Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 14 Januari 2023

Tak Kuat Diperlakukan Kasar, Dengan Terpaksa Lenny Laporkan Suaminya ke Polisi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Diceraikan selama dua kali oleh suaminya, Lenny Jahya tetap berusaha mempertahankannya. 

Perempuan berusia 64 tahun ini selalu mengajuan banding.

Sayangnya kesabaran Lenny Jahya ada batasnya. Puncaknya, Lenny Jahya pun melaporkan suaminya Samuel Suryadi ke Polrestabea Surabaya.

Ini lantaran Samuel Suryadi diduga telah memperlakukan kekasaran terhadap Lenny Jahya. Kini Samuel berstatus tersangka.

Menurut Lenny adanya perubahan sikap suaminya itu dirasakannya sejak empat tahun lalu. 

Samuel selalu memperlihatkan sikap yang tak wajar. Pria yang usianya sama dengannya tersebut kerap marah-marah tanpa alasan jelas. 

Namun sayangnya, perubahan sikap Samuel di dalam rumah tangganya, hingga kini Lenny mengaku tidak mengetahui penyebabnya.

 “Tidak ada apa-apa cari masalah. Saya pernah diusir dari rumah, dicekik, hingga pernah dilempar dari sofa,” ungkap Lenny, Sabtu (12/1). 

Kendati demikian, menurut Lenny hal tersebut tak selalu dirisaukannya.

Lenny mengaku tetap berusaha menjadi istri yang baik dan sabar. 

Hal itu Lenny lakukan agar tak merusak reputasi dan nama baik suaminya sebagai seorang pebisnis. 

"Saya tidak mau dia dipandang jelek,” katanya. 

Lenny menambahkan, dua tahun lalu, ia digugat ceral suaminya. 

Gugatan pertama sempat dicabut. Namun, berselang enam bulan, lagi-lagi suaminya menceraikannya untuk kali kedua di Pengadilan Negeri Surabaya. 

"Sudah diputus cerai. Tapi, klien saya mengajukan banding. Bu Lenny masih Ingin mempertahankan rumah tangganya,” tambah pengacara Lenny, Billy Handiwiyanto, 

Sayangnya, niat baik Lenny tidak dipedulikan Samuel. Suaminya itu tetap bersikap kasar kepadanya. 

Samuel pernah membongkar paksa pintu dapur serta mengambil piano kesayangannya dan tuga mwsin cuci dari rumahnya di perumahan dian istana wiying.

"Saya menjadi ketakutan karena saya sendirian di Surabaya. Tidak ada siapa-siapa. Anak satu-satunya tinggal di Amerika,” kata Lenny 

Lenny yang sudah tidak tahan, lantas melaporkan suami ke Polrestabes Surabaya. 

Pria yang sudah hidup bersama Lenny selama 42 tahun Itu kini ditetapkan sebagai tersangka penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Lenny berharap suarninya itu dipenjara.

"Laporan ini dibuat karens faktor terpaksa. Bu Lenny masih berharap suaminya sadar dan kembali bisa hidup bersama lagi," ujar Billy. 

Samuel kini sudah tidak lagi tinggal bersama di rumah Lenny lagi. 

Sementara Pengacara Samuel, Yafet Kurniawan, menyatakan penetapan tersangka Samuel Suryadi Itu tidak tepat karena prosesnya tidak sesual prosedur,

“Disebut menelantarkan, padahal selama ini Pak Samuel selalu mencukupi kebutuhan Istri,” tutur Yafet. 

Bahkan kata Yafet Kurniawan, kliennya ini sempat memberikan uang sekitar Rp900 juta kepada Lenny sebelum dilaporkan. 

Tak hanya itu, Samuel juga masih menunjukkan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab.

Samuel selama ini juga mencukupi kebutuhan rumah seperti membayar listrik dan air. 

Dengan kasus Itu, Samuel harus wajib lapor dua kali dalam sepekan, 

“Kasihan. Kami juga tngin kepasdan hukum. Kalau tudak cukup buktinya, kan seharusnya perkara dihentikan," ujarnya.

Rabu, 04 Januari 2023

Peduli Bencana Banjir, Kejari Bangkalan Salurkan 1000 Paket Sembako


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka membantu dan meringankan beban warga korban bencana banjir di Kabupaten Bangkalan.

Korps Adhyaksa setempat menyalurkan bantuan 1000 paket sembako kepada masyarakat di Desa Arosbaya dan Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya serta Desa Blega, Kecamatan Blega, Bangkalan, Selasa (3/1).

Melalui kegiatan
bertajuk “Persaja Kejaksaan Negeri Bangkalan Peduli Bencana Banjir”, bantuan diserahkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fahmi bersama Kasi Intelijen Imam Hidayat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Angga Ferdian, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Anjar Purbo Sasongko.

Kajari Bangkalan Fahmi berharap agar masyarakat yang tertimpa musibah diberikan ketabahan.

“Semoga apa yang kita berikan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terkena musibah. Kami berdoa agar bencana ini segera mereda,” kata Fahmi, Rabu (4/1).

Pada kegiatan itu, tak hanya rombongan dari Kejari Bangkalan namun terlihat juga Camat Arosbaya beserta perangkat, Camat Blega beserta perangkat, Kepala Desa Arosbaya beserta perangkat, Kepala Desa Buduran beserta perangkat, Kepala Desa Blega beserta perangkat.

Senin, 02 Januari 2023

Jabat Kasi Intel Kejari Bangkalan, Ini Harapan Imam Hidayat


KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Imam Hidayat resmi menjabat sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Senin (2/1). 

Pria kelahiran jember ini menggantikan Dedy Frengky yang dimutasi ke Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Kasi Pidsus. 

Serah terima jabatan (sertijab) itu dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Bangkalan, Fahmi.

Dengan dilantiknya sebagai Kasi Intel Kejari Bangkalan, Imam berharap ada hubungan baik antara korps Adhyaksa dengan insan media.

"Kita akan bangun terus hubungan baik dengan awak media. Semoga informasi yang disampaikan ke masyarakat sangat berimbang atau cover both side," harap mantan Kasi Intel Kejari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (2/1).

Sementara Dedy berterima kasih kepada media dan masyarakat atas kerja sama di Bangkalan selama 1 tahun 2 bulan. 

Ia merasa banyak dibantu oleh media dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kasi Intel di Kejari Bangkalan.

"Warga Bangkalan kritis dan dinamis, karena sejak awal menjabat Kasi Intel Bangkalan langsung disambut dengan demontrasi dan audiensi," pungkasnya. 

