Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Pilkada Surabaya 2024 Tanpa Bakal Calon Perseorangan

KPU Kota Surabaya menyatakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tanpa diikuti pasangan bakal calon kepala daerah perseorangan karena faktor kurangnya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon tersebut.

Wali Kota Eri Cek Penggunaan Dana Kelurahan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi blusukan ke perkampungan untuk mengecek penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) yang digunakan untuk membangun saluran.

Bapaslon Independen Pilkada Kecewa Sikap KPU Surabaya

Bapaslon independen Pilkada Surabaya, Pandu Budi Raharjono-Kusrini Purwijanti menyasalkan sikap komisioner KPU Surabaya yang tak mau menerima copy data pendukung meskipun hanya terlambat cuma dua menit.

Bantuan Wali Kota Eri Untuk Tingkatkan Penghasilan Nelayan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan bantuan alat bantu tangkap ikan untuk para nelayan di Kelurahan Kenjeran dan Kelurahan Tambak Wedi dengan harapan para nelayan dapat memperoleh peningkatan pendapatan.

Tidak Bayar Retribusi, 16 Unit Rusunawa Romokalisari Disegel

Enambelas unit kamar di Rusunawa Romokalisari Surabaya disegel Satpol PP lantaran para penghuni unit diketahui tidak menempati rusun, serta beberapa dari mereka bahkan tidak membayar biaya retribusi sewa rusun.

Rabu, 30 November 2022

Pangkoarmada II Terima Kunjungan Kerja Tim Koordinasi Percepatan Modernisasi Alutsista


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., menerima kunjungan kerja Tim Koordinasi Percepatan Modernisasi Alutsista Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto, S.Sos., di Ruang VIP Nala Koarmada ll Ujung Surabaya, Rabu (30/11).

Kunjungan kerja Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto tersebut, sebagai bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Pangkoarmada II terkait percepatan modernisasi alutsista yang digunakan dalam berbagai pelaksanaan operasi dan latihan oleh Koarmada II.

Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat, pada kesempatan tersebut menyambut baik kedatangan Tim Koordinasi Percepatan Modernisasi Alutsista, selanjutnya memberikan informasi-informasi mengenai alutsista yang dimiliki oleh Koarmada II dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas TNI AL.

Kegiatan ini merupakan bentuk perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam menjalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan.

Surabaya Menjadi Mercusuar Gerakan Anti Korupsi di Peringatan Hakordia Tahun 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 1 - 2 Desember 2022.

Peringatan Hakordia tahun 2022 yang digelar selama dua hari itu, akan berlangsung di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih, Alun - alun Suroboyo.

Di peringatan Hakordia tahun 2022, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak jajarannya di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) dan masyarakat Surabaya untuk menjadi insan anti korupsi. 

Menurut dia, langkah pemkot dalam menciptakan insan anti korupsi harus dimulai dari sejak dini.

“Oleh karena itu, kami bukan hanya memberikan bekal anti korupsi kepada jajaran di pemkot, akan tetapi juga memberikan materi pelajaran yang berkaitan dengan bahaya korupsi di kalangan pelajar,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di kawasan Jalan Mayjen Sungkono, Rabu (30/11).

Selain memberikan materi anti korupsi sejak dini kepada pelajar, Wali Kota Eri melanjutkan, pada akhir Desember 2022 seluruh kantor di lingkup pemkot, baik itu dinas, kecamatan, dan kelurahan, diwajibkan untuk menayangkan hasil penyerapan anggarannya melalui persentase via digital. 

“Jadi kita pampang secara elektronik, agar transparan. Sehingga masyarakat tahu, penyerapannya berapa persen, proyek yang sudah dikerjakan berapa persen, nanti akan terlihat semuanya. Karena setiap kantor dinas, kecamatan, maupun kelurahan harus bertanggung jawab dengan penyerapan anggarannya,” paparnya.

Bukan hanya itu, dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di jajaran pemkot, Wali Kota Eri juga menerapkan kontrak kinerja pada masing - masing pegawainya di dinas, kecamatan hingga kelurahan. 

Dengan seperti itu, maka kepala dinas, camat, dan lurah akan terawasi target kinerjanya. 

Wali Kota Eri menyampaikan, dalam melakukan pengawasan kinerja jajarannya tidak bisa dilakukan sendiri. 

Oleh karena itu, ia ingin masyarakat dan media massa turut menjadi pengawas jajarannya di dinas, kecamatan, dan kelurahan. 

“Ketika semakin banyak melakukan pengawasan, maka kinerjanya akan semakin cepat dan baik. Jangan hanya cepat, tetapi grusa - grusu (terburu - buru), karena kalau saya mantau sendiri akan susah, dengan digitalisasi maka masyarakat hingga wartawan, semua bisa mantau,” jelasnya.

Di samping itu, Direktorat Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup), Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, alasan mengapa Kota Surabaya menjadi salah satu tuan rumah dalam memperingati Hakordia di Tahun 2022. 

Karena Surabaya menjadi salah satu kota yang strategis untuk menjadi mercusuar anti korupsi di Jawa Timur. 

Dalam peringatan Hakordia pada 1-2 Desember 2022 mendatang, akan ada beberapa tema acara yang digelar, antara lain seminar anti korupsi bertajuk 

“Perbaikan Tata Kelola Terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)”, pameran produk sistem anti korupsi dari masing - masing daerah di Jatim, hingga sosialisasi penguatan anti korupsi.

“Dalam kegiatan ini, Direktorat Wilayah III KPK juga mengundang 6 perwakilan gubernur. Diantaranya Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jatim itu sendiri. Serta ada jajaran TNI/Polri hingga Kejaksaan,” ujar Bahtiar. 

Bahtiar berharap, Kota Surabaya bisa menjadi mercusuar yang mampu menyebarkan gerakan anti korupsi hingga ke daerah - daerah yang ada di wilayah Jatim. 

Selain itu diharapkan Surabaya juga bisa menjadi pioner gerakan desa anti korupsi pada peringatan Hakordia Tahun 2022. 

“Saya harap Surabaya bisa menjadi pijar mercusuar yang menyinari wilayah atau desa - desa di Jatim, menyerukan gerakan anti korupsi,” pungkasnya. 

Pencarian dan Penyelamatan Kapal Selam TA 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., yang diwakili oleh Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Widya Poerwandanu, membuka briefing latihan Pencarian dan Penyelamatan Kapal Selam (PPKS) TA 2022, bertempat Gedung Mandalika Kolat Koarmada II, Ujung Surabaya. Rabu (30/11). 

Kegiatan PPKS tersebut, nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 12 Desember 2022 di Pantai Pasir Putih Situbondo.

Dalam amanat Pangkoarmada II yang dibacakan oleh Dansatsel Koarmada II menyampaikan saat ini kita dihadapkan pada perkembangan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang semakin canggih, dimana perkembangan tersebut menuntut kita untuk dapat berjalan bersama dan terus meningkatkan profesionalisme kita. perkembangan teknologi alutsista dan tantangan tugas yang semakin kompleks, berimbas pada rencana strategis TNI Angkatan Laut terutama dalam upaya memenuhi kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Dengan mengadakan peremajaan alutsista dan program pengembangan profesionalisme prajurit, tentunya misi dan visi TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut kedaulatan negara republik Indonesia akan tercapai.

