Postingan

Menampilkan postingan dengan label Nasional

Erick Thohir Temui Presiden Prabowo Bahas Akademi Olahraga

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Rabu, 22 April 2026.  ET melaporkan rencana besar pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, @erickthohir, Erick menyebut proyek tersebut dirancang sebagai kawasan terpadu untuk membina atlet sejak usia dini. Tujuannya, mencetak generasi atlet yang mampu menjadi duta bangsa dan menunjukkan kekuatan Indonesia di panggung dunia. “Ini akan menjadi pusat pembinaan atlet dari usia muda agar mereka siap berprestasi dan mengharumkan nama bangsa,” tulis Erick. Erick juga menyampaikan apresiasi dari para atlet, pelatih, dan seluruh tim kepada Presiden Prabowo atas pemberian bonus atas capaian medali di SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games 2026.  Bonus tersebut tidak hanya diberikan sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga disertai program literasi finansial. “Ini merupakan bentu...

Pemerintah Mulai Bangun 5 PSEL pada Juni 2026

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan pemerintah memulai pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Hal itu ditandai dengan groundbreaking pada Juni 2026. Dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, Muhammad Qodari menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 30 lokasi aglomerasi yang tersebar di 61 kabupaten/kota seluruh Indonesia. "Lima lokasi ditargetkan groundbreaking Juni 2026 yakni di Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya. Keempat lokasi di atas merupakan implementasi Perpres 109/2025,” jelas Qodari, Rabu, 22 April 2026. Lokasi kelima, yakni di Bandung Raya. Menurut Qodari, implementasi di Bandung Raya merupakan bagian dari Perpres Nomor 35 tahun 2018. "Yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Jepang," kata Qodari. Dia merujuk kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan ...

BPK Soroti Cadangan BBM, LPG dan Pupuk RI

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk temuan masalah signifikan yang strategis bagi negara. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, ada beberapa permasalahan signifikan yang memerlukan perhatian bersama, mulai dari masalah ketahanan energi, seperti pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) yang belum memadai. "Pada pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi ditemukan permasalahan belum memadainya pemenuhan cadangan energi dari BBM dan LPG sebagaimana yang diamanatkan pada kebijakan energi nasional yang dapat mempengaruhi efektifitas upaya pemerintah dalam mencapai target ketahanan energi sektor migas," kata Isma Yatun di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Meski begitu, terkait permasalahan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah...

Dampak Gejolak Geopolitik, Kapolri Perintahkan Brimob Siaga

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh personel Brimob untuk bersiaga menghadapi dinamika yang bisa terjadi imbas gejolak geopolitik global. Hal itu disampaikan Kapolri saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri yang dihadiri 7.000 anggota di Lapangan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4). "Kita semua harus selalu siap, kita semua harus selalu waspada. Kita semua harus mempersiapkan diri untuk terus melatih menghadapi segala macam dinamika yang mungkin terjadi," ujar Sigit dalam arahannya. Sigit menjelaskan geopolitik global sedang memanas imbas perang yang terjadi antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Ia mengatakan konflik tersebut menimbulkan situasi dan eskalasi global yang bisa meluas. Di satu sisi, kata dia, banyak korban dari masyarakat sipil, bangunan, fasilitas publik. Kapolri menyebut perang ini juga membuat  hampir seluruh negara mengalami gangguan di sektor energi. ...

Muhammad Qodari Sebut 5 PSEL Diproyeksikan Mampu Olah 7 Ribu Ton Sampah Jadi Listrik per Hari

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah mengatakan akan memulai pembangunan (groundbreaking) lima proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), di sejumlah titik pada Juni 2026.  Jika rampung, seluruh proyek ini diharapkan dapat mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebutkan bahwa kelima proyek tersebut akan berlokasi di Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Ia mengatakan bahwa proyek di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, dan Denpasar Raya merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.  Sementara itu, proyek di Bandung Raya merupakan mandat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. "Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi," ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu, 22 April 2026. Lebih lanjut, ia memerinci kapasitas dan area pelayanan untuk masing-masing proyek.  Proyek pertama, lanjutnya, adalah PSEL Denpasar Raya ...

