PDIP Tunggu Surat Bawaslu soal Kepala Daerah Ajak Dukung Ganjar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masih menunggu surat Bawaslu soal dugaan pelanggaran usai kepala daerah partai tersebut menyampaikan ajakan terbuka mendukung bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini partainya tak melakukan pelanggaran dalam kasus tersebut. 

Sebab, ajakan itu disampaikan di luar masa kampanye yang belum berlangsung. Namun, pihaknya akan tetap mengikuti keputusan Bawaslu.

"Sosialisasi kan boleh pakai kepala daerah. Oleh sebab itu kami menunggu surat dari Bawaslu seperti apa nanti akan kita pelajari," kata Djarot si kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9).

Dia membenarkan ajakan kepala daerah mendukung Ganjar merupakan instruksi partai. Namun, pihaknya menganggap hal itu bukan sebuah pelanggaran.

Djarot menegaskan PDIP merupakan partai yang taat terhadap aturan. Dia memastikan akan menarik instruksi tersebut jika memang dilarang.

"PDIP itu partai yang taat dengan aturan, taat asas jadi nanti kita lihat dulu suratnya dari Bawaslu. Kalau emang enggak boleh enggak apa-apa, ya enggak boleh," kata dia.

Sebelumnya akun media sosial X (dulu Twitter) milik PDIP mengunggah video yang menampilkan sejumlah kepala daerah yang juga kader partai itu untuk mengajak masyarakat memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemungutan suara 14 Februari 2024.

Video itu menampilkan Gibran Rakabuming dan pada kepala daerah lain yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Bupati Grobogan Sri Sumarni, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Bawaslu kemudian meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memberi pembinaan kepada sejumlah kepala daerah yang muncul di video tersebut. 

Permintaan itu disampaikan sebab Bawaslu belum bisa menjatuhkan sanksi.

Read More

Sniper Tim Damai Cartenz Tembak Anggota KKB, 1 Tewas

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penembak runduk (sniper) Satgas Damai Cartenz menembak mati satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Ananias Ati Mimin, di Kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno mengatakan anggota KKB tersebut ditembak ketika tengah menyerang pesawat sipil yang melintas.

"Tim sniper kami berhasil menembak mati salah satu KKB, yang kami tembak dari jarak 800 meter saat mereka melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas di ketinggian Oksibil," kata Bayu dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Bayu pun mengklaim aksi tim sniper tersebut turut melukai sejumlah anggota KKB lain.

"Terlihat dari teropong kami bahwa beberapa KKB terluka akibat tembakan dari Tim Sniper kami." ujar Bayu.

Bayu menjelaskan nama anggota KKB yang diklaim tewas terkena timah panas itu bernama Ricky Sasaka. 

Namun, jasad Ricky tak berhasil diamankan aparat gabungan lantaran telah dibawa oleh anggota KKB lain.

"Nama pasukan yang ditembak aparat itu Ricky Sasaka, info terakhir sudah mati. Ini adalah informasi yang kami peroleh dari sumber kami di lapangan." jelas Bayu.

"Sayangnya, Jenazah korban dan senjata anggota KKB tersebut berhasil dibawa lari oleh kawan-kawannya masuk ke dalam hutan saat pasukan Satgas Damai Cartenz melakukan pengejaran dan penyisiran," imbuhnya.

Sebelumnya, KKB pimpinan Ananias Ati Mimin ini dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Sembrakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (20/9).

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan aksi pembakaran tersebut adalah bentuk penolakan terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah tersebut.

"Bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan. TNI Polri akan bertindak tegas dengan penegakan hukum terhadap aksi KKB," kata Johanis dalam keterangan tertulis (21/9).

Read More

Ini Kata Khofifah soal Tawaran Gabung Timses Anies-Cak Imin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melafalkan doa zikir saat ditanya soal tawaran jadi anggota timnas pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada pilpres 2024 mendatang.

"Laa haula wala quwwata illa billah aliyyil adzim. Laa haula wala quwwata illa billah aliyyil adzim," kata Khofifah, kepada awak media saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Rabu (20/9/2023) malam.

Begitu juga saat ditanya, apakah dia telah ditawari langsung atau pun sudah ada komunikasi dengan kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Ketua Umum PP Muslimat itu memilih menghindar.

"Sampun sampun sampun, matur nuwun, wes wes rek suwun, wes suwun (sudah sudah sudah, terima kasih, sudah ya sudah, sudah terima kasih)," ucapnya.

Sebelumnya, Perempuan Bangsa yang berada di bawah naungan PKB tak menutup kemungkinan akan mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bangsa, Siti Mukaromah yang juga anggota MPR RI Fraksi PKB saat ditanya soal kans mengajak Khofifah bergabung.

