Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat Ajak Masyarakat Datang ke TPS Pilih Eri-Armuji

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM PDIP Surabaya menyambut hangat debat perdana pilkada yang diikuti pasangan calon (Paslon) tunggal Eri Cahyadi-Armuji yang diselenggarakan KPU Surabaya di Dyandra Convention Hall, Rabu (16/10).

Sebab debat ini selaras dengan visi dan misi dari paslon yang merupakan kader dari PDI Perjuangan.

Makanya partai berlambang banteng bermoncong putih ini menghadirkan kesenian yang dikenal di kota Pahlawan.

"Kebetulan subtema dalam visi misi hari ini yaitu di bidang Pembangunan sumber daya manusia. Karena PDI Perjuangan di sini menghadirkan kesenian jaranan. Kota surabaya tidak hanya bangunannya, tapi SDM-nya untuk mewujudkan kepribadian dalam kebudayaan," kata Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat di Dyandra Convention Hall Surabaya.

Dengan adanya debat ini, Achmad meminta masyarakat kota Surabaya untuk mensukseskan pesta demokrasi dengan memberikan suaranya kepada paslon nomer urut 01 melalui TPS terdekat yang akan diselenggarakan pada 27 november 2024 mendatang.

"Kita mengajak masyarakat bahwa pesta demokrasi ini merupakan pesta demokrasi menggembirakan, menyenangkan untuk mereka dapat menyalurkan aspirasi sebagaimana nanti Pak Eri - Armuji dapat melanjutkan kepemimpinannya," harapnya.

Menuruf Achmad, paslon Eri Cahyadi - Armuji sudah teruji dalam memimpin kota Surabaya di periode kedua.

Sebab talenta maupun program-program dari Eri Cahyadi - Armuji sudah dirasakan oleh masyarakat Surabaya pada periode pertama meski belum genap 5 tahun memimpin.

"Tentu pak Eri-Armuji sudah memiliki dalam 3 tahun lebih memimpin. Beliau mampu menghadapi covid-19, lalu satu tahun setengah bagaimana merangsang pertumbuhan ekonomi, kita harap di periode kedua nanti beliau mampu menajamkan visi misinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Surabaya, melalui program-program seperti beasiswa pemuda tangguh, pendidikan gratis, melalui kuliah gratis dan lain sebagainya," pungkasnya.

Read More

Eri-Armuji Lawan Kotak Kosong, Begini Tanggapan Ketua DPD Golkar Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kedatangan massa dari pendukung kotak kosong tang gagal masuk untuk menyaksikan debat perdana di Dyandra Convention Hall memantik reaksi dari Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni.

Menurutnya fenomena kotak kosong adalah hal yang wajar.

"Kotak kosong itu saluran yang diberikan oleh aturan, untuk ada di setiap Pemilukada Indonesia, Surabaya ini tidak melawan kotak kosong sendirian, ada Pasuruan, Gresik, saya pikir wajar saja, maka mari kita jadikan, Pemilukada ini sebagai sarana mendapatkan hati masyarakat saja," kata Arif Fathoni di Dyandra Convention Hall, Rabu (16/10).

Arif menambahkan, dengan adanya kotak kosong ini tidak membuat masyarakat menilai bahwa dalam fenomena ini tidak menggiring pemikiran masyarakat, tentang partai politik melawan rakyat.

"Saya berharap tidak ada lagi pemikiran Partai Politik Vs Rakyat. Saya pikir karena Sila ke-empat Pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan. Artinya dalam pemilu yang mewakili suara rakyat itu kan partai juga," jelasnya.

Yang jelas menurut Thoni sapaannya dalam mengusung pasangan calon untuk maju di pilkada ada mekanismenya dan penjaringannya pun cukup ketat.

"Rekomendasi oleh partai politik sendiri dilakukan secara berjenjang, ada usulan yang dibawa ke provinsi, provinsi dibawa ke DPP masing-masing partai," pungkasnya.

Read More

Debat Perdana Pilwali Surabaya Hampir Ricuh, Massa Pendukung Kotak Kosong Dilarang Masuk

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Debat perdana Pilwali Surabaya dengan pasangan calon (Paslon) tunggal Eri Cahyadi-Armuji di Dyandra Convention Hall hampir ricuh.

Sebab pendukung kotak kosong memaksa masuk ke dalam acara debat tersebut.

Puluhan massa yang mengenakan kaos hitam itu tertahan didepan pintu masuk.

Kedatangan massa pendukung kotak kosong ini ternyata juga menarik perhatian dari pendukung Eri Cahyadi-Armuji yang berada tepat didepan mereka.

Para pendukung Eri Cahyadi-Armuji tersebut kebanyakan dari kader PDI Perjuangan.

Beruntung Ketua KPU Surabaya Suprayitno mengajak perwakilan pendukung kotak kosong masuk ke dalam.

Entah apa yang dibicarakannya, setengah jam kemudian perwakilan pendukung kotak kosong terlihat keluar.

"Kita menyampaikan keberatan dari massa kotak kosong, karena sebelumnya MC dalam acara ini menyebutkan ada Paslon dari kotak kosong, bahwa sampai saat ini debat publik pilkada Surabaya untuk Paslon yang bergambar, disampaikan secara masif oleh pihak MC bahwa ada juga Paslon yang tidak bergambar, dan itu sah," kata Koordinator massa pendukung kotak kosong, Heru Satrio, Rabu (16/10).

Heru yang juga Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menambahkan usai menyampaikan keberatannya massa pendukung kotak kosong ini akhirnya memutuskan membubarkan diri, karena tidak diperbolehkan masuk oleh panitia dengan tertib.

"Hal itu disampaikan langsung oleh Bawaslu Surabaya, dan Bawaslu akan menegur secara langsung apabila kesepakatan dengan kami ini tidak dilaksanakan oleh KPU Surabaya," terangnya.

Pihak massa kotak kosong menilai, bahwa debat sesi pertama ini terlihat lucu, karena KPU tidak memberikan tempat pada pemilih kotak kosong di acara tersebut.

"Debat ini sangat tidak efektif, karena secara apk diperbolehkan, sementara untuk debat ini tidak untuk Paslon tak bergambar, ini kan lucu. Sebenarnya parodi apa yang dilakukan oleh KPU ini? Ini kan gak bener," pungkasnya.

Read More

Debat Perdana di Pilwali Surabaya, Eri-Armuji Disambut Tarian Jaranan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pasangan calon (Paslon) petahana Eri Cahyadi-Armuji tiba di Dyandra Convention Hall pada pukul 18.05 WIB.

Paslon tunggal ini akan melakukan debat perdananya melawan kotak kosong di Pilwali Surabaya, hari ini Rabu (16/10) malam.

Ketika tiba di halaman Dyandra Convention Hall, dengan ditemani istrinya, paslon nomor urut satu ini disambut dengan tarian jaranan dan para budayawan Surabaya. 

Tampak pula para Ketua Partai yang mendukung Eri Cahyadi - Armuji.

Sayangnya tak satu pun kalimat yang keluar dari Eri Cahyadi maupun Armuji.

Keduanya hanya menyalami para Pendukungnya yang mayoritas emak-emak dari kader PDI Perjuangan.

Dalam pantauan, para pendukung paslon nomer urut 1 di Pilwali Surabaya ini masih terlihat memenuhi halaman acara debat.

Seperti diketahui debat perdana Eri Cahyadi-Armuji ini memaparkan program visi dan misi. 

Khususnya dengan tema pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam debat tersebut KPU Surabaya akan mengambil 2 pertanyaan dari masyarakat.

