Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

SURABAYA MASIH JADI JUJUGAN WISMAN

Belum setahun diguncang bom, Surabaya sudah kembali dikunjungi kapal pesiar MS Maasdam yang membawa ratusan turis asal berbagai negara.

TERSANGKA JASMAS NGAKU ADA TEKANAN POLITIK

Salah satu tersangka korupsi dana hibah Pemkot Surabaya 2016 mengaku tak mau kasusnya dipolitisir dengan membawa nama sejumlah oknum Legislator Yos Sudarso.

KEJARI TG PERAK BURU BURONAN PT DOK

Tim gabungan dari Seksi Pidana Khusus dan Intelijen Kejari Tanjung Perak hingga saat ini masih memburu beberapa tersangka buronan PT DOK yang masuk DPO.

ADIES KADIR AJAK MASYARAKAT JAGA NKRI

Agar persatuan dan keutuhan di lingkungan masyarakat tetap terjaga, Anggota MPR RI Adies Kadir menyosialisasikan empat pilar kebangsaan dan bernegara.

KEJARI TG PERAK JEBLOSKAN BURONAN KEPABEANAN

Sebelum menjebloskan buronan kepabeanan, Jaksa eksekutor Kejari Tanjung Perak sempat memberi kebijaksanaan terhadap keluarga untuk memberikan support.

PUTUSAN MK RESAHKAN PENGEMUDI OJOL

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meresahkan pengemudi ojek online, karena melihat GPS di handphone dianggap pelanggaran saat mengemudi.

DIKLAT LURAH UNTUK SERAP DANA JOKOWI

Sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dana miliaran rupiah dari Presiden Joko Widodo, Pemkot Surabaya diminta agar mempersiapkan seluruh pejabat Lurahnya.

DUA CAMAT KASUS DBD TERBANYAK "DISETRAP"

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Risma memastikan angka penderita DBD di Kota Surabaya terendah di Jawa Timur. Kecuali di Kecamatan Tandes dan Wonokromo.

Sabtu, 16 Februari 2019

Ketua DPC PPP Surabaya Pastikan Persekusi Anggota Sat Pol PP Damai


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPC PPP Kota Surabaya, Buchori Imron selaku pemilik alat peraga kampanye (APK) yang memicu insiden hingga terjadi persekusi anggota Sat Pol PP Kota Surabaya, Jumat (15/2) kemarin memastikan sudah ada perdamaian antara tim suksesnya dengan pihak Satpol PP.

" Konon katanya sudah damai itu. Sudah rangkul-rangkulan saling meminta maaf. Semalam yang diduga melakukan tindak kekerasan sudah menghadap ke saya," kata Buchori dalam keterangan resminya yang disebarkan ke group WA ke sejumlah media yang ngepos di Pemkot dan DPRD Surabaya, Sabtu (16/2).

Terkait pernyataan pihak Satpol PP yang akan melaporkan dugaan tindak kekerasan itu kepada polisi, Buchori memastikan akan tunduk pada hukum yang berlaku.

"Dari saya memastikan akan mengikuti perkembangan. Sudah ada yang urus itu," ujarnya.

Buchori pun meminta agar semua pihak tidak lagi menyebarluaskan video dugaan tindak kekerasan itu.

" Mari lah kita jaga kondusifitas jelang Pemilu 2019 ini," tuturnya.

"Kalau video itu terus viral dan menimbulkan gejolak, ini berarti kan kita tidak menciptakan semangat Pemilu yang damai. Saya pun menyayangkan pihak-pihak yang menjadikan video itu viral," tambah Buchori.

Di sisi lain, Buchori pun meminta jajaran pemerintah dan penyelenggara serta pengawas Pemilu untuk bersikap bijak dan adil.

"Kejadian ini kan dipicu adanya dugaan ketidakadilan dalam penertiban APK," tegasnya.

"APK saya itu kan menjorok ke dalam, tidak di pinggir jalan. Ada pula beberapa APK milik orang lain. Tapi kenapa hanya punya saya dan beberapa caleg PPP lainnya yang dicopot, tidak hanya dicopot, bahkan dirobek juga? Jadi saya harap kedepannya semua pihak lebih bijak lagi agar konflik tidak perlu seperti ini tak perlu muncul," pungkasnya.

Seperti diberitakan Anggota Sat Pol PP Surabaya, Rianda Harendino secara resmi telah melaporkan Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Laporan bernomor STPL/044/II/2019/JATIM/RES PEL TG. PERAK itu langsung ditindaklanjuti dengan memeriksa beberapa orang yang diduga pengetahui peristiwa persekusi tersebut.

" Benar, sudah dilaporkan kepada kami sekitar pukul 10.00 WIB. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Dimas Ferry Anuraga pada kantor berita RMOLJatim, Jumat (15/2).

Dimas menambahkan pelaku penganiayaan bisa dijerat 3 pasal sekaligus. Yakni Pasal 351, 212 dan 315. Sesuai keterangan yang diberikan Rianda kepada polisi di Polres Pelabuhan Perak.

"Penyidik sudah ditunjuk dan penyelidikan sudah dibuat, namun kami belum bisa memastikan berapa lama. Kalau sesuai dengan persangkaan penganiyaan akan dikenakan Pasal 351, 212 dan 315," pungkasnya.

Sebelumnya beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya diketahui bernama Rianda Herendino dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran Rianda, PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki diketahui bernama Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Ahmad terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga terdengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi Ahmad ini memuncak setelah ia melihat Rianda datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan. (arf)

Penganiaya Anggota Sat Pol PP Surabaya Dijerat Tiga Pasal Berlapis


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Dimas Frry Anuraga membenarkan bila saat ini kasus penganiayaan anggota Satpol PP Kota Surabaya Rianda Harendino oleh Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 yang videonya viral kini tengah ditanganinya.

" Benar, sudah dilaporkan kepada kami sekitar pukul 10.00 WIB. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," kata Dimas, Jumat (15/2).

Dimas menambahkan pelaku penganiayaan bisa dijerat 3 pasal sekaligus. Yakni Pasal 351, 212 dan 315. Sesuai keterangan yang diberikan Rianda kepada polisi di Polres Pelabuhan Perak.

"Penyidik sudah ditunjuk dan penyelidikan sudah dibuat, namun kami belum bisa memastikan berapa lama. Kalau sesuai dengan persangkaan penganiyaan akan dikenakan Pasal 351, 212 dan 315," pungkasnya.

Seperti diberitakan beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya diketahui bernama Rianda Herendino dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran Rianda, PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki diketahui bernama Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Ahmad terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga terdengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi Ahmad ini memuncak setelah ia melihat Rianda datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan koen koen iku. (Ini dia...tak pukul, kenapa kamu melepas spandukku, bodoh kamu, setan kamu ini." Kata Ahmad sambil meminta Rianda masuk ke dalam kantor kelurahan.

Hardikan cacian bahkan pukulan tak membuat Ahmad puas. Ia pun melanjutkan sikap tak pantas tersebut di teras rumah sambil menarik baju Rianda padahal Rianda sudah menjelaskan peraturannya. Namun hal tersebut tak dianggap Ahmad.

" Ayo klarifikasien, genakno nang jero, alasanmu nyoplok opo, ojok ijen-ijen koen, tak gibeng, setan iku, koen iki arek anyar, iki urusane gede (ayo diklarifikasi, jelaskan didalam, alasannya melepas (spanduk) itu apa, jabgan sendiri-sendiri, tak pukul, setan ini, kamu abak baru, ini urusan besar). Tandas Ahmad.

Meski terlihat ada yang merekam namun Ahmad ini tak memperdulikan, dengan mencekeram krah baju Rianda, Ahmad malah menatap kamera sambil mengucapkan kalimat umpatan.

" Iki bangsat, iki harga diri, pasang maneh, gak usah kakean cangkem (ini kurang ajar, ini harga diri, pasabg lagi, gak usah vanyak mulut." paparnya.

Suasana yang cukup panas, ternyata membuat Ahmad semakin kalap. Ia tak mau menghiraukan omongan orang lain padahal ada warga yang mencoba menyadarkannya.

" Gak isok sabar iki, Pemilu suksesno ojok dolek perkoro, setan iku (gak bisa sabar, jangan cari masalah, setan itu." Pungkasnya lantas ngeloyor pergi menaiki motor merahnya. (arf)

Dipersekusi Timses Caleg, Anggota Sat Pol PP Lapor Polisi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski berdinas di Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya. Rianda Harendino termasuk dalam anggota kesatuan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang menjadi korban persekusi Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 secara resmi melaporkan kejadian itu ke Polres Tanjung Perak.

" Sudah melaporkannya kemarin ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan nomor STPL/044/II/2019/JATIM/RES PEL TG. PERAK." kata sumber di Polres Tanjung Perak, jum'at (15/2).

Seperti diberitakan beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya diketahui bernama Rianda Herendino dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran Rianda, PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki diketahui bernama Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Ahmad terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga terdengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi Ahmad ini memuncak setelah ia melihat Rianda datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan koen koen iku. (Ini dia...tak pukul, kenapa kamu melepas spandukku, bodoh kamu, setan kamu ini." Kata Ahmad sambil meminta Rianda masuk ke dalam kantor kelurahan.

