Kabar Progresif

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat internal untuk menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang terhadap koalisi kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut diteken Megawati per 1 Juli 2026, bernomor 1275 /IN/DPP/v/2026 dengan judul, 'Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan Tentang Kedudukan PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia'. Surat tersebut telah dibenarkan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. Megawati dalam surat itu menulis bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang telah ia sampaikan dalam Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 1 Agustus 2025.  Kala itu, kata Megawati, Indonesia yang menganut sistem presidensial, tak mengenal istilah oposisi dan koalisi. "Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulis Megawati. Dalam p...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, penataan ruang yang baik menjadi kunci pengembangan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Termasuk pengembangan potensi ekonomi. Dengan pengelolaan ruang yang terencana dan terkoordinasi yang kuat, kata Bima, akan mendukung pembangunan berjalan otimal dan berkelanjutan sekaligus memitigasi potensi konflik lahan. Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) dalam pelaksanaan program prioritas nasional serta sektor pertanahan dan tata ruang di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/7). "Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber pendapatan daerah," ujar Bima. Bima menjelaskan, Kepri merupakan provinsi yang terdiri atas sebagian besar perairan, dan hanya sebagian kecil wilayah yang berupa daratan. Meski demikian...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman berharap agar koalisi sipil terus mengawasi proses pembahasan RUU Pemilu yang naskahnya masih disusun Komisi II DPR. Benny meminta agar koalisi tak percaya sepenuhnya kepada DPR selama membahas RUU tersebut. Masyarakat, kata dia, harus mewaspadai potensi penyelundupan pasal. "Kalau didiamkan begitu saja, pasti nanti akan muncul pasal penyelundupan. Enggak jelas asal usulnya dari mana, tiba-tiba muncul dan tiba-tiba disahkan. Ketika kita bangun, terlambat kita" ujar Benny dalam sebuah forum diskusi di UIN Jakarta, Selasa (7/7). Benny mengaku mengkhawatirkan agenda terselubung dalam proses pembahasan RUU Pemilu.  Terutama potensi RUU Pemilu dibahas mendadak untuk menghindari judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Supaya tidak ada alasan, nanti tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, rakyat mengajukan judicial review dan kemudian MK tidak punya waktu untuk menguji dan membatalkannya," ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memeriksa proses pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas pemberitaan mengenai pelantikan sejumlah pejabat yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Bima. Perwakilan Tim APIP Itjen Kemendagri, Hanna Permata, mengatakan tim telah berada di Kota Bima sejak 5 Juli 2026 untuk melakukan pemeriksaan awal.  Pada tahap ini, tim mengumpulkan dokumen serta meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pelantikan. "Saat ini tim masih berada pada tahap pemeriksaan awal dengan melakukan pengumpulan dokumen serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait yang telah dipanggil," ujar Perwakilan Tim APIP Itjen Kemendagri, Hanna Permata di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (7/7). ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan harus dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, terutama oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Muhaimin saat meninjau langsung pelayanan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUP Prof. Ngoerah, Denpasar, Bali pada Rabu (8/7). Ia menilai pelayanan yang diberikan rumah sakit telah berjalan dengan baik dan tidak membedakan pasien berdasarkan status kepesertaan. "Terutama yang membahagiakan saya adalah BPJS yang para penerima bantuan iuran dari pemerintah, yang setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan Rp47 triliun per tahun itu, bisa dilayani dengan amat sangat baik, tidak ada pembedaan," ujar Muhaimin. Ia menegaskan bahwa pelayanan jaminan sosial yang baik merupakan hasil gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.  Dalam skema BPJ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman angkat suara soal isu skenario pembatasan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden yang dia tulis dalam opini di surat kabar beberapa waktu lalu. Dalam forum diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, Selasa (8/7), Benny menyebut tulisannya sebagai wake up call atau seruan untuk koalisi masyarakat sipil. Menurut dia, masyarakat harus mulai membangun kesadaran untuk mengawasi penyusunan RUU tersebut yang diduga juga akan dibahas mepet untuk menghindari gugatan judicial review. "Supaya tidak ada alasan, nanti tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, rakyat mengajukan judicial review dan kemudian Mahkamah Konstitusi tidak punya waktu untuk menguji dan mematalkannya," kata Benny. Benny secara tegas juga menolak wacana skenario pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden.  Menurut dia, alasan pembatasan itu tak masuk akal hanya karena berpotensi membuat gaduh. "Alasann...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), A Rahman H Abidin membantah isu dirinya melantik istri dan iparnya.  