Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemkot Surabaya Awasi Pembelian LPG 3 Kg

Agar pengguna LPG 3 Kg tepat sasaran seperti kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, maka mulai 1 Juni 2024 pembelian LPG 3 kilogram atau gas melon di Surabaya harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk

Wali Kota Eri Segera Resmikan Kota Lama Surabaya, Berbarengan dengan Green Force Run

Peresmian Kota Lama Surabaya dilakukan bersamaan dengan Green Force Run, sekaligus untuk mengenalkan kawasan Kota Lama Surabaya kepada para peserta.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

KPU Surabaya Kenalkan "Si Mbois" Sebagai Maskot Pilkada 2024

Si Mboys akronim dari 'Siap Memilih dan Berdemokrasi Untuk Surabaya' diperkenalkan sebagai maskot untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Maskot tersebut dinilai mampu merepresentasikan makna Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Jumat, 26 November 2021

287 Pelajar Surabaya Ikut Seleksi Beasiswa Penghafal Kitab Suci


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menggelar seleksi beasiswa pendidikan menghafal atau menguasai kitab suci bagi agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.  

Sebanyak 287 pelajar Surabaya ikut seleksi penghafal kitab suci itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengatakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada warga Kota Surabaya yang memiliki kemampuan menghafal atau menguasai kitab suci, maka Pemkot Surabaya memberikan program beasiswa berupa uang saku bagi pelajar itu. 

Program ini untuk mendorong generasi muda agar lebih berprestasi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jadi, ini bentuk apresiasi pemkot kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghafal kitab suci sesuai dengan agama mereka masing-masing,” kata Supomo, Kamis (25/11).

Ia juga menjelaskan bahwa proses seleksi beasiswa itu dimulai dari agama Hindu di Pasraman Saraswati 1 Pura Segara Surabaya, Minggu (21/11/2021). Selanjutnya untuk agama Budha, Katolik, dan Kristen digelar pada Selasa (23/11).

“Untuk peserta yang ikut seleksi ini, agama Hindu 66 pelajar, Budha 14 pelajar, Katolik 56 pelajar, dan Kristen 151 pelajar. Total ada sebanyak 287 pelajar yang ikut seleksi ini. Kalau untuk agama Islam sudah selesai dulu,” kata dia.

Menurut Supomo, dalam menguji atau menyeleksi para pelajar ini, Dispendik bekerjasama dengan beberapa pihak. 

Untuk seleksi pelajar yang beragama Hindu, Dispendik bekerjasama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Surabaya, untuk pelajar yang beragama Kristen, Dispendik bekerjasama dengan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Surabaya dan juga kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Sedangkan pelajar yang beragama Katolik, Dispendik bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Katolik dan juga kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. 

Lalu untuk pelajar yang beragama Budha, Dispendik bekerjasama dengan Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Megabudhi) Kota Surabaya beserta kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

“Jadi, yang menguji anak-anak ini adalah orang-orang yang memang ahli di agamanya masing-masing,” tegasnya.

Supomo juga mengingatkan bahwa bagi para pelajar yang belum lolos seleksi, ia berharap untuk bersabar dan harus terus semangat dalam mendalami kitab sucinya. 

Sebab, tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya seleksi serupa akan digelar kembali.

“Yang paling penting juga saya berharap anak-anak ini tidak berhenti pada hafalan kitab sucinya, melainkan juga dapat mengimplementasikan kitab sucinya dalam kehidupan sehari-harinya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Hafalan Kitab Suci Weda, Ida Bagus Adi Muliadi, mengucapkan terimakasih kepada Dispendik Surabaya atas terlaksananya beasiswa hafalan Kitab Suci Weda tersebut.

"Semoga program ini berkelanjutan tiap tahun, sehingga generasi muda Hindu Surabaya dapat meningkatkan sradha dan bhaktinya kepada agama, bangsa, dan negara Indonesia," katanya.

Bahkan, ia juga berharap ada tambahan kuota beasiswa kepada generasi muda Hindu Surabaya setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat memotivasi dan menambah semangat untuk belajar lebih giat, terutama dalam bidang penghafalan Kitab Suci Weda. 

“Tentu itu harapan kita bersama,” pungkasnya. 

Digelar Virtual, Pangkoarmada II Hadiri Rakor Renaku II TNI AL Tahun 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II  Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto,S.H.,M.A.P., M.Tr.(Han), mengikuti Rapat Koordinasi Rencana Keuangan (Rakor Renaku) II TNI AL TA. 2021 secara virtual dari Lounge Majapahit Mako Koatmada II, Rabu (24/11/2021).

Dalam mengikuti Rakor Renaku II TNI AL TA. 2021 tersebut, Pangkoarmada II didampingi oleh Asrena Pangkoarmada II, Asops Pankoarmada II,  Aslog Pangkoarmada II, Askomlek Pangkoarmada II,  Kadisharkap Koarmada II,  para Komandan Unsur, dan para perwira staf lainnya. 

Rakor Renaku II TNI AL tahun 2021, dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut ( Kasal ) Laksamana TNI Yudho Margono, S.E., M.M., di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap Jakarta yang diikuti para Pejabat Utama Mabesal secara luring dan para pejabat Kotama TNI AL se-Indonesia secara virtual atau online.

Pada kesempatan tersebut, Kasal menyampaikan arah kebijakan dan rencana kerja TNI AL TA. 2021, yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 tentang Pembangunan bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan (Polhukam).

Kebijakan dan Rencana Kerja TNI AL TA.2021 dan RKP 2022 tersebut, menurut Kasal, diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi ditengah pandemi.

"Kemudian membantu dan mendukung penguatan kerjasama pembangunan internasional, untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama," jelas Kasal. 

Kasal pun berharap melalui forum Rakor Renaku ini, muncul inisiatif baru atau pemikiran visioner sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra 2021 – 2024 serta rencana kebutuhan 2022 sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Usai arahan dan penekanan Kasal, dilanjutkan dengan paparan bidang pengawasan dan pemeriksaan, sesi diskusi dan tanya jawab, paparan bidang keuangan, sesi diskusi dan tanya jawab, bidang perencanaan dan penyampaian alokasi anggaran RKA UO TNI AL TA.2022. (Dispen Koarmada II)

Kasdam Tegaskan Pasukan Kodam Brawijaya Bergerak Tanggal 27 November


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serangkaian persiapan dilakukan oleh pihak Kodam V/Brawijaya menjelang pelaksanan Batalyon Tim Pertempuran atau YTP yang akan digelar di Baturaja, Sumatera Selatan.

Kepala Staf Kodam V/Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan menjelaskan jika terdapat beberapa hal yang harus dibenahi oleh para peserta latihan mendatang.

“Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, termasuk unsur Komandan dan Kabalak. Ada hal-hal yang harus dibenahi dalam waktu 1 hari ini. Informasi, besok akan dilakukan pengecekan langsung oleh Dankodiklat, Aslat, dan Pangdam,” tegas Kasdam usai peninjauan kesiapan oleh dirinya di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Rabu, 24 November 2021 siang.

Jenderal bintang satu itu menyebut jika sebelumnya ia telah memantau berbagai persiapan yang sudah dilakukan oleh pasukan yang tergabung dalam YTP tersebut.

“Masih ada hal yang harus disempurnakan. Tadi sudah saya sampaikan ke masing-masing Komandan dan Kabalak. Terutama soal alutsista,” bebernya.

Rencananya, kata dia, para pasukan akan bergeser ke Baturaja pada tanggal 27 November mendatang. 

Perjalanan itu, melewati jalur darat. “Sehingga, kesiapan rantis, ranpur dan ran angkut harus maksimal. Kita akan menggerakan 135 kendaraan,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, setidaknya jarak melalui jalur darat itu harus ditempuh sejauh hampir seribu kilometer. Untuk waktu perjalanan tersebut, kurang lebih memakan waktu 7 hari. 

“Perkiraan sampai disana tanggal 2 atau 3 Desember. Setelah itu, latihan disana (Baturaja, red) selama 10 hari,” pungkasnya.

Bahkan, ia menegaskan peserta latihan untuk mempersiapkan fisik dan mental menjelang pelaksanaan latihan tersebut.

“Kesiapan fisik dan mental, itu paling utama. Tanpa fisik dan mental yang kuat, mustahil kita bisa latihan dengan baik,” tegas Kasdam. (Pendam V/Brawijaya)

Polda Metro Jaya Marah Besar ke Ormas PP, Tidak Ada Ampun


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengky Haryadi meluapkan amarahnya setelah AKBP Darmawan Karosekali dikeroyok massa ormas Pemuda Pancasila (PP).

Sebelumnya, puluhan massa PP mengeroyok AKBP Darmawan Karosekali saat ormas kepemudaan itu berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2021).

AKBP Darmawan merupakan kepala Bagian Ops Ditlantas Polda Metro Jaya yang ikut bertugas mengamankan demo itu.

Perwira menengah Polri itu langsung mengambil alih mikrofon di atas mobil komando aksi milik ormas Pemuda Pancasila.

Dia lantas mempertanyakan apa tujuan ormas PP berdemo hingga mengeroyok polisi.