Salah satu upaya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit adalah melalui latihan. 

Latihan merupakan suatu langkah atau tahapan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan operasional unsur-unsur TNI AL dan keterpaduan antar satuan serta untuk menguji doktrin pelaksanaan suatu operasi.

Latihan ini dilatarbelakangi atas pentingnya peranan unsur kapal selam dalam setiap operasi, baik di masa damai maupun di masa perang. Dalam menjalankan operasionalnya, kapal selam memiliki resiko yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan kemampuan TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pencarian dan penyelamatan kapal selam baik personel maupun material kapal selam.

"Pangkoarmada II berpesan kepada seluruh peserta latihan agar melaksanakan latihan ini dengan serius dan penuh tanggung jawab disertai semangat dan dedikasi yang tinggi sehingga latihan dapat berjalan dengan baik dan lancar”, ungkapnya.

Pelatihan ini sesuai dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan SSAT yang memiliki daya gerak dan daya gempur yang tinggi.

Besok, KPK Gelar Hari Antikorupsi Sedunia di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) Tahun 2022 di Kota Surabaya, Jawa Timur. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari mulai dari 1-2 Desember 2022 di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih Alun-Alun Surabaya. 

Adapun rangkaian acara yang akan dilakukan adalah pendidikan antikorupsi kepada pelajar, pemutaran film untuk pelajar, seminar pelayanan publik, talkshow, diskusi media, dan pentas seni.

Rangkaian kegiatan ini akan melibatkan edukasi antikorupsi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan dan Monitoring, Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), dan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Ketua KPK Republik Indonesia (RI), Firli Bahuri mengatakan, Kota Surabaya, Jawa Timur, merupakan wilayah keempat dari lima wilayah yang akan menyelenggarakan rangkaian Road to Hakordia Tahun 2022. 

Pada pekan-pekan sebelumnya, KPK bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan Hakordia dimulai dari Samarinda, Kalimantan Timur; Bali; Medan, Sumatera Utara; dan akan mencapai puncaknya pada 9 Desember 2022 di Jakarta.

“Kota Surabaya dipilih sebagai representasi dari wilayah kerja Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk wilayah direktorat III. Adapun wilayah III meliputi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” kata Firli Bahuri, Rabu (30/11).

Firli Bahuri menjelaskan, bahwa melihat direktori perkara korupsi di Provinsi Jawa Timur, KPK mencatat terdapat 114 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi ini. 

Sementara hingga Oktober 2022, KPK telah menerima sebanyak 268 laporan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

“Kasus suap, pemberian hadiah/janji, dan gratifikasi menjadi jenis korupsi yang paling banyak menjerat para tersangka. Secara nasional, kasus korupsi karena penyuapan juga menjadi yang paling tinggi dengan catatan 867 kasus,” jelas dia.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK senantiasa melakukan tiga pendekatan melalui konsep Trisula yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. 

Ketiga konsep ini berjalan secara simultan dengan tujuan menurunkan angka korupsi di Indonesia demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia.

“Upaya pendidikan yang telah KPK lakukan di Jatim antara lain dengan melakukan serangkaian kegiatan kuliah umum anti korupsi kepada para mahasiswa di antaranya di Universitas Airlangga, Bimtek Keluarga Berintegritas, dan Bimtek Desa Antikorupsi. Dari sisi pencegahan KPK memiliki beberapa program seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP),” ujar dia.

Data SPI 2021, Provinsi Jawa Timur mendapatkan skor cukup baik dimana total rerata nilai Jawa Timur adalah 75,24 yang didapatkan dari rerata nilai komponen internal dan eksternal. 

Skor ini masuk ke dalam kategori waspada dan hal baiknya skor ini di atas skor rerata nasional yaitu 72,4.

Meskipun mendapatkan skor cukup baik, KPK meminta Provinsi Jatim tidak terlena dengan pencapaiannya dan senantiasa bekerja meningkatkan pelayanan terhadap publik. 

Pada tahun 2022, KPK berharap tidak ada lagi daerah di Jatim yang masuk ke dalam kategori sangat rentan.

“Provinsi Jatim tercatat mendapatkan nilai rerata Monitoring Center for Prevention sebesar 87 dari total nilai capaian 93. Tentunya capaian ini cukup baik untuk diteruskan,” ungkap dia.

Sementara itu, KPK meminta seluruh stakeholder meningkatkan capaian ini dan menjalankan area intervensi di dalam MCP. 

8 area intervensi di MCP merupakan sistem dan langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah dan mencegah korupsi.

“8 area itu adalah perencanaan dan penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP; Manajemen ASN; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; dan Tata Kelola Dana Desa,” kata dia.

Lebih lanjut, KPK melalui Kedeputian Korsup juga telah mendorong peningkatan ekonomi daerah. 

Roda perekonomian melalui UMKM punya potensi yang besar untuk diperhatikan dan dilakukan proses pembinaan yang maksimal oleh Pemkab.

“Melalui kegiatan ini, KPK berharap Pemda harus membuat sistem untuk menutup seluruh celah korupsi utamanya pada proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai lemahnya sistem bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi,” tegas dia.

Untuk masyarakat, KPK berharap semakin memupuk budaya antikorupsi dimanapun dan kapanpun. 

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Tentunya, dari sekian banyak program KPK dan peran serta masyarakat, media memiliki peranan penting. Sebagai pilar keempat demokrasi, media dapat berperan dengan memberikan informasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolaborasi ini akan menjadi kekuatan yang bagus untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya. 

Pangkoarmada II Pimpin Sertijab Dua Jabatan Strategis


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab)  Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangkoarmada II dan Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, yang berlangsung di Lounge Majapahit dan Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya. Rabu (30/11).

Adapun dua jabatan strategis pejabat Koarmada II yang telah diserahterimakan diantaranya Kapoksahli koarmada II yang sebelumnya dijabat oleh Laksma TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., kini telah diserahterimakan kepada Laksma TNI Endra Sulistiyono, S.E., M.M., selanjutnya jabatan Danguskamla Koarmada II yang sebelumnya dijabat oleh Laksma TNI I Gung Putu Alitjaya, S.H., M.Si., diserahterimakan kepada penggantinya Laksma TNI Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP.

Dalam kesempatan ini, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa serah terima jabatan adalah salah satu bukti bahwa suatu organisasi mengalami dinamisasi, secara spiritual serah terima jabatan adalah bentuk puji syukur kita kepada Tuhan YME atas segala hasil kerja yang telah dicapai sekaligus sebagai pernyataan diri dan janji kita untuk terus mampu berkarya dengan optimal. Karya tersebut akan senantiasa dituangkan dalam kerja nyata melalui tugas pembinaan operasi dan latihan yang senantiasa akan terus dikembangkan sesuai dengan tantangan tugas kedepan," terangnya.

Tak hanya itu, Pangkoarmada II juga menyampaikan bahwa kerja sama antar unsur dalam organisasi Koarmada II juga akan mampu mewujudkan visi dan misi Koarmada II sebagai komponen kekuatan pertahanan negara di laut yang profesional dan modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global," pungkasnya.

