Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Rabu, 03 April 2024

Saksi Kubu 03 Beberkan Fakta Persekongkolan Jahat KPU, Bawaslu, DKPP


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Saksi dari kubu 03 Ganjar-Mahfud, Sunandiantoro membeberkan fakta seluruh penyelenggara lumpuh menghadapi berbagai kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Hal itu disampaikan di depan sidang pembuktian di MK.

"Semua upaya hukum sudah saya tempuh. KPU, Bawaslu, dan DKPP secara gamblang melakukan persekongkolan jahat dalam penyelenggaraan Pilpres 2024,” kata Sunandiantoro, salah satu kuasa hukum, Rabu (3/4). 

Pertama, KPU
Memberikan keterangan palsu pada berita acara penerimaan pendaftaran dan menyelundupkan hukum pada berita acara verifikasi dokumen persyaratan.

Kedua, Bawaslu
Terhadap pelanggaran KPU tersebut Bawaslu tidak menjadikannya sebagai temuan. 

"Bahkan ketika kami melaporkan pun ditolak oleh Bawaslu, dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Tapi Bawaslu tidak memberitahukan kekurangan syarat materiel yang dimaksud, sebagaimana diatur pasal 24 Perbawaslu 7/2022," jelasnya.

Ketiga DKPP
Di mana DKPP menjatuhkan sanksi ke Ketua KPU RI hingga 4 kali. Anehnya, tidak ada yang berujung ke pemberhentian.

Keempat, aparat penegak hukum. 
Di mana putusan DKPP menyebut Ketua KPU RI menerima gratifikasi tiket pesawat terbang dari Ketum Parpol Hasnaeni, tapi tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Keempat fakta di atas menunjukkan penyelenggara pemilu lumpuh. Sehingg satu satunya harapan tinggal MK yang bisa menyelesaikan kebuntuan sistem ini," pungkas Sunan.

Kamis, 28 Maret 2024

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial TI diduga memeras saksi sebesar Rp 3 miliar. 

Tindakan pemerasan itu telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Informasi ini dikonfirmasi salah satu sumber di Dewas KPK. 

“Ya,” kata dia, Kamis (28/3/2024). 

Selain dari Dewas, informasi yang sama juga disampaikan dua penegak hukum dari internal KPK. 

Mereka membenarkan terdapat informasi TI diduga memeras. 

Salah satu sumber itu mengatakan bahwa TI merupakan Jaksa yang menangani perkara Kalimantan Timur. 

Namun, ia enggan membeberkan lebih rinci perkara dimaksud. 

“Dia termasuk jaksa yang ngurus perkara kotim atau Kaltim, lalu mintain duit ke beberapa tersangka,”tuturnya. 

Sementara, satu penegak hukum lainnya juga membenarkan ada informasi TI diduga memeras. 

"Sudah dilapor ke Dewas juga," kata penegak hukum tersebut. 

Ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya masih belum menerima laporan dari Dewas KPK menyangkut dugaan tindakan TI. 

Ghufron juga mengaku belum mengetahui TI telah dikembalikan ke institusi asalnya, Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. 

“Kami belum menerima konfirmasi ataupun laporan dari Dewas, jadi kami akan menunggu,” kata Ghufron. 

“Termasuk juga kabar katanya sudah kembali, kami juga akan kami cek ke SDM, apa dasarnya,” lanjut Ghufron. 

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Jaksa TI menangani sejumlah perkara korupsi seperti, kasus eks Bupati Buru Selatan, eks wali Kota Ambon, korupsi di Lampung Selatan, dan Lampung Utara. 

Kapolri Gelar Kenaikan Pangkat 11 Pati-Pamen Polri


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beri kenaikan pangkat jajarannya. Terkini, 11 Perwira Tinggi (Pati) dan 6 Perwira Menengah (Pamen) mendapat kenaikan pangkat. 

Kenaikan pangkat itu ditandai dengan Upacara Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi atau Korps Raport yang dipimpin langsung oleh Kapolri. 

Agenda tersebut dilaksanakan di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

Korps raport tersebut berdasarkan Surat Telegram Nomor: STR/817/III/KEP./2024 Tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pati Polri dan Nomor: STR/818/III/KEP./2024 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Pati Polri. 

Rinciannya, 4 Perwira Tinggi (Pati) mendapat kenaikan pangkat. Sementata 6 Perwira Menengah (Pamen) Polri berpangkat Kombes kini pecah bintang.

