Kabar Progresif

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti tindakan TNI yang belakangan ini ramai diberitakan kerap hadir di lingkungan kampus.  Hal itu dinilai berpotensi mencederai kebebasan akademik dan sipil.  Ia menegaskan TNI harus menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.  “Sudah bukan zamannya lagi TNI melakukan aktivitas-aktivitas yang bernuansa intimidasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 April 2025. Hasanuddin menegaskan masuknya TNI ke kampus tidak hanya melanggar norma akademik.  Hal tersebut berpotensi mencederai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik. “Hal yang harus selalu dipahami adalah perguruan tinggi bukan lah medan pertempuran dalam perspektif pertahanan negara. Kampus adalah pusat intelektualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan,” tegas purnawirawan Mayjen TNI tersebut. Hasanuddin juga men...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi III DPR Habiburokhman janji pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilakukan secara terbuka dengan disiarkan langsung oleh TV Parlemen.  Ia juga menegaskan pembahasan diselenggarakan di gedung DPR, Senayan, Jakarta. "Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat di manapun berada," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Senin (21/4). Bertalian dengan itu, dia menyatakan Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat baik sebelum dan setelah rapat panitia kerja (Panja) RUU KUHAP. Saat ini, RUU KUHAP telah disahkan sebagai usul inisiatif DPR dan selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah sesuai Tata Tertib DPR. "Kita berharap kita bisa segera mempunyai KUHAP baru yang benar-benar bisa menghadirkan keadilan dalam proses beracara pidana," ujar Ha...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto disebut sebagai sosok yang tak bisa diintervensi.  Jika ada orang yang mengintervensi maka akan menjadi musuh Prabowo. Hal itu diungkap politikus Partai Gerindra Dahnil Anzar yang mengaku telah mengenal dekat Prabowo sejak menjadi juru bicaranya selama tujuh tahun terakhir sebelum menjadi Presiden. "Saya tujuh tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, baik pribadi maupun jabatan politik beliau. Pak Prabowo itu tidak bisa diintervensi siapapun. Kalau Anda berusaha intervensi dia, maka dia akan jadi musuh beliau pertama," kata Dahnil, Selasa (22/4). Dahnil juga menepis isu matahari kembar menyusul pertemuan sejumlah menteri Prabowo di kediaman Presiden RI ketujuh Joko Widodo di Solo. Beberapa menteri yang menemui Jokowi antara lain Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM. Dahnil memastikan matahari kembar yang menja...

Jepara - KABARPROGRESIF.COM Kompolnas RI menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara semua kalangan sebagai langkah awal untuk mengantisipasi serta menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan mengingat belakangan ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah mengalami peningkatan.  Berdasarkan data Januari 2025, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan, di mana 60 kasus terhadap anak dan 48 kasus terhadap perempuan. “Ada konsep laki-laki maupun perempuan yang harus disamakan, bagaimana melihat sosok perempuan yang bukan hanya dilindungi tapi disetarakan perannya,” ujar Ida saat ditemui di acara Peringatan Hari Kartini yang diikuti juga oleh jakaran Polwan Polres Jepara Polda Jawa Tengah, Senin (21/4/25). Ia menyampaikan, kekerasan berbasis gender tidak hanya terbatas pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi juga mencakup kasus-kasus lain, seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan pelecehan di ruang publik maupun dome...