Hardikan cacian bahkan pukulan tak membuat Ahmad puas. Ia pun melanjutkan sikap tak pantas tersebut di teras rumah sambil menarik baju Rianda padahal Rianda sudah menjelaskan peraturannya. Namun hal tersebut tak dianggap Ahmad.

" Ayo klarifikasien, genakno nang jero, alasanmu nyoplok opo, ojok ijen-ijen koen, tak gibeng, setan iku, koen iki arek anyar, iki urusane gede (ayo diklarifikasi, jelaskan didalam, alasannya melepas (spanduk) itu apa, jabgan sendiri-sendiri, tak pukul, setan ini, kamu abak baru, ini urusan besar). Tandas Ahmad.

Meski terlihat ada yang merekam namun Ahmad ini tak memperdulikan, dengan mencekeram krah baju Rianda, Ahmad malah menatap kamera sambil mengucapkan kalimat umpatan.

" Iki bangsat, iki harga diri, pasang maneh, gak usah kakean cangkem (ini kurang ajar, ini harga diri, pasabg lagi, gak usah vanyak mulut." paparnya.

Suasana yang cukup panas, ternyata membuat Ahmad semakin kalap. Ia tak mau menghiraukan omongan orang lain padahal ada warga yang mencoba menyadarkannya.

" Gak isok sabar iki, Pemilu suksesno ojok dolek perkoro, setan iku (gak bisa sabar, jangan cari masalah, setan itu." Pungkasnya lantas ngeloyor pergi menaiki motor merahnya. (arf)

Monitoring Wajah Kota, Komandan Lanal Tegal Gowes Bareng Walikota Menuju Kelurahan Keturen


KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Lanal  (Pangkalan TNI-AL) Tegal, Lantamal V  Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE,M.Tr.Hanla, MM. gowes bareng Walikota Tegal Drs. H.M.Nur Sholeh M.Pd. menuju Kelurahan Keturen Kec. Tegal Selatan, Sabtu (16/2).

Kegiatan sepeda santai yang juga diikuti oleh seluruh jajaran Forkompinda Kota Tegal tersebut,  dilakukan dalam rangka monitoring wajah Kota Tegal sekaligus menyapa dan berdialog dengan warga Kelurahan Keturen di Kantor Kelurahan.

Walikota Tegal menganggap bahwa wilayah Keturen sudah tidak asing lagi baginya, karena merupakan daerah kelahirannya dan mengenal selik beluk masyarakatnya. Pertemuan itu juga digunakan Walikota untuk memohon pamit.

"Jabatan saya akan berakhir tanggal 23 maret 2019 dan saya bersyukur atas dukungan masyarakat kota tegal selama ini, terimakasih," Ujarnya.

Sementara itu, Danlanal Tegal dihadapan para warga Kelurahan Keturen turut memberikan apresiasi kepada Walikota.

"Kegiatan pada pagi ini sangat luar biasa saya mengapresiasi Bapak Walikota meskipun dalam masa masa akhir jabatan, namun tidak mengurangi sedikitpun semangat untuk terus membangun Kota Tegal ini," Tuturnya.

Menurutnya kegiatan monitoring kota ini, merupakan kegiatan yang sangat positif, sehingga Pemerintah Kota bisa mengetahui langsung segala permasalahan warganya, dan ia juga berharap agar masyarakat  semakin mencintai kemaritiman, sesuai dengan motto Kota Tegal-Kota Bahari.

Dalam kesempatan tersebut, Alumni AAL 45 Tahun 1999 ini juga memberikan gambaran tentang potensi maritim yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga. (arf)

Jabatan Dirut Dikosongkan, Risma Hanya Pilih 3 Nama Direksi PDPS


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jabatan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) nampaknya akan dibiarkan kosong.

Dari hasil rekrutmen tim pantia seleksi (Pansel) Direksi PDPS untuk posisi Direktur Utama (Dirut), Direktur Teknik(Dirtek), Direktur Pembinaan Pedagang(DPP) dan Direktur Keuangan(Dirkue) yang disetorkan masing-masing 3 (tiga) nama calon oleh Badan Pengawas (Bawas), hanya dipilih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tiga nama saja.

Tiga nama tersebut mengisi jabatan Dirtek, Dirkue dan Direktur Pembinaan Pedagang. Sedangkan tiga nama calon Dirut PDPS tak dipilih sama sekali.

“ Ya itu sudah final. Untuk posisi Dirut saya biarkan kosong karena saya belum menemukan yang pas." kata Risma, sabtu (16/2).

Alasan Risma tidak memilih calon Dirut PDPS, karena melihat rekam jejak ketiga calon yang diajukan oleh Bawas PDPS. Rekam jejak tersebut mulai dari kinerjanya sampai aktivitasnya dalam keseharian.

" Saya gak ngomong mereka buruk ya, tapi saya kurang pas saja untuk menempatkan posisi Dirut PDPS. Ini berdasarkan hasil rekam jejaknya dan saya punya semua aktivitas kesehariannya mulai mereka keluar rumah.” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang berkembang di internal PDPS, surat keputusan (SK) pengangkatan jabatan  Dirtek, Dirkue dan DPP sudah diterima oleh masing-masing Direksi PDPS, Rabu (13/2) lalu.

Rencananya secara simbolis SK tersebut akan diserahkan lagi oleh Wali kota Tri Rismaharini, Jumat (15/2) kemarin, tanpa calon Direktur Utama PDPS yang memang masih dikosongkan. (arf)

Anak Buah Dianiaya, Pemkot Surabaya Tempuh Jalur Hukum


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya geram dengan ulah Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara yang tega menganiaya Rianda berdinas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan.

Agar tak terulang lagi, kasus penganiayaan tersebut bakal diserahkan ke penegak hukum.

" Setelah berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melaporkan kasus ini. Kami memutuskan untuk membuat laporan ke polisi. Dalam video itu terlihat jelas, staf kami dianiaya oleh pelaku,” tegas Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto, Jumat (15/2) malam.

Dipilihnya jalur hukum, lanjut Irvan pasalnya dari hasil keterangan yang dihimpun melalui staf Kelurahan Krembangan Utara dan Satpol PP,  prnertiban atau menurunkan spanduk dan banner yang menempel di fasilitas umum, pepohonan maupun tiang listrik sudah sesuai prosedur.

“ Itu sudah ada aturannya. Sesuai aturan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), spanduk maupun poster tak boleh ada di pohon, tiang listrik dan fasilitas umum lainnya karena dikhawatirkan mengganggu. Apalagi ini alat pengaitnya terlepas sehingga APK menggantung di tengah jalan. Jadi kami sudah sesuai prosedur dalam kasus ini,” pungkasnya.

Seperti diberitakan beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya diketahui bernama Rianda dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran Rianda, PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki diketahui bernama Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Ahmad terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga terdengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi Ahmad ini memuncak setelah ia melihat Rianda datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan koen koen iku. (Ini dia...tak pukul, kenapa kamu melepas spandukku, bodoh kamu, setan kamu ini." Kata Ahmad sambil meminta Rianda masuk ke dalam kantor kelurahan.

Hardikan cacian bahkan pukulan tak membuat Ahmad puas. Ia pun melanjutkan sikap tak pantas tersebut di teras rumah sambil menarik baju Rianda padahal Rianda sudah menjelaskan peraturannya. Namun hal tersebut tak dianggap Ahmad.

" Ayo klarifikasien, genakno nang jero, alasanmu nyoplok opo, ojok ijen-ijen koen, tak gibeng, setan iku, koen iki arek anyar, iki urusane gede (ayo diklarifikasi, jelaskan didalam, alasannya melepas (spanduk) itu apa, jabgan sendiri-sendiri, tak pukul, setan ini, kamu abak baru, ini urusan besar). Tandas Ahmad.

Meski terlihat ada yang merekam namun Ahmad ini tak memperdulikan, dengan mencekeram krah baju Rianda, Ahmad malah menatap kamera sambil mengucapkan kalimat umpatan.

" Iki bangsat, iki harga diri, pasang maneh, gak usah kakean cangkem (ini kurang ajar, ini harga diri, pasabg lagi, gak usah vanyak mulut." paparnya.

Suasana yang cukup panas, ternyata membuat Ahmad semakin kalap. Ia tak mau menghiraukan omongan orang lain padahal ada warga yang mencoba menyadarkannya.

" Gak isok sabar iki, Pemilu suksesno ojok dolek perkoro, setan iku (gak bisa sabar, jangan cari masalah, setan itu." Pungkasnya lantas ngeloyor pergi menaiki motor merahnya. (arf)

Tiba di Mojokerto, Brigjen Gathut Disambut Kepala Staf Korem 082/CPYJ


KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Meski tak lagi berdinas di Korem 082/CPYJ. Namun, Brigjen TNI Gathut seakan terpikat dan tak bisa melupakan Satuan yang dulu di bawah kendalinya tersebut.

Bahkan, keberadaan Panti Asuhan Putra  Prajurit yang dulu  diresmikan oleh

Mayjen TNIArif Rahman, menjadi lokasi tujuan utama kedatangannya di Kota Mojokerto. Jumat, 15 Februari 2019.

Dengan di dampingi Kepala Staf Korem (Kasrem) 082/CPYJ, Letkol Moch Sulistiono, Brigjen Gathut seakan mengingat kembali memori ketika dirinya menjabat sebagai Danrem 082/CPYJ pada tahun 2017 lalu.

