKP, dari perhitungan Kejaksaan Minut diperkirakan berjumlah Rp 2 Milyar.

"Ya, diperkiran kerugian negara seperti itu," katanya lagi. 

Lagi, Petinggi BJB Terlibat Perampokan Duit Negara Berkedok Kredit


KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Kasus korupsi kembali mencuat dari Bank BJB. Setelah sebelumnya bobol akibat kredit fiktif, bank plat merah milik Pemprov Jaw Barat ini kini garong bank daerah ini melibatkan 3 orang Komite Pembiayaan pada BJB Syariah Pusat berinisial YG, TS, dan HA.

Jika sebelumnya kasus kredit fiktif senilai Rp8,7 miliar menyeret Kepala Cabang BJB Tangerang, Kunto Aji Cahyo Basuki, kini BJB kembali jadi sarang garong duit negara dalam kasus pemberian kredit pembiayaan pembelian kapal yang tidak sesuai prosedur tahun 2016.

Siang tadi, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menyerahkan 4 tersangka ke Kejaksaasn Negeri Kota Tangerang. 

Keempatnya yakni Komite Pembiayaan pada BJB Syariah Pusat berinisial YG, TS dan HA. Kemudian tersangka HH selaku Direktur PT HS.

Pelimpahan tahap II kasus korupsi di BJB Syariah tersebut dilakukan Selasa 17 Mei 2022 siang di Rutan Kelas II Serang dan di Rutan Kelas II B Pandeglang. Keempat tersangka langsung dijebloskan ke dalam penjara.

Untuk diketahui, para tersangka TS, HA dan YG selaku Komite Pembiayaan BJB Syariah Pusat pada 27 Juni 2016 menyetujui pengajuan yang diajukan oleh tersangka HH sebagai Direktur PT HS. 

Ajuan itu untuk pembelian kapal sebesar Rp11 milyar.

Tersangka menerbitkan Surat Persetujuan Komite Pembiayaan, dan berdasarkan hasil penyidikan bahwa persetujuan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur. 

“Sehingga atas kredit yang dikucurkan BJB Syariah tersebut macet dan Jaminan Kapal pun tidak diketahui keberadaannya,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten Ivan Siahaan Hebron.

Perbuatan petinggi BJB berlabel bank syariah tersebut mengakibatkan negara dirugikan sekira Rp10.7 miliar.

Para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dangan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk memperlancar proses Penuntutan maka tesangka HH ditahan di Rutan Kelas II Serang sedangkan tersangka TS, HA dan YG ditahan di Rutan Kelas II B Pandeglang oleh Tim Penuntut Umum. 

Keempatnya mendekam id penjara selama 20 hari kedepan sejak tanggal 17 Mei 2022 hingga 05 Juni 2022.

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa, menetapkan satu lagi tersangka baru perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Tersangka tersebut berinisial LCW alias WH selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.

Dalam perkara tersebut, penyidik Kejagung telah memeriksa LCW lebih dari sekali sebagai saksi, hingga yang bersangkutan ditetapkan tersangka pada Selasa petang. Pada Kamis (12/5), LCW diperiksa bersama empat saksi lainnya.

"Saksi LCW diperiksa untuk pemeriksaan lanjutan terkait penjelasan saksi dengan beberapa pihak kementerian, pihak pelaku usaha, pertemuan melalui Zoom meeting yang berkaitan dengan permasalahan minyak goreng," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.

Tim jaksa penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Tersangka LCW keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa petang, dengan menggunakan rompi berwarna merah untuk dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat.

Praperadilan Ardianto Ditolak, Kejari Surabaya Cukup Bukti Jadikan Tersangka


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memutuskan, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ardianto, terkait penetapannya sebagai tersangka dugaan kredit macet UD. Mentari Jaya di Bank Jatim cabang Dr Soetomo sebesar Rp 1,3 miliar.

Ardianto mengajukan permohonan praperadilan ke PN Surabaya dengan menggugat Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terkait statusnya sebagai tersangka di kasus kredit macet tersebut.

