Terima Kado Celana Dalam Wanita, BH dari Kosgoro 1957 Jatim, Ini Reaksi Komisi D DPRD Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah ramai soal insiden pemberian kado istimewa berupa celana dalam wanita, BH, tolak angin dan kerokan oleh Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Jawa Timur.

Komisi D DPRD Surabaya yang mayoritas anggotanya perempuan, menggelar hearing dengan Kosgoro Jatim, Rabu (27/9/2023)

Sebelum membahas soal proses lelang proyek Rumah Sakit yang sedang dipersoalkan, seluruh anggota Komisi D terlebih dahulu meminta penjelasan soal kado berupa dalam wanita yang diterimanya.

Khusnul Khotimah selaku pimpinan rapat, mempersilahkan kepada Yusuf Husni untuk menjelaskan soal kado yang diberikan karena dinilai mengandung unsur pelecehan terhadap kaum perempuan.

Namun penjelasan Yusuf Husni spontan direspon tegas oleh Dyah Katarina asal fraksi PDIP, karena tidak terima jika gender perempuan dianggap sebagai simbol tidak gentlemen.

“Ini tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain, karena sudah menyangkut harga diri perempuan, yo tak gaprak. Saya siap berhadapan,” kata Dyah Katarina sembari berdiri bertolak pinggang.

Hal senada juga dilakukan oleh Herlina Harsono Njoto asal Fraksi gabungan Demokrat-Nasdem, yang memberikan satu paket nasi padang dengan lauk otak sapi.

“Sego padang, soale ini pas jam makan siang, orang lapar biasane rodok kurang ngotak. Lauknya otak, mengingatkan supaya dalam berperilaku kita tetep pakek otak, pakek mikir. Nek kurang ngotak, boleh ditambahi,” ucap Herlina usai memberikannya kepada Yusuf Husni.

Ditanya soal tersebut, Moh Alyas Sekretaris Kosgoro Jatim menjelaskan jika sebaiknya tidak menelan mentah soal kado celana dalam, karena itu hanya sebuah simbolik dan sudah biasa dalam pergerakan.

“Jadi jangan diartikan terlalu jauh, kan ini sebetulnya hanya kebetulan saja pimpinan komisinya seorang perempuan. Sebenarnya tujuannya ke pimpinan dprd atau komisi c yang gendernya laki-laki, tetapi disposisinya ke Komisi D yang anggotanya banyak kaum perempuannya,” pungkasnya kepada sejumlah wartawan sembari tersenyum.

Read More

Jaga Netralitas ASN di Pemilu 2024, Bawaslu Surabaya Akan Gelar Sosialisasi

KABARPROGRESIF.COM; (Surabaya) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mempersiapkan langkah sosialisasi untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami maksud adalah netralitas ASN karena pihak-pihak tersebut itu tidak diizinkan untuk melakukan kampanye," kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar, Rabu (27/9).

Sosialisasi tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Salah satu hal yang diatur sebagai bentuk pelanggaran adalah membuat unggahan, komentar, membagikan, menyukai, bergabung dalam grup pemenangan bakal calon presiden/wakil presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Karenanya, Bawaslu Kota Surabaya menggandeng pemerintah kota setempat dalam upaya sosialisasi netralitas ASN di masa Pemilu 2024.

Pihaknya juga membuat imbauan yang langsung ditujukan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi maupun otoritas kepegawaian di lingkungan pemkot setempat.

"Wali Kota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan kepada ASN Kota Surabaya untuk menjadikan pedoman pada tahun politik 2024," ucapnya.

Agil berharap Pemkot Surabaya bisa intens menyampaikan instruksi yang tertuang di dalam SKB tersebut.

"Pembina kepegawain menyampaikan secara keseluruhan, kami Bawaslu hanya menyampaikan dan membuat imbauan. Kami susun formula yang tepat untuk menjaga stabilisasi di Kota Surabaya," kata dia.

Agil menyatakan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif edisi sebelumnya tidak ditemukan pelanggaran soal netralitas ASN. 

Namun, saat pemilihan kepala daerah pihaknya mendapati temuan pelanggaran.

"Pemilu kemarin dugaan ASN melanggar netralitas belum ada, kalau pemilihan kepala daerah kami pernah memproses temuan ada tiga tetapi waktu itu bukan ASN pemkot," kata dia.

Di samping itu, Bawaslu Kota Surabaya juga siap menyosialisasikan aturan untuk menjaga netralitas di tahun politik bagi para prajurit TNI dan anggota Polri aktif.

"TNI-Polri yang aktif itu juga tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilih. Jadi langkah-langkah pencegahan yang kami lakukan," pungkasnya.

Read More

Labkesda Surabaya buka Layanan Laboratorium Klinik hingga Kesehatan Lingkungan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) UPTD Laboratorium Daerah (Labkesda) Kota Surabaya tak hanya menyediakan pelayanan pemeriksaan spesimen di Laboratorium Klinik, tetapi juga menyediakan pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan. 

Tarif di UPTD Labkesda Surabaya pun sangat terjangkau dengan hasil pemeriksaan dapat diperoleh di hari yang sama. 

Berlokasi di Jalan Gayungsari Barat No. 124-A Kota Surabaya, UPTD Labkesda Surabaya membuka pelayanan setiap Senin hingga Sabtu mulai pukul 07.00-21.00 WIB. 

Serta dapat dikunjungi oleh masyarakat dengan membawa identitas diri, maupun membawa surat permintaan pemeriksaan. 

Tak hanya itu saja, apabila pasien memiliki keterbatasan, UPTD Labkesda Surabaya juga menyediakan layanan Home Care, yakni, memberikan layanan kesehatan dengan mendatangkan tenaga medis ke rumah pasien. 

Pembayaran pemeriksaan pun dapat dilakukan secara non tunai atau cashless.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan bahwa biaya pemeriksaan di UPTD Labkesda Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

UPTD Labkesda Surabaya dapat melakukan pemeriksaan spesimen dari manusia berupa darah, urine, sputum, dan cairan tubuh lainnya baik melalui swab atau metode lainnya. 

“Selain itu, Labkesda mampu melakukan pemeriksaan sampel untuk mendukung kesehatan lingkungan berupa, sampel air, makanan, minuman, udara ruang, dan limbah,” kata Nanik, Rabu (27/9/2023).

Nanik lantas menjelaskan, Laboratorium Klinik UPTD Labkesda Surabaya menyediakan layanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi klinik, dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan penyembuhan penyakit.

Jenis pelayanan yang tersedia Laboratorium Klinik, di antaranya Hematologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi Klinik, Parasitologi Klinik, Imunologi Klinik, Patologi Klinik, Bakteriologi, Parasitologi, Narkoba dan Toksikologi, Urinalisa, Pemeriksaan Biomolekuler (PCR), Crosschecker sediaan TBC, hingga ECG (rekam jantung).

“Kami juga memiliki fasilitas penunjang berupa laboratorium Biosafety Level 2 (BSL-2), serta alat Kesehatan yang sesuai, seperti Photometer Automatic, Centrifuge, Hematology Analyzer, Urine Analyzer, PCR, dan TCM. Dengan demikian kami berharap masyarakat bisa memperhatikan kesehatannya masing-masing, salah satunya adalah rutin melakukan Medical Check Up karena Labkesda siap memberikan pelayanan prima dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.