"Perwira kami, AKBP dikeroyok (hingga) luka-luka. Apakah itu tujuan rekan-rekan datang kemari? Melawan kami, mengeroyok kami yang mengamankan rekan-rekan (pedemo)," tegas Hengky.

Pada saat yang sama, Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo yang juga atasan AKBD Darmawan pun mengungkapkan kemarahannya.

"Siapa yang memukul anak buah saya? Sini, saya komandannya!" ungkap Sambodo.

Adapun, jajaran Polda Metro Jaya saat ini telah menangkap puluhan massa PP yang mengeroyok AKBP Darmawan Karosekali saat ormas kepemudaan itu berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi tambahan, ratusan massa Pemuda Pancasila melakukan unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Kamis (25/11/2021).

Para pedmo itu menuntut permintaan maaf dari anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang yang mendorong pemerintah membekukan izin ormas Pemuda Pancasila.

"Junimart keluar, jangan lewat media, hadapi kami!" ucap salah satu orator aksi.

Terpidana Korupsi Dijemput Paksa Kejari Kabupaten Kupang


KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Otniel Lona terpidana korupsi Dana Desa di Desa Uitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, harus dijemput paksa oleh jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang, Kamis (25/11).

Terpidana dijemput secara paksa oleh jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang karena tidak memenuhi panggilan jaksa pada Kejari Kabupaten Kupang secara layak.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kupang, Ridwan Sujana Angsar, S. H, M. H melalui Kasi Intel Kejari Kabupaten Kupang, I Wayan Agus Wilayana, S. H, M. H kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Dijelaskan Wayan, jaksa eksekutor pada Kejari Kabupaten Kupang telah melaksanaan Eksekusi terhadap Otniel Lona berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 2275 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 Juli 2021 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurut Wayan, terpidana yang sebelumnya, telah melakukan upaya persuasif dengan memanggil terpidana sesuai dengan surat panggilan nomor: SP-146/N.3.25/Fs.1/09/2021, dan terpidana telah dipanggil sebanyak tiga (3) kali, namun terpidana tidak pernah menenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Andhi Ginanjar, S. H, M. H, sehingga terpidana dieksekusi secara paksa di alamat: RT.10/RW.05, Dusun V Uitao, Desa Uitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.

“Terpidana Otniel Lona dibawa ke Kupang melalui pelabuhan tenau dengan bantuan Polres Kupang, Bripka Marcello, Bripda Timi Rohi, Polsek Semau Aipda Tufik dan Bripka junaedi dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, I Wayan Agus Wilayana,” ujarnya.

“Terpidana di bawa ke Puskesmas Oesao untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan serta rapid tes antigen dan terpidana dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang untuk melengkapi administrasi pelaksanaan eksekusi, terpidana Otniel Lona dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kupang,” tambah Wayan.

Untuk diketahui, terpidana Otniel Lona dalam putusan kasasi Mahkamah Agung terbukti melanggar pasal 2 jo pasal 18 uu no.31 tahun 1999 jo uu no. 20 tahun 2001 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun potah dan denda sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, uang penganti sebesar Rp.435.007.696, (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara.

Dalam kasus ini, terpidana dituntut jaksa pasal 2 jo pasal 18 Uundang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, uang penganti Rp. 690.007.696, 97 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) subsidair 2 (dua) tahun dan 9 ( sembilan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Kamis, 25 November 2021

Jelang UMK Surabaya, Wakil Ketua Dewan: Semua pihak harus paham kondisi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 1.891.567 atau naik Rp 22.790 (1,22 persen) dari UMP tahun sebelumnya Rp 1.868.777.

Penetapan upah minimum upah provinsi tersebut, akan disusul dengan penetapan upah kabupaten dan kota (UMK), termasuk Surabaya.

Jelang penetapan UMK Surabaya, Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony berharap, semua pihak menyadari kondisi ekonomi pasca pandemi, yang mengalami penurunan, dimana dampaknya juga akan mempengaruhi penetapan UMP dan UMK.

“Nah sekarang ini kan masa recovery sedang dilakukan, antara buruh dan pengusaha bisa saling mengerti. Supaya apa? Supaya stabilitas ekonomi masih bisa dikendalikan,” kata AH Thony, Kamis (25/11).

Kalau tidak ada saling mengerti antara buruh dan pengusaha, dimana para buruh hanya berpikir satu arah begitu juga Pemerintah, maka Thony khawatir banyak perusahaan yang akan menarik diri dari dunia usaha.

“Karena kalau terjadi sebuah tuntutan harus naik, harus naik, harus naik. Kami bisa memahami, dipastikan akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk menghentikan buruh,” ujarnya.

Jadi, lanjut Thony, impact dari tuntutan buruh yang tidak bisa membangun rasa saling pengertian dengan kondisi saat ini, maka akan banyak buruh yang berhenti bekerja. 

“Jadi akan terjadi PHK massal, karena mereka (pengusaha) tidak memiliki kemampuan untuk menggaji,” jelasnya.

Thony mengungkapkan, beberapa hari ini dirinya sudah berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan di Pemkot Surabaya.

“Saya sudah berkoordinasi dalam forpimda, kita sudah ngobrol-ngobrol walaupun itu sifatnya informal. Bahkan kita ini pernah pemohon dengan hormat kepada pengusaha agar tidak tutup. Tapi faktanya bagi yang tidak mampu bertahan mereka terpaksa tutup,” ungkapnya.

Untuk itu ia meminta Pemkot perlu memfasilitasi data tentang struktur kondisi perekonomian terkini, dan disajikan secara transparan. 

"Biarkan masyarakat mengerti, buruh mengerti, sehingga nanti akan ada solusi. Solusinya nanti solusi teposeliro, sebagai jalan Tengah,” pungkasnya.

Sambut Hari Armada Tahun 2021, TNI AL Lanal Sangatta Kebut Percepatan Servak Maritim


KABARPROGRESIF.COM: (Kutai Timur) Dalam rangka memperingati Hari Armada tahun 2021,TNI AL Lanal Sangatta selain menggelar program penanaman mangrove di seluruh Posal juga kembali menggelar serbuan vaksinasi, yang digelar di Puskesmas Kaubun Desa Bumi Etam, Kabupaten Kutai Timur, Rabu (24/11/2021).

Mewakili Komandan Lanal Sangatta Letkol Laut (P) I Komang Nurhadi, Perwira Staf Potensi Maritim Kapten Laut (P) Didik Irwidjanto saat dikonfirmasi dalam kegiatan tersebut menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Armada tahun 2021.

Tak hanya melaksanakan vaksinasi namun juga berbagai kegiatan lain yang menyentuh langsung masyarakat, seperti baksos, sunatan massal, lomba menembak reaksi dan lainnya. 

“Untuk vaksinasi kali ini kita masih jemput bola, artinya kita langsung mendatangi lokasi yang masuk dalam wilayah yang katagori vaksinasi belum 40 Persen. Dan ini adalah tugas para Danposal jajaran Lanal Sangatta untuk mendata, apabila di wilayah tersebut terdapat banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin, kita datangi, kita gelar vaksinasi,”ujarnya.

Ditempat terpisah Danlanal Sangatta menegaskan bahwa serbuan vaksinasi tersebut merupakan wujud dharma bakti TNI AL kepada masyarakat pada momen Hari Armada, juga sesuai instruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono agar seluruh jajaran TNI AL mendukung upaya pemerintah dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 dan membantu masyarakat yg terdampak serta menjalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan.

“Vaksinasi ini melibatkan langsung timkes BP Lanal yang dipimpin oleh Letda Laut (KH) Dr. Timoty Agung Prabowo Mualim dan dibantu dari Nakes Puskesmas Kaubun dan telah  berhasil memvaksinasi 300 orang dengan jenis vaksin Sinovac yang bersumber dari Vaksin TNI,”ungkapnya. 

“Dengan giat ini masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan vaksinasi, dan mempercepat penanganan masalah covid-19 di wilayah Kaubun sehingga akan tercipta Herd Immunity yang kuat,”tutupnya. (Dispen Koarmada II)

Babinsa Ampel Yakinkan Jika Vaksin Aman Untuk Tubuh


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Upaya pendampingan dan sosialiasi terus dilakukan oleh aparat TNI-AD, khususnya Babinsa yang ada di setiap wilayah.

Sosialiasi, hingga meyakinkan jika vaksin itu aman untuk tubuh terus dilakukan oleh para Babinsa.

Seperti yang dilakukan oleh Serda Safriadi, Babinsa Kelurahan Semampir di lokasi vaksinasi yang dilakukan di Balai RW Jalan Nyamlungan, Surabaya pada Rabu, 24 November 2021 siang.

“Sosialiasi itu harus terus dilakukan. Masyarakat itu perlu adanya wawasan dan pemahaman kalau vaksin ini aman bagi tubuh,” ujar Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

Selain aparat Babinsa, di lokasi vaksinasi berlangsung juga terdapat pihak vaksinator. Vaksinator itu, dari pihak Puskesmas setempat.