Sedangkan untuk moderator akan membacakan pertanyaan dari panelis.

Debat perdana ini sebanyak enam segmen.

Untuk segmen pertama pemaparan visi misi paslon, yang kedua itu profil panelis dan penajaman visi misi itu satu pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh paslon.

Read More

Tangani 321 Kebakaran, Pemkot Surabaya Imbau Warga Perhatikan Konsleting Listrik dan Lahan Terbuka

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Selama periode Januari-16 Oktober 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya telah menangani 321 kasus kebakaran di Kota Pahlawan. 

Oleh sebab itu, DPKP Surabaya terus menguatkan upaya pencegahan dan penanganannya.

Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani mengatakan, memasuki puncak musim kemarau pada periode September-Oktober 2024, kasus kebakaran sering terjadi di lahan terbuka, maupun akibat adanya korsleting listrik. 

“Di area alang-alang banyak terjadi seperti itu, mungkin karena musim kemarau dan panas yang luar biasa, suhunya tinggi, anginnya kencang, dan ditambah masyarakat membakar sampah akhirnya tersambarlah semuanya,” kata Laksita Rini, Kamis (16/10).

Ia pun berpesan kepada lurah dan camat di agar lebih mengawasi lahan kosong yang ada di wilayahnya. Sehingga, warga tidak asal membakar sampah. 

“Khususnya saat musim kemarau saat ini, karena memang faktor terjadinya kebakaran bisa saja dari kelalaian manusia atau suhu alam,” terangnya.

Selain itu, kasus kebakaran juga marak terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. 

Masyarakat diharapkan tidak lupa untuk mematikan kipas angin, mencabut charger Handphone yang tidak dipakai, maupun tidak menumpuk steker listrik yang dapat memicu konsleting listrik.

“Objek rumah terbakar karena konsleting listrik karena bisa menyambar dan mengakibatkan kebakaran. Maka kabel harus di cek, harus dilakukan pemeliharaan agar tidak memicu konsleting listrik,” bebernya.

Meski demikian, DPKP Surabaya rutin menggelar sosialisasi dan simulasi terkait upaya pencegahan dan penanganan kebakaran yang bekerjasama dengan kelurahan dan kecamatan melalui RT/RW. Yakni, bagaimana cara menangani kejadian kebakaran pada 3 menit pertama. 

“3 menit pertama itu menentukan, apakah api berpotensi membesar atau tidak. Warga sudah kita latih, jika terkait dengan kompor, mereka memadamkan dengan karung goni atau handuk basah, atau yang memiliki Apar bisa langsung memadamkan,” jelasnya.

Laksita Rini melanjutkan bahwa saat ini masyarakat semakin aktif untuk mengikuti pelatihan, maupun proaktif melaporkan kejadian kebakaran melalui Command Center (CC) 112. 

“Hasilnya dari beberapa kasus kebakaran yang terjadi, warga setempat berhasil memadamkan api. DPKP Surabaya yang meninjau lokasi pun tinggal melakukan pembasahan,” terangnya. 

Selain itu, selama periode Januari-16 Oktober 2024, DPKP Surabaya telah menangani 1249 kejadian evakuasi. 

Berdasarkan laporan, 1249 terdiri atas 707 evakuasi hewan, 254 evakuasi orang, 70 evakuasi kendaraan, 3 evakuasi bangunan, 143 evakuasi objek alam, dan 72 evakuasi objek lain jenis. 

Meski demikian, DPKP Surabaya pun juga memiliki personel terlatih di tiap rayon dan dilengkapi dengan peralatan pendukung.

“Evakuasi atau penyelamatan masih didominasi pada hewan, seperti ular dan lebah. Ada pula cincin yang tersangkut dan tidak bisa lepas pada jari, lalu kendaraan yang terperosok. Sehingga warga sering menghubungi 112 untuk meminta bantuan,” pungkasnya.

Read More

Jambore Kesehatan Jiwa ke-VI, Refleksi dan Dedikasi Pemkot Surabaya terhadap isu Kesehatan Jiwa

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani resmi membuka Jambore Kesehatan Jiwa ke-VI Kota Surabaya, di Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran, Selasa (15/10). 

Kegiatan ini merupakan momen refleksi dan dedikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap isu kesehatan jiwa, dengan terus berkomitmen dalam upaya, promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan jiwa.

PJs Wali Kota Restu Novi mengatakan, dalam memaknai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Pemkot Surabaya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur rutin menggelar Jambore Kesehatan Jiwa. 

Kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi dalam menambah semangat dan motivasi bagi para petugas pelayanan kesehatan jiwa.

“Karena mereka sehari-hari mendampingi bagaimana para penyintas bisa setara di masyarakat. Ini bukan tugas sederhana, sehingga ini adalah wadah untuk refleksi supaya bisa bertukar pengalaman, dan konsep acaranya bagus sekali,” kata PJs Restu Novi.

Jambore Kesehatan Jiwa ke-VI kali ini, diikuti oleh 22 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Harapannya, setelah mengikuti kegiatan tersebut, para peserta memiliki semangat baru, dan inspirasi terhadap praktik baik antar kabupaten/kota.

“Sehingga nanti bisa lebih mengatasi kesehatan jiwa masyarakat karena semakin hari problem permasalahan sosial semakin meningkat. Bahkan peningkatan paling miris adalah di usia produktif,” jelasnya.

Ia menerangkan, sebagai kota yang terus berkembang, Surabaya menyadari pentingnya kesehatan jiwa dalam mendukung kesejahteraan warganya. 

Kesehatan jiwa tidak hanya mencakup kebugaran fisik, namun juga mencakup kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, mengatasi tekanan hidup, serta produktif dalam peran sosialnya. 

“Melalui jambore ini, pemkot mendorong kesadaran bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesehatan jiwa yang baik, serta dukungan yang layak dari keluarga, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.

Dengan sinergi lintas program dan lintas sektor, Pemkot Surabaya memastikan bahwa mereka yang membutuhkan bantuan, mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif.

“Lewat berbagai kegiatan dan lomba yang diadakan, saya berharap acara ini bisa menjadi wadah untuk saling berbagi, mengembangkan potensi, serta mendorong inovasi dalam pelayanan kesehatan jiwa di Kota Surabaya,” ujarnya.

Di samping itu, PJs Restu Novi juga mengapresiasi kinerja para tenaga kesehatan atas kerja keras dan dedikasinya. 

“Tetaplah berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan dalam upaya penanganan kesehatan jiwa di Kota Pahlawan, tersedia layanan konseling yang sudah dilengkapi dengan tenaga psikolog medis di 63 puskesmas. 

“Di puskesmas juga dilakukan pendampingan terhadap warga yang dengan gangguan mental,” kata Nanik.

Sedangkan, persoalan yang sering dihadapi oleh pasien dengan kategori usia produktif biasanya memiliki permasalahan pribadi maupun sosial. 

Seperti belum mendapatkan pekerjaan atau permasalahan keluarga. 

“Selalu ada pasien yang melakukan konseling di poli yang ditangani psikolog,” bebernya.

Oleh sebab itu, kegiatan Jambore Kesehatan Jiwa ke-VI bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan inovasi bagi tenaga kesehatan, serta menurunkan stigma dalam keluarga dan masyarakat. 

“Sasaran dalam Jambore Jiwa ke-VI ini adalah pasien disabilitas mental, kader kesehatan jiwa, dan tenaga kesehatan. Dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 200 orang,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Tingkatkan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Melalui AWS

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat upaya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. 

Pendampingan ini terutama difokuskan pada calon pengantin (Catin), calon Pasangan Usia Subur (PUS) hingga surveilans keluarga berisiko stunting.

Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) Surabaya yang melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan Aplikasi Sayang Warga (ASW).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati menuturkan, pendampingan ini bertujuan untuk mencegah stunting sejak dini melalui pendampingan komprehensif bagi keluarga, mulai dari calon pengantin hingga balita. 

“Pendampingan dilakukan untuk memastikan kesehatan reproduksi dan keluarga, serta mencegah lahirnya bayi rawan stunting dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya,” ujar Ida Widayati, Selasa (15/10)

Dalam laporan pendampingan yang dihimpun melalui ASW pada bulan September 2024, TPK merinci data pendampingan yang mencakup berbagai sasaran. 

Dengan rincian sasaran, Catin 3.255 orang, Pasangan Usia Subur (PUS) 317.614 orang, Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK) 901 orang, Ibu Hamil Tidak KEK 13.192 orang, Ibu Nifas (BuFas) 1.719 orang dan Balita 144.897 anak.

Sedangkan data pendampingan balita pra stunting per 30 September 2024, mencakup 303 balita pra stunting yang didampingi. 

Sementara data pendampingan terhadap balita stunting mencapai 203 anak.

Ida menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan menyeluruh terhadap semua sasaran keluarga berisiko stunting. 

Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, hingga balita.

“Sasaran pendampingan mencakup seluruh tahapan dalam siklus hidup keluarga, dari masa perencanaan pernikahan hingga usia balita, serta sampai anak usia sekolah  menengah pertama agar sehat fisik dan mentalnya menuju generasi emas 2045,” tuturnya.

Dari hasil evaluasi pendampingan, TPK berhasil mendampingi seluruh calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta balita yang teridentifikasi berisiko stunting. 

Selain itu, pendampingan juga mencakup PUS yang berjumlah lebih dari 300 ribu orang.

Ida menyatakan bahwa DP3APPKB Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pendampingan berjalan efektif.

“Pendampingan harian, mingguan, dan bulanan dievaluasi oleh berbagai pihak. Termasuk Koordinator TPK, Kasi Kesra Kecamatan dan Kelurahan, TP PKK, Puskesmas, DP3APPKB dan Dinas Kesehatan,” jelas dia.

Ida juga memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan melalui ASW akan terus ditingkatkan. 

Setiap temuan dan hasil pendampingan dilaporkan secara berkala kepada DP3APPKB dan Ketua TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Surabaya. 

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sasaran yang terlewat dalam pendampingan, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

“Kami juga terus memantau dan menangani pengaduan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Keluarga melalui fitur pengaduan yang tersedia di aplikasi ASW,” pungkasnya.

Read More

Besok, KPU Surabaya Gelar Acara Debat Publik Diikuti 1 Paslon Pilwali

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Debat Pasangan Calon (Paslon) Pilwali Surabaya 2024 akan digelar sebanyak 3 sesi. 

Untuk sesi pertama akan dilaksanakan di Gedung Dyandra Convention Center Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/10)

“Karena debat publik ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon, maka setelah pemaparan visi misi paslon akan dilanjutkan dengan penajaman yang dipandu oleh para panelis dengan rangkaian pertanyaannya,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Soeprayitno, Selasa (15/10).

Nah, agar debat Paslon Pilwali Surabaya 2024 ini seru, maka menurut Nano - sapaan akrabnya para panelis yang ditunjuk memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Adapun para panelis itu diantaranya dari akademisi lintas perguruan tinggi juga profesional. 

Tetapi para panelis itu sebelumnya telah menerima info soal alur pelaksanaan debat publik.

“Setelah kami sampaikan alur debatnya, kami serahkan sepenuhnya kepada para panelis, terutama terkait pertanyaan yang akan disampaikan, hal ini untuk menjaga originalitas sekaligus menjaga marwah para panelis dan lembaga pendidikan tinggi,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam debat tersebut, KPU Surabaya juga menerima pertanyaan yang bersumber dari masyarakat melalui fasilitas email yang telah di siapkan. 

Namun sesuai ketentuan, dari masyarakat akan diambil 2 pertanyaan, dan 1 pertanyaan dari 5 panelis, jadi totalnya ada 7 pertanyaan.

“Masyarakat juga bisa mengirim pertanyaan melalui email yang hanya bisa diakses oleh panelis. Nah, panelis inilah yang mengkombinasikan antara pertanyaan masyarakat dengan panelis. Ngambilnya secara acak dari semua pertanyaan yang dikirimkan,” imbuhnya.

Disinggung soal kolom (kotak) kosong, Nano menyampaikan jika pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui baliho maupun poster yang dipasang di seluruh sekretariat PPS yang berada Kelurahan seluruh Kota Surabaya.

“Sebagai bagian dari edukasi politik, kami memasang alat peraga sosialisasi (APS) di seluruh sekretariat PPK dan PPS yang berada Kecamatan dan Kelurahan seluruh Kota Surabaya. Sosialisasi itu memuat paslon tunggal dengan nomor urut 1 dan kolom kosong dengan nomor urut 2,” ungkapnya.

Soal masukan adanya kursi kosong di acara debat, Nano menegaskan jika regulasi tidak mengatur soal itu.

Terapi masukan dari elemen masyarakat tersebut telah disampaikan ke KPU pusat melalui KPU Prvinsi.

Read More

Serahkan 39 Sertifikat HGB, Pemkot Surabaya Beri Kepastian Hukum Bagi Pemegang Surat Ijo

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah solutif dalam penyelesaian masalah Pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Ijo. 

Sebanyak 39 pemegang IPT secara resmi telah menerima sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Acara penyerahan sertifikat tersebut, berlangsung di Balai Kota Surabaya, Senin (14/10/2024). 

Kegiatan ini juga disaksikan langsung perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyatakan bahwa langkah ini merupakan momen penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pemegang IPT.

“Ini adalah momentum yang sangat dinanti oleh masyarakat, khususnya pemegang IPT, yang selama ini menantikan kejelasan atas tanah yang mereka manfaatkan,” kata PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi di sela acara penyerahan sertifikat HGB di atas HPL kepada warga.

PJs Wali Kota juga menyatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menindaklanjuti arahan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui surat nomor ΑΤ.02/2153/XII/2022. Arahan ini memberikan solusi melalui pemberian sertifikat HGB di atas HPL milik Pemkot Surabaya. 

"Tentunya dengan tarif yang serendah-rendahnya dan jangka waktu hingga 80 tahun," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa Pemkot Surabaya telah mengambil berbagai langkah penting untuk mewujudkan kebijakan ini. 

Diantaranya adalah berkoordinasi dengan BPK, KPK dan aparat penegak hukum lain untuk memastikan landasan hukum yang kuat bagi pemberian HGB di atas HPL.

Selain itu, Pemkot juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Walikota Surabaya terkait prosedur pemberian HGB di atas HPL.

“Kami juga bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II dalam proses penerbitan sertifikat HGB di atas HPL ini,” tambahnya

Menurut dia, salah satu keuntungan utama dari HGB di atas HPL adalah tarif retribusi yang lebih terjangkau. 

Misalnya, lahan dengan lebar jalan hingga 8 meter, tarif retribusi yang ditetapkan Rp275 per meter persegi per tahun. 

Sedangkan lebar jalan lebih dari 8 meter, tarif retribusi yang ditetapkan Rp550 per meter persegi per tahun.

"Selain itu, sertifikat HGB di atas HPL lebih diterima oleh lembaga keuangan sebagai jaminan karena dapat dipasang Hak Tanggungan, yang tentunya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemegang HGB," tuturnya.