"Siapa saja memungkinkan, artinya bahwa kita ingin memasukkan perempuan dalam segala beberapa punya keahlian dalam berbagai, punya kapasitas dan kapabilitas dari yang kita butuhkan untuk di situ ketika beliau nanti melekat sebagai tim," ucapnya di Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Mukaromah mengatakan pasangan Anies-Cak Imin membutuhkan sosok perempuan yang punya kapasitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Selain Khofifah, sempat muncul juga nama Najwa Shihab. 

Read More

Sri Mulyani Lantik 937 Pejabat Kemenkeu

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 937 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu untuk selalu mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tidak berhenti belajar untuk menghadapi perubahan tersebut.

"Saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, jangan pernah merasa khawatir, takut atau dalam hal ini tidak siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu bersama kita. Oleh karena itu, institusi Kementerian Keuangan harus makin memiliki jajaran yang mampu melihat seluruh perubahan sebagai sebuah tantangan, sekaligus kesempatan," katanya di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Secara rinci, Sri Mulyani melantik 1 pejabat Eselon I, 2 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 356 Pejabat Administrator (Eselon III), 382 Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pajak, 194 Pejabat Pengawas (Eselon IV), dan 2 pejabat pada unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkeu.

Penugasan ini diharapkan dapat dilihat sebagai satu kesatuan Kemenkeu. Sebagai organisasi yang besar serta kompleksitas dari tanggung jawab yang harus diembannya, maka mutasi, rotasi maupun promosi yang terjadi adalah bagian dari kebutuhan organisasi.

"Tidak mungkin ada, hanya ada di satu unit dan kemudian bisa menjadi jawaban yang ampuh bagi organisasi kita, di dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan. Mutasi, rotasi, promosi adalah bagian dari pembelajaran. Mutasi, promosi, dan rotasi juga merupakan bagian bagi kita untuk memiliki empati terhadap fungsi-fungsi yang lain. Tidak ada unit di dalam Kementerian Keuangan yang bisa berdiri dan mengklaim dirinya secara eksklusif," tegas Sri Mulyani.

Selama 3 tahun situasi pandemi, keuangan negara merupakan instrumen utama untuk menjaga rakyat, mengembalikan dan memulihkan ekonomi. 

Pemulihan ekonomi menjadi sangat sulit dengan adanya kompleksitas geopolitik.

Banyak perubahan yang terjadi begitu cepat, termasuk di Kemenkeu yang banyak mempersiapkan diri khususnya di bidang teknologi. 

Untuk itu, insan di Kemenkeu didorong agar dapat menjadi penyokong organisasi yang adaptif terhadap perubahan dan selalu berinovasi mengikuti perkembangan tantangan zaman dan dipercaya oleh masyarakat.

"Kebersamaan dan kesatuan Kementerian Keuangan hanya bisa terjadi apabila orang-orang yang berdiri di depan saya ini adalah mereka yang mampu untuk memahami, bahwa organisasi kita saling membutuhkan masing-masing unit. Oleh karena itu, kita saling harus makin mendukung satu sama lain, menghormati perbedaan fungsi, tanpa melecehkan, merasa dirinya jumawa," tutur Sri Mulyani.

Read More

Soal SLB Diurus Kemensos, Risma Sudah Temui Menag, Belum ke Mendikbudristek

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengusulkan agar pendidikan inklusif atau sekolah luar biasa (SLB) menjadi ranah Kemensos.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku sudah berdiskusi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Hasilnya Menag Yaqut Cholil Qoumas mempersilahkan langkah Mensos Risma untuk segera membahas dan menindaklanjutinya.

"Aku wes ngomong sama pak Menag Yaqut, beliau mengatakan, monggo bu, silakan," kata Mensos Risma, Minggu (17/9).

Sedangkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Risma belum melakukan diskusi.

"Belum ngomong ke pak Mendikbudristek, pak Nadiem," jelasnya.

Langkah Mensos Risma agar pendidikan inklusif atau SLB menjadi ranah Kemensos itu merespons Anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat Nanang Samodra yang bertemu seorang wanita di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki anak dengan penyandang disabilitas.

Perempuan itu masih usia produktif dan sudah tidak memiliki suami. 

Di satu sisi, ia harus bekerja mencari uang. Di sisi yang lain, anaknya harus didampingi.

"Anak ini kalau sekolah harus diantar oleh orang tuanya, tidak mungkin dilepas begitu saja dan ditunggu," kata Nanang.

Perempuan yang dimaksud bekerja serabutan sebagai pembantu dari pedagang cilok di sekitar sekolah anaknya.

Dia juga hanya bisa mengantar anaknya sekolah 2-3 hari dalam seminggu. 

Pasalnya, dia keberatan jika harus menyewa jasa ojek Rp25-30 ribu sekali jalan setiap hari.