“Yang paling mengingatkan saya di Korem 082/CPYJ itu, keberadaan anak-anak yatim piatu di PAPP,” ungkap almameter Akademi Militer tahun 1990 ini.

Dirinya menganggap, yatim piatu di Panti Asuhan Putra Putri Prajurit tersebut, sudah seperti anak kandungnya sendiri.

“Saya dengan anak-anak di PAPP ini, punya hubungan emosional yang sangat kental,” tuturnya.

Panti Asuhan Putra Putri Prajurit yang berada di Kecamatan Sooko, Kota Mojokerto, didirikan oleh Brigjen Gathut pada tahun 2017 lalu, atas dasar keprihatinan yang timbul di dalam benaknya.

Tidak hanya itu, Mayjen TNI Arif Rahman yang kala itu menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya, sangat mengapresiasi pembangunan panti asuhan bagi putra putri para Prajurit tersebut. (arf).

Anak Buahnya Dianiaya, Camat Pabean Cantikan Sulit Dikonfirmasi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usut punya usut oknum PNS Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dianiaya diduga pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) Surabaya tersebut bernama Rianda berdinas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan.

Sedangkan orang berkaos hijau hanya mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki diketahui bernama Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara.

Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan, Camat Pabean Cantikan, Yanu Mardyanto tak bisa dihubungi meski saat ditelpon terdengar nada sambung.

Viralnya video perbuatanbtak pantas itu mendapat kecamatan dari pejabat Pemkot Surabaya.

Mereka meminta Camat Pabean Cantikan jangan berdiam diri, tetapi harus memberi perlindungan terhadap anak buahnya.

" Video itu viral mulai tadi pagi di grup, Yanu tak memberikan komentarnya. Saya harap Yanu (Camat Pabean Cantikan) jangan diam saja." Pungkas salah salah camat yang meminta namanya dirahasiakan.

Seperti diberitakan beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran oknum PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Orang tersebut terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga tedengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi orang berbaju hijau itu memuncak setelah ia melihat orang yang dicarinya datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan koen koen iku. (Ini dia...tak pukul, kenapa kamu melepas spandukku, bodoh kamu, setan kamu ini." Kata orang tersebut sambil meminta oknum PNS itu masuk ke dalam kantor kelurahan.

Hardikan cacian bahkan pukulan tak membuat orang berbaju hijau ini puas. Ia pun melanjutkan sikap tak pantas tersebut di teras rumah sambil menarik baju oknum PNS tersebut padahal ia sudah dijelaskan peraturannya. Namun hal tersebut tak dianggapnya.

" Ayo klarifikasien, genakno nang jero, alasanmu nyoplok opo, ojok ijen-ijen koen, tak gibeng, setan iku, koen iki arek anyar, iki urusane gede (ayo diklarifikasi, jelaskan didalam, alasannya melepas (spanduk) itu apa, jabgan sendiri-sendiri, tak pukul, setan ini, kamu abak baru, ini urusan besar). Tandasnya.

Meski terlihat ada yang merekam namun orang berbaju hijau ini tak memperdulikan, dengan mencekeram krah baju oknum PNS itu, ia malah menatap kamera sambil mengucapkan kalimat umpatan.

" Iki bangsat, iki harga diri, pasang maneh, gak usah kakean cangkem (ini kurang ajar, ini harga diri, pasabg lagi, gak usah vanyak mulut." paparnya.

Suasana yang cukup panas, ternyata membuat orang tersebut tak mau menghiraukan omongan orang lain padahal ada warga yang mencoba menyadarkannya.

" Gak isok sabar iki, Pemilu suksesno ojok dolek perkoro, setan iku (gak bisa sabar, jangan cari masalah, setan itu." Pungkasnya lantas pergi menaiki motor merahnya. (arf)

Masa Penahanan Tiga Tersangka Kasus Bupati Pakpak Bharat Diperpanjang


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

Ketiga tersangka itu adalah Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) David Anderson Karosekali dan seorang pihak swasta, Hendriko Sembiring.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 17 Februari sampai 18 Maret 2019 untuk 3 tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (15/2/2019).

Dalam kasus ini, Remigo diduga menerima suap Rp 550 juta dari para kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pakpak Bharat. KPK menduga, suap tersebut diberikan melalui David dan Hendriko.

Remigo juga diduga menginstruksikan semua kepala dinas untuk mengatur mekanisme pengadaan di setiap proyek pada masing-masing kedinasan. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan suap dari para rekanan yang mengerjakan proyek.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga menetapkan Direktur PT TMU, Rijal Efendi Padang sebagai tersangka. Rijal adalah kontraktor yang mengerjakan peningkatan Jalan Simpang Kerajaan sampai Binanga Sitelu dengan nilai kontrak Rp 4.576.105.000.

Rijal diminta David untuk memberikan sejumlah uang sebagai komitmen fee 15 persen dari nilai proyek kepada Remigo. (rio)

Dua Pengusaha Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus Idrus Marham


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua pengusaha agar tidak bepergian ke luar negeri dalam penyidikan terkait terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Kedua pengusaha warga negara asing yang dicegah yakni, Wang Kun selaku Direktur China Huadian Engineering Indonesia dan CEO Blackgold Natural Resources Limited Rickard Philip Cecil.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan selama enam bulan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Pencegahan berlaku sejak 27 Desember 2018 hingga 27 Juni 2019. Dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar.

Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo. (rio)

Pangkostrad Kunjungi Divisi Infanteri 1


KABARPROGRESIF.COM : (Cilodong) Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr (Han), didampingi Ibu Ketua Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrad beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja pada Rabu 13-2-2019 ke Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Jawa Barat.

Dalam pengarahannya kepada prajurit jajaran Divif 1 Kostrad, Pangkostrad menyampaikan bahwa sebagai prajurit Kostrad harus profesional, terlatih, loyal dan senantiasa membina fisik agar siap tempur, mensyukuri segala nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak akan goyah dengan berbagai situasi guna mempertahankan bangsa dan negara.

Pangkostrad mengajak seluruh prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrad untuk selalu menjaga nama baik satuan dengan tidak melakukan pelanggaran serta harus bangga menjadi prajurit Kostrad karena Kostrad merupakan satuan yang besar yang mempunyai 3 Divisi yang tersebar di wilayah Indonesia.

Di hadapan prajurit jajaran Divif 1 Kostrad, Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan menekankan agar prajurit senantiasa meningkatkan dan wajib memelihara kemampuannya dengan terus berlatih, berdoa dan tawakal serta bersikap ramah tamah dengan masyarakat dengan kemampuan teritorial.

“Prajurit Kostrad harus memiliki kualitas kemampuan dan militansi yang dilandasi tekad untuk dapat mewujudkan profesionalisme sebagai prajurit Kostrad yang berdedikasi tinggi dan dicintai rakyat, oleh karena itu, prajurit Kostrad harus terus berlatih, berdoa, dan tawakal serta bersikap ramah tamah terhadap rakyat,” tegas Pangkostrad.

Disamping itu, Pangkostrad juga menekankan kepada seluruh prajurit Kostrad untuk mengikuti latihan standarisasi prajurit Kostrad (Cakra), karena latihan standarisasi prajurit Kostrad ini adalah latihan untuk menyamakan, menstandarisasikan kemampuan prajurit Kostrad dengan menerapkan 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh prajurit Kostrad yakni memiliki disiplin yang tinggi, jago tembak, jago perang, jago bela diri dan mempunyai fisik yang prima.

“Kepada seluruh prajurit Kostrad jadikanlah latihan itu sebagai kebutuhan,” tegas Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan mengakhiri arahannya.(arf)

Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal ke Luar Negeri


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mencegah Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Nenie Afwani untuk tidak bepergian ke luar negeri.

Pencegahan ini terkait penyidikan untuk tersangka Samin Tan selaku pemilik PT BLEM.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan selama 6 bulan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Selain Nenie, pencegahan itu berlaku juga terhadap tersangka Samin Tan. Pencegahan berlaku sejak 14 September hingga Maret 2019.

Samin disangka memberikan Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Uang tersebut diduga terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rio)

Menyiapkan Millennial Leadership Bagi Taruna AAL


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar 431 Taruna AAL tingkat I, II, III dan IV pada Senin 11-2-2019 memenuhi ruangan gedung Maspardi, AAL Bumimoro, Surabaya dalam rangka untuk mendengarkan dan menyimak pengarahan yang disampaikan oleh Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M.

Menurut Gubernur AAL Laksda TNI Edi Sucipto, kepemimpinan era milenial berorientasi pada masa depan dengan menetapkan sasaran melalui visi dan misi yang jelas dengan menentukan arah, motivasi dan mendukung pencapaiannya.

Pengarahan yang disampaikan oleh orang nomor satu dijajaran Akademi Angkatan Laut ini sekaligus sebagai entry briefing kepada Taruna AAL sejak menjabat sebagai Gubernur AAL pada tanggal 6 Februari 2019 yang lalu.

Dalam pengarahannya, Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. menyampaikan tema yakni “Menyiapkan Millennial Leadership bagi Taruna AAL”. Menurut Gubernur AAL, kepemimpinan era milenial berorientasi pada masa depan dengan menetapkan sasaran melalui visi dan misi yang jelas dengan menentukan arah, motivasi dan mendukung pencapaiannya.

