Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

TANPA MODAL HENRY GUNAWAN BANGUN PASAR TURI

"Henry berjalan diluar aturan, serta tidak pernah ada laporan ke para anggota JO, termasuk hasil penjualan stand,"terang Totok Lusida saat bersaksi.

14 DESA DI PULAU SAPUDI DIBANTU TNI-POLRI

Selain bantuan dari TNI-Polri 4 Desa korban gempa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep mendapat bantuan sejumlah anggota Yonif Raider 500/Sikatan

RISMA RAIH PENGHARGAAN PEDULI MUSEUM

Wali Kota Risma juga bercita-cita kotanya nanti bisa memiliki berbagai macam museum, seperti Museum Cat, Kantor Pos, Museum Makanan Tradisional, dan Museum Industri.

NASIB ADVOKAT LUCAS DITANGAN EDDY SINDORO

"Kembalinya Eddy Sindoro itu suatu kabar gembira. Nanti akan terungkap kebenaran yang sebenarnya. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan," ujar Lucas.

KPK TANGKAP PIHAK SWASTA DI SURABAYA

KPK menangkap tangan seorang pihak swasta di Surabaya, dalam rangkaian operasi terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

GUB JATIM BELUM SERAHKAN PAK, GAJI 13 MUNDUR

Pencairan gaji ke-13 untuk ASN dilingkungan Pemkot dan para anggota DPRD kota Surabaya tertunda. Apa sebabnya ?

AUDIT BPK HADANG KASUS JASMAS PEMKOT SURABAYA

Molornya kasus Jasmas, jelas Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, disebabkan pihak Kejaksaan masih menunggu hasil audit dari BPK RI.

RESES ANGGOTA DPRD RAWAN DISISIPI KAMPANYE

Khawatir menjadi ajang kampanye, Bawaslu Kota Surabaya memantau langsung seluruh kegiatan reses anggota DPRD Surabaya yang maju lagi sebagai calon anggota legislatif.

Rabu, 17 Oktober 2018

Dua Tersangka Pemalsu Impor Dijebloskan Ke Medaeng


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar pukul  14.00 Wib mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak tiba di rumah tahanan klas I Medaeng.

Dua tersangka yakni Daniel Damaroy,Warga Semarang-Jawa Tengah dan Dian Priyanto, Warga Sememi- Surabaya akhirnya dijebloskan ke lapas tersebut.

Sebelumnya saat di gedung Kejari Tanjung Perak, kedua tersangka pemalsu impor enggan berkomentar kepada para wartawan yang sejak siang menyanggongnya.

Daniel Damaroy,Warga Semarang-Jawa Tengah dan Dian Priyanto, Warga Sememi- Surabaya buru-buru masuk ke dalam mobil tahanan.

" Kami tahan 20 hari kedepan untuk mempermudah penanganan perkaranya. " ujar kasi pidsus Dimaz Atmadi didampingi kasi Intel Lingga Nuarie, selasa (16/10).

Penahanan kedua tersangka ini lanjut Dimaz berdasarkan Surat Perintah Kajari Tanjung Perak, Rachmat Supriady, Nomor Print - 02/0.5.42/Ft2/10/2018 dan Print-03/0.5.42/Ft2/10/2018, keduanya tertanggal 16 Oktober 2018.


" Untuk tersangka Dian dilakukan penahanan pada proses penyidikan sedangkan Daniel tidak dilakukan penahanan dan prosesnya pada tahap II ini dilakukan penahanan. Alasannya normatif dalam artian ditakutkan para tersangka menghilangkan barabg bukti dan menghilangkan diri dan tercantum dalam KUHP." Papar Dimaz.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap pada 26 Juni 2018 lalu. Petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak  berhasil mengamankan 3 kontainer yang berisi  50.664 botol miras yang diangkut dari Singapore.

Ribuan botol miras itu didatangkan oleh importir PT. Golden Indah Pratama dengan menggunakan dokumen palsu yang tertulis polyestern yarn (benang poliester). Dugaan kuat dokumen import tersebut dipalsukan oleh tersangka Daniel Damaroy dan Dian Priyanto.

Total nilai ribuan miras dari berbagai merk itu  lebih dari Rp. 27 miliar, sementara potensi kerugian negara yang timbul dari tidak terpenuhinya pemenuhan pembayaran pajak mencapai lebih dari Rp. 57,7miliaryang terdiri dari: Bea Masuk Rp. 40,5 miliar; PPN 6,7 miliar; PPh pasal 22 Rp. 5,1 miliar; dan Cukai 5,4 miliar.

Kedua pelaku pemalsu dokumen impor barang ini dijerat dengan UU Kepabeanan, yakni melangar pasal 103 huruf (a) UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. (arf)

BNN Tangkap Oknum TNI yang Jadi Kurir 63.573 Butir Ekstasi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap dua anggota TNI AD yang melakukan peredaran narkoba.

"Dua oknum Anggota TNI AD dan Polisi Militer Sumatera Utara," kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari, di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (16/10/2018).

Dua tersangka yang diketahui atas nama Kopda ED dan Praka RD.

Penangkapan ini merupakan operasi BNN dari pertengahan September hingga Oktober 2018.

BNN berhasil menyita 63.573 butir ekstasi pesanan napi Rutan Salemba, Jakarta.

Arman Depari menjelaskan, setelah mendapat laporan masyarakat, pihaknya dan TNI AD melakukan operasi gabungan untuk mengungkap kasus tersebut.

Pada Sabtu (29/9/2018), petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial AD yang merupakan kurir ekstasi.

Sebanyak 63.573 butir ekstasi tersebut rencananya akan diedarkan di Medan, Jakarta dan beberapa kota lain.

“Bentuk diamond atau berlian warna oranye dan jika melihat bentuk adalah kualias yang cukup baik,” papar Depari.

Ia mengatakan, BNN bertekad membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba. 

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Secara terpisah, Staf Pengamanan Internal Mabes TNI AD Robertson Ismail mengatakan, pihaknya masih menyelidiki oknum TNI tersebut.

“Sedang diselidiki di sana, karena pengertian kurir itu bukan berarti dia harus membawa, dia sendiri bisa saja tidak menyadari membantu mencarikan alat transportasi, misalnya seperti itu,” kata Robertson.

Ia mengatakan, jika dua oknum TNI AD itu terbukti bersalah akan dilakukan pemecatan.

“Anggota kita sudah banyak yang kena, pengguna saja kita pecat, kalau terbukti pengguna saja kita pecat. Itu sudah komitmen pimpinan TNI,” ujar Robertson. (rio)

Kejari Tanjung Perak Tahan Dua Tersangka

Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Impor 



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai diperiksa selama satu jam lamanya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak akhirnya menahan dua tersangka kasus pemalsuan dokumen impor barang yang berisi ribuan botol miras asal singapore.

Dua tersangka yang ditahan itu adalah Daniel Damaroy,Warga Semarang-Jawa Tengah dan Dian Priyanto, Warga Sememi- Surabaya.

Penahanan kedua tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Kajari Tanjung Perak, Rachmat Supriady, Nomor Print - 02/0.5.42/Ft2/10/2018 dan Print-03/0.5.42/Ft2/10/2018, keduanya tertanggal 16 Oktober 2018.

"Sebelumnya tidak ditahan, kami tahan selama 20 hari kedepan untuk mempermudah penanganan perkaranya. Salah satunya tidak menghilangkan barang bukti,"terang Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak,  Dimaz Atmadi didampingi Kasi Intelijen, Lingga Nuarie, Selasa (16/10).

Saat dilakukan pemeriksaan, lanjut Dimaz, kedua tersangka dinilai kooperatif dan tidak berbelit belit.

"Keduanya memberikan keterangan apa adanya terkait keterlibatannya pada perkara ini,"sambung Dimaz.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap pada 26 Juni 2018 lalu. Petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak  berhasil mengamankan 3 kontainer yang berisi  50.664 botol miras yang diangkut dari Singapore.

Ribuan botol miras itu didatangkan oleh importir PT. Golden Indah Pratama dengan menggunakan dokumen palsu yang tertulis polyestern yarn (benang poliester). Dugaan kuat dokumen import tersebut dipalsukan oleh tersangka Daniel Damaroy dan Dian Priyanto.

Total nilai ribuan miras dari berbagai merk itu  lebih dari Rp. 27 miliar, sementara potensi kerugian negara yang timbul dari tidak terpenuhinya pemenuhan pembayaran pajak mencapai lebih dari Rp. 57,7miliaryang terdiri dari: Bea Masuk Rp. 40,5 miliar; PPN 6,7 miliar; PPh pasal 22 Rp. 5,1 miliar; dan Cukai 5,4 miliar.

Kedua pelaku pemalsu dokumen impor barang ini dijerat dengan UU Kepabeanan, yakni melangar pasal 103 huruf (a) UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. (Mang)

Diperiksa 20 Jam, KPK Tahan Bupati Bekasi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Selasa (16/10/2018).

Neneng ditahan setelah hampir 20 jam diperiksa di Gedung KPK Jakarta. Neneng Hasanah ditangkap oleh petugas KPK pada Senin (15/10/2018) malam.

Neneng tiba di Gedung KPK sekitar pukul 23.25 WIB. Setelah tiba, Neneng langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Politisi Golkar tersebut baru keluar dari Gedung KPK dan mengenakan rompi oranye pada pukul 19.46 WIB.

"Ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam kasus ini, Neneng selaku bupati dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar.

Pemberian uang itu terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat sebagai tersangka.

Masing-masing yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi sebagai tersangka. (rio)

Selasa, 16 Oktober 2018

Aneh, Kasus BOS dan Bopda Belum Kelar, Pemkot Surabaya malah Raih Anugrah Kihajar


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keberhasilan Pemkot Surabaya meraih Anugerah Kita Harua Belajar (Kihajar) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata mendapat sorotan dari Reni Astuti Anggota Komisi D DPRD Surabaya.