Berikut daftar polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat beserta jabatan baru:

1. Komjen Pol Setyo Budianto (Pati Itwasum Polri, penugasan di Kementerian Pertanian);

2. Irjen Pol Taufik Pribadi (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri);

3. Irjen Pol Rudi Antariksawan (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri);

4. Irjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi (Kapolda Gorontalo);

5. Brigjen Pol Muhammad Firman (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri);

6. Brigjen Pol Eko Sulistyo Basuki (Pati Bareskrim Polri, penugasan di Badan Bank Tanah);

7. Brigjen Pol Wishnu Buddhaya (Pati Baintelkam Polri, penugasan di BIN);

8. Brigjen Pol John Weynart Hutagalung (Dircegah Densus 88 AT Polri);

9. Brigjen Pol Kurniawan Affandi (Pati Baintelkam Polri, penugasan di Kementerian Pertanian)

10. Brigjen Pol Donny Adityawarmam (Pati Baharkam Polri, penugasan di Kementerian PAN-RB)

11. Brigjen Pol Moh Arifin (dinaikkan pangkat pengabdian)

Wapres Ma’ruf Amin Ikuti Tarawih Berjamaah di Masjid Raya Mujahidin Pontianak


Pontianak - KABARPROGRESIF.COM Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin ikuti sholat isya dan tarawih berjam’ah di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (26/3/2024) malam. 

Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto turut mengikuti agenda tersebut.

Kegiatan diawali dengan Kata Sambutan dari Pj. Gubernur Kalbar Harisson. 

Pj Gubernur menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar merasa bahagia dan bangga atas kunjungan dan kedatangan Wapres Ma’ruf Amin di Pontianak.

Pj Gubernur juga mengutarakan rasa syukurnya dimana kita juga dapat hadir dan berkumpul di Masjid Raya Mujahidin ini untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjama’ah. 

Kehadiran Bapak Wakil Presiden beserta Ibu dan rombongan memiliki nilai yang berharga untuk memberikan motivasi dan membangkitkan semangat bagi masyarakat Kalbar dalam membangun daerah yang dilandaskan kebersamaan dan keharmonisan dalam keberagaman.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh Rahmat, bulan dimana dibuka pintu taubat selebar-lebarnya di bulan ramadhan ini keberkahan semakin berlimpah bagi masyarakat Kalbar karena diberikan kesempatan sholat Isya dan Tarawih berjamaah bersama bapak wakil presiden di masjid raya mujahidin ini.

Pj Gunernur mengajak untuk bersama menjadikan momentum ibadah di bulan puasa ini untuk mengambil hikmah selalu menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama agar persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa dirajut dan dijaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan Tausiyah setelah Sholat Isya Berjamaah oleh Wapres Ma’ruf Amin yang menyampaikan tausiyah dengan tema “Hikmah dalam Setiap Ibadah yang dilaksanakan Sesuai Syariat Nabi Muhammad SAW Baik secara Ritual Maupun Sosial Yang berdampak Kepada Kemaslahatan Bagi Semua”.

Wapres mengucapkan rasa syukurnya di bulan Ramadhan yang Penuh berkah ini bisa berkunjung di Pontianak bersilaturahim dengan jama’ah. Ia berharap pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah SWT.

Kegiatan diikuti oleh Fokopimda Pj. Gubernur Kalbar, Pangdam XII/Tpr, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Pj. Walikota Pontianak, Pj. Bupati Kuburaya, Pengurus Yayasan Mujahidin Pontianak dan Jama’ah Sholat Isya dan Tarawih Mujahidin Pontianak.

Sidang Sengketa Pilpres 2024, Polri Berikan Pengamanan Khusus untuk Hakim MK


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Hari ini, (red;rabu 27 Maret 2024) Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. 

Dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran sidang tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memastikan pengamanan yang ketat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa tidak hanya mengamankan Gedung MK, Polri juga memberikan pengamanan khusus terhadap seluruh hakim konstitusi yang akan menangani sidang tersebut. 

Langkah ini diambil demi memastikan bahwa pelaksanaan sidang sengketa Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

“Dalam rangka menjaga pelaksanaan sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Polri memberikan pengamanan khusus terhadap hakim MK yang menangani sidang tersebut,” ungkap Trunoyudo dalam keterangannya Rabu (27/03).

Pengamanan yang diberikan oleh Polri tidak hanya bertujuan untuk melindungi Gedung MK, tetapi juga untuk memastikan keamanan para hakim yang akan memimpin sidang tersebut. 

Dengan langkah ini, diharapkan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Diinformasikan, Polri telah menyiapkan 377 personel untuk mengamankan Gedung MK di Jakarta Pusat selama masa sengketa berlangsung. Selain itu, Polri juga menjalankan kerjasama dengan petugas keamanan internal MK.

Polri Buka Hotline Khusus Terkait Penerimaan Anggota Baru 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mabes Polri membuka Hotline khusus terkait penerimaan anggota baru tahun 2024. Asisten Staf Bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM) Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut lewat Hotline itu masyarakat bisa mengakses seluruh informasi seputar penerimaan anggota Polri.