Langkah ini disambut baik oleh warga pemegang IPT. Mereka tampak antusias mendapatkan kejelasan hukum atas tanah yang mereka tempati.

Salah satunya adalah Sampe Sasmito (78), warga Simolangit XII, Kecamatan Sawahan Surabaya.

"Saya menempati tanah di Simolangit itu dari tahun 1984. Alhamdulillah sampai hari ini bisa terbit sertifikat HGB di atas HPL," kata Sampe Sasmito usai menerima sertifikat HGB di atas HPL di Balai Kota Surabaya.

Dengan adanya sertifikat HGB, Sampe Sasmito tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga kemudahan dalam membayar retribusi dengan tarif yang lebih terjangkau. 

"Saya terima kasih sekali dengan Wali Kota dan seluruh jajarannya yang bisa mensertifikatkan surat saya ini," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri mengimbau masyarakat yang tanahnya masih berstatus Surat Ijo agar segera mengurus sertifikat HGB di atas HPL. 

"Ini merupakan langkah luar biasa, pemerintah hadir untuk memberikan solusi dan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Lampri.

Ia juga menegaskan bahwa sertifikat HGB di atas HPL ini berlaku selama 80 tahun, dengan pemberian secara bertahap. 

Mulai dari 30 tahun pertama, diperpanjang 20 tahun dan diperbarui selama 30 tahun. 

"Syarat perpanjangan HGB di atas HPL tentu saja harus membayar retribusi dan mendapat rekomendasi dari pemerintah kota,” tambah Lampri.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa KPK turut mengawal proses penyelesaian Surat Ijo ini. 

“Kami concern untuk memastikan aset daerah ini terlindungi secara hukum dan digunakan dengan benar,” kata Irjen Pol Didik.

Ia menjelaskan bahwa selama ini pencatatan retribusi dan penggunaan tanah Surat Ijo masih belum jelas. 

Oleh karena itu, KPK bersama pemerintah daerah terus berupaya menata dan memperbaiki tata kelola aset daerah ini agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Bagaimana aset daerah itu betul-betul sudah terproteksi secara hukum, kemudian digunakannya pun dengan kemanfaatan yang benar dan sebagainya. Itu kita mendorongnya dari sisi sana, makanya betul-betul kami mendampingi ini dengan proses yang sudah cukup panjang," pungkasnya. 

Read More

KPK Warning Seluruh Anggota DPRD Surabaya Tak Cawe-Cawe Soal Pokir

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi mewarning kepada anggota DPRD kota Surabaya periode 2024 - 2029 terkait kerawanan-kerawan terjadinya tindak korupsi.

Sebab DPRD memiliki fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan.

"Ini kita mengingatkan mereka-mereka ada titik rawan yang perlu dihindari oleh rekan-rekan DPRD," kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko usai kegiatan Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, di gedung DPRD Surabaya, Senin, (14/10).

Dalam kesempatan tersebut KPK juga menyoroti Program Pokok Pikiran (Pokir) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendapat sorotan dari Komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Lembaga anti rasuah ini meminta para anggota DPRD agar tak ikut cawe-cawe ketika Pokir sudah dimasukkan kedalam OPD.

Satgas Pencegahan Direktorat 3 Korsup KPK, Irawati mengatakan bahwa cawe-cawe yang dimaksud adalah para anggota DPRD ikut menentukan terkait siapa yang akan mengerjakan dan lain sebagainya.

"Pokir itu bukan bicara pagu, Pokir itu berbicara keselarasan dan yang paling penting ketika Pokir sudah dimasukkan kedalam program ke OPD jangan ada yang cawe-cawe disana," terang Irawati.

Irawati menambahkan bahwa berbicara potensi tentang kerawanan korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia berdasarkan data penanganan kasus di KPK masih di area tata kelola, penganggaran, dan perencanaan.

"Proses perencanaan harus betul, tepat sasaran dan sesuai prioritas dari pembangunan daerah. Kemudian data dasar perencanaan harus bisa dibuktikan terkait dengan validasi dan data terkait kebutuhan daerahnya. Sedangkan penganggaran yakni dalam konteks APBD yang harus dilihat dari segi efisiensi dan efektivitasnya," sambungnya.

DPRD, kata Irawati memiliki fungsi sebagai penganggaran, Legislasi dan pengawasan.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan bahwa Pokir selama ini pihaknya melakukan kesepakatan dan berlaku di DPRD Surabaya bahwa, usulan-usulan melalui hasil reses DPRD Surabaya hanya memasukkan usulan.

"kemudian setelah itu tidak kita urusi lagi dan tidak kita kawal siapa yang mengerjakan karena yang mengerjakan adalah pemerintah kota Surabaya. Sehingga pertanggungjawaban pekerjaan itu diperjalas bagi warga kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Beri Pengarahan Forkopimcam, PJs Wali Kota Surabaya Tekankan Keamanan dan Ketertiban Jelang Pilkada

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) terkait persiapan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang digelar di Graha Sawunggaling, Senin (14/10). 

Kali ini, pengarahan yang dilakukan difokuskan kepada keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada.

Dalam acara tersebut turut memberikan pengarahan Kasat Intelkam AKBP Edi Hartono, Dandim 0830/ Surabaya Utara Kolonel Infanteri Dharmawan Setyo Nugroho, Dandim 0831/ Surabaya Timur Kolonel Infanteri Dindin Nasruddin Darsono, Dandim 0832/ Surabaya Selatan Kolonel Infanteri Akhmad Juni Toa, Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Ari Bayuaji, Ketua Tim (Katim) Rehabilitas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya dr Singgih Widi Pratono, serta segenap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya.

PJs Wali Kota Restu Novi mengatakan, melalui pertemuan ini pihaknya mendiskusikan beberapa hal terkait event-event atau gelaran penting yang akan berlangsung di Kota Pahlawan. 

Terdekat adalah persiapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

"Inikan acara rutin dengan Forkopimcam dan langkah bagus dari Kota Surabaya untuk persiapan Pilkada dan isu-isu sosial yang memerlukan pemecahan bersama. Acara hari ini dihadiri lengkap oleh kecamatan, Polsek, Dandim, BNN dan Kepala jajaran OPD Pemkot Surabaya," ujar PJs Wali Kota Restu Novi.

Di samping itu, PJs Wali Kota Restu Novi, menginstruksikan kepada para pimpinan untuk menjaga sinergitas dan kolaborasi dalam meningkatan ketertiban dan keamanan. Sehingga Pilkada bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. 

"Jadi sinergi sudah dibangun sejauh ini. Saya rasa tinggal meningkatkan saja, supaya tidak ada kecolongan dan hal-hal yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Kita juga tidak boleh takabur dan harus selalu waspada meskipun Pemilu sebelumnya berjalan dengan lancar," paparnya.

Ia menekankan, agar seluruh Forkopimcam bisa memantau kegiatan yang mengundang banyak masyarakat dalam masa kampanye seperti saat ini. 

Sebab, kegiatan tersebut riskan disisipi hal bermuatan politik.

"Sejauh ini potensi yang harus dicegah apabila kegiatan mengundang banyak massa jangan sampai ditunggangi oleh politik, itu yang kita tekankan. Kegiatan hiburan masyarakat tidak bisa dihindari tapi tetap harus dipantau. Dalam acara pemerintah, KPU dan Bawaslu kita juga menjaga agar tidak condong ke salah satu Pasangan Calon (Paslon)," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menyampaikan bahwa pengarahan yang dilakukan hari ini bisa meningkatkan kolaborasi untuk mencegah beberapa isu sosial politik dan gejolak masyarakat. 