Kamis, 22 Desember 2022

Penghuni Tunjukkan SHM Asli, PN Surabaya Tunda Pelaksanaan Eksekusi Rumah Jalan Prapanca 22


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya menunda pelaksanaan eksekusi sebuah rumah di Jalan Prapanca 22. 

Penundaan sementara itu setelah penghuni objek Go Gunawan Susanto menunjukkan sertifikat hak milik (SHM) atas namanya.

Hal tersebut disampaikan petugas eksekusi PN Surabaya, RW Adhi kepada para pihak yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Menurut dia, sesuai petunjuk dari pimpinan, apabila penghuni rumah dapat menunjukkan SHM yang asli, maka eksekusi ditunda sementara.

“Menurut petunjuk pimpinan, pelaksanaan eksekusi ini ditunda sementara. Karena menurut beliau, apabila penghuni rumah yang akan dieksekusi bisa menunjukkan SHM asli, eksekusi ditunda. Namun, tidak menghentikan pelaksanaan eksekusinya,” kata RW Adhi di lokasi objek eksekusi, Rabu (21/12).

Terhadap pernyataan tersebut, Dono, pengacara pemohon eksekusi Ida Ayu Putu Tirta melakukan perlawanan. 

Dia langsung menyatakan sangat keberatan. Menurutnya, pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan penetapan PN Surabaya dan kesepakatan para pihak di Polrestabes Surabaya.

“Saya sangat keberatan. Proses eksekusi harus tetap dijalankan. Sudah ada penetapan dari Ketua PN Surabaya dan kesepakatan. Kalau ada penundaan eksekusi, saya minta sekarang surat penundaannya,” ujar Dono.

Atas polemik itu, RW Adhi kemudian meminta kepada Dono untuk ikut menghadap Ketua PN Surabaya untuk menyampaikan keberatannya. Selain itu juga untuk mendapat surat penangguhan eksekusi yang diminta.

“Mari kita ke PN Surabaya. Bapak sampaikan keberatannya ke Ketua PN Surabaya. Dan kita akan buatkan surat penangguhan penahanan,” ujar RW Adhi.

Setelah itu, perwakilan petugas eksekusi dan pihak pemohon bergegas menuju PN Surabaya untuk melakukan pertemuan. 

Selang beberapa lama, Billy Handiwiyanto, kuasa hukum penghuni rumah mendapat panggilan dari panitera pengadilan untuk hadir dalam pertemuan.

Sebelum pernyataan yang disampaikan, Billy Handiwiyanto, kuasa hukum penghuni rumah menjelaskan kronologis riwayat tanah dan bangunan yang dimiliki kliennya tersebut.

“Pak Go Gunawan memiliki objek di Jalan Prapanca 22 ini melalui jual beli yang sah, dengan Annie Yunita Muliono (seraya menunjukkan akta jual beli) dengan alas hak SHM nomer 616,” jelas Billy.

Terkait SHGB 744, Billy menerangkan bahwa memang SHM 616 berasal dari SHGN 744. 

Namun, setelah dicek di Kantor Pertanahan Surabaya l, SHGB dengan nomer tersebut telah mati pada tahun 1980.

“Saya ada buktinya, ini surat yang dikeluarkan BPN jika SHGB 744 sudah mati. Dan juga disebutkan telah diterbitkan sertifikat jenis dan nomor hak maupun pemegang hak baru kepada pemilik baru,” terangnya.

Lebih lanjut Billy mengatakan jika dirinya sangat menghormati penetapan Ketua PN Surabaya. 

“Saya hormat terhadap penetapan PN Surabaya. Saya tidak akan menghalangi dalam bentuk kekerasan. Upaya perlawanan hukumlah yang akan kami tempuh. Karena legalitas klien kami asli,” ucapnya.

Beberapa jam kemudian, RW Adhi memanggil para pihak di depan objek eksekusi untuk mengumumkan hasil keputusan dari pertemuan para pihak di PN Surabaya.

“Baik, hasil dari keputusan pertemuan ditetapkan eksekusi untuk sementara ditunda,” tegasnya.

Gede Sugianyar, salah satu kuasa hukum pemohon eksekusi menyampaikan rasa kecewanya. Dia berharap tidak ada penundaan eksekusi lagi ke depannya.

“Jujur pihak kami merasa kecewa. Kami minta jangan ada lagi penundaan setelah ini,” pungkasnya.

Selasa, 20 Desember 2022

Didampingi Kejaksaan, Inilah Deretan Aset Pemkot Surabaya yang Dilakukan Penyelamatan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus bersinergi dengan pihak kejaksaan untuk melakukan upaya penyelamatan aset negara di berbagai lokasi di Kota Surabaya. 

Sinergi berupa pendampingan itu dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. 

Masing-masing kejaksaan melakukan pendampingan penyelamatan aset mulai dari awal hingga akhir.

“Alhamdulillah sudah banyak pendampingan aset pemkot yang didampingi oleh pihak kejaksaan, baik di Kejati, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, ada semuanya. Saat ini sedang proses semuanya,” kata Wali Kota Surabaya Eri, Selasa (20/12).

Bahkan, saat ini aset pemkot yang berupa waduk di Wiyung, progres hukumnya sudah ada penetapan tersangka dan aset tersebut sudah disita oleh pihak Kejati Jatim. 

Karenanya, ia berharap semoga Waduk Wiyung itu segera kembali menjadi aset Pemkot Surabaya.

“Karena itu nanti bisa digunakan untuk pencegahan banjir di kawasan tersebut, bisa juga untuk wisata, dan bisa juga untuk meningkatkan pendapatan warga sekitar. Namun, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut setelah proses hukumnya selesai,” tegasnya.

Wali Kota Eri sangat yakin dengan pendampingan dari pihak kejaksaan, maka aset Pemkot Surabaya akan kembali semuanya, karena pendampingan yang dilakukan oleh mereka dinilai sangat luar biasa dan intens. 

“Kejati Jatim, Kejaksaan Surabaya, Kejaksaan Tanjung Perak sangat luar biasa dan intens untuk pengamanan dan pengembalian aset negara, semoga bisalah kembali semuanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ira Tursilowati menjelaskan secara detail deretan aset pemkot yang sedang diupayakan pengembaliannya oleh pihak kejaksaan. 

Adapun penyelamatan aset yang sudah berhasil diselamatkan oleh Kejati Jatim adalah tanah di Jalan Pemuda No. 17 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng.