“Mulai dari apa saja yang menjadi syarat penerimaan, jadwal penerimaan, sampai pengaduan terkait proses penerimaan anggota Polri ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/3).

Dedi menjelaskan Hotline Rim Polri tersebut bisa diakses masyarakat melalui nomor 1500 598 dan 021 8060 2198 yang langsung terhubung dengan petugas dari SDM Polri.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga bisa mengakses via aplikasi pesan singkat Whatsapp dan Telegram di nomor 0813 9920 9898.

Terakhir, ia mengatakan masyarakat juga dapat memantau seluruh perkembangan penerimaan anggota polri melalui akun media sosial resmi SDM Polri.

“Masyarakat bisa mengikuti akun media sosial penerimaan anggota Polri di akun Instagram @REKRUTMEN_POLRI, Facebook REKRUTMEN POLRI dan X REKRUT_POLRI,” pungkasnya.

Resmi Dibuka! Inilah Syarat dan Alur Pendaftaran Rekrutmen Terpadu Polri 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak para pemuda Indonesia untuk bergabung. Kali ini, Polri menyelenggarakan Rekrutmen Terpadu Anggota Polri yang dibuka hari ini, Selasa 27 Maret 2024.

Dikutip dari akun instagram resmi Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, pendaftaran anggota Polri tidak dipungut biaya alias gratis. Pendaftaran kali ini bisa melalui jalur Taruna Akpol, Bintara Polri, dan Tamtama Polri.

Adapun syarat-syarat pendaftaran:

1. Warga Negara Indonesia

2. Pendidikan paling rendah SMU/sederajat

3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4. Setia Kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

5. Tidak pernah dipidana (bukti melalui SKCK)

6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

Bagi yang berminat, ikuti langkah-langkah pendaftaran berikut:

1. Kungjungi website https://penerimaan.polri.go.id

2. Pilih Jenis Seleksi

3. Mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan identitas diri

4. Memberikan data yang benar dan akurat

5. Mengecek kembali data diri dengan teliti

6. Seteleh mengisi folmulir, pendaftar akan mendapatkan username dan password

7. Login menggunakan password dan usernama

8. Ungggah berkas perdaftaran yang telah disiapkan

9. Unduh dan cetak formulir pendaftaran online yanag digunakan untuk verifikasi data di Polres

Segera daftarkan dirimu secara online di website https://penerimaan.polri.go.id. ikuti langkah selanjutnya yang sudah tertera di website.

Jelang Hari Raya, KPK Imbau Pegawai Negeri & Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pentingnya melakukan pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. 

Hal ini dituangkan dalam Surat Imbauan KPK Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya.

Melalui surat ini, KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024. 

Imbauan ini sekaligus sebagai penegasan kembali atas Surat Edaran (SE) KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang. 

Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. 

Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.

Di sisi lain, pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya. 

Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang.

Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. 

Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. 

Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Selasa, 26 Maret 2024

Ratusan Polisi Amankan Aksi Unjuk Rasa di Mahkamah Konstitusi


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polda Metro Jaya menerjunkan ratusan personel dalam rangka melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang bertempat di Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

“Untuk mengawal kegiatan tersebut kami mensiagakan sebanyakn 377 personel yang terdiri dari personel jajaran Mabes Polri, Polda Metro Jaya, jajaran Polres dan Polsek,” ungkap perwira pengendali, Ipda Kunstransmiadi, Selasa (26/3/2024).

Sebelum melakukan pengamanan, Ipda Kunstransmiadi menggelar apel pasukan yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada personel yang melakukan pengamanan di MK.

“Pada kegiatan pengamanan kali ini, sejumlah elemen masyarakat akan melakukan penyampaian aspirasi terkait pilihan legislatif 2024,” ujar Ipda Kunstransmiadi.

Lebih lanjut, Kunstransmiadi mengatakan kepada seluruh personel yang melakukan pengamanan agar selalu siaga.

“Walaupun massa aksi belum mengarah ke MK, tapi kita harus terus bersiaga, jadi kapan pun digerakan harus siap,” ujar Kunstransmiadi.

“Kedepankan sikap humanis dan jangan mudah terprovokasi, dan jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan, semoga pengamanan hari ini berjalan dengan baik dan tertib sampai selesai,” pungkasnya.

Catat! 4 Jalan Tol Fungsional Dibuka Gratis saat Mudik 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Jasa Marga menyiapkan empat ruas jalan tol yang berfungsi untuk perjalanan Mudik Lebaran 2024. 

Keempatnya tak punya infrastruktur selengkap jalan tol biasanya namun bisa dilalui warga tanpa dipungut biaya alias gratis.