Mimika - KABARPROGRESIF.COM Tokoh Pemuda Suku Kamoro, Bapak Edison Manikiuta, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kinerja aparat TNI-Polri dalam operasi penyelamatan dan evakuasi korban kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap masyarakat pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Edison dalam kegiatan yang digelar di kediamannya di Jalan Nawaripi, Kabupaten Mimika, Sabtu (19/4) pukul 14.00 WIT. “Kami sebagai tokoh-tokoh intelektual, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat dari Suku Kamoro, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada jajaran TNI dan Polri yang telah bekerja keras mengevakuasi para korban – baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih selamat – dari lokasi kejadian hingga ke rumah sakit, dan kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing,” ujar Edison. Ia menegaskan bahwa tindakan brutal yang dilakukan oleh KKB tidak dapat dibenarkan dari sis...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengapresiasi kinerja kepolisian dalam pengamanan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025.  Hinca menilai penanganan arus mudik dan balik 2025 lebih lancar dibanding tahun sebelumnya. Ia mengatakan seluruh anggota Komisi III DPR ikut serta dalam pemantauan arus mudik Lebaran 2025.  Bahkan, kata dia, pelaksanaan mudik di Sumatera Utara berjalan dengan baik. “Nah kalau Polda Sumut dianggap mewakili ini, persiapannya menurut saya perfect,” ujar Hinca, Senin (21/4/2025). Hinca menilai meski jumlah personel kepolisian untuk mengamankan mudik berkurang, titik pengamanan tetap berjalan dengan baik.  Ia menyebut Daftar Susunan Personel (DSP) di Sumut hanya mencapai 20.634 dari seharusnya 35.090 personel. “Jadi luar biasa. Lalu ada juga dokternya, ada yang ngurus tensinya dan seterusnya. Jadi dari segi persiapan cukup baik dan Kapoldanya langsung memantau,” imbuh Hinca. Ia mengatakan ...

Mimika - KABARPROGRESIF.COM Tokoh masyarakat Mimika yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Dewan Mahasiswa (FKDM) Kabupaten Mimika, Arnold Ronsumbre menyampaikan pernyataan resmi yang penuh empati dan harapan dalam menanggapi aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua, khususnya di daerah pendulangan emas Kabupaten Yahukimo. Dalam pernyataannya, Arnold Ronsumbre mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, melalui aparat TNI-Polri khususnya Operasi Damai Cartenz, atas keberhasilan dalam mengevakuasi para korban dari wilayah rawan konflik. “Saya mewakili masyarakat Mimika dan seluruh elemen yang mencintai kedamaian mengucapkan terima kasih atas dedikasi TNI-Polri dalam menjalankan tugasnya. Aksi kekerasan di tanah Papua adalah pelanggaran HAM yang tidak bisa ditolerir,” ujar Arnold dalam penyampaiannya, Sabtu (19/4). Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Menurutnya, peristiwa yang terjadi bukan hanya mencederai ...