Pasalnya saat ini Pemkot Surabaya masih menunggak persoalan yang hingga kini belum terselesaikan yakni pencairan dana BOS dan Bopda serta sistem PPDB yang masih banyak catatan.

“Maka menjadi tugas Diknas Surabaya untuk memberikan bimbingan soal administrasi jika persoalannya menyangkut administrasi, karena sesuai data, jumlahnya lebih banyak yang sudah cair, maka harus dicari persoalannya dimana,” ucap Reni. Selasa (16/10/2018)

Menurut politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, prinsip yang harus dipegang Diknas Kota Surabaya jangan sampai dana BOS tertunda karena akan berdampak kepada siswa dan guru.

“Sistem belajar mengajarnya pasti akan terganggu, terutama untuk kegiatan ekstra kulikuler yang dananya memang berasal dari BOS,” tandasnya.

Reni mengatakan, visi Diknas Surabaya itu menjadi barometer nasional dan menjadi rujukan daerah lain, maka problem-problem yang sifatnya prinsip harus segera terselesaikan, karena faktanya saat ini masih ada masalah, meskipun dibeberapa hal harus diapresiasi

“BOS itu dari pusat dan juknis juga dari pusat, maka diknas harus jemput bola, proaktif bagaimana agar tidak ada persoalan, jangan sampai ada lagi muncul jawaban yang terkesan saling lempar,” katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menerima penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Malam Anugerah Kihajar ke-7 tahun 2018 di Jakarta, Jumat, (12/10/2018).

Penghargaan tersebut, diberikan kepada lima Provinsi, tujuh Kota dan empat Kabupaten, yang berprestasi dalam memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan di daerahnya masing-masing.

Tahun 2018, merupakan kedua kalinya Pemkot Surabaya menerima penghargaan kategori utama tingkat kabupaten-kota. Penghargaan tersebut, berhasil diraih karena kepedulian dan komitmen dalam pengembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan. (arf)

Mobil BMW Milik Kabid Tata Ruang Bekasi Disita KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil BMW dalam kasus suap terkait pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan petinggi Lippo Group.

Mobil tersebut sebelumnya digunakan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi untuk melarikan diri.

"Dengan demikian, sampai saat ini telah disita tiga mobil yang diduga digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dalam operasi tangkap tangan pada Minggu (14/10/2018), KPK menduga telah terjadi penyerahan uang dari Taryudi, konsultan Lippo Group kepada Neneng Rahmi.

Penyerahan uang dilakukan di jalan raya. Namun, Neneng Rahmi yang berada di mobil BMW putih, diduga mencoba melarikan diri ke sebuah jalan dekat pintu tol arah Cikampek.

Pada Selasa dini hari, Neneng didampingi suaminya datang menyerahkan diri kepada KPK. Neneng kemudian menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Namun, hingga operasi tangkap tangan, diduga baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar. Pemberian uang itu terkait perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain bupati dan para kepala dinas, Neneng Rahmi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (rio)

Kejari Tanjung Perak Terima Pelimpahan Tahap II Dari Penyidik Bea dan Cukai

Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Impor 




KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah dinyatakan sempurna oleh Jaksa, Penyidik Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya melimpahkan berkas perkara penyelundupan ribuan botol miras senilai puluhan miliar rupiah asal Singapura.

Selain melimpahkan berkas perkara, pada pelimpahan tahap II itu juga melimpahkan tersangka pada kasus ini. Kedua tersangka itu adalah Daniel Damaroy,Warga Semarang-Jawa Tengah dan Dian Priyanto, Warga Sememi- Surabaya.

"Benar, Hari ini kami menerima pelimpahan tahap II kasus tersebut,"ujar Kasi Pidus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi didampingi Kasi Intelijen, Lingga Nuarie pada awal media, Selasa (16/10).

Diterangkan Dimaz, Kedua tersangka ini disangkakan telah melanggar UU Kepabeanan, yakni melanggar pasal 103 huruf (a) UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

"Kedua tersangka  diduga keras telah melakukan tindak pidana kepabeanan, dengan modus memalsukan atas importasi pemberitahuan impor barang (PIB) atas nama PT Golden Indah Pratama,"terang Dimaz.

Saat berita ini diturunkan, kedua tersangka masih menjalani serangkaian pemeriksaan diruang pidana khusus lantai II Gedung Kejari Tanjung Perak Surabaya.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap pada 26 Juni 2018 lalu. Petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak  berhasil mengamankan 3 kontainer yang berisi  50.664 botol miras yang diangkut dari Singapore.

Ribuan botol miras itu didatangkan oleh importir PT. Golden Indah Pratama dengan menggunakan dokumen palsu yang tertulis polyestern yarn (benang poliester). Dugaan kuat dokumen import tersebut dipalsukan oleh tersangka Daniel Damaroy dan Dian Priyanto.

Total nilai ribuan miras dari berbagai merk itu  lebih dari Rp. 27 miliar, sementara potensi kerugian negara yang timbul dari tidak terpenuhinya pemenuhan pembayaran pajak mencapai lebih dari Rp. 57,7miliaryang terdiri dari: Bea Masuk Rp. 40,5 miliar; PPN 6,7 miliar; PPh pasal 22 Rp. 5,1 miliar; dan Cukai 5,4 miliar. (Mang)

KPK Tahan Bos Lippo Group Billy Sindoro


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10/2018).

Billy ditahan setelah sekitar 15 jam diperiksa di Gedung KPK, Jakarta. Bos pengembang properti itu ditangkap petugas KPK saat sedang berada di rumahnya.

Billy tiba di Gedung KPK pada Senin (15/10/2018) pukul 23.37 WIB. Setelah tiba, Billy langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Ia baru keluar dari Gedung KPK pada pukul 15.15 WIB. Mantan narapidana kasus korupsi itu kembali mengenakan rompi oranye berlogo KPK.

Billy tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada wartawan sebelum menaiki mobil tahanan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Billy Sindoro sebagai tersangka. Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Billy dan tiga orang lainnya diduga memberi suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Neneng selaku bupati dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Namun, hingga operasi tangkap tangan, KPK menduga baru terjadi penyerahan uang  Rp 7 miliar. Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Masing-masing yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group. Sementara, satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group. (rio)

Cegah Second Disaster, Tim Kesehatan TNI AL Laksanakan penelitian Air Tanah dan Fogging di Wilayah Bencana Gempa dan Tsunami Sulteng


KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Untuk mencegah Bencana Kedua (Second Disaster) yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, Tim Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan TNI Angkatan Laut melaksanakan penelitian air tanah dan fogging di wilayah yang terkena bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (16/10/2018).

Satuan tugas (Satgas) Kesehatan TNI Angkatan Laut mulai melaksanakan penelitian air tanah di dua lokasi terdampak likuifaksi di Kelurahan Petobo dan Balaroa, Kota Palu, Sulteng.

Ketua Tim Satgas Kesehatan Letkol Laut (K) drg Ketut Triwanto, Sp.Ort., menyampaikan penelitian dengan pengambilan sampel air tanah tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah air tanah yang dikonsumsi oleh warga masih aman bagi kesehatan atau tidak.

Untuk pengambilan sampel di Kelurahan Balaroa, ada delapan sampel titik air pada kawasan pemukiman yang berkoordinasi dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI dari Manado, ujarnya.

Ke delapan titik tersebut yakni, RT 01 dan RT 03 di Balaroa, Jalan Manggis, Jalan Durian, Jalan Loloa, Jalan Sibane, dan daerah Kaloa Balaroa serta RW 06 Balaroa.

Selain pengambilan sampling air, tim satgas kesehatan ini juga mengambil sampling dari tanah di daerah Petobo untuk diteliti yang selanjutnya, semua sample air dan tanah yang telah dikumpulkan nantinya, akan diteliti untuk memastikan kesehatan warga yang masih bertahan di wilayah tersebut.

Satgas Kesehatan TNI AL juga melakukan fogging untuk menghindari warga terdampak penyakit malaria dan demam berdarah, akibat kondisi lingkungan pascabencana gempa dan likuifaksi di posko pengungsian Petobo.

"Kami terbagi dalam dua tim, satu tim melakukan pengambilan sampel air dan tanah di Petobo dan Balaroa, sementara tim lain melakukan fogging di posko pengungsi Petobo, Pantai Talise, Mamboro, Lawalae, Kekentina kelurahan Taipa, kelurahan Siaga, Pelabuhan Pantoloan, dan Wani Kabupaten Donggala Sulteng", jelas Letkol Ketut.

Fogging dimaksud agar dapat menghindarkan para warga agar dapat terhindar dari penyakit yang disebarkan oleh lalat dan nyamuk. Tim Satgas Kesehatan TNI AL juga membagikan masker serta kantung plastik di tiap tenda pengungsi agar dapat digunakan membuang sampah. (arf)

Terima Bantuan untuk Korban Gempa Palu, Risma Ingin Bangunkan Sekolah


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima bantuan dari pihak swasta untuk disalurkan kepada korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Gonggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (16/10/2018). Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 450 juta lebih itu diserahkan langsung di Lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Bantuan uang itu berasal dari Dharmawanita Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebesar Rp 151.500.000, dari Ikatan Guru Taman Kanan-kanak Indonesia sebesar Rp 200.381.000, dari Yayasan Suryani Setyadi dan Happy Puppy Grup sebesar Rp 100 juta. Bahkan, ada pula bantuan 6 ribu kaleng Khong Guan Biskuit 650 GR.

Wali Kota Risma mengatakan atas nama pemerintah dan saudara-saudara korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala mengucapkan terimakasih kepada pihak swasta dan warga Kota Surabaya yang telah memberikan bantuan. 