"Barang kali ibu menteri bisa mencarikan solusi, kira-kira hal seperti ini akan seperti apa. Karena tidak hanya satu, tapi banyak saya temui," pungkas Nanang.

Read More

Mensos Risma Temukan Penerima Bansos dari Kalangan ASN dan Punya Gaji di Atas UMK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) padahal memiliki gaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Iya, iku aku seng nemukno (saya yang menemukan," kata Risma sapaannya, Minggu (17/9).

Namun, mantan Wali Kota Surabaya ini enggan menjawab ketika ditanya berapa jumlah orang yang menerima bansos tersebut.

Bahkan, ketika ditanya lagi rumornya ada penerima bansos yang masuk DKTS tersebut masih berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Risma enggan menanggapinya. Ia lebih memilih diam.

Seperti ramai dipemberitaan sebanyak 23.853 orang berstatus ASN menerima bansos.

Kemudian, ada sejumlah pegawai dan pejabat yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham sebanyak 13.369 orang.

Padahal mereka menerima gaji di atas UMK.

Tak hanya itu, ada pula temuan nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos tetapi dicoret oleh BPK lantaran identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak. 

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos tersebut.

Read More

Airlangga Sebut Ada Partai Bakal Merapat ke Koalisi Prabowo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut akan ada tambahan satu partai politik (parpol) yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Prabowo Subianto.

“Yang penting kita tunggu ada satu partai lagi dulu masuk,” kata Airlangga ditemui usai pertemuannya dengan para ketum parpol KIM di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (14/9) malam.

Airlangga tidak memerinci betul siapa partai yang akan bergabung. Ia hanya mengatakan bahwa ciri-ciri dari partai itu memiliki warna identitas yang serupa dengan partai yang telah tergabung dalam KIM.

“Ciri-cirinya, warnanya sudah ada di koalisi ini,” kata Airlangga seraya tertawa.

Saat ini, KIM terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). 

Kelimanya menggelar pertemuan untuk membahas program dan strategi pemenangan.

Pada pertemuan itu, bakal calon presiden (capres) dari KIM Prabowo Subianto mengaku tengah menyusun tim pemenangan menyongsong Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Tentang tim pemenangan, kita sedang susun ketua timnya kita juga akan bicarakan dan kita juga akan approach beberapa tokoh ya,” kata Prabowo saat konferensi pers.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun nama yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Prabowo pun mengaku akan mendekati beberapa tokoh terkait hal itu.

“Kita akan tentunya sowan beberapa tokoh itu dan kita akan minta kesediaannya,” kata Prabowo.

Namun demikian, Ketum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan itu belum dapat memastikan kapan tim pemenangan tersebut rampung.

“Proses berjalan. Pada saatnya akan kita sampaikan,” ucap Prabowo.

Selain Prabowo dan Airlangga, ketum parpol yang turut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketum Partai Gelora Anis Matta.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan 'wo' menjadi kata kunci arah koalisi Demokrat ke depan, usai mencabut dukungan atas pencapresan Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan.

Herzaky menjelaskan, Demokrat bisa saja berlabuh ke salah satu dari dua koalisi yang tersisa, koalisi pendukung pencapresan Ganjar Pranowo atau koalisi pendukung pencapresan Prabowo Subianto.

"Arah ke depan koalisi yang bakal dituju oleh Partai Demokrat, setahu kami kata kuncinya wo, alias kita harus legowo, bisa Prabowo, bisa Pranowo. Kami akan berjuang terus agar calon kami bisa mendapatkan amanah dari rakyat dan benar-benar amanah jika terpilih," jelas Herzaky dalam keterangannya, Kamis (14/9/2023).

Sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Read More

Pengaturan Ekonomi Digital Masih Lemah, Menteri Teten: 56 Persen Pasar E-commerce Dikuasai Asing

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengatakan pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih lemah. Sehingga pemerintah berencana untuk mengadopsi cara China dan Singapura dalam mengatur ekonomi digital.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan, di China, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru tanpa membunuh pelaku ekonomi yang sudah ada.

"Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital," kata Teten dalam keterangan resmi Rabu (13/9/2023).

Teten menuturkan, dalam kurun 10 tahun, ekonomi digital di China naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Adapun 90 persen dikuasai oleh domestik, sedangkan sisanya dikuasai oleh asing.

Dia mengakui, pengaturan ekonomi digital di Tanah Air tergolong lemah. Pasalnya, 56 persen pasar e-commerce dikuasai oleh asing, sedangkan 44 persen oleh domestik.

Jika hal tersebut tidak segera diatur, Teten khawatir ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik. 

Dia menuturkan, sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluh lantaran kondisi saat ini tidak menguntungkan bagi bisnis mereka. 

Teten mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan oleh platform digital asal China, TikTok, di Indonesia. 

Di China sendiri bahkan mengatur terkait larangan praktik monopoli oleh platform digital.