Sedangkan Laboratorium Kesehatan Lingkungan menyediakan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. 

Terutama dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. 

Jenis pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Kimia Air, Kimia Makanan dan Minuman, Kimia Limbah, Mikrobiologi Air Dan Limbah, Mikrobiologi Makanan dan Minuman, Usap Alat, dan Udara Ruang.

“Selama ini Labkesda Surabaya melakukan kontrol kualitas air se-Surabaya, kontrol kualitas limbah di Kimia Limbah. Kita juga melakukan pemeriksaan Mikrobiologi Pangan dan Medis untuk rectal swab,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala UPTD Labkesda Surabaya, Umi Widayati  menyampaikan bahwa UPTD Labkesda Surabaya juga menyediakan beragam paket layanan laboratorium klinik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Seperti paket Medical Check Up, Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil (Bumil), dan  Medical Check Up Internship untuk kepentingan persyaratan internship pendidikan dokter. 

Serta, paket Kimia Lengkap, selain per parameter juga menyediakan paket Pemeriksaan Kualitas Air. 

“Sarana dan prasarana yang ada di Labkesda ini sudah sesuai standar Kemenkes, bahkan ada beberapa pemeriksaan yang sudah melampaui standar itu. Karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir, silahkan datang ke Labkesda karena kami siap melayani dari sisi pemeriksaan medis maupun lingkungan dengan standar yang sudah terjamin dan tidak kalah dengan laboratorium swasta,” pungkasnya.

Read More

Gotong Royong Surabaya Menekan Stunting, hingga Angkanya Terendah se-Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kerja keras dan kerja nyata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menekan angka stunting di Kota Surabaya terbukti berhasil. 

Saat ini, Surabaya menjadi kota dengan angka stunting terendah secara nasional atau terendah se-Indonesia. 

Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan oleh Pemkot Surabaya bersama seluruh stakeholder di Kota Pahlawan.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 4,8 persen (923 balita). 

Padahal, di tahun 2021 masih tercatat sebanyak 28,9 persen (6.722 balita) dan menurun signifikan di akhir tahun 2022 menjadi 4,8 persen (923 balita). Selanjutnya di tahun 2023, angka kasus stunting terus menurun.

Pada awal Januari 2023 stunting Surabaya sebanyak 923 kasus, awal Februari 2023 sebanyak 872 kasus, awal Maret 2023 sebanyak 850 kasus, awal April 2023 sebanyak 805 kasus, awal Mei 2023 sebanyak 760 kasus, awal Juni 2023 sebanyak 712 kasus, awal Juli 2023 sebanyak 653 kasus, awal Agustus 2023 sebanyak 583 kasus, awal September 2023 sebanyak 533, dan saat ini hingga tanggal 26 September 2023 sebanyak 529 kasus.

SSGI juga mendata prevalensi stunting secara nasional pada tahun 2022, rata-rata masih berada di level 21 persen. 

Sedangkan berdasarkan bulan penimbangan serentak, prevalensi stunting di Surabaya pada tahun 2022 hanya tinggal 1,22 persen.

"Sejak awal diamanahi sebagai wali kota, kami memang langsung tancap gas soal stunting. Presiden Jokowi dan Ibu Megawati selalu pesan soal pentingnya penanganan stunting, karena ini soal masa depan generasi penerus kita, generasi emas di tahun 2045. Tahun ini kita terus bergerak karena kita ingin tahun 2023 ini, Surabaya zero stunting,” kata Wali Kota Eri, Rabu (27/9).

Ia juga menceritakan setelah dilantik menjadi Wali Kota Surabaya, ia bersama jajarannya memang fokus menekan angka stunting. 

Adapun langkah pertama yang dijalankan yakni dimulai dari pendataan, setiap calon pengantin langsung terdeteksi data kesehatannya. 

Semua data terintegrasi antara Kantor Kementerian Agama dan Puskesmas. 

Ini penting untuk mempermudah dan mengetahui orang-orang yang memiliki risiko kekurangan gizi. 

"Jadi langsung ketahuan, bagaimana lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh calon pengantinnya. Ini penting untuk tahu apakah ada risiko kekurangan energi kronis atau kekurangan gizi, sehingga ada antisipasi. Di situlah Pemkot Surabaya melalui Puskesmas melakukan intervensi, bisa berupa tambahan gizi dan sebagainya," jelasnya.

Selain itu, dari sisi pendataan, pihaknya turut mengandalkan gotong royong warga Surabaya, salah satunya melalui aplikasi 'Sayang Warga'. 

Melalui aplikasi tersebut para Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW, dan warga bisa mendata serta melaporkan kondisi balita di sekitarnya.

"Berkat kehebatan gotong royong inilah, semua permasalahan terdeteksi dan kita beri solusi. Tidak hanya stunting sebenarnya, ada soal rumah tidak layak huni, masalah pendidikan, sosial, dan sebagainya. Bahkan di tingkat RW ada dapur umum di mana warga gotong royong saling bantu untuk pemberian makanan bagi balita di wilayahnya," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga rutin setiap minggu sekali membagikan sekaligus mensosialisasikan manfaat Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri di sekolah-sekolah dan bisa diambil di puskesmas seluruh wilayah Surabaya. 

Ada pula giat Krida Gizi yang dilakukan oleh Saka Bakti Husada dan pemeriksaan kesehatan pada Anak Usia Sekolah. 

Pemkot juga melakukan sosialisasi kepada calon pengantin (catin) melalui program Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Di dalam program ini, catin akan mendapatkan beberapa pelayanan, mulai dari pelayanan gizi dan kesehatan hingga konseling.

Dalam program ini, pemkot menggandeng Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan penyuluhan dan pemantauan kesehatan kepada sasaran yang berisiko stunting. 

Selain pendampingan bagi pasangan catin, juga ada pendampingan untuk ibu dan balita. 

Dalam kegiatan ini, para ibu yang baru memiliki anak usia balita diberikan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). 

Selain itu, juga ada pemberian pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) yang diresepkan oleh Dokter Spesialis Anak kepada balita malnutrisi atau dengan penyakit tertentu.

“Ada pula pemberian Taburan Ceria (Taburia) multivitamin dan mineral untuk balita, memberikan menu sehat pada ibu balita serta mempraktekkan demo memasak makanan sehat. Bahkan, ada pula program pemberian permakanan stunting, Kampung ASI, Jago Ceting yang digerakkan bersama PKK dan lintas sektor, imunisasi, aksi konvergensi penanganan stunting dan masih banyak lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, penurunan angka stunting itu tak lepas dari 8 aksi konvergensi yang dilakukan oleh pemkot selama ini. 

Secara rutin, pemkot melakukan pelaksanaan rembuk stunting di tingkat kota, mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, PKK, tiga pilar dan peran serta tokoh masyarakat. 

“Dengan konvergensi tersebut, tersusun pemecahan masalah yang ditemukan dengan intervensi sensitif mencapai 70 persen dan spesifik 30 persen, sesuai masing - masing wilayah di kelurahan dan kecamatan. Alhamdulillah dengan berbagai program itu, angka kasus stunting di Surabaya terus turun dan terendah se-Indonesia,” pungkasnya.