Ia mengatakan dengan bantuan uang sebesar ini, maka dia akan membelikan barang-barang dan juga beras yang sangat dibutuhkan di lokasi gempa.

“Sisanya, kami ingin membangun atau nanti memperbaiki sebuah sekolah di sana, nanti kita lihat lebih detail kebutuhannya,” kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Ia juga memastikan relawan yang ada di sana nanti akan mengecek terlebih dahulu kondisi dan kebutuhan sekolah yang akan dibangun atau diperbaiki itu. Namun, ia berencana memperbaiki sebuah sekolah yang selama ini menjadi posko relawan dari Pemkot Surabaya.

Beberapa waktu lalu, lanjut Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya sudah memberangkatkan 16 truk bantuan ke lokasi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Bahkan, 28 relawan staf Pemkot Surabaya sudah diberangkatkan untuk membantu para korban gempa.

“Nanti sekitar tanggal 21 Oktober 2018 akan memberangkatkan bantuan lagi ke sana dan relawan yang ada di sana akan pulang untuk diganti dengan relawan baru,” tegasnya.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu memastikan bahwa relawan yang dikirim ke lokasi gempa dan tsunami itu sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Bahkan, selama berada di lokasi, tidak ada halangan dan dapat bekerja serta membantu para korban dengan baik.

“Teman-teman (relawan Pemkot Surabaya) bekerja di sana nyaman sekali dan tidak ada gangguan apapun,” tegasnya.

Mereka bekerja keras membantu para korban. Awalnya, yang sangat dibutuhkan memang dokter bedah, sehingga pada saat itu dokter bedah yang ikut menjadi relawan bekerja hingga pukul 01.00 dini hari. Kebetulan, yang menjadi tempat lokasi bedah adalah rumah sakit yang ditinggalkan oleh para dokternya setelah gempa dan tsunami.

“Nah, rumah sakit itu dibersihkan lalu dijadikan tempat bedah oleh teman-teman. Mereka juga menghidupkan puskesmas di sana untuk membantu mengobati para korban,” tegasnya.

Wali Kota Risma menambahkan, meskipun sudah beberapa minggu lalu terjadinya gempa, namun kebutuhan akan makanan sangat tinggi. Makanya, pada pengiriman bantuan tahap kedua ini akan dikirim sekitar 30 ton beras dari Surabaya. Selain itu, nanti juga akan dikirim genset, tenda dan juga tendon air.

Oleh karena itu, ia juga berharap kepada warga Kota Surabaya yang belum menyalurkan bantuannya untuk korban gempa Palu dan sekitarnya, Wali Kota Risma mengajak untuk membantu juga.

“Mari bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang ada di Palu, Sigi, dan Gonggala. Lebih baik tangan di atas dari pada di bawah. Lebih baik membantundari pada dibantu. Yakinlah bahwa yang kita lakukan ini bukan hanya memberikan dampak kepada saudara yang mengalami musibah, tapi juga kepada diri kita sendiri,” pungkasnya. (arf)

H-1 Sertijab Pangkoarmada ll, Komandan Lantamal V Hadiri Fleet Commander Inspection


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) H-1 jelang Serah Terima Jabatan Panglima Komando Armada ll (Pangkoarmada ll)  besok pagi,  Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri Fleet Commander Inspection di Dermaga Madura Ujung Surabaya, Salasa (16/10).

Admiral Inspection merupakan salah satu tradisi dilingkungan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan guna memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI Angkatan Laut untuk yang terakhir kalinya, sebelum tongkat komando kepemimpinan diserahterimakan.

Fleet Commander Inspection dilaksanakan dalam rangkaian serah terima jabatan Panglima Komando Armada II yang akan dilaksanakan besok, dari Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M. kepada penggantinya Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto,  S. Sos., M. Si.,

Dengan Menggunakan KAL Bawean I-02 Fleet Commander Inspection dimulai dari Dermada A menuju ke KRI FKO-368 yang sedang sandar di Dermaga Madura. KAL Bawean I-02 sandar lambung kanan KRI FKO-368 di sambut Danlantamal VI, Danlantamal VII, Danlantamal VIII, Danlantamal XIII serta para kasatker jajaran Koarmada II.

Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M. melalui radio telekomunikasi menyampaikan amanatnya yang dipancarkan dan diterima oleh seluruh kapal perang TNI Angkatan Laut yang tengah beroperasi di segenap penjuru perairan NKRI maupun yang sedang beroperasi di luar negeri.

"Para prajurit Koarmada II yang saya cintai dan saya banggakan di manapun saudara berada dan bertugas, Saya selaku Panglima Koarmada II, merasa bangga kepada kalian semua karena selama ini telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan profesionalisme yang luar biasa seraya berharap kepada seluruh prajurit Koarmada II, untuk memberikan dukungan yang sama kepada Panglima Koarmada II yang baru”, ujar Laksda TNI Didik.

Didik -sapaan akrab Laksamana dengan dua bintang di pundak ini menyampaikan dari hati yang tulus dirinya mohon maaf jika ada salah dan kekhilafan selama kepemimpinan sebagai Pangarmada II,

“Saya mohon diri dan mohon doa restunya untuk mengemban tugas selanjutnya yang dipercayakan oleh pemimpin TNI Angkatan Laut sebagai Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

"Sampai jumpa di medan bhakti selanjutnya, demi TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara”, tegasnya.

Usai melaksanakan Fleet Commander Inspection,  Pangkoarmada II beserta rombongan yang On board di KAL Bawean I-02 meninggalkan KRI FKO-369 menuju Gedung Nala Mako Koarmada II. (arf)

UNICEF Umumkan Materi Pendidikan Untuk Masyarakat Terdampak Gempa dan Tsunami di Sulawesi Telah Tiba


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Hari ini, UNICEF mengumumkan kedatangan materi pendidikan untuk situasi darurat seberat 30 ton, termasuk 65 tenda (untuk ruang kelas sementara), dari lokasi suplai di Dubai sebagai bentuk langung dukungan terhadap upaya tanggap bencana gempa dan tsunami di Sulawesi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menurut data dari Dinas-Dinas Pendidikan setempat, terdapat 1.149 sekolah dengan 164.651 murid, mulai dari tingkat pendidikan usia dini sampai menengah di empat kota/kabupaten di Sulawesi, yang terdampak langsung bencana. Banyak sekolah di kawasan ini yang masih ditutup dan pengkajian pun masih berjalan, sehingga angka-angka ini masih dapat bertambah.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senang dapat bekerja sama dengan UNICEF untuk membuka kelas sementara di kawasan ini. Dengan meneruskan kembali rutinitas belajar dan mengembalikan suasana normal, sekolah menjadi ranah terapi di tengah kerusakan yang terjadi. Sekolah juga membantu keluarga untuk bangkit kembali,” ujar Professor Dr. Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para mitra berencana membuka 450 tenda yang memenuhi standar mutu UNICEF sebagai ruang kelas sementara di tempat-tempat terdampak gempa dan tsunami Sulawesi. Tenda UNICEF, masing-masing memiliki dua ruang kelas, baru saja tiba di Kalimantan dan akan langsung dikirimkan ke wilayah terdampak di Sulawesi dalam beberapa hari ke depan.

“UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memulihkan sekolah di area-area terdampak,” kata Debora Comini, Perwakilan UNICEF Indonesia. “Kita tahu bahwa pendidikan adalah alat pemulihan penting dalam situasi darurat seperti ini, saat anak-anak bersekolah mereka dapat dirawat, dipastikan keberadaannya, dan dilindungi dari penculikan dan eksploitasi.”

Sejauh ini, sebanyak 19 tenda telah didirikan sebagai ruang kelas sementara. Pengembalian akses anak-anak terhadap layanan pendidikan adalah hal penting karena pendidikan memberikan kesempatan adil bagi tiap anak terdampak untuk meneruskan proses pemulihan dan membangun kembali hidup mereka untuk masa depan lebih baik di lingkungan yang aman dan kondusif. Selain 65 tenda yang datang hari ini, masih akan tiba 135 tenda dan 200 alat belajar pada hari Rabu dan Kamis. (arf)

Jelang Sertijab Dankodiklatal Laksanakan Penandatanganan Memorandum


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) yang akan dilaksanakan besok, Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto,S.H., M.A.P membacakan sekaligus menyerahkan naskah Memorandum Sertijab Komandan Kodiklatal kepada calon penggantinya Laksda TNI Dedy Yulianto di ruang Joglo Moeljadi, Kesatrian Bumimoro, Kodiklatal.

Selain pejabat lama dan baru Komandan Kodiklatal, hadir dalam acara tersebut pejabat utama Kodiklatal diantaranya Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M,  Dirdiklat Laksma TNI Deny Septiana S.I.P., M.A.P, Dirum Laksma TNI Bernard  Setya Budiheruyono, Dirjianbang Laksma TNI Budi Kalimantoro, Dirdok Laksma TNI Budi Purwanto, S.T., M.M, Dankodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman Hakim serta para Komandan Kodik dan Pusdik dijajaran Kodiklatal.

Sebelum dilaksanakan pembacaan memorandum terlebih dahulu Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto,S.H., M.A.P memperkenalkan para pejabat utama Kodiklatal yang hadir dalam pelaksanaan penyerahan Memorandum.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan program kerja dan anggaran yang akan, sedang dan telah dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Selain itu juga disampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, solusi yang dijalankan serta hasil dari upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan.

Selesai melaksanakan penandatangan memorandum Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto,S.H., M.A.P bersama Komandan Kodiklatal baru Laksda TNI Dedy Yulianto melaksanakan tour Fasility dilingkungan Kesatrian Bumimoro Kodiklatal. (arf)

Soal Video Pelajar Teriak 2019 Ganti Presiden, Ini Pesan Wali Kota Risma


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pasca viralnya video puluhan pelajar berseragam pramuka yang meneriakkan yel-yel 2019 ganti presiden ditanggapi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dirinya menyanyangkan kejadian tersebut dan berharap kejadian itu tidak terjadi di Surabaya.