“Aset seluas kurang lebih 2.143 meter persegi itu sudah dilakukan penyerahan berdasarkan Berita Acara tanggal 26 Januari 2022 dengan Bantuan Tim Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim. Penyusunan draf perjanjian penggunaan tanah antara Pemkot Surabaya dengan PT Maspion juga didampingi oleh Tim Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim,” kata Ira.

Selain itu, aset pemkot yang saat ini masih terus dilakukan upaya pendampingan hukum adalah Waduk di Wiyung yang tanahnya kini sudah disita oleh Kejati Jatim, tanah aset di Jalan Ngagel 153-155 Surabaya yang di Klaim PT. Iglas, tanah aset berupa Hak Pakai 9 (Tanah Makam Pahlawan), tanah aset PDAM di Jalan Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya.

Selanjutnya, ada aset berupa Kolam Renang Berantas di Jalan Irian Barat No. 37-39, Permasalahan aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Urip Sumoharjo yang dimanfaatkan oleh Yayasan Udatin, aset Mansyur Tjipto, dan aset Wisma Karanggayam (PT. Persebaya). 

“Jadi, aset-aset ini masih terus didampingi proses hukumnya oleh Kejati Jatim,” tegasnya.

Sedangkan aset pemkot yang sedang dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya adalah tanah di Wonorejo Rungkut (Djuki), tanah di Nginden Jangkungan (PT Ready Indah), BTKD Panjang Jiwo di Wonorejo Rungkut (Masjid Nurul Islam), tanah di Rungkut Kidul (eks Taksi Metro), tanah di Tenggilis Mejoyo (sebelah Bawaslu, Jl. Rungkut Mejoyo Selatan VII), dan tanah di Penjaringan Sari (Jl. Pandugo Sari XI).

“Ada pula sebagian GS 223/S/1991 Balas Klumprik (Hutan Kota) berupa tanah, GS 311/S/1991 Sumurwelut berupa waduk atau bozem, GS 313/S/1991 Sumurwelut berupa lapangan, tanah di Lidah Kulon (Uddin) berupa fasum, tanah di Jalan Mayjen Sungkono No. 85 A Surabaya, dan tanah di Wonorejo (depan taxi orange),” katanya.

Kemudian aset pemkot yang sedang dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak adalah tanah pengganti Bk3S yang berupa fasum, lalu ada tanah di Jalan Bulak Kenjeran III (SHP No 4), dan tanah aset berdasarkan SHP No. 60 Kelurahan Sumberejo.

“Jadi, kami terus didampingi oleh pihak kejaksaan untuk menyelamatkan aset-aset ini. Semoga semuanya bisa segera kembali supaya bisa kita manfaatkan untuk warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Jumat, 16 Desember 2022

Mempermudah Izin Tinggal WNA, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Gelar Sosialisasi E-VOA and Second Home Visa


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hadir dengan inovasi terbaru, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar sosialisasi E-VOA and Second Home Visa di Hotel Vasa Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 31 Surabaya, Kamis (15/12).

Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan kebijakan Electronic Visa On Arrival (E-VOA) dan kebijakan Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua (Second Home Visa).

Electronic Visa on Arrival (E-Voa) diklaim memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang hendak mengajukan permohonan Izin Tinggal lebih lama di Indonesia.

Sedangkan, Second Home Visa ditujukan untuk WNA atau ex-WNI yang hendak tinggal di Indonesia dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. 

Dengan Visa ini, WNA dapat tinggal selama 5 hingga 10 tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan lainnya.

"Saat ini kami lebih ketat dalam melakukan seleksi terhadap WNA. Karena, kami hanya menerima WNA yang memberikan banyak manfaat kepada Indonesia terutama pada perekonomian Negara," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Chicco Ahmad Muttaqin.

Seperti yang diketahui, Second Home Visa sendiri telah tersedia di beberapa negara seperti, Malaysia dan Philipine.

"Masih melalui beberapa pendalaman lagi untuk Second home, karena masih bersinggungan dengan kementrian. Karena banyak dari WNA yang menaruh uang dengan jumlah yang besar tetapi mereka juga menginginkan jaminan. Ini masih di koordinasikan," lanjutnya.

Chicco mengungkapkan, bahwa keimigrasian sering kali disentil oleh Presiden Jokowi mengenai pelayanan. 

Biasanya terjadi keluhan ditempat imigrasi dan pengajuan E-VOA di Bank. Sehingga ini menyebabkan seolah-olah tidak diatur.

Maka dari itu, dengan adanya E-VOA dan Second Home Visa ini dapat mempermudah WNA untuk memiliki Visa dan mengurangi keluhan antrian.

Adapun Syarat mengajukan permohonan E-VOA yakni, mendaftarkan diri ke molina.imigrasi.go.id

Kemudian, Pendaftar diwajibkan memiliki paspor diplomatik, paspor Dinas, atau paspor umum yang masih berlaku selama enam bulan.

Selain itu, pendaftar juga wajib memiliki tiket kembali atau terusan untuk ke negara lain, Surat permintaan Kementrian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia, Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, Bukti pembayaran PNBP Visa kunjungan saat kedatangan sebesar Rp 500.000 sebagaimana tertulis pada Lampiran peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.

Pembayaran tarif PNBP juga dapat dilakukan di luar Indonesia melalui fasilitas/portal pembayaran PNBP. 

Kamis, 10 November 2022

Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Wali Kota Eri bersama Forkopimda Surabaya Gunakan Pakaian Pejuang


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin upacara bendera peringatan Hari Pahlawan ke-77 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada Kamis (10/11).

Upacara bendera yang dilaksanakan di halaman Balai Kota Surabaya tersebut, berlangsung dengan khidmat dan tertib.

Upacara bendera ini turut diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, para tamu undangan serta masyarakat yang sebelumnya telah mendaftar sebagai peserta. 

Hadir pula, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah (PD) serta Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Upacara Hari Pahlawan yang digelar Pemkot Surabaya ini tampak berbeda. Sebab, seluruh peserta upacara hadir dengan menggunakan pakaian ala pejuang. Tak terkecuali Wali Kota Eri Cahyadi bersama dengan Forkopimda Surabaya.

Usai pengibaran bendera Merah Putih, pesan-pesan dari para Pahlawan Nasional kemudian dibacakan secara bergantian oleh para Camat di Surabaya. 

Seperti di antaranya pesan dari Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara, Ir. Soekarno, Gubernur Suryo, Bung Tomo, Tjut Nyak Dien, R.A Kartini dan Jenderal Sudirman.

Setelah pesan-pesan dari para Pahlawan Nasional itu dibacakan, Wali Kota Eri Cahyadi melanjutkan dengan membacakan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia (RI). 