Read More

Pernikahan Dini Berisiko Kematian Ibu dan Anak, Wali Kota Eri Takkan Beri Izin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk mencegah pernikahan dini di Kota Pahlawan. 

Selain karena berdampak pada kesehatan, pernikahan dini juga meningkatkan risiko kematian ibu dan anak hingga stunting.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pernikahan dini memiliki dampak yang luar biasa, baik bagi kesehatan, keselamatan, maupun masa depan anak. 

Salah satunya adalah meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, serta stunting.

"Pernikahan dini ini dampaknya luar biasa. Pertama terhadap keluarga, kedua terhadap keselamatan seorang istri, makanya inilah orang tua harus kita edukasi," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (27/9/2023).

Untuk mencegah pernikahan dini di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya. 

Diantaranya, menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Pengadilan Agama (PA) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya.

Di samping itu, Wali Kota Eri menyebut, bahwa pihaknya juga meningkatkan sosialisasi kepada warga, terutama orang tua dalam mencegah pernikahan dini. 

Demikian pula dengan melakukan edukasi bersama Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

"Kita akan melakukan edukasi bersama Puspaga dan macam-macam tadi. Inilah peran serta orang tua yang kita butuhkan, kita wujudkan. Ini harus kita jaga terus, kita harus yakin," ujar Wali Kota Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan, Pemkot Surabaya tidak akan memberikan izin pernikahan dini di Kota Pahlawan. 

Jika ada pengajuan pernikahan dini, maka akan dicari penyelesaiannya dengan Kemenag dan Pengadilan Agama.

"Di bawah umur tidak boleh, tidak akan diberi izin. Kalau pun itu terjadi, maka kita akan cari penyelesaiannya dengan Kemenag dan Pengadilan Agama," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Surabaya, jumlah pengajuan pernikahan dini di Kota Pahlawan saat ini merupakan terendah di Jawa Timur. 

Karenanya, Wali Kota Eri berharap, dengan berbagai upaya yang dilakukan, angka pernikahan dini di Surabaya dapat ditekan hingga nol pada tahun 2024.

"Surabaya ini yang terendah se Jawa Timur, itu yang disampaikan Pengadilan Agama. Semoga dengan semangat paling rendah itulah edukasi yang dilakukan pemerintah dan DPRD mulai mendekati hasil. Sehingga di tahun 2024 kita mencanangkan untuk zero pernikahan dini," pungkas dia.

Read More

Pansus PSU: Kedepan Pengembang Wajib Bangun Bozem

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Raperda Prasarana, Sarana, dan Utilitas (Pansus PSU) DPRD Kota Surabaya tengah melengkapi peraturan daerah yang mewajibkan pengembang membuat bozem sebelum membangun unit rumah.

Anggota Pansus PSU, Baktiono mengatakan, Pansus menyarankan adanya perubahan pasal-pasal dalam Raperda PSU dan sudah disetujui oleh Pemkot Surabaya.

“ Pasal tersebut menyatakan bahwa, kedepan pengembang harus menyediakan bozem, atau danau, atau penampungan air,” ujar Baktiono di Surabaya, Selasa (26/09/2023).

Ia menegaskan, penyediaan bozem sangat penting guna mencegah banjir di sekitar perumahan. 

Pasalnya, terang Baktiono, pengembang saat mulai pembangunan tentu lahannya ditinggikan 1-3 meter, sehingga saat musim hujan aliran air dalam perumahan karena tidak memiliki bozem maka yang berdampak banjir adalah lingkungan sekitarnya atau permukiman warga.

“ Sementara di Perda PSU lama, tidak mengatur kewajiban bangun bozem. Dalam Raperda PSU yang baru ini kita wajibkan,” tegasnya.

Diakui, jelas Baktiono, daerah yang dibangun perumahan tentu membuat ekonomi sekitarnya berkembang pesat.

Namun, dampak lingkungannya tentu sangat besar seperti banjir di permukiman sekitar perumahan.

Baktiono kembali mengatakan, sudah banyak kami menerima laporan masyarakat bahwa, daerahnya sebelumnya tidak banjir namun ketika ada perumahan justru timbul banjir saat musim hujan.

“ Mengapa, karena lahan perumahan ditinggikan hingga 3 meter saat mulai pembangunan,” tuturnya.

Contohnya, kembali jelas Baktiono, satu daerah yang lahannya sebelumnya datar ada sawah atau lahan kosong yang berfungsi untuk resapan air, maka setelah ada pembangunan oleh pengembang daerah tersebut menjadi banjir.

“ Pengembang juga tidak ingin wilayahnya banjir maka lahannya ditinggikan, tapi saat musim hujan yang terdampak lingkungan sekitar perumahan,” terang Baktiono.

Ia kembali mengatakan, pengembang yang belum menyerahkan fasumnya, maka Pemkot Surabaya bisa membangun bozem di lahan PSU atau taman yang ada di perumahan.

Jadi pengembang yang sudah menyerahkan SKRK, Site Plan, dan Perizinan ke Pemkot Surabaya itu tetap tidak berubah. 

Sehingga kita tidak membebani pengembang dalam membuat bozem.

“ Karena membangun box culvert untuk saluran air di permukiman itu lebih besar dananya, dari pada membuat bozem di lahan perumahan,” pungkasnya.

Read More

Bawaslu Larang ASN Like Medsos Peserta Pemilu, Komisi A: Harus Jaga Netralitas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau follow dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu. Bawaslu RI menyebut, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakannya dalam pemilu.

"ASN pada prinsipnya ASN harus netral, artinya ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan, salah satu bentuk ada larangan memberikan like, share, dan comment di Medsos (peserta pemilu)," kata Komisioner Bawaslu, Puadi, Minggu (24/9/2023).

Puadi menambahkan, hal ini juga telah diatur di dalam SKB tentang Netralitas ASN.

Terkait hal ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengamini steatmen Komisioner Bawaslu RI ini.

Mas Toni sapaan Arif Fathoni ini, kehormatan ASN itu terlihat dari ke netralannya dalam setiap pemilu maupun pilkada. 

Ia menerangkan, dalam setiap perhelatan kontestasi pesta demokrasi baik itu pemilu, pilpres, pilkada, ASN wajib menjaga netralitas nya.

“ Menjaga netralitas ASN itu sama juga menjaga kehormatan korpnya sendiri,” ujar Arif Fathoni kepada wartawan di Surabaya, Selasa (26/09/2023).

Dirinya menjelaskan, di era penggunaan media sosial (Medsos) saat ini memang semua orang memiliki hak asasi yang bersangkutan untuk memiliki preferensi kesukaan terhadap figur.

Akan tetapi, kata Ketua Golkar Surabaya ini, itu tidak boleh di aktualisasikan dalam bentuk lisan dan perbuatan untuk ASN ini.

Lisan itu, terang Toni, bercerita Capres ini bagus Capres ini biasa, atau ASN itu me like di medsos karena me like itu berarti ASN menunjukkan ketidak netralannya.

“ Oleh karenanya saya mengingatkan kepada ASN di Surabaya mari kita jaga kehormatan ASN dengan berkomitmen penuh menjaga netralitas nya, baik dalam pemilu , pilpres, maupun pilkada 2024,” tegas mantan wartawan harian ini.