“Saya meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengajak anak-anak Surabaya terjun dalam politik praktis. Sebab, anak-anak harus konsentrasi untuk masa depannya,” pesannya usai menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Semarang di ruang sidang wali kota pada Selasa, (16/10/2018).

Kejadian ini cukup membuat Wali Kota Risma was-was. Kendati demikian, dirinya sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari untuk melindungi anak-anak salah satunya menggratiskan biaya pendidikan agar ke depan mereka siap menghadapi berbagai macam persaingan yang jauh lebih berat.

“Tahun 2020 globalisasi ekonomi terjadi di dunia dan kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan maka mereka akan kalah dalam persaingan itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, kalau sampai anak-anak Indonesia khsusunya Surabaya kalah dalam persaingan tersebut, maka dirinya meyakini anak-anak akan dijajah kembali dengan cara yang berbeda.

“Penjajahan ke depan itu di bidang ekonomi dan kebodohan,” ungkap wali kota sarat akan prestasi tersebut.

Oleh karena itu, Wali Kota Perempuan pertama di Surabaya ini menekankan agar anak-anak di Surabaya tidak boleh dijajah atau terjajah kembali. Caranya, kata dia, anak-anak harus survive agar menjadi tuan dan nyonya di tanahnya sendiri.

“Makanya sekarang ini, saya terus persiapkan secara matang dan bertahap untuk anak-anak di berbagai bidang,” tandasnya.

Bahkan ke depan, dirinya mengusahakan untuk turun langsung menjadi pengajar bagi para guru tentang teknologi, pengenalan anak terkait budaya dan sejarah negaranya.

“Saya lebih menjadi pengajar agar arahnya jelas,” sambungnya.

Wali Kota Risma kembali meminta dengan hormat kepada para politikus untuk tidak melibatkan anak-anak dalam politik praktis. Alasannya, agar anak-anak bisa konsentrasi secara penuh untuk masa depannya.

“Saya ingin anak-anak Surabaya jadi pemenang dan bisa sejajar dengan anak-anak di dunia. Itu bisa dilakukan dan mungkin untuk diwujudkan,” pungkasnya. (arf)

Kodiklatal Kirim Bantuan Untuk Korban Gempa Palu Sigi dan Donggala


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gempa dan tsunami yang melanda kota Palu, Sigi dan Donggala, 28 September 2018 lalu meninggalkan dampak kerusakan dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat setempat.Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban tersebut Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) dibawah Koordinator Direktorat Doktrin (Ditdok) Kodiklatal memberikan bantuan berupa makanan, Selimut dan pakaian.

Adapun bantuan tersebut diserahkan ke Posko bencana Palu, Sigi dan Donggala yang berada di Mako Lantamal V untuk selanjutnya diserahkan ke Posko Pemerintah daerah setempat untuk selanjutnya diserahkan ke daerah yang berdampak.

Dalam gempa yang terjadi di propinsi Sulawesi Tengah tersebut telah menelan korban jiwa lebih dari 2.000 orang dan lebih dari 70.000 orang hidup dalam pengungsian, dari tempat pengungsian tersebut masyarakat Palu, Sigi dan Donggala yang masih dilanda trauma membutuhkan bantuan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, Kodiklatal sebagai lembaga pendidikan TNI AL menyalurkan bantuan berupa uang, makanan, Selimut dan pakaian kepada para korban gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya. Adapun kejadian tersebut telah mendatangkan duka mendalam, kehilangan, dan penderitaan bagi masyarakat yang mengalaminya.

Semoga bantuan ini sedikit banyak dapat bermanfaat sekaligus meringankan beban penderitaan warga Palu, Sigi dan Donggala yang mengalami bencana. Bantuan ini, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial TNI AL khususnya Kodiklatal terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Selain mengirimkan bantuan berupa makanan, Selimut dan pakaian dalam kegiatan tersebut Kodiklatal juga mengirimkan 100 orang prajurit untuk membantu mendistribusikan bantuan ke korban yang belum terjangkau.

Semoga kondisi ini segera teratasi dan pulih seperti sediakala agar kehidupan masyarakat Palu, Sigi dan Donggala kembali berjalan dengan normal. (arf)

Pemkab Semarang Belajar Penanganan Lansia di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mereka diterima secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang sidang walikota pada Selasa, (16/10/2018).

Dalam kunker tersebut, Wakil Wali Kota Semarang Ngesti Nugraha menuturkan maksud dan tujuan kunker terkait Raperda penanganan kesejahteraan lansia.

“Kami mohon informasi agar menjadi masukan yang baik sehingga mampu diterapkan di Semarang,” ujar Ngesti di sela-sela sambutannya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, bahwa secara khusus Pemkot Surabaya tidak memiliki Raperda untuk lansia. Namun, ada beberapa program penanganan bagi lansia. Menurutnya, 59.167 lansia miskin dan tidak mampu diberi makanan gratis sebulan empat kali, pemeriksaan gratis sebulan sekali dan dokter datang ke tempat mereka masing-masing. 

“Selain itu ada pelatihan senam lansia di kampung dan kita sediakan trainer lalu ada griya werdha untuk menampung 123 lansia serta taman lansia. Semua kita fasilitasi," paparnya. 

Lebih lanjut, para lansia juga difasilitasi pelayanan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang semua biayanya ditanggung pemkot. Sementara itu, untuk permakanan bagi lansia, kata dia, sistem kepengurusan di lapangan diserahkan kepada masyarakat..

Hal ini, lanjut Risma, untuk memangkas sistem birokrasi. Artinya, melibatkan warga untuk mengayomi sesamanya serta mengurangi biaya yang dikeluarkan.

“Intinya, jangan sampai ada lansia terlantar di Surabaya,” pungkasnya.

Dengan adanya berbagai macam program kesejahteraan lansia, Wali Kota Risma mengaku angka harapan hidup lansia di Surabaya semakin panjang dari tahun ke tahun.

“Kalau dulu 71 sudah meninggal kini usia 73. Semoga bisa kita pertahankan,” tandas wali kota sarat prestasi.

Usai mendengar penjelasan dari Wali Kota Risma, Ngesti memuji berbagai macam program yang sudah dijalankan Pemkot Surabaya. Baginya, Surabaya memiliki potensi yang sangat baik dalam melayani utamanya memperhatikan secara penuh kebutuhan para lansia.

“Khususnya persediaan taman lansia dan pelayanan kesehatan itu sangat penting bagi mereka dan itu akan kita terapkan di Semarang,” tutupnya. (arf)

Komandan Sesenbar Kodiklatal Pimpin Rapat Kesiapan Lattek Wira Jala Yudha VIII/2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Sekolah Senjata Bawah Air (Dansesenbar) Pusat Pendidikan Pelaut (Pusdikpel) Kodikopsla Kodiklatal Letkol Laut (P) Hasto Sarwono, S.E., M.Tr.Hanla, yang juga menjabat sebagai Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) dalam Lattek Wira Jala Yudha VIII/2018 secara resmi memimpin rapat kesiapan pelaksanaan Lattek Pelayaran Gabungan Siswa Kodiklatal Wira Jala Yudha VIII/2018, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sesenbar Kesatrian Bumimoro Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

Dalam rapat tersebut, Palaklat menerima paparan dari masing-masing Kasi yang berada dibawahnya antara lain Pasops Satgas, Perwira Personel, Pasminlog, Kasi Angkutan, Kasi Baksos, Kasi Penanaman pohon dan pembersihan pantai serta Kasi Hiburan.

Pamen dengan melati dua di pundak ini menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Lattek Wira Jala Yudha VIII/2018 ini akan melibatkan 980 orang yang terdiri dari 150 orang pendukung dan 830 siswa Kodiklatal. Dari jumlah 830 siswa tersebut terdiri  dari 90 orang siswa Kodikopsla, 281 orang siswa Kodikdukum sedangkan 459 orang lainnya adalah siswa Kodikmar Kodiklatal.

Lattek yang akan dimulai tanggal 26 Oktober hingga 9 November 2018 ini terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain kegiatan saat kapal berlayar dengan tujuan membekali dan mengenalkan pengetahuan kepada siswa mengenai beberapa peran di KRI antara lain peran operatif, administratif, khusus dan darurat. Selain itu mengenalkan tradisi TNI Angkatan Laut dan dinas jaga laut. Dalam Lattek tersebut siswa juga akan mempelajari tentang karakteristik kapal, memahami tugas dan tanggung jawab saat penugasan dikapal sesuai strata kepangkatan.

Untuk siswa Korps Marinir akan mempelajari mengenai operasi amphibi berikut tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan pada operasi amphibi mulai dari embarkasi hingga pendaratan di pantai menggunakan Alutsista Marinir.

Disisi lain, Komandan Sesenbar juga menyampaikan bahwa para siswa tidak hanya belajar di kapal saja, namun setelah sandar siswa akan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya baktsi sosial, bersih pantai, kunjungan ke pejabat Pemda, TNI dan Polri setempat, promosi ke sekolah-sekolah, olah raga bersama dan panggung prajurit. (arf)

Saksi Sebut Henry J Gunawan Tak Bermodal Saat Pembangunan Pasar Turi

Sidang Tipu Kongsi Pasar Turi



Dari kiri Totok Lusida dan Weifan saat bersaksi di PN Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan kasus penipuan kongsi pembangunan dan pengelolaan pasar turi yang menjerat Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (15/2).

Sidang yang dipimpin Hakim Anne Rusiana diruang sidang candra ini beragendakan dua pemeriksaan saksi BAP dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dan Harwaedi. Dua saksi tersebut adalah Totok Lusida dan Paulus Weily Affandi alias Weifan.