Bahkan, Dandim pun mengapresiasi adanya sinergitas yang dilakukan oleh aparat Babinsa dan petugas Puskesmas dalam mensukseskan program vaksinasi nasional.

“Sebab, untuk capaian vaksinasi ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Semua pihak harus terlibat,” pungkasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Hukuman Mantan Kadis CKTR Kuansing Ditambah Jadi 8 Tahun


KABARPROGRESIF.COM: (Pekanbaru) Mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Kuansing Fahruddin ST alias Paka mendapat tambahan hukuman dari Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas banding pihak Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ruang pertemua Hotel Kuansing. 

Paka mendapat tambahan hukuman 1 tahun menjadi 8 tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan-Singingi (Kuansing) Hadiman MH dalam keterangan terlulis yang diterima, Selasa (23/11) siang menyebut, dalam sidang putusan banding JPU di Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru pada Senin (22/11) kemarin, pihak PT akhirnya menambah hukuman dua terdakwa kasus ruang pertemuan Hotel Kuansing dalam hal ini Fahruddin selaku mantan Kadis CKTR dan Alfion Hendra selaku PPTK masing-masing 1 tahun dari putusan hukuman sebelumnya dari Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Pekanbaru.

”Masing-masing ditambah hukumannya 1 tahun dari putusan sebelumnya di PN Pekanbaru,” ujar Hadiman.

Oleh karena itu, Fahruddin menerima hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan untuk Alfion Hendra menerima penambahan hukuman menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Sebelumnya pada Jumat 27 Agustus 2021 yang lalu Majelis Hakim Tipikor PN Pekanbaru menjatuhkan vonis kepada Fahruddin alias Paka hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan Alfion Hendra divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. 

Atas putusan Hakim PN Pekanbaru tersebut, pihak JPU dari Kejari Kuansing memutuskan banding terhadap vonis yang telah diberikan.

Vonis hakim tersebut dinilai lebih ringan dari tuntutan yang dibacakan JPU dalam sidang sebelumnya. Penuntut dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing sebelumnya menuntut 8 tahun penjara terhadap mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Fakhruddin ST dan stafnya Alfion Hendra selaku PPTK selama 6 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi Hotel Kuansing yang merugikan negara Rp5 miliar lebih.

Diketahui, pembangunan Hotel Kuansing dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemkab Kuansing di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1.03.1.03.07.29.02.5.2. Pada pos mata belanja diketahui terdapat kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuansing.

Perkara itu bermula pada tahun 2014 lalu, yakni adanya pembangunan fisik Hotel Kuansing oleh Dinas CKTR kabupaten setempat. Kemudian di tahun 2015, dilakukan pembangunan ruang pertemuan hotel yang dikerjakan PT Betania Prima dengan pagu anggaran sebesar Rp13,1 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuansing.

Dalam pekerjaannya, rekanan menyerahkan jaminan pelaksanaan Rp629 juta lebih. Selain itu, pada kegiatan ini terjadi keterlambatan pembayaran uang muka oleh PPTK, sehingga berdampak pada keterlambatan progres pekerjaan.

PT Betania Prima selaku rekanan juga tidak pernah berada di lokasi selama proses pengerjaan proyek tersebut. Mereka hanya datang saat pencairan pembayaran pekerjaan setiap terminnya, dalam hal ini dihadiri Direktur PT Betania Prima.

Hingga masa kontrak berakhir, pekerjaan tidak mampu diselesaikan rekanan. Rekanan hanya mampu menyelesaikan bobot pekerjaan sebesar 44,5 persen, dan total yang telah dibayarkan Rp5,263 miliar.

Atas hal itu, PT Betania Prima dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sebesar Rp352 juta. Namun, PPTK tidak pernah menagih denda tersebut.

Tidak hanya itu, PPTK juga tidak melakukan klaim terhadap uang jaminan pelaksanaan kegiatan yang dititipkan PT Betania Prima di Bank Riau Kepri sebesar Rp629 juta. 

Semestinya, uang tersebut disetorkan ke kas daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.

Sejak awal kegiatan, Kepala Dinas CKTR Kuansing selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah membentuk tim Penilai Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). 

Sehingga, tidak pernah melakukan serah terima terhadap hasil pekerjaan, dan saat ini hasil pekerjaan tersebut tidak jelas keberadaannya.

Dengan demikian, Hotel Kuansing itu belum bisa dimanfaatkan. “Hasil perhitungan kerugian kerugian negara kerugian 5.050.257.046,21,” kata JPU.

Upayakan PTM Digelar Serentak, Dispendik Surabaya Bantu Sekolah Dapatkan Rekom Asesmen


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya belum bisa memberikan asesmen untuk 49 sekolah menengah pertama (SMP) yang akan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). 

Belum adanya asesmen ini, disebabkan kurang lengkapnya persyaratan administrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat dispendik.

SOP itu dibuat mengacu pada aturan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri), Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Oleh sebab itu agar sekolah SMP negeri dan swasta di Surabaya dapat melaksanakan PTM, wajib mengikuti SOP yang berlaku. 

Yang pertama, setiap sekolah wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa. Sedangkan kedua, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi. 

Mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.

"Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), kita evaluasi langsung. Kemudian segera kita terbitkan rekom PTM-nya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho, Kamis (25/11).

Aji menerangkan, hingga saat ini ada beberapa sekolah yang masih belum menerima hasil Swab RT-PCR dan proses administrasi serta dokumen selama simulasi PTM. 

Oleh sebab itu, kini dispendik belum memberikan rekomendasi untuk menggelar PTM.

"Memang ada yang belum dan menerima hasilnya (RT-PCR), selain itu ada yang belum memenuhi administrasinya. Contoh, terkait pernyataan orang tua apakah bersedia untuk mengantar, menjemput dan mengizinkan anaknya. Mereka (sekolah) juga harus mengupload video maupun foto ketika simulasi PTM, karena ada beberapa yang belum mengupload-kan itu. Sehingga kami mengembalikannya lagi ke sekolah. Sebenarnya lebih banyak ke persoalan administrasi," urai Aji.

Untuk mengatasi persoalan itu, Dispendik Kota Surabaya tidak tinggal diam. Agar semua sekolah SMP di kota Pahlawan dapat menggelar PTM, Aji mengaku sudah berkoordinasi dengan masing-masing sekolah untuk segera merampungkan syarat yang sudah ditentukan. 

Bahkan, dispendik juga membuat sistem untuk manajemen PTM, agar sekolah negeri dan swasta segera mendapatkan asesmen.

"Kami sudah membuat sistem untuk memanage PTM. Jadi disampaikan melalui sistem tersebut, alasan kenapa ditolak dan segala macam. Sudah kami sosialisasikan juga agar segera di-follow up apa saja persyaratannya yang kurang," jelasnya.

Sesuai data Dispendik Kota Surabaya, dari 250 sekolah SMP negeri dan swasta yang belum mendapat rekomendasi PTM ada 105 sekolah. 

Dari 105 yang belum mendapatkan rekomendasi itu, ada 39 sekolah yang mengajukan namun ditolak. Sedangkan yang lain masih belum proses melakukan pengajuan lagi.

"Jadi, ada sekitar 60an yang belum proses pengajuan simulasi ke PTM-nya lagi. Tapi kami sudah ingatkan di pertemuan melalui daring, yang dipimpin oleh Pak Kepala Dispendik dan bidang sekolah menengah. Kita tanya, apa saja sih yang perlu dilengkapi," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini sekolah yang sudah melengkapi persyaratan, simulasi dan rekomendasi untuk melaksanakan PTM, ada sekitar 149 SMP negeri dan swasta.

"Insya Allah kemarin 149 itu sudah Swab RT-PCR dan berjalan. Karena memang di sini kita terkena aturan terkait SKB 4 Menteri, sehingga sesuai dengan inmendagri tetap di level 1 pun harus mengacu pada SKB 4 menteri. Itu lah yang membuat kami harus mempersiapkan dari sisi administrasi, fisik, dan segala macam lainnya," pungkasnya.

Dua Hari berlangsung, Sidang Bapimkortar Akademi TNI dan Akpol TWK IV 2021 Ditutup


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah dua hari berlangsung, Sidang Badan Pimpinan Korps Taruna (Bapimkortar) Akademi TNI dan Akademi Kepolisian TW IV TA.2021 resmi ditutup Paban Rendik Akademi TNI, Kolonel Laut (P) Rubiyantoro M., M.M., mewakili Danjen Akademi TNI, Marsdya TNl Andyawan Martono P., S.l.P., di Gedung Salahutu, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya, Rabu (24/11).

Pada acara penutupan Sidang Bapimkortar TW lV yang mengusung tema “Peran Resimen Korps Taruna Guna Membentuk Public Relation Skill di Era Digitalisasi” ini, diikuti masing-masing lima orang perwakilan dari setiap Akademi Angkatan (Akmil, AAL, AAU) dan Akpol.

Enam perwakilan Taruna AAL yang turut dalam sidang kali ini, antara lain Sermatutar (P) Elang Tri Esthi(Pemapar),  Sermatutar (S) Fachrul Widya, Sermadatar (E/W) Annisa Riski, Sermatutar (P) Freddie Mada, Sermadatar (P) Alfan Prasurya dan Sermadatar (S) Aldo Triana.