Lebih lanjut Arif Fathoni mengatakan, prinsip kami adalah bahwa ASN harus menjaga kehormatan dan kenetralitasannya. Karena, semakin ASN tidak netral maka semakin merendahkan kehormatan itu sendiri.

Toni menegaskan, ASN itu sadar tidak sadar pilihan hidup yang disadari betul bahwa, sebagian hak asasi nya diambil oleh negara melalui peraturan.

“ Jadi ASN harus netral sekalipun di media sosial, saya setuju dengan Bawaslu,” pungkasnya. 

Read More

Bawaslu Surabaya Akan Selidiki Temuan Wali Kota Eri, Ada 5 Tenaga Kontrak Daftar Caleg

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya melakukan penyelidikan soal temuan sejumlah oknum pegawai dengan status tenaga kontrak di pemerintah kota (pemkot) setempat yang diduga masuk di dalam daftar bakal calon legislatif (Caleg).

"Kami beberapa hari ini minta keterangan ke BKD (Badan Kepegawain Daerah) perihal informasinya," kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar, Selasa (26/9).

Kendati demikian, Agil masih belum menyebut nama-nama oknum yang kedapatan mendaftar sebagai bakal calon legislatif tersebut.

"Kami belum bisa menyampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan terdapat lima oknum tenaga kontrak yang ditemukan mendaftar sebagai bakal calon legislatif untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Dia pun meminta agar para bakal calon legislatif yang masih berstatus pegawai dengan sumber penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat segera melayangkan surat pengunduran diri, paling lambat 3 Oktober 2023.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menambahkan seorang bakal caleg tidak diperbolehkan mendapatkan penghasilan dari uang negara atau dalam hal ini APBD Kota Surabaya, seperti pegawai maupun direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tenaga kontrak.

Permintaan pengunduran diri itu juga merujuk aturan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, permintaan pengunduran diri juga berlaku bagi masyarakat yang bertindak sebagai RT, RW, maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Hal itu merujuk pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Read More

Teater Keliling Pentaskan Calon Arang, Cerita Rakyat Bali dalam Bentuk Musikal di 5 Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Melanjutkan sukses pementasan pada 2022 yang lalu, Teater Keliling didukung oleh Bakti Budaya Djarum Foundation kembali mempersembahkan ‘Musikal Calon Arang’ yang dipentaskan di 5 kota yakni Bandung, Kudus, Madura, Makassar dan Toraja pada 15 - 24 September 2023 yang lalu. 

Pertunjukan drama berkonsep musikal yang diadaptasi dari cerita Rakyat Bali ini dikolaborasikan dengan musik, bela diri, tari dan nyanyian. 

“Teater Keliling senantiasa menghadirkan pertunjukan yang unik dan sarat pesan. Melalui perjalanan tak henti-hentinya ke berbagai penjuru Indonesia, kelompok ini berhasil menghibur dan menyebarkan cinta budaya di hati para penikmat seni di berbagai daerah yang dikunjunginya. Konsep pentas ini sendiri menjadi menarik karena berkolaborasi dengan penggiat seni di daerah masing-masing tempat pementasan sehingga ada semakin banyak seniman daerah yang terlibat dalam seni pertunjukan ini. Melalui kolaborasi ini, mereka belajar tentang nilai-nilai budaya, warisan nenek moyang, dan pesan-pesan yang tersembunyi dalam setiap kisah yang dipentaskan yang dapat menjadi pondasi kuat dalam membangun kecintaan mereka terhadap kebudayaan. Hal ini juga mampu memupuk rasa bangga akan warisan budaya Indonesia dan membantu menjaga tradisi-tradisi berharga agar tetap hidup dalam benak dan jiwa generasi muda kita,” kata Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation, Renitasari Adrian, Selasa (26/9).

‘Musikal Calon Arang’ sendiri bercerita tentang hidup seorang dukun sakti nan keji di sebuah desa bernama Desa Girah. 

Dukun itu bernama Nyi Rangda, sosok ibu yang menyayangi anaknya, Ratna Manggali. Ratna adalah sosok cantik ‘yang terkutuk’, ia tidak kunjung mendapat pendamping akibat ketakutan orang-orang terhadap sosok sang ibu yang menyeramkan. 

Bayang-bayang Nyi Rangda, sang dukun sakti menjadi konflik utama dari kisah yang mempertemukan karakter demi karakter yang akan ditemui dalam pementasan ini. 

Mampukah Ratna Manggali mendapatkan pendampingnya? Bagaimana akhir kisah Nyi Rangda dan Calon Arang?

“Keberagaman budaya dan suku bangsa yang kental melalui legenda atau cerita rakyat yang dimiliki Indonesia begitu kaya. Ini menjadi penting dimana Teater Keliling ingin terus melanjutkan upaya dalam melestarikan cerita-cerita rakyat Indonesia yang tentunya menjadi identitas terbaik yang dimiliki bangsa ini. Melalui kreativitas, cerita rakyat akan disajikan dalam konsep pertunjukan modern namun tidak kehilangan sisi tradisionalnya sebagai bentuk bangga terhadap apa yang budaya kita miliki. Harapannya tentu para milenial dapat mengenal cerita-cerita rakyat ini sebagai kekayaan yang perlu diceritakan secara turun temurun agar tidak punah keberadaannya dan sekaligus mengingatkan kembali bahwa Indonesia tidak kalah kaya dari negara-negara luar dengan materi cerita rakyat yang klasik dengan ciri khas daerah masing-masing yang begitu unik,” jelas Dolfry Inda Suri, Ketua Yayasan Teater Keliling.

Teater Keliling berdiri sejak 13 Februari 1974. 

Selama 49 tahun terus berkeliling dari Sabang sampai Merauke dan 11 negara di dunia dengan mementaskan lebih dari 1600 pertunjukan untuk terus menebarkan nilai-nilai kemanusiaan demi Indonesia yang lebih baik melalui pendidikan karakter dan mental. 

Teater Keliling didirikan oleh Ir. Dery Syrna, Rudolf Puspa, Buyung Zasdar dan Paul Pangemanan, dibantu juga oleh tokoh teater lainnya yaitu Jajang C. Noer, Saraswaty Sunindya, Ahmad Hidayat, Willem Patrijawane, Syaeful Anwar dan RW Mulyadi. 

Sedangkan jadwal pertunjukan Teater Keliling “Musikal Calon Arang” yang didukung oleh Bakti Budaya Djarum Foundation sendiri sebagai berikut:

15 September 2023 Pukul 19.00 WIB di Bandung (Gedung Abdian Soelaeman UIN SGD Bandung)

17 September 2023 Pukul 19.30 WIB di Kudus (Balai Budaya Rejosari, Desa Rejosari, Dawe, Kudus)

19 September 2023 Pukul 19.00 WIB di Madura (Andhap Asor Komplek Keraton Sumenep)

21 September 2023 Pukul 19.30 WITA di Makassar (Baruqa Qollic Pujie FSD UNM)

24 September 2023 Pukul 19.30 WITA di Toraja (Buntu Pune, Toraja Utara).

Read More

Kampung KB Kota Madiun Siap Jadi Percontohan Internasional

KABARPROGRESIF.COM: (Madiun) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terus berharap seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur bisa menerapkan program Bangga Kencana seperti yang dilakukan Kota Madiun. 