Yusril Tegaskan Akademisi Bebas Kritik Pemerintah

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan akademisi bebas mengkritik kebijakan pemerintah. Dia menegaskan kritik bukan hal yang dilarang. "Kalau akademisi, dia bebas saja untuk mengkritik pemerintah, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halangi hal itu," kata Yusril saat merespons pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari dan Ubedilah Badrun, Jakarta, Rabu, 22 April 2026. Mengenai sebagian akademisi yang menyampaikan kritik berstatus aparatur sipil negara (ASN), Yusril mengatakan seharusnya mekanisme etik didahulukan untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran, alih-alih langsung dipidanakan. "Kalau etik mengatakan tidak ada pelanggaran etik, ya, apalagi? Apa dasarnya mau melakukan penyidikan pidana?" tutur dia. Menurut Yusril, penegakan etik umumnya didahulukan daripada pidana, kecuali ditemukan bukti pelanggaran hukum lain, seperti penghasutan. ...

AHY Sebut Bangun Jalur Kereta Lebih Murah daripada Jalan Raya

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan raya dengan jalur kereta api.  Meski pemerintah berencana menambah 14.000 kilometer jalur kereta hingga 20 tahun ke depan, biaya pengelolaan rel saat ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan anggaran jalan nasional. "Underinvestment ini jika dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan kita, tahun 2026 ini saja misalnya, bisa dikatakan Rp46 sekian triliun itu untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan secara nasional, sedangkan hanya kurang lebih Rp5 triliun untuk rel kereta. Jadi ada gap di situ," ujar AHY di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 22 April 2026. AHY menjelaskan bahwa kesenjangan investasi ini perlu segera diatasi melalui reaktivasi jalur mati maupun pembangunan rel baru.  Menurutnya, selama ini Indonesia men...

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia.  Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2025 , Surabaya ditetapkan sebagai Kota Terbaik I dalam Pengelolaan Sampah dengan predikat Sertifikat Menuju Kota Bersih , dengan perolehan nilai 74,92. Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Rabu 25 Februari 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).  Rakornas mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)” dan dihadiri sekitar 1.500 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI, Hanif Faisol Nu...

Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin Sorot Kehadiran TNI di Kampus

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti tindakan TNI yang belakangan ini ramai diberitakan kerap hadir di lingkungan kampus.  Hal itu dinilai berpotensi mencederai kebebasan akademik dan sipil.  Ia menegaskan TNI harus menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.  “Sudah bukan zamannya lagi TNI melakukan aktivitas-aktivitas yang bernuansa intimidasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 April 2025. Hasanuddin menegaskan masuknya TNI ke kampus tidak hanya melanggar norma akademik.  Hal tersebut berpotensi mencederai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik. “Hal yang harus selalu dipahami adalah perguruan tinggi bukan lah medan pertempuran dalam perspektif pertahanan negara. Kampus adalah pusat intelektualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan,” tegas purnawirawan Mayjen TNI tersebut. Hasanuddin juga men...

Ketua Komisi III Pastikan RUU KUHAP Dibahas Terbuka di Gedung DPR

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi III DPR Habiburokhman janji pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilakukan secara terbuka dengan disiarkan langsung oleh TV Parlemen.  Ia juga menegaskan pembahasan diselenggarakan di gedung DPR, Senayan, Jakarta. "Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat di manapun berada," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Senin (21/4). Bertalian dengan itu, dia menyatakan Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat baik sebelum dan setelah rapat panitia kerja (Panja) RUU KUHAP. Saat ini, RUU KUHAP telah disahkan sebagai usul inisiatif DPR dan selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah sesuai Tata Tertib DPR. "Kita berharap kita bisa segera mempunyai KUHAP baru yang benar-benar bisa menghadirkan keadilan dalam proses beracara pidana," ujar Ha...