Pengoperasian keempat jalur fungsional ini tidak sepanjang waktu melainkan bakal dioperasikan berdasarkan diskresi pihak kepolisian berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas.

Daftar 4 jalan tol fungsional untuk mudik 2024:

– Jakarta-Cikampek II Selatan segmen Sadang-Kutanegara 8,5 Km (arus balik)

– Palikanci KM 208+150 sampai KM 210+190 penambahan dari dua menjadi tiga lajur 2,04 Km

– Cipularang KM 99 arah Jakarta ke Bandung dan sebaliknya

– Solo-Yogyakarta segmen Colomadu-Ngawen 22,3 Km

Jakarta-Cikampek II Selatan

Jalur ini merupakan jalan tol alternatif untuk mengurangi beban Tol Jakarta-Cikampek yang sudah sangat padat. Jalur ini akan dibuka untuk mendukung distribusi lalu lintas arus balik dari Bandung dan sekitarnya ke Jakarta.

Tambah lajur di Palikanci

Jasa Marga menyiapkan tambahan satu lajur, hingga menjadi total tiga lajur, di Jalan Tol Palikanci KM 208+150 hingga KM 210+190. Lajur tambahan ini sepanjang 2,04 kilometer.

Cipularang KM 99

Selain itu Jasa Marga juga bisa, bila diminta kepolisian, mengoperasikan akses tol KM 99 Jalan Tol Cipularang dari arah Jakarta atau Bandung.

Solo-Yogyakarta

Terdapat penambahan ruas jalur fungsional dari Colomadu hingga Ngawen sepanjang 22,3 kilometer. Pada musim mudik 2023 yang dioperasikan hanya 13 kilometer Kartasura-Karanganom.

Jalur ini tersambung ke Jalan Provinsi Jatinom-Boyolali kemudian ke Jalan Nasional Yogya-Solo. Jadwal pengoperasiannya mulai 06.00 sampai 17.00 pada 5-11 April 2024 (arus mudik) dan 12-15 April 2023 (arus balik) khusus untuk kendaraan golongan 1 yakni sedan, jip, pikap/truk kecil, kecuali bus.

Minggu, 24 Maret 2024

KPU Siapkan Advokat Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024. Hasyim menyebut KPU juga mempersiapkan beragam jenis sengketa pemilu.

"Belum kita tentukan pastinya (nama advokat). Tapi kita menyiapkan, mengantisipasi untuk menyiapkan beragam jenis sengketa Pemilu, ada pemilu DPR, DPRD, DPD," ujar Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2024).

Hasyim mengatakan berkaca pada pemilu sebelumnya, tim KPU menyiapkan sendiri tim hukum untuk menangani urusan partai. Tim hukum untuk partai terbagi secara merata di semua tingkatan.

"Yang jelas berdasarkan pemilu kemarin 2019 itu yang kita gunakan pembagiannya untuk pemilu DPRD dan DPD adalah partai. Maksud saya nanti akan ada yang menangani partai apa, nanti partai itu kan sengketanya ada pemilu DPR RI, pemilu DPRD provinsi, pemilu DPRD kabupaten/kota," ujar Hasyim.

"Jadi pembagiannya lebih memudahkan kalau klasternya atau pembagiannya adalah pembagian per partai," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menutup pendaftaran permohonan perkara sengketa hasil pemilihan presiden. 

Pasangan calon di Pilpres 2024 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan.

Penutupan pendaftaran terhitung pada Sabtu (23/3/2024) pukul 24.00 WIB. Pendaftaran telah dibuka sejak Rabu (20/3) malam usai KPU menetapkan hasil pemilihan presiden.

Dilihat dari situ MK, Anies-Cak Imin mengajukan permohonan perkara pada Kamis (21/3) pukul 00.58 WIB secara online. 

Perkara itu teregistrasi dengan nomor perkara 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Kuasa pemohon adalah Ari Yusuf Amir, Sugito dan Zaid Mushafi.

Sementara Ganjar-Mahfud melakukan gugatan pada Sabtu (23/3) pukul 16.53 WIB dengan nomor registrasi 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Kuasa hukum pemohon adalah Maqdir Ismail, Yanuar P. Wasesa, Todung M. Lubis.

Kejagung Respons Penggeledahan Diduga Rumah Helena Lim di Kasus Timah


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait penggeledahan diduga rumah crazy rich Helena Lim terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Kabar penggeledahan rumah dari Helena Lim itu viral di media sosial berkaitan dengan kegiatan penyitaan oleh Kejagung pada periode 6 sampai 8 Maret kemarin.