"Mengadili menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," ujar hakim Sutarno saat membacakan putusan di PN Surabaya. Selasa (17/5/2022).

Hakim Sutarno menuturkan, Kejari Surabaya yang dalam hal ini termohon juga sudah cukup bukti dalam menetapkan Ardianto sebagai tersangka kasus kredit macet UD. Mentari.

"Menimbang bahwa ternyata termohon (Kejari Surabaya) dalam perkara dari bukti-bukti yang diajukan khususnya berkaitan dengan penetapan tersangka menurut hakim tunggal telah cukup," katanya.

Hakim Sutarno juga tidak sependapat dengan alasan Ardianto yang meyatakan tidak sah surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan yang dibuat secara bersamaan pada tanggal 4 April 2022. 

Menurut hakim Sutarno, Kejari Surabaya sudah mengeluarkan perintah penyidikan sejak tanggal 18 Maret 2021.

"Tanggal 18 Maret Kejari Surabaya sudah menerbitkan SP. Dik Umum Nomor Print 04/M.5.10/Fd.1/03/2021," ungkapnya.

Terkait penolakan praperadilan tersebut, kuasa hukum Andrianto, Masbuhin mengaku kecewa dengan semua pertimbangan hukum dari hakim tunggal Sutarno.

Menurutnya pertimbangan hakim tersebut sangatlah simple bahkan prematur, dengan mengabaikan semua fakta-fakta hukum yang telah terbukti di dalam persidangan, seperti panggilan penyelidikan tetapi BAPnya penyidikan, penahanan penetapan tersangka penyidikan yang dirapel dalam tempus yang sama diabaikan begitu saja dan tidak dinilai sama sekali

"Perdebatan hukum tentang SPDP diterima ataukah tidak juga diabaikan begitu saja," katanya saat dikonfirmasi.

Masbuhin juga memastikan, seandainya ada Lembaga yang bisa menguji praperadilan ini, maka dia yakin 100 persen putusan ini akan dianulir oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

"Karena putusan praperadilan ini final and bidding yang tidak dikenal upaya hukum lanjutan maka mau tidak mau pokok perkara akan diperiksa di Pengadilan Tipikor," tandasnya.

Sebelumnya, Andrianto staf operasional Bank Jatim cabang DR Soetomo, Surabaya mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Kredit Macet UD. Mentari Jaya. Gugatan Praperadilan terhadap Kejari Surabaya terigister dalam perkara No 12/Pid.Pra/2022/PN.Sby.

Polda Riau Tetapkan Tersangka Baru Kasus Kontrak Fiktif Rp7,2 M di Bank BJB Cabang Pekanbaru


KABARPROGRESIF.COM: (Pekanbaru) Profesional tangani kejahatan perbankan, Polda Riau pastikan penanganan kasus kredit fiktif yang diduga merugikan negara sebesar Rp 7,2 milyar lebih di Bank Jabar Banten (BJB) Pekanbaru terus berlanjut.

Setelah menetapkan AB dari pihak swasta sebagai tersangka, kini Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, kembali menetapkan tersangka lain, yang merupakan mantan Pegawai di BJB Pekanbaru.

“Selain tersangka AB, kita sudah menetapkan tersangka lain berinisial IO (35) mantan pegawai BJB Pekanbaru,” kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto pada Selasa (17/5/2022).

Penetapan tersangka ini merupakan komitmen bahwa Polda Riau tidak main-main dalam memberantas kejahatan perbankan yang bisa merugikan banyak pihak.

“Ini komitmen kita, sesuai arahan pimpinan Bapak Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal, dalam penanganan perkara ini, kita tidak main-main, siapapun yang terlibat akan ditndak tegas. Kita lakukan penyidikan secara profesional,” tegas mantan Kabid Humas Polda Sultra itu.

Pria yang kerap disapa Narto itu menjelaskan, AB selaku nasabah Bank BJB Cabang Pekanbaru memiliki hubungan kedekatan (conflict of interest) dengan IO selaku Manager Bisnis Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2015 hingga 2016.

