Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

NARKOBA DI SURABAYA MAKIN MENINGKAT

Makin maraknya kasus penyalahgunaan narkoba ini diketahui dari meningkatnya perkara yang ditangani Kejari Surabaya.

KASI INTEL MINTA DILIBATKAN DARI AWAL

Perbuatan korupsi biasanya direncanakan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan, karena itu idealnya TP4D juga haris dilibatkan mulai dari awal.

TARGET PAD SURABAYA 2019 RP 5,1 TRILIUN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sutabaya tahun anggaran 2019 bisa mencapai Rp 5,190 triliun, lebih besar Rp 4,7 triliun dari tahun 2018.

DIPANGGIL JAKSA, PULUHAN KETUA RT MBANDEL

Puluhan Ketua RT di Surabaya yang menjadi saksi kasus korupsi dana hibah Jasmas dikabarkan Mbandel saat dipanggil jaksa penyidik pidana khusus Kejari Tanjung Perak.

BERHASIL KELOLA SAMPAH KRN PERAN MASYARAKAT

Keberhasilan pengelolaan sampah di Surabaya hingga menjadi sorotan dunia Internasional karena peran serta masyarakat dalam mendukungnya.

LAGI, HENRY J GUNAWAN DIVONIS MENIPU

Dua kali divonis bersalah melakukan penipuan, Kini Bos PT GBP, Henry Jocosity Gunawan kembali dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap tiga kongsinya saat pembangunan pasar turi.

SELAMA 2018, 4 JAKSA NAKAL DIPECAT

Kejati Jatim melalui Bidang Pengawasan sepanjang tahun 2018, telah memecat 4 jaksa nakal yang terlibat kasus suap dan yangmelakukan desersi.

WASPADAKAN PRAJURIT DARI NARKOBA

Selain diberikan penyuluhan personel Korem 084/Bhaskara Jaya juga dites unine untuk memastikan benar-benar bebas narkoba sebelum ikut aktif memberantas narkoba.

Kamis, 17 Januari 2019

Korupsi Rp. 29 Miliar, Pejabat BUMD Pemprop Jatim Ditahan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangam pada PT Petro Gas Jatim Utama (PJU) BUMD milik Pemprop Jatim ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sependapat dengan Mabes Polri.

Kedua penegak hukum ini menilai bila perbuatan tersangka Wahyu Pujo Saptono (WPS) selaku GM Finance and Administration serta Pimpinan Trading Batubara PT. Petrogas Jatim Utama tahun 2010 sekaligus Kapimpro kerjasama batubara berdasarkan Hasil audit BPK RI telah merugian daerah sebesar Rp. 29.133.596.855,00.

" Tersangka sebelumnya sudah di tahan di mabes Polri, sekarang kita tahan selama 20 hari kedepan di Rutan Kelas Satu Surabaya  Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur." tegas Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, kamis (17/1).

Dari kejahatan tersangka, Kejari Surabaya mendapatkan barang bukti yakni dokumen-dokumen serta uang tunai sebesar Rp 137 juta.

Sedangkan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3,  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (arf)

Kejari Surabaya Terima Limpahan Tahap II Korupsi PT PJU Dari Mabes Polri


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah dinyatakan sempurna atau P21 oleh Jaksa penuntut dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Penyidik Markas Besar (Mabes) Polri akhirnya melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangam pada PT Petro Gas Jatim Utama (PJU) BUMD milik Pemprop Jatim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

" Jadi benar pada hari ini kamis (17/2019) penuntut umum pada Kejaksaan negeri Surabaya yang juga awalnya ada tim penuntut umum pada Kejagung menerima tersangka dan barang bukti atas nama WPS." Kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah saat jumpa pers, kamis (17/1).

Menurut Heru, tindak pidana korupsi yang dilakukan PT PJU ini terjadi adanya kerjasama dengan PT GHI pada 15 November 2010 silam. PT PJU diduga tidak mematuhi dan menabrak anggaran dasar sehingga melanggar ketentuan Kepmendagri no 40 tahun 2004.

" Mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pencairan tidak sesuai dengan SOP di internal PT PJU diantara  penarikan uang kepada pihak PT GHI. Asa juga faktur fiktif, aehingga muncul kerugian negara." Jelas Heru. (arf)

Peringati HUT ke-69, Komandan Lantamal V Buka Bhakti Sosial Kesehatan di Jember


KABARPROGRESIF.COM : (Jember) Pada rangkaian peringatan HUT ke-69 ini, Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han, membuka Bakto Sosial Kesehatan kerjasama Lantamal V, Pemkab Jember dan beberapa organisasi masyarakat di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Kamis (17/1).

Sebelum pembukaan, Danlantamal V dan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR beserta rombongan Forkopimda Jember menuju SDN 1 Puger, untuk meninjau kegiatan Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut kepada ratusan murid SD.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Asintel Danlantamal V, Aspers Danlantamal V,  Aspotmar Danlantamal V, Danlanal Banyuwangi dan Rombongan Forkopimda.

Kegiatan Baksos yang di pusatkan di Alun Alun Ke ca amatan Puger dibuka dengan sambutan Bupati Jember dan Sambutan Danlantamal V, sekaligus membuka Acara ditandai Pemukulan Gong oleh Komamdan Lantaal V.

Pada kegiatan itu juga ada Penandatanganan Mou antara Lantamal V dan Pemkab. Jember.
Penyerahan secara simbolis oleh Bupati Jember berupa Administrasi Kependudukan, Bantuan Paket Bingkisan (untuk peserta Sunatan Masal), Paket Sembako, Bantuan KB dan Penyerahan Cinderamata dari Danlantamal V kepada berbagai pihak yangbterlibat dalam kegaiatan Baksos diantaranya Yayasan Pundi Amal, Peduli Kasih SCTV, Indosiar, serta PT. Lions Club, dan Yayasan Al Khairiyah Bandung.


Peninjauan Lokasi Kegiatan Bhakti Sosial (berada disamping tenda acara Ceremonial Bhaksos Kesehatan)  meliputi Pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran Gratis, Sunatan Massal, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pelayanan KB Gratis, Pasien Pre Operasi Katarak dan- Bibir Sumbing di Aula Lantai 2 RS. Bina Sehat.

Disela kegiatan Danlantamal V mengungkapkan rasa berbahagianya menyaksikan satu wujud kegiatan bakti sosial yang inovatif dan secara nyata untuk membangun masyarakat dibidang kesehatan di kabupaten jember.

Hal ini merupakan salah satu perwujudan kepedulian TNI AL khususnya Lantamal V bekerjasama dengan Pemkab Jember,  RS Bina Sehat dan yayasan.
Peduli kasih untu meningkatkan kwalitas kesehatan masyarakat kabupaten Jember.

Menurutnya,  tantangan dibidang kesehatan semakin komplek dan perlu penanganan yang lebih serius terarah dan merata kepada semua kalangan dan lapisan masyarakat dan khususnya saat ini kepada masyarakat kabupaten Jember.

"untuk itu melalu kegiatan bakti sosial ini klta harapkan akan memberikan dampak positif untuk terbangunnya kondisi kesehatan masyarakat kabupaten Jember," terangnya.

Selain itu  lanjutnya,  kegiatan bakti sosial kesehatan ini juga diharapkan dapat menggugah dan memupuk komitmen persatuan dan kesatuan diantara sesama anak bangsa, hidup saling tolong menolong atas dasar kesetiakawanan sosial yang tumbuh di hati kita, tumbuhnya rasa saling menghormati dan selalu bahu membahu untuk membangun negara dan bangsa yang kita cintai ini. (arf)

Kasus Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Ini Tanggapan Kejagung


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima laporan Komnas HAM mengenai penyelidikan pembunuhan berkedok dukun santet di Jawa Timur pada 1998-1999.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri menjelaskan, pihaknya saat ini sedang meneliti laporan tersebut.

“Kami teliti persyaratan formal dan materiil-nya,” ujar Mukri saat dihubungi, Kamis (17/1/2019).

Mukri mengatakan, jika dari hasil penelitian itu ternyata belum memenuhi syarat formil dan materiil, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan ke Komnas HAM dengan sejumlah hal yang harus dipenuhi.

Saat ditanya apakah sejauh ini ada syarat formal dan materiil yang kurang lengkap dari kasus itu, Mukri belum bisa menjawab secara pasti.

“Nanti lihat, masih diteliti sama jaksa,” jawab Mukri singkat.

Mukri menegaskan, Kejagung berkomitmen menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan berkedok dukun santet di Jawa Timur sepanjang didukung bukti dan keterangan yang lengkap.

“Sebetulnya tidak saja dukun santet, semua berkas perkara menyangkut pelanggaran HAM, Kejaksaan berkomitmen untuk menuntaskan,” ujar Mukri.

“Kalau memenuhi syarat formil dan materiil dan cukup bukti akan ditindaklanjuti ke penyidikan, kalau tidak kita kembalikan,” kata dia.

Terkait penanganan berkas pembunuhan berkedok dukun santet di Jawa Timur itu, Mukri menyebutkan, ada persoalan dalam penuntasannya. Problemnya, menurut Mukri, waktu kejadian yang terjadi pada 1998-1999 sementara pada saat itu peradilan HAM belum dibentuk.