Dalam keterangannya, Kejagung melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat, yakni kantor PT QSE, PT SD, dan rumah tinggal dari inisial HL di DKI Jakarta. Sosok HL itulah yang kemudian diduga merupakan Crazy Rich Helena Lim.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana tidak membantah ataupun membenarkan sosok HL dimaksud adalah Helena Lim.

Kendati demikian, ia memastikan penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti keterangan dari tersangka dan saksi terkait aliran dana kegiatan tata niaga timah ilegal.

"Nanti saja, biar teman-teman media juga lagi penasaran. Biar penasaran, nanti akan disampaikan," ujarnya kepada wartawan di Gedung Kejagung, dikutip Kamis (21/3).

Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebelumnya menyita uang tunai sebesar Rp10 miliar dan 2 juta dolar Singapura serta barang bukti elektronik berupa kumpulan dokumen terkait.

Selain penyitaan tersebut, Kejagung pada akhir tahun lalu, juga sudah menyita 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1.062 gram serta uang tunai dalam bentuk rupiah senilai 76,4 miliar.

Selanjutnya penyidik juga turut menyita sejumlah mata uang asing yakni 1,547 juta dolar Amerika Serikat dan 411.400 dolar Singapura.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal.

Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali oleh pihak swasta kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Total sudah ada 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Rudi Margono Jadi Kajati DKI Jakarta


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi terhadap lima pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 86 Tahun 2024 pada tanggal 18 Maret 2024. 

Mutasi itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana.

"Rotasi dan Promosi hal yang biasa dan bagian dari tour of duty, dalam rangka penyegaran organisasi dan mengganti pejabat yang pensiun, sehingga kinerja organisasi menjadi lebih optimal," kata Ketut saat dikonfirmasi, Rabu (20/3).

Burhanudin mempromosikan Narendra Jatna sebagai Staf Ahli Jaksa Agung bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Ia menunjuk Rudi Margono untuk mengisi posisi Kajati DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Narendra. 

Sementara untuk mengisi posisi Rudi sebelumnya, Teguh Subroto dipercaya sebagai Kajati Kepulauan Riau yang baru.

Burhanuddin juga merotasi Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim untuk menempati posisi baru sebagai Kajati Sulawesi Selatan.

Jabatan Agus diserahkan kepada Bambang Hariyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Terakhir, Jaksa Agung turut merotasi Wakil Kajati DKI RD Mohammad Teguh sebagai Kajati Bangka Belitung yang baru.

Berikut ini daftar lengkap mutasi dan rotasi di lingkungan Kejaksaan Agung.

1. Rudi Margono ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta

2. Teguh Subroto ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang

3. Sugeng Riyanta ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

4. Agus Salim ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar

5. Bambang Hariyanto ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu

6. Asep Maryono ditunjuk sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta

7. Mohammad Teguh Darmawan ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang

8. Sutikno ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta

9. Basuki Sukardjono ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

TPN Ganjar-Mahfud Ajukan 30 Saksi-10 Ahli, Minta Tak Ada Intimidasi


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan 30 saksi dan 10 ahli dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyebut daftar saksi dan ahli tersebut juga sudah diserahkan dalam gugatan yang teregister dengan nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

"Saksi itu kita dapat dari banyak daerah. Jumlahnya mungkin sekitar 30 dan ahli kita ada sekitar 10," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (23/3).

Todung mengatakan seluruh saksi yang telah diajukan tersebut nantinya bakal mendapatkan perlindungan dari TPN Ganjar-Mahfud. 

Kendati demikian, ia tetap meminta agar tidak ada pihak lain yang mencoba melakukan intimidasi.

"Saya minta semua pihak untuk bekerja sama melindungi saksi. Kami akan menjaga saksi kami tentunya. Tapi siapa pun tidak boleh mengintimidasi," tuturnya.

Di sisi lain, Todung menyebut salah satu materi gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan ke MK ialah untuk mendiskualifikasi keikutsertaan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan materi tersebut diajukan pihaknya lantaran keikutsertaan Prabowo-Gibran dinilai telah melanggar ketentuan hukum dan etika yang ada.

"Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dan terakhir oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," jelasnya.

Selain itu, Todung menyebut dalam gugatan yang sama pihaknya juga meminta agar MK dapat mengabulkan permohonan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia.

Terakhir, ia mengatakan pihaknya juga meminta MK untuk membatalkan penetapan hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU sebelumnya.

"Kami minta kepada MK untuk membatalkan putusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yg lalu, dan meminta KPI utk menyelenggarakan pemungutan suara ulang," ujarnya.

Gugat Hasil Pemilu, TPN Ganjar Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut salah satu materi gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan ke MK adalah mendiskualifikasi keikutsertaan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan materi tersebut diajukan pihaknya lantaran keikutsertaan Prabowo-Gibran dinilai telah melanggar ketentuan hukum dan etika yang ada.

"Itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dan terakhir oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung MK, Sabtu (23/3).

Selain itu, Todung menyebut dalam gugatan yang sama pihaknya juga meminta agar MK dapat mengabulkan permohonan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia.

Terakhir, ia mengatakan pihaknya juga meminta MK untuk membatalkan penetapan hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU sebelumnya.

"Kami minta kepada MK untuk membatalkan putusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu, dan meminta KPI untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang," tuturnya.

TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mendaftarkan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 di MK dengan nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 pada Sabtu (23/3).

Deputi hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan terima kasih kepada MK yang telah menerima pendaftaran. Mereka juga akan segera melengkapi bukti dan lampiran.

"Memang masih ada barang bukti yang belum kita serahkan. InsyaAllah malam ini kami akan lengkapi," kata Todung setelah menyerahkan berkas gugatan. "151 halaman itu belum termasuk bukti dan lampiran yang lain."

Sabtu, 23 Maret 2024

TPN Ganjar-Mahfud Resmi Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Gugatan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD terhadap hasil Pilpres 2024 resmi terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (23/3), dengan nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Deputi hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan terima kasih kepada MK yang telah menerima pendaftaran. Mereka juga akan segera melengkapi bukti dan lampiran.

"Memang masih ada barang bukti yang belum kita serahkan. InsyaAllah malam ini kami akan lengkapi," kata Todung setelah menyerahkan berkas gugatan. "151 halaman itu belum termasuk bukti dan lampiran yang lain."

Todung kemudian mengatakan, pihaknya meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan 02 yang, menurut TPN Ganjar-Mahfud, didaftarkan pada Pemilu 2024 dengan melanggar hukum dan etika.

"Kita juga memohon agar pengulangan pemungutan suara di seluruh TPS di Indonesia, serta kami meminta agar MK membatalkan penetapan KPU beberapa waktu sebelumnya.

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mulai dari Todung Mulya Lubis hingga Henry Yosodiningrat tiba di Gedung MK sekitar pukul 16.50 WIB dan langsung mengurus proses pendaftaran.

Mereka juga turut didampingi oleh Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasid serta petinggi parpol koalisi seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

Saat mendaftarkan gugatan, baik Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD tak ada di Mahkamah Konstitusi.

Namun pada Kamis (20/3), Ganjar sempat mengatakan gugatan ke MK diharapkan mampu mengungkapkan indikasi kecurangan yang terjadi sejak proses pemilu 2024 digelar.

"Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi," kata Ganjar di Jalan Teuku Umar 9, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Ganjar menuturkan tim hukum sudah mempersiapkan segala berkas yang diperlukan untuk menyakinkan hakim MK bahwa kecurangan pemilu 2024 benar-benar terjadi.

"Dan kami sudah menyiapkan tim hukum untuk kita segera mendaftarkan, apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada, yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya," ucap dia.

Untuk Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah lebih dulu mendaftarkan gugatan ke MK pada Kamis (21/3) pagi.

Batas waktu untuk menyerahkan gugatan baik Pilpres maupun Pileg 2024 adalah tiga hari setelah pengumuman KPU, sehingga akan tenggat waktu adalah hari ini. 

Rekapitulasi suara nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3) malam, menetapkan paslon nomor urut 1 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan 96,2 juta suara atau 58,5 persen suara sah.

Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ada di urutan kedua dengan 40 juta suara, dan Ganjar-Mahfud di urutan buncit dengan meraih 27 juta suara.

Kubu AMIN lebih dulu mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke MK dan terdaftar dengan nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Salah satu permohonan dalam gugatan itu meminta agar pemungutan suara pilpres diulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

PDIP: Kami Tidak Mencla-mencle dan Tergiur Jabatan Menteri


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua DPP PDIP Sukur Nababan menegaskan partainya tidak akan mencla-mencle dan tergiur posisi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sukur mengatakan partai berlambang banteng ini tidak akan meminggirkan ideologi dan keyakinan hanya untuk bisa duduk di pemerintahan. Dia memastikan PDIP akan bertahan di luar pemerintahan.

"PDI Perjuangan biasanya tidak mencla-mencle ya. Kita ingat di zaman Pak SBY seperti apa. Itu tidak akan pernah. Kami tidak akan tergiur oleh kekuasaan jabatan menteri," kata Sukur, Jumat (22/3).

PDIP, ucapnya, konsisten dengan sikap yang dipilih. Terlebih, bila sudah berseberangan dalam hal pembangunan bangsa dan pemilu.

Sukur berpendapat seharusnya memang tidak semua partai politik masuk ke pemerintahan. 

Menurutnya, harus ada kelompok yang menjadi penyeimbang di luar pemerintahan.