"Mari kita jadikan momentum Peringatan Hari Pahlawan 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain," kata Wali Kota Eri saat membacakan amanat Menteri Sosial RI.

Di momen peringatan Hari Pahlawan ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memunculkan kembali semangat jiwa kepahlawanan dalam membangun Surabaya. 

Tujuannya tidak lain, yakni untuk mensejahterakan seluruh umat di Kota Surabaya.

"Seluruh warga Surabaya kita munculkan kembali semangat Pahlawan dalam hati kita untuk membangun kota tercinta ini, membangun Surabaya ini. Karena pemerintah tidak akan pernah bisa sendiri tanpa pergerakan bersama dengan masyarakat," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa kemerdekaan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pergerakan bersama dari masyarakat. 

Begitu pula dengan Kota Surabaya tidak akan pernah terwujud kesejahteraan tanpa adanya pergerakan bersama antara pemerintah dengan warganya.

"Semangat Pahlawan harus kita tunjukkan di jiwa kita. Bersama kita bangkit, bersama kita wujudkan Surabaya menjadi kota yang hebat," ujarnya.

Tak lupa, Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah bahu membahu berjuang bersama membangun Kota Pahlawan. 

Salah satu bentuk kebersamaan pun telah ditunjukan ketika pemkot bersama elemen di Surabaya mampu menekan pandemi Covid-19.

"Matur nuwun (terima kasih) untuk seluruh warga Kota Surabaya yang telah bersama bahu membahu dengan Pemkot Surabaya menghadang Covid-19. Waktunya hari ini kita bergerak bersama membangun Surabaya, mensejahterakan seluruh umat Surabaya," pungkas dia.

Sebagai diketahui, upacara Hari Pahlawan yang berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya juga disemarakkan oleh Paduan Suara Gita Bahana Pelajar Kota Pahlawan. 

Juga, teatrikal bertajuk "Pahlawan Dalam Nadi" serta penampilan Drumband Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). 

Selasa, 01 November 2022

Pengusaha Hotel Dilaporkan Ke Polrestabes Surabaya, Ini Kasusnya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengusaha hotel di Surabaya berinisial J dilaporkan ke Polrestabes Surabaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. 

Laporan dengan nomor dengan LP/B/724/VI/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR dilayangkan pada tanggal 23 Juni 2022.

J dilaporkan, setelah pada pertengahan tahun 2016, menawarkan saham kepemilikan salah satu hotel di Surabaya kepada Agung Dewanto. 

Setelah dilakukan kesepakatan, Agung Dewanto akhirnya melakukan pembelian saham sebesar 10 persen dengan menyerahkan total uang Rp5,8 miliar secara bertahap melalui transfer kepada J.

Namun, janji J untuk memasukkan Agung Dewanto dalam susunan pemegang saham hotel yang akan dituangkan dalam akta notaris ternyata tidak dipenuhi hingga saat ini. 

Bahkan, Agung Dewanto juga tidak pernah menerima deviden atau keuntungan atas pengelolaan hotel di Surabaya.

Karena merasa dibohongi dan tidak mendapatkan manfaat dari kesepakatan pembelian saham, pihak Agung Dewanto akhir melayangkan teguran dan somasi. 

Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan tindakan dan jawaban yang memuaskan. 

"Hingga akhirnya, kami melaporkan J pada Juni 2022 ke Polrestabes Surabaya atas dugaan pidana penipuan dan penggelapan," kata Yun Suryotomo kuasa hukum Agung Dewanto, Rabu (2/11).

Yun menyebutkan, klienya sudah berukangkali menagih uang tersebut agar bisa dikembalikan karena tidak ada kejelasan selama bertahun-tahun. 

Hal inilah yang menjadi dasar untuk melaporkan dugaan pidana penipuan dan penggelapan.

"Karena janji dan kesepakatan awal tidak dipenuhi, maka terlapor harus mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

Sabtu, 22 Oktober 2022

Penyelesaian Perkara Lewat Mediasi Minim, PMRK di 15 Provinsi Terjunkan Ratusan Mediator


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penyelesaian perkara di Surabaya yang tuntas melalui mediasi masih cukup kecil, khususnya perkara perdata. 

Menjawab masalah ini, peran mediator dinilai signifikan dalam membantu menyelesaikan sebuah perkara melalui mediasi, terutama sebelum masuk ke persidangan. 

Hal ini disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Kresna Menon, saat menjadi keynote speech pada acara Seminar Nasional di Surabaya, Sabtu (22/10). 

Bertema “Prevensi & Resolusi Konflik Melalui Mediasi dan Konsiliasi", acara ini diselenggarakan Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik (PMRK). 

Selain Ketua Pengadilan Tinggi, acara ini juga menghadirkan perwakilan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hingga Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur, dan Bawaslu RI. Masing-masing menjadi pemateri acara ini. 

Mengutip data jumlah perkara yang dimediasi pada 2021, jumlah perkara yang selesai lewat mediasi masih di bawah 5 persen. 

"Artinya, sangat sedikit perkara yang diselesaikan melalui mediasi," kata Kresna.

Padahal, penanganan melalui rekonsiliasi dinilai lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi pihak yang berkonflik. 

Baik dari sisi proses maupun hasil yang didapatkan.

Dengan melalui mediasi, sengketa perselisihan bisa tuntas dengan mekanisme yang lebih sederhana dibanding penyelesaian melalui proses hukum acara perdata. 

Juga, lebih efisien, waktu singkat, rahasia, dan menjaga hubungan baik para pihak. 

Bahkan, berkekuatan hukum tetap dan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. 

"Di sini lah peran mediator dibutuhkan. Selain bisa menyelesaikan problem yang muncul ada di permukaan, juga bisa menyatukan hati yang orang yang konflik. Namanya rekonsiliasi," katanya. 

"Sehingga, bukan hanya perkara yang diselesaikan, tapi juga emosional. Kalau (melalui) pengadilan hanya melaksanakan putusan," katanya. 

Menurutnya, salah satu tantangan penyelesaian perkara melalui mediasi adalah masih awamnya masyarakat melalui jalur tersebut. 

Serta, kesan biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pihak yang berperkara. 

"Inilah pentingnya sosialisasi dari teman-teman mediator. Bagi pengadilan, penyelesaian melalui mediasi akan sekaligus mengurangi beban penyelesaian sengketa," jelasnya. 

Menjawab tantangan tersebut, Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik (PMRK) memastikan anggotanya siap membantu pihak yang berperkara menyelesaikan masalah melalui mediasi. 