Di antaranya maraknya curanmor dan begal, maraknya balap liar, tawuran remaja dan gangster, perederan narkoba, serta kejahatan yang dilakukan anak-anak.

"Kita juga sudah meneruskan himbauan dari Polrestabes kepada seluruh Kepala OPD dan Camat terkait latihan perguruan silat di malam hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada di Kota Surabaya," kata Maria.

Maria berharap, dalam kesiagaan menjelang Pilkada serentak seluruh elemen bisa meningkatkan intensitas Patroli bersama jajaran tiga pilar di tingkat Kecamatan.

"Pertemuan hari ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Surabaya. Hari ini komitmen tersebut dikuatkan kembali," pungkasnya.

Read More

Anugerah Media Humas Kemenkominfo 2024, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Kategori Siaran Pers

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan bergengsi dalam acara Anugerah Media Humas (AMH) 2024 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), di Pullman Bandung Grand Central, Jalan Diponegoro No.27, Citarum, Bandung Wetan, Kamis, (10/10). 

Di kesempatan ini, Pemkot Surabaya meraih predikat Terbaik ke-3 Kategori Siaran Pers (Media Online) di Indonesia. 

Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh juri Kategori Siaran Pers (Media Online) AMH 2024, Ratna Susilowati kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik (IKPS) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Indriatno Heryawan. 

Diterimanya penghargaan ini menjadi motivasi dan evaluasi, bagi tim liputan dan media sosial (medsos) Pemkot Surabaya untuk menjadi lebih baik dalam menghasilkan produk informasi publik terbaik ke depannya.  

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran Pemkot Surabaya. 

Fikser menjelaskan, pada AMH 2023, Pemkot Surabaya juga sempat menyabet predikat Terbaik Pertama untuk Kategori Media Sosial. 

Nah, di tahun ini Pemkot menyabet kembali penghargaan bergengsi dari Kemenkominfo RI, yakni Terbaik Ketiga untuk Kategori Siaran Pers (Media Online). 

Fikser menyebutkan, diraihnya penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras tim liputan Diskominfo Surabaya dalam menghasilkan produk jurnalistik yang mematuhi kaidah yang ada, sekaligus pemilihan angle yang pas guna menarik perhatian publik. 

Karena, output dari pers rilis ini juga dikirim dan digunakan sebagai bahan pemberitaan oleh sejumlah media massa.

“Kami berterima kasih kepada kalangan media massa yang selama ini telah membantu Pemkot Surabaya dalam diseminasi informasi melalui rilis,” tutur Plt Kepala Diskominfo Surabaya, M. Fikser.

M. Fikser mengaku, tidak ada persiapan khusus dalam mengikuti AMH 2024. Bahkan, tim liputan Diskominfo Surabaya sebelumnya mengerjakan materi lomba AMH 2024 sekitar 3 minggu terakhir, sebelum penutupan pengiriman. 

“Tim liputan ini menyempatkan waktu, diantara kesibukan mereka dalam menjalankan tugas rutin,” kata Pria yang saat ini menjabat sebagai Kasatpol PP Surabaya. 

Fikser mengatakan, keikutsertaan tim liputan Diskominfo pada event nasional ini bukan sekedar untuk mengikuti kompetisi, akan tetapi juga sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas produk jurnalistik maupun konten-konten medsos yang berorientasi pada penyebaran informasi tentang program dan kinerja, serta branding Kota Surabaya. 

Menurutnya, informasi yang disebar melalui pres rilis ke media maupun konten yang diunggah pada kanal-kanal medsos pemkot, sejatinya untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. 

“Hal itu selaras dengan tugas Diskominfo Surabaya yang memiliki peran dalam mengelola, memproduksi informasi, dan publikasi serta mengembangkan komunikasi publik yang efektif,” katanya.

Pada AMH 2024 ada beberapa kategori yang dilombakan, diantaranya adalah kategori Media Sosial, Siaran Pers, Kampanye Komunikasi Publik, Penerbitan Media Internal, Website, dan Media Audiovisual. 

Yang membuat berbeda di AMH 2024 yaitu memisahkan antara kelompok pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Kali ini, kelompok pemprov dijadikan satu dengan pemkab dan pemkot se-Indonesia. Sehingga, peserta yang berkompetisi dalam AMH 2024 semakin banyak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo RI, Prabu Revolusi menyampaikan pesan penting kepada seluruh insan humas yang hadir dalam Penganugerahan AMH 2024. 

Menurutnya, sebagai insan humas harus memiliki kemampuan untuk menghadapi adanya kecanggihan teknologi digital atau kecerdasan buatan (AI) ke depannya.

“Kalau kita tidak siap, maka posisi kita bakal tergantikan oleh teknologi, untuk itu kita harus melakukan persiapan. Masyarakat kita sudah memakai AI, Indonesia negara nomor tiga paling banyak pengguna AI,” kata Prabu. 

Maka dari itu, ia berharap, sebagai insan humas harus bisa menghadapi adanya ancaman seperti fake news yang dibuat menggunakan teknologi AI. 

Maka dari itu, perlu adanya terobosan bagi insan humas untuk menghadapi hal ini, sehingga bisa tetap berada diatas kemampuan kecerdasan buatan itu. 

“Terobosan itu bertujuan agar kita tidak sekadar menjadi penikmat kecanggihan teknologi AI, akan tetapi juga menjadi aktor yang terlibat dalam pembuatannya. Untuk itu perlu ada terobosan agar insan humas mampu menghadapi ini sehingga kita bisa tetap diatas kecerdasan buatan itu,” harapnya. 

Prabu menambahkan, bahwa insan humas juga harus bisa menjadi navigator komunikasi publik di era kecerdasan AI, sehingga peran humas tidak tergantikan ke depannya. 

“Justru kita harus memanfaatkan AI untuk mempercepat pekerjaan menggantikan pekerjaan rutin. Agar insan humas lebih fokus pada proses kreativitas dan bisa semakin naik kelas,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2024 dari Kemen PANRB

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berhasil meraih penghargaan bergensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Republik Indonesia (RI). 

Kali ini, Pemkot Surabaya meraih penghargaan sebagai Kota Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan dalam acara Gebyar Pelayanan Prima yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/10). 

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Kota Surabaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik adalah wujud dari komitmen Pemkot Surabaya untuk memberikan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.

"Saya berterimakasih kepada seluruh ASN Pemkot Surabaya dan jajarannya karena selalu siap memberikan inovasi pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat. Seperti penurunan stunting, pengangguran dan kemiskinan," kata Sekda Ikhsan, Kamis (10/10).

Ikhsan mengungkapkan, Pemkot Surabaya menerapkan One Job One Inovasi sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) terpacu untuk terus berinovasi. 

Total saat ini Pemkot Surabaya memiliki sekitar 1.700 inovasi terkait pelayanan publik.

"Inovasi pelayanan publik ini ada dari level Sekda hingga ke Kelurahan. Setelah membuat inovasi juga kita terus melakukan pemantauan terkait perkembangan dan keberlanjutannya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ikhsan menyebut bahwa banyak inovasi yang ada di lingkup Pemkot Surabaya adalah pengembangan dari yang sudah ada dan telah berjalan. 

"Jadi kami meminta untuk selalu ada pembaharuan dari setiap inovasi yang dimunculkan," imbuhnya.

Menurut Ikhsan, pembaharuan dan keberlanjutan inovasi, merupakan indikator penilaian dari penghargaan tersebut. 