"Kalau semua nanti ngeblok kepada pemerintahan yang sedang berjalan kan ini imbalance kan, bangsa ini akan jadi rusak ke depan," ujarnya.

Sukur tak masalah bila ada partai lain yang merapat ke pemerintahan Prabowo. 

Dia menegaskan PDIP tidak terpengaruh dengan hal tersebut.

Sebelumnya, paslon yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kalah di Pilpres 2024. 

Pasangan nomor urut 3 itu hanya memperoleh 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah.

Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo-Gibran. Pasangan itu membuka kemungkinan untuk menggandeng partai-partai pengusung rival di pilpres.

Salah satunya Partai NasDem. Prabowo sendiri telah menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Jumat kemarin.

"Saya selalu menawari, saya selalu mengajak," ujar Prabowo usai pertemuan yang digelar di NasDem Tower, Jakarta.

Gugat Hasil di Sumut, Perindo Ajukan Sengketa Pemilu ke MK


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Partai Perindo resmi mendaftarkan gugatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Gugatan tersebut diajukan oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, pada Sabtu (23/3).

Kuasa hukum Perindo Pardo Sitanggang mengatakan gugatan tersebut dilakukan pihaknya lantaran menilai ada selisih suara Perindo dalam Pileg DPRD Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. 

Khususnya pada TPS 7 dan 12 Desa Pardomoan I, Pangururan, Samosir.

"Jadi yang kita ajukan adalah pokoknya, satu ada selisih suara. Yang kedua ada 1 TPS menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Jadi di-UU jelas di Pasal 80 Ayat 3 (PKPU Nomor 25 Tahun 2023) jika ada hal tersebut otomatis ini harus pemungutan suara ulang," ujarnya kepada wartawan.

"Kedua, di TPS 12 ada 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua KPPS akibat hukumnya adalah surat suara ini menjadi tidak sah, ini Pasal 53 PKPU 25/2023," imbuhnya.

Pardo mengklaim perbedaan suara tersebut sebenarnya sudah dilaporkan kepada pihak Bawaslu setempat. Bawaslu, kata dia, juga sudah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Hanya saja, Pardo menyebut rekomendasi dari Bawaslu tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat.

"Tidak dijalankan oleh PPK, PPK kan harusnya menyampaikan ke KPU, cuman itu tidak diindahkan. Jadi ada semacam di bawah ini, ini yang kita mau selidiki," ujarnya.

Dalam proses pendaftaran tersebut, Pardo mengatakan pihaknya turut melampirkan pelbagai barang bukti mulai dari salinan form C1, DPTb, DPT, C Plano, hingga surat rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwaslu Kecamatan Pangururan.

Permohonan PHPU ini tercatat dengan nomor 06-01-16-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 12.40 WIB.

Begini Modus Magang Palsu ke Jerman Tipu 33 Universitas Kata Bareskrim


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri membeberkan modus Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang (ferien job) ke Jerman.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan sebanyak 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal.

"Para mahasiswa dipekerjakan secara non prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (23/3).

Djuhandani menjelaskan temuan kasus ini berawal dari laporan KBRI Jerman yang mendapat aduan dari empat orang mahasiswa setelah mengikuti program Ferien Job di Jerman.

KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga diketahui ada sekitar 33 universitas di Universitas yang menjalankan program Ferien Job ke Jerman. 

Sebanyak 1.047 mahasiswa korban TPPO itu diberangkatkan oleh tiga agen tenaga kerja di Jerman.

Sementara untuk sosialisasi adanya program magang ke Jerman atau Ferien Job tersebut kepada pihak universitas dilakukan oleh PT Cvgen dan PT SHB.

Dalam menjalankan aksinya, mereka mengklaim apabila program magang ke Jerman telah terdaftar dalam magang merdeka dari Kemdikbud Ristek. 

Selain itu, mereka juga menjanjikan apabila program magang dimaksud dapat dikonversikan setara dengan 20 SKS.

"PT SHB menjalin kerja sama dengan universitas yang dituangkan dalam MoU. Dalam MoU tersebut terdapat pernyataan yang menyampaikan bahwa ferien job masuk dalam program merdeka belajar kampus merdeka serta menjanjikan program magang tersebut dapat dikonversikan ke 20 SKS," tuturnya.

Padahal, Djuhandani mengatakan sedari awal PT SHB tidak pernah terdaftar dalam program MBKM Kemendikbud Ristek ataupun sebagai perekrut tenaga kerja di Kementerian Ketegakerjaan (Kemenaker).

Dengan demikian, perusahaan tersebut seharusnya tidak bisa bekerja untuk merekrut dan mengirim pekerja migran Indonesia untuk bekerja dan juga magang di luar negeri.

