Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 01 Oktober 2022

Terbentur Usia, Wagub Jatim Ngaku Tak Bisa Maju Capres-Cawapres 2024


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Politisi Partai Demokrat Emil Dardak mengungkapkan bahwa ia tidak mungkin jadi capres atau cawapres 2024 karena usianya belum 40 tahun. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan di sebuah forum diskusi yang bertajuk "Dilema Pilpres 2024, Bincang Ulang Presidential Treshold dan Batas Minimal Usia Presien". 

"Banyak yang bilang ke saya, kenapa nggak mengikuti jejak Pak Sandi Uno, dari Wagub menuju Cawapres. Saya bilang saya nggak bisa, karena pada 2024 mendatang usia saya belum 40 tahun," kata Emil Dardak, Sabtu (1/10).

Padahal, ia mencontohkan, di Perancis seorang yang sudah bisa memilih, maka dia juga boleh dipilih, yakni di usia 18. 

Aturan tersebut pernah direvisi pada tahun 74 yakni jadi 21 tahun, lalu dikembalikan lagi jadi 18 tahun. 

"Macron di Perancis terpilih usia 38. Presiden New Zealand usia 30an. Sutan Syahrir juga dulu jadi Perdana Menteri usia 36," terangnya. 

Karena itu, ikhtiar untuk meninjau ulang aturan syarat minimal Presiden, layak untuk dipikirkan bersama. 

Di samping itu, Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut dengan tegas menyampaikan bahwa ia tidak setuju dengan sistem yang tengah berjala saat ini, karena Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilakukan serentak. 

Karena acuan ambang batas Presidential Treshold yang digunakan adalah hasil perolehan Pileg 5 tahun sebelumnya. 

"Ini yang menurut saya kurang ideal, bahkan tidak ideal", terangnya. 

Selain dihadiri oleh Emil, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Politisi Beken Fadli Zon, Puteri Komaruddin Golkar, Brigitta Lasut Nasdem, Pengamat Adi Prayitno, Korpus BEM SI, dan dipandu oleh Budi dan Ari dari Totalpolitik.com.

Jumat, 30 September 2022

Tak Sesuai IMB, Satpol PP Segel Bangunan di Jalan Ngagel Jaya Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Surabaya melakukan penyegelan bangunan di Jalan Ngagel Jaya No 32. 

Penyegelan dilakukan karena bangunan itu telah memakan badan jalan.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, bangunan di Jalan Ngagel Jaya 32 Surabaya, tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, sekitar setengah meter persegi full bangunan, telah memakan badan jalan.

"Bangunan itu kita segel karena tidak sesuai IMB. Kita lakukan penyegelan terhitung mulai 9 September hingga 30 hari ke depan," kata Eddy Christijanto, Kamis (29/9).

Eddy juga menyebutkan, bahwa penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari surat bantuan penertiban (Bantib) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR), terkait bangunan yang tidak sesuai IMB.

"Surat pemberitahuan Bantib masuk sekitar tanggal 3 September 2022. Kemudian baru kita cek ke lapangan dan kita segel pada 9 September 2022," jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa selama penyegelan, pemilik diminta melakukan pembongkaran sendiri bangunan tersebut. 

Apabila selama 30 hari penyegelan pemilik tidak melakukan pembongkaran, maka Satpol PP yang akan membongkarnya.

"Setelah 30 hari penyegelan itu berlangsung, maka kita menunggu Bantib pembongkaran dari Dinas Cipta Karya," pungkasnya.

Kamis, 18 Agustus 2022

Gali Kemampuan Anak, Dinsos Jatim Gelar Jambore Anak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jambore Anak yang diselenggarakan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur mendapat sambutan anak dari berbagai daerah.

Terbukti sebanyak 535 anak dari beberapa daerah di Jawa Timur, tampak semangat dan antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari Kamis (18/8) hingga Sabtu (20/8) itu merupakan rangkaian Hari Anak Nasional, yang sedianya diperingati pada 23 Juli 2022 lalu. 

Kepala Dinas Sosial Jatim, M. Alwi mengungkapkan, Jambore Anak ini merupakan ajang pertemuan bagi anak anak yang selama ini menjadi binaan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA). 

"Kita beri ruang bagi anak-anak kita yang ada di UPT. Bagaimana kreativitas mereka, kemampuan mereka, itu kita beri ruang mereka untuk memperlihatkan kemampuan mereka," kata Alwi, Kamis (18/8).

Perlindungan terhadap anak anak, serta memenuhi hak hak anak, salah satunya adalah memberi ruang mengembangkan kreatifitas, menurut M. Alwi adalah tugas negara, tak terkecuali Pemerintah Daerah. 

"Dan ini menjadi kewajiban kita, sesuai dengan apa namanya motonya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju," tegasnya. 

Dalam kegiatan Jambore Anak ini juga mempertandingkan lomba lomba, seperti Futsal Putra-Putri, Volley Sarung Putra Putri, Paduan Suara, Melukis, Fashion Busana Muslim, Puisi, Tilawatil Quran, Dai, dan Lomba Yel Yel. 

"Kita lihat kemampuan anak itu terekspresikan dari berbagai kegiatan dan lomba yang diadakan atau dilaksanakan oleh panitia pada kegiatan hari ini," ungkapnya. 

Ratusan anak anak ini, juga akan mengikuti kegiatan Outbond yang dilaksanakan oleh BASIC Outbond Indonesia di lokasi wisata Songgoriti pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. 

"Ya disela sela itu, mereka akan dibawa, melihat keindahan alam di Kota Batu ini, itu juga sangat bermakna bagi pertumbuhan anak-anak kita," pungkasnya. 

Dalam kegiatan Jambore Anak ini juga diadakan sarasehan dalam rangka Pencegahan/Stop Stunting, Bullying, Kekerasan, Pekerja dan Perkawinan Anak.



Senin, 20 Juni 2022

Soal Mobil Pelat Merah Pemkot Terobos CFD, Komisi C DPRD Surabaya Segera Panggil Pejabat Terkait


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kegiatan hari bebas kendaraan atau Car Free Day (CFD) kembali digelar pagi hari di Jalan Tunjungan dan Jalan Darmo, Kota Surabaya pada Minggu (22/5) lalu. 

Pembukaan kembali CFD itu dilakukan pasca situasi Covid-19 di Kota Pahlawan terkendali.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Endy Suhadi menerangkan, setiap kali pihaknya menerima laporan yang berkaitan dengan CFD, antusiasme warga yang hadir sangatlah luar biasa. 

Bahkan, lokasi CFD biasanya dipergunakan warga untuk berolahraga tanpa adanya asap kendaraan bermotor.

"Khususnya bagi pesepeda, juga warga masyarakat yang mau melakukan aktivitas olahraga baik senam, jalan kaki dan sebagainya tanpa menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat," kata Endy Suhadi, Senin (20/6).

Akan tetapi, Endy menyayangkan pembukaan perdana CFD pada Minggu (22/6) lalu di Jalan Darmo justru diwarnai dengan hal yang memalukan. 

Yakni, adanya mobil pelat merah milik pejabat Pemkot Surabaya yang menerobos lokasi CFD. 

Bahkan, video mobil pelat merah yang menerobos CFD itu viral di media sosial.

"Apabila ada kendaraan roda dua atau empat berlalu lalang di daerah CFD ini sudah jelas-jelas melanggar aturan dari kegiatan tersebut. Harusnya, teman-teman pemkot yang berjaga di situ kan ada. Baik dari Linmas, Satpol PP, ataupun Dishub dan kepolisian di depan itu kan sudah ada penjaganya saat kegiatan itu," tegasnya.

Menurut Endy, peristiwa mobil pelat merah menerobos pelaksanaan CFD tentu sangat mencoreng Pemkot Surabaya. 

Terlebih lagi, tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan CFD itu.

"Oleh karena itu kalau ada kendaraan entah itu dinas harusnya malu, dengan apa yang sudah dilakukan pada kegiatan tersebut. Artinya, juga melanggar, dan ini menjadi sangat tidak baik kalau ada kendaraan pelat merah tetap saja melanggar peraturan," jelas Endy.

Dia memastikan, bahwa Komisi C DPRD Surabaya segera memanggil pejabat yang telah menerobos CFD itu untuk meminta penjelasan. 

Jangan sampai pelanggaran itu dilakukan tidak karena ada urgensi atau kepentingan yang mendesak.

"Ini harus kita panggil nanti, ada apa kok sampai berani menerobos seperti itu. Urgensinya seperti apa, ada kegiatan apa. Apakah di jalan lain tidak bisa dilewati sampai menerobos area CFD seperti itu," ujarnya.