Ia menjelaskan pelantikan hanya kepada istri yang diklaim telah sesuai ketentuan dan memperoleh persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rahman mengatakan pelantikan istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima pada Rabu (1/7) telah melalui mekanisme yang berlaku dan memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Sudah ada izin peraturan teknis dari BKN. Tanpa itu kami tidak bisa melakukan pelantikan, bisa-bisa dibekukan hak kepegawaian daerah," ujar Aji Man, sapaan akrabnya, di Mataram, NTB, Rabu (8/7). Ia menjelaskan istrinya telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) selama 33 tahun dan menduduki jabatan administrator (eselon III) sejak 2016, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bima. Menurut Rahman, Badrah sempat dinonaktifkan dari jabatan struktural menjadi staf setelah ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap alasan menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Fadli, tanggal tersebut dipilih karena memiliki nilai historis, salah satunya pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). "Penetapan tanggal 13 Juli juga adalah satu penetapan yang historis, karena ini dikaitkan dengan rapat besar tanggal 13 Juli tahun 1945 ketika pembicaraan tentang konstitusi kita," kata Fadli dalam acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), di TMII Senin (6/7). Fadli menyebut penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan juga merupakan amanat konstitusi. Hal itu tertuang dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya." Selain itu, penetapan juga merujuk UU N...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menjatuhkan sanksi bagi operator seluler yang belum menerapkan metode verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan nomor seluler baru terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026.  Sanksi administratif yang diberikan bersifat berjenjang yang dimulai dengan teguran tertulis. "Jadi sanksi administatifnya itu dilakukan secara berjenjang dimulai dari teguran tertulis," kata Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Dany Suwardany, Selasa, 7 Juli 2026. Dany menambahkan, teguran tertulis dilakukan sebanyak tiga kali.  Rentang waktu penyampaian teguran pertama hingga ketiga yaitu tujuh hari kerja. Apabila hingga surat teguran ketiga operator seluler belum menerapkan registrasi SIM biometrik, Komdigi akan memberlakukan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha kepada operator tersebut.  Diharapkan, para operator seluler koperatif dalam menjalankan pemberlakuan registrasi...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menemui perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.  Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dari kajian Lembaga Antirasuah terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN untuk menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK," ujar Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. Agustina menjelaskan mulanya KPK memberikan hasil kajian tersebut pada 17 Maret 2026, atau saat posisi Kepala BGN masih dijabat Dadan Hindayana. "Pada saat 2 Juni 2026, kami (pimpinan BGN pengganti Dadan dkk) datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan," kata Agustina. Dia mengatakan hasil kajian tersebut baru dipelajari BGN pada masa kepimpinan Nanik Sudaryati Deyang selaku Kepala...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto memberikan oleh-oleh kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian acara kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. Cindera mata yang diberikan yaitu alat musik tradisional Jawa Barat berupa satu set angklung.  Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, angklung menjadi simbol persahabatan yang juga menunjukkan kekayaan budaya Indonesia.  Angklung, alat musik tradisional khas Jawa Barat menjadi simbol persahabatan sekaligus kekayaan budaya Indonesia," kata Teddy dikutip dari Antara, Selasa, 7 Juli 2026. Sesaat setelah mendengar langsung alunan lagu dari angklung, PM Modi langsung diajarkan cara memainkan alat musik tradisional itu.  Bersama Presiden Prabowo, PM Modi pun langsung mencoba memainkan satu tangga nada dengan menggoyang-goyangkan angklung menggunakan kedua tangannya. Selepas mencoba angklung, PM Modi kemudian mendengarkan lagu pop India yang populer di Indone...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah (PAD) hingga 20 persen. Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara disetop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. "Kita jaga dulu keberlangsungannya agar fiskal kita stabil, sehat, dan berkelanjutan. Harapan saya direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita," ujar Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7). Politikus PDIP itu mendorong agar kondisi fiskal saat ini kembali membaik. Bukan hanya lebih inklusif dan tumbuh, namun juga langsung dirasakan masyarakat. "Tidak sekadar tumbuh, tapi kemudian yang di bawah tidak merasakan dampaknya. Maka itu yang kita kawal bersama," katanya. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepada daerah mendapat bagian 20 persen dari P...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) menjaga tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memperkuat pengendalian harga pangan.  Meski inflasi menunjukkan perbaikan, daerah diminta tetap mewaspadai komoditas yang masih menjadi penyumbang kenaikan harga, terutama beras dan minyak goreng. Pesan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7). "Yang kita lakukan sehari-hari adalah fokus makanan, minuman, dan tembakau. Tentunya kita tidak berpuas diri, tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan," ujar Tomsi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan upaya pengendalian inflasi mulai membuahkan hasil. Hingga 3 Juli 2026, sebanyak 29 provinsi mencatat p...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Anggaran (Banggar) DPR menjamin dana transfer ke daerah (TKD) pada APBN akan naik di 2027. Namun, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan angka persisnya belum diketahui.  