Kegiatan Sertijab ini juga sebagai implementasi dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di bidang pengembangan SDM TNI AL yang unggul dan profesional.

Dakwaan Tak Jelas, Ferry Jocom Pertanyakan Jaksa Tak Seret Sunadi Cs Jadi Tersangka


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ferry Jocom menganggap Jaksa Penunutut Umum (JPU) Kejari Surabaya salah dalam menguraikan peristiwa hukum yang dilakukan kliennya serta bertolak belakang dengan peristiwa yang sebenarnya.

Ini dikatakannya dalam nota pengajuan Duplik sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Dalam dakwaannya saudara Jaksa Penuntut  Umum dalam mengurai peristiwa pidana adalah “setengah hati” dan tidak merangkai peristiwa pidana sebagaimana yang sebenarnya yakni bisa dilihat dari peristiwa pidana yang diurai oleh Jaksa Penuntut umum sepotong-sepotong," kata Iwan Hari Murti Penasehat Hukum terdakwa Ferry Jocom di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (30/11).

Tak hanya itu Iwan Hari Murti juga menilai dakwaan jaksa tidak jelas arah hukumnya sebab hanya mengurai peristiwa hukum dari kesalahan terdakwa Ferry Jocom.

Sedangkan peran-peran pihak lain yang turut serta, yang membantu perbuatan yang dilakukan terdakwa Ferry Jocom ini dilewatkan begitu saja.

Padahal ada keikutsertaan dan peran pembantuan terhadap peristiwa pidana yang didakwakannya.

"Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum hanya mendudukkan masalah hukum dan beban hukum hanya kepada terdakwa Ferry Jocom. Padahal uraian peristiwa terhadap terdakwa Ferry Jocom ini sangat berangkai. Ada pihak lain yang terlibat yang turut serta dan melakukan pembantuan perbuatan pidana terhadap terdakwa Ferry Jocom," paparnya

Hal ini menurut Iwan Hari Murti dapat dilihat dalam dakwaan jaksa terhadap terdakwa Ferry Jocom yakni didakwa dengan ketentuan pasal 10 huruf  (a) dan huruf (b) Jo Pasal 15 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal  53 (1) KUH Pidana,.

Artinya dengan cara menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat atau daftar yang dikuasai karena jabatannya selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  satuan Polisi  Pamong Praja  Kota Surabaya.

Juga dengan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut dengan cara menyuruh saksi Sunadi alias Cak sun, Yateno alias Yatno, Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya  dan Slamet Sugianto alias Sugi.

"Kenapa orang tersebut tidak dilibatkan sebagai tersangka dan atau terdakwa  dalam perkara ini, padahal rangkaian perbuatan dari peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferry Jocom adalah suatu rangkaian peristiwa hukum yang ada korelasinya secara hukum dan juga mempunyai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku sebuah peristiwa hukum. Peran dari Sunadi alias Cak Sun, Yateno alias Yatno, Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya dan Slamet Sugianto alias Sugi adalah sangat sentral dan merupakan pelaku langsung peristiwa penjualan  barang yang ada di Gudang Satpol PP Kota Surabaya dan merekalah yang mencarikan pembeli dan menerima uang hasil penjualan   sebesar Rp500 juta," paparnya.

Seperti diberitakan, eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Pimpin Sertijab Ketua Cabang 12 DJA II


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Salah satu jabatan di Daerah Jalasenastri Armada II kembali bergulir, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dhira Hutabarat memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Cabang 12 Daerah Jalasenastri Armada (DJA) II, bertempat di R4 Gedung Jalasenastri Denma Koarmada II, pada hari Rabu (30/11).

Jabatan Ketua Cabang 12 DJA II  yang sebelumnya dijabat Ny. Yully Alit Jaya kini resmi diserah terimakan kepada Ny. Dyah Teguh Prasetyo ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Dalam kesempatan tersebut Ny. Dhira Hutabarat menyampaikan, bahwa serah terima jabatan merupakan kebutuhan yang diimplementasikan dalam suatu tanggung jawab jabatan, memelihara momentum, kinerja dan penyegaran organisasi. Sedangkan dari sisi pembinaan organisasi serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personel dalam rangka regenerasi, guna meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta meningkatkan kualitas baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan sebagai keluarga prajurit TNI AL.

Acara serah terima jabatan tersebut berlangsung secara sederhana namun khidmat,  dan diakhir acara dilaksanakan penyerahan cinderamata serta sesi foto bersama.

Dibuka Wali Kota Eri, Festival Maju Terus Suroboyo Suguhkan Teatrikal "Pahlawan Jaman Now"


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Festival Maju Terus Suroboyo akan menjadi gelaran event spektakuler pada awal Desember 2022 di Kota Pahlawan. 

Event yang digelar Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Forkom LPMK) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut, bakal berlangsung pada Sabtu, 3 Desember 2022.

Ketua Forkom LPMK Kota Surabaya Moch Unsi Fauzi mengatakan, Festival Maju Terus Suroboyo akan dibuka langsung Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani. 

Event ini dibuka mulai pukul 06.00 WIB di Lapangan Flores, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo Surabaya.

"Festival Maju Terus Suroboyo merupakan persembahan Forkom LPMK se Kota Surabaya sebagai bakti akhir tahun dan juga bakti akhir jabatan, karena akan berhenti bulan Desember ini," kata Moch Unsi Fauzi saat ditemui di Gedung Pemkot Surabaya Lantai 4, Rabu (30/11).

Ia juga mengungkapkan, bahwa Festival Maju Terus Suroboyo bakal disemarakkan dengan sejumlah kegiatan menarik. 

Diantaranya, jalan sehat, senam budaya, pemeriksaan kesehatan, donor darah, pelayanan Sim Corner hingga vaksin booster.

"Ada juga fragmen teatrikal Pahlawan Jaman Now yang mengangkat tema tentang pahlawan masa kini. Bagaimana peran serta RT/RW, LPMK dan tokoh masyarakat yang membantu warga di dalam banyak urusan seperti kesehatan, pendidikan, sosial, budaya hingga ekonomi," ujarnya.

Menurutnya, fragmen teatrikal Pahlawan Jaman Now itu berupa drama yang diperankan oleh Ketua RT/RW, LPMK dan Tokoh Masyarakat. 

Dalam drama itu mereka akan bercerita tentang kejadian atau pengalaman sehari-hari saat membantu warga. 

"Itu kami angkat dalam sebuah fragmen drama," ungkapnya.

Dalam festival ini, Forkom LPMK Surabaya juga menggandeng sejumlah pihak. Di antaranya, Palang Merah Indonesia (PMI) dalam kegiatan donor darah serta Polrestabes Surabaya untuk layanan SIM Corner dan vaksin booster. 

Juga, giat Operasi Pasar dan UMKM yang menggandeng Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya.

"Kita perkirakan ada sekitar 60 UMKM yang terlibat. Kemudian untuk operasi pasar juga menyediakan berbagai komoditi sembako, mulai dari minyak goreng, beras, hingga bawang," terangnya.

Fauzi memperkirakan, Festival Maju Terus Suroboyo bakal dihadiri sekitar 4000 orang peserta. 

Event ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat dapat hadir langsung untuk menyemarakan event tersebut.