Menurut Ketua PMRK, Basuki Rekso Wibowo, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki adat menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 

"Masyarakat kita punya akar budaya untuk musyawarah mufakat. Itu yang ingin kami revitalisasi," kata Rekso dikonfirmasi di tempat yang sama. 

Penyelesaian melalui rekonsiliasi juga akan mencegah konflik berkepanjangan. 

"Sehingga kehidupan masyarakat bisa damai dan sejahtera. Tidak semua perkara harus di bawa ke kepolisian atau pengadilan," paparnya. 

Selain seminar, acara tersebut juga dirangkai dengan pelantikan pengurus PMRK di 15 provinsi. 

"Kami melantik pengurus yang tersebar di 15 provinsi se-Indonesia," katanya. 

Menariknya, anggota PMRK yang berjumlah sekitar 750-an orang tersebut berasal dari lintas keilmuan. 

"Bukan hanya berlatarbelakang hukum saja, namun juga dokter, apoteker, akuntan, psikolog dan beberapa lainnya," ungkapnya. 

"Dengan beragamnya latarbelakang keilmuan para mediator tersebut justru lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebab, sengketa yang dimediasi bukan hanya mencakup aspek hukum, namun jauh lebih komplek," ujarnya. 

Sekalipun, ia juga mengakui rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan solusi melalui musyawarah. 

"Untuk itu, kami juga melakukan sosialisasi dengan menggandeng banyak pihak," kata Basuki Rekso Wibowo.

"Baik dengan pengadilan, kepolisian, maupun kejaksaan untuk menekankan pentingnya pencegahan konflik melalui mediasi. Sehingga masyarakat menjadi tahu," pungkasnya.

Senin, 20 Juni 2022

Bareskrim Polri Limpahkan Berkas dan Tersangka Investasi Viral Blast Global


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, telah melimpahkan tahap II kasus dugaan investasi bodong melalui aplikasi robot trading bernama Viral Blast Global ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Dalam kasus ini, ada tiga orang tersangka yakni ZH, MU dan RP.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan pelimpahan tahap II yakni penyerahan barang bukti dan tersangka kasus investasi bodong Viral Blast Global dilakukan pada Jumat, 17 Juni 2022.

“Mekanisme pelaksanaan Tahap 2 dilakukan secara virtual/online melalui link zoom dengan Perwakilan Jaksa dari Kejagung dan Kejari Surabaya,” kata Gatot di Mabes Polri pada Senin, 20 Juni 2022.

Gatot mengatakan tiga orang tersangka berkasnya sudah dinyatakan lengkap yakni ZH (Zainal Hudha Purnama) sesuai Surat P21 Nomor: B-2315/E.3/Eku.1/6/2022; MU (Minggus Umboh) sesuai Surat P21 Nomor: B-2316/E.3/Eku.1/6/2022; dan RP (Rizky Puguh Wibowo) sesuai surat P21 Nomor: B-2317/E.3/Eku.1/6/2022.

“Penyerahan dilaksanakan dengan terlebih dahulu pengeluaran tahanan terhadap para tersangka,” ujarnya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan pihakny menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) secara virtual dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri atas nama tersangka ZHP, MU, dan RPW.

“Tiga orang tersangka disangkakan melanggar Pasal 105 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Ketut.

Pada tahun 2020, kata Ketut, para tersangka bertemu dan berencana untuk membuat sebuah bisnis penjualan E-Book Money Management bernama Viral Blast, isinya cara-cara berinvestasi dalam trading.

“Untuk mendukung program penjualan E-book tersebut, maka didirikan perusahaan bernama PT. TRUST GLOBAL KARYA yang memiliki izin berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUP L),” jelas dia.

Pada perusahaan ini, tersangka PW (masuk dalam DPO) menjabat sebagai Komisaris Utama, tersangka RPW menjabat sebagai Komisaris, tersangka ZHP menjabat sebagai Komisaris dan tersangka MU menjabat sebagai Komisaris dan juga Konsultan.

“Terkait jabatan lain yaitu Ricky Meidia Putra sebagai Direktur, Jovita sebagai Admin Keuangan dan Muhammad Faisal sebagai Kepala bagian IT,” ujarnya.

Setelah usaha penjualan E-Book Money Management berjalan, Ketut menyebut tersangka PW inisiasi untuk menambahkan usaha Robot Trading Fiktif yang dinamakan SMART AVATAR. 

Untuk melancarkan ide tersebut, maka PW membuat perusahaan fiktif bernama PT. Asia Smart Digital yang menjual Program Robot Trading bernama Smart Avatar.

Selanjutnya, kata Ketut, cara yang digunakan untuk menjual program Robot Trading ini adalah membuat paket penjualan E-Book Money Management sekaligus menjual program Robot Trading Smart Avatar. Apabila ingin membeli Program Robot Trading Smart Avatar, maka harus juga membeli E-Book Money Management.

“Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading,” katanya.

Menurut dia, paket yang dibuat memperdagangkan E-book dan program Robot Trading terdiri dari paket GOLD dengan harga USD 1000 menyewa program Robot Trading dan Rp1,5 juta untuk membeli E-Book, Paket PLATINUM dengan harga USD 5000 untuk menyewa program Robot Trading, dan Rp3 juta membeli E-Book.

“Paket DIAMOND dengan harga USD 10.000 untuk menyewa program Robot Trading dan Rp9 juta untuk membeli E-Book,” katanya.

Kemudian, Ketut mengungkap para tersangka membuat kebijakan adanya keuntungan untuk menarik minat masyarakat jika member bisa menarik member baru, dimana keuntungan ini dinamakan BONUS BOUNTY dengan nilai 10 persen (Kurs Rp10.000,-/USD 1) sesuai paket yang diambil oleh member baru.

“Terdapat juga beberapa jenis reward/hadiah jika member bisa mencapai bonus tertentu seperti bonus mobil mewah dan paket liburan ke London, Inggris,” ungkapnya.

Adapun, lanjut dia, untuk bergabung menjadi member Robot Trading Smart Avatar adalah melalui Upline (member yang merekrut) mengisi formulir pendaftaran secara online dan juga menyerahkan data KTP. 

Setelah itu, calon member memilih paket yang ditawarkan dan mentransfer dananya ke rekening para Exchanger (Tiara, Sutimno, Purnomo Rakasiwi, Agus Poei, Noor Dewansyah Hamidy).

Setelah mentransfer dana sesuai pake yang dipilih, Upline akan menginformasikan kepada Admin untuk mengirimkan e-mail kepada member baru yang berisi username dan password untuk membuka website Viral Blast guna menerima E-Book Money Management.

