Gubernur Khofifah Penuhi Panggilan Jaksa KPK


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis 12 Februari 2026.

Khofifah akan dimintai keterangan di depan persidangan atas nyayian eks Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi.

Gubernur Khofifah tiba di Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo sekitar pukul 13.30 WIB. 

Dengan mengenakan kemeja putih serta berhijab putih, ketika tiba diantar dengan mobil berwarna hitam.

Seusai tiba di halaman Pengadilan Tipikor Surabaya, Gubernur Khofifah langsung masuk menuju ke ruang sidang Cakra.

Tak satu pun kalimat terucap dari Gubernur Khofifah ketika ditanya kesiapannya untuk bersaksi.

Hingga berita ini diturunkan persidangan masih sedang berlangsung.

Sebelumnya pada panggilan pertama, Kamis 5 Februari 2026 Gubernur Khofifah 'mangkir'.

Ia beralasan sedang ada kegiatan paripurna di DPRD Jatim.

Kemudian Gubernur Khofifah mengutus Biro Hukum Pemprov Jatim menyampaikan surat yang berisi permintaan punundaan untuk bersaksi pada pekan depan.

Seperti diketahui dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kusnadi ketika diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK atas terdakwa Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Jatim.

Dalam BAP tersebut, Kusnadi menyebut Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim menerima uang ijon fee sebesar 30 persen dari dana hibah pokir 2019 sampai dengan 2024.

Tetapi juga ada Sekretaris Daerah (Sekda) mulai dari Plh. Heru Tjahyono, Plt Wahid Wahyudi, Sekda definitive Adhy Karyono.

Ke tiga pejabat tersebut mendapatkan uang Fee/ljon sampai 5 persen sampai 10 persen.

Lalu ada Kepala Bapeda, M. Yasin mendapatkan uang Fee atau ijon sebesar 3 persen sampai dengan 5 persen dari pengajuan Hibah Pokir DPRD Propinsi Jatim tahun 2019 sampai dengan 2024.

Kemudian Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Sdr. Bobby Soemiarsono mendapatkan uang Fee/ljon sebesar 3 persen sampai dengan 5 persen dan pengajuan Hibah Pokir DPRD Propinsi Jatim tahun 2019 sampai dengan 2024.

Tak tanggung-tanggung, dalam BAP itu, Kusnadi juga menyebut seluruh organisasi perangkat daerah Propinsi Jatim menerima ijon fee sebesar 3 persen hingga 5 persen dari pengajuan hibah pokir DPRD Propinsi Jatim tahun anggaran 2019-2024.

Persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Ferdinand Marcus Leander dengan dua hakim anggota Abdul Gani dan Pultoni.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya

Begini Respon Dewan Pers Terkait Penetapan Tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu merespons penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB) dalam kasus merintangi penyidikan perkara impor gula di Kementerian Perdagangan, korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk, dan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Dewan pers menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.  Dalam pertemuan ini, Ninik didampingi anggota Dewan Pers Totok Suryanto. "Terkait dengan proses penanganan perkara yang tadi pagi banyak diberitakan oleh media, Dewan Pers tentu meminta kita masing-masing lembaga, sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara," kata Ninik di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025. Ninik menyebut bila memang ada bukti tindak pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ia memastikan Dewan Pe...
Baca selengkapnya

Peran Direktur TV di Kasus Perintangan Penyidikan Impor Gula dan Timah

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan dan korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk. Sl Salah satunya, yakni Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB). Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Tian diduga terlibat pemufakatan jahat antar pihak untuk menghalangi penyidikan dan bukan semata-mata mengenai pemberitaan media saja.  “Bukan soal pemberitaan. Pemberitaan itu mulia. Mau negatif pun artinya sebagai koreksi. Tapi membuat menciptakan pemufakatan jahat, seolah kejaksaan ini enggak ada benarnya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Kejagung meyakini, bahwa Dewan Pers paham soal proses hukum dan akan memproses kode etik jurnalistik Tian.  Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengungkapkan, Tian atau insan pers ini diduga menerima uang lebih dari Rp478.000.000 untuk membuat berita negarif yang menyudutkan Kejaksa...
Baca selengkapnya