"Festival ini terbuka untuk umum, masyarakat bisa hadir dalam acara tersebut. Untuk senam budaya kami juga kerja sama dengan KSH (Kader Surabaya Hebat)," tuturnya.

Selain diramaikan senam budaya, Festival Maju Terus Suroboyo juga disemarakkan dengan giat jalan sehat. 

Dalam giat tersebut, pihaknya menyediakan beragam hadiah menarik seperti sepeda motor dan sepeda angin. 

"Warga bisa membeli kupon jalan sehat melalui LPMK setempat. Kalau LPMK setempat habis, kami juga menyiapkan kupon di lokasi pada saat acara berlangsung," pungkasnya. 

Korem 082/CPYJ Bina KBT


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Komunikasi sosial pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Besar TNI atau KBT, kali ini digelar oleh pihak Korem 082/CPYJ.

Bukan tanpa sebab, kegiatan itu digelar dengan harapan mampu mewujudkan SDM KBT yang unggul dan mampu mewujudkan NKRI yang kuat.

Pelaksanaan kegiatan itu, dipimpin langsung Kasiter Korem, Letkol Inf Andri Risnawan di Pendopo Griya Paramitra Cikaran, Kota Mojokerto. Rabu (30/11).

“Pembinaan dan pemberdayaan KBT ini merupakan salah satu metode pembinaan teritorial di wilayah jajaran Korem,” ujar Kasiter.

Hal itu, kata Kasiter, berkaitan dengan adanya hubungan silaturahmi yang baik antara TNI dengan komponen bangsa, khususnya para KBT yang ada di wilayah teritorial Korem 082/CPYJ.

“KBT memiliki hubungan emosional dan kedekatan secara historis dengan TNI. Sehingga, dibutuhkan kesamaan pandang dan tujuan dalam mencermati setiap dinamika yang terjadi,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, TNI-AD khususnya Korem 082/CPYJ mempunyai tugas pokok yang sangat utama. 

Tugas itu, adalah melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang dilakukan melalui persiapan segala potensi dan sumberdaya yang ada secara dini.

“Pada dasarnya, itu untuk pertahanan negara di matra darat. Upaya penyiapan potensi dan sumber daya yang dimaksud, ialah dengan melakukan pembinaan teritorial,” bebernya.

Wali Kota Eri Ngamuk di RSUD dr Soewandhie, Pimpinan DPRD Ragukan Surabaya Smart City


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Luapan amarah Wali Kota Eri Cahyadi lantaran rekam medis di RSUD dr. Soewandhie lamban ternyata mendapat perhatian serius dari salah satu pimpinan DPRD Surabaya.

Pasalnya temuan tersebut tidak sepatutnya terjadi. Hal ini lantaran Kota Surabaya sudah lama menyematkan label sebagai kota Smart City.

"Artinya kita mengganggap bahwa digitalisasi sudah jamak dilakukan, dan menjadi tradisi. Digitalisasi seharusnya sudah menjadi bagian dari sistem administrasi," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony, Rabu (3/11).

Legislator senior Partai Gerindra itu mengatakan, temuan ini tentunya mengagetkan dan ironis. 

Sebab selama ini pemkot Surabaya rajin menunjukkan berbagai layanan masyarakat melalui platform digital. Misalnya saja e-Peken, sebagai platform belanja digital.

"Coba bayangkan kita beli brambang (bawang) saja sudah lewat aplikasi on line. Nah ini orang sakit yang berurusan dengan nyawa, tidak segera dilakukan penanganan. Karena masih mencari-cari rekam medis di rak. Kemudian ada yang ketlisut. rekam medis pasien tidak ketemu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Seakan-akan Smart City ambyar," tandasnya.

Menurut AH Thony ini insiden besar meskipun dari persoalan yang kecil. 

Kejadian ini membuat pihaknya sebagai legislator meragukan Surabaya sebagai kota Smart City. 

Bahkan ia juga mencurigai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya masih melakukan sistem manual.

"Jangan-jangan sistem di dinas lain atau OPD lain sama seperti itu," ujarnya.

AH Thony menambahkan, Surabaya yang sudah melabeli dirinya sebagai kota Smartphone City seharusnya sudah menerapkan digitalisasi terhadap semua layanan dengan menggunakan data base. 

"Data primer masyarakat harus ada. Apalagi walikota berulang kali mengatakan, KTP sebagai password berarti harus ada evolusi bahkan revolusi. Pengolahan data di Dinas Kependudukan, terkoneksi dengan OPD lain dan unit-unit masyarakat, diantaranya rumah sakit," jelasnya.

AH Thony mengatakan pasca temuan dan menjadi insiden ini, pemerintah kota Surabaya harus segera membangun kembali terhadap sistem Smart City.

"Pemerintah kota harus menyakinkan kepada kita semua bahwa Smart City itu nyata adanya. Tidak hanya jargon belaka. Harus diterjemahkan. Smart City jangan hanya menjadi bahasa elit pemerintah kota, tapi harus menjadi bagian dari teknis yang harus dilaksanakan sebagai bentuk terjemahan dari spirit itu. Kalau ini ga ada Smart City ambyar," pungkasnya.

Riksiapops di Yonif 527/BY, Danrem Baladhika Jaya Pesan Jaga Kedisiplinan


KABARPROGRESIF.COM: (Lumajang) Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Imam Gogor terus memantau kesiapan prajurit Yonif 527/BY sebelum diberangkatkan mengemban tugas sebagai pasukan pengaman perbatasan.

Melalui Riksiapops pada Rabu (30/11) siang, beberapa pesan ditegaskan oleh Danrem dihadapan ratusan prajurit Yonif 527/BY. Pesan itu, menyangkut soal kedisiplinan dan keberhasilan selama menjalankan tugas.

“Apabila kedisiplinan itu diterapkan, maka setiap langkah maupun aktifitas pasti menuai keberhasilan,” tegas Danrem.

Bukan hanya itu saja, Danrem juga menghimbau prajurit Yonif 527/BY untuk tak melakukan pelanggaran sedikitpun selama mengemban tugas yang diberikan oleh Negara tersebut.

“Harus bisa menjaga nama baik Satuan. Sudah kami sampaikan pada seluruh prajurit, untuk bisa menghindari kesalahan sekecil apapun,” tegasnya.

PH Terdakwa Ferry Jocom Tak Bacakan Duplik, Kasi Pidsus Surabaya: Tetap Pada Tuntutan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang dugaan penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya dengan terdakwa Ferry Jocom kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (30/11).

Sidang dengan beragendakan mendengarkan Penasihat Hukum (PH) terdakwa Ferry Jocom membacakan tanggapan atau duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Namun sayangnya dalam persidangan kali ini yang diketuai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai oleh Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH, PH berlangsung cukup singkat.

Iwan Hari Murti, Penasehat Hukum Terdakwa Ferry Jocom tak membacakan Duplik tersebut. 

Ia menyerahkan berkas Duplik setebal 14 halaman kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut serta JPU.

"Mohon maaf yang mulia Majelis Hakim, Duplik tidak saya bacakan," kata Iwan Hari Murti.

Kendati demikian, Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN tak mempermasalahkan keputusan Iwan Hari Murti Penasehat Hukum terdakwa Ferry Jocom. 