Menurutnya, hadirnya aturan terkait ekonomi digital tak lantas membuat negara-negara asing meninggalkan di Indonesia. 

Mengingat pasar digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa.

"Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu," ujarnya.

Adapun saat ini, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas melindungi ekonomi domestik mengingat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) saja dinilai tidak cukup untuk mengatur hal tersebut. 

Rencananya dalam waktu dekat, Teten akan bertemu dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk membahas pengaturan ekonomi digital.

Read More

Honorer Masa Kerja Minim, Jangan Harap Diangkat ASN!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, hasil audit BPKP dan BKN terhadap keseluruhan data tenaga honorer akan menjadi basis untuk mengangkat mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Namun, jika tenaga honorer yang terdata hasil auditnya menunjukkan mereka tidak pernah mengabdi selama puluhan tahun, atau baru-baru ini saja diangkat sebagai tenaga honorer oleh pimpinan instansi ataupun kepala daerah, maka otomatis tidak akan diangkat sebagai ASN.

"Tapi meski sudah masuk, nanti dia masuk afirmasi kategori tertentu jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, otomatis dia akan di-takedown jika nanti auditnya mereka tidak masuk dari nama yang dimaksud," kata Anas, di DPR RI, dikutip Jumat (15/9/2023).

Anas menegaskan penyelesaian tenaga honorer ini akan masuk ke dalam RUU ASN yang rencananya akan disahkan pada bulan ini bersama DPR.

Opsi bagi para honorer yang betul-betul sudah mengabdi di pemerintahan adalah menjadi ASN untuk kategori PPPK Penuh Waktu atau PPPK Paruh Waktu.

"Kan ada kategori penuh waktu dan paruh waktu nanti masuk di situ," kata Anas.

Anas menuturkan hasil audit ini kata dia akan dilakukan BPKP dan BKN hingga akhir tahun depan atau tepatnya hingga tanggal pengunduran penghapusan tenaga non-ASN, dari mulanya ditargetkan terlaksana pada November 2023 menjadi Desember 2024.

Adapun, perpanjangan waktu penundaan ini akan masuk ke dalam RUU ASN.

Read More

Jika Terpilih, Prabowo Kembali Tegaskan Bakal Lanjutkan Program Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju yang mengusung dirinya menjadi bakal calon presiden (capres) merupakan pendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkannya saat membahas program yang akan diusungnya dalam menyongsong Pilpres 2024.

"Kita meneruskan landasan yang sudah kuat oleh Pak Joko Widodo. Kita tidak malu-malu, kita timnya Pak Jokowi," tegasnya saat menemui wartawan di Gedung DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis (14/9/2023) malam.

Dia berkeyakinan akan menawarkan strategi yang secara matematis dan faktual mampu dilaksanakan pihaknya. 

Contohnya adalah program mengurangi angka kemiskinan, kurang gizi, stunting, dan permasalahan rakyat lainnya.

"Kita sudah hitung. Saya percaya bahwa partai-partai kawan saya semuanya akan dapat dukungan rakyat, sebab kita punya sektor masing-masing," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo beberapa kali menyatakan bahwa pihaknya tegak lurus meneruskan program Jokowi. 

Salah satunya adalah landasan perekonomian Indonesia yang menurut Prabowo begitu kuat dan diakui dunia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto di ajang Pilpres 2024.

Budi menjelaskan, belum ada kepastian soal sosok cawapres yang akan dampingi Prabowo di Pilpres 2024. 

Meski demikian, lanjutnya, Ridwan Kamil menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan karena memiliki citra yang positif.

"Untuk wakil presiden masih dimatangkan oleh para ketua umum partai koalisi. Pada saatnya pasti akan diumumkan. Pak Ridwan Kamil namanya baik dan harum. Semua dipertimbangkan sebagai kemungkinan," jelas Budi saat dikonfirmasi, Kamis (14/9/2023).

Sebelumnya, Prabowo dan Ridwan Kamil mengadakan pertemuan di kediaman menteri pertahanan itu, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (13/9/2023) malam. 

Menurut Budi, pertemuan itu dalam rangka silaturahmi.

"Mereka Makan malam bersama di ruang makan dan dapur Kartanegara. [Prabowo] dibawain [Ridwan Kamil] oleh-oleh cilok dari Bandung," katanya.

Read More

Menkop UKM Teten Masduki Minta E-Commerce Empati ke UMKM

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKMK) Teten Masduki minta e-commerce termasuk TikTok Shop agar berempati dengan kondisi pelaku UMKM saat ini.

Menurut Teten, saat ini pelaku UMKM tengah lumpuh akibat serbuan produk impor yang sangat murah. 

"Saya kira mereka juga harus punya kepedulian, empati, dan mendukung UMKM kita," ujar Teten, Kamis (14/9/2023).