Tidak hanya inovasi dalam program Bangga Kencana yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun, Kampung KB di Kota Madiun pun menjadi juara pertama kampung KB tingkat Nasional. 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, mengatakan, Kampung KB Kota Madiun menjadi Percontohan Program Bangga Kencana Tingkat Nasional dan Internasional. 

"Saya bangga bisa berbagi keberhasilan dan inovasi program KB pasca persalinan, Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi", tutur Erna begitu dia akrab disapa di ruang kerjanya Jl. Airlangga, Senin Sore (25/9/2023). 

Erna menambahkan selama lima hari, Delegasi dari Negara Kenya dan Negara Bangladesh telah belajar di Kota Madiun. Hal ini tentunya sangat membanggakan, sebelumnya Kota Surabaya pun menjadi jujugan bagi lima negara muslim selatan tentang Kesehatan Reproduksi, dan penurunan stunting. Tentunya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengharapkan akan banyak Kota dan Kabupaten yang menjadi rujukan dalam pembangunan keluarga berkualitas. 

Sementara itu, Deputi Latbang BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik menjelaskan, delegasi Negara Kenya akan membawa hubungan Indonesia lebih baik untuk mengadopsi dan menerapkan program KB pasca lahir dan kesehatan reproduksi yang lebih baik di Kenya dan kerjasama internasional akan membawa hal yang lebih baik. 

"Dengan adanya Konferensi Asia Afrika maka komitmen lebih erat terjalin, apabila masyarakat Afrika mendukung pembentukan CoE maka Indonesia mendukung. Dimana pendirian CoE tergantung hasil persetujuan dari Kedutaan Afrika apakah CoE hanya ada di Kenya saja atau di Afrika, dukungan bisa dari LDKPI dan yang lain," jelasnya. 

Prof. Damanik menambahkan pihaknya akan follow up pendirian CoE bersama negara Afrika lainnya, salah satu yang pernah dilakukan Indonesia adalah mengunjungi wilayah Afrika adalah negara Seychelles. 

Negara Seychelles juga pernah belajar ke Indonesia dan sudah membuat CoE di sana. 

Mendirikan group dengan Lembaga lainnya dengan konfigurasi bersama kementerian untuk meningkatkan indikator ini dan meluaskan kerja sama diwilayah Afrika dalam kontek pembangunan CoE. 

Kenya yang sebelumnya hanya ingin mendirikan CoE tetapi setalah sampai Indonesia, Kenya juga ingin mendirikan pusat kembang dan mempelajari bagaimana cara mempim wilayah. 

Tim Kenya akan Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk membuat CoE atas pembelajaran dari Indonesia.

Perwakilan dari Kenya, Dr. Mohamed Abdukadir Sheikh, mengucapkan terima kasih karena telah berbagi informasi selama lima hari. 

Indonesia memimpin dalam pelaksanaan KB di seluruh Dunia dan Kenya sangat menghargai. 

"Kami berada di Indonesia untuk belajar proses pendirian CoE dan diskusi dengan PPD dan UNFPA bahwa yang direkomendasikan adalah Negara Indonesia," jelasnya. 

Sheikh menambahkan, tujuan pelatihan ini sudah tercapai secara utuh yaitu untuk memahami program pasca lahir, dapat belajar kontraseptif dan Kampung KB serta tujuan pembelajaran lainnya seperti Komitmen Pemimpin (sebagai teladan), tanggungjawab bersama (untuk mewujudkan rasa kepemilikan) sampai pada masyarakat. 

Inovasi yang dibuat dirasakan sampai ke masyarakat salah satunya adalah DAPUR DASHAT, layanan kesehatan, klinik lansia, dan klinik KB dimana seorang ibu datang atau Wanita Usia Subur maka akan diberikan informasi soal KB, dari sistem Pendidikan ada pengenalan Kespro dan KB, "terangnya.

Sebagai seorang Bidan di Kenya, lanjut Sheikh di Indonesia informasi kesehatan reproduksi diinformasikan sejak dini. Peran pra nikah juga tugas Bidan. 

Peran tokoh agama juga memberikan informasi KB. Keterlibatan pria dalam berKB menjadi tantangan di Kenya sedangkan Indonesia sangat luar biasa. 

Kami akan berupaya bertahap mengadopsi inovasi dari Indonesia ini akan strategi kesuksessan program KB pasca lahir dan Kesehatan Reproduksi. 

"Pemberdayaan perempuan sebagai kegiatan social ekonomi ditunjukan sangat jelas di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kami sangat  Bahagia sebagai tamu di Indonesia, mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak di Madiun, banyak ilmu yang dipelajari dari ketahanan pangan, kesehatan reproduksi dan lainnya," imbuhnya.

Program Kepedudukan BKKBN berhasil karena sasaran dari hulu yaitu anak-anak, remaja, PUS, Calon Pengantin, WUS sampai Ibu hamil dan lansia. 

Sebagai contoh pada Sekolah Siaga Kependudukan keterlibatan siswa mengetahui isu kependudukan dan dapat menjelaskan dengan baik.

Read More

Kabupaten Mojokerto Bagikan Sertifikat Pertanahan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto, Budiono, menyerahkan Sertifikat Hak Pakai Aset Pemerintah Mojokerto, Sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Pakai Pemerintah Desa, Sertifikat PTSL Hak Milik Warga Purworejo, dan Sertifikat Hak Wakaf atas nama Nahdlatul Ulama.

Bupati Ikfina menyampaikan, saat ini telah banyak banyak upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN yang mendorong pendaftaran kepemilikan tanah.

“Dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat, yang ditempuh melalui skema pendaftaran tanah secara komunal," tuturnya melalui rilis Humas Pemkab Mojokerto, Selasa  (26/9/2023). 

Tak hanya itu, pendaftaran tanah untuk keperluan beribadah masyarakat juga terus didorong agar memiliki administrasi yang sah dan kuat. 

"Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah. Seperti gereja, pura, masjid, dan lain-lain. Ini dilakukan tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi, sehingga umat-umat beragama dapat beribadah dengan tenang," ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan usai upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) tahun 2023 yang juga peringatan Hari Lahir Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang ke-63 di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto, Senin (25/9).

Read More

DPRD – Pemprov Jatim Sahkan P-APBD 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P APBD 2023 menjadi peraturan daerah (perda).

Pengesahan ini langsung dilakukan oleh ketua DPRD Jatim, Kusnadi dan Wakil Ketua DPRD, Anik Maslachah, dan Achamd Iskandar, serta dihadiri oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil Elestianto Dardak, dan Sekdaprov, Adhi Karyono di rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/9/2023).

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mengatakan kesimpulan pendapat akhir Fraksi di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui P APBD Jatim 2023 menjadi perda. 

Namun ada beberapa catatan dari Fraksi – fraksi di DPRD Jatim yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah dan Tim anggaran Pemprov, serta Perangkat Daerah (PD).

Juru Bicara Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih, berharap agar pemerintah daerah dapat menyegerakan realisasi belanja pada struktur mata anggaran yang bersumber dan melibatkan partisipasi masyarakat. 