Ketua Majelis Hakim pun lantas menutup persidangan serta menjelaskan jadwal maupun agenda persidangan yang akan digelar pekan depan.

"Maka persidangan sudah dianggap telah selesai dan dilakukan keputusan tanggal 7 Desember untuk putusan. Demikian ya pak Ferry Jocom, kita tunda tanggal 7 Desember untuk putusan," pungkasnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Ari Prasetya Panca Atmaja tak mau berkomentar banyak terkait Duplik dari terdakwa Ferry Jocom.

"Intinya tetap pada tuntutan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Babinsa dan Warga German Bikin Tanggul Penahan


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Langkah antisipasi mulai dilakukan oleh aparat Babinsa dan warga guna meminimalisir terjadinya tanah longsor. Salah satunya, pembuatan tanggul penahan jalan yang saat ini dibangun di kawasan Desa German, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Danramil Sugio, Kapten Inf Budi mengatakan, beberapa aparat Babinsa saat ini diterjunkan di lokasi pembuatan tanggul penahan itu.

Menurutnya, selain mampu dijadikan penahan terjadinya longsor. Keberadaan tanggul penahan itu, juga dinilai mampu mempermudah aktifitas masyarakat.

“Pembangunan tanggul penahan itu, merupakan wujud nyata TNI dan sinergitas TNI bersama rakyat,” kata Danramil. Rabu (30/11) siang.

Bukan hanya itu saja, sebelumnya beberapa kegiatan karya bakti dilakukan oleh aparat Babinsa dan warga ditengah musim penghujan yang mulai terjadi di Lamongan.

“Sebelumnya, Babinsa bersama warga juga menggelar karya bakti pembersihan sungai di sekitar Desa German,” pungkasnya.

Panglima Jilah Pastikan Pasukan Merah Suku Dayak Kawal Jokowi Satu Komando


KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menyatakan sikap berkomitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila dan mengawal Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan satu komando. 

Hal itu disampaikan oleh Pangalangok Jilah atau Panglima Jilah TBBR, Agustinus dalam acara Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakng atau temu akbar Pasukan Merah di Rumah Rajakng Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11/2022).

"Tariu Borneo Bangkule Rajakng siap jaga Indonesia. Pasukan Merah kawal Pancasila. Pasukan Merah kawal Jokowi satu komando. Pasukan Merah jaga negeri. Tariu," kata Agustinus. 

Selain itu, Agustinus juga menekankan bahwa, pihaknya mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Lebih dalam, Agustinus menyebut, Pasukan Merah berkomitmen mendukung dan mengawal penuh segala bentuk kebijakan di era Pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Mendukung setiap kebijakan di masa Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menjaga dan membela NKRI menuju Indonesia yang berharkat dan bermartabat dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," ujar Agustinus. 

Disisi lain, Agustinus menjelaskan, kelompoknya bergerak di bidang adat dan budaya dalam mempertahankan serta menggali juga sejarah Dayak. Dia juga mendorong warga Dayak untuk maju.

Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) adat Dayak yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya. 

Tariu Borneo Bangkule Rajakng berusaha mempertahankan tradisi untuk mendorong masyarakat Dayak bersatu, maju, dan bermartabat.

"Ritual adat yang dilaksanakan di antaranya memohon kepada Jubata agar NKRI bisa semakin baik dan maju, serta perlindungan dari Jubata agar tanah ini bisa terus sejahtera dan masyarakatnya semakin makmur. Tentunya, kami sangat bergembira karena Presiden Joko Widodo mau hadir di Pontianak untuk kegiatan ini," papar Agustinus.



Selasa, 29 November 2022

HUT ke - 51 KORPRI, Wali Kota Eri Minta ASN Lakukan Kerja Cepat Utamakan Masyarakat


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke - 51 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (29/11).

HUT KORPRI tahun 2022 ini, mengangkat tema Melayani, Berkontribusi, dan Berinovasi untuk Negeri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertugas sebagai inspektur upacara, sekaligus membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengenai perkuat solidaritas KORPRI dalam upaya transformasi dan percepatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. 

Ia mengatakan, bahwa pesan Presiden RI Joko Widodo sangat luar biasa. 

Sebab, dalam isi sambutan tersebut, ASN diminta untuk melakukan penguatan dan solidaritas korp, mencari terobosan positif, memperkokoh integritas aparatur melalui perubahan mindset menghindari pungutan liar. 

Hingga, cara kerja manual harus diubah dengan cara kerja digital di seluruh jajaran birokrasi pusat berbasis elektronik, sebagai motor penggerak baru dalam pembangunan.

“Kenapa kemarin ketika saya harus ke RSUD BDH dan RSUD Soewandhie, begitu kecewanya? Karena kita sebagai ASN, seperti yang dituangkan dalam pidato sambutan yang saya bacakan dari Pak Presiden Joko Widodo, beliau menuliskan bahwa ASN harus berinovasi, tidak boleh kita menyerah ketika (melayani pasien) BPJS, (jangan karena) gratis terus pelayanan seenaknya,” kata Wali Kota Eri.

Sebab, menurutnya, para ASN harus melakukan berbagai inovasi dalam percepatan pelayanan publik. 

Karenanya, ia berharap seluruh ASN di jajaran Pemkot Surabaya bisa melakukan pelayanan publik secara maksimal sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Itulah tugasnya negara, dibayar ya seperti itu, diberikan gaji untuk pengabdian. Seperti yang disampaikan Pak Presiden dalam sambutannya tadi, seluruh ASN di Kota Surabaya termasuk saya pribadi, ayo lakukanlah pelayan publik secara maksimal dengan hati,” ujar dia.

Dengan melakukan kerja cepat dan mengutamakan masyarakat, ia menjelaskan bahwa ASN merupakan pelayan umat maka harus ikhlas dalam melayani dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 

Diantaranya, memberikan kemudahan dalam pelayanan, memberikan percepatan, melakukan inovasi, dan efektif dalam sebuah pelayanan.

“Yang penting dengan hati, kalau ikhlas pasti dengan senyum, tapi kalau kita ngersulo disek (mengeluh dulu), ngedumel disek (menggerutu dulu) yo nggak mungkin, cari pembenar saja. Itu yang saya tidak ingin di Kota Surabaya, karena hidup kita adalah pengabdian kepada masyarakat. Semoga sambutan Pak Jokowi bisa menggerakkan hati saya secara pribadi dan menggerakkan ASN di Seluruh kota Surabaya untuk berbuat lebih baik lagi,” pungkasnya. 

Sebagai diketahui, dalam prosesi pelaksanaan upacara Peringatan HUT ke - 51 KORPRI, turut diramaikan dengan penampilan 350 penari Remo yang berasal dari pelajar SD/SMP se - Kota Pahlawan.

350 penari Remo tersebut diiringi oleh musik gamelan dari komunitas Seni Kluncing pimpinan M. Maskur dengan koreografer Sariyono yang berasal dari  Sanggar Putra Bima Respati, di bawah binaan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Serta, persembahan penampilan Paduan Suara Gita Bahana Guru Surabaya. 

