Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Calon Anggota Dewan Pendidikan 2026-2030



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya membuka seleksi penerimaan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya periode 2026-2030. 

Pendaftaran dilakukan secara online melalui website dispendik.surabaya.go.id/dewanpendidikan yang dibuka mulai 14 Februari 2026 dan ditutup pada 28 Februari 2026 mendatang.

Tahap seleksi administrasi mulai 16 Februari 2026 sampai 1 Maret 2026. Disusul pengumuman calon lolos nominasi pada 2 Maret 2026, dan pemaparan gagasan dan wawancara pada 4-5 Maret 2026.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, sebelum dibuka pendaftaran calon Anggota Dewan Pendidikan, sudah dibentuk panitia seleksi (Pansel) yang terdiri dari unsur perguruan tinggi yang ada di Kota Pahlawan. 

Pansel ini yang nantinya akan melakukan berbagai persiapan pemilihan hingga mengumumkan dan melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Kota Surabaya.

"Pansel ini dibentuk berdasarkan keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/29/436.1.2/2026 tentang Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Surabaya periode 2026-2030," kata Febri, Minggu 15 Februari 2026.

Febri merinci tugas pokok Pansel, mulai dari persiapan untuk melakukan pemilihan, menyusun pedoman teknis pemilihan, melakukan pengumuman rekrutmen bakal calon Anggota Dewan Pendidikan, melakukan seleksi pemilihan, serta melaporkan hasil pemilihan. 

"Tugas Pansel ini tidak mudah, sehingga dipilihlah akademisi yang memiliki integritas," katanya.

Febri pun menerangkan para akademisi yang terpilih. Di antaranya, Prof. Muchlas Samani dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog dari Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Dra. Ignatia Martha Hendrati, ME. dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim. 

"Selain itu ada pula Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. dari Unair, dan Dr.Ing. Ir. Setyo Nugroho dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya," jelasnya.

Salah satu Pansel Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Suko Widodo mengatakan, seleksi ini merupakan bagian dari ikhtiar Pemkot Surabaya bersama Dispendik dalam mencari partner dalam memajukan pendidikan yang ada di Kota Pahlawan. 

"Pansel berkomitmen untuk mencari dan menemukan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan kompeten,” tegasnya.

Suko menyebut, pihaknya sangat terbuka kepada seluruh perwakilan unsur masyarakat untuk mendaftar sebagai calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya. 

Mulai dari tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, tokoh dunia usaha, unsur organisasi masyarakat dan keagamaan.

"Salah satu tantangan Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya ke depannya adalah perkembangan dunia digital dan etika komunikasi. Untuk itu, para pendaftar diminta membuat sebuah tulisan maksimal 1.000 kata mengenai Misi Saya sebagai Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya,” pungkasnya. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya

Begini Respon Dewan Pers Terkait Penetapan Tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu merespons penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB) dalam kasus merintangi penyidikan perkara impor gula di Kementerian Perdagangan, korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk, dan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Dewan pers menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.  Dalam pertemuan ini, Ninik didampingi anggota Dewan Pers Totok Suryanto. "Terkait dengan proses penanganan perkara yang tadi pagi banyak diberitakan oleh media, Dewan Pers tentu meminta kita masing-masing lembaga, sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara," kata Ninik di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025. Ninik menyebut bila memang ada bukti tindak pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ia memastikan Dewan Pe...
Baca selengkapnya

Peran Direktur TV di Kasus Perintangan Penyidikan Impor Gula dan Timah

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan dan korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk. Sl Salah satunya, yakni Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB). Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Tian diduga terlibat pemufakatan jahat antar pihak untuk menghalangi penyidikan dan bukan semata-mata mengenai pemberitaan media saja.  “Bukan soal pemberitaan. Pemberitaan itu mulia. Mau negatif pun artinya sebagai koreksi. Tapi membuat menciptakan pemufakatan jahat, seolah kejaksaan ini enggak ada benarnya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Kejagung meyakini, bahwa Dewan Pers paham soal proses hukum dan akan memproses kode etik jurnalistik Tian.  Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengungkapkan, Tian atau insan pers ini diduga menerima uang lebih dari Rp478.000.000 untuk membuat berita negarif yang menyudutkan Kejaksa...
Baca selengkapnya