Akibatnya, kalau dinyatakan lengkap dan ditingkatkan ke penyidikan, maka peradilan HAM menangani itu perlu dibentuk dulu.

“Kalau sekarang mau disidangkan mau disidangkan kemana? Maka dibentuk dulu peradilan HAM nya berdasarkan keputusan politik,” kata Mukri.

Diberitakan, Komnas HAM telah menyerahkan laporan penyelidikan kasus itu kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), pada 14 November 2018. Baca juga: Komnas HAM Serahkan Laporan Kasus Pembunuhan Dukun Santet Tahun 1998-1999 ke Kejagung

"Pada 14 November 2018 kami dari Komnas HAM secara resmi menyerahkan laporan ke Jaksa Agung ke penyidik," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, yang juga ketua tim penyelidikan kasus ini. Penyelidikan kasus yang terjadi di Banyuwangi, Jember, dan Malang tersebut telah dilakukan sejak tahun 2015.

Kemudian, ketika terjadi pergantian pimpinan pada 2017, penyelidikan dilanjutkan oleh tim yang diketuai oleh Beka, yang juga merupakan Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Dalam laporan tersebut, Komnas HAM menjabarkan penemuan mereka terkait pola kejadian. Dimulai dengan unsur pra-kejadian yaitu berkembangnya isu tentang etnis China dan isu tentara yang berada di daerah tersebut. (rio)

Diperiksa 40 Menit Ahmad Dhani: Wes rek luwe rek


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meski hanya menjalani proses pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sekitar 40 menit ternyata hal itu membuat musisi Ahmad Dhani kelaparan. Ini terlihat saat upaya suami Mulan Jamila segera menyelesaikan wawancara dengan awak media.

" Wes rek luwe rek." pungkas Ahmad Dhani lantas mengeloyor pergi meninggalkan gedung Kejari Surabaya, kamis (17/1).

Seperti diketahui, musisi Ahmad Dhani didampingi penyidik Polda Jatim tiba di gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sekitar pukul 13.52 Wib.

Dengan mengendarai mobil Innova warna putih ber plat L 1700 VO, ahmad Dhani menjalani pemeriksaan pelimpahan berkas tahap II dari Polda Jatim.

Tepat sekitar pukul 14.35 WIB, musisi Ahmad Dhani keluar dari kantor Kejari Surabaya atau sekitar 45 menit Ahmad Dhani menjalani proses pemeriksaan di lantai II.

Pelimpahan tahap II Ahmad Dhani ini sempat tertunda dua kali yakni pada hari Senin dan Rabu kemarin.

Kasus Ahmad Dhani ini akan ditangani oleh beberapa jaksa dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.

Berkas perkara Ahmad Dhani ini dinyatakan sempurna atau P21 pada Kamis (3/1) lalu, setelah sebelumnya dikembalikan oleh jaksa peneliti lantaran adanya kekurangan berupa syarat formil dan materiil.

Ahmad Dhani ditetapkan tersangka bermula  dari ucapan idiot yang dilontarkan dalam vlog Ahmad Dhani saat aksi #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu di Surabaya.

Suami Mulan Jamela ini dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI, pada 1 September lalu ke Polda Jatim. (arf)

Urus HKI Sekarang Ada di Siola


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), membuka konter pelayanan fasilitas permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Siola. Layanan fasilitas permohonan  itu, terdiri dari Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten dan Desain Industri.

“ Sebetulnya program ini sudah lama, kita memberikan fasilitas gratis. Kenapa saya launching tahun ini, karena masih banyak yang belum tahu. Tujuannya meningkatkan daya saing UMKM agar jangkauannya lebih luas dan melindungi karya atau hasil produk UMKM Surabaya." kata Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, kamis (17/1).

Ia menyampaikan selama ini konter layanan permohonan HKI di Siola sudah lama tersedia, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, sehingga pihaknya kemudian melaunching dan mengenalkan kembali fasilitas layanan tersebut. Kendati demikian, ia berpesan kepada para pelaku UMKM Surabaya bisa segera mengurus HKI.

“ Mari Bapak-Ibu kalau ada temannya dikasih tahu untuk segera mengurus ini. Betapa pentingnya kekayaan intelektual, merek dan hak paten itu." pesannya.

Risma merasa prihatin mendengar beberapa hasil karya atau produk UMKM di Surabaya diklaim milik orang lain. Karena itu, ia menekankan agar ke depan para pelaku UMKM tidak lagi menyepelehkan masalah license tersebut.

“ Karena itu, kita tidak boleh teledor, kita sudah susah-susah bikin (produk) kemudian diambil orang lain." ujarnya.

Dengan diresmikannya konter layanan itu, Wali Kota Risma ingin UMKM di Surabaya dilengkapi dengan license merek. Hal ini dinilai penting, seiring dengan teknologi perkembangan zaman yang terus meningkat. Apalagi, produk tersebut penjualannya sudah ekspor, pastinya sangat perlu dilengkapi dengan license.

“ Terutama kalau sudah ekspor itu bahaya sekali, yang berat lagi misalkan yang desain (digital) itu." jelasnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Risma juga menyerahkan sertifikat merek dan hak cipta kepada 53 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di Surabaya. Diantaranya, pemberian hak merek kepada ‘Kampung Semanggi’ dengan jenis produk olahan makanan semanggi, ‘Janetta Karya’ dengan jenis produk tas-dompet-bordir, ‘Ning Dea’ jenis produk kue basah dan ‘Medang’ jenis produk camilan makaroni. Bahkan, ia juga mengaku, tahun ini pihaknya juga menyediakan sertifikat merek gratis kepada 150 pelaku UMKM Surabaya.

“ Tahun ini kita alokasikan untuk yang free 150, nanti kalau kurang kita akan ajukan lagi ke DPRD.” imbuhnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati menambahkan untuk mendukung kemajuan UMKM Surabaya, Pemkot Surabaya telah memberikan berbagai fasilitas layanan, mulai dari pelatihan, pengemasan, pemasaran hingga pembukuan. Bahkan untuk melengkapi hal itu, pihaknya juga menyediakan konter fasilitas permohonan HKI.

" Selain melalui Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda, ini salah satu fasilitas untuk memberikan sertifikasi hak kekayaan intelektual.” kata Wiwiek.

Wiwiek menuturkan konter fasilitas pelayanan pengajuan HKI itu, terdiri dari pengurusan hak merek, hak paten, hak cipta dan desain industri. Ia berharap, produk UMKM Surabaya mempunyai license, sehingga aman dan tidak diklaim oleh orang lain.

" Mudah-mudahan ini semakin menarik minat pelaku UMKM untuk semakin lebih kreatif." pungkasnya. (arf)

Kepala Bakamla Temui Pimpinan KPK, Ini yang Dibahas


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (17/1/2019).

Taufiq, sapaan Achmad Taufiqoerrochman, mengatakan, kunjungan tersebut merupakan langkah pengenalan yang dilakukannya sebagai pejabat baru.

"Saya pejabat baru harus ketemu dengan semua pejabat di negara ini, termasuk KPK," kata Taufiq, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Kepada Pimpinan KPK, Taufiq menyampaikan tugas dan fungsi Bakamla. Dalam menjalankan fungsinya, Bakamla tentu membutuhkan sarana dan prasarana. Ia sendiri mengaku tidak memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan, yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu, ia menemui pimpinan KPK untuk pencegahan penyelewengan pengadaan barang dan jasa.

Menurut Taufiq, Pimpinan KPK bersedia untuk mengawal proyek Bakamla di masa depan untuk menjalankan salah satu fungsi KPK yaitu ranah pencegahan.

"Ini saya sampaikan kepada Beliau dan sangat memahami dan Beliau akan membantu. Saran-saran dan bagaimana kita melangkah agar tidak salah dalam pengelolaan anggaran," kata Taufiq. (rio)

Korem Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi


KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Korem 152/Babullah menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBNN) bertempat di Aula Babullah Makorem Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kel. Sangaji Ternate Utara.

Kegiatan yang dipimpin oleh Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M. dan diikuti oleh Para Dandim, Kabalak Aju Rem dan Kasi/Pasi serta seluruh Prajurit Korem 152/Babullah serta turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil DJPBN Maluku Utara, Kepala Kantor PPN Ternate, Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Ternate. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan naskah fakta integritas oleh Danrem 152/Babullah dan Para Dandim yang disaksikan pejabat terkait.

Dalam sambutannya Danrem menyampaikan Reformasi Birokrasi TNI AD merupakan kelanjutan dari Reformasi Internal TNI AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI AD, sebagai suatu keputusan yang sangat penting, bukan saja bagi TNI AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentingan nasional pada umumnya. Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat pada hakekatnya adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan dan mengoptimalkan peran dan fungsi serta tugasnya secara tepat dalam hubungan antar instansi atau lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Bebas Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN). Upaya tersebut terus dilakukan dengan pengawasan yang bertingkat dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut Reformasi Birokrasi terus dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Area perubahan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi adalah seluruh aspek manajemen pemerintahan yang meliputi  sembilan program manajemen perubahan antara lain adalah : Bidang Manajemen Perubahan, Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, Bidang Penataan Tatalaksana, Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Bidang Penguatan Pengawasan, Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta  Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang selama ini telah berjalan di lingkungan Korem 152/Babullah. (andre)

Jalani Pemeriksaan 40 Menit, Ahmad Dhani Tidak Ditahan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tepat sekitar pukul 14.35 WIB, musisi Ahmad Dhani keluar dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Seperti ketika datang, Ahmad Dhani menghampiri sejumlah awak media yang menunggunya dari tadi. Menurutnya dalam proses pelimpahan tahap II ini cukup singkat sekitar 40 menit terhitung saat datang pukul 13.52 Wib.