Pangkoarmada II Pimpin Peringatan HUT Ke-51 KORPRI


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., memimpin acara peringatan HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh PNS Koarmada II, bertempat di Gedung Panti Tjahaya Armada, Koarmada II. Selasa (29/11).

KORPRI merupakan suatu organisasi yang menjadi wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada Pancasila, oleh karena itu, tema dari HUT tahun ini adalah “KORPRI Melayani, Berkonstribusi dan Berinovasi Untuk Negeri”.

Melalui amanatnya, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa di sisi lain KORPRI juga wajib memegang prinsip nasionalisme Bangsa Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, serta senantiasa menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan dengan menunjukkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. 

Tidak hanya itu, Pangkoarmada II juga menyampaikan di dalam organisasi pertahanan KORPRI bukan sekedar pelengkap, namun satu bagian penting.

Peringatan ini merupakan implementasi dari perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam membangun SDM TNI Angkatan Laut yang unggul dan profesional serta berani berubah menjadi lebih baik dengan meninggalkan budaya rutinitas yang tidak produktif.

Belanja UMK dan PDN Surabaya Terbesar se-Indonesia, Wali Kota Eri Cahyadi: Ini Soal Keberpihakan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota se-Indonesia.

Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun. 

Data tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Hadir dalam rakor tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh, dan perwakilan kementerian/lembaga serta pemda se-Indonesia.

“Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya Eri, Selasa (29/11).

“Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulan ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat,” imbuhnya.

Wali Kota Eri lantas membeber sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 

Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. 

Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.

“Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi,” bebernya.

Wali Kota Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. 

Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.

“Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru,” jelas mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut.

Wali Kota Eri juga memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. 

“Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot,” tegasnya.

Wali Kota Eri menambahkan, pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp3 triliun untuk sektor UMKM. 

“Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya,” ujarnya.

Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan "Rumah Padat Karya” yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. 

Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi “Rumah Padat Karya” untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR. 

Babinsa Koramil Pantai Barat Anjangsana


KABARPROGRESIF.COM: (Sarmi) Babinsa merupakan ujung tombak Satuan TNI-AD, terlebih dalam upaya mewujudkan Kemanunggalan TNI dan rakyat. 

Beragam cara dilakukan oleh aparat Babinsa dalam mewujudkan hal itu, salah satunya melalui adanya komunikasi sosial.

Seperti yang dilakukan oleh Kopka Muslawa di Kampung Sasawapece, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Papua pada Selasa (29/11) siang.

Muslawa terlihat melakukan komsos bersama warga setempat. Komsos, merupakan salah satu sarana yang dinilai penting dilakukan.

“Komsos ini bisa mengetahui setiap permasalahan ataupun kendala di masyarakat,” bebernya.

Kedatangan Babinsa, kata dia, harus bisa memberikan suatu solusi ataupun mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Babinsa harus ada ketika masyarakat membutuhkan,” tegasnya.

Danrem Baladhika Jaya Semarakkan HUT KORPRI dan HUT PGRI ke-77


KABARPROGRESUF.COM: (Malang) Puncak perayaan HUT KORPRI dan HUT PGRI yang digelar di Balaikota Malang, Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang pada Selasa (29/11), berjalan dengan penuh nuansa semangat.

Pasalnya, di lokasi itu terdapat beberapa pejabat yang ikut serta berpartisipasi menyemarakkan berjalannya hari peringatan itu, salah satunya ialah Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Imam Gogor.

“Hari peringatan ini, harus bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, pengabdian dan karya nyata pada bangsa dan negara,” kata Danrem ditemui usai mengikuti hari peringatan tersebut.

Semangat dalam melayani bangsa, kata Kolonel Imam, harus dilakukan oleh KORPRI sesuai dengan tema peringatan yang diusung saat ini. Tema itu, ialah KORPRI melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri.

“Pada peringata HUT PGRI saat ini, para guru ataupun tenaga pendidik harus menjadi kekuatan moral intelektual, terlebih dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa,” pungkasnya.

Setelah Sidak di RSUD Dr. Soewandhie, Wali Kota Eri Minta Pelayanan Kesehatan Berubah Total


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah menemukan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal di RSUD Dr. Soewandhie hingga menyebabkan marah besar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung mengumpulkan jajarannya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, Selasa (29/11). 

Saat itu, ia meminta pelayanan kesehatan yang tidak maksimal harus diubah total menjadi lebih baik demi melayani warga Kota Surabaya.

Makanya Wali Kota Eri meminta seluruh jajarannya, terutama PJ Sekretaris Daerah Kota Surabaya Erna Purnawati, Asisten 3 Administrasi Umum Febria Rachmanita, Dinas Kesehatan Surabaya, Direktur RSUD Dr. Soewandhie, dan Direktur Bhakti Dharma Husada (BDH) untuk membuat hitung-hitungan tentang pelayanan kesehatan di Surabaya. 

Hitung-hitungan itu diantara adalah dokter yang bertugas di masing-masing poli di rumah sakit dan puskesmas harus berdasarkan pasien yang diperiksa di hari-hari sebelumnya.

“Jadi, dokter di poli itu tidak boleh kurang dari yang sudah direncanakan, sampai poli itu berakhir dan pasien sudah habis. Dokter di IGD hitungannya juga sama, harus sesuai dengan kunjungan pasien. Jumlah dokter di IGD harus sesuai dengan jumlah yang sudah direncanakan, dan dokter itu harus stay selama jam pelayanan,” tegas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga meminta berkas rekam medis harus sudah ada di meja setiap poli sebelum poli tersebut buka pelayanan. 

Sebab, kalau pasien yang daftar melalui online, pasien itu sudah bisa diketahui sebelumnya, sehingga ada waktu untuk disiapkan sebelumnya. 

“Saya tidak mau tahu, pokoknya rekam medis itu harus sudah ada di meja poli sebelum poli itu buka,” katanya.

Selain itu, tempat pengambilan obat di rumah sakit harus dibuat beberapa tempat pelayanan sesuai jumlah poli, tentu dengan mempertimbangkan jumlah pasien masing-masing poli. 

Ia juga meminta masing-masing ruang tunggu dalam ruangan harus ada AC-nya, bahkan ia tidak mau kalau hanya dipasang kipas angin.

“Sedangkan ruang tunggu pasien yang belum waktunya tapi datang terlebih dahulu, harus diberikan kipas angin agar pasien tersebut lebih nyaman,” katanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga meminta di apotek tempat pelayanan obat harus lebih cepat. 

Bahkan, ia menetapkan untuk di puskesmas, pengambilan obat racikan maksimal 15 menit dan obat jadi bukan racikan maksimal 7 menit. 

Sedangkan di rumah sakit, obat racikan maksimal 30 menit dan obat jadi bukan racikan maksimal 15 menit.

“Kalau kurang tenaga ya nambah, supaya bisa lebih cepat. Insyaallah kalau ini bisa dilakukan akan lebih cepat pelayanan pengambilan obatnya,” tegasnya.

Wali Kota Eri meminta semua kebijakan yang telah disampaikan itu sudah harus disusun secepat mungkin. 

Sebab, ia meminta Kamis minggu ini manajemen RSUD Dr. Soewandhie dan RSUD BDH serta seluruh Kepala Puskesmas untuk memaparkan hitung-hitungan itu. 