Berbagai program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat, tentu merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang dapat menggairahkan ekonomi rakyat. 

"Sehingga target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur tahun 2023 dapat terealisasi optimal," katanya.

Hikmah menambahkan Fraksi PKB berharap agar P-APBD 2023 ini menjadi instrumen fiskal bagi Pemprov Jatim dalam mengatasi dinamika ekonomi-politik global maupun nasional. 

Sebab, sebagaimana kita tahu, dampak dinamika ekonomi nasional maupun global berpotensi meningkatkan inflasi, penurunan daya beli, yang dapat berujung pada terganggunya upaya kita untuk terus mereduksi angka kemiskinan di Jawa Timur.

"Dalam belanja sektor pendidikan, F-PKB berharap agar Pemprov Jatim dapat mengalokasikan anggaran untuk program penguatan literasi pesantren melalui skema pelatihan literasi pesantren dan penyelamatan naskah kuno pesantren melalui kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Hal itu sebagai bagian dari amanah yang tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren," terangnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, semua catatan dan rekomendasi akan menjadi masukan yang akan dibahas kembali bersama-sama dengan jajaran Pemprov Jatim untuk bisa ikhtiar meningkatkan kebaikan kehidupan masyarakat baik di bidang pendidikan kesehatan ekonomi, sosial budaya, hankam.

"Semua bisa kita lakukan perbaikan bersama-sama dengan berbagai porsi anggaran dan kita miliki," pungkasnya.

Read More

Bahtiar Lantik 4 Pj Kepala Daerah di Sulsel, Minta Langsung Tancap Gas Kerja

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin melantik tiga Pj bupati dan satu Pj wali kota. 

Bahtiar meminta keempat Pj kepala daerah tersebut langsung bekerja.

"Tidak ada waktu untuk main-main, langsung tancap gas dan kerja. Waktu kita sedikit, anggaran juga terbatas," ujar Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dalam sambutannya, Selasa (26/9/2023).

Keempat Penjabat yang dilantik di antaranya Pj Bupati Bantaeng Andi Abu Bakar, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin, Pj Bupati Sinjai TR Fahsul Falah, dan Pj Wali Kota Palopo Andi Asrul Sani. 

Keempatnya dilantik di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pagi tadi.

Bahtiar mengatakan, para Pj kepala daerah harus bekerja dengan serius. Sebab, pihaknya akan mengevaluasi kinerja para Pj kepala daerah setiap saat.

"Tiga bulan dievaluasi, setiap saat saya bisa mengevaluasi saudara. Pagi ini dilantik sore bisa diberhentikan, ini tidak main-main," tegas Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, ini adalah masa transisi demokrasi Indonesia. Yakni, bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

"Jangan seperti penggawa yang semua mau didatangi tetapi turun temui masyarakat. Bekerja dengan baik dan tegak lurus pada merah putih bukan pada orang lain. Ini bukan sekadar menunjuk tapi yang menunjuk bapak semua adalah bapak Presiden Republik Indonesia," jelasnya.

Read More

Kunjungi Daerah Kekeringan Ketua PMI Jatim Minta Masyarakat Hemat Air

KABARPROGRESIF.COM: (Blitar) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur, H. Imam Utomo S menghimbau masyarakat terutama di daerah kekeringan untuk berhemat penggunaan air. Hal ini disampaikan saat mengunjungi  Dusun Wonosari Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

Menurutnya, sumber mata air di desa Tugurejo sudah semakin kecil, bahkan sudah tak mengalir lagi, dan air bersih droping dari PMI sifatnya hanya membantu sampai musim penghujan tiba.

Dari rilis PMI Jatim Senin (25/9/2023),  Imam Utomo mengatakan bahwa air bersih bagi warga terdampak kekeringan sangatlah dibutuhkan, sebab itu warga di sini harus hemat dengan air bersih.

"Untuk sementara waktu gunakan air bersih yang perlu-perlu saja seperti untuk memasak. Keperluan untuk mandi juga harus hemat. PMI Jawa Timur juga menyerahkan bantuan operasional kepada PMI Kabupaten Blitar," pesan Imam.

PMI Jawa Timur sudah tiga bulan ini menempatkan truk tangki kapasitas 5000 liter melayani kebutuhan air bersih. Setiap harinya 2 sampai 3 truk tangki ditambah satu unit kendaraan pickup. 

Peninjauan di lokasi krisis air bersih di dusun Wonosari, di setiap lima rumah ada satu titik, dimana disitu ada 15 sampai 20 ember dengan berbagai ukuran. 

Lalu kendaraan pickup PMI keliling melakukan pengisian. Titik titik pengisian ini berada di kanan kiri jalan. 

Sedangkan truk tangki air PMI ditempatkan di lapangan yang berdekatan dengan fasilitas Pendidikan dan tempat

"Kondisi disini sama dengan di tempat yang lain yang pernah kita kunjungi. Sumber air cukup jauh, dan airnya sudah tidak mengalir lagi. Kalaupun ada debitnya sangat kecil," ungkapnya.

Camat Wates, Kabupaten Blitar, Agus Zainal, mengatakan, di Desa Tugurejo Kecamatan Wates ini  ada dua dusun yang mengalami krisis air bersih cukup parah, yakni Dusun Wonosari dan Bejirejo.

"Selama ini yang rutin memberikan bantuan air bersih hanya PMI dan BPBD. Organisasi Masyarakat ada yang masuk di sini tapi hanya sesekali saja. Di dua dusun itu terdapat 2000 jiwa dengan 33 RT," ujarnya. 

Sebagai informasi, di Jawa Timur ada 20 kabupaten mengalami krisis air bersih. PMI Jawa Timur telah menempatkan 15 truk tangki untuk membantu masyarakat di wilayah kekeringan. 

Sampai saat ini ada 7 kabupaten yang sudah dikunjungi Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo diantaranya Bangkalan, Sampang, Bondowoso, Situbondo, Ponorogo, Malang dan Blitar

Adapun saat peninjauan mendadak di dusun Wonosari, KEtua PMI Jatim, Imam Utomo didampingi Sekretaris PMI, Edy Purwinarto, Ketua bidang pelayanan Kesehatan dr. Harsono, Kabid bencana Eddy Indrayana, Ka Markas PMI Jawa Timur Dwi Suyanto. Hadir pula Ketua PMI Blitar Riyanto, Camat Wates Agus Zainal, Komandan Koramil, Kapolsek dan perangkat desa. 

Read More

Pemprov Jatim Komitmen Kurangi Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan Vokasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Sekda Jatim), Adhy Karyono, menerima audiensi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, di ruang kerjanya, Senin (25/9/2023). 

Audiensi ini membahas tentang kolaborasi percepatan pengurangan tingkat pengangguran terbuka lulusan pendidikan vokasi. 

Sekda Adhy mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung kesesuaian supply dan demand kompetensi lulusan pendidikan vokasi, khususnya bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (Dudika). 

"Supaya link and match antara lulusan yang dihasilkan dengan yang dibutuhkan industri dan perkembangan saat ini itu berjalan," ujarnya. 

Pertemuan ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Read More

Pj Gubernut NTB Lantik Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima

KABARPROGRESIF.COM: (Mataram) Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi melantik Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Muhammad Rum. Pelantikan dihelat di Lombok Raya Hotel, Mataram, pada Selasa (26/9/2023).