Penutupan Sidang Bapimkortar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian TW IV TA.2021 ini, ditandai dengan penyerahan Palu Sidang dari Pimpinan Sidang, Komadan Resimen Korps Taruna (Danmenkortar) Akmil, Sermadatar inf Sawung Setiawan kepada Paban Rendik Akademi TNI sebagai Pimpinan Acara.

Danjen Akademi TNI dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Pimpinan Acara mengapresi upaya keras Taruna peserta sidang yang telah berkerja keras, memanfaatkan waktu seefektif mungkin dan solid, sehingga pelaksanaan sidang Bapimkorptar diselesaikan dengan baik.

“Apapun yang telah kalian hasilkan merupakan awal yang positif sebagai bekal masa depan. Atas nama pribadi dan komando, dengan tulus saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur AAL yang telah membantu penyelenggaraan acara Sidang Bapimkortar ini secara maksimal, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” terang Danjen Akademi TNI.

Diakhir sambutannya, Danjen Akademi TNI menekankan empat hal untuk diperhatikan dan dilaksanakan para Taruna, yaitu mantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kemudian implementasikan dan sosialisasikan hasil dari Sidang Bapimkortar di Akademi masing-masing. Kembangkan literasi belajar dan berlatih dengan dilandasi disiplin, dedikasi dan semangat juang yang tinggi untuk menyongsong masa depan.

Dan tingkatkan semangat untuk terus menimba ilmu dan mengasah pengetahuan guna menambah perbendaharaan ilmu, sehingga siap untuk terjun menjadi pemimpin TNI-Polri di masa datang.

Tampak hadir Wakil Komandan Resimen AAL, Letkol Marinir Didik Iwan S, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., para Komandan Batalyon Resimen AAL dan para Perwira Pengasuh dijajaran AAL lainnya. (Pen AAL)

Pelihara Kedisiplinan, Anggota Korem Bhaskara Jaya Diminta Pelihara Kemampuan PBB


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kedisiplinan merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh prajurit TNI dan PNS Korem dalam mendukung kinerja dan tugas sehari-hari.

Bahkan, sebelum menjalankan tugas prajurit dan PNS Korem 084/Bhaskara Jaya diminta untuk memeragakan keahlian Pelatihan Baris-Berbaris atau PPB yang merupakan simbol kedisiplinan.

Ditemui usai memantau pelaksanaan PBB di Lapangan Apel Makorem, Kepala Seksi Personel Korem, Kolonel Inf Agus Suprayitno menjelaskan jika PBB itu, wajib dikuasai oleh personelnya, terutama soal kedisiplinan.

“Disiplin itu penting,” jelasnya.

Ia menyebut, keahlian PBB merupakan salah satu bentuk pembinaan personel yang rutin dilakukan di seluruh Satuan TNI. 

“Terutama, untuk mempertahankan pengetahuan dasar kemiliteran,” ujarnya. Rabu, 24 November 2021 pagi.

Dirinya menyebut, bukan hanya soal kedisiplinan dan dasar militer saja. Namun, kekompakan pun bisa dilihat ketika para prajurit memperagakan PBB.

“Bisa dilihat, mana yang kompak dan mana yang tidak. PBB, itu kunci utama kita dalam melakukan penilaian terhadap masing-masing prajurit,” bebernya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)

Selewengkan Dana Desa, Kades di Kabupaten Malang Ditahan Kejaksaan


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menahan Kepala Desa (Kades) Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Hudi Mariyono.

Hudi Mariyono ditahan sejak Senin (22/11/2021) sore atas dugaan kasus korupsi atau penyelewengan dana desa (DD) tahun 2020.

Mulanya, Hudi Mariyono menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Kejari Kabupaten Malang. Setelah pemeriksaan, Hudi langsung mengenakan rompi tahanan warna oranye dan kemudian dibawa ke mobil tahanan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Malang Edi Suhandojo melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Agus Hariyono membenarkan adanya penahanan kepala desa. Bahkan, tahanan sudah dititipkan di ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru, Malang.

“Benar (ada kepala desa) sudah ditahan. Sudah sembilan orang saksi yang kami periksa dalam perkara korupsi DD tahun 2020,” ungkap Agus Hariyono yang sekaligus mebeberkan alasan penahanan ini agar tersangka tidak kabur serta menghilangkan barang bukti.

Dijelaskan Agus, dari hasil pemeriksaan, tersangka menyelewengkan anggaran yang meliputi DD dan ADD yang seharusnya untuk proses pembangunan di Desa Tulus Besar.

“Jadi tersangka membuat laporan fiktif. Dari situ, kerugian negara sesuai hasil perhitungan inspektorat sebesar Rp 240 juta,” beber Agus.

Agus menambahkan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari sejak Senin (22/11/2021) kemarin. Sementara Kejaksaan sejauh ini sudah memeriksa 9 orang saksi.

Di sisi lain, pihaknya akan segera menyusun dakwaan terkait dengan kasus korupsi tersebut. “Secepatnya kami susun, untuk kemudian kami limpahkan ke Pengadilan (Negeri Kabupaten Malang),” tutup Agus.

Terima Bansos Tunai, Sejumlah ASN Pemkot Bandar Lampung DIperiksa BPK RI


KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat bantuan sosial (bansos) tunai.

Para ASN Pemkot Bandar Lampung yang menerima bansos tunai ini dikabarkan sedang diperika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini karena ASN dilarang mendapat bansos tunai.

Sekretaris Dinas Sosial Bandar Lampung Santoso Adhy membenarkan mengenai adanya pemeriksaan ASN Pemkot Bandar Lampung yang mendapat bansos tunai.

Namun Adhy mengaku belum mengetahui data siapa saja ASN Pemkot Bandar Lampung yang mendapat bansos tunai.

Adhy mengatakan, ASN Pemkot Bandar Lampung yang menerima bansos tunai didata langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Nama-nama penerima BST langsung dari Kementerian, sehingga kami pun belum tahu ASN mana saja yang menerima BST tersebut," kata Adhy, Selasa (23/11/2021).

"Ya, ASN tidak boleh dapat BST. Biasanya nanti data DTKS langsung dihapuskan dari penerima bantuan, dari kejadian ini ke depan kami akan turun lapangan mendata kembali siapa-siapa saja PNS akan langsung dicoret dan dihapuskan daru data penerima bantuan," ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima bantuan sosial tunai tersebut masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggunakan data dari BPS tahun 2011 yang diperbaiki tahun 2015.

"Sehingga, data yang diambil untuk penyaluran BST dari data yang diambil BPS tahun 2015 lalu. Nah, mungkin pada waktu itu (ASN, red), dia belum bekerja kemudian keluar namanya dapat BST, setelah itu barulah yang bersangkutan diterima pegawai," kata dia.

Ia mengatakan bahwa Dinsos baru bisa mengusulkan data untuk masuk DTKS pada tahun 2017 namun itu pun yang menentukan warga menerima bantuan tetap di kementerian.

"Jadi kita pun hanya bisa mengusulkan yang menentukan itu di pusat. Sehingga tidak semua yang kita usulkan itu dapat menerima bantuan atau masuk DTKS," kata dia.

Dia menjelaskan pendataan warga untuk menerima manfaat bantuan sosial ataupun masuk ke dalam DTKS dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang diberi kewenangan langsung oleh Kemensos.

"Jadi TKSK ini lah yang mendata masyarakat, kemudian mengajukan ke Dinsos untuk di input atau diajukan menjadi DTKS dan yang verifikasi Kemensos. Syarat-syarat pendataan itu meliputi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan, serta rekening listrik," kata dia.

Sitaan Aset Tersangka Korupsi Gas Bumi Capai Rp 90 Miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) sudah menyita total Rp 90 miliar aset-aset milik empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan gas bumi di Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel). 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Supardi mengatakan, sejumlah aset tersebut terdiri dari ragam bentuk, termasuk pemblokiran rekening.

“Kurang lebih sudah (Rp) 90 miliar lah yang disita. Itu terkait keseluruhan empat tersangka itu,” terang Supardi, Selasa (23/11).

Empat tersangka dalam kasus korupsi tersebut adalah Alex Noerdin (AN), Muddai Maddang (MM), Caca Isa Saleh S (CISS), dan A Yaniarsyah Hasan (AYH). 

Kasus korupsi tersebut merugikan negara kurang lebih sekitar Rp 480an miliar. 

Kata Supardi, penyidikan lanjutan tetap akan mengupayakan pengembalian kerugian negara lewat perampasan aset milik tersangka.

Dalam proses penyidikan lanjutan, tim di Jampidsus masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. 

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan, tim penyidik memeriksa satu saksi terkait kasus tersebut pada Selasa.

“Saksi yang diperiksa adalah RY,” kata Ebenezer dalam keterangan resminya. RY diketahui adalah Ratna Yulita, isteri dari tersangka MM.