Totok Lusida mendapat giliran pertama untuk didengarkan kesaksiannya sebagai anggota Gala Megah Investment Joint Opertation (GMI- JO), perusahaan pemenang tender pembangunan dan pengelolaan pasar turi.

Dalam kesaksiannya, terdakwa Henry disebut telah menyimpang dari aturan kesepakatan yang dibuat dengan Pemkot Surabaya terkait kerjasama pembangunan dan pengelolaan pasar turi dgn perusahaan joint operation tersebut.

Menurut Totok, terdakwa Henry saat itu menyingkirkan semua peserta JO, termasuk saksi Totok, yang bertujuan untuk menguasai semua hasil penjualan stand atau kios yang telah tercatat sebesar Rp 1,7 triliun dengan mengalihkan rekening penjualan stand ke rekening GBP.

" Henry berjalan diluar aturan, serta tidak pernah ada laporan ke para anggota JO, termasuk hasil penjualan stand,"terang Totok Lusida saat bersaksi.

Dijelaskan Totok, saat memenangkan tender pembangunan dan pengelolaan pasar turi ini, Henry masuk dalam JO dengan mengatakan akan menjamin semua biaya pembangunan nya. Namun akhirnya Totok mengetahui Henry  tidak mempunyai cukup dana, sehingga ia mencari investor untuk membantu proyek tersebut. Namun, ditengah perjalanannya ada masalah dengan para investor dari PT Graha Nandi Samporna (GNS) yang juga sebagai pelapor dalam perkara ini.

"Saat terjadi masalah itu, ada upaya mediasi  dengan anggota JO dan para investor lainnya melalui Weifan dan La Nyalla,"jelas Totok.

Weifan

Dalam mediasi tersebut, lanjut Totok, akhirnya menghasilkan kesepakatan antara terdakwa Henry dengan para investor yakni Teguh Kinarto, Sindo Sumidomo alias Asoei dan Widjojono Nurhadi.

"Tapi saya tidak tau apa isi kesepakatan antara terdakwa dengan investor,"sambung Totok diakhir persidangan yang keterangannya ditolak oleh terdakwa Henry.

Sementara saksi Paulus Weily Affandi alias Weifan membenarkan telah menjadi mediator saat terjadi perselisihan tersebut.

"Iya saya yang memediasi bersama pak Nyala." terang pengusaha yang akrab dipanggil Weifan.

Dalam mediasi tersebut, lanjut Weifan, para pihak telah membuat notulen kesepakatan yang telah ditanda tangani para pihak yakni Henry, Teguh Kinarto, Widji serta dirinya dan Nyala. 

" Notulen kesepakatan itu tidak langsung saya bawa, baru diserahkan ke saya tahun 2014. Notulen kesepakatan ini yang saya bawa dan saya tunjukkan kepada majelis Hakim,"ujar Weifan.

Namun keterangan Weifan sempat mendapat sanggahan dari terdakwa Henry maupun tim pembelanya. Adanya perbedaan tambahan  kalimat dalam notulen perdamaian itu menjadi pemicu debat kusir. Perbedaan itu terkait adanya tambahan kalimat yang tidak pernah ada didalam notulen yang ditanda tangani para pihak.

Tulisan tangan yang dipersoalkan adalah mengenai permintaan Henry untuk tidak mencairkan dulu giro yang diserahkan ke Teguh Kinarto sebelum dibuatkan dulu akte nya. Dimana menurut Weifan tulisan itu tidak tercantum di notulen kesepakatan tersebut.

Debat mengenai keaslian notulen kesepakatan yang dipegang Weifan pun terus terjadi. Mengingat pihak terdakwa bersikukuh bahwa notulen asli sudah ada isi tulisan tersebut.

"Seingat saya tidak ada tambahan tulisan yang dibawah itu selain tulisan yang ditulis tangan oleh Henry," ujar Weifan.

Selain itu terkait permintaan terdakwa Henry yang meminta saksi Weifan untuk menyampaikan ke Teguh Kinarto agar tidak mencairkan dahulu bilyet giro sebagai kompensasi PT GNS dikeluarkan dari PT GBP tidak dibantah saksi Weifan.

Totok Lusida

Permintaan penundaan pencairan beberapa BG tersebut diminta Henry karena tidak ada dana dalam rekeningnya.

"Permintaanmu sudah saya sampaikan,"ujar Weifan menjawab pertanyaan terdakwa Henry.

Diakhir kesaksian Weifan, Yusril selaku ketua tim pembela terdakwa Henry meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi penyidik ke persidangan untuk memperjelas mengenai alat bukti pemeriksaan.

"Mohon saksi penyidik dihadirkan demi keadilan,"pinta Yusri pada majelis hakim.

Sementara diakhir persidangan, Yusril menanyakan tentang permohonan pengalihan tahanan kliennya dari tahanan negara menjadi tahanan kota. Namun permohonan itu belum dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini.

" Kami belum selesai mempelajari permohonan saudara," ucap Hakim Anggota Dwi Purwadi yang disambut ketukan palu hakim Anne Rusiana sebagai tanda berakhirnya persidangan.

Untuk diketahui, Henry dilaporkan oleh tiga pengusaha asal surabaya, mereka adalah Shindo Sumidomo alias Asoei, Teguh Kinarto dan Widjojono Nurhadi atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp. 240 miliar.

Dalam perkara ini, terdakwa Henry telah didakwa melanggar pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dan 372 KUH Pidana tentang penggelapan.

Kasus tipu kongsi ini merupakan pidana ketiga yang dilakukan  Henry. Kasus pertama, Henry terlibat penipuan jual beli tanah di Celaket Malang dan dihukum oleh Hakim PN Surabaya dengan vonis 8 bulan penjara bukan dengan masa percobaan 1 tahun.

Tapi vonis kasus ini ditambah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya saat Henry melakukan banding. Hukuman Bos PT GBP ini diperberat menjadi 2 tahun penjara.

Sedangkan diperkara pidana  kedua, Henry Divonis 2,5 tahun penjara karena dianggap bersalah melakukan penipuan terhadap 12 pedagang pasar turi. (mang)

Audit BPK RI Hadang Kasus Jasmas Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski telah mengantongi dua alat bukti yang cukup kuat namun hingga kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak belum segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016 dalan bentuk Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas).

Usut punya usut molornya kasus ini lantaran belum rampungnya hasil audit pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru no 1 Surabaya ini, mengaku tak dapat berbuat terlalu banyak, karena adanya penghadangan dari hasil audit BPK RI.

" Sampai sekarang belum turun mas (audit BPK RI). Kita (penyidik) tidak dapat berbuat apa-apa." Jelas Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi didampingi Kasi Intel, Lingga Nuarie, Senin (15/10).

Saat ditanya kapan selesainya audit BPK RI tersebut, Dimaz tak dapat memastikan. Namun yang jelas selama dalam proses penyidikkan, penyidik sudah melengkapi apa yang dibutuhkan pihak BPK RI.

" Apa maunya BPK pusat semua sudah kita lengkapi. Kita tunggu aja mas semoga cepat selesai." Harapnya.

Sebelumnya Kajari Tanjung Perak, Rachnad Supriyady, mengatakan telah mengantongi nama tersangka dalam kasus jasmas.

" Tokoh utama. Kita punya dua alat bukti bahkan lebih malah dengan nilai kerugian yang kami perhitungkan cukup besar." tegas Kajari Tanjung Perak Rachmad Supriady, SH,  MH saat dikonfirmasi, Senin (6/8/2018)

Saat disinggung, berapa orang yang bakal  dijadikan tersangka, Rachmad tak bisa menyebut secara pasti. Tapi yang jelas, menurutnya tergantung dari hasil yang di dapat dari pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang pernah jadi terperiksa.

" Bisa lebih dari satu, itu tergantung dari kita pengembangan ini, sejauh mana keterlibatan dari orang-orang dibelakangnya ini, apa peranannya ini turut serta atau terputus, bermain tunggal dalam kasus ini." paparnya.

Seperti diberitakan, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

Melalui tangan 'D' inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada 'D' mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha 'ST' dan Oknum Legislator 'D' telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

Sayangnya hal tersebut dibantah oleh 'D' yang tak lain adalah Darmawan, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Darmawan mengaku tak kenal dengan 'ST'.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (arf)

Bupati Malang dan Penyuapnya Ditahan KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati Malang Rendra Kresna ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Senin (15/10/2018).

Rendra ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta.

Rendra keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada pukul 19.20 WIB. Rendra yang dikawal petugas KPK sudah mengenakan rompi oranye berlogo KPK sebelum menaiki mobil tahanan.

"Dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap 2 tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Malang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin.

Selain Rendra, KPK juga menahan Ali Murtopo, pihak swasta yang merupakan tersangka pemberi suap kepada bupati. Ali ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Sementara, Rendra ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Rendra selaku Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015, diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Ali Murtopo diduga sebagai pemberi suap senilai Rp 3,45 miliar tersebut kepada Rendra. Suap tersebut terkait dengan proyek peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011. (rio)

Gubernur Jatim Belum Serahkan PAK, Gaji 13 Dipastikan Mundur


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Permohonan persetujuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) kota Surabaya tahun 2018 masih belum diserahkan oleh Gubernur Jatim ke Pemkot Surabaya hingga hari ini, Senin(15/10/2018).

Hal ini, membuat pencairan gaji ke-13 untuk 14 ribu lebih Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Pemkot dan para anggota DPRD kota Surabaya tertunda.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Yusron Sumartono, menyatakan, didalam pengajuan anggaran PAK APBD 2018, memang telah dianggarkan pencairan gaji ke-13 untuk ASN dilingkungan Pemkot dan DPRD kota Surabaya.

“Memang ada anggarannya,” ungkap Yusron, saat di hubungi via seluler, Senin(15/10/2018) malam.

Ia menambahkan, persetujuan PAK yang telah disahkan dalam sidang Paripurna DPRD kota Surabaya pada 30 September lalu, masih belum diserahkan kembali oleh Provinsi Jatim. Sehingga gaji ke-13 juga belum bisa dibayarkan.