Bagaimana keterlibatan pegawai dalam menciptakan inovasi hingga bagaimana cara menyebarluaskan inovasi dan feedback yang diberikan oleh masyarakat.

"Untuk itu kami selalu memberikan motivasi, masukan dan dorongan kepada masing-masing OPD untuk membuat inovasi pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat," jelasnya.

Ia berharap pencapaian yang sudah didapatkan menjadi motivasi bagi Pemkot Surabaya terus hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan publik yang mudah diakses.

"Semoga ke depan akan semakin banyak inovasi yang diluncurkan Pemkot Surabaya untuk semua lapisan masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya inovasi pelayanan publik Command Center 112 Kota Surabaya akan dijadikan sebagai percontohan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, program padat karya, kampung iklim, perkembangan transportasi berkelanjutan hingga pengolahan sampah terpadu dan Surabaya Single Window masuk dalam 3 besar penilaian I-SIM for Cities 2024.

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Penyelempangan Finalis Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 84 Finalis Pangeran dan Putri (PangPut) Lingkungan Hidup tahun 2024 tingkat SD dan SMP menerima penyematan penyelempangan langsung dari Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani di Graha Sawunggaling, Rabu (9/10).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Yusuf Masruh dan masing-masing Kepala Sekolah hingga guru pembimbing SD dan SMP se Surabaya.

Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup adalah ajang lomba tahunan untuk para siswa jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tunas Hijau sejak tahun 2002 lalu. 

Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan hidup melalui aksi berkelanjutan.

Dalam sambutannya PJs Restu Novi mengapresiasi kepedulian lingkungan yang ditunjukan oleh siswa siswi SMP dan SD di Kota Surabaya. 

Baginya semua proyek yang digagas oleh para finalis memiliki dampak luar biasa bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan.

"Saya percaya bahwa masa depan sejahtera pasti ada di tangan kalian (para finalis pangeran dan putri lingkungan hidup) karena sejak dini sudah banyak melakukan aksi untuk menjaga lingkungan Kota Surabaya," ujar PJs Restu Novi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto mengatakan, para finalis sudah mempersiapkan proyek lingkungan hidupnya sejak 8 bulan yang lalu. 

"Penilaian bukan dilakukan saat ini, tetapi juga terkait keberlangsungan dari proyek tersebut. Kami sudah menilai dan melihatnya sendiri proyek-proyek lingkungan hidup dikerjakan sendiri oleh mereka dan sudah berdampak pada lingkungan di sekitarnya," papar Dedik.

Dedik optimis bahwa proyek para finalis pangeran dan putri lingkungan hidup 2024 akan berdampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan.

"Saya berharap apa yang dilakukan para finalis bisa menjadi upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, khususnya di Kota Surabaya ini," harapnya.

Ditemui di tempat yang sama, Aktivis senior Tunas Hijau sekaligus panitia penyelenggara acara Nizamudin Imam Santoso menjelaskan bahwa sebelumnya para finalis sudah melewati empat tahap penilaian. 

Setelah acara penyelempangan, dilakukan mereka akan menghadapi babak penilaian akhir dalam satu bulan ke depan.

"Setelah ini para finalis akan memperebutkan gelar pangeran dan putri lingkungan hidup tingkat SD dan SMP. Penilaian akhir akan dilakukan dalam satu bulan kedepan," jelas Nizam.

Ia menambahkan, pemilihan pangeran dan putri lingkungan hidup tahun 2024 dirasa lebih spesial karena pesertanya lebih banyak dan proyek lingkungan hidupnya lebih beragam. 

"Ada 1206 yang mendaftar tahun ini dan 84 lolos menjadi finalis. Sementara untuk inovasi juga lebih beragam dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tahun ini ada inovasi budidaya pohon jati yang dilakukan siswa siswi SDN Pakis 3," pungkasnya.

Read More

Stabilisasi Pasokan dan Harga, Pemkot Surabaya Gelar Gerakan Pangan Murah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggulirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. 

Kali ini, GPM digelar di Halaman Kantor Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Rabu (9/10).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan bahwa Pemkot Surabaya berupaya mendekatkan kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui program GPM. 

Kegiatan ini juga rutin dihelat setiap bulan secara bergantian di wilayah Kota Pahlawan.

“Kami mendekatkan kebutuhan warga dengan menyediakan produk bahan pangan dengan harga di bawah harga pasar, serta menggandeng UMKM lokal di wilayah ini. Harapan kami, ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” kata Antiek Sugiarti.

Antiek mengaku bahwa masyarakat sekitar sangat antusias. Sebab, sebelum GPM dimulai pada pukul 07.30 WIB, warga sudah mulai mengantri. 

Tak hanya itu saja, hasil panen masyarakat, maupun hasil telur dari program padat karya masyarakat sekitar juga dijual pada GPM. 

“Kita menyakinkan warga kalau harga masih stabil dan ketersediaan pangan masih sangat cukup,” ungkapnya.

Sejumlah bahan pokok yang tersedia pada program GPM kali ini, diantaranya beras medium SPHP 1 ton @5kg dengan harga Rp56.000, beras premium 1 ton @5kg dengan harga Rp69.000, minyak goreng 250L @1L dengan harga Rp16.300, tepung terigu 20kg @1kg dengan harga Rp11.500, gula pasir 240kg @1kg dengan harga Rp16.500, dan Minyakita 1800L @1L dengan harga Rp15.000.

Selanjutnya, daging sapi segar dan produk daging sapi olahan 50kg , daging ras ayam 50 ekor @1 ekor dengan harga Rp30.000, telur ayam ras 150kg @1kg dengan harga Rp25.000, cabai merah besar 50 pack @300 gram dengan harga Rp5.000, cabai rawit merah 100 pack @200 gram dengan harga Rp5.000, bawang merah 100 pack @250 gram dengan harga Rp5.000, dan bawang putih 75 pack @300 gram dengan harga Rp10.000.

“Sedangkan pertimbangan pemilihan lokasi karena kita belum pernah menggelar di sini, kemudian permohonan warga untuk digelarnya GPM juga cukup tinggi. Sepertinya untuk bulan (Oktober) ini, akan kita lakukan dua kali karena permohonan cukup banyak,” pungkasnya.

Read More

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Surabaya dan Kementan RI Resmikan Irigasi Pompa dan Tanam Padi di Kecamatan Pakal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) Agus Susanto meresmikan Irigasi Perpompaan dan melakukan tanam padi untuk mendukung perluasan areal tanam, di Kecamatan Pakal, Rabu (9/10).

Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mengatakan, melalui rumah pompa ini, para petani di Kecamatan Pakal diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. 

Sebab, dengan bantuan paket irigasi perpompaan ini, indeks pertanaman yang sebelumnya hanya dua kali tanam dalam setahun, sekarang dapat ditingkatkan menjadi tiga kali tanam. 

“Ini menjadi upaya peningkatan infrastruktur irigasi agar dapat memberikan manfaat besar bagi warga Surabaya, khususnya di bidang ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” kata PJs Restu Novi.

PJs Restu Novi juga mengucapkan terima kasih kepada Kementan RI yang atas kemitraan dan kerjasamanya dalam  program Irigasi Perpompaan. 

Yakni, satu strategi penting untuk mendukung pertanian di wilayah tadah hujan yang seringkali mengalami kesulitan air. 

“Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan air irigasi, mempercepat pengolahan tanah dan tanam, serta menyelamatkan tanaman yang terkena kekeringan. Di Surabaya, Kecamatan Pakal termasuk wilayah yang mendapatkan manfaat dari program ini,” ujar dia.

Selain itu, PJs Restu Novi bersama Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI Agus Susanto, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti juga melakukan tanam padi dengan Kelompok Tani Sejahtera. 