Teten menjelaskan bahwa muncul dilematisme tersendiri ihwal keberadaan produk impor terhadap nasib para UMKM produsen atau para penjual dan influencer di platform online.

Bagi reseller maupun influencer tentunya menjual produk impor yang harganya terlalu murah di platform e-commerce menjadi keuntungan, di sisi lain pelaku UMKM berhenti produksi karena produk mereka tidak bisa bersaing.

"Jadi ini soal dilema kan, dilema menjadi pemerintah," ucap Teten.

Padahal, Teten menyebut bahwa 97 persen lapangan pekerjaan saat ini disediakan oleh sektor UMKM. 

Apabila UMKM berhenti berproduksi lantaran digempur produk impor, maka dikhawatirkan bakal mendongkrak jumlah pengangguran hingga menurunkan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, infrastruktur internet yang telah dibangun pemerintah seharusnya menjadi modal untuk mendukung produk UMKM di pasar digital. 

Alih-alih justru dimanfaatkan platform untuk menggenjot penjualan lewat produk impor yang harganya jauh lebih murah dari produk lokal.

"Jadi jangan dibenturkan juga antara seller dengan UMKM yang produksi. Kami sudah panggil itu yang para reseller di TikTok, mereka bilang [produk lokal] sudah enggak bisa bersaing," katanya.

Berdasarkan catatan, Rabu (13/9/2023), Live Streaming atau pemasaran secara langsung di e-commerce dan social commerce termasuk TikTok Shop telah berdampak pada penjualan pedagang di Tanah Abang.

Dalam akun TikTok @boutiq_jakarta, diceritakan Pasar Tanah Abang makin sepi pembeli karena orang lebih memilih berbelanja di platform digital. 

Pedagang mengungkapkan bahwa pasokan barang terus berdatangan, tapi jumlah pembelian terus berkurang setiap harinya. 

Para pedagang pun kini berusaha mengikuti cara penjualan para artis di platform e-commerce menggunakan live shopping atau live streaming. 

Namun, upaya tersebut ternyata tetap berujung nihil. Menurut mereka, hal yang dirasakan para artis saat berjualan live streaming di platform e-commerce tidak berlaku sama dengan mereka.

Oleh karena itu, mereka pun berharap agar pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih memerhatikan nasib para pedagang, terutama para pedagang UMKM. 

Read More

Kumpul di Markas Golkar, Prabowo: Kita Amankan-Pertahankan Prestasi Jokowi

KABARPROGRESIF.COM; (Jakarta) Partai-partai pendukung pencapresan Prabowo Subianto berkumpul di kantor DPP Partai Golkar. 

Usai pertemuan, Prabowo Subianto sendiri menyampaikan perihal pembahasan bersama para pendukungnya barusan.

"Saya tawarkan suatu agenda bangsa untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya," kata Prabowo usai pertemuan dengan para elite partai pendukungnya, di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Kamis (14/9/2023) malam.

Koalisi pro-Prabowo ini akan membentuk tim pakar untuk merumuskan program-program yang akan dijalankan Prabowo bila Prabowo sukses menjadi Presiden RI nantinya. Intinya, program itu bakal meneruskan prestasi Jokowi.

"Intinya landasan kuat yang sudah dicapai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, landasan ekonominya sudah kuat, diakui seluruh dunia, prestasi yang tercapai. Momentum ini kita akan amanken (amankan-red), pertahanken (pertahankan-red), untuk menjadi suatu landasan untuk meneruskan pembangunan bangsa," kata Prabowo.

Prabowo optimis melihat masa depan Indonesia. Indikatornya adalah posisi Indonesia menguat terus di kancah global. Rakyat Indonesia segera sejahtera.

Dalam pertemuan ini, hadir Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketum Partai Gelora Anis Matta, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan tuan rumah yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Airlangga, Prabowo, Yusril terlihat mengenakan kemeja batik warna kekuningan. 

Adapun Zulkifli Hasan dan Anis Matta mengenakan batik warna kebiruan. Seusai pertemuan, masing-masing pimpinan parpol berbicara satu per satu dalam keterangan pers kepada wartawan.

Read More

Mensos Risma Temukan Ratusan Ribu Penerima Bansos Punya Gaji di Atas UMK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan hampir 500 ribu orang penerima bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) memiliki gaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain itu, ada pula penerima bansos yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 23.853 orang. 

Kemudian, ada sejumlah pegawai dan pejabat yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham sebanyak 13.369 orang.

"Kemarin kenapa saya juga ketakutan. Setelah kita padankan itu ternyata ada hampir 500 ribu sekian itu dia menerima gaji di atas UMK, itu tidak boleh," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Kamis (14/9).

Selain itu, ada pula temuan nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos tetapi dicoret oleh BPK lantaran identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak. 

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos itu.