Pemeriksaan terhadap RY bukan kali pertama. Oktober lalu, nama tersebut juga diperiksa. 

RY diperiksa terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang juga menyasar suaminya. 

“Diperiksa terkait dengan aliran-aliran dana dan transaksi keuangan tersangka MM,” ujar Ebenezer.

Supardi melanjutkan, peran RY adalah orang yang ada dalam struktur direksi perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN). 

Perusahaan tersebut adalah pihak swasta yang bekerja sama dengan PDPDE Sumsel untuk membentuk badan hukum baru, yakni PDPDE Gas.

Perusahaan kongsi bisnis tersebut adalah modus korupsi yang dilakukan para tersangka. 

Namun terkait RY, kata Supardi, namanya hanya digunakan sebagai alat oleh tersangka MM.

Dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh PDPDE Sumsel terjadi pada 2008-2018. AN selaku mantan Gubernur Sumsel, saat menjabat 2008-2018 menyetujui pembentukan PDPDE Gas. 

Pembentukan PDPDE Gas karena PDPDE Sumsel tak mampu mengelola dan tak memiliki modal.

Padahal diketahui, perusahaan milik pemerintah daerah tersebut memiliki kemampuan dan modal dalam pembelian dan pengelolaan gas bagian negara yang sudah di setujui Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas). 

“PDPDE Gas ini hanya modus. Di situlah terjadi dugaan tindak pidana (korupsinya). Karena PDPDE Sumsel, yang seharusnya bisa (mengelola gas bumi), tetapi setuju dengan swasta membuat PDPDE Gas,” terang Supardi.

Pembentukan kongsi bisnis itu juga sepihak menempatkan MM dan CISS sebagai komisaris PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas, serta AYH sebagai direktur di PDPDE Gas. 

Empat tersangka, sementara ini dijerat dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31/1999-20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Pekan lalu, Jampidsus memperberat sangkaan dengan penjeratan Pasal 3 dan Pasal 4 TPPU 8/2010 terhadap tiga tersangka, MM, CISS, dan AYH. 

Namun terhadap tersangka AN, penyidikan di Jampidsus masih mendalami adanya dugaan TPPU. 

Keempat tersangka pun sampai sekarang masih dalam tahanan.

Gandeng Jerman, Khofifah Ingin Bangun Jalur Kereta Api Lamongan-Bangkalan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Provinsi Jawa Timur mengembangkan kerjasama dengan Jerman. 

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ingin melakukan kerjasama dengan Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) Office Jakarta atau Bank Pembangunan Jerman.

Kerjsama ini untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila). 

Jalur kereta api tersebut untuk mempercepat konektivitas guna mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan satelit Jatim. 

Penjajakan kerjasama tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Khofifah, rencana pembangunan jalur kereta api Surabaya Regional Railways Lines (SRRL) di wilayah Gerbangkertasusila ini sejalan dengan mandat Perpres No 80 Tahun 2019. 

Dimana, salah satu poin pentingnya yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertosusila.

“Ini menjadi kebutuhan dari konektivitas di wilayah Gerbangkertasusila, sekaligus melaksanakan salah satu dari mandat Perpres No. 80 Tahun 2019 yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila. Mengenai hal ini sudah pernah berdiskusi dengan beberapa menteri sampai dengan Bapak Presiden Jokowi. Apakah ada yang elevated, underground, atau menggunakan rel yang ada?” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut, dari pemaparan yang disampaikan KwF atau Bank Pembangunan Jerman akan ada beberapa format pembangunan SRRL wilayah Gerbangkertosusila. Pertama jalur Stasiun Gubeng-Sidoarjo. 

Kedua jalur Stasiun Gubeng-Stasiun Kota-Stasiun Pasar Turi. Selanjutnya Lamongan-Gresik, Gubeng - Mojokerto. Sementara format pembiayaan yang disampaikan yaitu hibah dan pinjaman (loan).

Sebagai informasi, rencana total pembiayaan pembangunan SRRL Fase 1 rencananya mencapai USD337.977.800. Dengan rincian terdiri dari total hibah sebesar USD 89.222.800 dan pinjaman (loan) 248.755.000. 

Olaf Georke, kata dia, telah berkomunikasi dengan Menkeu dan Menteri Bappenas.

Selanjutnya akan dilakukan komunikasi dengan Wali Kota Surabaya beserta jajaran terkait pembangunan ini. 

“Setelah selesai semua, baru pihak KfW akan menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Bank Pembangunan Jerman baik membantu lewat hibah maupun loan,” kata Khofifah.

Intensitas Hujan Tinggi, Pemkot Surabaya Ambil Langkah Cepat Tangani Genangan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa hari terakhir, intensitas hujan terbilang cukup tinggi terjadi di beberapa daerah, termasuk Kota Surabaya. Hal itu yang kemudian membuat beberapa wilayah Kota Pahlawan mengalami genangan. 

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan.

Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terjun langsung ke kawasan-kawasan yang berpotensi terjadi genangan. 

Ini dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi untuk mencarikan solusi langsung di lapangan dengan melihat setiap kasus permasalahan.

Seperti yang dilakukannya pada Rabu, (17/11) lalu. Saat meninjau ke kawasan Lontar, Wali Kota Eri Cahyadi langsung menginstruksikan jajarannya membangun dua bozem dan meninggikan jembatan untuk mengatasi genangan.

Bahkan, di hari yang sama pula, Wali Kota Eri juga memberikan arahan jajarannya agar membangun crossing saluran untuk menyelesaikan kasus genangan akibat luberan air di Danau Unesa Kampus Lidah Wetan.

Apalagi, pada akhir pekan kemarin, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga terjun langsung bersama warga melakukan kerja bakti normalisasi saluran di kawasan Setro, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari.

Kepala Bidang Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Eko Yuli Prasetya mengatakan, bahwa penanganan genangan itu dilakukan dengan melihat setiap kasus permasalahan. 

Misalnya, dengan melihat dari sisi kapasitas saluran, tingginya sedimen lumpur hingga sampah yang menyumbat.

"Jadi penanganan genangan itu dilihat dari kasusnya. Misal dari kondisi saluran. Kalau kapasitas saluran kecil, maka kita besarkan, atau ada sedimen kita lakukan pengerukan (normalisasi)," kata Eko, Kamis (25/11)

Menurut Eko, beberapa hari terakhir, intensitas hujan memang terjadi cukup tinggi di Kota Surabaya. 

Ini sebagaimana informasi dini yang disampaikan BMKG Juanda mengenai peringatan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang diprediksi terjadi pada 23-25 November 2021.

"Jadi kan terakhir ini ada curah hujan dengan intensitas tinggi. Sempat ada genangan daerah Lontar, Wiyung dan Lebak Permai (Kelurahan Gading) yang ditinjau langsung sama Pak Wali Kota di lapangan," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa untuk penanganan genangan yang berada di kawasan Lontar, penyelesaiannya dilakukan secara komprehensif. 

Yakni, dimulai dari hulu dengan pembuatan dua bozem, peninggian jembatan hingga pengaturan debit air di rumah pompa. Penanganan itu sebagaimana yang telah diinstruksikan Wali Kota Eri Cahyadi.

"Pak Wali Kota waktu meninjau ke sana (Lontar), mengarahkan untuk pembuatan bozem di Dukuh Hulu. Kemudian peninggian jembatan di Jalan Raya Lontar dan pengaturan debit air. Jadi lebih komprehensif terkait penanganan di Lontar," jelas Eko.

Sedangkan untuk penanganan di kawasan lain, kata Eko, masih dilakukan per spot sesuai dengan kasus permasalahan. 

Misalnya, di sekitaran danau Unesa, Kampus Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, penanganan dilakukan dengan pembangunan crossing saluran.

"Di Unesa kemarin, air sempat meluap juga waduknya, itu kan di spot sekitaran waduk Unesa. Maka kemudian penanganannya kita pakai crossing," terang dia.

Penanganan yang sama pula dilakukan pemkot untuk mengatasi genangan yang terjadi di kawasan ketintang. Di sana,  pemkot membangun box culvert untuk menyelesaikan persoalan genangan. 

"Ada pembuatan saluran box culvert yang di Ketintang Selatan, itu kita lakukan," ungkap Eko.

Di samping itu, Eko juga memastikan, selama musim hujan ini, pihaknya sudah menyiagakan penuh 1400 satgas DPUBMP Kota Surabaya. Selama musim hujan, mereka siaga bergantian selama 24 jam.

"Ada sekitar 1400 personil yang kita siagakan. Mereka terdiri dari satgas pengerukan, operator alat berat, hingga tenaga penyarang (sampah) di rumah pompa," kata Eko.

Menurut Eko, ketika datang musim hujan, pihaknya memang fokus untuk menguatkan personel di 62 rumah pompa dan pembersihan saluran. 

"Terutama untuk tenaga penyarang di rumah-rumah pompa itu memang harus tidak boleh sampai ada sampah yang masuk ke pompa," pungkasnya.

Vaksinasi Tahap II Mulai Menyasar Kecamatan Pucuk


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya pengoptimalan vaksinasi terus digencarkan oleh aparat Kodim 0812/Lamongan.