Kegiatan ini sebagai wujud dukungan terhadap perluasan areal tanam di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. 

“Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Surabaya. Dengan memanfaatkan lahan-lahan potensial yang masih ada, harapannya tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memberi kesempatan bagi para petani untuk sejahtera,” terangnya.

Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI sekaligus Pj Antisipasi Darurat Pangan Provinsi Jawa Timur, Agus Susanto memberikan apresiasi kepada Pemkot Surabaya atas pemanfaatan lahan potensial. Sebab, menurutnya, di tengah kota besar seperti Surabaya masih terdapat area persawahan.

“Ini perjuangan yang tidak mudah, tapi saya yakin ada kerjasama untuk membangun ketahanan pangan. Surabaya luar biasa, saya sangat kagum karena lahannya sangat dekat dengan konsumen,” kata Agus Susanto.

Ia melanjutkan bahwa program ini tidak hanya dinaungi oleh Kementan RI saja, tetapi merupakan instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk menjaga ketahanan pangan. 

“Pemerintah memberikan pompa agar bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa menanam padi tiga kali dalam setahun,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, program ini merupakan upaya Kementan RI bersama Pemkot Surabaya dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya tanaman pangan seperti padi. 

“Pemerintah pusat memiliki program agar bisa swasembada pangan. Kita meresmikan berfungsinya irigasi pompa yang digunakan untuk memperluas areal tanam di Kecamatan Pakal. Harapannya, dengan adanya irigasi pompa ini, perluasan areal tanam di Kota Surabaya bisa bertambah,” kata Antiek.

Ia menjelaskan, tiga lokasi di Kota Surabaya mendapatkan bantuan paket irigasi perpompaan yang didistribusikan di beberapa kelompok tani di berbagai kelurahan.

Di antaranya, Kelurahan Jeruk, Kelurahan Kedurus, dan Kelurahan Pakal. Dimana sebagai kota besar, Surabaya masih memiliki lahan persawahan. 

“Kita ditarget bertambahnya area tanam sekitar 520 hektar. Petani juga senang dengan adanya perluasan area tanam karena pekerjaan mereka bertambah dan diharapkan pendapatan juga bertambah,” pungkasnya.

Read More

Pimpinan DPRD Kota Surabaya 2024-2029 Resmi Ditetapkan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya resmi menetapkan pimpinan definitif untuk periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (9/10). 

Penetapan ini menjadi langkah awal bagi DPRD untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan menjadi fondasi kerja mereka selama periode tersebut.

Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan bahwa rapat paripurna tersebut memiliki agenda tunggal, yaitu pengusulan dan penetapan calon pimpinan definitif DPRD.

"Hari ini, Rapat Paripurna hanya memiliki satu agenda, yakni pengusulan penetapan calon pimpinan definitif DPRD Surabaya," kata Adi usai rapat paripurna.

Adi juga menjelaskan bahwa tahap selanjutnya adalah pengiriman berkas hasil rapat paripurna kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur melalui Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani.

"Kami sudah komunikasi dengan Ibu Novi, PJs Wali Kota, untuk dibantu agar surat pengesahan dari Pj Gubernur Jawa Timur segera turun. Kemudian kami segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," jelasnya.

Saat ditanya mengenai target penyelesaian AKD, Adi menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar hal ini bisa diselesaikan secepat mungkin. 

"Secepat-cepatnya," kata Adi.

Namun, Adi kembali menegaskan bahwa tahap selanjutnya adalah menunggu surat pengesahan dari Pj Gubernur Jatim. 

Nah, setelah surat pengesahan turun, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan Rapat Paripurna kembali untuk pengucapan sumpah dan janji pimpinan definitif DPRD Surabaya.

"Jadi tahapan berikutnya setelah ada penetapan surat dari gubernur, kami kemudian rapat paripurna lagi yakni pengucapan sumpah janji," tuturnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pjs Wali Kota Surabaya yang mendukung kelancaran proses penetapan pimpinan definitif DPRD Surabaya tersebut. 

"Kami berterima kasih sekali mendapatkan dukungan dan apresiasi dari PJs Wali Kota Surabaya," katanya.

Di kesempatan yang sama, Pjs Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyambut baik penetapan calon pimpinan definitif DPRD Surabaya tersebut.

"Pemkot Surabaya tentunya bersyukur bahwa hari ini sudah ada calon, mereka ini saya bilang orang-orang pilihan dan terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua," kata Restu Novi.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses ini agar segera disahkan oleh Pj Gubernur Jawa Timur. 

"Lebih cepat, lebih baik. Setelah pengesahan, para pimpinan DPRD bisa langsung bekerja untuk masyarakat Surabaya," tambahnya.

Pada sisi lain, PJs Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintahan tetap berjalan dengan baik, meskipun pimpinan definitif belum sepenuhnya disahkan. 

"Pelayanan prima tetap kami ciptakan dan tidak terganggu," ujarnya.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna kali ini dihadiri 37 dari total 50 anggota DPRD Surabaya. 

Adapun komposisi pimpinan DPRD periode 2024-2029 yakni, PDI Perjuangan kembali menunjuk Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPRD. 

Sementara posisi Wakil Ketua diisi oleh Bachtiar Rifai dari Partai Gerindra, Laila Mufidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Arif Fathoni dari Partai Golkar.

Read More

Besok, Pemkot Surabaya Gelar Simulasi Bencana di Siola, Fokus pada Gempa dan Kebakaran

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berencana mengadakan Simulasi Tanggap Penangganan Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran di Mall Pelayanan Publik Siola, Kamis (10/10) besok. 

Simulasi tanggap bencana dilakukan dalam rangka memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2024.

Kepala BPBD Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, simulasi penanganan bencana dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana. 

Mitigasi dilakukan karena beberapa kali Surabaya mengalami bencana, tetapi penanganan yang tepat dan aman belum diketahui masyarakat luas.

"Saat gempa bumi orang justru berlari, padahal harusnya berlindung, setelah goncangan reda baru berlari. Hal ini yang ingin kami sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ada lagi kesalahan saat mitigasi bencana," kata Agus Hebi, Rabu (9/10).

Hebi menjelaskan, dalam kegiatan tersebut, pihaknya akan menerjunkan 70 petugas BPBD dan mobil Bronto Skylift untuk mitigasi kebakaran di gedung bertingkat seperti Siola. 

Selain itu, simulasi juga akan melibatkan sekitar 980 orang.

"Masyarakat yang terlibat dari warga Siola (pekerja) dan juga beberapa orang yang sedang mengurus perizinan di sana. Sudah kami sosialisasikan dan diskusikan seperti apa pelaksanaannya nanti," ujar Hebi.

Selain untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Hebi menyebutkan bahwa simulasi ini juga bertujuan untuk menghitung waktu mitigasi yang diperlukan apabila terjadi bencana. 

Dimana perhitungan waktu tersebut akan menjadi acuan bagi Gedung Siola saat melakukan evakuasi sesuai standart yang diterapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pihaknya berharap, dengan adanya simulasi bencana ini, tingkat partisipasi masyarakat atau lembaga jika terjadi bencana akan semakin tinggi di Kota Surabaya. 

Terlebih di lingkungan pemukiman padat penduduk seperti rumah susun, lembaga pendidikan, perbelanjaan mal maupun perkantoran.

"Kami harapkan untuk semua pemilik gedung-gedung tinggi menerapkan standart kebencanaan yang seragam sesuai SOP dari BNPB. Selama ini seperti hotel, bioskop dan sebagainya jarang sekali memberikan petunjuk kemana harus pergi kalau terjadi bencana, itu yang kami targetkan untuk lebih berpartisipasi," harapnya.