" Prosesnya ngisi formulir, Kayak saat masuk kuliah, foto." katanya, kamis (17/1).

Dhani sapaan akrab Ahmad Dhani menjelaskan dalam kasus ini ia dijerat pasal 27 ayat 3 sehingga ancaman hukumannya di bawah 4 tahun sehingga tidak dilakukan penahanan.

" Jadi Saya bukan kebal hukum, bukannya saya iron men, ancaman hukumannya di bawah 4 tahun berarti tidak di tahan." Pungkasnya.

Sepwrti diketahui, pelimpahan tahap II Ahmad Dhani ini sempat tertunda dua kali yakni pada hari Senin dan Rabu kemarin.

Kasus Ahmad Dhani ini akan ditangani oleh beberapa jaksa dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.

Berkas perkara Ahmad Dhani ini dinyatakan sempurna atau P21 pada Kamis (3/1) lalu, setelah sebelumnya dikembalikan oleh jaksa peneliti lantaran adanya kekurangan berupa syarat formil dan materiil.

Ahmad Dhani ditetapkan tersangka bermula  dari ucapan idiot yang dilontarkan dalam vlog Ahmad Dhani saat aksi #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu di Surabaya.

Suami Mulan Jamela ini dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI, pada 1 September lalu ke Polda Jatim. (arf)

Tak Lapor LHKPN, Anggota Legislatif Dinilai Tak Tunjukkan Komitmen Pemberantasan Korupsi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyayangkan rendahnya kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) di tingkat legislatif.

Febri mencontohkan, tingkat kepatuhan LHKPN Tahun 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sebesar 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

 Di tingkat provinsi, ada empat DPRD provinsi yang jajarannya tidak pernah menyampaikan LHKPN. Di kabupaten, kota, ada cukup banyak DPRD dengan tingkat kepatuhan LHKPN yang rendah.

"Kami ingatkan juga pada seluruh yang belum melaporkan. Hal tersebut itu berarti tidak memberi contoh yang baik untuk komitmen pemberantasan korupsi," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/1/2019) malam.

 Febri menekankan pentingnya pimpinan partai baik di pusat dan daerah untuk mencermati kepatuhan anggotanya di tingkat legislatif dalam melaporkan harta kekayaannya.

"Karena kita tahu seluruh unsur pimpinan partai sudah menandatangani komitmen dan menyampaikan pada publik untuk.menjadi partai politik yang berintegritas, salah satunya pelaporan kekayaan itu," kata dia.

Di sisi lain, penyampaian laporan harta kekayaan sudah elektronik. Sehingga, kata Febri, pelaporan bisa dilakukan dengan mudah.

"Kalaupun misalnya ada satu dua atau beberapa orang yang mengatakan pelaporan LHKPN itu rumit, sebenarnya tidak. Itu bisa kami jelaskan dengan sangat mudah," kata Febri.

Jika ada anggota legislatif yang kesulitan, lanjut dia, mereka dipersilakan untuk datang ke KPK atau menghubungi layanan Call Center 198.

Tim KPK siap membantu mereka mengurus laporan harta kekayaannya.

"Jadi mestinya tidak ada alasan pelaporannya rumit. Kalau ada itikad baik pasti akan mudah melaporkannya. Makanya kemarin kami mengimbau masa pelaporan masih ada sampai 31 Maret (2019)," kata dia.

"Komitmen pejabat politik itu menjadi penting dan komitmen partai politiknya untuk menegakan kepatuhan terhadap peraturan itu juga penting," sambung Febri. (rio)

Wadan Kodiklatal Beri Penekanan kepada seluruh Antap dan Siswa Kodiklatal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan (Wadan) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, SE., MM., mengajak kepada seluruh prajurit, PNS dan siswa Kodiklatal  untuk mewaspadai adanya fenomena cuaca yang cukup ektrim akhir-akhir ini di wilayah Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Wadan Kodiklatal usai memimpin Upacara Bendera tanggal 17 Januari 2019 yang diikuti oleh ratusan antap dan siswa Kodiklatal di Lapangan  Laut Maluku, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya.

Hadir pada kesempatan itu, Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) Kodiklatal Laksma TNI Budi Kalimantoro, Direktur Doktrin (Dirdok) Kodiklatal Laksma TNI Budi Purwanto, S.T., M.M., Kapogadik, serta para pejabat Kodiklatal lainnya.

Lebih lanjut Wadan Kodiklatal mengatakan bahwa saat ini memasuki puncaknya musim hujan yang ditandai dengan hujan deras yang disertai angin kencang dan petir. Untuk itu, Wadan meminta agar seluruh personel Kodiklatal selalu berhati-hati baik saat melaksanakan kegiatan di lapangan maupun saat di perjalanan. “Perhatikan keamanan dan keselamatan personel dan material,” ujar Wadan.

Selain itu, Wadan juga mengingatkan kepada seluruh antap dan siswa untuk memperhatikan kebersihan lingkungan di satker masing-masing dan di rumah serta mengelola sampah dengan baik agar lingkungan kita menjadi asri dan terhindar dari berbagai penyakit.

Diakhir penekanannya, Wadan Kodiklatal mengatakan bahwa tahun 2019 ini merupakan tahun politik, sehingga seluruh antap dan siswa  Kodiklatal diminta untuk bersikap netral dan jangan terpancing untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik.

“Nanti malam akan dilaksanakan debat presiden yang disirakan seluruh media televisi, silahkan lihat, sebagai bahan untuk menambah wawasan kita,” ujar Wadan Kodiklatal. (arf)

Berkas Dilimpahkan, Ahmad Dhani Terlihat Tenang


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Musisi Ahmad Dhani didampingi penyidik Polda Jatim Tiba di gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sekitar pukul 13.52 Wib.

Saat keluar dari mobil Innova ber plat L 1700 VO, ahmad Dhani terlihat ramah. Bahkan ia meminta kepada para wartawan agar tak terburu-buru mengambil gambarnya.

" Santai aja mas, gak usah keburu-kebu ngambil gambarnya." jelas Ahmad Dhani, kamis (17/1).

Hingga berita ini diturunkan Ahmad Dhani masih menjalani proses pemeriksaan tahap II oleh jaksa penuntut Kejari Surabaya.

Pelimpahan tahap II Ahmad Dhani ini sempat tertunda dua kali yakni pada hari Senin dan Rabu kemarin.

Kasus Ahmad Dhani ini akan ditangani oleh beberapa jaksa dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.

Berkas perkara Ahmad Dhani ini dinyatakan sempurna atau P21 pada Kamis (3/1) lalu, setelah sebelumnya dikembalikan oleh jaksa peneliti lantaran adanya kekurangan berupa syarat formil dan materiil.

Ahmad Dhani ditetapkan tersangka bermula  dari ucapan idiot yang dilontarkan dalam vlog Ahmad Dhani saat aksi #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu di Surabaya.

Suami Mulan Jamela ini dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI, pada 1 September lalu ke Polda Jatim. (arf)

Kasus Maikarta, KPK Panggil 5 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/1/2019).

Kelima anggota DPRD tersebut yaitu Abdul Rosid Sargan, H. Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis.

Selain itu, KPK juga memanggil Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Asep Buchori.

Asep akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Dalam kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

KPK pun menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka.

Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (rio)

Danlanal Denpasar Anjangsana Saksi Hidup Sejarah Pertempuran Laut Arafuru Tahun 1962


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar Bali, Lantamal V Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko didampingi Ketua Jalasenastri Cabang 10 Korcab V Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Henricus Prihantoko  melakukan anjangsana ke salah satu pelaku sejarah pertempuran Laut Arafuru, Peltu (Purn) I Dewa Made Pegeg di kediamannya Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Kerambitan, Kabupaten Tabanan Bali, Rabu (16/1).

Turut dalam rombongan Danlanal dalan anjangsana ke pelaku sejarah antara Paspotmar, Dandenpomal, Dansatma, Kaurlid Sintel dan Ka BK Lanal Denpasar serta Ibu-ibu Jalasenastri Cabang 10 Korcab V DJA ll.

Peltu (Purn) I Dewa Made Pegeg adalah salah satu saksi hidup asal Bali dalam peristiwa itu. Ia pelaku sejarah pertempuran Laut Arafuru sebagai ABK RI Matjan Kumbang, yang bersama-sama RI Matjan Tutul dan RI Harimau bertempur dengan penuh Heroik di Laut Arafuru melawan kapal-kapal Kombatan dan pesawat tempur dari Kerajaan Belanda pada tanggal 15 Januari 1962, 57 tahun silam.