Sedangkan warga masyarakat sendiri, dikatakan Endy, kalaupun ingin masuk atau melintas ke area CFD tidak diperbolehkan. 

Bahkan, walaupun itu kendaraan roda dua atau empat tidak dinyalakan, tetap saja dilarang untuk melintas area CFD.

"Sanksinya nanti kita panggil. Kalau ada laporan seperti ini kita panggil di Komisi C. Karena ini sesuai dengan tupoksi kinerja Komisi C. Jangan sampai keadaan seperti ini menjadi satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan pemkot sendiri," pungkasnya.

Tebus Ijazah 729 Pelajar SMA Sederajat, Komisi B DPRD Jatim Apresiasi Wali Kota Eri


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya. 

Sebab, meskipun SMA/SMK sederajat sudah bukan menjadi kewenangan Pemkot Surabaya, namun kepedulian terhadap dunia pendidikan tetap dilakukan.

Apresiasi itu diberikan lantaran Wali Kota Eri membantu pembebasan biaya ijazah 729 siswa SMA/SMK di Kota Surabaya.

"Karena memang di masa pandemi ini banyak sekali orang tua yang kesulitan melunasi tunggakan sekolah. Ada yang tadinya orang tua bekerja tapi di PHK, sehingga tidak bisa mendapatkan pemasukan. Sehingga tindakan yang dilakukan Pemkot Surabaya, Mas Eri Cahyadi dan jajarannya sangat saya apresiasi," kata anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari, Senin (20/6).

Apalagi, Agatha menyebut, uang senilai Rp1,7 miliar yang digunakan menebus 729 ijazah pelajar SMA/SMK sederajat berasal dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya. 

Tentu saja zakat yang terkumpul dari ASN itu dinilainya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap ke depan untuk Pemprov, tentunya karena SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, supaya ada terobosan yang lebih berani dan bisa dilakukan oleh Gubernur. Dalam hal ini, untuk bisa membantu anak-anak kita yang di SMA/SMK supaya tidak sampai putus sekolah," jelas dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengakui, sejak SMA/SMK sederajat di bawah pengelolaan provinsi, banyak sekali wali murid maupun siswa yang mengeluh. 

Pasalnya, kata dia, sebelum dikelola provinsi, sekolah negeri SMA/SMK sudah gratis dan bahkan untuk swasta SPP-nya tidak setinggi sekarang.

"Sejak masuk kewenangan provinsi, hasil pantauan saya waktu periode lalu itu SPP yang ada di SMA/SMK Kota Surabaya yang swasta naik dua kali lipat. Akibat mereka tidak lagi menerima Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang dulu biasanya diterima dari Kota Surabaya," papar dia.

Karena sekarang SMA/SMK sederajat di Surabaya tak lagi menerima Bosda dari pemkot, sehingga kemudian biaya operasional sekolah itu dibebankan kepada siswa. 

Hal tersebut dinilai Agatha sangat memberatkan orang tua siswa.

"Yang selama ini misal bayar SPP mungkin Rp 100-150 ribu menjadi Rp200 - 300 ribu. Itu satu anak, kalau dua anak juga pasti akan berat," terangnya.

Apalagi, beberapa kali ketika Agatha terjun langsung ke Surabaya, juga menemukan adanya anak yang sampai terancam putus sekolah. 

Meski pihak sekolah sendiri, kata dia, sudah berusaha untuk bisa mempertahankan muridnya supaya tetap bisa bersekolah.

"Bahkan untuk ujian itu ada yang tidak bisa membayar terus diancam tidak bisa ikut ujian. Itu beberapa sekolah juga akhirnya membolehkan mereka ikut ujian. Tapi ya pada akhirnya itu tadi, saat mereka lulus, banyak ijazah yang terpaksa ditahan," ungkapnya.

Agatha menyadari betul, bahwa keputusan pihak SMA/SMK swasta sederajat menahan ijazah siswa dikarenakan juga memiliki tanggung jawab operasional dan gaji guru. 

Artinya, pembayaran SPP atau uang gedung yang dibayarkan para siswa itu juga sangat dibutuhkan pihak sekolah.

"Ini juga jadi dilema, kalau kita dari satu sisi ingin menolong, kemudian memberatkan kehidupan para guru," kata Agatha.

Di lain hal, Agatha juga menyatakan, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran, ketika tidak ada dalam aturan memang tidak bisa dilakukan. 

Oleh sebabnya, ketika dahulu pemkot ingin mengajukan kewenangan pengelolaan SMA/SMK sederajat tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kalau misal (SMA/SMK) mau dialihkan lagi ke Surabaya, itu tidak memungkinkan. Maka yang saya dengar dari pemkot, mereka berencana memberikan (intervensi) bentuknya beasiswa kepada siswa-siswi SMA/SMK yang ber-KTP atau KK Surabaya," kata dia.

Menurut Agatha, melalui program beasiswa itulah yang paling memungkinkan bagi pemkot untuk memberikan intervensi bagi siswa SMA/SMK sederajat di Surabaya. 

"Cuma mungkin kita harus menunggu untuk pelaksanaannya, karena kan harus juga dengan DPRD Kota Surabaya menurut saya," jelas Agatha.

Agatha bilang, ketika program beasiswa pemkot untuk pelajar SMA/SMK sederajat itu terlaksana, tentu saja akan sangat membantu anak-anak Surabaya. 

Khususnya dari keluarga kurang mampu atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Misalnya itu bisa terlaksana, tentu akan sangat membantu anak-anak kita dari Surabaya yang dari keluarga kurang mampu. Sehingga mereka tidak perlu memusnahkan mimpi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi," pungkasnya. 

Resmikan Rumah Padat Karya di Sambikerep dan Sememi, Jurus Wali Kota Eri Cahyadi Atasi Pengangguran


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Rumah Padat Karya di lahan bekas Kelurahan Sambikerep dan eks lokalisasi Sememi, Kecamatan Benowo, Senin (20/6). 

Di kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi juga didampingi oleh jajaran Asisten, Kepala PD, Camat dan Lurah se-Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi kerja jajarannya yang bertugas di wilayah Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Benowo, karena sudah memberikan kesempatan warganya untuk memanfaatkan lahan/aset Pemerintah Kota (Pemkot) untuk kegiatan ekonomi kerakyatan. 

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu ingin, warga Surabaya memanfaatkan lahan/aset pemkot untuk kegiatan Padat Karya. 

Menurut Cak Eri, ketika warga Surabaya memanfaatkan lahan/aset pemkot untuk kegiatan Padat Karya, secara otomatis pengangguran dan kemiskinan ke depannya semakin berkurang. 

"Dalam membangun sebuah kota, itu harus ada campur tangan warganya. Sehingga dengan adanya Rumah Padat Karya di Sambikerep dan Sememi ini bisa digunakan bersama-sama untuk warga yang belum mendapatkan pekerjaan," kata Cak Eri. 

Di lahan eks Kantor Kelurahan Sambikerep seluas 1.470 meter persegi dan eks lokalisasi seluas 323 meter persegi di Sememi itu, Cak Eri Cahyadi ingin dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan ekonomi kerakyatan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Di lahan-lahan tersebut, ada berbagai USaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Surabaya, mulai dari cuci motor dan mobil, laundry hingga makanan dan minuman juga tersedia di Rumah Padat Karya. 

Maka dari itu, Cak Eri Cahyadi meminta lurah dan camat di lingkungan Pemkot Surabaya untuk mendata lebih detail lagi, agar nantinya 40 persen dana APBD tahun 2022 yang digunakan untuk UMKM Kota Pahlawan tersalurkan seluruhnya. 

"Minta tolong Pak RT/RW, lurah serta camat, di-update datanya MBR ini. Jadi nanti ketahuan, anak-anak mudanya yang masih menganggur siapa saja, yang ibu-ibunya ingin tambah penghasilannya  nanti kita fasilitasi, kita bantu, untuk membuat usaha sendiri," ujar Cak Eri. 

Bukan hanya memanfaatkan Rumah Padat Karya saja untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, tetapi Cak Eri menyebutkan, bisa dengan memberikan lapangan pekerjaan. 

Caranya, yaitu memberikan fasilitas pelatihan hingga pemberian alat sesuai dengan bidang yang ditekuni. 

Saat sambutan, Cak Eri sempat bercerita sedikit mengenai keprihatinannya ketika memesan makanan melalui aplikasi jasa ojek online (ojol). 