Hal itu, sambungnya, akan disampaikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang umum tahunan MPR 16 Agustus mendatang. "Nah, hitungan saya dibandingkan 2026, tentu TKD nanti akan naik dibandingkan Rp649 triliun yang di tahun 2026," kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7). "Nanti angka pastinya tentu akan disampaikan oleh Presiden pada Nota Keuangan tanggal 16 Agustus yang akan datang," imbuh Said. TKD adalah bagian dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Merujuk UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, TKD terbagi dalam enam jenis. Rinciannya yakni dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan maksud mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di akun instagram pribadinya. Ia mengatakan admin akun instagramnya tengah membiasakan untuk mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada para tokoh. "Jadi admin saya yang baru itu, dia itu kemudian membiasakan, sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah seperti dilihat nanti ya mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya, begitu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7). Dasco mengakui mendapat banyak pertanyaan apakah unggahan itu berhubungan dengan pemberian amnesti atau abolisi kepada Nadiem.  Ia mengatakan unggahan itu tidak terkait dengan pemberian amnesti atau abolisi itu. Momen unggahan Dasco itu memang tidak lama usai Nadiem divonis bersalah dalam kasus korupsi. "Iya, itu kan banyak pertanyaan saya juga b...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.  Pesawat yang membawa Modi tiba di Bandara Halim sekitar pukul 17.20 WIB, Senin, 6 Juli 2026. Sementara itu, Presiden Prabowo tiba di lapangan terbang Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 17.42 WIB.  Presiden Prabowo langsung mengambil posisi terdepan dari barisan penyambutan PM Narendra Modi. Setelah turun dari pesawat, Presiden Prabowo langsung menyalami PM Narendra Modi. Presiden kemudian memperkenalkan pejabat Pemerintah Indonesia yang hadir, seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.  Kedatangan Modi juga disambut tarian tradisional dan dentuman meriam. Modi akan berkunjung ke Indonesia selama tiga hingga 8 Juli 2026. Ada sejumlah kerja sama yang akan dibahas Narendra Modi bersama Presiden Prabowo da...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk badan investasi negara untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura.  Kerja sama ini merupakan salah satu dari 26 kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) pada berbagai sektor. "Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan selanjutnya," kata Presiden Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Implementasi itu dilakukan untuk mewujudkan proyek perdagangan listrik komersial berkapasitas 3,4 giga watt atau lebih pada 2035, mendukung investasi kedua negara dan potensi energi baru terbarukan di Indonesia.  Proyek tersebut diumumkan dalam pertemuan Leaders’ Retreat yang dilakukan kedua pemimpin negara pada tahun lalu. Presiden Prabowo menyampaikan kerja sama kedua neg...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan ada penurunan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 dibandingkan 2026.  Alokasi anggaran pada 2026 mencapai Rp268 triliun untuk program MBG. “Kalau MBG (besaran anggarannya) pasti turun, tidak lebih dari Rp174 triliun,” kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Menurut dia, penurunan anggaran MBG didasarkan pada perhitungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta jumlah penerima manfaat pascaevaluasi pelaksanaan program tersebut. Dia menekankan penyesuaian anggaran bukan berarti menurunkan kualitas.  Penyesuaian anggaran untuk memastikan tata kelola program tetap baik serta kualitas gizi yang diterima peserta didik tetap terjaga. Said mengatakan angka pasti alokasi anggaran MBG tahun depan akan diketok pada September 2026, bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuang...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat menjaga Selat Malaka sebagai jalur yang bebas dilalui semua pihak.  Kedua negara juga menjamin keamanan dari kecelakaan dan perompakan. "Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak," kata Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan bersama Perdana Menteri Singapura (PM) Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Prabowo mengatakan kedua negara sepakat terus memelihara keamanan dan perdamaian di sekitar Selat Malaka, termasuk dari potensi polusi, kecelakaan atau upaya perompakan dan pembajakan.  Hal ini sangat vital bagi negara-negara yang berada di jalur pelayaran penting itu. Prabowo mengatakan Indonesia terus berkoordinasi dengan negara-negara di sekitar Selat Malaka, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand.  Hal itu untuk menjaga sesuai dengan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menyatakan kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama dalam hubungan Indonesia dan Singapura.  Kedua negara sepakat meningkatkan kolaborasi di sektor perdagangan, konektivitas, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan siber, hingga ketahanan pangan. "Kerja sama ekonomi kita tetap jadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerja sama," kata Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Presiden mengatakan Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan listrik lintas batas serta kegiatan perdagangan lanjutan.  Kedua negara juga menyepakati penguatan kolaborasi di bidang pangan dan rantai pasok. Di bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Singapura terus mengimplementasikan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. "Kemitraan yang kuat dibang...