Made -sapaan akrab Peltu (Purn) I Dewa Made Pegeg mengaku, saat peristiwa heroik itu terjadi, Ia bertuga sebgai pengawak atau juru mesin dan senjata di RI Matjan Kumbang.

Made Pegeg mempunyai seorang istri yang dikarunia 4 orang putra dan 1 orang putri yang mana salah satu putranya ada yang meneruskan semangatnya sebagai Prajurit TNI AL dan saat ini menajabat sebagai Kadiskesal atas nama Laksamana Pertama TNI dr. I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara, Sp.,B., Sp.,BTKV.

Saat ini Dewa Made Pegeg, di usia tuanya tinggal bersama keluarga tercinta di daerah Kerambitan Tabanan Bali. Sebagai anggota TNI AL yang berada di Bali patut bangga dengan beliau, karena masih ada putra terbaik dari Bali yang menjadi saksi hidup pertempuran Laut Arafuru 57 tahun silam.

Menurut Danlanal,  Anjangsana yang dilaksanakan Lanal Denpasar ini,  dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera dan untuk mempererat tali silaturahmi dengan pelaku sejarah pertempuran Laut Arafuru serta keluarganya dan juga sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mempertahankan NKRI. (arf)

Hari Ini Ahmad Dhani Diserahkan Ke Jaksa


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hari ini penyidik Polda Jatim dikabarkan  akan menyerahkan musisi Ahmad Dhani ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Artis yang juga Politikus ini diserahkan untuk menjalani proses pelimpahan tahap II kasus pencemaran nama baik.

"Informasinya hari ini, tahap II nya dilakukan di Kejari Surabaya, kita tunggu saja,"kata Kasi Intelijen Kejari Surabaya, I Ketut Kasna Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (17/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pelimpahan tahap II Ahmad Dhani ini sempat tertunda dua kali yakni pada hari Senin dan Rabu kemarin.

Kasus Ahmad Dhani ini akan ditangani oleh beberapa jaksa dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.

Berkas perkara Ahmad Dhani ini dinyatakan sempurna atau P21 pada Kamis (3/1) lalu, setelah sebelumnya dikembalikan oleh jaksa peneliti lantaran adanya kekurangan berupa syarat formil dan materiil.

Ahmad Dhani ditetapkan tersangka bermula  dari ucapan idiot yang dilontarkan dalam vlog Ahmad Dhani saat aksi #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu di Surabaya.

Suami Mulan Jamela ini dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI, pada 1 September lalu ke Polda Jatim. (Komang)

KPK Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi, Dalami soal Aturan Tata Ruang dan Pelesiran


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, kelima anggota DPRD Kabupaten Bekasi memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Kamis (17/1/2019).

Kelimanya diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Mereka adalah Abdul Rosid Sargan, H. Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno. Baca juga: Kasus Meikarta, Pimpinan DPRD Bekasi Serahkan Rp 70 Juta ke KPK

" Lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diagendakan diperiksa untuk tersangka NHY telah datang sekitar pukul 10.00 dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," ujar Febri, Kamis.

Febri mengatakan, kelima anggota DPRD tersebut dicecar pertanyaan yang berbeda-beda. Penyidik, kata Febri, mendalami pengetahuan saksi terkait perubahan peraturan tata ruang atau yang terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selain itu, perjalanan wisata saksi ke Thailand juga menjadi bahan yang ditanyakan penyidik.

"Secara variatif, ada yang didalami terkait dengan posisi di Pansus RDTR yang tentu saja terkait dengan pengetahuan dan perannya dalam proses perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi tersebut," jelas dia.

KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. KPK juga menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka.

Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (rio)

Jelang Baksos, Komandan Lantamal V Hadiri Jamuan Makan Malam Bupati Jember


KABARPROGRESIF.COM : (Jember) Menjelang pelaksanaan Bakti Sosial dalam rangka HUT ke-69 Lantamal V di Jember,  Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han beserta staf menghadiri  jamuan makan malam bersama Bupati Jember dan perwakilan lembaga Kuwait di Hotel Aston Jember Jln. Sentot prawirodirdjo No. 88 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, tadi Malam.

Hadir dalam jamuan makan malam dr Hj.Ibu Ida Faida ( Bupati Jember ), Perwakilan Lembaga Kuwait, Kolonel Laut (T) Harlius Bachtiar, S.A.P (Asintel Danlantamal V), Kolonel Laut (P) Nazarudin (Aspers Danlantamal V), Kolonel Atmu Edi (Aspotmar Danlantamal V), Kolonel Laut (K) dr Imam Hidayat (Kadiskes Lantamal V ), Letkol Laut (T) Bagus, Kadispotmar Lantamal V, Letkol Laut (P) Purwoko Spotmar  Armada II, Letkol Laut ( P ) Suhartaya.

Sementara itu rombongan dari Kuwait  Syekha Maryam Al Sabah (Chairman Maryam Foundation), Ahmad M Y M Alhauli (Ketua Yayasan Charity Indonesia), Ibu Nadya Abu Sodieq Bawazier (Ketua Yayasan Baitul Al Khairiyah), Musleh S H M Alazemi (Manager Charity Indonesia Kuwait), Najat A A KH Alhashash, Yaser Mohammed Saghir (Fotografer) dan Vilma (Asisten Pribadi Syekha Maryam Al Sabah).

dr. Hj. Faida, MMR (Bupati Jember) diawal jamuan menyampaikan ucapan selamat datang di Jember "Kota Carnival" kepada seluruh Tamu undangan.

Menurutnya,  Jember memiliki banyak makanan dan minuman Khas Yangbwajib diketahui dan dicoba wisatawan ketika berkunjung ke Jember,  contohnya kopi Khayangan yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah serta Produk UKM unggulan lainnya.

Sementara itu Laksma TNI Edwin, S.H., M.Han (Danlantamal V)  menyampaikan terimakasih atas sambutan dan dukungan Pemkab Jember Dalam kegiatan Baksos dalam rangka HUT Lantamal V ini.

"Kami datang untuk Kalai ke 2  di Jember ini untuk menjawab tantangan Bupati Jember untuk bersenirgi dengan TNI khususnya Lantamal V.  Saya yakin dengan kebersamaan antara Pemkab Jember, Lantamal V dan perwakilan Lembaga dari Kuwait, bisa menciptakan rasa bahagia di masyarakat Jember," terangnya.

Senada dengan Danlantamal V,  Syekha Maryam Al Sabah (Chairman Maryam Foundation) Mengucapkan terimakasih atas sambutan Pemkab Jember dan kerjasamanya sehingga bisa nekerjasama dan berbagi.

"Kami sangat bangga dengan Jember sebab Jember itu sangat Indah, Kami siap menjalin hubungan dan mendanai seluruh kegiatan yang mengatasnamakan kemanusian termasuk operasi Katarak dan Bibir Sumbing," terangnya. (arf)

Pungli Rp. 30 Juta, Jaksa Tahan Anak Buah Pak De Karwo


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang akhir jabatan Pak De Karwo sebagai Gubernur Jatim diguncang masalah. Ini dibuktikan tertangkapnya oknum Pejabat  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprop Jatim oleh Polda Jatim atas kasus korupsi dalam bentuk pungutan liar (Pungli).

Oknum pejabat tersebut bernama Cholik, Ia menjabat sebagai salah satu Kepala Seksi di Dinas ESDM. Kini kasus pungli tersebut mulai bergulir ke meja jaksa.

Saat kasus pungli ini dilimpahkan ke Kejari Surabaya, Cholik langsung ditahan. Meski sebelumnya, anak buah Pak De Karwo ini tidak ditahan saat proses penyidikan oleh Polda Jatim.

"Kita tahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim,"kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah saat dikonfirmasi dikantornya, Rabu (16/1).

Dari informasi yang dihimpun kabarprogresif.com, Cholik terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Jatim di Kantor Dinas ESDM di Jalan Tidar No 123 Surabaya pada akhir Desember 2018.

Dalam OTT tersebut, Polda Jatim menemukan uang sebanyak Rp 30 juta dari tangan Cholik yang diduga merupakan hasil pungli dari seorang pengusaha tambang terkait pengurusan ijin. (Komang)

Soal Jasmas, Kejari Tanjung Perak Enggan Akui Periksa Anggota DPRD Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengusutan kasus dana hibah dalam bentuk jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) tahun 2016 terus di kebut Kejaksaan negeri (Kejari) Tanjung perak.

Kabarnya setelah memeriksa ratusan ketua RT, RW dan LPMK kini giliran para anggota DPRD Surabaya juga sudah dimintai keterangan.

Namun sayangnya tak satu pun pihak kejari Tanjung Perak enggan memberikan komentarnya terkait pemeriksaan yang kedua para anggota legislator Yos Sudarso itu.

Kejari Tanjung Perak saat ini lebih memilih menuntaskan berkas otak dari kasus jasmas yakni Agus Setiawan Tjong.

" Saat ini kita fokus percepat berkas perkara jasmas unt tersangka Agus Setiawan Tjong." pungkas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie dikantornya, rabu (16/1).

Untuk diketahui, Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system.