Di malam itu, Cak Eri bersama istrinya memesan makanan melalui jasa ojol, setelah pesanan dikirim ke rumahnya, ia baru sadar kalau ternyata yang mengantarkan adalah ibu-ibu. 

Ternyata, ibu-ibu itu adalah warganya yang membantu suaminya untuk mencari penghasilan tambahan sebagai driver ojol. Cak Eri pun tersentuh hatinya dan ia meminta agar ibu-ibu tangguh tersebut untuk beralih profesi dan dibukakan UMKM di rumah.  

"Saya kaget, ketika istri saya pesan makanan lewat ojol, kok suara penelponnya perempuan. Sesampainya di rumah, saya minta masuk. Saya tanya, ternyata suaminya juga sebagai driver ojol. Berkaca dari itu, saya ingin pejabat pemkot mendata dan membantu warganya yang seperti ini, jangan sampai seorang ibu pergi sendiri di malam hari seperti itu," tuturnya. 

Cak Eri juga menyampaikan, agar pengangguran dan kemiskinan di Kota Surabaya terselesaikan itu perlu adanya kolaborasi antara pemkot dengan stakeholder. 

Seperti pada saat ini, Cak Eri menjelaskan, pemkot bekerjasama dengan perusahaan swasta dan merekrut tenaga kerja asal Kota Surabaya yang belum mendapatkan pekerjaan. 

"Alhamdulilah ada 1.400 orang yang diterima, itu seluruhnya asal Surabaya. Ini lah yang kita gerakkan agar tidak ada lagi warga yang menganggur, seperti halnya Rumah Padat Karya ini yang digerakkan oleh MBR," imbuhnya. 

Di Rumah Padat Karya Kelurahan Bringin itu, Camat Sambikerep Ferdhie Ardiansyah mengatakan, ada 30 warga MBR yang memanfaatkan fasilitas lahan Pemkot Surabaya untuk kegiatan ekonomi kerakyatan. 

Fredhie menjelaskan, di Rumah Padat Karya itu ada berbagai macam UMKM, mulai cuci sepeda motor dan mobil, laundry, coffee shop, minuman cincau dan ada budidaya ikan nila. 

"Jadi seluruhnya yang bekerja di lahan pemkot eks kantor kelurahan ini adalah warga Sambikerep, terutama anak-anak mudanya juga kami ajak untuk mengembangkan Rumah Padat Karya ini," kata Ferdhie. 

Sementara itu, eks lokalisasi Sememi, Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu mengatakan, Rumah Padat Karya yang ada di wilayah kerjanya itu ada UMKM cuci sepeda motor dan mobil, laundry, jasa permak jeans dan juga sentra kuliner. 

Denny berharap, UMKM di Rumah Padat Karya Sememi ke depannya semakin bertambah dan semakin banyak lagi warga MBR yang memanfaatkan lahan ini.

"Di Rumah Padat Karya kami ini ada juga co-workingspace-nya, sehingga nanti kami ketika ada rapat atau kegiatan bisa di sini. Ke depannya pasti akan ada pengembangan lagi, agar warga kami lebih semangat lagi untuk berkarya," pungkas Denny. 

Kontrak Kinerja Dinkes dan RSUD Surabaya, Percepat Waktu Layanan Kesehatan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya bersama RSUD Dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya mendapatkan giliran untuk memaparkan Indeks Kinerja Operasional (IKO) di ruang konferensi pers Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Senin (20/6).

Pada tahun 2022 ini, Dinkes dan RSUD Kota Surabaya dituntut untuk memberikan layanan percepatan kesehatan untuk masyarakat, di puskesmas dan RSUD milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan ada lima target IKO yang harus tercapai di tahun 2022. Salah satunya adalah respon pelayanan pasien di puskesmas, kurang dari 25 menit.

"Dengan formulasi rata-rata waktu yang dibutuhkan pasien untuk kontak pertama dengan kesehatan sesuai dengan jadwal yang tercantum pada pendaftaran situs website E-Health,” kata Nanik.

Hal yang sama juga harus dilakukan oleh RSUD, Direktur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Billly Daniel Messakh menyampaikan lima IKO target yang harus dicapai di tahun 2022. 

IKO pertama adalah waktu tanggap pelayanan tenaga kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan target waktu kurang dari empat menit. 

Hal ini terhitung, sejak pasien datang ke IGD hingga mendapat penanganan dari tenaga kesehatan.

“IKO kedua adalah waktu tunggu operasi elektif atau operasi yang terencana di poliklinik. Yakni, setelah pasien mendapat diagnostik dan dokter memutuskan untuk dilakukan operasi hingga pelaksanaan operasi, dengan waktu kurang dari dua hari kerja,” kata Billy.

IKO ketiga adalah waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium, dengan waktu yang dibutuhkan kurang dari 140 menit. Yakni, ketika pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil, yang telah dibaca oleh dokter. 

“Pelayanan laboratorium adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium rutin dan kimia darah,” ujar dia. 

IKO keempat adalah waktu tunggu pelayanan obat, dimana pasien harus menunggu proses dari obat racikan, maupun obat non racikan. 

Karenanya, waktu tunggu bagi pasien yang akan menerima obat racik, kurang dari 60 menit. Sedangkan, pasien yang akan menerima obat non racik, kurang dari 30 menit.

“Terhitung, saat resep obat diterima oleh instalasi farmasi sampai dengan obat itu diterima oleh pasien. Selain itu, kami juga memiliki layanan antar obat ke rumah, yakni untuk kasus racikan obat yang membutuhkan waktu lebih lama. Kami menawarkan untuk penghantaran obat secara gratis atau tanpa biaya,” ungkap dia.

IKO kelima adalah Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, yakni dengan target 84 persen. 

“Nilai BOR ini dihitung dari jumlah hari perawatan rumah sakit dibagi jumlah tempat tidur dan dikali jumlah hari dalam satu periode,” kata dia.

Senada dengan hal itu, Direktur Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya Bisukma Kurniawati, juga memiliki target IKO yang sama dengan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya. 

Namun terdapat sedikit perbedaan pada tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit (BOR).

“Terakhir adalah BOR, yakni prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tinggi dan rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, dengan target 60 persen,” pungkasnya. 

Target IKO lainnya Dinkes Kota Surabaya, yakni temuan baru terduga Tuberculosis (TBC), dengan target temuan kasus sebanyak 60.804 orang dalam satu tahun. 

TBC menjadi perhatian dan bagian IKO, karena kasus TBC selama ini banyak pasien atau pengidap yang menyembunyikan penyakitnya, serta jarang sekali mereka yang sadar untuk memeriksakan diri.

Selanjutnya adalah persentase keberhasilan pengobatan/succes rate kasus TBC dengan formulasi jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan mendapat mendapatkan pengobatan lengkap, dibandingkan jumlah kasus TBC yang dilaporkan dan diobati. 

Dengan target 90 persen. Kemudian, jumlah kepala keluarga (KK) yang memiliki akses terhadap jamban sehat, dengan target 8.477 KK.

Jamban juga menjadi target IKO, karena selama ini tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki akses terhadap jamban. 

Sebab, jika masyarakat BAB (di sungai atau di selokan) sembarangan akan menimbulkan banyak penyakit yang merugikan masyarakat disekitarnya.

Terakhir adalah jumlah balita stunting yang mendapatkan asupan gizi sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), dengan target 1.444 balita bebas stunting. 

Formulasinya adalah jumlah balita stunting tanpa kelainan kongenital atau penyakit bawaan yang memiliki tingkat kecukupan gizi makro minimal 80 persen dari AKG. 

Tangkal Radikalisme, Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Peduli Lingkungannya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong-royong membangun Kota Pahlawan. 

Termasuk pula bersinergi mendukung kondusifitas Kota Pahlawan agar terhindar dari radikalisme dan ekstremisme.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam acara Ngobras (Ngobrol Santai Bareng Cak Eri dan Ning Rini) bersama Kader Surabaya Hebat (KSH) di Palm Park Hotel and Convention Hall Kaza Mall Surabaya, Senin (20/6).

"Organisasi Khilafatul Muslimin kemarin ditangkap Mabes Polri, kemudian di Surabaya juga diamankan Polda Jatim. Kalau njenengan (anda) cinta wilayah, cinta Surabaya, ketika melihat ada (organisasi) seperti itu silahkan dilaporkan secepatnya," kata Wali Kota Eri Cahyadi kepada Kader Surabaya Hebat yang hadir saat itu.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menerangkan, salah satu hal yang bisa dilakukan Kader dalam mendukung kondusifitas Surabaya adalah dengan menjadi informan. 