“Saya belum tahu, belum ada info dr Provinsi,” tambahnya.

Dalam aturan jadwal, Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi anggaran PAK yakni 15 hari kerja. Sehingga jika PAK tersebut diserahkan sehari setelah pelaksanaan Paripurna pengesahan, maka seharusnya hari ini, Senin(15/10/2018), persetujuan PAK sudah dikembalikan.

 “Aturannya 15 hari setelah diterima Provinsi,” katanya.

Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, telah memastikan bahwa gaji ke-13 akan terbayarkan setelah PAK disetujui oleh Gubernur Jatim. Asalkan hasil evaluasi gubernur nanti, tidak ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.(arf)

Akui Tak Bersalah, Nasib Advokat Lucas Ditangan Eddy Sindoro


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Advokat Lucas optimistis penyerahan diri Eddy Sindoro akan menguntungkan dirinya. Lucas meyakini keterangan Eddy Sindoro akan membuktikan dirinya tak bersalah.

"Kembalinya Eddy Sindoro itu suatu kabar gembira. Nanti akan terungkap kebenaran yang sebenarnya. Saya sangat yakin saya tidak bersalah dan saya tidak melakukan apa yang dituduhkan," ujar Lucas seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Jakarta, Senin (15/10/2018).

Lucas ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menghalangi proses hukum yang sedang dilakukan KPK dalam kasus suap terkait peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Lucas dianggap membantu tersangka Eddy Sindoro untuk kabur ke luar negeri.

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Desember 2016. Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat. Meski demikian, Eddy Sindoro belum pernah diperiksa oleh penyidik KPK.

Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. Eddy Sindoro pernah ditangkap oleh otoritas Malaysia saat mencoba melarikan diri. Eddy bahkan sempat dideportasi dari Malaysia ke Indonesia.

Namun, menurut KPK, Lucas menggunakan kemampuannya untuk kembali memberangkatkan Eddy ke luar negeri. Lucas mencegah Eddy masuk kembali ke yurisdiksi Indonesia. Eddy Sindoro akhirnya menyerahkan diri kepada KPK pada Jumat (12/10/2018). Proses penyerahan diri melalui bantuan pihak otoritas Singapura. (rio)

Bawas PD Pasar Surya Rekrut 4 Direksi, Anugrah Ariyadi: Biayanya Besar, Jangan Sia-Sia Lagi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anugrah Aryadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya mengatakan bahwa kegagalan rekrutmen jajaran direksi di PD Pasar Surya sebelumnya harus bisa menjadi referensi rekrutmen saat ini.

Menurut dia, Badan Pengawas (Bawas) yang bertugas melakukan rekrutmen harus terlebih dahulu mengetahui kriteria yang diinginkan oleh Wali Kota Surabaya, karena bagaimanapun juga sosok yang akan terpilih menjadi hak prerogatifnya.

“Pengalaman tahun lalu, hasil penjaringan Bawas semuanya ditolak, jangan sampai ini terjadi, padahal sudah menggunakan anggaran yang cukup besar (kurang lebih 500 Juta) tetapi hasilnya dikembalikan oleh Wali Kota,” ucapnya. Senin (15/10/2018)

Politisi PDIP ini mengatakan, seluruh jabatan direksi di PD Pasar memang lagi kosong, yakni Dirut, Direkeu, Dirtek dan Direktur Pembinaan Pedagang, maka menjadi tugas Bawas untuk melakukan rekrutmen, agar tidak terpuruk seperti saat ini, dan batas akhir pendaftaran tgl 15 oktober.

Anugrah menyampaikan jika saat ini Komisi B DPRD Surabaya masih belum bisa turut berperan di proses rekrutmen jajaran direksi PD Pasar Surya, karena tujuh anggotanya masih melakukan kunjungan kerja ke Inggris.

“Komisi B masih belum bisa mengudang Bawas, terkait jajaran direksi seperti apa yang akan dipasang, karena sedang dalam kondisi tidak kuorum, mudah-mudahan setelah semua kembali bisa dilaksanakan, sehingga kami bisa memberikan usulan kriterianya,” tuturnya.

Namun Anugrah bisa memberikan sedikit gambaran, sosok seperti apa yang seharusnya didudukkan di kursi jajaran direksi PD Pasar Surya, yang salah salah satunya harus orang yang mempunyai karakter “Gila Kerja”.

“Karena sangat berkaitan dengan masyarakat pedagang, maka menurut kami diperlukan karakter direksi yang bisa nyambung, maksudnya, kalau pedagang itu sarungan ya jangan dipasang direksi yang bisanya hanya bekerja dibalik meja dengan jas necisnya,” tandasnya.

Untuk itu, Anugrah mengimbau kepada Kabag Perekoniman lebih pro aktif di proses rekrutmen jajaran direksi saat ini, agar sosok yang dijaring bisa sesuai dengan keinginan Wali Kota.

“Bu wali kan punya kepanjangan tangan yakni bagian perekonomian, seharusnya pak Chalid berkomunikasi kepada Bawas soal kriteria yang diinginkan, sehingga kejadian tahun lalu tidak terulang, apalagi gaji di jajaran direksi itu besar loh, sekitar  50 Jutaan perbulan, semoga hasil penjaringan Bawas kali ini bisa mendapatkan jajaran direksi yang juga di setujui oleh Walikota,” pungkasnya.(*/arf)

OTT Pejabat Pemkab Bekasi, KPK Tangkap Pihak Swasta di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap tangan seorang pihak swasta di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/10/2018).

Penangkapan ini merupakan rangkaian operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Dari 10 orang yang diamankan, 1 orang di antaranya dibawa dari Surabaya, yaitu pihak swasta. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang lebih dari Rp 1,5 miliar. Menurut Febri, KPK menduga pemberian uang tersebut bukan yang pertama kalinya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, penerimaan uang tersebut diduga terkait perizinan proyek Meikarta yang dikerjakan oleh salah satu pengembang properti.

Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status penanganan perkara dan status hukum 10 orang yang ditangkap. (rio)

Senin, 15 Oktober 2018

Hasiil Audit BPK Lamban, Penyidikan Korupsi Dana Hibah Pemkot Jalan Ditempat


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sudah hampir seperempat semester ini penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya yang disidik Kejari Tanjung Perak harus jalan ditempat.

Hasil audit BPK menjadi pemicu "parkirnya" penyidikan yang telah memeriksa sejumlah anggota legislatif DPRD Surabaya, termasuk beberapa wakil ketuanya.

Tak hanya para legislator saja yang diperiksa, korps Adhyaksa ini juga memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Para RT dan RW se-Surabaya selaku pemohon dana hibah melalui program jaringan aspirasi masyarakat (Jasmas) juga tak luput dari pemeriksaan.

Dari informasi yang dihimpun , penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak sudah berancang-ancang menetapkan tersangka pada kasus ini. Tapi para calon tersangka dikasus ini masih bisa menahan nafasnya, karena belum keluarnya hasil Audit BPK.

Ada apa dengan lambannya audit BPK ?, padahal dari kabar yang didapat, jika pada penyidikan kasus ini, penyidik juga melibatkan PPATK guna menelusuri aliran dana yang diterima sejumlah anggota DPRD Surabaya dari seroang pengusaha yang diduga sebagai broker atau pemain proyek-proyek dana hibah.

Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie  meminta untuk bersabar.

"Sabar, kami juga masih menunggu,"pungkasnya, Senin (15/10).

Untuk diketahui, penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikkan berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system. (mang)

OTT Pejabat Pemkab Bekasi Diduga Terkait Izin Proyek Meikarta


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

KPK menduga telah terjadi transaksi suap kepada penyelenggara negara terkait perizinan proyek Meikarta yang digarap salah satu perusahaan pengembang properti.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang senilai lebih dari Rp 1 miliar yang diduga sebagai barang bukti suap. Uang tersebut dalam pecahan dollar Singapura.

"Ya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2018).

Hingga saat ini, KPK telah menangkap 10 orang yang terdiri dari unsur pejabat dan pegawai negeri sipil, serta pihak swasta.

Saat ini, sepuluh orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Rencananya, pada Senin sore, KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status penanganan perkara dan status hukum para pihak yang ditangkap. (rio)

Rawan Disisipi Kampanye, Bawaslu Pantau Reses Anggota DPRD Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya memantau langsung seluruh kegiatan reses anggota DPRD Surabaya selama masa kampanye Pemilu 2019, yang dimulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo, Senin (15/10) menyampaikan, pengawasan dilakukan, karena khawatir kegiatan reses menjadi ajang kampanye kalangan dewan yang maju lagi sebagai calon anggota legislatif.

“Makanya dalam pertemuan dengan anggota dewan tadi, saya meminta tak digabungkan antara reses dengan giat kampanye,” terang Hadi usai dengar pendapat di Komisi A

Hadi menyampaikan, bentuk pelanggaran yang terjadi ketika melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat, yakni mengarah ke ajakan dan pemaparan visi-misi.

Namun sebaliknya, jika dalam forum itu hanya berbicara masalah aspirasi masyarakat, kemudian program yang belum terealisasi tidak termasuk kategori kampanye.

“Kalau sudah ajakan, pembagian brosur, pamflet itu sudah kampanye,” jelasnya.

Ia mengakui, anggota dewan yang melakukan reses tak ada kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut ke bawaslu.

Namun, bawaslu akan proaktif mendatangi kegiatan reses, karena kekhawatiran adanya kegiatan kampanye.

“Kalau kegiatan itu mengarah ke giat kampanye rawan pelanggaran,” tandasnya.

Hadi menegaskan, bentuk pelanggaran dalam pertemuan reses tak hanya dilakukan anggota dewan.