Setelah dilakukan penyidikan, Kejari Tanjung Perak menetapkan Agus Setiawan Tjong sebagai tersangka. Ia adalah pelaksana proyek dana Jasmas ini  yang mengkoordinir pengadaan barang kepada 240 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar. Kerugian itu didasarkan dari temuan adanya perbedaan harga satuan barang dengan yang dilaporkan ke Pemkot Surabaya.

Dalam kasus ini, Agus Setiawan Tjong disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. (arf)

Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Tahap II Kasus Pungli Dinas ESDM Prop. Jatim


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah dinyatakan sempurna oleh Jaksa, Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jatim akhirnya melimpahkan berkas perkara pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pejabat Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim.

Selain melimpahkan berkas perkara, pada pelimpahan tahap II itu juga melimpahkan tersangkanya yakni Cholik.

" Benar, hari kamis lalu, kami menerima pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti kasus tersebut." Jelas Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah dikantornya, rabu (16/1).

Dari informasi yang dihimpun kabarprogresif.com, Cholik terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Jatim di Kantor Dinas ESDM di Jalan Tidar No 123 Surabaya pada akhir Desember 2018.

Dalam OTT tersebut, Polda Jatim menemukan uang sebanyak Rp 30 juta dari tangan Cholik yang diduga merupakan hasil pungli dari seorang pengusaha tambang terkait pengurusan ijin. (arf)

KPK Panggil Empat Kepala Sekolah Terkait Kasus Bupati Cianjur


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat kepala sekolah sebagai saksi kasus dugaan penerimaan suap pemotongan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Mereka adalah Sunarya (Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Campaka), Sobariah (Kepala Sekolah SMP Terpadu Azzahra), Sudira (Kepala Sekolah SMP PGRI Kadupandak), dan Hasan (Kepala Sekolah SMP Darul Karomah).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM ( Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (16/1/2019).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin.

Kemudian, Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan.

Sebelumnya Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) terkait dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar. (rio)

Vanessa Angel Ditetapkan Tersangka Terkait Praktik Prostitusi Artis Online


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penyidik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim akhirnya menetapkan Artis Vanessa Angel sebagai tersangka kasus prostitusi online.

"Mulai hari ini, VA kami tetapkan tersangka,"kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan saat pres rilis di Mapolda Jatim, Rabu (16/1).

Diterangkan Luki, Penetapan tersangka ini didasarkan dari berbagai alat bukti yang dikumpulkan penyidik, termasuk keterangan Vanessa Angel saat diperiksa pada Senin lalu.

"Penetapan VA sudah melalui beberapa tahapan, termasuk dilakukannya gelar perkara,"terang Luki.

Selain itu, keterangan Ahli juga menjadi pertimbangan penyidik untuk menetapkan Vanessa Angel sebagai tersangka.

"Saat gelar perkara, kami juga minta pendapat para ahli, diantaranya ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli dari Kementerian Agama dari MUI,"ujar Luki.

Dijelaskan Luki, Vanessa Angel  secara langsung mengeksplor dirinya pada mucikari. Ada komunikasi langsung yang dilakukannya dengan mucikari.

"Bahkan ada foto yang dishare ke tersangka yang sudah kita amankan,"jelasnya.

Saat ditanya apakah melakukan penahanan terhadap Vanessa Angel, Kapolda menyatakan hal itu akan dilihat nanti saa diperiksa pasa Senin (21/1).

"Hari Senin, VA baru kami periksa sebagai tersangka,"pungkas Luki.

Untuk diketahui, sebelum Vanessa Angel, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus prostitusi online ini, yakni Endang, Tentri dan Fitria,Ketiganya berperan sebagai mucikari. 

Mereka disangkakan melanggar  UU ITE pasal 27 dan 45, 296 dan 506 terkait dengan penyedia jasa prostitusi baik secara elektronik maupun konvensional. (Komang)

Mendagri Siap Beri Keterangan Atas Kesaksian Bupati Bekasi dalam Kasus Meikarta


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo siap jika diminta memberikan penjelasan dalam kasus proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Terkait kasus ini, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono sudah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dirjen kami sudah dua kali dipanggil KPK, clear. Tetapi dengan munculnya telepon ini, kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/1/2019).

Neneng sebelumnya menyebut Tjahjo memintanya untuk membantu proyek Meikarta.

Terkait itu, Tjahjo menjelaskan posisi Kemendagri untuk menengahi perbedaan persepsi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Setelah rapat bersama, ditetapkan bahwa perizinan ini adalah kewenangan Pemkab Bekasi. Atas dasar itu, Tjahjo meminta Neneng untuk segera menuntaskan perizinannya.

"Tolong dibantu ya ini kan sudah selesai semua, biar cepat, gitu saja, karena menyangkut investasi daerah," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dimintai keterangan sebagai saksi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan megaproyek Meikarta dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1/2019).

Selain Neneng, dalam persidangan tersebut juga dihadirkan beberapa saksi yakni Yusuf Taufik sebagai Kabiro Tata Ruang Pemda Bekasi dan Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto serta Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, perusahaan pengembang Meikarta.

Dalam kesaksiannya, Neneng menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK yang menanyakan perihal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada Neneng terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.

Neneng mengatakan Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta. (rio)

Empat Pejabat KSU Mitra Lestari Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Korupsi dana LPDB KEMENKOP & UMKM   



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui seksi Pidana Khusus (Pidsus) menjatuhkan tuntutan 1,5 tahun penjara terhadap empat pejabat Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari, yakni Kun Hidayat Imam (ketua), Sutikno Tjoedoko (manager) Johanes (Bendahara) dan Pawitro Tjoedoko (sekretaris).

"Surat tuntutannya sudah kami bacakan tadi pagi di Pengadilan Tipikor,"kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah,Rabu (16/1).

Dijelaskan Heru Kamarullah, selain tuntutan badan, para terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta, dengan subsider 3 bulan kurungan. Satu diantaranya juga dikenai pidana tambahan membayar uang pengganti.

"Untuk terdakwa Sutikno Tjoedoko kami kenakan pidana tambahan uang pengganti sebesar 100 juta rupiah, subsider 1 tahun kurungan,"jelas Heru.

Saat ditanya mengapa hanya terdakwa Sutikno Tjoedoko yang dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti,Kata Heru, disesuaikan dari fakta persidangan.

Dari fakta sidang yang terungkap, kerugian uang negara  dalam perkara ini sebesar Rp 1 miliar. Dari 4 terdakwa yang diadili, hanya satu terdakwa yang tidak menikmati uang korupsi kasus ini, Ia adalah Pawitro.

Sementara terdakwa Kun Hidayat menikmati  Rp 60 juta, terdakwa Johanes menikmati Rp 17 juta, sedangkan sisanya yang yang Rp 937 juta dinikmati oleh terdakwa Sutikno Tjoedoko.

"Mereka sudah mengembalikan kerugian negara, hanya saja baru 90 persen. Karena itu, terdakwa Sutikno kami kenakan pidana tambahan, karena pengembalian kerugian negaranya kurang 10 persen lagi,"kata Heru Kamarullah.

Menurut Heru, Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum tinggi para pelaku. Namun bagaimana para aparat penegak hukum bisa melakukan recovery aset terhadap kerugian negara yang ditimbulkannya.

"Karena hal itu merupakan nafas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi,"ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasus korupsi ini terjadi pada Desember 2012 lalu, saat itu KSU Mitra Lestari  mengajukan pinjaman ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi & UMKM sebesar Rp 1 milliar yang akan disalurkan ke 24 anggota KSU Mitra Lestari.

Pengajuan dana LPDB itu akhirnya cair pada 26 Maret 2013 dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh tersangka Sutikno Tjoedoko selaku Manager KSU Mitra Lestari melalui rekening KSU Mitra Lestari di Bank BCA KCP Tandes.

Namun ternyata, pengelolaan dana LPDB itu diselewengkan oleh para terdakwa. Dari 24 anggota KSU Mitra Lestari hanya 5 orang yang diberi pencairan, sedangkan 19 anggota KSU Mitra Lestari justru tidak mengetahui adanya pinjaman dana LPDP tersebut.

Empat terdakwa kasus ini dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Perbuatan mereka bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 23 Februari 2013 dan  Peraturan Direksi LPDB Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. (Komang)

Masyarakat Sipil Beri Dukungan KPK Tetap Memberantas Korupsi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil pascateror di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Kali ini, alumni Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang mendatangi pimpinan KPK.

Salah satu alumni Teknik Sipil ITS bernama Sutopo, mengatakan, pihaknya menemui pimpinan KPK untuk memberi dukungan moral agar KPK tetap konsisten memberantas korupsi.

"Untuk menyampaikan dukungan moral agar tugas dan amanah yang diemban oleh Bapak (Ketua KPK, Agus Rahardjo) beserta pimpinan KPK yang lain dapat diselenggarakan dengan baik dan dituntaskan dengan baik," ungkap Sutopo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/1/2019) sore.

Adapun alumni ITS lainnya, Samsudin menuturkan, Presiden Joko Widodo diharapkan memperkuat komitmennya dalam menjaga KPK dan melindungi upaya pemberantasan korupsi.