Sedangkan hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kepemimpinan pada generasi milenial yaitu mengerti dan memahami visi kebangsaan serta karakter bangsa, berfikir strategis dan bertindak taktis serta dapat menyikapi tantangan globalisasi.

“Kepemimpinan dalam lingkup militer, keberhasilan dalam mencapai tujuan dan tugas pokok sangat ditentukan oleh leadership dari Komandan atau Kasatker”, tegas Gubernur AAL. Sedangkan kapasitas kepemimpinan terdiri dari 3 elemen yaitu pengetahuan, keterampilan dan karakter, lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur AAL menurunkan prinsipnya kepada para Taruna, saat dirinya menempuh pendidikan Taruna AAL saat itu, yaitu tidak ada rintangan yang tidak bisa dihadapi karena ilmu yang dipelajari di Akademi Angkatan Laut ini adalah ilmu kasat mata dan telah terukur.

“Oleh karena itu kalau kita mau, kita pasti bisa”, tegas Gubernur AAL dihadapan para Taruna. Selain itu Gubernur AAL berpesan kepada para Taruna untuk selalu bersyukur, disiplin dan dapat mengendalikan diri serta harus mampu melawan ketidakpercayaan diri dan harus mampu melawan keinginan-keinginan yang tidak seharusnya dilakukan.

Dalam acara tersebut Gubernur AAL memberikan buku-buku tentang kepemimpinan tokoh dunia dan mengadakan sesi tanya jawab bagi Taruna AAL. (arf)

KPK Limpahkan Berkas 2 Tersangka Penyuap Kasus Dana Hibah Kemenpora ke Pengadilan


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy ke tingkat penuntutan.

Keduanya terjerat dalam kasus dugaan suap terkait alokasi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora) ke KONI.

"Penyidikan untuk 2 orang tersangka telah selesai. Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan dua tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (15/2/2019).

Sidang terhadap dua tersangka rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut Febri, sebanyak 23 orang telah diperiksa sebagai saksi untuk keduanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Deputi IV Kemenpora, Mulyana sebagai tersangka. Selain itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto juga menjadi tersangka.

Ketiganya diduga sebagai penerima suap. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy diduga sebagai pemberi suap.

Mulyana diduga menerima uang dalam kartu ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta. Ia juga diduga sudah menerima uang sekitar Rp 300 juta, satu unit mobil dan satu ponsel pintar.

Sementara itu, Adhi, Eko dan kawan-kawan diduga menerima sekitar Rp 318 juta. KPK menduga suap yang diberikan terkait penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI sebesar Rp 17,9 miliar.

KPK menduga, sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan untuk mengalokasikan fee sekitar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sekitar Rp 3,4 miliar. (rio)

Waaster KSAD dan Menteri Amran Sulaiman, Tinjau Lokasi Panen Raya di Tuban


KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Pemerintah terus memastikan jika program ketahanan pangan nasional, bakal terus meningkat.

Bahkan, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendukung setiap langkah para petani maupun peternak, untuk terus mendongkrak hasil panennya.

Fathul Huda menjelaskan, kali ini Tuban menargetkan 103 % kenaikan hasil panen jagung di wilayahnya. Alhasil, target tersebut pun berhasil diraih dan dibuktikan oleh para petani di Kabupaten Tuban.

“Meski lahan kita belum bisa panen setahun 2 kali, tapi kita bisa mencukup kebutuhan pangan di Tuban,” kata Bupati Tuban ini. Jumat, 15 Februari 2019 siang.

Hal itu, kata Fadli, disebabkan tanah Tuban yang mayoritas tandus. Kendati demikian, Fadli meyakini jika petani di daerahnya bakal terus mendongkrak hasil panen jagung setiap tahunnya.

“Petani di Tuban, hanya mengandalkan sawah tadah hujan,” ungkap Fadli.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Menteri Pertaian, Amran Sulaiman memastikan jika Pemerintah terus mendukung setiap langkah petani dan peternak dalam upaya meningkatkan swasembada ketahanan pangan.

Pada bulan Februari lalu, kata Amran, dirinya mendapat laporan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati mengenai maraknya para tengkulak yang dinilai bisa berimbas terhadap program yang digagas oleh Pemerintah pada tahun 2015 lalu itu.

“Nanti kami akan pertemukan langsung antara petani dan tengkulak, dan diawasi oleh pihak Bulog. Biar petani tidak di bohongi oleh para tengkulak-tengkulah yang disinyalir mau memanipulasi harga,” kata Amran.

Tak hanya dukungan dari Pemerintah Pusat, hingga Pemerintah Daerah saja. Ternyata, dalam mewujudkan swasembada pangan itu, petani juga mendapat dukungan penuh dari TNI-AD.

Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo menegaskan, para petani tak perlu lagi mengeluh ketika mengalami kesulitan selama bercocok tanam. Sebab, mantan Danrem 082/CPYJ itu menambahkan, ia telah memerintahkan seluruh Satuan TNI-AD untuk ikut serta membantu para petani di setiap wilayah tugasnya. “Pastinya, kita dukung terus para petani dan peternak. Semua Babinsa, selama ini sudah mulai berjalan dan bersinergi dengan para petani, peternak maupun instansi terkait,” ujar Brigjen Gathut.

Selain dihadiri Menteri Pertanian, Waaster KSAD dan Bupati Tuban, peninjauan lokasi panen raya di Tuban saat ini, juga turut dihadiri oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 082/CPYJ, Letkol Inf Moch Sulistiono, Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Nur Wicahyanto, Wakil Bupati Tuba, serta beberapa pihak terkait. (arf)

Pengusaha Samin Tan Diduga Suap Eni Maulani Terkait Kontrak Batubara dengan Kementerian ESDM


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) disangka menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Uang Rp 5 miliar yang diberikan Samin diduga terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif mengatakan, perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sebelumnya, diduga PT BLEM yang dimiliki tersangka telah mengakuisisi saham PT AKT," ujar Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menurut Syarif, pada Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi terhadap PKP2B dengan PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi, Samin diduga meminta bantuan sejumlah orang termasuk Eni Maulani.

Eni diminta bantuan untuk menyelesaikan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

Menurut Syarif, Eni menyanggupi permintaan itu. Eni diduga berupaya memengaruhi Kementerian ESDM dalam forum rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR. Saat itu, posisi Eni merupakan anggota panitia kerja mineral dan batubara di Komisi VII DPR. (rio)

Komandan Lanal Banyuwangi Terima Kunjungan Kerja Danguskamla Koarmada II


KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Komandan Pangkaan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi, Lantamal V,  Letkol Laut (P) Suhartaya,M.Tr.Hanla beserta staf menerima Kunjungan Kerja Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, Laksma TNI Kisdiyanto di Mako Lanal Banyuwangi, Jumat (15/2).

Kunjungan Danguskamla Koarmada ll di Lanal Banyuwangi didampingi Asops Danguskamla II dan Komandan KRI Arun - 903.

Dalam kunjungannya,  Danguskamla didampingi Danlanal Banyuwangi meninjau secara langsung fasilitas labuh Lanal Banyuwangi dan pendukung lainnya dalam mendukung unsur unsur KRI yang melaksanakan operasi di wilayah Banyuwangi.

Selesai berkunjung di Lanal Banyuwangi,  Danguskamla melanjutkan kunjungannya ke PT.Lundin dan diterima Satgas  Katamaran Ltk Laut (P) Muh. Azzam beserta staf dan pimpinan PT. Lundin.

Tiba di PT Lundin,  Danguskamla mendapatkan pemaparan dan meninjau lokasi galangan kapal OT Lundin.

Selesai kunjungan di dua lokasi di Banyuwangi,  Danguskamla mengucapkan terimakasih dan apresiasi terhadap prajurit serta fasilitas yang ada di Pangkalan TNI AL Banyuwangi. (arf)

LBH Surabaya Buka Posko Pengaduan Pinjol


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kemudahan Perusahaan Aplikasi Pinjaman Online (pinjol) dalam memberikan pinjaman ternyata berbuntut masalah. Banyak masyarakat yang menjadi korban sehingga mengeluh setelah menjadi nasabah. Keluhan para nasabah itu terutama soal cara penagihan yang dilakukan.

"Penagihan oleh Pinjol dilakukan dengan cara intimidatif dan menyebarkan data pribadi nasabah kepada publik." ujar Ketua LBH Surabaya Wachid Habibullah, Jum'at (15/2).

Selain itu Wachid mengatakan, besaran bunga dan biaya administrasi dilakukan secara sepihak dan jumlahnya sangat tinggi. Nasabah juga dibebankan biaya penagihan kalau tidak membayar tepat waktu. Ironis dalam Pinjol tidak ada ruang komunikasi antara nasabah dengan penyedia Pinjol. Dengan tidak adanya ruang komunikasi ini membuat nasabah kesulitan untuk melakukan upaya negosiasi untuk mengklarifikasi besaran utang yang harus dibayarkan.

Menyikapi kondisi ini LBH Surabaya membuka posko pengaduan di Kantor LBH Surabaya Jl.Kidal Surabaya.

"Sampai saat ini, sudah ada 9 (Sembilan) pengaduan ke LBH Surabaya dengan jumlah korban sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) orang." ujar Wachid.

Penagihan kepada nasabah yang menunggak dengan cara menyebarkan informasi pribadinya kepada semua contact person yang ada di handphone nasabah, tanpa terkecuali keluarga dan tempat kerja nasabah, menimbulkan dampak sosial.