Dari kedekatan itulah AB bekerjasama dengan IO menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan tidak melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan atas kontrak/SPK yang disampaikan oleh AB secara berulang.

Sehingga Bank BJB Cabang Pekanbaru memberikan Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK) Standby Loan kepada Grup Perusahaan yang dimiliki oleh AB yang tidak dapat dilunasi pembayaran kewajiban kepada Bank BJB Cabang Pekanbaru.

Atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singgingi itu, mengakibatkan kerugian Bank BJB Cabang Pekanbaru atas kredit macet CV. Palem Gunung Raya dan CV. Putra Bungsu karena tidak ada sumber pengembalian/sumber berbayar.

“Setelah dihitung, berdasarkan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 7.233.091.582,” jelas Narto.

Atas perbuatan itu, IO dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka IO sendiri saat ini berada dibalik jeruji Lapas setelah divonis hukuman 6 tahun penjara dalam perkara perbankan sebelumnya. (**)

Boyamin Saiman Datang ke KPK Bawa Dokumen PT Bumi Rejo ke KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dia dipanggil untuk mendalami dugaan pencucian uang Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Boyamin terlihat menyambangin markas KPK sekitar pukul 10.29 WIB. Dia mengaku membawa dokumen terkait PT Bumi Rejo.

"Bawa akte Bumi Rejo saja," kata Boyamin di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (17/5).

Boyamin tidak berbicara banyak dan memilih langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Dia berdalih sudah terlambat untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

KPK sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk dikonfirmasi ke Boyamin. Bukti itu bakal dikonfirmasi dalam pemeriksaan.

"Tim penyidik sebelumnya telah memiliki alat bukti di antaranya keterangan berbagai pihak dan bukti lainnya terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (17/5).

Ali enggan memerinci alat bukti yang bakal dikonfirmasi nanti. Boyamin diminta kooperatif kepada penyidik. 

Kanwil Pajak DJP DIY Sita Uang Rp11 M dan Barang Mewah dari Distributor Sembako


KABARPROGRESIF.COM: (Yogyakarta) Kantor Wilayah DJP DIY didukung Kejaksaan Tinggi DIY dan Polda DIY menyita uang tunai sebesar Rp11,1 miliar dari seorang pengusaha sembako, distributor minyak dan juga gula pasir. 

Di samping itu mereka juga menyita berbagai aset dari pengusaha dan juga dari usaha yang dijalankan.

Plt Kepala Kanwil DJP DIY, Slamet Sutantio mengatakan, pihaknya terus berupaya mengamankan target penerimaan pajak Tahun 2022. 

Penegakan Hukum menjadi kegiatan yang penting dalam mengamankan penerimaan Kanwil DJP DIY sekaligus sebagai kegiatan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang sengaja melakukan tindak pidana perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

"Dan kali ini kami lakukan untuk wajib pajak yang membuat laporan tidak sesuai kenyataan tahun pajak 2016-2017 yang lalu," kata Slamet, Selasa (17/5/2022).

Berdasarkan surat izin Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul, dan Pengadilan Negeri Sleman, Tim Penyidik Pajak Kanwil DJP DIY pada Kamis, 12 Mei 2022 telah melakukan upaya paksa dengan penggeledahan dan penyitaan atas aset tersangka berinisial HP dan tersangka korporasi berinisal PT PJM.

Melalui usahanya PT PJM, pengusaha HP diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Total kerugian pada pendapatan negara hasil perhitungan ahli yaitu kurang lebih 50 miliar rupiah," ujar dia.

Kegiatan penggeledahan dan penyitaan tersebut berkoordinasi dan didukung oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Brigade Mobile (Brimob) Polda DIY. 

Aset Tersangka HP yang disita antara lain tanah dan bangunan lima unit, tas mewah 31 buah, jam tangan 9 buah, sejumlah perhiasan, Medal series 1 buah.

Di samping itu mereka juga menyita uang tunai mata uang rupiah dengan taksiran di atas 10 juta rupiah, sejumlah uang tunai dengan mata uang asing, sepeda motor 1 buah Yamaha XMax, mobil Lexus dan barang mewah lainnya dan dokumen BPKB dan dokumen terkait lainnya. 