Dahnil Anzar: Orang yang Intervensi Prabowo Akan Jadi Musuh

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto disebut sebagai sosok yang tak bisa diintervensi.  Jika ada orang yang mengintervensi maka akan menjadi musuh Prabowo. Hal itu diungkap politikus Partai Gerindra Dahnil Anzar yang mengaku telah mengenal dekat Prabowo sejak menjadi juru bicaranya selama tujuh tahun terakhir sebelum menjadi Presiden. "Saya tujuh tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, baik pribadi maupun jabatan politik beliau. Pak Prabowo itu tidak bisa diintervensi siapapun. Kalau Anda berusaha intervensi dia, maka dia akan jadi musuh beliau pertama," kata Dahnil, Selasa (22/4). Dahnil juga menepis isu matahari kembar menyusul pertemuan sejumlah menteri Prabowo di kediaman Presiden RI ketujuh Joko Widodo di Solo. Beberapa menteri yang menemui Jokowi antara lain Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM. Dahnil memastikan matahari kembar yang menja...

Peringati Hari Kartini, Kompolnas: Kesamaan Pandangan Modal Utama Cegah Kekerasan Berbasis Gender

Gambar
Jepara - KABARPROGRESIF.COM Kompolnas RI menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara semua kalangan sebagai langkah awal untuk mengantisipasi serta menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan mengingat belakangan ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah mengalami peningkatan.  Berdasarkan data Januari 2025, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan, di mana 60 kasus terhadap anak dan 48 kasus terhadap perempuan. “Ada konsep laki-laki maupun perempuan yang harus disamakan, bagaimana melihat sosok perempuan yang bukan hanya dilindungi tapi disetarakan perannya,” ujar Ida saat ditemui di acara Peringatan Hari Kartini yang diikuti juga oleh jakaran Polwan Polres Jepara Polda Jawa Tengah, Senin (21/4/25). Ia menyampaikan, kekerasan berbasis gender tidak hanya terbatas pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi juga mencakup kasus-kasus lain, seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan pelecehan di ruang publik maupun dome...

Tokoh Pemuda Suku Kamoro Apresiasi TNI-Polri atas Evakuasi Korban Kekerasan KKB di Yahukimo

Gambar
Mimika - KABARPROGRESIF.COM Tokoh Pemuda Suku Kamoro, Bapak Edison Manikiuta, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kinerja aparat TNI-Polri dalam operasi penyelamatan dan evakuasi korban kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap masyarakat pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Edison dalam kegiatan yang digelar di kediamannya di Jalan Nawaripi, Kabupaten Mimika, Sabtu (19/4) pukul 14.00 WIT. “Kami sebagai tokoh-tokoh intelektual, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat dari Suku Kamoro, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada jajaran TNI dan Polri yang telah bekerja keras mengevakuasi para korban – baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih selamat – dari lokasi kejadian hingga ke rumah sakit, dan kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing,” ujar Edison. Ia menegaskan bahwa tindakan brutal yang dilakukan oleh KKB tidak dapat dibenarkan dari sis...

Anggota DPR Hinca Panjaitan Puji Kinerja Polri Amankan Mudik 2025

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengapresiasi kinerja kepolisian dalam pengamanan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025.  Hinca menilai penanganan arus mudik dan balik 2025 lebih lancar dibanding tahun sebelumnya. Ia mengatakan seluruh anggota Komisi III DPR ikut serta dalam pemantauan arus mudik Lebaran 2025.  Bahkan, kata dia, pelaksanaan mudik di Sumatera Utara berjalan dengan baik. “Nah kalau Polda Sumut dianggap mewakili ini, persiapannya menurut saya perfect,” ujar Hinca, Senin (21/4/2025). Hinca menilai meski jumlah personel kepolisian untuk mengamankan mudik berkurang, titik pengamanan tetap berjalan dengan baik.  Ia menyebut Daftar Susunan Personel (DSP) di Sumut hanya mencapai 20.634 dari seharusnya 35.090 personel. “Jadi luar biasa. Lalu ada juga dokternya, ada yang ngurus tensinya dan seterusnya. Jadi dari segi persiapan cukup baik dan Kapoldanya langsung memantau,” imbuh Hinca. Ia mengatakan ...