"Akibatnya, terdapat nasabah yang kena (PHK) dari tempat kerjanya. Dan ada pula nasabah yang mengalami masalah keretakan hubungan keluarga akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak Pinjol." terangnya.

LBH Surabaya juga meminta pemerintah bersikap dan tidak cenderung pasif seperti sekarang. Dengan mengembalikan permasalahan ini kepada masyarakat karena duanggap sebagai urusan privat atau keperdataan antara nasabah dengan produsen dalam hal ini pihak Pinjol.

"Negara harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif." tegasnya.

OJK juga diminta meningkatkan seiring dengan maraknya aplikasi Pinjol illegal. OJK harus menguatkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingat Aplikasi Pinjol berbasis teknologi.

"Aplikasi Pinjol illegal harus segera diblokir dan memberikan sanksi tegas kepada Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan dengan cara intimidatif dan menyebarkan data pribadi nasabahnya." pungkasnya.

Pemerintah dan DPR RI juga didesak untuk segera merampungkan dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Sedangkan kepolisian diminta serius mengusut setiap laporan dari nasabah korban Pinjaman Online. (arf)

Wadan Lantamal V Hadiri Sertijab Komandan Pasmar 2 dan Dankolatmar


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Panhkalan Utama TNI AL V (Wadan Lantama V) Kolonel Marinir C.T.O Sinaga mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han menghadiri Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Pasmar 2 dan Dankolatmar di Lapangan Apel Ksatrian  Marinir Soetedi Senaputra Karangpilang Surabaya, Jumat (15/2).

Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar ) Suhartono,M.Tr.(Han) memimpin langsung Sertijab Danpasmar 2 dari Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi,S.E, kepada Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M dan Dankolatmar diserahkan Kolonel Marinir Sarjito  kepada Kolonel Marinir Suliono,S.E,.

Tampak hadir dalam Pangdiv 2 Kostrad, Kas Armada II, Danpasmar 1 bersama Ibu, Danpasmar 3  bersama Ibu, Wagub AAL bersama ibu , KS Garnisun tetap III Sby, Danlantamal IX, Danpuspenerbal , Danguspurla Koarmada II , Wakapolda Jatim , Kasdif 2 Kostrad, Dan STTAL, Dirjian Kodiklatal, Dirdok Kodiklatal, Kadispisial, Danlantamal VII , Para Mantan Danpasmar2, Para Asisten Dankormar, Kadilmil III-12 SBY , Kaotmilti Sby  dan undangan lainnya.

Dankormar dalam amat mengatakan bahwa Seertijab di lingkungan Korps Marinir merupakan suatu tonggak regenerasi kepemimpinan sebagai wujud kesinambungan organisasi sekaligus bentuk kepercayaan yang  terpilih atas dedikasi, kapabilitas dan loyalitas selama berdinas.

Menurutnya, jabatan adalah suatu kehormatan sekaligus amanah. Perubahan dan perkembangan teknologi telah mengambil peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, arus revolusi industri four point "o" (4.0) telah menjadi pembicangan dalam forum ekonomi dunia.

Hal ini mempengaruhi terjadinya transformasi budaya secara global,q perubahan tatanan dunia baru, perubahan gaya hidup dan tuntutan hidup (life style and life demand), serta cara bekerja dan berinteraksi karena telah mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis yang dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi pemahaman ideologi dan paham kebangsaan kita.

Korps Marinir diharapkan memiliki teknologi alutsista yang berkembang adaptif terhadap teknologi digital, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sebagai pasukan ekspedisioner dan multirole.

Pasmar 2 adalah salah satu komando pelaksana utama Korps Marinir, yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membina kekuatan, kesiapan operasional satuan Marinir sebagai pasukan pendarat amfibi TNI Angkatan Laut (PASRAT) dalam rangka proyeksi kekuatan lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis, serta operasi tempur lainnya yang memiliki wilayah utama operasi di kawasan Tengah Indonesia, namun selalu siap dan mampu diproyeksikan keseluruh wilayah NKRI dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan bangsa.

Pasmar 2 berkewajiban untuk melaksanakan operasi militer selain perang dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dengan melaksanakan operasi penanggulangan terorisme, penanggulangan bencana alam dan SAR bantuan kemanusiaan serta tugas perbantuan kepada satuan kewilayahan dan kepolisian maupun mendukung kegiatan pembangunan di wilayah dengan melaksanakan pembinaan potensi maritim dan pembinaan masyarakat pesisir.

Dibutuhkan pemimpin revolusioner yang mempunyai visi dan misi jauh ke depan dan berkomitmen dalam peningkatan kemampuan tempur Korps Marinir serta prajurit petarung profesional yang memiliki naluri tempur, jiwa militansi terhadap segala kondisi, kemampuan adaptif untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam merespon perkembangan jaman.

Kemudian senantiasa siap sedia dan dapat diandalkan dalam segala penugasan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mewujudkan Korps Marinir yang profesional, modern berkarakter, serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global selain dari pada itu, yang tidak kalah pentingnya agar tetap memelihara dan menjaga sinergitas dengan aparatur pemerintahan daerah serta membina hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan selalu menjaga serta menghormati norma-norma adat dan budaya yang berlaku.

Prajurit Pasmar 2 dan Kolatmar juga harus mampu membangun kerjasama yang solid dan sinergis dengan satuan TNI/POLRI lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan suasana yang kondusif, khususnya di tahun 2019 yang merupakan tahun politik. (arf)

Risma Beri Arahan Kepada 433 CPNS


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 433 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 diberi pembinaan dan arahan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Graha Sawunggaling Lantai 6 Surabaya. Pembinaan ini, bertujuan untuk memberikan bekal dan pengetahuan dasar kepada CPNS, sebelum mereka aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Pasalny selama setahun itu, CPNS akan menjalani pendidikan dasar (diksar) terintegrasi. Dalam proses itu mereka akan menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat), maupun magang di instansi yang akan jadi tempatnya bekerja nanti. Hal itu dilakukan agar CPNS mengetahui pekerjaannya dan aktivitasnya nanti setelah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena kita membutuhkan tenaga teman-teman, kita tarik SK (Surat Keputusam) teman-teman dulu. Kalau teman-teman berkenan, saya minta mulai hari Senin, (18/02) bisa mulai masuk kantor,” kata Risma, jum'at (15/2).

Risma menerangkan, pada awal ia menjabat sebagai wali kota jumlah ASN di lingkungan pemkot sekitar 23 ribu. Namun, lambat laun angka itu terus mengalami penurunan, karena banyak dari mereka yang purna tugas. Sehingga, pihaknya mengaku mengalami kekurangan tenaga ASN.

“Karena kami banyak sekali yang pansiun, terutama para guru. Kini tinggal 13 ribu, dan yang 11 ribunya itu adalah guru,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya terdiri dari 154 kelurahan, 31 kecamatan dan 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, jumlah ASN di OPD Pemkot Surabaya hanya sekitar 2 ribu orang, karena yang 11 ribu itu merupakan tenaga pendidik.

“Karena itu saya minta teman-teman ini sukarela. Karena kami banyak sekali yang pansiun, terutama para guru,” imbuhnya.

Ia menyebut ada beberapa hal yang patut diperhatikan ketika menjadi CPNS, yaitu harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, menunjukan etika perilaku dan sepak terjang yang baik, memupuk kebersamaan sesama CPNS, serta meningkatkan kedisiplinan dan bersedia menjaga lingkungan kerja sekitar.

“Semua gaji nanti dari hasil pajak yang dibayar masyarakat kepada kita, jadi kita harus kembalikan, karena ini uang keringat masyarakat. Karena itu, ayo kita bersama-sama bekerja melayani masyarakat,” katanya.

Terlebih, ia juga menegaskan agar nantinya para CPNS itu menghindari hal-hal yang dinilai negatif, seperti melakukan pencurian ataupun korupsi. Oleh karena itu, ia berharap kepada mereka agar menghindari perilaku-perilaku negatif tersebut, sebab pihaknya tidak akan segan-segan untuk bertindak dan menggugurkan mereka menjadi ASN.

“Saya berharap, tidak ada yang macam-macam, seperti mencuri atau korupsi. Jangan pernah membayangkan itu di Surabaya. Tapi teman-teman akan mendapatkan pendapatan (insentif) lain yang di daerah lain ndak ada,” jelasnya.

Bahkan, Risma juga berpesan agar mereka tidak mengikuti jejak ASN yang dinilai kinerjanya bermalas-malasan. Sebab, kinerja mereka akan berpengaruh terhadap insentif gaji yang diterima. Artinya, laporan kinerja mereka berkaitan dengan sistem administrasi penggajian.

“Jadi jangan mau mudah tergoda kalau ada yang ajak-ajak ndak benar. Kita harus punya prinsip, kita harus punya komitmen. Jadi karena itu, jangan mau kalau ada yang ngajak berbuat jelek,” pesannya.

Ia menambahkan selama ini, ia selalu menyampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan pemkot, agar tidak menyianyiakan kesempatan yang telah diberikan Tuhan. Sebab, tidak semua orang beruntung bisa menjadi seorang ASN.