Di satu sisi, kata dia, pihaknya juga mengecam keras berbagai aksi teror terhadap pimpinan dan jajaran KPK, seperti yang dialami Agus, Laode dan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Kami mengutuk tindakan teror bom di rumah pimpinan KPK dan penyiraman air keras kepada penyidik KPK. Serta memohon kepada Bapak Kapolri untuk segera menemukan pelaku teror bom dan penyiraman air keras," kata dia.

Menanggapi dukungan tersebut, Agus Rahardjo menegaskan KPK tak akan bisa dilemahkan lewat aksi-aksi teror. Ia juga optimistis pemberantasan korupsi tak akan pernah surut.

"Mudah-mudahan pimpinan yang hari ini masih bertugas bisa menuntaskan tugasnya sampai nanti tanggal 21 Desember 2019 dengan selamat, dengan baik. Sekali lagi terima kasih, salam antikorupsi," kata Agus.

Seperti yang diketahui teror di rumah dua pimpinan KPK terjadi pada Rabu (9/1/2019) lalu. Rumah Agus ditemukan benda mencurigakan menyerupai bom yang tersangkut di pagar rumahnya.

Sementara rumah Laode dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Saat ini tim khusus Polri sedang bekerja menangani kasus tersebut.

Di sisi lain, KPK juga menugaskan tim untuk berkoordinasi dengan Polri untuk mendukung penanganan kasus dan meningkatkan keamanan di internal KPK. (rio)

Rabu, 16 Januari 2019

Tampung Anak Putus Sekolah, Pemkot Surabaya Berencana Bangun SMA Swasta Gratis


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana membangun SMA swasta gratis untuk menampung siswa miskin, anak-anak putus sekolah maupun anak-anak yang terancam putus sekolah. Hebatnya, SMA swasta ini kualitasnya hampir sama dengan SMK yang banyak pelatihannya.

“ SMA swasta ini, kualitasnya seperti SMK. Nanti kita banyak pelatihan-pelatihan, sehingga kalau mereka sudah selesai sekolah di situ, maka mereka siap bekerja.” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Rabu (16/1).

Selain itu, mereka juga akan diberikan sertifikat-sertifikat pelatihan yang menjadi tanda bahwa siswa itu sudah menguasai keterampilan tersebut. Melalui cara ini, maka mereka akan lebih siap dan layak untuk bekerja usai lulus sekolah.

“ Nanti fasilitasnya ada laboratorium-laboratorium, seperti ada bengkel, misalnya mereka juga fokus di bangunan, nanti ada laboratorium bangunan. Jadi, yang kita perkuat nanti justru laboratoriumnya.” katanya.

Menurut Risma, rencananya sekolah ini nanti akan menempati eks Kantor Kelurahan Dukuh Pakis, karena lokasinya sangat luas dan merupakan bangunan dua lantai, sehingga bangunan ini tinggal difungsikan.

“ Regulasinya akan kita matangkan dulu supaya benar-benar siap untuk digunakan.” ungkapnya.

Risma juga menjelaskan bahwa untuk membangun sekolah swasta yang gratis ini, Pemkot Surabaya akan menggandeng BUMN, BUMD dan pihak swasta. Tujuan utamanya untuk membantu anak-anak kita yang kurang mampu.

“ Nanti kita hanya bikin satu sekolah saja.” imbuhnya.

Selain berbagai fasilitas itu, Wali Kota Risma juga memastikan akan menyiapkan transport para siswa ini untuk pulang pergi ke sekolah itu. Harapannya, mereka tidak dibebani masalah transport sehingga mereka nyaman dan bisa fokus hanya untuk sekolah mempersiapkan masa depannya.

“ Jadi, ini muaranya hanya untuk kesejahteraan warga Surabaya." pungkasnya. (arf)

Kasus SPAM PUPR, KPK Perpanjang Masa Penahanan 8 Tersangka


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan 8 tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum ( SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Mereka adalah empat tersangka terduga penyuap, yaitu Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian empat tersangka terduga penerima suap, yaitu Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk 8 tersangka selama 40 hari dimulai tanggal 18 Januari 2019 sampai 26 Februari 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (16/1/2019).

Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (rio)

HUT ke-68, Personel Penerangan Sambang Panti Asuhan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Serangkaian kegiatan dalam memperingati HUT Penerangan Angkatan Darat ke-68, terus bergulir.

Pada kesempatan peringatan HUT tersebut, personel Penerangan yang terdiri dari Pendam V/Brawijaya dan Penrem 084/Bhaskara Jaya, berkunjung Panti Asuhan Putra Putri TNI yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Rabu, 16 Januari 2019.

Tak lupa, dalam kunjungan tersebut, personel Penerangan juga memberikan tali asih sebagai bentuk kepedulian TNI-AD terhadap anak-anak yatim piatu di Panti tersebut.

Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) V/Brawijaya, Letkol Inf Dodiet Lumwartono, S. Pd, menyebut, kunjungan ke Panti bersama beberapa personel Penerangan lainnya saat ini, merupakan bentuk syukur atas bertambahnya usia Penerangan Angkatan Darat.

“Genap, tanggal 13 Januari kemarin, Penerangan TNI-AD memasuki usianya yang ke-68,” kata Letkol Dodiet.

Meskipun tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kata Wakapendam, dirinya berharap dengan diberikannya bantuan tersebut, dapat memberikan manfaat bagi para yatim piatu di Panti tersebut.

“Mudah-mudahan, bantuan itu membawa manfaat tersendiri bagi anak-anak yatim piatu disini,” tandasnya.

Senada, Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 084/Bhaskara Jaya, Mayor Inf Agung Prasetyo Budi menambahkan, tak hanya sebatas kunjungan semata. Namun, di lokasi itu, para personel Penerangan juga menyempatkan dirinya untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu di Panti tersebut.

“Kita ketahui, selama ini anak-anak disini sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka dari itu, kita lakukan pendekatan layaknya orang tua kepada anak,” ujarnya.

“Mudah-mudahan, kunjungan kami saat ini, bisa memberikan kebahagiaan tersendiri,” imbuhnya. (andre)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Pakpak Bharat


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu.

Selain itu, KPK juga memperpanjang masa penahanan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) David Anderson Karosekali dan seorang pihak swasta, Hendriko Sembiring Ketiganya merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk tiga tersangka selama 40 hari dimulai tanggal 17 Januari 2019 sampai 25 Februari 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (16/1/2019).

Dalam kasus ini, Remigo diduga menerima suap Rp 550 juta dari para kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pakpak Bharat.

KPK menduga, suap tersebut diberikan melalui David dan Hendriko. Remigo juga diduga menginstruksikan semua kepala dinas untuk mengatur mekanisme pengadaan di setiap proyek pada masing-masing kedinasan.

Hal itu bertujuan untuk mendapatkan suap dari para rekanan yang mengerjakan proyek.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga menetapkan Direktur PT TMU, Rijal Efendi Padang sebagai tersangka. Rijal adalah kontraktor yang mengerjakan peningkatan Jalan Simpang Kerajaan sampai Binanga Sitelu dengan nilai kontrak Rp 4.576.105.000.

Rijal diminta David untuk memberikan sejumlah uang sebagai komitmen fee 15 persen dari nilai proyek kepada Remigo. (rio)

Film "Pertempuran Laut Arafuru" Sukses Bangkitkan Jiwa Patriotisme Prajurit Lantamal VI


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Guna bangkitkan jiwa patriotisme prajurit, Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar menggelar nonton bareng (Nobar) Film "Pertempuran Laut Arafuru" di gedung Sultan Hasanuddin Mako Lantamal VI, Selasa malam (15/01/2019)

"Filmnya bagus, sangat menggugah rasa parriotisme. Memang perlu film-film seperti ini ," ujar Serka Vera (Kowal Lantamal VI) saat ditanya usai pemutaran film.

Danlantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S.H, M.Tr (Han) menuturkan, film ini mengambarkan
pertempuran laut Arafuru pada tanggal 15 januari 1962 yang telah tercatat sebagai pertempuran laut paling heroik dalam sejarah republik indonesia.
Melalui film ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat patriotisme prajurit Lantamal VI, ujarnya lagi.

Film pertempuran Laut Arafuru ini bercerita tentang tiga kapal cepat ALRI jenis Motor Terpedo Boat atau MTB, yaitu RI Harimau, RI Matjan Tutul, dan RI Matjan Kumbang harus berjibaku melawan tiga kapal kombatan utama dan sebuah pesawat udara Angkatan Laut kerajaan Belanda.

Karena kekuatan yang tidak seimbang , Komodor Yos Sudarso yang berada di RI Matjan Tutul ,mengambil alih komando kapal tersebut dengan melakukan manuver menyongsong gerak maju tiga kapal kombatan belanda, sehingga serangan semua kapal musuh tertuju pada RI Matjan Tutul.

Kumandang “Kobarkan Semangat Pertempuran” yang diserukan oleh Komodor Yos Audarso lewat radio telefoni, mengiringi perlawanan RI Matjan Tutul menghadang armada musuh yang lebih unggul kekuatannya.

RI Matjan Tutul akhirnya tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso yang gugur sebagai kusuma bangsa. (arf)

Terungkap Dipersidangan, Anggota DPRD Kalteng Ancam Petinggi Sinarmas


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton pernah mengancam Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Kalimat bernada ancaman itu disampaikan Borak saat bertemu dengan Dudy di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya telah berstatus sebagai tersangka. Hal itu terungkap saat Borak bersaksi untuk terdakwa Dudy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (16/1/2019). Awalnya, hal itu ditanyakan penasehat hukum Dudy kepada Borak.