"Kami sita rekening Rp1,1 miliar," katanya.

Barang lain yang disita taksiran nilai akan ditentukan melalui mekanisme penilaian oleh Fungsional Penilai Pajak atau penilai eksternal lainnya.

Aset tersangka korporasi PT PJM yang disita antara lain tanah dan bangunan (gudang) sebanyak 1 unit, kendaraan roda empat 1 unit, sejumlah perhiasan, uang tunai mata uang rupiah dengan taksiran di atas Rp11 miliar, sejumlah uang tunai dengan mata uang asing kunci brankas 4 buah, PC 2 buah dan 1 buah flashdisk, dokumen (sertifikat dan dokumen terkait lainnya).

"Terhadap uang tunai rupiah yang disita, nilai pastinya masih akan divalidkan dengan pihak bank menyangkut keaslian uang tersebut," katanya.

Sedangkan untuk barang lain yang disita taksiran nilai akan ditentukan melalui mekanisme penilaian oleh Fungsional Penilai Pajak atau Penilai eksternal lainnya.

Tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dalam rangka pengamanan aset wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk pemulihan kerugian pendapatan negara.

Tindakan penyitaan ini merupakan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak tegas dalam menjalankan aturan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Ia berharap tindakan penyitaan aset ini diharapkan dapat menimbulkan efek gentar bagi wajib pajak lain supaya selalu mematuhi hukum perpajakan di Indonesia.

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Libur Idul Fitri Senilai Rp200 Juta Lebih


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 395 laporan terkait barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama libur Idul Fitri dengan nilai taksir mencapai Rp274.117.519.

Laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi. Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegehan Ipi Maryati Kuding merincikan laporan tersebut.

"Sebanyak 7 objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp4.350.000; 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp153.736.899; 9 objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp32.290.000; serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp83.740.620," ungkapnya, Senin (16/5/2022).

Ipi mengatakan saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang proses dikirimkan oleh para pihak pelapor.

"KPK juga masih terus menerima laporan Gratifikasi lainnya, dan akan kami update pada kesempatan berikutnya," ujarnya.

KPK menyampaikan apresiasi pada pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

"Kita terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik Gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi," tambahnya.

Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

KPK Segel Sejumlah Ruangan Di DPU Dan PTSP Ambon


KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Komisi Pemberantas Korupsi terus mendalami dugaan gratifikasi dengan tersangka Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Guna mengumpulkan berbagai alat bukti, lembaga anti rasua ini melakukan penggeledahan dan penyegelan pada beberapa ruang di kantor kantor terkait.

Penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan lembaga super bodi tersebut berlangsung Selasa (17/5/2022).

Ruangan ruangan yang disegel KPK yakni di kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Ambon dan ruangan di Kantor Pelayanan Satu Pintu (PTSP).

Selain melakukan penyegelan pada dua kantor tersebut, KPK juga menyasar ruang kerja Walikota Ambon serta ruang kerja sekretaris kota Ambon. 

Dari kedua ruang ini petugas KPK terlihat membawa sejumlah dokumen yang diduga erat kaitannya dengan dugaan gratifikasi dan pengaturan tender proyek yang dilakukan Richard Louhenapessy.

Dari pantuan media, dengan dikawal petugas dari Satbrimobda Maluku petugas KPK mendatangi balai kota Ambon sekitar pukul 08.10. WIT dengan menggunakan beberapa mobil. 

Setelah tiba di balai kota, petugas KPK lantas menuju ruang kerja Walikota Ambon dan ruanf kerja Sekretaris Kita Ambon guna melakukan pemeriksaan. 

Kedatangan petugas KPK ini sempat membuat para pegawai terlihat panik.

Berbarengan dengan itu, tim KPK lainnya juga tiba di kantor DPU dan PTSP kota Ambon guna melakukan penggeledahan dan penyegelan beberapa ruangan pada kedua kantor tersebut.