"Kami tahu sendiri bahwa dia cleaning service, tapi dia dicatatkan sebagai direktur perusahaan. Kami pun juga tidak tega sebetulnya, kami tahu persis dia cleaning service setelah kita cek di lapangan. Tapi BPK menemukan itu, lalu kami disuruh hapus," kata dia.

Risma lantas mengaku mendapatkan banyak keluhan karena pengajuan bansos merupakan wewenang daerah sesuai dengan UU tentang Fakir Miskin. Bahkan, dia pun tidak bisa memasukkan nama seseorang ke DTKS, tetapi dirinya harus menghubungi pemerintah daerah langsung.

Ia menjelaskan Mensos hanya bertugas untuk mengesahkan usulan nama-nama dalam DTKS yang telah diajukan oleh masing-masing daerah.

"Tapi masalahnya adalah ada daerah yang rajin, ada daerah yang tidak menindaklanjuti," ujar Risma.

Read More

Mensos Risma Ingin Diskusi dengan Nadiem Soal SLB Diurus Kemensos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengusulkan agar pendidikan inklusif atau sekolah luar biasa (SLB) menjadi ranah Kemensos.

Ia mengaku ingin berdiskusi dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk membahas dan menindaklanjuti.

"Terus terang kita juga sempat diskusi, masalah memang di SLB. Sempat kemarin terlontar di saya, saya akan coba diskusi dengan Pak Mendikbudristek juga mungkin Pak Menag, biarlah kami yang menangani untuk SLB," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Kamis (14/9).

Risma mengatakan ada beberapa SLB yang sengaja didirikan di suatu wilayah lantaran daerah itu ditinggali oleh banyak penyandang disabilitas.

Salah seorang kepala sekolah SLB itu bahkan mengaku kepadanya bahwa dia merupakan pesuruh yang kemudian didapuk menjadi kepala sekolah.

Risma menilai banyak permasalahan SLB di daerah karena kurang mendapatkan atensi. 

Ia juga menilai selama ini pemerintah kurang memberikan penanganan terhadap anak penyandang disabilitas khususnya.

"Karena memang tidak bisa disamakan, mereka punya kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang harus kita penuhi haknya," kata dia.

Dia memiliki harapan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas. Ia mengatakan lewat Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), sejumlah disabilitas berhasil keluar dari daftar penerima bantuan sosial.

Kondisi itu menurutnya terjadi apabila penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan juga pekerjaan yang layak.

"Karena itu saya akan coba diskusi nanti, kami, soal penanganan ini. Karena sebetulnya kalau kita tangani benar mereka bisa," ujar Risma.

Risma menyampaikan itu merespons Anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat Nanang Samodra yang bertemu seorang wanita di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki anak dengan penyandang disabilitas.

Perempuan itu masih usia produktif dan sudah tidak memiliki suami. Di satu sisi, ia harus bekerja mencari uang. Di sisi yang lain, anaknya harus didampingi.

"Anak ini kalau sekolah harus diantar oleh orang tuanya, tidak mungkin dilepas begitu saja dan ditunggu," kata Nanang.

Perempuan yang dimaksud bekerja serabutan sebagai pembantu dari pedagang cilok di sekitar sekolah anaknya.

Dia juga hanya bisa mengantar anaknya sekolah 2-3 hari dalam seminggu. Pasalnya, dia keberatan jika harus menyewa jasa ojek Rp25-30 ribu sekali jalan setiap hari.

"Barang kali ibu menteri bisa mencarikan solusi, kira-kira hal seperti ini akan seperti apa. Karena tidak hanya satu, tapi banyak saya temui," ujar Nanang.

Read More

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Kepada Empay Penyelenggara Pemilu

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada empat penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023).

“Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Edo Septiadi selaku staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Agam terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Edo Septiadi berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 99-PKE-DKPP/VII/2023 yang diadukan oleh dua Anggota Bawaslu Kabupaten Agam yakni Iska Asmarni dan Hendra Susilo.

Sanksi Peringatan juga dijatuhkan DKPP kepada Fidel Malumbot, Djamila Thalib, dan Henrolds Tatengkeng masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam perkara nomor 100-PKE-DKPP/VII/2023.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk lima perkara dugaan pelanggaran KEPP yang melibatkan 13 Teradu. Sanksi yang dijatuhkan yakni Peringatan kepada empat penyelenggara Pemilu.

Sedangkan sembilan penyelenggara lainnya direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai Ketua Majelis. Didampingi oleh Ratna Dewi Pettalolo, dan Muhammad Tio Aliansyah sebagai Anggota Majelis.

Read More

Membengkaknya Honorer Titipan di Pemda Menghambat Pembangunan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Membengkaknya jumlah tenaga honorer bagian administrasi di pemerintahan daerah (Pemda) justru "menyedot" belanja anggaran yang seharusnya digunakan buat pembangunan kesejahteraan masyarakat, atau pembuatan dan peningkatan fasilitas umum. 

“Belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa,” kata Tito saat menyampaikan paparannya dalam kegiatan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023). 

Tito juga mengungkap fakta ternyata banyak tenaga honorer bagian administrasi di Pemda justru banyak diisi oleh mantan anggota tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah, serta kerabat dan kenalan pejabat setempat. 

Tito mengatakan, pemerintah tidak mempersoalkan keberadaan tenaga honorer spesialis seperti tenaga kesehatan, perawat dan guru. 

Namun, pegawai honorer bagian administrasi yang berlatar belakang timses atau keluarga kepala daerah ini tidak memiliki kerja yang jelas dan keahlian khusus.

Jumlah mereka terus menumpuk ketika dilaksanakan pemilu kepala daerah selanjutnya (Pilkada) dan kepala daerah di wilayah itu diganti. 

Mereka membawa orang-orang baru yang berlatar belakang timses atau keluarga sendiri. 

"Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” tutur Tito. 

“Ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” tambah Tito. 

Tito menuturkan, banyaknya tenaga honorer menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai. 

Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen. 

Tito mencontohkan, terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari APBD. Sementara, 90 persen keuangan Pemda itu bersumber dari pemerintah pusat. 

Di sisi lain, sebanyak 90 persen dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya. 

Tito menekankan, APIP mesti masuk lebih dalam dan memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas. 

Menurut Tito, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait. 

Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran. 

“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito. 

“Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan,” lanjutnya. 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya. 

Stranas PK mencanangkan sejumlah aksi yang fokus pada pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk keuangan pemerintah daerah.

Read More

Mendagri Tito Karnavian Sebut Honorer Titipan di Pemda Bebani APBD

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, membengkaknya tenaga honorer bagian administrasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) justru membebani anggaran. 

Tito menuturkan, banyaknya tenaga honorer menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai. 

Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen. 

“Dan ini ada modus yang lain yang memang harus diselesaikan, ini cukup mendasar ini, yaitu banyaknya tenaga honorer,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023). 

Tito mencontohkan, terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Sementara di sisi lain, 90 persen keuangan Pemda itu masih bergantung dari pemerintah pusat. 

Bahkan menurut Tito, sebanyak 90 persen dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya. 

Belanja anggaran itu juga digunakan buat tenaga honorer. Tito mengamati, daerah-daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, anggarannya “tersedot” ke belanja pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus. 

Selain itu, tenaga honorer bagian administrasi banyak diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah, serta kerabat atau kenalan pejabat dinas setempat. 

Tito menekankan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mesti lebih teliti dan mendalam, serta memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.  

Menurut Tito, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait. 

Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran. 

“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito. 

“Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan,” lanjutnya. 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya. 

Stranas PK mencanangkan sejumlah aksi yang fokus pada pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk keuangan pemerintah daerah.

Read More

Tambah 4 Kompi untuk Amankan Situasi Rempang, Kapolri: Pendekatan Persuasif

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya terus memperkuat personel untuk mengamankan situasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, secara persuasif. 

Sebab, sempat terjadi bentrokan di Pulau Rempang karena warga menolak relokasi terkait pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. 

Kapolri mengatakan, penguatan dilakukan dengan mengerahkan personel tambahan sekitar empat satuan setingkat kompi (SSK). 

"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih empat SSK sampe hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," kata Kapolri di The Tribrata, Jakarta, Kamis (14/9/2023). 

Eks Kabareskrim ini juga menekankan prioritas utama adalah dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar. 

Apalagi, Kapolri juga mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo agar menyelesaikan masalah relokasi di Pulau Rempang dengan mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif. 

"Prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi," ucap dia. 

Lebih lanjut, Sigit menilai ada miskomunikasi sehingga ini menimbulkan isu-isu di lapangan. 

Hal ini lantas juga membuat terjadinya bentrokan. 

Oleh karenanya, Polri akan menggunakan upaya pendekatan yang pesuasif bersifat sosialisasi, edukasi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya. 

"Namun di sisi lain kita tetap waspada kita persiapkan personel-personel apabila ada provokasi, ada proses-proses pelanggaran hukum yang terjadi, maka kita juga akan mengambil langkah-langkah di lapangan," imbuhnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sampai menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah malam untuk membahas bentrok yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Menurut Jokowi, bentrok yang terjadi di pulau tersebut merupakan akibat dari kesalahpahaman di tengah masyarakat. 

"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang, tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri, ini hanya salah komunikasi saja di bawah, salah mengomunikasikan saja," kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023). 

Ia menuturkan, para pemilik lahan di Pulau Rempang sesungguhnya akan diberikan ganti rugi, lahan, dan rumah sebagai kompensasi atas pembangunan Rempang Eco City. 