Dengan bersinergi bersama instansi terkait, aparat Babinsa di Koramil Pucuk mulai melakukan vaksinasi terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Rabu, 24 November 2021 pagi.

Selain vaksinasi, aparat tiga pilar di lokasi itu juga melakukan adanya monitoring, sekaligus pengamanan tertib protokol kesehatan.

“Meskipun di lokasi vaksin, protokol kesehatan harus diberlakukan,” ujar Dandim, Letkol Inf Sidik Wiyono.

Setidaknya, kata Dandim, terdapat ratusan warga dari berbagai golongan yang saat ini menjadi sasaran pelaksanaan vaksinasi.

Namun, sebelum dinyatakan layak divaksin, terdapat beberapa langkah yang harus dilewati oleh para pemohon vaksin, salah satunya tes kesehatan. 

“Untuk meyakinkan kalau pemohon vaksin ini, benar-benar dalam kondisi sehat,” ungkapnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Inilah Sosok Yang Membuat Prajurit KRI Malahayati-362 Sehat Dan Tangguh Laksanakan Misi Operasi Di Laut Natuna


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) “Logistik tidak memenangkan pertempuran, tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapat dimenangkan”, demikian bunyi kalimat yang menjadi doktrin bagi prajurit Departemen Logistik KRI Malahayati-362 dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II, disaat menunaikan tugas negara.

“Doktrin tersebut sudah tertanam di hati kami para prajurit Departemen Logistik,” ujar Kapten Laut (S) Hendrik Candra Purwita, S.ST.Han., yang sehari-hari menjabat Kepala Departemen Logistik KRI Malahayati-362, di sela kegiatan pada Rabu (24/11).

Bermodal doktrin tersebut lanjut Hendrik, prajurit Departemen Logistik KRI Malahayati-362 dengan penuh semangat dan ikhlas setiap detik berjibaku di dapur kapal demi menyiapkan dan menyajikan menu makanan yang higienis dan bergizi untuk prajurit KRI Malahayati-362, yang saat ini sedang mengemban tugas Operasi Siaga Segara-21 di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I dalam rangka menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI di Laut Natuna. 

Sementara itu menurut Komandan KRI Malahayati-362, Letkol Laut (P) Nurulloh Zemy Prasetyo, M.Sc, rutinitas di dapur ini dilaksanakan prajurit Departemen Logistik dalam setiap penugasan operasi maupun latihan dengan penuh disiplin, ikhlas dan semangat.

“Memasak termasuk dalam operasional KRI yang menentukan kualitas prajurit KRI, karena selain dari faktor pembinaan jasmani dan rohani, masakan higienis dan bergizi juga akan berpengaruh terhadap kesehatan prajurit sehingga akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan tugas operasi, “ tegas Zemy-sapaan karibnya.

Zemy menambahkan jika kemampuan dan profesionalisme Prajurit KRI Malahayati-362 dalam memasak dan menyiapkan menu masakan yang higienis dan bergizi, tidak terlepas dari pembinaan personel yang dilaksanakan melalui kursus-kursus dan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut,  yang sejalan dengan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr.Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han), yakni prajurit profesional adalah prajurit yang selalu berlatih dan belajar tanpa mengenal lelah. (Dispen Koarmada II)

Dilantik Jadi Ketua Komisi III, Bambang Pacul: Saya Bukan Orang Berlatar Hukum


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pimpinan DPR resmi melantik Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi III. Usai dilantik menggantikan Herman Herry, ia mengaku bukan orang yang berlatar belakang hukum.

“Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA (Magister Administrasi Bisnis) saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,” ujar Bambang di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11).

“Karena tidak ada kaitannya dengan hukum, maka para pimpinan yang sudah lama di sini pasti akan membimbing kami bersama-sama,” sambungnya.

Meski begitu, ia yakin bahwa anggota Komisi III akan membimbing dirinya dalam mengembang posisi barunya tersebut. 

Apalagi jika mengingat, latar belakang pendidikan sejumlah anggota komisi tersebut tak ada kaitannya dengan hukum.

“Jadi kami akan jalani, tentu dengan pengalaman yang saya dapat. Ini prinsip politisi itu hanya satu yang selalu dipegang bersama-sama, yaitu konsensus,” ujar Bambang.

Lewat konsensus, kata Bambang, menjadi poin penting dalam pengambilan keputusan saat dirinya menjadi ketua Komisi bidang hukum dan HAM. Termasuk dalam fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran.

“Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,” ujar Bambang.

Adapun Herman, mengaku tak menyesal dengan keputusan rotasi yang dilakukan oleh Fraksi PDIP DPR. Menurutnya, ini merupakan bentuk loyalitas terhadap tanggung jawab yang diberikan partai kepadanya.

“Terima kasih kepada Ibu Megawati yang sudah menugaskan saya sebagai Ketua Komisi selama dua tahun lebih. Itu adalah bentuk kepercayaan pimpinan kepada saya sebagai petugas partai,” ujar Herman.

Terpidana Korupsi Bayar Denda ke Kejari Padang


KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menerima pembayaran denda dari terpidana kasus korupsi berupa suap atas nama Aritsu Mughni Al Hadi sebesar Rp50 juta.

“Hari ini kami menerima pembayaran denda sebesar Rp50 juta dari terpidana kasus suap yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama, di Padang, Senin (23/11).

Ia mengatakan setelah uang diterima dari pihak terpidana maka langsung disetorkan ke kas negara oleh Kepala Subseksi Penuntutan Eksaminasi dan Eksekusi Pidana Khusus Kejari Padang Liranda Mardhatillah.

Therry menjelaskan denda itu dibayarkan oleh terpidana atas kasus suap yang menjeratnya, yaitu oknum polisi yang menerima suap dari salah seorang terdakwa terjerat kasus narkotika.

Terpidana Aritsu dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan, dan denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan (subsider) selama satu bulan.

“Terpidana memiliki iktikat baik dalam membayar pidana dendanya, dengan pembayaran itu maka yang bersangkutan tidak perlu menjalani hukuman kurungan,” ujarnya pula.

Therry menegaskan bahwa Seksi Pidana Khusus Kejari Padang akan terus melaksanakan putusan pengadilan terhadap perkara korupsi, termasuk soal pengembalian kerugian keuangan negara.

“Jika terpidana tidak memiliki iktikat baik, maka aset serta kekayaannya akan kami telusuri untuk disita demi membayar kerugian keuangan negara,” katanya lagi.

Therry membeberkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menyetorkan uang ke kas negara dari perkara tindak pidana korupsi sebanyak Rp250 juta. 

Dengan rincian sebesar Rp200 juta dari terpidana kasus pengadaan Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, dan Rp50 juta dari terpidana Artisu.

Selain itu, Kejari Padang pada 5 November 2021 juga melakukan penyitaan terhadap tanah terpidana kasus korupsi pengadaan tanah Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang atas nama Adrian Asril. 

Khofifah Sedih Masyarakat Banyak Terjerat Kasus Pinjol Ilegal


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa masyarakat sudah menelan begitu banyak pengalaman pahit terkait pinjaman online (pinjol) ilegal.

Pasalnya, cukup banyak masyarakat yang tak mendapatkan informasi mana saja pinjol yang legal dan ilegal.

“Banyak sekali cerita-cerita yang menyedihkan. Niatnya baik, tapi di tengah jalan ada pihak jahat yang menghalangi,” ujarnya dalam kegiatan “Sosialisasi Securities Crowdfunding bagi Pelaku UMKM di Wilayah Jawa Timur & Kalimantan”, Selasa (23/11).

Khofifah mengatakan bahwa sumber-sumber pendanaan baru sebenarnya untuk daerah diperlukan untuk menambah pemasukan yang sempat terhenti akibat pandemi covid-19.

Sumber pendanaan baru itu diwujudkan lewat program Securities Crowdfunding (SCF) yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Khofifah, SCF akan memberikan kabar baik dan harapan baru bagi para pelaku UMKM, koperasi, dan perusahaan start-up.

“Hampir dua tahun pandemi ini mendera dan menghentikan pemasukan dari banyak sektor, seperti pariwisata dan ekraf,” katanya.

Khofifah memaparkan bahwa sosialisasi SCF berperan sangat penting dalam percepatan pemulihan ekonomi.

“Saya berharap agar apa yang disampaikan dari sosialisasi ini bisa sampai dengan utuh kepada seluruh pelaku usaha terkait,” paparnya.

Meskipun begitu, Khofifah tak memungkiri bahwa masih ada pinjol legal pun masih banyak yang nakal dan kerap menyusahkan masyarakat.

“SCF yang mengantongi izin kadang suka ikut-ikutan bandel, sehingga pengawalan, penjagaan, dan perlindungan kepada UMKM dan perusahaan lain harus dilakukan,” ungkapnya. 

Di Sela Giat Rakorpim TW IV 2021, Gubernur AAL Ajak Danjen Akademi TNI Sepeda Santai


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dihari kedua kegiatan Rakorpim dan Sidang Bapimkortar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian TW lV th 2021, 23-25 November di Kampus Akademi Angkatan Laut (AAL), Gubernur AAL, Mayjend TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., mengajak Komandan Jenderal Akademi TNl Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.l.P., bersepeda santai keliling Kota Surabaya, Rabu (24/11).