“Keuntungan yang diberikan kepada member dan uang yang diperoleh oleh para Tersangka bukan merupakan hasil dari penjualan e-book maupun dari kegiatan trading tetapi semuanya hanya diperoleh dari uang yang diinvestasikan para member melalui penjualan dengan skema piramida (skema ponzi),” tandasnya.

Kejari Takalar Diprediksi Raih Status WBK


KABARPROGRESIF.COM: (Takalar) Kedatangan Tim penilai internal Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tiba di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, dalam rangka melihat langsung eksistensi Kejari Takalar dalam mempersiapkan diri meraih zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK).

Terlihat Rombongan tim penilai internal Kejaksaan Agung RI pembangunan zona integritas dipimpin Muhammad Yusuf didampingi oleh Asisten Bidang Pengawasan Kepala Kejati Sulsel, Supardi.

Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sulsel, Supardi mengatakan kesiapan Kejari Takalar menuju zona integritas WBK telah bekerja dengan baik sesuai harapan pihak Kajagung RI.

“Semua sektor untuk meraih zona integritas WBK sudah dimiliki Kejari Takalar dan sesuai pantauan kami, Kejari Takalar berpotensi meraih status WBK,” ujar Supardi.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, Salahuddin mengatakan untuk meraih zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) pihaknya telah melakukan serangkaian inovasi dan perbaikan peningkatan pelayanan hukum untuk masyarakat di Kabupaten Takalar.

“Berbagai inovasi dan kreasi telah kami tempuh dalam meraih status WBK,” jelas Salahuddin.

Kapolres Batu Lepas Iring-iringan Kendaraan Pengangkut Ratusan Sembako


KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Polres Batu mengadakan bakti sosial secara serentak berupa penyaluran bantuan paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 76 yang jatuh pada 1 Juli 2022 mendatang.

Pada kesempatan ini, Kapolres Batu secara simbolis melepas iring iringan kendaraan pengangkut ratusan paket sembako yang akan disebarkan di beberapa titik di wilayah kota Batu, Senin (20/6/2022).

Kapolres Batu, AKBP I Nyoman Yogi Hermawan mengatakan pihaknya turut melaksanakan bakti sosial serentak yang dilaksanakan dari Mabes Polri, Polda, Polres, dan hingga Polsubsektor.

"Kita memberangkatkan bakti sosial serentak, 500 paket sembako dari Polres Batu, yang akan di distribusikan ke delapan titik," terang Yogi.

AKBP I Nyoma Yogi menyampaikan, bakti sosial tersebut sebagai bentuk kepedulia Polri dalam membantu meringankan beban masyarakat yang memang sangat membutuhkan.

Sasaran baksos diutamakan ke fakir miskin, yatim piatu dan masyarakat lainnya yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan. Kata Yogi.

"Dari delapan titik pembagian sembako meliputi, PP.Mambaul Ulum, PP Al Hidayah, PP Danul Muta'alim, Supeltas, Warga Papua, Tukang Parkir, Pemulung dan Pondok Lansia," ungkapnya.

Selasa, 14 Juni 2022

Kajati Sultra Resmikan Rumah Restorative Justice Adhyaksa di Konawe Selatan


KABARPROGRESIF.COM: (Konawe Selatan) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Raimel Jesaja, SH,.MH meresmikan dua Rumah Restorative Justice Adhyaksa yakni Kecamatan Laeya dan Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Peresmian Rumah Restorative Justice tersebut dipusatkan di Rumah Restorative Justice di Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Peresmian tersebut dihadiri oleh Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga, Wakil Bupati Konsel Ŕasyid, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, Forkopimda Kabupaten Konsel dan diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) beserta jajaran dan Forkopimda se- Sultra melalui sarana virtual.

Kajati dalam sambutannya mengatakan terima kasih kepada Bupati Konsel yang telah memfasilitasi Kejaksaan untuk dapat meresmikan salah 1 program pimpinan yaitu Rumah Restorative Justice.

“Di rumah Restorative Justice kita akan berbicara dari hati ke hati mengenai proses penanganan perkara bisa dilaksanakan secara baik,”ujarnya.

Lanjut Kajati juga menyampaikan syarat Restorative Justice menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan Asas Restorative Justice yaitu adanya perdamaian dan harus terjadi pemulihan kembali.

“Harapan kita bersama agar Rumah Restorative Justice yang tersebar di wilayah Kejati Sultra dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas bukan sekedar seremonial simbolis,”tuturnya.

Kajati berharap kepada seluruh jajaran Kejati dan Kejari se sultra untuk benar-benar melaksanakan program pimpinan dalam penghentian tuntutan berdasarkan hati nurani.

Pemotor yang Pakai Sandal Jepit Bakal Ditilang? Begini Penjelasan Polda Metro


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh 2022. Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal penggunaan sandal jepit saat berkendara sepeda motor.

Lantas apakah pengendara motor yang menggunakan sandal jepit atau alas kaki seadanya akan ditilang?

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan tindak penilangan.

"Enggak ditilang," ujar Sambodo saat dihubungi, Selasa (14/6).

Sambodo menjelaskan, penggunaan sandal jepit itu menjadi sorotan lantaran tingkat fatalitas kecelakaan yang diakibatkan bisa lebih tinggi.

"Itu imbauan untuk upaya meningkatkan keselamatan dan mencegah fatalitas pada kecelakaan lalu lintas," terang dia.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi sudah mengingatkan pengendara untuk tak menggunakan alas kaki seadanya, seperti sandal jepit, saat berkendara. Menurut Firman, tak ada perlindungan bagi kaki jika berkendara menggunakan sandal seadanya.

“Karena kalau sudah pakai motor, kulit itu bersentuhan langsung dengan aspal, ada api, ada bensin, ada kecepatan, makin cepat makin tidak terlindungi kita, itulah fatalitas,” kata Firman di Polda Metro Jaya, Senin (13/6).

Ia menjelaskan pentingnya nyawa saat berkendara. Sehingga ia berharap masyarakat dapat lebih peduli dengan perlengkapan saat berkendara guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Senin, 13 Juni 2022

Terjunkan 470 Personel, Kapolda Sulteng: Kedepankan Tindakan Humanis


KABARPROGRESIF.COM: (Sulteng) Operasi khusus Kepolisian Patuh Tinombala 2022 hari ini dimulai. 

Pelaksanaannya diawali dengan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rudy Sufahriadi di lapangan Apel Polda Sulteng, Senin (13/6).