“Saya selalu katakan kepada teman-teman pemkot, beruntunglah kita jadi PNS, dengan jadi PNS kita bisa tolong orang lain tanpa mengeluarkan uang,” pungkasnya. (arf)

Wadan Kodiklatal Buka Tiga Program Pendidikan Perwira


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Wadan Kodiklatal) Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M mewakili Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto secara resmi membuka tiga program Pendidikan Perwira Ta 2019 yang dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Ketiga Program pendidikan tersebut adalah Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) TNI AL Angkatan ke-28 yang diikuti 98 orang perwira, Pendidikan Matra 1 yang diikuti 25 orang perwira dan Pendidikan Aplikasi 1 yang diikuti 24 orang perwira.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto dalam sambutan yang dibacakan Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Iong Kaweruh, S.E., M.M menyampaikan bahwa pendidikan lanjutan perwira (Diklapa) yang akan dilaksanakan selama tujuh bulan terse but terdiri jurusan komando umum (Koum), bantuan tempur (banpur) dan komando tempur (Kopur). Secara umum, tujuan diklapa yaitu mendidik dan membekali perwira TNI/TNI AL menjadi prajurit pejuang sapta marga yang memiliki kesamaptaan jasmani serta profesionalisme matra laut, dengan pengetahuan taktis operasi dan manajerial staf,

Sedangkan Dikmatra-1 yang akan dilaksanakan selama dua bulan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan profesi matra laut bagi perwira yang telah mengikuti dikspespa di luar tni angkatan laut, agar dapat melaksanakan tugas sebagai perwira divisi di kri, dankiyon, kaur di mabesal atau jabatan lain yang setingkat. Demikian pula dikaplikasi-1 akan dilaksanakan selama dua bulan dengan tujuan untuk mendidik perwira siswa agar memiliki kemampuan administrasi umum, perencanaan umum, perbekalan dan pembinaan personel.

Lebih lanjut disampaikan dalammenghadapi tantangan tugas tni/tni angkatan laut ke depan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional serta kebijakan pemerintah “menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia”, menuntut kodiklatal mampu menghasilkan output yang berkualitas tidak saja pada bidang yang menjadi embanan tugasnya, namun hasil didik kodiklatal harus memiliki nilai lebih, baik kadar profesionalitas, kedewasaan berpikir maupun kadar moralitas, bila dibandingkan dengan sebelum mengikuti pendidikan. Itu semua, sebagai upaya kodiklatal mewujudkan visi tni al yang profesional dan modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global.

Sehubungan dengan hal tersebut, keberhasilan para siswa mencapai tujuan dan sasaran pendidikan, tidak hanya ditentukan oleh kualitas para tenaga Pendidik saja, melainkan peran serta siswa sangat berpengaruh, karena sebaik apa pun sistem pendidikan dirancang, apabila tidak ada kerja sama yang baik antara tenaga pendidik dan peserta didik, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan dalam meningkatkan kualitas perwira tni/tni al yang bermoral, profesional dan berani, para perwira siswa harus dapat mengembangkan kemampuan diri dalam kompetisi yang sehat dan dinamis. Harus berani berubah sepanjang perubahan tersebut untuk kemajuan diri dan organisasi serta selalu berorientasi pada kepentingan bangsa, negara dan tni al, karena hanya para perwira yang memiliki kemauan dan dedikasi tinggi sajalah yang dapat mengembangkan karier di masa mendatang.

Hadir dalam pembukaan tersebut para pejabat Utama Kodiklatal diantaranya Direktur Pendidikan dan latihan (Dirdiklat) Kodiklatal, Direktur Doktrin (Dirdok), Direktur Umum (Dirum), Direktur pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang)Kodiklatal, para Komandan Kodik, Inspektur Kodiklatal, Para Komandan Puslat dan para Komandan Pusdik dijajaran Kodiklatal. (arf)

KPK Tetapkan Pengusaha Samin Tan sebagai Tersangka


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal sebagai tersangka. Samin Tan diduga menyuap anggota DPR Eni Maulani Saragih.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menurut Syarif, Tamin memberikan Rp 5 miliar kepada Eni. Uang tersebut terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rio)

Dukung Ekonomi Kerakyatan Kompi I Lantamal VI Syukuran Dengan Gerobak Pangsit


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Meraih Juara I non Marinir pada lomba Triathlon HUT perdana Satuan Patroli (Satrol) Lantamal VI, Kompi I Lantamal VI mengadakan syukuran dengan acara makan bersama, Jum’at (15/02/2019).

Gerobak Pangsit pun menjadi alternatif untuk memeriahkan acara makan bersama yang diadakan secara sederhana ini bertempat di taman Gazebo Mako Lantamal VI.

Bersama dengan Ka Akun Lantamal VI serta beberapa Perwira Pembantu (Paban) dan Palaksa Denma Lantamal VI, para personel Lantamal VI yang tergabung dalam Kompi I Lantamal VI  tampak akarab berbincang sambil menikmati makanan Pangsit  yang telah disediakan oleh owner gerobak pangsit tersebut.

“Hal ini juga untuk mendukung ekonomi kerakyatan dimana bisa  memberikan kesejahteraan bagi para pedagang/penjual untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian agar dapat berkembang”, ujar Paban Ren Srena Lantamal VI Letkol Laut (KH/W) Nurmala. (arf)

Komisi D Temukan Pelayanan BPJS Di Surabaya Kurang Maksimal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kurang Maksimalnya pelayanan dengan menggunakan fasilitas BPJS di Surabaya membuat Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing dengan pihak rumah sakit, BPJS dan Dibas Kesehatan (Dinkes).

Dalam hearing itu, Komisi D meminta masalah jumlah kepesertaan BPJS dari jalur mandiri yang masih mencapai 85 persen peserta atau sekitar 504 ribu orang itu padahal sekitar 155 ribu tidak bisa meneruskan iuran.

" Ternyata setelah dihitung, warga surabaya baru terdaftar 85 persen, masih ada 15 persen yang belum terdaftar," kata Ketua Komisi D, Agustin Poliana usai hearing, Jumat (15/2).

Selain itu lanjut Titin sapaan Agustin juga terkait penanganan masalah pasien BPJS kelas 3 yang kurang mendapatkan pelayanan layak dari dua rumah sakit tipe B di Surabaya meskipun dalam kondisi kritis dengan alasan tidak tersedianya kamar untuk pasien kelas 3.

" Satunya kondisi kritis di rumah sakit di Wiyung sana, satunya lagi di Perak, dua-duanya dengan kondisi kegawatan, dia punya kartu BPJS, tapi tidak bisa digunakan karena ruang kelasnya tidak ada," tandasnya.

Tak hanya itu, Agustin juga menangkap adanya permintaan dari rumah sakit untuk pasien agar memberikan jaminan dana terlebih dahulu agar pihak rumah sakit mau memberikan pelayanan. Ia menilai pihak Rumah Sakit seharusnya tetap menangani pasien dalam kondisi apapun dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

" Iya kalau dia pegawai dan dapat gaji yang tinggi ya tidak masalah, tapi kalau dia pasien yang kondisi tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan dia harus mendapatkan perawatan dengan jaminan terus dapat duit darimana," pungkasnya. (arf)

Dandenmako Kodiklatal Buka Rapat LPJ Primkopal Denmako


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Detasemen Markas Komando (Dandenmako) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Letkol Laut (P) Teddy Barata secara resmi membuka Rapat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Primer Koperasi Angkatan laut (Primkopal) Denmako Kodiklatal tahun buku 2018 yang dilaksanakan di gedung Martadinata Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.     

Komandan Denmako Kodiklatal Letkol Laut (P) Teddy Barata dalam sambutanya menyampaikan kepada peserta rapat yang mewakili seluruh anggota primkopal denmako Kodiklatal diharapkan partisipasi aktifnya dalam menanggapi Rapat anggota yang membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkopal Denmako Kodiklatal dalam memberikan masukan dan pendapat koreksi dan saran untuk dibahas bersama dalam forum rapat anggota ini sehingga rapat akan membuahkan produk bahasan yang berkualitas objektif serta mencerminkan aspirasi anggota.

Menurutnya rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menentukan sebagai sumber dari segala keputusan yang harus ditaati dan mengikat semua perangkat organisasi koperasi baik pengurus, pengawas maupun anggota. Melalui rapat anggota ini pengurus dapat memanfaatkan sebagai forum untuk berkomunikasi serta mengevaluasi sejauh mana hasil yang dicapai selama ini dan sekaligus menyusun rencana tindak lanjut dalam mengantisipasi dinamika yang dialami baik intern dalam Koperasi itu sendiri maupun ekstern yaitu mitra kerja. Oleh karena itu diharapkan agar semuanya memberi semangat untuk melangkah dan bekerja secara maksimal.

Dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini, peranan koperasi TNI Angkatan Laut harus antisipasi dan proaktif hal ini merupakan tantangan bagi primkopal Kodiklatal mampu untuk segera merespon situasi yang ada pada saat ini maupun pada waktu yang akan mendatang.