Namun demikian, Jokowi menduga lahan yang disiapkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga menimbulkan bentrok. 

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun heran mengapa persoalan miskomunikasi seperti itu sampai harus membuatnya turun tangan. 

"Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak begitu harus sampai presiden?" tanya Jokowi. 

Jokowi pun menekankan bahwa tidak boleh ada aksi kekerasan oleh aparat dalam proses pembangunan proyek strategis nasional (PSN). 

Ia ingin masyarakat justru senang apabila lahannya digunakan untuk PSN karena mereka mendapatkan ganti rugi yang layak, bahkan ganti untung karena tingginya harga yang diberikan kepada warga. 

"Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," kata Jokowi. 

Read More

Polri Kirim 400 Personel Tambahan Buntut Kericuhan Pulau Rempang

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mabes Polri mengirimkan personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam, buntut kericuhan yang sempat terjadi di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pengerahan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau setara 400 personel dilakukan dalam rangka pengamanan mediasi dan dialog terkait proses relokasi dari Rempang.

"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," kata Sigit kepada wartawan, Kamis (14/9).

Penambahan personel itu juga dilakukan lantaran dalam dialog antara BP Batam dengan masyarakat, pada Senin (11/9), berakhir ricuh karena diduga tidak mendapati titik temu.

"Karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan. Kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif," jelasnya.

Akibat kericuhan itu, petugas yang berada di lokasi langsung mencoba mengamankan BP Batam dengan membuat barikade. 

Hanya saja, kata dia, sejumlah petugas tetap mendapat luka-luka dan beberapa bagian gedung kantor BP Batam mengalami kerusakan.

"Mau tidak mau itu harus kita cegah kita dorong terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka," ujarnya.

Selain penegakan hukum, Listyo menegaskan personel itu nantinya akan ikut membantu pengamanan sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat. 

Dengan harapan masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan serta relokasi oleh BP Batam selaku pemilik tanah.

"Sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi," jelasnya.

"Termasuk juga kita kira apabila itu menyangkut masalah mata pencaharian masyarakat dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi nafkah hidupnya," imbuhnya.

Diketahui konflik ini bermula dari adanya rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.

Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa.

Bentrok pun pecah antara aparat dengan warga pada 7 September lalu. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. 

Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.

Tak berhenti di sana, kerusuhan kembali terjadi pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta tujuh massa aksi warga dibebaskan.

Read More

KPI Putuskan Tak Ada Pelanggaran dalam Tayangan Azan Ganjar Pranowo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam tayangan azan yang menampilkan sosok bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, di salah satu stasiun televisi swasta. 

Keputusan ini diambil pada 13 September 2023 melalui rapat pleno KPI. 

“Berdasarkan hasil forum klarifikasi dan rapat pleno, KPI menilai bahwa siaran azan maghrib yang menampilkan salah satu sosok atau figur publik tidak melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),” demikian dikutip dari siaran pers KPI Pusat.

Sebelum mengambil keputusan, KPI lebih dulu memanggil pihak stasiun televisi swasta terkait untuk dimintai klarifikasi. 

Proses klarifikasi digelar Senin (11/9/2023) kemarin.

Dari klarifikasi tersebut, KPI tak menemukan adanya dugaan pelanggaran. 

Ke depan, KPI mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk tetap menjaga independensi selama pelaksanaan Pemilu 2024. 

“KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mengedepankan prinsip adil, tidak memihak, dan proporsional dalam menyiarkan program siaran demi menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis,” demikian siaran pers KPI Pusat. 

“Adapun langkah selanjutnya terkait isi siaran kepemiluan yang berpotensi melanggar, KPI akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Gugus Tugas yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), KPI dan Dewan Pers,” lanjut siaran pers. 

Sebelumnya, kemunculan Ganjar dalam tayangan azan maghrib di sebuah stasiun televisi jadi sorotan. 

PDI-P membantah bahwa pihaknya berupaya melakukan politik identitas dengan menampilkan sosok Ganjar dalam tayangan tersebut. 

"Bukan (politik identitas). Pak Ganjar Pranowo ini sosok yang religius. Religiusitasnya tidak dibuat-buat,” kata Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto saat dijumpai di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023). 

Namun demikian, tayangan tersebut mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Bawaslu mengaku langsung bergerak untuk mengkaji ada tidaknya pelanggaran dalam tayangan itu. 

“Dilakukan kajian,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat dikonfirmasi, Minggu (10/9/2023). Sementara, terkait ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi politik tetap kondusif. 

"Kami meyakini segenap pihak, stakeholder pemilu, memiliki komitmen untuk tetap menjaga situasi sosial-politik pemilu yang kondusif," ujar Komisioner KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan pada Senin (11/9/2023). 

Read More