Lalu Gita mengingatkan Juaini dan Rum agar menjalankan tugas dan wewenang sesuai aturan. 

"Agar melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangan sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Lalu Gita menerangkan tugas kepala daerah itu antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mendukung pelaksanaan Pilkada, dan menjaga netralitas saat kontestasi itu berlangsung.

Lalu Gita berharap Juaini dan Rum dapat fokus dalam menjalankan kebijakan di pemerintahan. Selain itu, dapat menciptakan akselerasi pembangunan yang berkesinambungan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Juaini sebagai Pj Bupati Lombok Timur dan Rum sebagai Pj Wali Kota Bima. 

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-3948 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pj Bupati Lombok Timur dan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-3948 tentang Pengangkatan Pj Wali Kota Bima.

Juaini sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Lombok Timur.

Ia menggantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy dan Rumaksi.

Sementara Muhammad Rum sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB. Ia ditunjuk menggantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dan Feri Sofiyan.

Read More

Kosgoro 1957 Jawa Timur Kado Komisi D DPRD Surabaya Celana Dalam Wanita hingga BH, Ini Penyebabnya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi D DPRD Surabaya diberi kado spesial berupa pakaian dalam, BH, Jamu Tolak Angin dan Kerokan oleh Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Jawa Timur saat mendatangi kantor DPRD Surabaya pada Senin (25/9/2023).

Ketua Kasgoro Jatim Yusuf Husni mengatakan bahwa pihaknya memberikan kado tersebut terkait permohonan hearing tentang permasalahan pemenang tender Rumah Sakit Surabaya Timur.

“Kehadiran kami adalah yang ke dua kali, untuk menanyakan hal yang sama yakni agenda hearing, ternyata sampai hari oleh komisi D belum mengagendakan. Jangankan diagendakan, rapat internal saja belum dilakukan, seakan tidak peduli dengan masalah ini,” kata Yusuf.

Menurutnya, permintaan hearing tersebut terkesan dipersulit bahkan pihaknya menduga bahwa Komisi D sengaja menghindar. 

Padahal sebelumnya mereka telah mendatangi Kantor DPRD pada Jumat (8/9/2023) lalu, untuk memberikan kejelasan agenda hearing.

“Sehingga kami kritik dengan memberi kado berupa celada dalam wanita, BH, tolak angin dan kerokan yang diterima sekretariat karena satupun anggota komisi D tidak ada yang menerima kami,” kata Yusuf Husni.

Read More

Berseragam Doreng Kebesaran Pemuda Pancasila, Bupati Sugiri Mengaku Anggota Lama

KABARPROGRESIF.COM: (Ponorogo) Bupati Sugiri Sancoko blak-blakan ketika membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Ponorogo di Hotel Maesa, Minggu (24/9/2023). 

Kang Bupati - sapaan Bupati Sugiri Sancoko - ternyata anggota organisasi masyarakat (ormas) yang identik dengan seragam doreng oranye itu. 

Bahkan,  sampai sekarang masih menjabat ketua Pemberdayaan dan Pembinaan Cabang Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jawa Timur. 

Kang Bupati mengenakan seragam kebesaran PP tatkala membuka muscab. Jauh hari sebelum terpilih menjadi bupati Ponorogo, dirinya pernah berproses dan menjadi anggota ormas yang sudah berdiri sejak 28 Oktober 1959 itu. 

PP membuktikan sebagai ormas yang mampu melintasi berbagai rezim, mulai Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. 

‘’Saya masih menyimpan dengan baik seragam PP,’’ terangnya. 

Kang Bupati berharap Muscab PP Ponorogo mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. 

Siapapun yang terpilih sebagai ketua menggantikan Agung Nugroho, harus mampu membawa MPC PP Ponorogo lebih baik. 

Meskipun gerak roda organisasi selama ini sudah berjalan dengan baik ditandai bertambahnya anggota.  

‘’Musyawarah mufakat menjadi sistem dalam budaya Pancasila. Maka bermusyawarlah dalam rangka abadinya Pancasila,’’ jelasnya.  

Kang Bupati mengungkapkan bahwa kerja sama apik terjalin antara Pemkab Ponorogo dan MPC PP. Sebab, dua pihak memiliki tujuan yang sama ingin membangun Ponorogo menjadi lebih baik. ‘

’Terima kasih kepada MPC PP Ponorogo yang selama ini sudah berada di samping kami.  Mimpi kita ke depan sama,’’ ungkapnya. 

Sementara itu, Sekretaris MPW PP Jawa Timur Dyah Agus Muslim menitip pesan ke Bupati Sugiri Sancoko beserta stakeholder yang ada agar membimbing PP Ponorogo. 

Tidak perlu segan melakukan koreksi jika gerak organisasi dinilai melenceng.  

PP sudah memutuskan  menjadi organisasi masyarakat yang terbebas dari politik praktis. 

‘’Kegiatan organisasi menitikberatkan kepada sosial kemasyarakatan,’’ ujar Dyah Agus Muslim.

Read More

UNESA Rancang SPOP untuk Peningkatan Prestasi Atlet

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai kampus unggulan olahraga, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) memiliki komitmen dalam pengembangan atlet Indonesia. 

UNESA melalui Sport and Exercise Research Center (SERC) mempersembahkan program sekaligus aplikasi Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar (SPOP) sebagai sistem layanan monitoring dan evaluasi atlet pelajar Jawa Timur.

Program tersebut sudah diluncurkan dan menjadi komitmen bersama antara UNESA dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Jatim 2023 di Gor Jayabaya, Kota Kediri, Jumat, 22 September 2023 lalu.

Penandatanganan Komitmen Bersama tentang ‘Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional antara Rektor UNESA Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., dan Kadispora Jatim Moh Ali Kuncoro itu disaksikan Menpora, Ario Bimo Nandito Ariotedjo dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Menpora, Dito Ariotedjo, mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan UNESA selama ini di bidang olahraga. Tidak hanya untuk Jatim, tetapi untuk Indonesia yang lebih berprestasi.

“UNESA bukan universitas lain bagi kami, karena banyak sekali kerja sama Kemenpora dengan UNESA tentang pengembangan Sport Science Center. Kita jadikan Surabaya sebagai inti pengembangan Sport Center,” ucapnya.  

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, Jatim terus berkomitmen untuk memajukan olahraga tanah air lewat peningkatan kualitas para atlet untuk mencetak prestasi olahraga di kancah dunia. Untuk mewujudkan itu secara konsisten, maka diperlukan pembangunan ekosistem olahraga yang lebih baik lagi.

“Dengan komitmen kita bersama ini, akan lahir atlet muda berprestasi dan berkarakter di level dunia. Program dan aplikasi ini menjadi bagian penting dan sangat mendukung pengembangan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) dan Desain Besar Kepemudaan Daerah (DBKD) di Jatim,” ujarnya.

Rektor UNESA, Nur Hasan, mengatakan, program dan aplikasi ini merupakan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan olahraga khususnya pada atlet berusia dini sehingga dapat mencetak atlet yang berprestasi dan mengimplementasi sinergitas kolaborasi dan semangat membangun olahraga di Indonesia.