"Saksi pernah bertemu terdakwa, lalu bilang awas saja, awas saja. Itu maksudnya apa?" Ujar pengacara Dudy.

Borak kemudian menjelaskan maksud ucapannya saat itu. Menurut dia, ucapan untuk mengingatkan agar Dudy tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya kepada penyidik KPK.

"Awas saja, kalau memfitnah saya, menzolimi saya, tunggu saja kalau sudah keluar nanti. Ya saya akan marah kalau ada yang memfitnah saya," kata Borak.

Dalam kasus ini, Dudy dan tiga orang lainnya didakwa menyuap anggota DPRD Kalteng.

Adapun, dua terdakwa lain dalam perkara ini yakni, Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk.

Edy juga menjabat Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP). Kemudian, Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas.

Willy juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Ketiganya didakwa menyuap anggota Komisi B DPRD Kalteng sebesar Rp 240 juta.

Salah satunya diduga diberikan untuk Borak Milton. Menurut jaksa, pemberian itu diduga agar anggota Komisi B DPRD tidak melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng, yang melibatkan PT BAP.

Selain itu, agar Komisi B tidak membahas masalah tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum ada plasma yang dilakukan oleh PT BAP. (rio)

Kenang Heroisme Pahlawan Samudera, Prajurit dan PNS Lantamal V Doa Bersama dan Nobar Film Pertempuran Laut Arafuru


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk mengenang Heroisme Pahlawan Samudera,  prajurit dan PNS  Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) mengikuti  Doa Bersama dan menyaksilan film dokumenter Mengenang Pertempuran Laut Arafuru Aru 15 Januari 1962 di Gedung PTA Mako Armada II, Ujung Surabaya tadi malam.

Doa bersama dan menyaksikan film dokumenter Mengenang Pertempuran Laut Arafuru ini digelar dalam rangka memperingati hari Dharma Samudera tahun 2019 yang dihadiri Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos, M.Si, Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksma TNI Edwin,  S.H.

Tampak hadir Kaskoarmada II, Danguspurla Koarmada II, Irkoarmada II, Para Asisten Pangkoarmada II, Sahli Pangkoarmada II dan Para Kasatker Koarmada II, Pada Asisten Danlantamal V dan perwira staf lainnya.

Acara diawali pemutaran film pertempuran laut Aru. Dalam keaemlatan tersebut juga dibacakan amanat Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E,.M.M. oleh Pangkoarmada ll.

Kasal dalam amanatnya mengatakan bahwa Pertempuran Laut Arafuru yang terjadi pada Tanggal 15 Januari 1962, telah tercatat sebagai pertempuran laut  paling heroik dalam sejarah Republik Indonesia.

Tiga kapal cepat ALRI jenis Motor Torpedo Boat atau MTB, yaitu RI Harimau, RI Matjan Tutul, dan RI Matjan Kumbang harus berjibaku melawan tiga kapal kombatan utama dan sebuah pesawat udara Angkatan Laut Kerajaan Belanda.

Ketiga MTB yang tergabung dalam Satuan Tugas Chusus-9 atau STC-9 ini, sebenarnya mengemban tugas infiltrasi mendaratkan pasukan Angkatan Darat di Timur Kaimana sebagai langkah awal perjuangan Trikora.

Sesuai dengan rencana Operasi, unsur unsur STC-9 harus kembali ke pangkalan manakala posisinya diketahui musuh, namun Armada tempur Belanda terus mengejar dan menyerang Tiga MTB ALRI ini,  di tengah situasi genting dengan kekuatan yang tidak seimbang itu, Deputy I Men/Ksal Komodor Yos Sudarso yang berada di RI Matjan Tutul sebagai Senior Officer Present Afloat (SOPA), mengambil alih komando kapal tersebut dengan melakukan manuver  menyongsong gerak maju tiga kapal kombatan Belanda, sehingga serangan semua kapal musuh tertuju pada RI Matjan Tutul.

Kumandang “Kobarkan Semangat Pertempuran”  yang diserukan oleh Komodor Yos Sudarso lewat radio telefoni, mengiringi perlawanan RI Matjan Tutul menghadang Armada musuh yang lebih unggul kekuatannya. RI Matjan Tutul tenggelam secara Gentle and Brave bersama Komodor Yos Sudarso yang gugur sebagai Kusuma Bangsa.

Pengorbanan pahlawan samudera itu justru mengobarkan sentimen nasional untuk segera mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dan berhasil diwujudkan pada tanggal 1 Mei 1963.

Para Pahlawan pertempuran Laut Arafuru telah memberikan teladan sejati kepada kita yakni sikap ksatria, rela berkorban, pantang menyerah dan tetap gigih sampai akhir. Mereka telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah gentar menghadapi musuh dalam upaya mempertahankan  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"nilai-nilai kepahlawanan samudera yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu itu harus kita warisi dengan sepenuh hati. nilai  nilai pertempuran laut Arafuru yang luhur ini harus menjadi jiwa dan semangat generasi penerus untuk menghadapi tantangan tugas masa kini dan masa depan yang tidak kalah beratnya," terang Kasal.

Pentingnya arti pewarisan nilai-nilai kepahlawanan pertempuran laut Arafuru ini, menjadi pertimbangan utama TNI Angkatan Laut menggelar acara doa bersama mengenang pertempuran laut Arafuru pada malam hari ini.

Acara yang baru kita gelar tahun ini dan menjadi bagian dari peringatan hari Dharma Samudera, dimana acara seperti ini juga dilaksanakan secara serentak di semua satuan TNI Angkatan Laut dan unsur-unsur KRI di mana pun bertugas baik di dalam negeri maupun luar negeri. pada kesempatan yang sama KRI Makasar juga melaksanakan doa bersama pada posisi tenggelamnya RI Matjan Tutul di laut Arafuru.

Acara doa bersama mengenang pertempuran laut Arafuru 15 Januari 1962 ini memiliki dua tujuan. Acara ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang setinggi tingginya kepada para Pahlawan pertempuran laut Arafuru dan pertempuran laut lainnya, yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

"Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa para Pahlawannya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah mewariskan nilai nilai luhur para pahlawan pertempuran laut kepada generasi penerus untuk dapat diaktualisasikan dalam tugas tugas kekinian. kenyataan telah memperlihatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter nasionalnya yang mampu menyaring nilai nilai global untuk kepentingan nasionalnya," pungkas Kasal. (arf)

Pimpinan DPRD Bekasi Serahkan Rp 70 Juta ke KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, seorang pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi menyerahkan uang ke KPK sebesar Rp 70 juta.

Penyerahan uang tersebut dilakukan dalam pemeriksaan saksi-saksi di penyidikan kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"KPK menerima pengembalian uang dari salah seorang unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, sebesar Rp 70 juta. Nanti akan dimasukkan dalam berkas perkara untuk kebutuhan penanganan perkara lebih lanjut," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi juga telah menyerahkan uang dengan nilai total sekitar Rp 110 juta ke KPK. Sehingga, total penerimaan uang saat ini sebesar Rp 180 juta.

"Kami hargai pengembalian tersebut, dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasiitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini," kata Febri.

Sebab, KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi lainnya yang pernah menerima uang atau fasilitas wisata ke luar negeri.

Dalam kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

KPK pun menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka.

Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (rio)

Wadan Kodiklatal Pimpin Uji Naskah Petunjuk Induk Pemberdayaan Laut


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut (Wadan Kodiklatal) Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M  memimpin uji naskah Petunjuk Induk Pemberdayaan Laut. Uji naskah dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Staf Mako Gedung Kihadjar Dewantara Kesatrian Bumimoro Kodiklatal

Dari Kodiklatal, selain Wadan Kodiklatal hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Doktrin Laksma TNI Budi Purwanto, S.T., M.M., Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) Laksma TNI Budi Kalimantoro. Sedangkan peserta lainya Waaspotmar Laksma TNI Ferial Fachroni, Pati sahli Kasal bidang doktrin Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tory Subiyantoro, S.sos., dan  Waasops Kasal Laksamana Pertama TNI Yusup, S.E., M.M.,

Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M dalam sambutanya menyampaikan bahwa Uji naskah secara perspektif kepentingan hankamneg bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan aspek laut serta kekuatan pendukungnya secara dini, sedangkan dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan dan kesulitan masyarakat di wilayah pesisir. Untuk perspektif kepentingan TNI Angkatan Laut uji naskah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tugas TNI Angkatan Laut.

Adapun sasaran penyelenggaraan ini adalah terwujudnya ruang lingkup yang tangguh berupa wilayah pertahanan aspek laut yang siap sebagai mandala perang. Selain itu terwujudnya alat juang yang tangguh berupa tersedianya komcad dan konduktor yang dapat didayagunakan sebagai kekuatan pengganda TNI Angkatan Laut.