Sebelum mengakiri amanat Dandenmako Kodiklatal berharap kepada segenap pengurus Primkopal selaku motor penggerak koperasi hendaknya selalu berupaya mencari peluang dan meningkatkan dinamika organisasi agar koperasi mampu berfungsi secara efektif dan efisien,

Selalu memupuk dan meningkatkan sikap profesionalisme dan jiwa pengabdian para pengurus hendaknya, meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah ada baik unit usaha simpan pinjam dan bentuk usaha usaha lain yang masih ada dan kesempatan terbuka seluas-luasnya serta hindari segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan koperasi. (arf)

Kejagung Terima 5 Berkas Laporan Kasus Dugaan Pengaturan Skor Liga Indonesia


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung sudah menerima berkas perkara terkait kasus dugaan pengaturan skor pada Liga Indonesia dari Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya menerima 5 berkas dengan 6 tersangka terkait kasus tersebut. "Kejaksaan Agung RI telah menerima 5 berkas dengan 6 tersangka, semua kaitannya dengan mafia bola," tutur Prasetyo saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

Berkas pertama untuk tersangka dengan inisial P dan AYA. Kemudian, empat berkas lainnya untuk masing-masing tersangka berinisial, DI, TLE, NS, dan ML.

Untuk tersangka P, AYA, DI, dan TLE, mereka disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 U RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, untuk tersangka lainnya diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saat ini, berkas tersebut sedang diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Prasetyo menuturkan, apabila ada yang kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan agar dilengkapi, sesuai prosedur seperti biasanya.

"Selesai penyidikan kemudian diserahkan ke JPU, kami teliti. Setelah kita teliti apakah sudah memenuhi syarat dan materi atau belum. Kalau sudah kami nyatakan lengkap atau P21, kalau belum kami beri petunjuk. Prosedur normal," tuturnya. (rio)

Tingkatkan Pemeliharaan Caesar, Armed 12/Kostrad Gelar LDS


KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Yonarmed 12/Kostrad dipercaya sebagai Satuan Artileri yang memiliki Alat Utama Sistem Senjata pertahanan yang canggih dan modern, yaiti Meriam 155 mm Caesar. Meriam tersebut, merupakan salah satu Alutsista andalan yang dimiliki oleh Satuan di bawah kepemimpinan Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy.

Lettu Arm Donny menjelaskan, Latihan Dalam Satuan (LDS) seperti yang digelar saat ini, merupakan salah satu latihan di luar siklus latihan rutin reguler (Proglatsi) guna memelihara, sekaligus meningkatkan kemampuan perorangan teknis prajurit dalam memelihara Caesar.

“Latihan dalam Satuan ini, rencananya akan digelar selama 10 hari dengan rangkaian kegiatan yang menjadi 2 tahap yang meliputi teori dan praktek,” ujar Lettu Donny, Perwira Seksi Operasi Yonarmed 12/Kostrad. Jumat, 15 Februari 2019.

Pelaksanaan teori dan praktek itu, kata Lettu Donny, terbagi pada masing-masing pos koordinator materi, atau guru militer (Gumil) pada tahap I.

“Untuk tahap II, digelar pelaksanaan materi praktek. Pelaksanaan kali ini istimewa karena dilakukan bersamaan dengan kegiatan Techinal Assistance Meriam  Caesar yang disupervisi dari teknisi Nexter, Perancis, harapannya prajurit Armed dapat mengeksplorasi ilmu sebanyak-banyaknya langsung dari ahlinya” tandasnya.

Terpisah, Danyonarmed 12/Kostrad, Mayor Arm Ronald menjelaskan, Meriam 155 Caesar, merupakan salah satu Alutsista kebanggaan  Artileri Medan (Armed) TNI-AD.

“ Sistem meriam tersebut, sudah otomatis dan terkomputerisasi sehingga memiliki perbedaan yang siknifikan jika dibandingkan dari meriam lama, yang masih bersifat manual,” ungkap Danyonarmed 12/Kostrad.

Saat ini, kata Mayor Arm Ronald, terdapat beberapa personel yang telah cukup profesional membidangi maintenance meriam tersebut. Sebelum ditugaskan untuk membidangi meriam itu, para personel tersebut terlebih dahulu diwajibkan untuk mengikuti kursus ataupun penataran.

“Akan menjadi suatu hal yang sia-sia jika kita sudah memiliki Alutsista yang modern dan canggih, namun kita tidak tahu cara merawatnya,” tegasnya.

Dengan digelar latihan itu, Mayor Ronald berharap jika nantinya prajurit Yonarmed 12/Kostrad mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lebih profesional. (arf)

Turunkan Spanduk Caleg, PNS Pemkot Surabaya Dianiaya, Videonya Viral


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran oknum PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Orang tersebut terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga tedengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi orang berbaju hijau itu memuncak setelah ia melihat orang yang dicarinya datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan koen koen iku. (Ini dia...tak pukul, kenapa kamu melepas spandukku, bodoh kamu, setan kamu ini." Kata orang tersebut sambil meminta oknum PNS itu masuk ke dalam kantor kelurahan.

Hardikan cacian bahkan pukulan tak membuat orang berbaju hijau ini puas. Ia pun melanjutkan sikap tak pantas tersebut di teras rumah sambil menarik baju oknum PNS tersebut padahal ia sudah dijelaskan peraturannya. Namun hal tersebut tak dianggapnya.

" Ayo klarifikasien, genakno nang jero, alasanmu nyoplok opo, ojok ijen-ijen koen, tak gibeng, setan iku, koen iki arek anyar, iki urusane gede (ayo diklarifikasi, jelaskan didalam, alasannya melepas (spanduk) itu apa, jabgan sendiri-sendiri, tak pukul, setan ini, kamu abak baru, ini urusan besar). Tandasnya.

Meski terlihat ada yang merekam namun orang berbaju hijau ini tak memperdulikan, dengan mencekeram krah baju oknum PNS itu, ia malah menatap kamera sambil mengucapkan kalimat umpatan.

" Iki bangsat, iki harga diri, pasang maneh, gak usah kakean cangkem (ini kurang ajar, ini harga diri, pasabg lagi, gak usah vanyak mulut." paparnya.

Suasana yang cukup panas, ternyata membuat orang tersebut tak mau menghiraukan omongan orang lain padahal ada warga yang mencoba menyadarkannya.

" Gak isok sabar iki, Pemilu suksesno ojok dolek perkoro, setan iku (gak bisa sabar, jangan cari masalah, setan itu." Pungkasnya lantas pergi menaiki motor merahnya. (arf)

Jumat, 15 Februari 2019

Komandan Lantamal V Terima Kunjungan Kerja Kapusku Kemhan RI


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S. H., M. Han menerima kunjungan kerja Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan (Kapusku Kemhan) RI, Marsekal Pertama TNI Danang Hadiwibowo, S.E.M.M, Jumat (15/2).

Kunjungan Kerja Kapusku Kemhan RI yang diterima Danlantamal V di Loby Utama Gedung Yos Sudarso, Mako Lantamal V Ini, dalam rangka Monitoring Laporan Keuangan Kemhan RI di Wilayah Jawa Timur.

Tampak hadir mendampingi Danlantamal V dalam penyambutan Kapusku Kemhan diantaranaya  Asrena Danlantamal V Kolonel Laut (S) Johannes Tambunan, Kakuwil Lantamal V Kolonel Laut (S) Hanif dan Kaakun Lantamal V Letkol Laut (S) Joko Sutrisno.

Sementara itu Kapusku Kemhan RI didampingi Keapla Bidang  Keuangan Kemhan (Kabidkukem), Kolonel Laut (S) Fathorrahem.

Dalam pelaksanaan Monitoring Laporan Keungan Kemhan ini,  seluruh perwira keuangan, petugas atau Operator Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di jajaran Mako Lantamal V mengikuti pengarahan dari Kapusku Kemhan RI.

Dalam pengarahannya Kapusku Kemhan RI menyampaikan hal yang terkait dengan laporan keuangan mengenai transfer masuk dan transfer keluar barang milik negara agar dapat diselesaikan, sehingga tidak terjadi selisih yang dapat berpengaruh terhadap validasi laporan keuangan.

Menanggapi pengarahan Kapusku tersebut, Kakuwil Lantamal V beserta jajarannya segera melakukan koreksi transaksi transfer masuk dan transfer keluar laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. (arf)

Hak Lelang PT NKE Dicabut Selama 6 Bulan


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meminta agar seluruh instansi pemerintah memerhatikan putusan pengadilan terhadap PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Dalam putusan pengadilan, hak PT NKE untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dicabut selama 6 bulan.

"Kami harap ini juga jadi perhatian bagi seluruh instansi pemerintah, jangan sampai kemudian ada perusahaan-perusahaan yang sudah divonis pengadilan dilarang ikut proyek, kemudian masih ikut lelang," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/2/2019) malam.

Febri mengingatkan, apabila ada instansi pemerintah yang masih menyertakan PT NKE dalam lelang proyek atau bahkan dimenangkan dalam lelang, akan menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

"Itu tentu berkonsekuensi terhadap tidak sahnya keputusan atau produk hukum terkait dengan tender tersebut dan ada risiko kerugian keuangan negara yang lebih besar," kata dia.

Febri juga mengingatkan PT NKE untuk tak mencoba melanggar putusan pencabutan hak lelang selama 6 bulan tersebut. "Jangan kemudian mencoba melakukan melanggar putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Jadi kedua belah pihak perlu mengingat ini," tegasnya.

KPK juga berharap agar putusan terhadap PT NKE ini menjadi pelajaran bagi seluruh korporasi di Indonesia untuk tak melakukan kejahatan korupsi. Sebab, hasil kejahatan korupsi tersebut nantinya akan dirampas untuk negara.