Dalam amanatnya Kapolda Sulteng menekankan kepada seluruh jajarannya agar pelaksanaan operasi Patuh Tinombala 2022 lebih mengedepankan tindakan humanis.

“Saya berharap dan menekankan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan operasi Patuh Tinombala 2022 untuk lebih mengedepankan tindakan yang humanis,” kata Irjen Pol. Rudy Sufahriadi saat memimpin apel.

Selain itu, Rudy yang juga mantan Kapolda Jawa Barat ini mengharapkan, kepada jajarannya untuk menghindari tindakan kontra produktif selama pelaksanaan operasi, terlebih menjelang hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022.

“Hindari tindakan kontra produktif selama pelaksanaan operasi Patuh Tinombala 2022, terlebih kita akan memperingati Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022,” pintanya.

Operasi Patuh Tinombala 2022 kali ini, Polri mengangkat tema “Tertib berlalu lintas menyelematkan anak bangsa” digelar selama 14 hari mulai tanggal 13-26 Juni 2022 dengan melibatkan kekuatan sebanyak 470 personel Polda Sulteng dan Polres jajaran.

Di tempat yang sama, Dirlantas Polda Sulteng Kombes Pol. Kingkin Winisuda mengatakan, Operasi Patuh Tinombala 2022 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 26 Juni 2022.

Sebanyak 470 personel Polda, Polresta dan Polres akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi Patuh Tinombala.

“Sasaran operasi patuh adalah pada jenis-jenis pelanggaran yang menimbulkan fatalitas. Meliputi pengendara yang tidak gunakan helm SNI, pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan, berbonceng lebih dari satu, melawan arus, dan beberapa pelanggaran yang lain,” jelasnya.

Kingkin juga mengimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas di jalan demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan.

Mobil Pelat Khusus akan Dibatasi: Hanya untuk Dirjen, Eselon 1, dan Menteri


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan Operasi Patuh Jaya 2022 difokuskan kepada penggunaan rotator dan pelat khusus.

Fadil mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengevaluasi penggunaan pelat khusus dan rotator, apakah penggunaannya sesuai peruntukan atau tidak.

"Apabila ditemukan, kalau dia menggunakan pelat khusus, dicek betul apakah memang dia berhak atau tidak," ujar Fadil kepada wartawan, Senin (13/6).

Selain itu, Fadil juga menyebut jika masih ditemukan pelanggaran berulang soal penggunaan rotator dan pelat khusus, maka izin penggunaannya bakal dicabut.

"Kalau pelanggarannya berulang dan dianggap bobotnya tinggi kita cabut saja, kita sedang evaluasi soal itu," ujar dia.

Jadi tidak ada keistimewaan untuk itu, kan jelas itu hanya pejabat-pejabat eselon satu, Menteri, serta Dirjen ya.---Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran

Operasi Patuh Jaya 2022 resmi digelar mulai hari ini, Senin (13/6) hingga (26/6) mendatang. Sebanyak 3.070 personel kepolisian diterjunkan guna melancarkan operasi kali ini.

Dalam operasi ini juga tindak penilangan akan dilakukan oleh kamera tilang elektronik bukan dengan anggota kepolisian yang berada di lapangan.

Polisi hanya memberikan imbauan dan tindakan preventif bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Operasi Patuh Semeru 2022, Kapolda Jatim Lepas 52 Mobil Incar Patroli


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar apel pasukan Operasi Patuh Semeru 2022. Apel pasukan dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas ini dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta di lapangan Mapolda Jatim, Senin (13/6/2022).

Usai apel pasukan,Kapolda bersama stakeholder melepas 52 unit mobil Incar untuk patrol menindak para pelanggar lalu lintas di jalan.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, mengatakan, Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 13 Juni sampai tanggal 26 Juni 2022 di seluruh wilayah Jawa Timur. 

Operasi patuh semeru ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis dan persuasif.

"Ini untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat berlalu lintas, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19," katanya.

Nico menambahkan, penindakan pelaku pelanggaran lalu lintas selama operasi patuh Semeru menggunakan sistem tilang elektronik. Nantinya, surat tilangnya dikirim ke alamat pelanggar.

Penindakan untuk pelanggar menggunkan etle mobile dan statis. Dia menyebutan, etle statis di Polda Jatim jumlahnya 62 unit, terpasang di titik jalan. 

Sedangkan etle mobile anggota polisi lalu lintas melakukan patrol keliling untuk tempat yang tidak dijangkau etle statis.

"Melihat masih banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas perlu ditingkatkan. Untuk itu diperlukan tindakan edukasi sekaligus menertibkan pengendara dijalan," katanya.

Nico juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan operasi patuh saat ini pihaknya masih mewaspadai pandemi Covid-19. 

Walaupun tren sudah menurun dan kebijakan dilonggarkan, masyarakat harus tetap waspada dengan terus menerapkan disiplin protokol kesehatan.

"Tujuannya agar penyebaran virus Covid-19 tidak mengalami kenaikan lagi," katanya.

Jampidum Kejagung Setujui Penghentian Penuntutan Tiga Perkara yang Ditangani Kejati Aceh


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyetujui penghentian penuntutan tiga perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berdasarkan Restorative Justice (RJ).

"Jampidum menyetujui penghentian penuntutan tiga kasus melalui Restorative Justice dari Kejati Aceh," kata Plt Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Senin (13/6).

Menurutnya, persetujuan RJ tersebut setelah dilakukan gelar perkara secara video converence di Kantor Kejati Aceh. Dan dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Bambang Bachtiar, Asisten Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Oharda, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Singkil.

Ali Rasab mengatakan, ketiga perkara yang dihentikan atau dibebaskan tuntutannya berasal dari 3 Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukum Kejati Aceh.

Pertama di Kejari Pidie, terkait perkara dengan Tersangka Fikhi Ramadhani Bin Young Jakfar, yang diduga melanggar Pasal 362 KUHPidana terkait kasus pencurian.

Adapun kasus tersebut berawal pada Rabu, 30 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki dari depan Mesjid Bereunuen menuju ke sebuah Gampong Rapana Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie untuk mencari pekerjaan.

Lantaran ketika itu terdakwa sudah tidak bekerja lagi di tempat sebelumnya, yaitu di Daerah Banda Aceh. Dan pada saat sesampainya terdakwa di persimpangan Gampong, Fikhi Ramadhani melihat ada orang yang sedang duduk.

Pada saat itu tersangka memberanikan diri menjumpai orang itu untuk menanyakan lokasi di mana di daerah Gampong ini ada pekerjaan bangunan.