Sepeda santai yang mengambil start di pelataran depan Hotel JW. Marriott, Jl. Embong Malang Surabaya ini, diikuti Wagub AAL, Laksma TNI Rudhi Aviantara, S.E., M.Si., M.Tr (Han)., CHMRP., Seklem AAL, Laksma TNI Syamsul Rizal, S.H., M.M., CHRMP., para Direktur, Paban Rendik, Paban Opsdik, Paban Jiandik, Paban Jianjemen Org dan Um, Paban Pers, Danmenchandra Akademi TNI dan Pejabat Utama AAL lainnya.

Tepat pukul 06.00 WIB, rombongan gowes santai ini bergerak menyusuri rute sejauh 19.6 Km dimulai dari Hotel JW Marriott Jl. Embong Malang - Jl.  Bubutan - Tugu  Pahlawan - Jl. Indrapura, Jl. Rajawali – Kalimas Barat – Jl. Jakarta – Jl.Hang Tuah – Gajah Mada – Monjaya Dermaga Madura Koarmada ll – Dermaga Penjelajah – Lapangan Ambalat – Jl. Hang Tuah – Jl. Jakarta – Jl. Perak Barat – Jl. Tanjung Sadari – Jembatan Bungkuk – Pos II AAL – Lapangan Aru – Halong – Taman Tanjung Mako Timur AAL.

Menurut Gubernur AAL, olahraga apapun harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bahwa manfaat akan kembali dirasakan oleh pribadi masing-masing. Olahraga bersama santai ini, juga dilakukan untuk menambah silaturahmi dan keakraban diantara Akademi TNI dan AAL, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk kinerja yang lebih baik lagi.

“Berolahraga dapat dilakukan dengan mudah dan murah, salah satunya dengan bersepeda. Bersepeda adalah salah satu solusi terbaik untuk mengurangi dampak gaya hidup pasif,” ujar Gubernur AAL.

Bersepeda mudah dilakukan, tidak memerlukan keterampilan fisik tingkat tinggi, tetapi baik untuk kekuatan, stamina dan kebugaran aerobic untuk menjaga imunitas tubuh dimasa pandemic covid-19 seperti saat ini.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari olahraga ini antara lain  dapat mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, meminimalisir risiko diabetes, dan meningkatkan kesehatan mental, seperti depresi, stres dan kecemasan dapat dikurangi dengan mengendarai sepeda secara teratur. (Pen AAL)

Banjir Darah di Hari Ulang Tahun ke-58 Korem Baladhika Jaya


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Aksi solidaritas kali ini dilakukan oleh prajurit Korem di hari ulang tahun ke-58 Korem 083/Baladhika Jaya.

Setidaknya, terdapat ratusan plastic kantung darah yang berhasil disumbangkan oleh prajurit Korem dalam donor darah tersebut.

Meski demikian, pelaksanaan bakti sosial itu tak lepas dari adanya penerapan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh para pendonor.

Demikian dikatakan Kapenrem, Mayor Inf Prasetya, H. K pada Rabu, 24 November 2021 siang. 

“Setetes darah, sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Prasetya.

Selain melibatkan pihak Korem, bakti sosial tersebut juga melibatkan pihak PMI setempat. 

Bukan hanya itu, Persit Korem pun tak luput ikut berpartisipasi dengan adanya kegiatan baksos tersebut. 

“Mudah-mudahan, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” bebernya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Menuju WBK, Lapas Mojokerto Dikunjungi Tim Penilai Nasional


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto mendapat kunjungan dari Tim Penilai Nasional (TPN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi. 

Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto beserta jajarannya menyambut rombongan yang melakukan verifikasi lapangan (verlap).

Kunjungan ini merupakan rangkaian penilaian terkait pengusulan Lapas Kelas IIB Mojokerto sebagai satuan kerja (satker) berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. 

Lapas Kelas IIB Mojokerto merupakan salah satu satker yang ditunjuk sebagai sampel kegiatan verlap.

“Lapas Kelas IIB Mojokerto bersama dengan sembilan satker lainnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang ditunjuk sebagai sampel kegiatan verlap,” ungkap Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto, Dedy Cahyadi, Selasa (23/11/2021).

Turut mendampingi Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI selaku Tim Penilai Internal dan Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jatim, Indah Rahayuningsih, rombongan meninjau langsung fasilitas yang ada di Lapas Kelas IIB Mojokerto. Mulai dari area parkir, Pengawasan dan Pemeriksaan (wasrik).

Area pelayanan terpadu, Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) l, pintu utama, dapur, bimker, hingga ke blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Kalapas menjelaskan seluruh produk dan inovasi layanan di Lapas Kelas IIB Mojokerto.

Sebelum meninggalkan Lapas Kelas IiB Mojokerto, TPN menutup kegiatan dengan menyampaikan apresiasi positif atas upaya Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam memberikan pelayanan prima pada pengguna layanan dengan terus berbenah dan berinovasi. 

Jatim Butuh Rumah Sakit Tipe A di Madura dan Pantura, Khofifah Ungkap Alasannya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pulau Madura membutuhkan sebuah rumah sakit tipe A, seperti RSUD dr Soetomo Surabaya.

Menurutnya, dibutuhkan jarak yang cukup jauh jika merujuk pasien dari Madura ke rumah sakit tipe A di Surabaya.

"Saya sudah sampaikan ini (kebutuhan rumah sakit tipe A di Madura dan Pantura) ke Kementerian Kesehatan. Karena kalau dari Sumenep-Pamekasan dirujuk ke Soetomo, itu kejauhan," ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Tidak hanya di Madura, menurut Khofifah, rumah sakit tipe A juga dibutuhkan untuk wilayah pantai utara (Pantura).

"Apakah itu di Bojonegoro, apakah di Lamongan. Kebutuhannya sama. Ya, (kebutuhannya) setara dengan rumah sakit tipe A juga," ujar Khofifah.

Meski demikian, Khofifah mengaku pembangunan rumah sakit tipe A di dua wilayah tersebut tidak mudah. Kendala utamanya adalah infrastruktur dan kelengkapan alat kesehatan.

"Alkes ini juga jadi bagian untuk meyakinkan pasien, di sini mereka bisa terlayani dengan baik dan tidak murah," ujar dia.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Khofifah menyebut, sejumlah kerja sama operasional (KSO) di sejumlah rumah sakit sudah dilakukan. Namun, ia tidak menjelaskan hasil dari KSO yang sudah dilakukan.

Menurut Khofifah, Pemprov Jatim saat ini juga sedang mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang memadai di kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Namun, kebutuhan rumah sakit di kepulauan Sumenep ini terkendala power plant. Saat ini kebutuhan listrik di kepulauan Sumenep juga terus dikomunikasikan dengan PLN.

"Kami juga terus menyampaikan ke PLN, ke DJP Jawa Bali, elektrifikasi masih menjadi problem kekuatan daya yang bisa memberikan suplai ke rumah sakit yang kami harapkan," kata Khofifah.

Selain masalah infrastruktur dan alkes yang mahal, serta kurangnya daya dukung elektrifikasi di kepulauan, masalah lain yang muncul adalah pemerataan dokter spesialis.

Hal itu membuat kebutuhan rumah sakit di Madura, Pantura dan sejumlah wilayah di kepulauan Sumenep belum terpenuhi.

"Untuk dokter spesialis, itu problemnya adalah pemerataan, terutama untuk daerah di kepulauan di Sumenep. Di sana (Sumenep) itu punya 126 pulau," ujar Khofifah.

Saat ini pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Gerak Cepat, Panglima TNI Ganti Komandan Jenderal Kopassus


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan langkah cepat untuk melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jenderal TNI Andika pada tanggal 17 November 2021 lalu telah mengeluarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1029/XI/2021 tentang Pemberhentian dari/dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam surat tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memutasi Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI Mohammad Hasan.

Jenderal Bintang Dua TNI Korps Baret Merah itu dimutasi ke Aceh untuk menempati posisi baru sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) menggantikan Mayjen TNI Achmad Marzuki yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menjabat sebagai Aster Kasad.

Sementara, posisi Danjen Kopassus saat ini ditempati oleh Mayjen TNI Teguh Muji yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

Pergantian posisi Danjen Kopassus Surat Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2021 itu pun dibenarkan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa ketika mengunjungi Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi.

Panglima TNI lebih jauh menjelaskan, bahwa Surat Keputusan tentang pergantian Danjen Kopassus itu sebenarnya merupakan hasil keputusan Wanjakti pada bulan September lalu.

"Jadi yang keluar kemarin itu hasil Wanjakti yang sudah disepakati, yang sudah dirapatkan pada bulan September. Termasuk mutasi Danjen Kopassus menjadi Pangdam Iskandar Muda Aceh," kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes Angkatan Laut, Jakarta Timur, Senin, 22 November 2021.

Lebih jauh Panglima TNI menjelaskan, Wanjakti itu biasa atau normanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. 