Sebab, Kader beserta RT/RW dan LPMK sebagai warga setempat, dinilainya lebih paham dan tahu kondisi wilayah.

"Jadi, untuk RT/RW, LPMK dan Kader semua kalau ada sesuatu di luar kewajaran, maka segera diinformasikan kepada lurah dan camat. Karena yang lebih tahu wilayah sekitarnya adalah warganya," pesan dia.

Cak Eri berharap, masyarakat Surabaya memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. 

Nah, ketika di lingkungan RT ada organisasi di luar kewajaran, maka hal itu bisa segera diinformasikan.

"Maka dari itu saya bilang, warga harus punya empati tinggi, punya perasaan indra yang tajam dan peduli lingkungan," tuturnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mengaku, selama ini melibatkan semua elemen masyarakat dalam membangun Kota Pahlawan. 

Dengan melibatkan semua pihak, maka dia juga meyakini kondusifitas Surabaya akan terus terjaga.

"Di situlah saya ingin yang menjaga adalah warga kita semuanya. Jadi saya ingin membangun kota ini dari hati, dari seluruh warga dengan hatinya. Tidak saja satu orang yang membangun, tapi semuanya," pungkasnya. 

Kader Surabaya Hebat Ngobras Bareng Cak Eri dan Ning Rini, Himpun Masukan untuk Sempurnakan Data MBR


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 837 Kader Surabaya Hebat (KSH) se Kecamatan Simokerto, Ngobrol Santai Bareng (Ngobras) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Ketua TP PKK Surabaya, Rini Indriyani. 

Agenda Ngobras perdana kali ini berlangsung di Palm Park Hotel and Convention Hall Kaza Mall Surabaya, Senin (20/6).

Diskusi bersama itu bertujuan untuk menghimpun masukan-masukan dari KSH demi mensejahterakan warga Kota Pahlawan. 

Juga, untuk menyempurnakan program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menariknya, kegiatan Ngobras yang diikuti Kader se Kecamatan Simokerto dilakukan lesehan. 

Yakni, dengan duduk bersama di lantai dan beralaskan karpet. Lantas, perwakilan Kader dari setiap kelurahan yang hadir dipersilahkan menyampaikan pertanyaan maupun keluh kesah mereka kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

"Jadi sebenarnya kader itu dibentuk dari tiap RT. Kenapa saya kumpulkan, karena ada kader yang di RT itu hanya satu, padahal jumlah penduduknya banyak," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Oleh sebabnya, setelah pertemuan ini, dia meminta agar ke depannya dalam satu RT dapat diisi 2-3 Kader Surabaya Hebat. 

Dengan begitu, pekerjaan Kader akan lebih ringan dan mereka dapat lebih fokus berkonsentrasi di wilayah RT tersebut.

"Karena apa, kami (pemkot) dan DPRD Surabaya itu sama-sama membutuhkan data untuk mengambil sebuah kebijakan dalam mensejahterakan umat. Jadi yang paling kuat adalah datanya," papar dia.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menegaskan keinginannya untuk mendapatkan data real langsung dari masyarakat atau Kader Surabaya Hebat. 

Selain dari warga sekitar yang lebih paham dan mengerti kondisi wilayah, langkah itu diharapkan pula dapat menggugah rasa gotong-royong dan empati.

"Data itu saya inginnya bukan dari pemerintah, tapi dari data real yang ada di masyarakat. Kenapa saya minta data ke masyarakat, karena saya ingin masyarakat juga mencintai wilayahnya masing-masing," ungkap dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengaku ingin terus menghidupkan gotong-royong dan rasa empati masyarakat di Kota Pahlawan. 

Dengan adanya gotong-royong dan peduli terhadap lingkungan sekitar, dia meyakini warga di wilayah itu akan makmur sejahtera.

"Kalau ada gotong-royong, empati dan cinta di RT itu untuk warganya, maka saya yakin RT ini akan menjadi makmur sejahtera. Datanya bisa kita ambil di setiap RT, kita bisa ambil sebuah kebijakan dan anggaran itu bisa tepat sasaran," tuturnya.

Oleh karenanya, pendataan yang dilakukan Kader bersama dengan pilar-pilar sosial lain dinilainya sangat penting. 

Sebab, ketika hasil pendataan itu valid, maka anggaran yang dikeluarkan pemkot untuk kesejahteraan warga bisa tepat sasaran.

"Sehingga ini harus menjadi satu kesatuan. Karena itu saya tidak ingin RT/RW, LPMK dan Kader ini berpisah, tapi saling melengkapi. RT pun tidak mungkin turun sendiri. Nanti data dari kader dikumpulkan RT, kemudian ke RW dan kelurahan," jelasnya.

Cak Eri mengungkapkan, bahwa gotong-royong yang dilakukan masyarakat Surabaya memang tidak semasif sekarang. 

Dia pun mengaku optimis, ketika warga, Kader, RT/RW dan LPMK menjadi satu bagian, maka kebijakan pemkot dalam mengambil sebuah keputusan dengan DPRD bisa tepat sasaran.

"Saya juga ingin semua dalam satu RT itu memunculkan rasa kekeluargaan satu dengan yang lainnya. Ini lebih penting. Jadi, Surabaya boleh menjadi Kota Metropolitan dan kelas dunia, tapi kekeluargaan tidak boleh hilang dari sanubari mereka," pungkasnya. 

Wali Kota Eri Keluarkan SE Kesiapsiagaan terhadap Risiko Peningkatan Kasus Covid-19 di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesiapsiagaan terhadap Risiko  Peningkatan Kasus Covid-19 di Surabaya. Surat edaran nomor 443.33/10413/436.7.2/2022 itu ditandatangani langsung oleh Wali Kota Eri pada 19 Juni 2022. 

SE tersebut sudah disebar kepada para Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat, dan juga Lurah se Surabaya.

Dalam SE tersebut, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka diimbau untuk tetap konsisten meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko peningkatan kasus Covid-19 di Kota Surabaya. 

Tentunya, dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah ditentukan.

“Kami imbau untuk menjaga Kota Surabaya tetap berada dalam level 1 sesuai dengan indikator transmisi komunitas pada indikator yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri),” kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (20/6).

Selanjutnya, ia juga meminta meningkatkan percepatan vaksinasi di seluruh wilayah, khususnya anak usia 6-11 tahun, lansia, kelompok masyarakat rentan serta booster lansia dengan target 50 persen. 

Meningkatkan Active Case Finding (ACF) pada kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah secara rutin setiap satu bulan sekali.

“Melaporkan kasus Covid-19 secara rutin dan terpadu melalui aplikasi Lawan COVID- 19 Surabaya. Mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di wilayah masing-masing,” katanya.

Kemudian, melakukan testing secara masif terhadap sasaran prioritas yaitu suspek, probable, kontak erat dan pelaku perjalanan di fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas terdekat. 

Lalu, melakukan tracing kasus konfirmasi Covid-19 beserta kontak eratnya secara terintegrasi dalam waktu kurang dari 48 jam.

Selain itu, diimbau juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan disiplin dengan pendekatan 5M saat melakukan kegiatan di luar rumah, yaitu memakai masker, pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup seluruhnya, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan di tempat keramaian.

Di samping itu, ia juga meminta untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi serta melakukan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Peduli Lindungi yaitu di fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya.

“Semua ini dilakukan guna melindungi keluarga dan lingkungan tempat tinggal dari penyebaran Covid-19. Jadi, ayo bersama-sama kita jaga kota ini supaya terhindar dari Covid-19. Saya yakin warga Surabaya bisa mengetatkan prokes kembali, karena kita sudah pernah melawan ini secara bersama-sama,” pungkasnya. 

Pemkot Surabaya Beri Penanganan Medis Terbaik untuk Kesembuhan Seniman Ludruk Cak Sapari


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dan Direktur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada seniman ludruk legendaris Cak Sapari, yakni anggota dari grup Ludruk Kartolo CS yang sedang terbaring sakit. 

Karenanya, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk memeriksa dan memberikan penanganan medis yang terbaik bagi kesembuhan Cak Sapari. 

Hal ini adalah bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap salah satu seniman yang menjadi kebanggaan warga Surabaya.

“Cak Sapari, legenda ludruk Surabaya kini sedang terbaring sakit. Pemkot Surabaya tadi mengirimkan Ambulance dan tenaga medis untuk menjemput beliau. Saat ini tengah dirawat di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, tim dokter sedang bekerja dan memberikan kesembuhan bagi beliau. Mohon doa agar beliau lekas sembuh,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (20/6).