"Orang itu menjawab, masuk saja ke dalam Lorong yang tepat ada di depan posisi terdakwa," ujarnya.

"Dan beberapa meter di depan, ada sebuah rumah yang sedang dikerjakan, lalu tanyakan saja kepada orang yang ada di situ," sambungnya.

Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke tempat sesuai petunjuk dari orang yang memberikan informasi tersebut. Dan tiba-tiba sebelum terdakwa sampai di tempat yang dituju, pada saat itu melihat 1 Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BL 5042 PAF terparkir di depan pinggir dengan posisi kunci kontaknya tidak tercabut.

Pada saat itu dikarenakan terdakwa melihat kunci kontaknya berada di sepeda motor, dia langsung memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan tanpa menunggu waktu lama, terdakwa pun langsung menghidupkan sepeda motor curian, dan langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban Saudara Zulfahmi Bin Zakaria.

"Terdakwa bawa dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Raya Banda Aceh-Medan," ucapnya.

Kedua, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, terkait perkara dengan Tersangka Awwalu Zikri Bin Bahtiar Ibrahim, yang diduga melanggar Pasal 351 (1) KUHPidana terkait penganiayaan.

Kasus penganiyaan terjadi pada 22 Juni 2021 di dalam mobil yang berlokasi di jalan Desa Cureh, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh, terhadap korban Ulfa Findirra Binti Fakhruddin yang dilakukan oleh tersangka Awwalu Zikri Bin Bahtiar Ibrahim dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala korban.

Saa terjadi penganiyaan, pelaku menggunakan alat bantu berupa gagang besi untuk menaikkan dongkrak mobil yang mengenai bagian bawah lutut sebelah kanan. 

Sehingga mengalami luka gores di lutut kanan dengan diameter satu sentimeter, luka gores bawah lutut kanan dengan diameter 1 sentimeter, dan lebam di bawah lutut kanan dengan ukuran Panjang 5 sentimeter.

"Serta lebar 2 sentimeter, sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor: 52/2021," sambungnya.

Kemudian yang ketiga, di Kejari Aceh Singkil, terkait perkara yang menjerat Tersangka Ummar Tinambunan, diduga Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 355 ayat (1) Ke 1 KUHPidana,

Adapun, kasus tersebut, pada Selasa, 1 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung milik saksi Samsul Rizal yang berada di Desa Lae Riman Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tersangka melihat dan mendatangi korban. Kemudian langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua belah tangan tersangka.

Selanjutnya, tersangka menekan leher korban ke bangku sehingga terjatuh ke bawah meja sambil mengatakan 

“Kubunuh Terus Dia ini, Biar Aku Penjara”. Kemudian setelah terjadi pekelahian, saksi Ridwan Barus dan Samsul Rizal memisahkan dengan memegang tersangka dan korban.

Lebih lanjut dikatakan Ali Rasab, ketiga perkara tersebut dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice dengan alasan para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun.

"Tersangka telah mengakui kesalahannya dan telah pula meminta maaf kepada korban. Dan korban telah memafkan tersangka dan tidak akan menuntut kembali," tuturnya.

Setelah dilakukan pemaparan tersebut, Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana menyetujui untuk menghentikan penuntutan ketiga perkara tersebut. Dan memerintahkan kepada ketiga Kepala Kejari untuk menerbitkan surat ketetapan pengehentian penuntutan (SKP2).

"Berdasarkan keadilan Restorative sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan surat edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative sebagai perwujudan kepastian hukum.

Kakorlantas Minta Operasi Patuh 2022 Untuk Edukasi, Penindakan Dibantu ETLE


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan, Operasi Patuh Jaya 2022 guna melindungi masyarakat. Khususnya mencegah tingkat kecelakaan yang menyebabkan timbulnya korban.

"Tujuan utama Operasi Patuh Jaya 2022 ini adalah untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan kita tidak ingin terjadi aset-aset bangsa harus hilang nyawa di tengah jalan," kata Firman di Polda Metro Jaya, Senin (13/6).

Dia juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran bahwa Operasi Patuh Jaya akan menitikberatkan pada edukasi dan preventif. Dalam pelaksanaannya akan dibantu Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

"Kita akan diasistensi kegiatan operasi ini menggunakan ETLE. Kepada seluruh jajaran kali ini kita menitikberatkan pada kegiatan edukasi dan preventif, kegiatan penegakan hukum akan kita laksanakan melalui kegiatan elektronik dan kegiatan teguran-teguran simpatik selama menegakkan operasi di lapangan," jelas Firman.

Firman juga berharap kepada para personel yang bertugas untuk tidak memanfaatkan momen dengan mencari kesalahan para pengguna jalan.

Operasi Patuh Jaya 2022 resmi digelar mulai hari ini, Senin (13/6) hingga (26/6) mendatang. 

Sebanyak 3.070 personel kepolisian diterjunkan guna melancarkan operasi ini.

Minggu, 12 Juni 2022

Ini Peran Abdul Aziz dan Imron, Petinggi Khilafatul Muslimin yang Ditangkap di Lampung


KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Polisi membeberkan peran Abdul Aziz dan Imron, petinggi Khilafatul Muslimin yang ditangkap di Lampung.

Abdul Aziz dan Imron ditangkap di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin di Jalan WR Supratman, Pesawahan, Kota Bandar Lampung pada Sabtu (11/6/2022).

”Kita baru menangkap dua tokoh penting dari organisasi Khilafatul Muslimin. Inisialnya AA dan IF. Domisili Bandar Lampung,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi.

Menurut Kombes Hengki Haryadi, Abdul Aziz dan Imron berperan dalam operasi gerakan Khilafatul Muslimin.

“Kedua tersangka yang diamankan berperan sebagai pelaksana operasional organisasi,” ucapnya.

Dijelaskan Hengky, dari penyelidikan awal ditemukan peran keduanya dalam tindak pidana yang dilakukan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, yang telah ditangkap dan ditetapkan tersangka pada Selasa (7/6).

Penangkapan Abdul Aziz dan Imron menambah daftar anggota ormas Khilafatul Muslimin yang ditangkap jajaran Polda Metro Jaya.

Hengki mengungkapkan polisi menemukan temuan signifikan dari penggeledahan di kantor Khilafatul Muslimin hari ini, Sabtu (11/6).

Temuan itu akan dikembangkan penyidik dengan sejumlah instansi terkait.

“Nanti rilis lengkap akan dijelaskan di Jakarta karena memang ada yang sangat signifikan yang polisi tidak bisa bekerja sendiri. Ada kementerian-kementerian lainnya,” tandas Hengki.