"Kalau yang mutasi kemarin, SKep Panglima itu Wanjakti nya sudah selesai sejak September. Terakhir bulan September kemarin," ucapnya.

ASN Pemkot Surabaya Mulai di Tes Swab Guna Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan kegiatan penemuan kasus aktif (Swab Chase Finding) di lingkungan perkantoran, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Pelaksanaan tersebut,  menyasar 10 persen dari total karyawan atau karyawati di masing-masing tempat kerja atau usaha.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyampaikan, pada pelaksanaan tes swab hari pertama tersebut, dimulai oleh 10 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemkot Surabaya. Nantinya, akan terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan ini.

“Kita mulai dari para ASN yang ada lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Kita memiliki tiga tahapan untuk pelaksanaan tes swab tersebut, untuk ASN dimulai pada 24 November (Hari ini, red) hingga 6 Desember mendatang,” ujar Febri saat ditemui di Puskesmas Ketabang Kota Surabaya, Kamis (25/11).

Untuk tahapan selanjutnya pada pelaksanaan tes swab ini, Febri menjelaskan, akan dimulai pada awal Desember 2021. 

Yakni menyasar BUMD dan BUMN yang ada di Kota Surabaya. Tahap kedua itu dimulai oleh BUMD, pada 2 Desember 2021 mendatang.

“Tahap ketiga untuk BUMN pada 3 Desember 2021. Terhadap jumlah karyawan yang di bawah 50 orang akan dilakukan tes secara menyeluruh. Apabila di atas 50 orang, maka kami akan melakukan sampling sejumlah 10 persen dari jumlah karyawan,” jelas dia.

Tes swab ini, juga akan menyasar tempat usaha atau perusahaan swasta. Apalagi, Pemkot Surabaya telah mengeluarkan SE bernomor 001.1/13997/436.7.2/2021 tentang antisipasi lonjakan kasus Covid-19 melalui penemuan kasus aktif, yang telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Sejak awal pandemi dan secara konsisten, kami telah melakukan tes swab di lingkungan perkantoran. Kami juga terus melakukan Swab Hunter, yang  didampingi dengan Vaksin Hunter,” terang dia.

Febri mengatakan, bahwa sebelum pelaksanaan tes swab ini, pihaknya juga telah melakukan swab kepada para siswa di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan testing dan tracing.

“Seperti contoh beberapa waktu yang lalu, ada salah satu siswa yang positif Covid-19. Itu karena aktivitas diluar sekolah yang menyebabkan tertularnya Covid-19 dan bukan karena sekolahnya,” kata dia.

Selain itu, pelaksanaan tes swab dilakukan untuk melakukan antisipasi lonjakan kasus Covid-19. Sebab, angka kasus positif Covid-19 yang ada di Kota Surabaya, sudah mulai melandai. 

“Hanya saja, kita tidak ingin terlena. Per Rabu (24/11/2021) pagi ini, jumlah pasien yang dirawat di Hotel Asrama Haji (HAH), sebanyak 7 orang,” ungkap dia.

Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan hasil dari tes swab tersebut dan kondisi terbaru Kota Surabaya, kepada seluruh elemen masyarakat. Ia juga meminta, agar masyarakat bisa menahan diri dan terus menekankan protokol kesehatan

“Hasil dan terkait kondisi Kota Surabaya akan kita sampaikan kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk kewaspadaan kita, untuk bisa mengantisipasi lonjakan Covid-19,” pungkasnya. 

Pangkoarmada II Terima Courtesy Call Wadan Seskoal


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han)  menerima courtesy call (CC) Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), Laksma  TNI Aria Cakra Wibawa, M.Tr.(Han), pada Rabu ( 24/11/2021).

Dilaksanakan di ruang kerja Pangkoarmada II, kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan. Wadan Seskoal dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kedatangannya menemui Pangkoarmada II adalah untuk menjalin silaturahmi. 

Tak lupa ucapan terima kasih dan rasa hormat dihaturkannya kepada Pangkoarmada II. 

Tidak jauh berbeda, Pangkoarmada II juga menyampaikan rasa terima kasih karena Wadan Seskoal  yang telah berkunjung ke Markas Komando Koarmada II, dan  berharap agar silahturahmi ini  tetap terjaga dan terpelihara baik.

 “Semoga silaturahmi ini dapat terus terjalin, khusunya Koarmada II dan Seskoal untuk mendukung kesuksesan tugas-tugas Angkatan Laut kedepan, ” ujar Pangkoarmada II.

Di akhir acara Wadan Seskoal  memberikan cenderamata kepada Pangkoarmada II  yang dilanjutkan dengan foto bersama. (Dispen Koarmada II)

Penyusunan Rencana Kerja, Dandim Optimis Bisa Berikan Manfaat Untuk Satuan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono secara resmi membuka adanya kegiatan penyusunan rencana kerja bagi Satuan Kerja yang ada di lingkungan Makodim.

Kegiatan itu, digelar di Aula Makodim dengan diikuti oleh Perwira hingga prajurit lain di wilayah Kodim Surabaya Utara. Selasa, 23 November 2021 siang.

“Kegiatan ini, dapat memberikan manfaat yang besar dalam upaya peningkatan pemahaman, dan kemampuan dalam melakukan penyusunan rencana kerja yang akurat,” ujar Dandim.

Dandim menyebut, sebagaimana ditetapkan dalam Permenhan nomor 38 tahun 2015 terkait adanya SPP Hanneg, bahwa Kotama dan Satket harus menyusun rencana kerja, dan anggaran yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek di setiap tahun dengan berlandaskan atau bersistem bottom up down planning yang terintegrasi.

“Penyusunan itu, untuk menyamakan atau men-sinkronkan penyusunan program, kegiatan dan penganggaran tahunan. Supaya, Satket di lingkungan Kodim bisa selaras dan sinergis dengan perencanaan yang ada di Satuan atas,” jelasnya.

Beberapa sasaran, kata dia, sudah diwacanakan. Termasuk, adanya pelaksanaan pemutakhiran data dan penghimpunan data-data personel, materiil hingga fasilitas dalam format yang sudah ditentukan.

“Sekaligus, usulan kegiatan dari Satker Kodim sesuai dengan program, kegiatan dan jenis belanja dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran Satker,” tandasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Rabu, 24 November 2021

Disambangi Panglima, Kapolri Pastikan Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri Ditingkatkan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyambangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/11/2021). 

Dalam kesempatan itu, kedua Jenderal tersebut salah satunya membahas soal ditingkatkannya sinergitas dan soliditas TNI-Polri.

“Baru saja kami bersama pejabat utama Mabes Polri menerima Pak Panglima TNI yang baru tentunya banyak hal yang kita diskusikan bagaimana beberapa hal yang akan kita tingkatkan kedepan seperti sinergitas dan soliditas TNI-Polri,” kata Sigit.

Selain itu, kata mantan Kapolda Banten ini, pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penanganan dan pengendalian Covid-19.

Diantaranya adalah menyelesaikan target dari Presiden Indonesia terkait akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen yang harus tercapai di akhir tahun 2021 ini.

“Bagaimana juga bagaimana kita sama-sama selesaikan tugas yang selama ini menjadi tugas diberikan oleh Pemerintah khususnya Pak Presiden pada kami berdua kepada TNI-Polri seperti akselerasi terkait progres vaksinasi yang saat ini sedang kita kejar mencapai 70 persen di akhir Desember,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Tak hanya itu, Sigit memaparkan bahwa, keduanya juga membahas soal perubahan paradigma soal penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia, seperti di Papua serta Poso.

“Dan juga kegiatan lain tentunya akan terus kita bangun kita tingkatkan untuk memperkuat kemudian, membesarkan apa yang selama ini sudah kita jalin khususnya dalam hal sinergitas dan soliditas,” ucap eks Kapolda Banten.

Untuk penguatan sinergitas dari tataran atas hingga ke bawah, Sigit menyebut soal pelaksanaan pendidikan antara prajurit TNI-Polri yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga, kedepannya akan terus dipertahankan serta diperkuat lagi.

“Kapolri dan seluruh jajaran tentunya mengucapkan selamat kepada Panglima TNI baru. Dan kami siap terus kerjasama bersinergi tingkatkan soliditas untuk menjaga stabilitas keamanan negara, keamanan masyarakat dan juga sukseskan program Pemerintah khususnya dalam hal pengananan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional dan tugas lain yang tentunya menjadi tugas kita bersama itu yang bisa kami sampaikan,” papar Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI menyebut bahwa, pertemuan yang dilakukan oleh Kapolri untuk memperkuat apa yang sudah berjalan selama ini. Serta memperbaiki kekurangan yang ada.

“Kami datang kepada Kapolri di Mabes Polri untuk secara resmi menyampaikan apa yang mungkin Pak Kapolri dan staf yang selama ini sudah beroperasi punya pesan atau evaluasi yang perlu saya tahu. Supaya dalam memulai tugas saya ini saya sudah bisa langsung melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari Kapolri khususnya hubungan tugas yang memang melibatkan kedua institusi,” pungksnya.