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Tongkat kepemimpinan di tubuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengalami perubahan.  Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL, yang telah memasuki masa pensiun digantikan oleh Kuntadi SH, MH. Pergantian tersebut tercatat dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor : PRIN -23/A/JA/04/2025. Dalam surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 130 tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum menempati posisi sebagai Kepala Kejati Jawa Timur, Kuntadi merupakan Kepala Kejati Lampung, Sumatera Selatan. Dia menggantikan Mia Amiati yang telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi dan profesionalisme yang luar biasa. Usai dilantik pada 2 Maret 2022 lalu oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dr. Mia Amiati memimpin Kejati Jawa Timur dengan visi dan misi yang kuat, serta telah memberikan kontribusi signifikan bagi penegakan hukum di Jawa Timur. Sejumlah prestasi d...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform. Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian. “Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24). Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online. “Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rus...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi. Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). “Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025. “Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya. Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tid...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pemberantasan korupsi semakin agresif pada 2025.  Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi. "Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansti penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, yang mana ini juga menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan upaya pemberantasan tak hanya fokus pada pemidanaan.  Tetapi, harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara. "Dan paradigmanya juga harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negaranya,” ungkap dia. Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor.  Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara. "Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum s...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Prita Laura menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah.  Barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Ia membeberkan barang dan jasa yang kena PPN 12 persen antara lain kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 miliar.  Kemudian, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan jet pribadi, senjata api, helikopter, kapal pesiar, serta mobil mewah.  "Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11 persen seperti semula," jelas Prita dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025.  Ia memastikan kebijakan PPN 12 persen tak berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak.  Sebab, barang dan jasa yang sebelumnya ditetapkan PPN 11 persen, tetap sama. "Sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak," ungkap dia. Prita juga memastikan belanja kebutuhan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).  Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti. "Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025. Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia.  Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia. "Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert. Di sisi lain, dia melihat OCCRP...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menjelaskan menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen merupakan amanah dan perintah undang-undang (UU).  Dalam aturan tersebut secara jelas PPN 12 persen diterapkan pada 2025.  "Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanah, perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 1 Januari 2024.  RI 1 menjelaskan dalam UU HPP telah memerintahkan pemerintah untuk menaikan tarif PPN secara bertahap.  Pemerintah mulai menaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022.  "Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025," jelasnya. Kepala Negara menyebut bahwa kenaikan tarif PPN secara bertahap diharapkan tidak memberikan dampak sign...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).  Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti. "Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025. Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia. "Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert. Di sisi lain, dia melihat OCCRP ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada kelompok barang mewah diapresiasi.  Keputusan itu dinilai komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 1 Desember 2024. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai kebijakan tersebut memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah-menengah dengan kalangan atas.  Kebijakan itu juga dinilai memberikan ruang bagi pelaku industri tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian. "Keputusan Presiden tentang PPN 12 per...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mendampingi Menko Polkam Budi Gunawan memantau pengamanan malam tahun baru 2025 di Polda Metro Jaya.  Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwogandhi, dan sejumlah kepala lembaga, serta PJU TNI-Polri. Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan momen pergantian tahun baru di Indonesia berjalan aman dan lancar. “Tadi baru saja sejak dari pukul 20.00 WIB, kami dari pemerintah dalam hal ini dari Menkopolkam, Kapolri, Panglima TNI yang dalam hal ini diwakili Kasum, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, BNPB, dan ini Kemenhub, dan instansi terkait lainnya telah melakukan pengecekan jajaran dalam hal ini Forkopimda untuk mengecek kesiapan terakhir malam tahun baru,” jelas Menkopolkam di BPMJ, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024). Dijelaskan Menkopolkam, dalam video conference dengan jajaran Forkopimda ditekankan mengenai antisipasi bencana alam akibat terjadinya hidrometeorologi.  Hal itu disebut akan ter...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Meninjau Langsung Momen Perayaan Tahun Baru 2025 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejumlah Pejabat Juga Hadir di Bundaran HI. Kapolri Juga Terlihat Bertemu Langsung dan Dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menyalami Bapak Presiden Saat Melaksanakan Pengecekan Pengamanan. Jenderal Sigit Tiba di Bundaran HI Pada Pukul 23.00 WIB di dampingi Oleh Kakorlantas Irjen Aan Suhanan, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Pangdam Jaya Mayjen Rafael Granada Baay, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan Jajaran Lainnya. Jenderal Sigit sebelumnya sudah melakukan monitoring pelaksanaan malam tahun baru 2025 di seluruh Indonesia.  Monitoring dilakukan melalui video conference di gedung Promoter Polda Metro Jaya. Turut hadir di lokasi Gedung Promoter Menko Polkam Budi Gunawan, Kasum TNI mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kakorlantas Polri Irje...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang mulai berlaku pada Januari 2025.  Ia menggaris bawahi kenaikan ini secara khusus hanya akan diterapkan untuk barang dan jasa mewah. "Tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen, tetapi hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu," kata Presiden Prabowo seperti dikutip, Rabu, 1 Januari 2024. Presiden Prabowo menyebut, kategori barang mewah yang dimaksud mencakup pesawat jet pribadi, kapal pesiar, motor yacht, serta hunian mewah dengan nilai yang jauh di atas golongan menengah.  Presiden menekankan, kebijakan ini dirancang agar tidak membebani kebutuhan masyarakat umum, melainkan difokuskan pada kelompok masyarakat papan atas.

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) I Wayan Darmawan mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anggotanya yang tidak disiplin atau indisiplin. Ia berharap hal itu dapat memotivasi Polri untuk terus berbenah. “Bapak Kapolri kami melihat juga ketegasan dan kebijaksanaan Bapak Kapolri dalam menindak tegas personil yang melanggar aturan dan melanggar undang-undang,” ujar Ketua KMHDI, Selasa (31/12/24). “Itu terbukti tidak segan-segan melakukan pemecatan terhadap beberapa oknum yang melanggar disiplin tadi dan ini harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran dan satuan di seluruh Indonesia,” sambung Ketua KMHDI. Ia berharap tindakan tegas itu dapat menjadi contoh, jika Polri bersungguh-sungguh menjaga ketertiban di masyarakat.  Ketua KMHDI juga mengaku melihat hal itu sebagai motivasi agar institusi Polri agar terus memperbaiki kualitas layanan. Lebih lanjut, Ketua KMHDI juga mengapresiasi kepolisian yang tela...