"Betapa pun pihak-pihak perorangan atau korporasi melakukan korupsi ketika nanti sudah terbukti di pengadilan maka keuntungan dan uang hasil korupsi tersebut tetap akan dirampas untuk negara dan dikembalikan pemanfaatannya bagi publik melalui mekanisme keuangan negara," papar Febri.

Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK juga menyetorkan uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737 dan denda Rp 700 juta ke kas negara.

"Tim jaksa eksekusi KPK pada Unit Labuksi telah berhasil melakukan eksekusi terhadap uang pengganti sejumlah Rp 85.490.234.737 dari terpidana korporasi PT NKE (PT DGI) sesuai amar putusan dan denda Rp 700.000.000," kata Febri.

Vonis terhadap PT NKE telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1/2019) malam.

PT NKE terbukti melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

PT NKE dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi. Kemudian, memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp 10,290 miliar.

Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan PT NKE adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal-hal meringankan pihak PT NKE mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalannya, serta beritikad baik memberikan informasi kepada publik atas perbuatannya.

PT NKE juga menjadi tempat bergantungnya banyak orang dalam mencari nafkah. PT NKE juga berjanji mengupayakan tata kelola perusahaan bebas korupsi dan perusahaan belum pernah dihukum. (rio)

Perangi The Silent Killer, Armed 12 Laksanakan Vaksinasi


KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Puluhan prajurit Yonarmed 12/Kostrad, mengikuti vaksinasi Hepatisis B yang digelar di Tonkes Armed 12/Kostrad. Jumat, 15 Februari 2019 pagi.

Vaksinasi yang diberlakukan ke prajurit Armed 12/Kostrad itu, kata Mayor Arm Ronald Siwabessy, dinilai mampu memberikan jaminan imunitas tubuh prajuritnya dari penyakit Hepatitis B. “Vaksinasi itu salah satu tindakan preventif  kesehatan yang bertujuan untuk menghindarkan prajurit dari penyakit Hepatitis B,” jelas Danyonarmed 12/Kostrad ini.

Hepatitis B, kata Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy, sangat sulit untuk dikenali. Sebab, dampak yang timbul akibat penyakit tersebut, tidak langsung terasa pada sang penderita.

“Banyak orang yang tidak sadar jika dirinya terinfeksi penyakit tersebut, seiring dengan dikenalnya penyakit kerusakan hati dengan sebutan the silent killer. Apalagi, bagi seorang prajurit TNI yang setiap harinya beraktifitas dengan menggunakan fisik,” ungkapnya.

Sementara itu, Peltu Juwoto menambahkan, vaksinasi itu rutin dilakukan selama 3 tahap. Tahap pertama dan kedua, kata Kapolkesdim, dilakukan pada bulan Agustus dan September tahun kemarin.

“Nah, pagi ini memasuki tahap ketiga. Hepatitis B, ialah infeksi serius pada hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B (HBV). Jika tidak segera ditangani dengan baik dan benar, sang penderita akan mengalami kondisi akut dan kronis,” tandasnya.

Melalui pemberian vaksin tersebut, Mayor Ronald berharap, prajuritnya dapat memiliki kondisi fisik yang prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Yonarmed 12 sebagai suatu kesatuan militer yang tinggi aktifitas berkelompok, tidak hanya harus peka dengan adanya penyakit di lingkungan individu, melainkan juga harus berpikir bagaimana melakukan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbul dan menularnya suatu penyakit. Maka dari itu, kita himbau kepada seluruh prajurit Yonarmed 12/Kostrad, agar selalu sadar untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya,” pintanya. (and)

KPK Setor Duit Pengganti Sekitar Rp 85 Miliar dan Denda Rp 700 Juta ke Kas Negara Terkait Kasus PT NKE


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737 dan denda Rp 700 juta ke kas negara.

Uang tersebut diperoleh dari kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) atau yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Tim jaksa eksekusi KPK pada Unit Labuksi telah berhasil melakukan eksekusi terhadap uang pengganti sejumlah Rp 85.490.234.737 dari terpidana korporasi PT NKE (PT DGI) sesuai amar putusan dan denda Rp 700.000.000," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (14/2/2019).

Uang tersebut telah disetor ke kas negara sebagai upaya KPK memulihkan aset negara.

Di sisi lain, Febri juga mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintah memerhatikan pencabutan hak PT NKE mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

"Sanksi ini kami harap sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi korporasi-korporasi lain agar tidak melakukan korupsi," ungkapnya.

Vonis terhadap PT NKE telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1/2019) malam.

PT NKE terbukti melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

PT NKE dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi. Baca juga: PT NKE Akan Jual Saham dan Aset untuk Bayar Uang Pengganti Rp 85 Miliar Kemudian, memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp 10,290 miliar.

Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan PT NKE adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal-hal meringankan pihak PT NKE mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalannya, serta beritikad baik memberikan informasi kepada publik atas perbuatannya.

PT NKE juga menjadi tempat bergantungnya banyak orang dalam mencari nafkah. PT NKE juga berjanji mengupayakan tata kelola perusahaan bebas korupsi dan perusahaan belum pernah dihukum. (rio)

Tingkatkan Kemahiran Menembak, Prajurit Lanal Tegal Latihan Gunakan Pistol Jenis G2 Combat


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk meningkatkan krlahiran dibidang menembaknkali,  sejumlah prajurit Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut) Tegal, Lantamal V asik melaksanakan latihan menembak dengan menggunakan pistol jenis G2 Combat di Lapangan Tembak Yonif 407/Padmakusuma Jalan Raya ujungrusi Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Jumat (15/2).

Latihan menembak berkala yang diikuti sedikitnya 50 personel ini,  dikhususkan dengan menggunakan senjata pistol jenis G2 Combat jarak 25 meter ini.

Menurut Danlanal Tegal, Lantamal V  Letkol Laut (P) Agus Haryanto S.E  Mtr.Hanla.MM mengatakan,  kegiatan ini merupakan salah satu bentuk latihan yang sudah menjadi agenda rutin Lanal Tegal dalam bidang pembinaan peraonel di satuan.

Agus -sapaan akrab Danlanal Tegal- dihadapan seluruh prajuritnya menekankan agar selama pelaksanaan latihan menembak harus mengikuti prosedur yang ada serta perhatikan manajemen resiko, utamakan keselamatan personel serta keamanan materiil.

Menurutnya, latihan menembak merupakan salah satu bentuk parameter kesiapsiagaan satuan. "Semoga dengan latihan ini kita semakin menjadi prajurit profesional dan tangguh."  Tegasnya. (arf)

Kamis, 14 Februari 2019

Kejagung dan KKP Serah Terima Kapal Silver Sea 2


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyerahkan kapal pengangkut ikan asal Thailand Silver Sea 2 yang sebelumnya digunakan dalam kasus penangkapan secara ilegal kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penandatanganan berita acara penyerahan ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

"Hari ini saya bersama Bu Menteri KKP melaksanakan suatu momen yang penting dan besar saya rasa. Di mana kami baru saja melaksanakan acara serah terima sebuah kapal yang cukup besar 5.000 lebih gross ton, berasal dari kapal yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan," kata Prasetyo.

Prasetyo berharap, kapal tersebut dapat menjadi penghubung antarpulau di Indonesia.

Ia pun mengungkapkan kegembiraannya karena dapat turut berkontribusi dalam menjaga kekayaan laut Indonesia yang kerap dicuri nelayan asing.

"Saya juga senang karena bisa mendukung kelengkapan sarana prasarana bagi KKP dalam menjalankan visi misinya untuk bagaimana kita meningkatkan kewibawaan kita di laut," ujar Prasetyo.

"Dan bagaimana bisa menjaga aset bangsa berupa sumber kekayaan laut, ikan, yang jumlahnya luar biasa yang selama ini justru lebih banyak dinikmati, dicuri oleh nelayan asing," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kedaulatan perikanan Indonesia ditegakkan dengan memiliki kapal tersebut.

Susi mengatakan, perampasan aset ini menjadi sinyal yang kuat terkait ketegasan Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal.

"Visi misi Pak Presiden jelas, laut harus menjadi masa depan bangsa. Indonesia menjadi poros maritim dunia. Kita berharap kapal ini bisa membawa kita menuju 2 misi tadi," ujar Susi.

Sebelumnya, kapal Silver Sea 2 ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di perairan Sabang, Aceh, pada 12 Agustus 2015.

Kapal itu disebut telah melakukan pelanggaran dengan mematikan Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS) dan diduga kuat melakukan transhipment ikan hasil tangkapan Indonesia secara ilegal di wilayah perairan PNG.

Oleh karena itu, Nahkoda Kapal Silver Sea 2, Yotin Kuarabiab sebagai terdakwa dijatuhi pidana denda Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dan yang terpenting, kapal dengan bobot 2.285 GT dan 1.930 ton ikan hasil tangkapan dengan nilai lelang Rp 20 miliar, disita untuk negara.

Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) memenangkan tuntutan atas kapal Silver Sea 2.

Kemenangan ini dikukuhkan melalui putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 21/pidsus/2017/PNSAB pada Kamis (19/10), yang menyatakan bahwa kapal sebesar 2.285 GT dengan muatan 1.930 MT ikan hasil tangkapan senilai Rp20 miliar tersebut dirampas untuk negara. (rio)