“Kemudian maksimal Senin depan, semua kebijakan itu sudah harus berjalan semuanya,” pungkasnya. 

Polairud Baharkam Mabes Polri Bertandang ke Koramil Nusa Penida


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Pihak Polairud Baharkam Mabes Polri menggelar kunjungannya ke Makoramil Nusa Penida pada Selasa (29/11). Perwakilan dari Polairud Baharkam itu, adalah IPTU Yonathan Kurniawan.

Kedatangan perwakilan dari Mabes Polri itu, disambut oleh Wadanramil Nusa Penida, Kapten Inf I Gede Purtaydyna.

“Tujuan kami kesini, adalah untuk menjalin silaturahmi dan sinergitas,” kata Yonathan.

Sementara itu, berkaitan dengan hal tersebut Kapten Inf I Gede sangat mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh perwakilan Polairud Baharkam tersebut.

Bahkan, pihaknya pun siap bersinergi dalam upaya membantu menjaga stabilitas dan keamanan di Nusa Penida.

“Kami sangat mengapresiasi adanya kunjungan ini. Diharapkan, sinergitas ini bisa berjalan dan terawat dengan baik,” pungkasnya.

Kunjungi Juara Umum Proklim 2022, Wali Kota Eri Serahkan Penghargaan Kepada RW


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan secara langsung sertifikat penghargaan Juara Umum Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2022 kepada RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul dan RW 05 Kelurahan Kedung Baruk Kota Surabaya, Senin (28/11). 

Para Juara Umum tersebut dinilai sebagai kampung inovasi dalam upaya pengendalian iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI).

Dalam upaya tersebut, RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul menciptakan berbagai inovasi. 

Diantaranya, Kedai UMKM, RO Air Siap Minum, Embung Taman Prestasi, Kebun Buah Naga, dan Crab House atau Rumah Penggemukan Kepiting. 

Sedangkan RW 05 Kelurahan Kedung Baruk berinovasi dalam bidang Kelompok Wanita Tani (KWT), Rumah Kompos, Namira Ecoprint, Bank Sampah, dan Rumah Pompa Polder.

“Kita mendapatkan (Juara) Proklim dari Kementerian LHK, ada beberapa RW yang mendapatkan. Biasanya, kita memanggil RW itu menyerahkan sertifikat yang diberikan Kementerian LHK karena tidak semuanya diberikan Kementerian LHK. Maka, hari ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya datang secara bergantian ke RW, menyerahkan secara langsung sambil mengucapkan terima kasih,” kata Wali Kota Eri.

Ia mengaku, Pemkot Surabaya akan terus melakukan pendampingan untuk berbagai program di masing-masing kampung yang telah menjadi Juara Umum Proklim. 

Serta, pengembangan Zero Waste. Bahkan, di hadapan Wali Kota Eri Cahyadi, warga RW 09 mengaku mendapat lecutan semangat guyup rukun dan gotong-royong dari ucapan dan pidato Wali Kota Eri Cahyadi.

“Alhamdulillah apa yang saya sampaikan melalui lisan saya, ditangkap oleh beberapa warga, salah satunya di RW 09 ini dan menginspirasi pak RW untuk menjalankan kegiatan UMKM. Seperti yang saya katakan, membangun Surabaya bukan dengan bangunan yang monumental, tetapi saya ingin membangun SDM, untuk mengembalikan budaya Arek Surabaya,” ungkap dia.

Sebab, menurutnya, Negara Indonesia dan Kota Surabaya di masa kini telah menciptakan pahlawan yang menginspirasi untuk merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. 

Ia mencontohkan, ketika di salah satu kampung bisa memenuhi suatu kebutuhan kampung yang lainnya, maka kampung tersebut saling berhubungan. 

“Ini yang ingin saya bentuk di Surabaya, bukan bangunan monumental yang (jadi) kenangan-kenang, karena (sudah) ada beberapa RW yang mendapatkan (Juara) Proklim, maka RW yang sudah bergerak bukan hanya proklim, (bisa) menggerakan kampung akan saya munculkan di videotron. Saya juga akan mengumpulkan RW-RW, sehingga akan ada getok tular dan ilmu yang berjalan saling melengkapi,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan bahwa Kota Pahlawan memboyong 12 Juara dalam Proklim Tahun 2022. 

Yakni, Kelurahan Kebonsari mendapat Trophy Lestari, RW 07 Kelurahan Gunung Anyar Tambak mendapat Trophy Utama, RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul mendapat Sertifikat Utama, RW 09 Kelurahan Manukan Kulon mendapat Sertifikat Utama, dan RW 02 Kelurahan Medokan Semampir mendapat Sertifikat Utama.

Selanjutnya, RW 06 Kelurahan Kandangan mendapat Sertifikat Utama, RW 02 Kelurahan Bulak mendapat Sertifikat Utama, RW 09 Kelurahan Gunung Anyar Tambak mendapat Sertifikat Utama, RW 09 Kelurahan Tanah Kali Kedinding mendapat Sertifikat Utama, RW 05 Kelurahan Kedung Baruk mendapat Sertifikat Utama, RW 05 Kelurahan Ketintang mendapat Piagam Madya, RW 12 Kelurahan Medokan Ayu mendapat Piagam Madya.

“Tujuan utamanya untuk mengupayakan pengendalian iklim, tidak hanya lingkungan tetapi juga penunjang lingkungan. Maka, untuk keberlanjutannya nanti, kampung harus diperhatikan karena mereka sudah punya semangat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga harus dipenuhi. Seperti arahan Wali Kota Eri Cahyadi bahwa mengutamakan Zero Waste. Serta, RW juga harus mendampingi RW lainnya untuk saling menularkan semangat,” kata Hebi.

Ditemui di lokasi yang sama, Ketua RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul Kota Surabaya, Surachman mengatakan bahwa sebagai bentuk konsisten dan keberlanjutan dari berbagai inovasi tersebut, pihaknya akan menguatkan manajemen keterbukaan dan kebersamaan. 

“Kita sudah memiliki Kelompok Perikanan, Kelompok Pertanian, dan UMKM. Serta, telah membentuk manager, marketing, dan anggaran sudah tertata,” kata Surachman.

Tak hanya itu saja, ia mengaku bahwa budidaya buah naga di RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul hingga saat ini telah menghasilkan 3 kuintal hasil panen dari 126 pohon. 

Sedangkan untuk pengolahan RO Air Siap Minum, pihaknya mampu menghasilkan 50 galon air setiap harinya. 

“Proses airnya di Balai RW, air limbah ditarik dengan pompa dan disaring pasir kuarsa dan karbon aktif. Hasilnya bisa 50 galon dan dinikmati oleh warga. Saya juga tadi menunjukkan  hasil laboratorium ITS kepada Pak Wali,” ungkap dia.

Senada dengan Surachman, Yoyok Roy Sanjaya anggota Kawula Muda (KAMU) RW 09 Kelurahan Rungkut yang bertugas menjaga Crab House menjelaskan, bahwa pihaknya melakukan proses penggemukan kepiting yang dilakukan memakan waktu dua minggu hingga setengah bulan dengan menggunakan air payau. 