"Pada saat pendaftaran korban juga dibebankan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150 ribu ke rekening atas nama Cvgen dan juga membayar sebesar 150 euro untuk pembuatan LOA kepada PT SHB," jelasnya.

Djuhandani mengatakan mereka berdalih pembayaran harus dilakukan lantaran korban sudah diterima agency runtime di Jerman.

Setelah LOA terbit, para korban juga masih diwajibkan membayar uang senilai 200 euro ke PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman (working permit) sebagai persyaratan pembuatan visa.

Kemudian, korban juga dibebankan menggunakan dana talangan sebesar Rp30 juta sampai Rp50 juta yang nantinya akan dipotong dari penerimaan gaji setiap bulannya.

Setibanya di Jerman, para korban langsung disodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan working permit untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman.

"Dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami oleh para mahasiswa. Mengingat para mahasiswa sudah berada di Jerman, sehingga mau tidak mau menandatangani surat kontrak kerja dan working permit tersebut," jelasnya.

Dalam kasus ini, Djuhandhani mengatakan terdapat lima pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka diantaranya saat ini masih berada di Jerman.

Kelima tersangka itu merupakan perempuan bernisial ER alias EW (39), A alias AE (37), perempuan AJ (52), dan laki-laki inisial SS (65) dan MZ (60).

"Sehingga kami berkoordinasi dengan pihak Divhubinter dan KBRI Jerman untuk penanganan terhadap 2 tersangka tersebut," jelasnya.

Atas perbuatan itu, para tersangka dikenakan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Kemudian Pasal 81 UU No 17 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

Tak Hanya ke Polres Jaksel, Connie Bakrie Juga Dilaporkan ke Polda Metro


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM  Pengamat militer Connie Rakahundini Bakrie dilaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya terkait polisi mempunyai akses terhadap Sirekap. 

Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah sebuah aplikasi yang menampilkan agregat perhitungan suara Pemilu 2024 dari seluruh TPS.

Total ada dua laporan yang diterima Polda Metro Jaya pada 20 Maret. Kedua laporan itu masing-masing terdaftar dengan nomor LP/B/1585/III/2024/SPKT/PMJ, tanggal 20 Maret 2024 dan LP/B/1586/III/2024/SPKT/PMJ, tanggal 20 Maret 2024

"Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024, telah datang ke SPKT Polda Metro Jaya, dua orang pelapor yang mengaku masing2 dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) dan Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JPUD)," kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Sabtu (23/3).

Dalam laporan tersebut, sambung Ade Safri, kedua pelapor membawa barang bukti berupa satu buah flash disk dan satu lembar kertas berisi tangkapan layar unggahan Instagram milik Connie.

"Tangkapan layar dari sebuah akun IG yang bernama @connierahakundinibakrie, yang memuat narasi mengutip pernyataan Jenderal Oegroseno-mantan Wakapolri, yang isinya 'Polres-Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres Polres'," ucap Ade Safri.

Ade Safri mengungkapkan saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh tim Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Jadi di tahap penyelidikan ini, penyelidik akan mencari dan menemukan serta menentukan apakah ada peristiwa pidana yg terjadi atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Connie telah membuat klarifikasi terkait pernyataannya itu lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Connie menyebut mantan Wakapolri Komjen Oegroseno sempat memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024 dalam sebuah pertemuan bukber.

"Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa 'Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres2'," kata Connie dalam unggahannya.

Connie pun menyatakan dirinya telah salah memahami pernyataan yang disampaikan Oegroseno itu dan meminta maaf akan hal tersebut.

"Setelah saya rekonfirmasi dengan beberapa yang hadir, statement tersebut ternyata berasal dari staff beliau yang mengatakan bahwa 'Polres Polses itu mengisi real count ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka'," tuturnya.

"Itu sebabnya staff beliau mencoba mengakses ke Polres dan Polses, tetapi menurutnya mereka takut menjawab padahal staff tersebut hanya ingin tahu jumlah suara real dari Jendral Oegroseno. Karena itu, bersama ini saya klarifikasikan bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan ucapan dari Jendral Oegroseno dan bukan tentang Sirekap tetapi tentang "aplikasi khusus yang digunakan Polres dan Polses" untuk real count, sebagaimana koreksi di atas," lanjutnya.

Connie sebelumnya juga dilaporkan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan buntut pernyataannya yang menyebut bahwa polisi mempunyai akses terhadap Sirekap.

Laporan dibuat oleh Ketua Aliansi Peduli Pemilu Jaksel, Ayyubi Kholid dan teregister dengan Nomor: LP/B/860/III/2023/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.

"Iya benar, kami menerima laporan polisi tentang tindak pidana ITE dengan terlapor saudari Connie Rahakundini," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3).