FKDM Mimika Apresiasi Keberhasilan Ops Damai Cartenz Tuntas Evakuasi dan Identifikasi Korban Kekejaman KKB

Gambar
Mimika - KABARPROGRESIF.COM Tokoh masyarakat Mimika yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Dewan Mahasiswa (FKDM) Kabupaten Mimika, Arnold Ronsumbre menyampaikan pernyataan resmi yang penuh empati dan harapan dalam menanggapi aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua, khususnya di daerah pendulangan emas Kabupaten Yahukimo. Dalam pernyataannya, Arnold Ronsumbre mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, melalui aparat TNI-Polri khususnya Operasi Damai Cartenz, atas keberhasilan dalam mengevakuasi para korban dari wilayah rawan konflik. “Saya mewakili masyarakat Mimika dan seluruh elemen yang mencintai kedamaian mengucapkan terima kasih atas dedikasi TNI-Polri dalam menjalankan tugasnya. Aksi kekerasan di tanah Papua adalah pelanggaran HAM yang tidak bisa ditolerir,” ujar Arnold dalam penyampaiannya, Sabtu (19/4). Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Menurutnya, peristiwa yang terjadi bukan hanya mencederai ...

Kuntadi Resmi Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Gantikan Mia Amiati yang Pensiun

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF COM Tongkat kepemimpinan di tubuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengalami perubahan.  Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL, yang telah memasuki masa pensiun digantikan oleh Kuntadi SH, MH. Pergantian tersebut tercatat dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor : PRIN -23/A/JA/04/2025. Dalam surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 130 tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum menempati posisi sebagai Kepala Kejati Jawa Timur, Kuntadi merupakan Kepala Kejati Lampung, Sumatera Selatan. Dia menggantikan Mia Amiati yang telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi dan profesionalisme yang luar biasa. Usai dilantik pada 2 Maret 2022 lalu oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dr. Mia Amiati memimpin Kejati Jawa Timur dengan visi dan misi yang kuat, serta telah memberikan kontribusi signifikan bagi penegakan hukum di Jawa Timur. Sejumlah prestasi d...

Indonesia Indicator Beberkan Sentimen Positif yang Diraih Polri dari Berbagai Media Sosial

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform. Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian. “Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24). Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online. “Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rus...

Jokowi Disebut Perlu Buktikan Diri bukan Pemimpin Korup

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi. Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). “Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025. “Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya. Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tid...

Pemberantasan Korupsi 2025 Diminta Fokus Maksimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pemberantasan korupsi semakin agresif pada 2025.  Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi. "Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansti penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, yang mana ini juga menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan upaya pemberantasan tak hanya fokus pada pemidanaan.  Tetapi, harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara. "Dan paradigmanya juga harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negaranya,” ungkap dia. Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor.  Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara. "Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum s...

Istana Tegaskan Hanya Kategori Ini yang Kena PPN 12%

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Prita Laura menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah.  Barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Ia membeberkan barang dan jasa yang kena PPN 12 persen antara lain kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 miliar.  Kemudian, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan jet pribadi, senjata api, helikopter, kapal pesiar, serta mobil mewah.  "Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11 persen seperti semula," jelas Prita dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025.  Ia memastikan kebijakan PPN 12 persen tak berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak.  Sebab, barang dan jasa yang sebelumnya ditetapkan PPN 11 persen, tetap sama. "Sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak," ungkap dia. Prita juga memastikan belanja kebutuhan...