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengungkapkan, bahwa saat ini Cak Sapari sudah berada di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie dan sedang mendapatkan penanganan medis. 

“Beliau sudah di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie dan mendapatkan penanganan medis. Siang tadi, kami mengirimkan tenaga medis dan Ambulance ke rumah untuk menjemput Cak Sapari,” ungkap Nanik.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Billly Daniel Messakh mengatakan, tenaga kesehatan dan Ambulance sampai di rumah Cak Sapari, di Jalan Simo Mulyo Baru Kota Surabaya pukul 12.24 WIB dan langsung mendapat penanganan medis. 

Yakni, memasangkan cairan infus sebelum menuju ke RSUD Dr. Mohamad Soewandhie 

“Sejak pagi kami berusaha bermediasi dengan sang istri. Sebab sempat terjadi penolakan. Karena menurut sang istri, BPJS Cak Sapari sudah tidak aktif, serta hilangnya KTP beliau,” kata Billy.

Namun, saat dilakukan pengecekan melalui NIK Cak Sapari, Billy mengaku bahwa status BPJS Cak Sapari masih aktif. 

Ia kemudian menjelaskan mengenai mekanisme pelayanan kesehatan di Kota Surabaya kepada sang istri. 

Hasilnya, Cak Sapari setuju dilakukan penanganan medis di rumah sakit.

“Tetapi saat saya cek NIK nya, ternyata BPJS masih aktif. Sehingga kami tangani dengan BPJS. Kami memastikan bahwa semua telah aman dan tercover oleh BPJS, kemudian Cak Sapari dan istri mau untuk dilakukan penanganan medis,” jelas dia.

Sesampainya di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, seniman ludruk legendaris kelahiran 5 Juli 1948 itu, langsung di rawat di instalasi gawat darurat (IGD). 

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan diagnostik dengan foto thorax dan laboratorium.

“Cak Sapari mengeluhkan batuk pada empat bulan terakhir ini. Kondisi beliau juga stabil dan saat ini kami lakukan rawat inap. Jika kondisi Cak Sapari semakin membaik, maka bisa diputuskan untuk melakukan rawat jalan,” pungkasnya. 

Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng, Peluang Bisnis dan Usaha MBR Kecamatan Gubeng


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, mengelola dan memanfaatkan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa bangunan rumah untuk pemberdayaan ekonomi. 

Para MBR itu mengolah Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng menjadi tempat usaha dan bisnis.

Viaduct Gubeng yang berada di Jalan Nias No. 110 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dimanfaatkan untuk pemberdayaan beberapa unit usaha. 

Mulai dari barbershop atau pangkas rambut, coffee shop, cuci motor dan mobil itu, ramai dikunjungi oleh anak-anak muda dan keluarga. 

Menariknya, dalam satu hari, pendapatan Viaduct Gubeng mampu mencapai Rp 3 juta.

Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng telah menyerap sebanyak 20 tenaga kerja dari MBR.

“Selain para pengunjung, kami juga terus mengundang berbagai pihak untuk datang ke Rumah Padat Karya. Per minggunya, untuk sementara tiap MBR mendapat Rp. 500 ribu. Jika ditotal dalam satu bulan, maka satu MBR mendapat penghasilan sebesar Rp. 2 juta rupiah,” kata Camat Gubeng Kota Surabaya, Eko Kurniawan Purnomo, Senin (20/6).

Eko mengaku optimis, bahwa pendapatan Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng bisa terus meningkat, agar penghasilan yang didapat oleh tenaga kerja MBR juga bisa ikut meningkat. 

Sebab, kegiatan operasional dan manajerial Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng dikelola secara mandiri oleh para MBR.

“Kami juga memiliki tim pendamping, baik dari segi manajemen, keterampilan memasak, barista, barber, hingga cuci mobilnya,” ujar dia.

Eko tak memungkiri, bila terdapat warga MBR yang lainnya belum mendapat pekerjaan, pihaknya pasti akan menampung untuk menjadi tenaga kerja di Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng. 

“Kita lihat kesungguhan mereka, kemudian kita kan mengadakan wawancara kerja. Yang penting niat bekerja, karena kami menyediakan pelatihan dan pendampingan,” ungkap dia.

Selain itu, rekrutmen tenaga kerja Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng akan terus dibuka. 

Sebab menurutnya, aset milik Pemkot Surabaya harus terus dikelola untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. 

“Kita bagi rata untuk semua MBR, karena kita tidak mencari keuntungan. Melainkan bagaimana aset Pemkot Surabaya ini bisa terus bergerak dan bermanfaat bagi masyarakat,” terang dia.

Masyarakat yang hendak mengunjungi Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng bisa datang ke lokasi mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. 

Ke depannya, pihaknya berencana akan modifikasi menjadi rumah padat karya dengan beberapa unit usaha.

“Rencana ke depan, kita akan buka laundry dan sentra batik, sekaligus ada desainernya disitu. Jadi, warga yang membeli kain batik dan ingin model seperti apa, akan dijahitkan dan hasilnya akan menjadi baju siap pakai,” jelas dia.

Para pengunjung juga tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam,  sebab harga makanan dan minuman yang ditawarkan cukup terjangkau. 

Yakni mulai Rp. 10.000 ribu rupiah  para pengunjung sudah menikmati berbagai menu yang disediakan.

"Sambil menunggu hidangan, para pengunjung juga bisa bermain basket di halaman belakang. Rumah Viaduct Gubeng juga memiliki ruangan podcast bagi para pelaku UMKM di kawasan Kecamatan Gubeng yang ingin berbagi ilmu dan belajar cara mengenalkan produk atau memasarkan produk kepada para konsumen," terang dia.

Untuk kegiatan yang lain, Viaduct Gubeng bisa menjadi tempat berkumpulnya para komunitas. Warga juga bisa bermain basket di halaman belakang dan bisa digunakan untuk kompetisi basket untuk remaja. 

“Teman-teman generasi muda yang mau mengembangkan diri, kita juga menggandeng berbagai stakeholder untuk menggelar berbagai kegiatan,” ujar dia.

Ia memastikan, bahwa Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng tidak akan pernah sepi. Sebab, pihaknya akan terus menggelar berbagai kegiatan yang dilakukan oleh warga MBR di Kecamatan Gubeng. 

“Kami berharap para MBR bisa mandiri dengan keterampilan yang kita berikan, agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga dan MBR Kota Surabaya yang lainnya,” harap dia.

Sebagai informasi, sejak diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Rumah Padat Karya Viaduct Gubeng di Jalan Nias No 110 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dengan luas total 857 meter persegi, pada Sabtu (28/5) lalu, hingga saat ini telah meraup penghasilan lebih dari Rp 20 juta. 

Dosen UPN Veteran Jatim Beri Pelatihan Pengembangan Soft Skill Bunda PAUD

Oleh: Dewi Khrisna Sawitri, Wiwik Handayani, Ika Korika Swasti



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur memberikan pendampingan dan pelatihan bagi tenaga pendidik atau Bunda PAUD di wilayah Kecamatan Pakal. 

Pelatihan itu berupa pengembangan soft skill kepada Bunda PAUD agar memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam mendidik anak-anak usia dini.

Dosen UPN Veteran Jatim, Dewi Khrisna Sawitri mengatakan, pelatihan dan pendampingan kepada Bunda PAUD merupakan bagian dari program Pengabdian Masyarakat Dosen UPN Veteran Jawa Timur di tahun 2022.

"Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada bunda-bunda PAUD agar memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam mendidik anak-anak usia dini melalui pelatihan dan penyuluhan," kata Dewi Khrisna Sawitri melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/6/2022).

Secara khusus, Dewi Khrisna menyatakan, program ini diharapkan akan mampu mewujudkan pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak usia dini pada bunda PAUD. 

Juga, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan soft skills khususnya tentang keterampilan komunikasi non verbal.

"Selain itu pula diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang soft skill terkait listening skill pada bunda-bunda PAUD dalam mendidik anak-anak usia dini," tuturnya.

Sebab menurutnya, masih banyaknya Bunda PAUD yang kurang memiliki pengetahuan tentang psikologi, menimbulkan kesulitan bagi mereka dalam memahami perilaku anak-anak didiknya. 

Bagi dia, Bunda PAUD mempunyai peran penting terhadap perkembangan anak usia dini.

"Sebagai pendidik, para Bunda PAUD membutuhkan keterampilan non teknis yang akan membantunya dalam mengatasi segala aktivitas yang tidak berkaitan dengan hal-hal teknis," jelas Dewi Khrisna Sawitri.