Jika pembawa acara dalam kegiatan terkait mengarahkan pada ajakan untuk memilih anggota dewan yang bersangkutan pada pemilu mendatang juga bisa masuk kategori pelanggaran.

“Kalau ada ajakan dari pembawa acara masuk dugaan pelanggaran. Maka si pembuat acara bisa kita panggil untuk klarifikasi,” katanya.

Menanggapi pengawasan yang dilakukan bawaslu terhadap kegiatan reses, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menilai hal tersebut wajar-wajar saja. Namun, ia menyatakan, bahwa kegiatan reses dewan dilindungi aturan sesuai tugas dan fungsinya.

“Kami diminta turun ke daerah pemilihan untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan berupaya mewujudkan (aspirasi) di tahun anggaran,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, pada pemilu sebelumnya mempunyai pengalaman pelaksanaan reses berbarengan dengan masa kampanye.

“Saat itu kami didampaingi panwas dan dinilai kegiatan itu kampanye atau tidak,” tuturnya.

Kegiatan reses anggota DPRD menggunakan dana APBD. Sementara kegiatan kampanye melarang penggunaan dana APBD.

“Makanya kami juga tak ingin melanggar aturan,” jelas Herlina.

Anggota DPRD lainnya, Agustin Poliana mengatakan, sepanjang kegiatan reses tak ada ajakan tak masalah. Menurutnya, anggota dewan memiliki konstituen yang memerlukan sosialisasi program yang dilaksanakan.

“Saya pikir semua (anggota dewan) paham,” katanya

Politisi PDIP ini tak mempermasalahkan jika reses yang dilakukan diawasi bawaslu. Asalkan, pengawasan yang dilakukan juga sesuai dengan koridor aturan yang ada. (arf)

Ketua DPRD Pasuruan dan 2 Kepala Dinas Diperiksa KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Pasuruan, Ismail Marzuki, Senin (15/10/2018). Ismail akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SET," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2018).

Selain Ketua DPRD, KPK juga memanggil dua kepala dinas di Pasuruan. Masing-masing yakni, Kepala Dinas Koperasi Siti Amini dan Kepala Dinas PUPR M Agus Fadjar.

Kemudian, KPK juga akan memeriksa beberapa saksi lainnya, yakni Kepala Badan Layanan Pengadaan Njoman Swasti.

Selain itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Rini Mujiwati. Kemudian, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Edy Trisulo Yudo dan Direktur CV Sinar Perdanan Wongso Kusumo.

Setiyono ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang Rp 115 juta dari kontraktor Muhamad Baqir.

Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiyono akan mendapatkan jatah 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Baqir.

Proyek yang dimaksud yakni proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemerintah Kota Pasuruan. Anggaran proyek tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Selain Setiyono dan Baqir, KPK juga menetapkan staf ahli sekaligus pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto, sebagai tersangka. (rio)

Pangdam V/Brawijaya Hadiri Pembukaan TMMD di Bangkalan


KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Setelah melewati proses perencanaan yang cukup matang, akhirnya program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 di Jawa Timur, secara resmi dibuka.

Pembukaan itu, ditandai dengan upacara pembukaan TMMD di Desa Turin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang dihadiri langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A. Senin, 15 September 2018 siang.

Pangdam menuturkan, beberapa program TMMD, bakal digencarkan oleh Satgas TMMD di setiap wilayah yang menjadi sasaran TMMD di Jawa Timur.

“Nanti ada pembangunan jalan, rehab rumah, penyuluhan pertanian dan lain sebagainya,” ungkap Pangdam.

Mayjen Arif Rahman menambahkan, ditetapkannya lokasi itu, merupakan suatu hasil survey yang sebelumnya dilakukan oleh Dansatgas TMMD (Dandim).

“Yang menentukan lokasinya Dandim langsung. Itu sesuai hasil rapat dengan pihak Pemda,” jelasnya.

Sementara itu, R. Abdul Latif Amin Imron menilai, program TMMD merupakan bentuk upaya dari TNI dalam membantu Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayah tertinggal.

“Melalui program ini, sinergitas antara TNI dan masyarakat dapat terjalin dengan baik,” kata Bupati Bangkalan ini.

Selain itu, kata Latif, TMMD merupakan suatu wujud operasi bhakti TNI, dimana program tersebut merupakan perpaduan antara TNI, Pemda dan masyarakat.

“Kami selaku Kepala Daerah, sangat mendukung dan mengharapkan peningkatan dari bentuk kerjasama ini,” ucapnya.

Tak hanya itu, pembukaan TMMD ke-103 ini bertambah meriah dengan penampilan Marching Band dari Pesantren Hidayatullah dan Demonstrasi Pencak Silat dari Perguruan Joko Tole.

Disamping itu, Pangdam V/Brawijaya juga berkesempatan untuk meninjau stand Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pengobatan gratis yang disiapkan oleh Kodim 0829/Bangkalan serta mengunjungi beberapa stand produk-produk lokal milik kelompok maupun masyarakat sekitar.

Perlu diketahui, selain Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa daerah di Jawa Timur lainnya yang dijadikan sasaran pelaksanaan TMMD ke-103. Beberapa diantaranya ialah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, Kediri dan dan Kabupaten Pacitan. (andre)

Pasca Ditahan KPK, Eddy Sindoro Jalani Pemeriksaan Perdana


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro , Senin (15/10/2018).

Eddy surut ujian perdana sebagai tersangka pasca masuk diri dan selama KPK.

"Diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara, KPK Febri Diansyah, Senin.

Eddy pergi menggunakan mobil tahanan menuju Gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB. Eddy, yang mengenakan rompi oranye berlogo KPK, langsung menuju ruang pemeriksaan di Lantai II Gedung KPK.

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016.

Penyuapan yang berbeda dari perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditujukan di PN Jakarta Pusat.

Meski demikian, Eddy Sindoro belum pernah dikeluarkan oleh penyidik ​​KPK. Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. Eddy Sindoro akhirnya sampai kepada KPK pada Jumat (12/10/2018). Proses penyerahan diri melalui bantuan pihak otoritas Singapura. (rio)

14 Desa di Pulau Sapudi, Peroleh Bantuan dari TNI-Polri


KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) 14 Desa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperoleh bantuan dari pihak TNI-Polri. Dari bantuan yang disalurkan di 14 Desa tersebut, 9 diantaranya tertuju kepada para korban pasca gempa di Kecamatan Gayam dan 5 di Kecamatan Nonggunong.

Kapten Inf Suratman menuturkan, bantuan tersebut merupakan hasil dari pendataan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Kodim. 

“Sudah dilakukan pendataan sebelumnya,” ujar Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0827/Sumenep ini ketika ditemui di lokasi penyaluran bantuan. Senin, 15 Oktober 2018.

Tak hanya itu saja, selain bantuan berupa makanan dan kebutuhan lainnya, pihak Yonif Raider 500/Sikatan juga melakukan penambahan personel guna membantu proses penanggulangan pasca gempa di Kepulauan Sapudi.

Hal itu, dikatakan oleh Danyonif Raider 500/Sikatan, Letkol Inf Sidik Wiyono ketika di konfirmasi melalui via seluler miliknya. Menurutnya, beberapa personelnya sudah di berangkatkan ke Pulau Sapudi, Senin, pagi.

“Sudah, kebetulan jumlah personel disana kurang. Jadi, kita tambah lagi untuk membantu proses penanggulangan itu,” ujar Danyonif Raider 500/Sikatan ini.

Selama di berada di Kepulauan tersebut, kata Letkol Sidik, seluruh personelnya diwajibkan untuk membantu proses pembangunan dan evakuasi para warga yang menjadi korban pasca gempa dengan radius 6,4 skala richter tersebut. (andre)

OTT Di Bekasi KPK Tangkap 10 Orang


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Bekasi, Jawa Barat, sejak Minggu (14/10/2018).

Sejumlah orang yang ditangkap adalah penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Diamankan 10 orang sampai pagi ini, dari unsur pejabat pemkab dan swasta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (15/10/2018).

Menurut Febri, saat ini ke-10 orang yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK Jakarta.

Rencananya, KPK menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status 10 orang yang ditangkap. Febri mengatakan, dalam kegiatan penindakan tersebut, petugas KPK menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang dollar Singapura. Diduga telah terjadi transaksi antara pihak swasta dan pejabat di Pemkab Bekasi. (rio)

Jelang Sertijab, Komandan dan Perwira Lantamal V Hadiri Exit Briefing Panglima Koarmada II


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangkoarmada ll dari Laksda TNI Didik Setiyono,  S. E.,M. M kepada Laksda TNI Mintoro Yulianto,  S. Sos., M. Si., Rabu mendatang,  Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksmana Pertama TNI Edwin, S.H., beserta para perwira Lantamal V menghadiri Exit Briefing Pangkoarmada ll, Senin (15/10).

Exit briefing yang digelar di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II Ujung Surabaya ini, dihadir Kasarmada II, Danguspurla Koarmada II, Danguskamla Koarmada II, Danlantamal VI, VII, VIII dan XIII serta pejabat dijajaran Koarmada ll lainnya.

Dipembuka Exit  Briefing, Pangarmada II mengajak prajurit dijajarannya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menanggapi tugas yang semakin dinamis, Ia mengingatkan para komandan satuan dan komandan unsur untuk tidak ragu  ataupun terintervensi dalam menindak segala bentuk pelanggaran di laut, sesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku,  telegramkan saja biarkan komando atas yang mengambil keputusan.

Menurutnya,  para perwira harus bisa menjadikan contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan sehari-hari serta mengajari disiplin, profesional sesuai bidang tugasnya kepada prajurit dijajarannya.

"Dalam Kedinasan jangan dikotori dengan hal-hal negatif, yang salah berikan hukuman dan yang baik berikan reward atau perhargaan kepada prajurit,” ujarnya.