Hingga berita ini dilansir, petugas KPK masih melakukan penggeledahan di balai kota Ambon.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, walikota Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi pemberian ijin pembangunan gerai Alfamidi di Kota Ambon. 

Kini walikota Ambon dua periode itu tengah ditahan di rutan KPK di gedung Merah putih.

Tidak sampai disitu, KPK kini tengah mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan gratifikasi lainnya dan juga dugaan pengaturan tender proyek yang diduga dilakukan walikota Ambon dua periode ini.

Selain Richard Louhenapessy, KPK juga menahan salah satu pegawai honorer pada bagian tata usaha administrasi pimpinan berinisial AEH.

KPK Geledah Ruang Sekkot, Wawali, Hingga Walikota Ambon


KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Balai Kota Ambon. Tim yang berjumlah sekitar 7 orang ini tiba di gedung Balai Kota Ambon, yang terletak dijalan Sultan Hairun,ekira pukul 09.45 WIT.

Sekitar 1 jam kemudian datang lagi tim yang berjumlah sekitar 9 orang. Mereka menggunakan 8 buah mobil kijang innova warna hitam dan silver langsung memasuki ruangan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, dan Wali Kota Ambon, dan Wawali.

Tim ini mendapatkan pengawalan ketat dari sejumlah personil Brimob Polda Maluku dengan bersenjatakan lengkap. Awak media dilarang untuk memantau lebih dekat. 

Selain awak media, ASN maupun pegawai juga dilarang untuk mendekati ruangan Sekkot, Wali Kota dan Wawali.

Informasi lain menyebutkan jika sebelum melakukan penggeledahan di gedung Balai Kota, tim anti rasua ini juga lebih awal melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Kota Ambon, di jalan Yan Paais, Kelurahan Uritetu, Kota, sejak Selasa pagi.

"Pagi tadi tim sudah dari kantor Dinas PUPR Kota, sebelum mereka kesini, " kata sumber media ini di gedung Balai Kota, Selasa pagi.

Menurutnya, tim yang melakukan penggeledahan ini dibagi dalam beberapa kelompok.

"Untuk di kantor Dinas PUPR ada sejumlah dokumen yang dibawa oleh tim. Tim juga sudah menyegel beberapa ruangan di kantor Dinaa PUPR. Sedangkan di Balai Kota, masih dilakukan penggeledahan, " tandasnya. 

Senin, 16 Mei 2022

Kejagung Cari Aset Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kasus dugaan korupsi ekspor minyak hingga kini masih belum dituntaskan Kejasaan Agung.

Kejaksaan Agung mengklaim pengusutan kasus tersebut oleh jajarannya tetap berjalan sesuai tahap penanganan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, saat ini para tersangka dalam kasus tersebut telah diperpanjang masa penahanannya untuk 40 hari ke depan.

Ia mengungkapkan telah adanya koordinasi secara konsisten oleh penyidik di jajarannya dengan instansi terkait serta sejumlah ahli. 

Sehingga diharapkan penanganan perkara tersebut dapat berjalan lancar.

"Selain itu penyidik juga terus memperkuat pembuktian dan upaya mencari aset para tersangka untuk pengembalian kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara yang terjadi," kata Burhanuddin di Jakarta, Senin (16/5).

Ia menanggapi hasil survei nasional 5-10 Mei 2022, di mana 68,7 persen responden meyakini Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tersebut.

"Hasil survei tersebut tentunya akan dijadikan motivasi untuk berkinerja lebih baik sebagaimana harapan masyarakat," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menyampaikan, terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI. Pihaknya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut.

Kejagung telah menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, IWW sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan turunannya.

Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Senior Manager Corporate PHGS (SMA), Komisaris PT WNI, MPT dan General Manager bagian General Affair PT MM (PTS).

Para tersangka melakukan tindakan melawan hukum dengan bekerja sama dalam penerbitan izin persetujuan ekspor yang tidak memenuhi syarat. 

Yakni, menyalurkan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan domestic price obligation (DPO) serta tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sesuai dengan domestic market obligation (DMO) 20 persen dari total ekspor.