Sementara itu, Wiwik Handayani, Dosen UPN Veteran Jatim menjelaskan mengenai kegiatan pengabdian masyarakat melalui pengembangan soft skill. 

Pada intinya, soft skill merupakan keterampilan non teknis yang erat kaitannya dengan hubungannya interpersonal dan atribut personal.

"Untuk itu, Pendidik PAUD sebagai seorang communicator yang melakukan interpersonal communication pada mayoritas anak-anak pada usia dini memiliki kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan pola perkembangan dan pertumbuhan pada usianya," Wiwik Handayani 

Beberapa hal terkait komunikasi itu dikatakan Wiwik, meliputi mendengarkan, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, berbagi informasi/ data dan menyatakan kesepakatan atas sesuatu. 

Ada pula yakni, memberikan saran, menerima umpan balik, meminta umpan balik, menjawab pertanyaan, dan memberikan penjelasan.

"Dengan demikian, maka perlu adanya communication skill update sesuai dengan kondisi peserta didiknya tersebut," jelasnya.

Wiwik menyebut, bahwa ada dua jenis komunikasi yang dapat bermanfaat dalam membantu Pendidik PAUD untuk berinteraksi. Yakni, verbal dan non verbal communication.

"Komunikasi non verbal adalah jenis komunikasi yang lebih banyak menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat tubuh lainnya," lanjutnya.

Pemahaman akan keterampilan komunikasi non verbal, dijelaskan Wiwik, akan memberikan banyak manfaat bagi Pendidik PAUD untuk berinteraksi dengan anak didiknya. 

"Implementasi komunikasi non verbal itu dapat dilakukan dengan memberikan senyum lebar dan tulus kepada anak didik," imbuhnya.

Menururnya, melalui senyum lebar dan tulus pada anak didik, akan dapat menciptakan tumbuhnya rasa penerimaan sosial pada diri anak. 

Sehingga anak menjadi nyaman dan terbuka pada pendidik atau Bunda PAUD.

"Kemudian, kontak mata yang tulus dan tidak mengancam akan dapat menciptakan rasa percaya pada diri anak pada pendidiknya dan anak didik merasa dipedulikan oleh pendidiknya dalam interaksi sosial di dalam kelas," ungkapnya.

Di waktu yang sama, Dosen UPN Veteran Jatim, Ika Korika Swasti menjelaskan terkait listening skill. 

Dia memaparkan bahwa listening skill merupakan suatu bentuk soft skill yang erat kaitannya dengan communication skill.

"Kedua skill ini saling berhubungan dalam implementasi praktisnya pada interaksi manusia sehari-hari. Pendidik PAUD dan anak didiknya berada pada hubungan sender dan receiver terkait pesan/feedback yang muncul dalam proses belajar mengajar," kata Ika Korika Swasti.

Dalam proses tersebut, kata dia, aktivitas pengiriman pesan (baik secara verbal maupun non verbal) oleh pihak Pendidik sebagai message sender akan ditangkap oleh anak didiknya dengan menggunakan listening skills. 

Begitu pula sebaliknya, para anak didik juga mengirimkan pesan-pesan yang akan ditangkap oleh Pendidik PAUD.

"Namun, karakteristik anak didik usia dini tentunya berbeda dengan anak didik lainnya. Dengan karakteristik yang berbeda tersebut, listening skill para pendidik perlu ditingkatkan lebih lanjut," ujarnya.

Pada rangkaian akhir dalam pelatihan ini, para Bunda PAUD kemudian diminta untuk mempraktikkan dalam mengatasi masalah bila terjadi kasus pada anak didik. 

Menurut Ika, para Bunda PAUD terlihat bersemangat dan antusias ketika mempraktikkan komunikasi layaknya bermain drama dibantu oleh adik-adik mahasiswa. 

"Dengan semakin bertambahnya keterampilan, pengetahuan dan keahlian Bunda PAUD, maka akan menumbuhkan generasi-generasi prestasi," pungkasnya. (*)

Selasa, 14 Juni 2022

Resmikan Kampung Jahit Nusantara, Wali Kota Eri Cahyadi Minta Kepala PD, Camat dan Lurah Jadi Marketingnya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Kampung Jahit Nusantara di RW 10 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Selasa (14/6). 

Dalam peresmian ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala PD, camat, lurah dan Forkopimda Surabaya serta seluruh warga Manukan Kulon. 

Dengan diresmikannya Kampung Jahit Nusantara ini, Wali Kota Eri Cahyadi ingin masyarakat Kota Surabaya bisa mandiri menjadi seorang entrepreneur agar terbebas dari kemiskinan. 

Menurut dia, Kampung Jahit Nusantara ini merupakan bagian dari wujud kebangkitan ekonomi kerakyatan yang harus terus digalakkan di Kota Pahlawan.

Wali Kota Eri mengatakan, setelah Kampung Jahit Nusantara ini diresmikan, di saat itu lah Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai marketingnya untuk memastikan kualitas produk buatan UMKM jahit Surabaya tidak kalah baik dengan kualitas buatan luar negeri maupun pabrik. 

"Karena produk ini nantinya kan bukan hanya Pemkot Surabaya saja yang order, akan tetapi ada pula perusahaan-perusahaan swasta yang nantinya akan kita arahkan ke teman-teman penjahit ini. Nah, di situ lah tugas wali kota, kepala PD, camat dan lurah, sebagai marketingnya," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyakinkan, produk dari Kampung Jahit Nusantara ini tidak kalah bagus dengan produk yang ada di pasaran. 

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para jajarannya untuk tidak malu menggunakan produk lokal UMKM Surabaya. 

"Ojok njahitno nang panggon liyane lek pengen nggawe seragam (jangan menjahitkan di tempat lain kalau ingin membuat seragam), jangan beli sepatu di tempat lain, kami bisa memberikan barang dengan kualitas yang sama dan harga yang sama," ujarnya.

Di waktu yang sama, Ia juga mengajak warga setempat untuk saling bergotong royong dalam membangun dan mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya. 

Menurutnya, dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga, Surabaya akan menjadi lebih hebat. 

Dia menyebutkan rencana kedepannya, APBD Pemkot Surabaya di tahun 2023 senilai Rp 3 triliun akan dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Pahlawan. 

Oleh karena itu, ia ingin warga Surabaya ke depannya tidak hanya berharap dengan bantuan dari pemerintah, akan tetapi bisa bangkit mandiri dan mengentaskan kemiskinan dengan cara bergotong royong menggunakan dana APBD tersebut. 

"Nanti dibagi, apa saja UMKM-nya. Yang mengerjakan paving siapa, baju seragam siapa, sepatu dan sebagainya, ayo ambil dan gunakan uang APBD ini, karena itu uang rakyat. Seperti hari ini, kita diberikan contoh di Kecamatan Tandes dengan adanya Kampung Jahit Nusantara, ayo kita bangkitkan ekonomi kerakyatan," sebutnya. 

Sementara itu, Camat Tandes Ahmad Yardo Wifaqo mengatakan, Kampung Jahit Nusantara ini bukan hanya diwujudkan dan diresmikan begitu saja, akan tetapi ada pelatihan untuk meningkatkan skil bagi para pegiat UMKM yang lainnya. 

Sehingga ke depannya di Kecamatan Tandes bukan hanya ada UMKM jahit,  tetapi juga tercipta lini usaha lainnya. 

"Nah itu, nanti ke depannya bisa ada UMKM sablon, bordir, menjahit jaket, tas dan sepatu. Kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk pendampingan berikutnya," kata Yardo. 

Di Kampung Jahit Nusantara saat ini ada 31 penjahit, dari jumlah itu 16 diantaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diserap sebagai pelaku UMKM jahit. 

Yardo juga mengungkapkan, setelah ini akan ada lagi 80 orang penjahit yang mendaftar di Kampung Jahit Nusantara. 

"Dari 80 orang itu 52 diantaranya adalah MBR, alhamdulillah di RW 10 ini semangat warga menjadi pengusaha itu sangat kuat," ungkap Yardo. 

Sejak tahun 2020 lalu, sambung Yardo, Kampung Jahit Nusantara ini sudah mulai menunjukkan eksistensinya. 

Bahkan penjahit yang ada di wilayah kerjanya itu juga sudah menerima orderan dari luar Kota Surabaya bahkan perusahaan swasta. 

"Alhamdulillah dengan adanya Kampung Jahit Nusantara, warga yang tadinya bekerja di perusahaan swasta, kini lebih memilih untuk mandiri menjadi pengusaha jahit," sambungnya. 