Didik -sapaan akrab Pangarmada II ini- berharap agar para perwira bisa membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, jangan sibuk sendiri namun,  perhatikan anggotanya karena tidak ada Komandan yang bisa bekerja tanpa bantuan dari bawahannya.

"Bangun kepercayaan dan jadikan proritas, pegang teguh Sapta Marga dan Trisila TNI-AL serta cermati perkembangan situasi lingkungan wilayah kerja masing-masing di seluruh Jajaran  Koarmada II," pintanya.

Dibagian akhir exit briefing, Ia berharap agar seluruh prajurit Koarmada II jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil dikarena ketidaktahuan dan keteledoran yang bisa mengakibatkan kerugian yang besar.

"Teruslah belajar dan kembangkan kelebihan atau potensi diri masing-masing, serta berikan dukungan sepenuhnya kepada Pangkoarmada ll yang baru untuk kemajuan organisasi kedepan yang lebih baik lagi," pungkasnya. (arf)

KPK Tangkap Tangan Pejabat di Pemkab Bekasi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan, Minggu (14/10/2018).

Kali ini, KPK menangkap pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kegiatan tangkap tangan di Bekasi dan sekitarnya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (15/10/2018).

Menurut Febri, dalam kegiatan penindakan tersebut, petugas KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Meski demikian, belum ada informasi detail terkait identitas penyelenggara negara yang ditangkap. KPK juga belum menginformasikan kasus dugaan korupsi yang terjadi.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 10 orang. Sejumlah orang yang ditangkap adalah penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

KPK menyita uang tunai sekitar Rp 1 miliar dalam mata uang rupiah dan dollar Singapura. Uang yang diamankan tersebut diduga terkait proses perizinan properti di Kabupaten Bekasi. (rio)

Wali Kota Risma Raih Penghargaan Pejabat Peduli Museum


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismahairni meraih penghargaan Purwakalagrha sebagai Pejabat Peduli Museum 2018. Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Risma pada Indonesia Museum Awards di Perpustakaan Nasional di Jakarta, Minggu (14/10/2018).

Ketua Pelaksana Indonesia Museum Awards 2018 yang juga pendiri Komunitas Jelajah,  Musiana Yudhawasthi mengatakan Wali Kota Risma dinilai layak menerima penghargaan itu karena memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan permuseuman di Kota Surabaya.

Menurut Musiana, di tangan Wali Kota Risma ini lah Kota Surabaya berubah. Dulunya Kota Surabaya gersang dan kini sudah berubah hingga mendapat julukan kota sejuta taman. Setelah sejuta taman, Wali Kota Risma juga bermimpi Kota Pahlawan ini bisa menjadi kota seribu museum. 

“Makanya, setiap tahun dia mempunyai target untuk membangun museum baru di Surabaya dengan menggandeng berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, khususnya yang memiliki bangunan dan benda-benda yang bernilai sejarah,” kata Musiana dalam sambutannya saat pemberian penghargaan.

Musiana menjelaskan bahwa Wali Kota Risma juga bercita-cita kotanya nanti bisa memiliki berbagai macam museum, seperti Museum Cat, Kantor Pos, Museum Makanan Tradisional, dan Museum Industri.

Bagi Wali Kota Risma, lanjut Musiana, museum itu merupakan tempat yang istimewa. Makanya, beberapa benda pusaka miliki keluarganya, seperti ndok bledek, tombak dan beberapa keris peninggalan buyut-buyutnya, disimpan di Museum NU.

“Selama dia menjabat, sudah banyak museum yang diresmikan dan masih banyak museum lagi yang akan diresmikan, sampai akhirnya Kota Surabaya bener-benar menjadi kota seribu museum,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa Indonesia Museum Awards ini memang sangat mengapresiasi terhadap tokoh dan pejabat yang telah ikut andil dalam perkembangan permuseuman. Mereka bergerak melalui berbagai  kebijakan yang dikeluarkannya, sehingga berdampak positif bagi dunia permuseuman di wilayahnya masing-masing.

Selain penghargaan kepada pejabat pemerintah peduli museum, Indonesia Museum Award 2018 juga memberikan penghargaan kepada Tokoh Peduli Museum, Pengusaha Peduli Museum, Perguruan Tinggi Peduli Museum dan Media Peduli Museum. Bahkan, ada pula penghargaan khusus untuk tokoh yang sepanjang hidupnya memiliki andil besar bagi perkembangan museum dan heritage, berupa penghargaan Pengabdian Sepanjang Hayat (Lifetime Achievement).

Pada kesempatan itu, Indonesia Museum Award 2018 juga memberikan penghargaan Purwakalagrha untuk 6 kategori museum, yaitu Museum Cerdas, Museum Lestari, Museum Bersahabat, Museum Inspiratif, Museum Unik dan Museum Populer.

Sementara itu, Wali Kota Risma mengucapkan terimakasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia juga mengaku kaget setelah mendengar bahwa dapat penghargaan salah satu pejabat yang peduli terhadap museum. “Terus terang saya kaget waktu diberitahu dapat penghargaan ini, karena saya belum melakukan apa-apa,” kata Wali Kota Risma merendah.

Padahal, ia mengaku sejak awal menjabat Wali Kota Surabaya, dia sudah bermimpi untuk menjadikan Kota Surabaya memiliki banyak perpustakaan dan banyak museum.

"Saya punya mimpi saat saya jadi wali kota, bukan hanya ada satu perpustakan di Surabaya, tetapi saya ingin membangun 1.000 perpustakaan di Kota Surabaya. Dan saat ini Surabaya mempunyai 1.498 perpustakaan," kata Risma disambut tepuk tangan oleh hadirin.

Menurut Wali Kota Risma, keinginannya agar Kota Surabaya memiliki ribuan perpustakaan dan berbagai museum berangkat dari harapannya agar generasi muda di kota itu tidak melupakan sejarahnya. Apalagi hingga kini Surabaya dikenal dengan Kota Pahlawan, sehingga diharapkan anak-anak mengerti, mengenal dan tahu tentang sejarahnya itu.

Di samping itu, Wali Kota Risma bersama para veteran Kota Surabaya selalu rutin menggelar sekolah kebangsaan. Dalam sekolah itu, dijelaskan tentang tempat-tempat bersejarah di Surabaya, sehingga para generasi muda ini lebih paham akan sejarah kotanya sendiri.

“Meskipun, saya sendiri juga terus belajar,” pungkasnya. (arf)

Dipundak Siswa Diktukpa Terpikul Beban Berat Untuk Menanamkan Nilai Luhur Bangsa


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembinaan rohani dan mental ideologi sebagai upaya meningkatkan moralitas dan keimanan merupakan hal penting dalam pendidikan pembentukan Diktukpa ini, karena di pundak saudara terpikul beban berat untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dan jatidiri prajurit matra laut kepada anggota dalam mencapai tujuan organisasi TNI AL.

Demikian disampaikan Komandan Komando pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Dankodiklatal) Laksda TNI darvwanto, S.H., M.A.P pada Upacara Pembukaan Siswa Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI AL Angkatan ke-48 Ta 2018 yang digelar dilapangan Dakota Pusat latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Juanda Sidoarjo.

  Pembukaan pendidikan yang dihadiri Komandan Puspenerbal, Wadan Kodiklatal, Para Direktur Kodiklatal, Wadan Kodikopsla, Inspektur Kodiklatal, para Komandan Kodik, Komandan Puslat dan Komandan Pusdik Jajaran Kodiklatal ini diikuti 350 peserta yang sebelumnya telah lulus dalam pelaksaan Pantukhir.

Ke 350 siswa Diktukpa tersebut terdiri Korps Pelaut 85 orang, Korps Teknik 60 Orang, Korps Elektro 26 orang, Korps Suplay 54 orang, Korps Khusus 13 orang, korps kesehatan 13 orang, Korps Pomal 12 Orang dan Korps Marinir 87 orang.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Kodiklatal menyampaikan ucapkan selamat atas keberhasilan para siswa yang  telah masuk dalam pendidikan Diktukpa  ini, dengan harapan, semangat kompetisi seperti yang telah tunjukkan dalam seleksi penerimaan calon siswa, tetap dapat dipertahankan untuk mengikuti seluruh program pendidikan, sehingga kelak berhasil dengan nilai yang maksimal sesuai tujuan dan sasaran pendidikan.

Lebih lanjut disampaikan secara keseluruhan, pendidikan ini akan dilaksanakan selama 10 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, para siswa akan menempuh pendidikan dasar golongan di Puslatdiksarmil Juanda selama 3 bulan dan tahap kedua, pendidikan dasar golongan lanjutan di Pusdik-Pusdik terkait sesuai dengan kejuruan selama kurang lebih 7 bulan.

Adapun tujuan pendidikan ini, lanjut Orang Nomor satu dijajaran Kodiklatal adalah untuk mendidik dan membentuk para bintara terpilih menjadi perwira TNI AL yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit pejuang saptamarga yang memiliki kesamaptaan jasmani sesuai standar binjas TNI/TNI AL serta dapat dikembangkan sesuai dengan kejuruan masing-masing.

Disisi lain disampaikan bahwa perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dewasa ini, memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kecenderungan lingkungan strategis semakin sulit diprediksi karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan. Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Oleh karena itu, memiliki Angkatan Laut yang profesional, didukung alutsista modern merupakan keniscayaan untuk menghadapi dinamika ancaman tersebut, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawak organisasi TNI AL harus ditingkatkan. Untuk mempersiapkan perwira TNI Angkatan Laut menghadapi tantangan tugas tersebut, dalam pendidikan nanti para akan mempelajari banyak pengetahuan, diantaranya kepemimpinan, kultur kehidupan korps perwira TNI Angkatan Laut, jiwa korsa dan kebanggaan sebagai prajurit matra laut yang senantiasa berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Trisila TNI AL dan Delapan Wajib TNI. (arf)