“Kami terapkan metode pembinaan Long Term Athlete Development (LTAD) yang dapat memberikan perhatian yang lebih baik kepada setiap atlet untuk memaksimalkan potensi mereka untuk menuju puncak prestasi,” papar Cak Hasan, sapaannya.

Sementara itu, Dr. Mochamad Purnomo, S.Pd., M.Kes., Sekretaris Sport Center, mengatakan, sistem ini telah teruji dan memiliki fitur unggulan seperti performance management chart yang dapat memantau kondisi atlet dan memprediksi performa atlet melalui catatan Training Stress Score atau TSS harian berdasarkan durasi.

Aplikasi ini, juga dilengkapi beberapa fitur lain seperti training load atau intensitas latihan yang diterima atlet selama periode waktu tertentu. 

Beban latihan ini mencakup durasi latihan, intensitas latihan, dan frekuensi latihan. Hal ini dapat membantu atlet dalam mengoptimalkan hasil latihan dan meminimalisir cedera.

Kemudian, ada fitur atlet diary, fitur dengan keluhan peristiwa dan kejadian yang dialami atlet selama latihan. Fitur lain, ada wellness atau kondisi keseluruhan kesejahteraan fisik mental dan emosional yang dialami oleh atlet. 

Fitur ini bukan hanya tentang penyakit tetapi tentang menciptakan gaya hidup yang seimbang dan merepresentasikan kesehatan serta kebahagiaan.

“Fitur yang tak kalah penting yakni Coaching Logbook atau buku harian yang digunakan untuk mencatat informasi atau peristiwa pada saat berlatih atlet tiap harinya. Aplikasi ini sudah melibatkan sekitar 100 sampai 200 atlet di Jatim,” beber Purnomo, kemarin (Sabtu, 23/9/2023).

Read More

Gubernur Khofifah Lantik Heru Suseno Sebagai Pj Bupati Tulungagung

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Heru Suseno sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (25/9/2023).

Dilantiknya Heru Suseno menjadi Pj Bupati Tulungagung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 100.2.1.3-3919 Tahun 2023. Pria yang juga Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim ini menggantikan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang masa jabatannya selesai pada hari ini.

Dalam kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan berita acara, serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan dari purna tugas Bupati Tulungagung kepada Pj. Bupati Tulungagung.

"Alhamdulillah kita menyaksikan dan memberikan doa kepada Pj Bupati Tulungagung. Ini menjadi bagian pelengkap setelah kemarin ada 12 Pj bupati wali kota yang telah dilantik, dan hari Ini ada Pj Bupati Tulungagung yang dilantik," ujar Gubernur Khofifah.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah berpesan untuk fokus pada dua hal utama, yaitu soal penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pertama terkait stunting, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa ada proses panjang yang dilakukan dengan kerja keras dan prestasi yang sudah dicapai oleh Kabupaten Tulungagung. 

Terutama Tim PKK Tulungagung yang hampir selalu menjadi juara satu di berbagai sektor, utamanya dalam upaya menurunkan angka stunting.

"Saya mohon Pj Bupati Tulungagung bersama TP PKK selanjutnya bisa menjaga dan meningkatkan capaian prestasi tersebut. Hal ini menjadi penting karena di tahun 2024 karena target penurunan stunting secara nasional di angka 14 persen harus didorong semua pihak dan semua lini," katanya.

Dalam upaya menurunkan angka stunting, kata Gubernur Khofifah, Tim PKK terutama Posyandu menjadi garda terdepan yang signifikan untuk mengintervensi sejak adanya potensial stunting. 

Hal ini karena ada kekurang sesuaian  yang sering terjadi saat proses bulan timbang, dimana ada ketidakcocokan saat mengukur panjang bayi.

Khofifah mencontohkan, apabila hendak ditimbang, sebagian besar bayi menangis. Kemudian kakinya terlipat maka hasil panjang bayi tidak sesuai. 

Seharusnya ketika ditimbang, bayi tidak dalam keadaan menangis karena akan mengurangi panjang bayi.

Sehingga hasil antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan bulan timbang datanya tidak sesuai. SSGI Jawa Timur sebesar 19,2 persen , sedangkan bulan timbang di Jatim sebesar 7,8 persen.

"Ini coba kami teliti untuk bisa mendekatkan bagaimana format data antara bulan timbang dan SSGI seimbang. Bahkan kita juga sempat menghadirkan Pusat Data dan Teknologi (Pusdatin) dari Kementerian Kesehatan untuk mencari titik temu karena disparitas hasil SSGI dan bulan timbang lebar sekali," ungkapnya.

Agar disparitas tidak terjadi dan ada kecocokan data antara bulan timbang dan SSGI, Gubernur Khofifah meminta perhatian khusus kepada TP PKK Tulungagung untuk menjadikan prioritas capaian program. Sehingga capaian angka 14 persen ditargetkan dari pemerintah pusat bisa dicapai tahun 2024 oleh Jatim.

"Maka sinergitas dengan semua lini penting utamanya posyandu," tegasnya.

Selain stunting, Gubernur Khofifah berpesan kepada Pj Bupati Tulungagung untuk turut menurunkan kemiskinan ekstrem. 

Disebutkannya, angka kemiskinan ekstrem di Jatim turunnya ekstrem sekali termasuk di Tulungagung yang jumlahnya nol.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras semua elemen utamanya pada purna Bupati. Maka tolong pak Pj Bupati, prestasi ini dijaga supaya capaian baik ini dijaga dan ditingkatkan," pesannya.

Gubernur Khofifah juga meminta Pj Bupati Tulungagung terus berkoordinasi intensif dengan Ketua DPRD Tulungagung terkait pembahasan PABD dan RAPBD 2024. 

Termasuk menjalin koordinasi bersama Dandim, Kapolres dan Kajari serta seluruh Forkopimda membangun suasana kondusivitas yang terus dimaksimalkan.

Hal ini menjadi penting jelang tahun politik dan bulan depan masuk pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Dengan demikian, suhu politik sangat mungkin mengalami dinamika.

"Dinamika ini harus dikelola dengan baik karena seperti yang saya sampaikan kemarin, Jatim tidak boleh batuk, kalau batuk dropletnya sampai ibu kota" tutur Khofifah.

"Saya mohon semua bisa berseiring bahwa tidak sekadar capaian ekonomi terbesar kedua secara nasional, tetapi mencakup seluruh sektor mulai Kamtibmas, budaya, sosialnya dan sedulurannya ini harus dijaga semuanya agar apa yang dicapai berseiring dengan bangunan Indonesia yang makin hebat dan berkemajuan," lanjutnya.

Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno mengatakan, ia segera melakukan konsolidasi baik intern maupun ekstern untuk melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Tulungagung, utamanya mencegah stunting dan kemiskinan ekstrem. 

Dalam waktu dekat, Heru berangkat ke Tulungagung untuk merapatkan diri dan melakukan konsultasi, konsolidasi internal birokrasi maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Tulungagung.

"Angka stunting harus terus  diturunkan  dan angka kemiskinan ekstrem di Tulungagung nol. Ini tugas saya bersama jajaran untuk bisa mempertahankan. Termasuk proses pelaksanaan PAPBD dan menyusun untuk perencanaan di tahun 2024," tutupnya.

Read More