Sementra itu penggagas Kampung Jahit Surabaya, Achmad Mifbachul Arif mengatakan, penjahit yang terdaftar di koperasi total ada 21 pelatih yang bertugas melakukan pengecekan hasil akhir produk. 

Sedangkan total penjahit yang ada di rumah-rumah warga ada 31 orang penjahit dan 80 orang sisanya masih dalam tahap pendaftaran. 

Arif menceritakan, awal mula Kampung Jahit Nusantara ini terbentuk semenjak adanya pemangkasan pegawai swasta pada awal pandemi tahun 2019 lalu. Bermula dari itu, banyak warga di RW 10 Kelurahan Manukan Kulon yang menganggur. 

Seiring meningkatnya kasus Covid-19 di tahun 2020, Kampung Jahit Nusantara pun bangkit, sebagian warga eks pegawai pabrik sepatu dan tas yang dirumahkan itu membuat produksi hazmat untuk tenaga kesehatan. 

Hingga kini berdiri memproduksi berbagai produk tekstil lainnya, mulai seragam sekolah, perkantoran dan sebagainya. 

"Semenjak itu lah bibit Kampung Jahit Nusantara berkembang, kini sudah punya mesin jahit sendiri-sendiri dan sudah tidak lagi yang ingin menjadi pegawai pabrik. Namun mereka memilih untuk mandiri sebagai pengusaha," pungkasnya. 

Gubernur Nova Serahkan Dana Hibah Partai Politik Sebesar Rp5,1 Miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Aceh) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyerahkan dana hibah kepada 15 partai politik lokal dan nasional yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tahun anggaran 2022. Acara tersebut berlangsung di Meuligoe Gubernur, Selasa, (14/6/2022).

Total dana hibah yang dianggarkan Pemerintah Aceh adalah Rp 5,1 Miliar. Nova Iriansyah mengatakan, Pemerintah Aceh sangat mendukung proses pembangunan politik di Aceh. Salah satunya dengan cara pemberian dana bantuan partai politik yang memperoleh kursi di DPRA.

Nova menjelaskan, pemberian dan penyaluran bantuan kepada parpol tersebut juga merupakan amanah konstitusi, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

“Adapun tujuan dari pemberian bantuan keuangan untuk partai politik adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik,” ujar Nova.

Adapun pendidikan politik yang dimaksud, misalnya, peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa serta bernegara.

Nova berharap hubungan antar partai dan kader di Aceh dari hari ke hari semakin baik dan kondusif. Begitupun hubungan DPRA dan Pemerintah Aceh, ia berharap dapat menjadi contoh untuk kerja politik bagi pihak di luar Aceh.

“Saya mengapresiasi suasana akhir-akhir ini, hubungan DPR dan pemerintah berjalan kondusif,” kata Nova.

Nova mengatakan, anggaran hibah untuk partai politik tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Ia berharap DPRA dapat memanfaat lex specialis yang dimiliki Aceh sehingga memberikan ruang agar dana yang dianggarkan dapat lebih meningkat lagi.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Aceh Besar yang juga Ketua DPW PAN Aceh, Mawardi Ali, Wakil Ketua DPRA yang juga Sekjen DPD Partai Gerindra Aceh, Safaruddin, Ketua PDA, Ketua PKS Aceh, Ketua PPP Aceh, Ketua PDIP Aceh dan sejumlah elit partai politik lainnya di Aceh.

Pada kesempatan itu, hadir juga para Kepala SKPA, yaitu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Mahdi Efendi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Muhammad Iswanto, dan Kepala Biro Umum Adi Darma.

Inovasi Pemkot Surabaya, KatePay Pembayaran non Tunai di Kantin Sekolah dengan KIA


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Bank Jawa Timur (Jatim), mengembangkan teknologi pembayaran non tunai atau cashless society bagi siswa-siswi di tingkat SD dan SMP Negeri di Kota Pahlawan. 

Karenanya, Pemkot Surabaya bersama Bank Jatim meluncurkan KatePay, yakni metode pembayaran untuk jajanan dan minuman di kantin sekolah, Selasa (14/6).

Pada kesempatan tersebut, turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Bandoe Widiarto, Deputi Direktur Manajemen Strategi, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 4 Jawa Timur Ismirani Saputri, Direktur Komersial dan Korporasi Bank Jatim Edi Masrianto, Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Surabaya Putu Denny H, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna, segenap pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Guru dan Kepala Sekolah se Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada Bank Jatim, OJK, dan Bank Indonesia yang terus memberikan penguatan untuk ikut membangun karakter anak-anak di Kota Surabaya, melalui KatePay. 

Yakni, merupakan pengembangan dari Kartu Identitas Anak (KIA), yang bisa memberikan dampak pembelajaran.

"Pertama, melalui KatePay ini, harapannya anak-anak bisa terbiasa menggunakan sistem pembayaran non tunai. Karena bagaimanapun, jika kebijakan dilakukan tanpa sebuah kebiasaan, akan sulit dilakukan," kata Wali Kota Eri Cahyadi di SMP Negeri 42 Kota Surabaya.

Dengan KatePay yang mulai diterapkan di SD Negeri Asemrowo 1 dan  SMP Negeri 42 Kota Surabaya bisa menjadi contoh untuk sekolah lainnya. 

Sebab, ia menginginkan penerapan KatePay juga bisa dilakukan di SD dan SMP Negeri maupun Swasta di Kota Surabaya. 

"KIA ini dimanfaatkan menjadi KatePay atau metode pembayaran non tunai di kantin sekolah yang bisa dipantau orang tua siswa," ujar dia.

Kedua, dengan transaksi non tunai, mempermudah memantau atau mengontrol uang saku yang diberikan kepada anak-anak mereka. 

Maka, akan menyesuaikan kebutuhan anak selama berada di lingkungan sekolah. Dan ketiga, hal ini menjadi sinergi kuat antara PD dan stakeholder untuk berkolaborasi mewujudkan anak-anak yang cerdas dan sehat.

"Kesehatan bagi anak sekolah di tingkat SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemkot, karena itu Dinkes harus memastikan semua  makan di kantin adalah makanan sehat dan bergizi. Jika tidak, maka potensi tumbuh kembang dan kecerdasan otaknya akan terhambat," terang dia.

Ia juga berharap, seluruh sekolah SD dan SMP Negeri maupun Swasta di Kota Surabaya bisa mengembangkan potensi yang ada di sekolah tersebut. 

Menurutnya, SMP Negeri 42 Kota Surabaya telah melakukan hal tersebut dengan membuat berbagai produk olahan makanan, minuman, hingga kerajinan tangan.

"Sekolah harus mengembangkan potensi yang ada, kita harus menciptakan anak-anak yang mandiri. Agar ketika dewasa, mereka berani mengatasi persoalan dan keterbatasan," ungkap dia.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan bahwa mengingat pembelajaran tahun ajaran baru, yakni target ke depan adalah KatePay bisa digunakan di seluruh SD dan SMP Negeri maupun Swasta di Kota Pahlawan. 

"Ini juga menjadi pembelajaran bagi anak-anak, mengenai manajemen prioritas. Kita kenalkan sejak dini, agar mereka terbiasa. Harapannya, ketika dewasa mampu mengedepankan prioritas," jelas Yusuf.

Di masa pandemi Covid-19 ini, Yusuf mengaku bahwa dengan adanya KatePay ini juga mengurangi sentuhan perpindahan barang, khususnya metode pembayaran di lingkungan lembaga pendidikan untuk ikut menekan mengurangi penyebaran kasus Covid-19. 

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi terkait penerapan KatePay ke berbagai sekolah di Kota Surabaya.

"SMP Negeri 42 Kota Surabaya dan SDN Asemrowo 1 yang menjadi pilot project terkait penerapan KatePay, sekolah lainnya juga akan demikian. Sebab, kami selalu mengedepankan protokol kesehatan, agar anak didik kami bisa merasa aman dan nyaman saat proses belajar mengajar di sekolah," ungkap dia.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, yang bersifat lintas sektor dan lintas PD. 

Dengan memberikan hak institusi bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, melalui KIA.

"Dengan catatan ada pemanfaatan lebih pada sektor Pay atau pembayaran. Dengan KatePay ini, anak-anak pemegang KIA dapat menggunakannya untuk membeli jajanan di kantin sekolah dengan terlebih dahulu melakukan Top Up atau isi ulang oleh orang tua melalui aplikasi KatePay," kata Agus.

Berbagai PD yang ikut berkolaborasi dan bersinergi dalam peluncuran KatePay ini adalah Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Dinas Kebudayaan  Kepemudaan, dan Olah Raga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya dan Bank Jatim sebagai mitra utama.