Material yang digunakan, juga menggunakan material bekas seperti 49 jerigen air yang berfungsi sebagai wadah penggemukan kepiting.

“Kami membeli kepiting yang kurus dari nelayan dengan harga Rp. 40.000 per kilogram. Lalu kami lakukan penggemukan dengan hasil jual 20-30 persen dari harga beli. Artinya, sekitar Rp 70.000 - Rp 90.000 harga jual per kilogram,” ungkap Yoyok.

Pada panen pertama sekitar satu setengah bulan yang lalu, Crab House bisa melakukan penggemukan kepiting hingga mencapai 8 kilogram. 

“Panen perdana kita makan-makan bersama warga, untuk periode yang ini kami akan mencoba menjual kepada warga,” pungkasnya. 

Dandim Lamongan Rayakan HUT KORPRI Bareng ASN


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) ASN di jajaran TNI-AD kali ini merayakan usia barunya yang ke-51. Salah satunya, seperti yang digelar di Makodim 0812/Lamongan pada Selasa (29/11).

Perayaan HUT KORPRI yang dipimpin Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf di Aula Kadet Suwoko itu, terlihat berjalan dengan penuh khidmat dengan dibalut nuansa kebersamaan.

Bahkan, perayaan HUT itu diwarnai dengan adanya 10 PNS Kodim yang diketahui sudah memasuki masa purna atau pensiun. 

“Melalui momen ini, kita berharap sinergitas dan silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik,” ujar Dandim.

Tema yang diusung pada peringatan HUT KORPRI kali ini, kata Letkol Endi, sangat sejalan dengan visi dan misi para ASN. Tema itu, ialah KORPRI melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri.

“Tema itu, bermakna jika KORPRI harus turut serta melayani masyarakat, dan berkontribusi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berinovasi demi tumbuh kembangnya perekonomian dan kemajuan negeri,” ungkap Dandim.

Selama 2 Tahun, Pemkot Surabaya Berhasil Turunkan Sekitar 11 Ribu Kasus Stunting


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga kini masih terus berjuang mengentaskan stunting. 

Penanganannya dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi hingga menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Pada awal masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi di Februari 2021 lalu, tercatat ada 12.788 balita stunting di tahun 2020. 

Tentunya angka tersebut bukan jumlah yang sedikit. Mengetahui jumlah tersebut, Wali Kota Eri sigap melakukan percepatan penanganan stunting. 

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh Wali Kota Eri bersama jajarannya di Pemkot Surabaya. 

Salah satunya adalah dengan membagikan sekaligus sosialisasi manfaat Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto mengatakan, pemberian TTD itu dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali kepada remaja putri di sekolah dan bisa diambil di puskesmas seluruh wilayah Kota Pahlawan. 

“Sosialisasi TTD itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui puskesmas di masing - masing wilayah, kepada remaja putri. Selain itu ada juga giat Krida Gizi yang dilakukan oleh Saka Bakti Husada. Ada pula Pemeriksaan Kesehatan pada Anak Usia Sekolah,” kata Tomi, Selasa (29/11).

Bukan hanya itu saja, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Surabaya ini menerangkan, pemkot juga melakukan sosialisasi kepada calon pengantin (catin) melalui program Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Penari Tampat). 

Di dalam program ini, catin akan mendapatkan beberapa pelayanan, mulai dari pelayanan gizi dan kesehatan hingga konseling. 

Program ini, pemkot menggandeng Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan penyuluhan dan pemantauan kesehatan kepada sasaran yang berisiko stunting. Selain pendampingan bagi pasangan catin, juga ada pendampingan untuk ibu dan balita. 

Di dalam kegiatan tersebut, para ibu yang baru memiliki anak usia balita akan diberikan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). 

Selain itu, juga ada pemberian pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) yang diresepkan oleh Dokter Spesialis Anak kepada balita malnutrisi atau dengan penyakit tertentu.

“Ada pula pemberian Taburan Ceria (Taburia) multivitamin dan mineral untuk balita, memberikan menu sehat pada ibu balita serta mempraktikkan demo memasak makanan sehat. Pak Wali Kota juga ada program pemberian permakanan stunting, Kampung ASI, Jago Ceting yang digerakkan bersama PKK dan lintas sektor, imunisasi, aksi konvergensi penanganan stunting dan masih banyak lainnya,” papar Tomi.

Dengan berbagai program itu, pemkot terbukti berhasil mengurangi stunting di Kota Pahlawan. 

Yang tadinya 12.788 pada tahun 2020, di tahun 2021 dalam masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi menurun menjadi 6.722 balita. 

Seiring berjalannya waktu, per Oktober 2022 jumlah balita stunting berangsur turun drastis menjadi 1.055 balita.

Tomi menerangkan, penurunan jumlah balita stunting itu tak lepas dari 8 aksi konvergensi yang dilakukan oleh pemkot selama ini. 

Secara rutin, pemkot melakukan pelaksanaan rembuk stunting di tingkat kota, mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, PKK, tiga pilar dan peran serta tokoh masyarakat.

“Dengan konvergensi tersebut, sehingga tersusun pemecahan masalah yang ditemukan dengan intervensi sensitif mencapai 70 persen dan spesifik 30 persen, sesuai masing - masing wilayah di kelurahan dan kecamatan,” jelasnya. 

Tomi menambahkan, dalam menangani stunting, pemkot tidak lepas dari peran Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani (Eri Cahyadi). 

Kontribusinya beragam, diantaranya yaitu memberikan edukasi dan motivasi berupa capacity building bagi 6.642 TPK se-Surabaya.

"Beliau juga memberikan edukasi dan memberikan susu, mikronutrien, paket sembako bagi para Ibu hamil resti (resiko tinggi) stunting di setiap kelurahan. Selain itu juga melakukan memimpin program Surabaya Emas (Eliminasi Masalah Stunting)," pungkasnya.

HUT KORPRI ke-51 di Kodam Brawijaya, Aspers Kasdam Brawijaya Potong Tumpeng Untuk PNS


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Puncak perayaan HUT KORPRI ke-51 di Aula Makodam V/Brawijaya, Surabaya pada Selasa (29/11) pagi, berjalan dengan penuh khidmat.

Kegiatan yang turut diikuti oleh Aspers Kasdam V/Brawijaya, Kolonel Inf Win Nindar itu, diwarnai dengan aksi pemotongan tumpeng yang diserahkan pada Ketua KORPRI Kodam V/Brawijaya, Budi Satono.

Ditemui usai mengikuti rangkaian kegiatan perayaan tersebut, Budi Satono mengatakan jika momentum HUT KORPRI tahun ini, seakan menjadi waktu yang tepat bagi semua ASN di lingkungan Kodam untuk terus memperkuat sinergitas.

“Sehingga, setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh rekan-rekan PNS di lingkungan Kodam ini, nantinya bisa diselesaikan dengan baik,” kata Ketua KORPRI Kodam itu.

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, kata Budi, KORPRI diharuskan bisa menjadi perekat, sekaligus pemersatu bangsa dalam tujuan menciptakan kehidupan yang harmonis.

“Tentunya, KORPRI akan terus bergerak bersama Pemerintah dalam menciptakan suasana damai dan senantiasa memperkuat solidaritas, hingga gotong-royong,” pungkasnya.