Sasaran lain adalah terwujudnya kondisi juang yang tangguh berupa kondisi sosial masyarakat yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang cinta tanah air dan siap membela negara, terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat yang semakin kuat dan kokoh sehingga dapat menggugah kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap kepentingan Hankam di laut.

Disisi lain disampaikan sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pada pasal 9 (e) menyebutkan Salah satu tugas TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut  (Dawihanla)  guna mewujudkan ruang dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka mendukung pertahanan negara di laut yang dilaksanakan melalui pembinaan potensi maritim maupun dalam bentuk operasi.

Dawihanla telah dilaksanakan dan dilaksanakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan instansi terkait guna membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan yang kondusif dan pada akhirnya dapat mendukung kepentingan tugas TNI Angkatan Laut dalam penyelenggaraan Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang. (arf)

Ini Pesan Wali Kota Risma ke 16 Anak Surabaya yang Akan Tanda Tangan Kontrak Jadi Pramugari Citilink


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah melalui proses tes yang panjang dan ketat, kini sudah terpilih 16 anak Surabaya yang akan menjadi pramugari Cilink. 16 anak yang mendapatkan beasiswa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu, Jumat lusa (18/1/2019), akan menandatangani kontrak kerja dengan PT Citilink Indonesia di Jakarta.

Sebelum berangkat ke Jakarta, mereka berpamitan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinas wali kota Jalan Sedap Malam, Rabu (16/1/2019). Wali Kota Risma pun menyampaikan beberapa pesan kepada mereka yang semuanya berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu.

Pesan pertama yang disampaikan Wali Kota Risma adalah mereka diminta untuk selalu menjaga sikap. Sebab, selama masa pendidikan menjadi pramugari, mereka sudah dibiayai oleh APBD yang merupakan uang rakyat Surabaya.

“Apalagi, ini banyak sekali yang ingin masuk pramugari. Bahkan, ada pegawai Pemkot Surabaya yang minta tolong anaknya dimasukkan, tapi tidak bisa kalau sifatnya pribadi, jadi saya minta tolong jaga sikap kalian,” kata Wali Kota Risma dihadapan 16 anak itu.

Kedua, Wali Kota Risma juga meminta kepada mereka untuk selalu menghormati kontrak dengan Citilink. Sebab, semua ini bisa terealisasi karena Citilink membuka diri. Oleh karena itu, apabila nantinya ada yang lebih bagus menawari kontrak kepada anak-anak ini, Wali Kota Risma meminta untuk tetap konsisten terhadap kontrak dengan Citilink.

“Jadi, saya ingin sampaikan kepada kalian, harus selalu konsisten memenuhi kontrak itu sampai selesai. Harus dipenuhi kontrak Cilink itu sampai selesai,” ujarnya.

Ketiga, Wali Kota Risma meminta kepada mereka untuk membantu adik-adiknya, orangtua dan saudara-saudaranya maupun tetangganya. Oleh karena itu, apabila mereka nanti mendapatkan gajian pertama, Wali Kota Risma meminta untuk membantu orang tuanya atau tetangganya yang masih kekurangan. Sebab, ia ingin uang rakyat itu bisa terus bergulir untuk membantu orang lain yang kekurangan.

“Saya tidak ingin kalian mengembalikan apapun. Tapi saya nitip kepada kalian, kalau nanti sudah dapat gajian, ringankanlah beban orangtuamu, bantulah adik-adikmu. Seperti kemarinnya anak-anak yang sudah jadi pilot, langsung nitip uang di Kampung Anak Negeri,” kata dia.

Keempat, Wali Kota Risma meminta kepada mereka untuk tidak minder ketika nantinya akan bergaul dengan anak-anak orang kaya. Menurut Wali Kota Risma, semuanya sama dan tidak boleh merasa menjadi orang yang kurang mampu. “Kalau nanti kalian lihat teman-temannya memakai sesuatu, ya gak usah kepengen. Gak usah minder dan jangan merasa kalian kekurangan,” imbuhnya.

Kelima, mereka juga diminta untuk menjaga integritas bahwa mereka membawa nama baik dan kehormatan Kota Surabaya. Karenanya, ia meminta untuk tetap menjadi diri sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh yang lain.

“Kalian pergi atas nama Kota Surabaya, jangan sia-siakan itu. Ingat pesan ibu, ingat saudara-saudara kalian dan jangan pernah berubah. Harus tetap menjadi diri kalian sendiri,” tegasnya.

Keenam, Wali Kota Risma meminta kepada mereka untuk selalu rukun selama kos di Jakarta. Bahkan, ia meminta untuk tidak sakit hati apabila diingatkan oleh teman-temannya, karena itulah keluarganya di Jakarta. Oleh karena itu, Wali Kota Risma meminta untuk rukun dan saling memahami.

“Pasti bisa bersatu asal kalian bisa menghargai perbedaan. Percayalah, kalau kalian menjadi orang baik, maka diri kalian sendiri yang akan mengangkat kalian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas pendidikan Surabaya Ikhsan mengatakan para penerima beasiswa pendidikan pramugari ini akan menandatangani kontrak kerja pada 18 Januari 2019 mendatang. Selanjutnya, pada 21 Januari 2019 langsung menjalani training.

"Training berlangsung selama empat bulan, setelah itu mereka terbang," katanya.

Ia memastikan bahwa mereka ini sudah melalui proses panjang yang sangat ketat. Bahkan, pada saat seleksi itu, Dirut dan tiga Direksi PT Citilink Indonesia sendiri yang mengetesnya, sehingga mereka sudah benar-benar dipilih oleh pihak Citilink.

Michelle Noor Azzaro, salah satu penerima beasiswa pendidikan pramugari Citilink mengatakan sangat berterimakasih kepada Pemkot Surabaya dan Wali Kota Risma yang telah menyediakan beasiswa yang sangat luar biasa ini. Ia juga sadar bahwa kalangan keluarga yang kurang mampu seperti mereka sangat tidak mungkin menempuh pendidikan pramugari, tapi berkat bantuan Pemkot Surabaya semuanya itu bisa mungkin terjadi.

“Kami dan orang tua kami menyampaikan banyak terimakasih kepada Bu Risma yang telah menyediakan program ini. Akhirnya kami bisa menempuh pendidikan yang tidak pernah kami bayangkan,” pungkasnya. (arf)

21 Pasis Dikmapa PK TNI AL Angkatan ke- 25 Selesai Pendidikan Tahap Dasar Golongan Lanjutan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 21 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) TNI AL Angkatan Ke-25 (khusus tenaga kesehatan) selesai mengikuti pendidikan tahap dasar golongan lanjutan di Sekolah Fungsi (Sefung) Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira (Pusdiklapa) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

Penutupan pendidikan yang dilaksanakan di Gedung Betelgeuse kesatrian Bumimoro Kodiklatal tersebut dipimpin langsung Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksma TNI maman Firmansyah. Hadir dalam acara penutupan tersebut para Komandan Pusdik dan para Komandan sekolah dijajaran Kodikopsla.

Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksma TNI Maman Firmansyah dalam sambutannya menyampaikan ucapan Selamat atas keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan dengan harapan ke depan keberhasilan ini akan mampu meningkatkan motivasi dedikasi dan loyalitas serta professionalisme dalam mengabdi kepada TNI Angkatan Laut melalui bidang dan tugas masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan bahwa program pendidikan dasar golongan yang telah dilaksanakan di Sefung Pusdiklapa Kodikopsla ini merupakan pendalaman profesi matra laut dan selanjutnya para siswa akan melaksanakan pendidikan Kejuruaan kesehatan di Pusdikkes Kodikdukum yang nantinya ilmu tersebut dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tugas disatuan kesehatan TNI Angkatan Laut.

Dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada tuntutan profesionalisme secara individu, sehingga sudah tentu akan berpengaruh terhadap bidang tugas yang dihadapi. Untuk mengantisipasi itu semua diharapkan para siswa membekali diri dengan belajar dan berlatih dengan giat agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi.

Di sisi lain Pati bintang satu di pundak ini menekankan bahwa seorang Perwira merupakan pemimpin atau Manager, untuk itu setiap perwira dituntut mampu menunjukkan perilaku dan tindakan yang senantiasa dilandasi nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Trisila TNI Angkatan Laut dan nilai penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang perwira lanjutnya dalam kehidupan sehari-hari harus dapat memberi suri tauladan kepada setiap bawahan. (arf)

Ketua DPRD Apresiasi Surabaya Raih Adipura Kencana


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengapresiasi atas sederet penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, untuk meraih anugerah Adipura Kencana tidaklah mudah, tanpa peran serta dari masyarakat.

“ Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa di tingkat nasional, belum lagi (penghargaan) di tingkat internasional.” kata Armuji di halaman Balai Kota Surabaya, rabu (16/1).

Oleh karena itu, Armuji berpesan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menjaga prestasi yang berhasil diraih tersebut. Bahkan, menurut ia, sederet penghargaan yang diterima Kota Surabaya itu, tidak lepas dari sosok kepemimpinan Wali Kota Risma, yang dikenal konsisten menjaga kelestarian dan kebersihan Kota Pahlawan.

" Marilah kita bangun kota ini, pertahankan prestasi ini, kita jaga keamanan (kota) ini secara bersama-sama. pungkasnya. (arf)