"Kantin sekolah yang dibuka, diisi oleh para UMKM di sekitar sekolah, sebagai kesempatan untuk berusaha dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Jajanan atau makanan di kantin juga dimonitor oleh Dinkes Kota Surabaya terkait pengolahan dan nilai gizi. Serta pendampingan dari Dinkopdag dan Disbudporapar mengenai cita rasa," jelas dia.

Di temui di lokasi yang sama, Direktur Komersial dan Korporasi Bank Jatim Edi Masrianto menjelaskan bahwa KatePay merupakan salah satu produk jasa keuangan, tujuannya adalah membantu Bank dan Customer, yakni peserta didik dan orang tua. 

"Orang tua bisa Top Up atau mengisi saldo melalui aplikasi KatePay, M-Banking atau ATM Bank Jatim, serta financial sector dengan limit Rp. 50.000," pungkasnya. 

Kebijakan Pemkot Surabaya Jadi Percontohan Visitasi Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara RI


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kehadiran peserta rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (RI), dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII tahun 2022, dengan tema Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (13/6).

Ia mengatakan, keberhasilan memimpin sebuah kota adalah mampu melakukan koordinasi dan sinergi, untuk melibatkan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat di wilayahnya. 

Hal ini semakin diperkuat, ketika Kota Surabaya menghadapi lonjakan kasus Covid-19, yakni pada Agustus 2021 kasus kematian menginjak 200 orang per hari.

"Disitu, saya memperkuat seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan menyerukan Surabaya Memanggil. Saya panggil seluruh stakeholder di Surabaya untuk membantu, karena pemkot membutuhkan kekuatan kebersamaan. Hasilnya ada 3.000 relawan yang membantu mengatasi Covid-19," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (14/6).

Menuju PPKM Level 1, Pemkot Surabaya juga bersinergi bersama Forkopimda Kota Surabaya, dan Polrestabes Kota Surabaya dengan membantu kawasan Surabaya Raya dalam menangani Covid-19. 

Yakni, mengirimkan mobil vaksin serta tenaga kesehatan dari Kota Surabaya menuju ke kawasan tersebut.

"Saya menghubungi Bupati Sidoarjo, Gresik, dan Madura, saya tanyakan mereka membutuhkan apa? Maka, mobil itu kita siapkan untuk turun hingga ke tingkat RW dan memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat," ujar dia.

Sedangkan, dalam menangani pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya juga terus bersinergi dan bersinergi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Pemkot juga mengenalkan aplikasi untuk melacak dan menginput data penanganan Covid-19, yang sekaligus menjadi percontohan bagi kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Data ini yang kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Surabaya terpantau hingga ke Kemenkes RI, semua data terlihat, baik kesembuhan hingga angka kematian. Hasilnya, semua bantuan turun untuk Surabaya," ungkapnya.

Ia mengingat, pengalaman terpahit saat lonjakan kasus Covid-19, ketika terdapat pasien isolasi di RS Darurat Lapangan Tembak Kota Surabaya. 

Saat itu, 200 pasien hampir kehabisan oksigen. Wali Kota Eri Cahyadi pun langsung meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebab, jika terlambat maka semua pasien tidak terselamatkan.

"Saat itu saya menghubungi beliau pada pukul 03.00 WIB dan mengatakan jikalau pukul 05.00 WIB belum mendapat bantuan oksigen, pasien saya tidak terselamatkan. Alhamdulillah beliau dengan kekuatan Forkopimda Jawa Timur langsung turun, dan semua pasien terselamatkan," kenang dia.

Melalui pengalaman menangani Covid-19 dengan berkoordinasi dan saling bersinergi, Wali Kota Eri Cahyadi mendapat amanah dari Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menjadi ketua kelas atau koordinator bagi kepala daerah di kawasan Provinsi Jawa Timur. 

"Setelah pandemi Covid-19, pemkot menggaungkan ekonomi kerakyatan di tahun 20221. Alhamdulillah perkembangan perekonomian Kota Surabaya mencapai 8,8. Kontraksi -4,8, tumbuh menjadi +4,8. Artinya kita naiknya 8 persen. Salah satunya dengan menggerakkan UMKM di Kota Surabaya," kata dia.

Setelah berhasil menangani lonjakan kasus Covid-19, Pemkot Surabaya menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada awal 2022. 

Sejak penerapan SOTK baru telah dilakukan kontrak kinerja dengan Kepala PD, Camat, dan Lurah berdasarkan capaian output dan outcome program pelayanan kerja untuk masyarakat Kota Surabaya. 

"Evaluasi pertanggungjawaban indikator kinerja PD di lingkungan Pemkot Surabaya. Evaluasi ini berkaitan dengan penerapan SOTK, untuk mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat," terang dia.

Kinerja dari masing-masing PD nantinya akan disiarkan kepada media sebagai bentuk transparansi Pemkot Surabaya mengenai program kerja. Yakni, output dan outcome program pelayanan kerja untuk masyarakat Kota Surabaya.

"Mulai pekan depan, setiap hari Jumat, Sekda Kota Surabaya, Asisten Wali Kota, para Kepala PD, Camat, dan Lurah, harus membuka pintu ruangannya untuk didatangi masyarakat yang memiliki masalah dan harus terselesaikan. Bahkan, setiap hari Sabtu, saya akan kembali berkantor di kecamatan," jelas dia.

Dari situ, ia ingin melihat kinerja para jajaran Pemkot Surabaya. Ia juga menginginkan setiap kantor di lingkungan pemkot menayangkan program kerja dengan anggaran yang dimiliki, penyerapan anggaran, maupun yang sudah di lelang. Hingga kontrak kinerja mereka.

"Saya juga akan tampilkan di videotron di Kota Surabaya. Saya menginstruksikan nomor telepon Camat, Lurah, termasuk nomor telpon saya agar bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Seperti adminduk, pemberian 3.000 kursi roda untuk MBR dan total 3.400 Rutilahu bagi masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, Wali Kota Eri Cahyadi terus berupaya mengentaskan SDM dengan memanfaatkan UMKM warga sekitar di kawasan wisata Jembatan Surabaya, Jembatan Sawunggaling, hingga GBT Kota Surabaya. 

"Selain itu, pemkot juga bersinergi dengan berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya untuk mengengentaskan bayi stunting dan gizi buruk. Karena kita harus menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa," ujar dia.

Untuk membahagiakan warga Kota Surabaya, para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya juga diwajibkan membayarkan zakat 2,5 persen. Hasilnya, dana dari zakat yang terkumpul digunakan untuk memberikan bantuan kursi roda hingga Rutilahu di Kota Pahlawan.

"Tahun 2021, seragam sekolah dikerjakan oleh UMKM kategori MBR yang telah dilatih Pemkot Surabaya. Saya juga membuat aplikasi E-Peken untuk memasarkan produk para toko kelontong dan UMKM, para ASN saya wajibkan untuk berbelanja produk, baik sembako atau batik," tegas dia.

Tak hanya itu saja, Wali Kota Eri Cahyadi juga telah menandatangani MOU bersama pemilik hotel di Kota Surabaya untuk menggunakan produk UMKM. 

Mulai dari sandal hotel, handuk, hingga peralatan mandi di hotel. Bahkan, pemkot juga menggunakan aset miliknya untuk digunakan dan dikerjakan oleh MBR. 

Hal Ini adalah salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui program Padat Karya. 

Yakni pengolahan lahan pertanian dan non pertanian. 

"Di Kecamatan Gubeng aset pemkot non pertanian digunakan sebagai barber shop, cafe, hingga tempat cuci motor. Di Kecamatan Pakal digunakan untuk tambak, Kecamatan Kenjeran digunakan sebagai lahan pertanian, dan Kecamatan Tenggilis sebagai tempat laundry dan tempat jahit," terang dia.

Sementara itu, Widya Iswara Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara RI, Suseno menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya beserta jajarannya yang telah menerima kunjungan rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara RI Tingkat II Angkatan VII tahun 2022.

Suseno menjelaskan, alasan memilih Kota Surabaya pada Visitasi Kepemimpinan Nasional, adalah kemampuan Pemkot Surabaya yang dikomandoi oleh Wali Kota Eri Cahyadi mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Pahlawan dalam waktu singkat. Mulai dari penanganan Covid-19 hingga peningkatan SDM.

"Serta kebijakan, strategi, dan inovasi Pemkot Surabaya dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing," pungkas Suseno selaku pimpinan rombongan.