Di samping itu, Hebi juga meminta maaf dan pengertian masyarakat apabila kegiatan tersebut akan sedikit mengganggu pelayanan dan lalu lintas di sekitar area Siola. 

Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik.

"Kami koordinasikan dengan Dishub dan Satlantas supaya layanan dan lalu lintas tetap bisa berjalan ketika acara berlangsung pada Kamis pukul 09.00 hingga 11.00 WIB," pungkasnya.

Read More

Kota Surabaya Masuk Sebagai Kandidat Kota Sehat Dunia Akreditasi WHO SEARO

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya masuk sebagai kandidat Kota Sehat Dunia Akreditasi World Health Organization (WHO) Southeast Asia Regional Office (SEARO). 

Hal ini merupakan komitmen Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan bagi masyarakat.

Atas capaian tersebut, Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mendorong Kota Pahlawan untuk menjadi Kota Sehat tingkat Internasional.

"Mari kita bersama-sama mewujudkan Surabaya sebagai kota yang tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara global sebagai kota yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing,” kata PJs Restu Novi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, Kota Surabaya telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan penting dalam proses akreditasi sebagai Kota Sehat Dunia yang disyaratkan oleh WHO SEARO.

Irvan merinci adapun beberapa tahapan tersebut antara lain menyelesaikan form 1A yang berkaitan dengan implementasi Kota Sehat di Kota Surabaya untuk seluruh kelompok masyarakat, dan Form 1B mengenai asesmen mandiri pemenuhan indikator Kota Sehat di segala sektor.

"Kami juga telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun profil Kota Sehat Surabaya serta action plan Kota Sehat Surabaya untuk dua tahun kedepan," ujar Irvan, Senin (7/10/2024).

Surabaya telah menyelesaikan serangkaian langkah penting dalam proses ini, yang juga menghasilkan profil kota sehat dan rencana aksi yang akan memperkuat posisi Surabaya sebagai kandidat kota sehat dunia.

Disamping itu, Irvan menceritakan bahwa proses sertifikasi Kota Sehat berawal dari inisiatif Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya berkeinginan agar Kota Surabaya naik kelas karena sudah tiga kali mendapatkan predikat Swastisaba Wisatara, yaitu Penghargaan Tertinggi untuk Implementasi Kota Sehat Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

"Proses menuju Kota Sehat Dunia Akreditasi WHO SEARO dimulai sejak inisiatif Bapak Walikota Surabaya bersurat ke WHO pada 11 Januari 2024 menyampaikan bahwaSurabaya berkomitmen menjadi Kota Sehat Dunia. Tetapi sebelumnya, pada 9 Januari 2024 sudah diterbitkan surat komitmen dari Forum Kota Sehat yang menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kota Surabaya," papar Irvan.

Menurut Irvan, keikutsertaan Kota Surabaya dalam jaringan global Kota Sehat Dunia ini adalah langkah besar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, derajat kesehatan, serta kesejahteraan warga kota, sekaligus memperkuat posisi Surabaya di kancah internasional sebagai kota yang berkomitmen terhadap kesehatan dan pembangunan berkelanjutan.

"Langkah ini bukan hanya tentang pengakuan internasional, tetapi juga tentang mewujudkan kota yang benar-benar sehat, di mana setiap warganya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, lingkungan yang bersih, dan dukungan sosial yang kuat,” ujar Irvan menirukan komitmen Wali Kota Eri Cahyadi saat mendaftar Kota Sehat akreditasi WHO SEARO.

Dirinya berharap dengan capaian Kota Surabaya sebagai kandidat Kota Sehat Dunia bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya, baik di Indonesia maupun di dunia.

"Pemerintah Kota Surabaya berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam proses ini, mulai dari Forum Kota Sehat, civitas akademika, LSM, organisasi profesi hingga masyarakat," ungkapnya.

Tambahnya, setelah menyelesaikan seluruh tahapan penting akreditasi Kota Sehat Dunia, saat ini Kota Surabaya menunggu letter of recognition resmi dari WHO SEARO.

"Kami optimis bahwa dengan kerja keras dan sinergi seluruh elemen Pemerintah Kota dan masyarakat, Surabaya akan menjadi kota yang sehat, inklusif, dan ramah bagi semua kelompok Masyarakat,” terang Irvan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina mengungkapkan Pemkot Surabaya terus berupaya melakukan pemerataan layanan kesehatan. 

Salah satu upaya tersebut adalah menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur. 

"Sebelumnya, kami juga memiliki sejumlah program yang telah berjalan antara lain, membuka 153 Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan layanan ILP, meluncurkan program satu RW satu Nakes (R1N1) dan Layanan 1 Kelurahan 1 Ambulance. Semua program tersebut ditujukan untuk meningkatkan layanan kesehatan di Kota Pahlawan," pungkas Nanik.

Read More

Hadir Dalam Kirab Maskot Pilkada Serentak, PJS Wali Kota Surabaya Restu Siap Dukung Gelaran Pilkada Serentak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani menghadiri kirab dan penyerahan maskot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya bertempat di kawasan Kota Lama Zona Eropa, Selasa (8/10). 

Secara simbolis KPU Kota Surabaya menerima maskot Si Jali (Jatim Memilih) beserta Kerto dan Kerti dari KPU Kota Mojokerto.

Kirab maskot Pilkada serentak tersebut, disambut hangat oleh ribuan peserta dari Badan Adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang hadir. 

Tak hanya hadir, para petugas Pilkada itu juga melakukan flash mob dengan mengenakan busana adat dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya PJs Restu Novi mengatakan bahwa kedatangannya kali ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

"Kehadiran saya juga membuktikan bahwa Kota Surabaya bersinergi dengan KPU Kota Surabaya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Forum Pemimpin Daerah (Forkopimda) untuk mengamankan Pilkada serentak di Kota Pahlawan," ujar PJs Wali Kota Restu.

Lebih lanjut PJs Restu Novi berharap partisipasi pemilih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. 

Ia menargetkan dalam Pilkada serentak 2024 Kota Surabaya dapat meraih 76 persen lebih suara.

"Harapan kita peserta pemilihnya lebih banyak dari tahun lalu. Sama dengan pemilu tahun lalu targetnya 76 persen suara ke atas karena Kota Surabaya ini paling banyak penduduknya," harapnya.

Selain itu, PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi juga berpesan kepada masyarakat untuk menyukseskan Pilkada serentak dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 mendatang. 

Sebab, ungkapnya pemilihan tersebut akan menentukan masa depan Kota Surabaya 5 tahun kedepan.

"Kita gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk membangun Kota Surabaya dan wilayah Jawa Timur tercinta," pesan PJs Restu.

Tak lupa, PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi juga berpesan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Surabaya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung.

"Netralitas ASN harus netral. Memilih dengan hati dan pilihan masing-masing supaya pemilihan yang akan berlangsung tetap aman dan kondusif," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Surabaya bidang Sosialisasi Subairi menyebut bahwa selanjutnya kirab maskot akan dilanjutkan ke 31 Kecamatan yang ada di Kota Surabaya. 

Tujuannya untuk memastikan PPK dan PPS siap melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Melalui sosialisasi dari teman-teman PPK dan PPS diharapkan partisipasi masyarakat dalam memilih semakin tinggi. Terlebih dalam Pilkada tahun ini tidak hanya memilih Wali Kota Surabaya tapi juga Gubernur Jawa Timur," pungkas Subairi.

Read More