Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Pilkada Surabaya 2024 Tanpa Bakal Calon Perseorangan

KPU Kota Surabaya menyatakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tanpa diikuti pasangan bakal calon kepala daerah perseorangan karena faktor kurangnya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon tersebut.

Wali Kota Eri Cek Penggunaan Dana Kelurahan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi blusukan ke perkampungan untuk mengecek penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) yang digunakan untuk membangun saluran.

Bapaslon Independen Pilkada Kecewa Sikap KPU Surabaya

Bapaslon independen Pilkada Surabaya, Pandu Budi Raharjono-Kusrini Purwijanti menyasalkan sikap komisioner KPU Surabaya yang tak mau menerima copy data pendukung meskipun hanya terlambat cuma dua menit.

Sambut HJKS ke-731, Pegawai Pemkot Surabaya Cat Ulang Curbing Median Jalan

Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, seluruh pegawai di lingkup Pemkot Surabaya melakukan kerja bakti dengan mengecat ulang curbing median jalan atau pembatas jalan yang meliputi 51 ruas jalan di Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Bangun 8 Wisata Rakyat

Upaya Pemkot Surabaya memanfaatkan aset agar memberikan kontribusi sekaligus menciptakan lapangan kerja antara lain dilakukan dengan membangun Wisata Rakyat di 8 lokasi, khususnya di wilayah Surabaya Barat.

Sabtu, 05 Februari 2022

Dankor Brimob Beri Penghargaan ke Personel Atas Penanganan Bentrok di Maluku


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dankor Brimob Polri, Irjen Anang Revandoko, mengapresiasi penanganan personel Brimob terkait bentrok antardesa di Pulau Haruku, Maluku. 

Apresiasi itu diberikan kepada personel Brimob setelah membuat kondisi Pulau Haruku kembali kondusif.

“Pada momentum ini, saya selaku Dankor Brimob Polri memberikan penghargaan kepada Dansat Brimob Polda Maluku dan Satuan Brimob Polda Maluku atas keberhasilannya, kesetiaannya dan keikhlasannya dalam menghadirkan negara, menjaga keutuhan NKRI dan melindungi setiap warganya dari gangguan keamanan,” ujar Irjen Anang Revandoko, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/2/2022).

Irjen Anang menyebut Brimob Polda Maluku mewarisi keberanian dan semangat menjunjung persatuan. 

Dia mengatakan hal itu tercermin dari capaian personel Brimob dalam meredam konflik antardesa di Pulau Haruku, Maluku.

Baca juga: Sempat Mengungsi Gegara Bentrok, Warga Desa Kariu Pulang Dikawal Aparat

“Sumpah itu betul-betul terwujudkan dalam diri setiap pemuda dan pemudi terbaik Maluku, termasuk para Bhayangkara Brimob sejati Maluku,” ujarnya.

Anang memberi penghargaan kepada Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes Muhammad Guntur, pemerintah daerah dan Forkopimda di bawah pimpinan Gubernur Maluku sekaligus Komandan Korps Brimob ke-27, Irjen (Purn) Murad Ismail.

“Kami percaya kesetiaan Bapak (Murad Ismail) kepada Korps Brimob Polri tidak akan lekang oleh waktu,” katanya.

Irjen Anang mengatakan keberhasilan Satbrimob meredam konflik itu tak lepas dari dukungan stakeholder terkait. 

Dia menyebut salah satunya adalah dukungan dari Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif.

“Saya selaku Dankorbrimob menjamin bahwa Satuan Brimob Polda Maluku akan menjadi kekuatan yang selalu siap dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Tanah Maluku,” tutur Anang.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes Muhamad Guntur, mengatakan konflik di Pulau Haruku sangat berpotensi meluas jika tidak segera teratasi.

“Alhamdulillah Satuan Brimob Polda Maluku bergerak cepat untuk meredam dan menjaga aset-aset yang masih tersisa, sehingga kita dapat mencegah konflik tersebut agar tidak meluas,” ujar Kombes Muhamad Guntur.

Guntur lantas mengapresiasi Dankor Brimob Polri yang telah memberikan arahan langsung kepada personel Satuan Brimob Polda Maluku. 

Arahan itu mengenai antisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Maluku.

Jumat, 04 Februari 2022

Pejabat Digaji dari Uang Rakyat, Wali Kota Eri: Harusnya Kita Malu Masih Ada Bayi Stunting dan Gizi Buruk


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Menurutnya, gaji ASN itu berasal dari uang pajak yang dibayarkan rakyat. Maka, sudah kewajiban bagi ASN itu untuk membahagiakan masyarakatnya.

Namun demikian, Wali Kota Eri menyebut, hingga saat ini di Surabaya ternyata masih ada bayi stunting, gizi buruk, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan bahkan kekurangan. 

Tentu saja sebagai pejabat pemkot, harusnya merasa malu kepada masyarakat Surabaya.

"Kita digaji dengan uang APBD yang kembali pendapatan kita dari pajaknya masyarakat Surabaya. Tapi, hari ini kita masih jauh-jauh belum bisa membahagiakan masyarakat Surabaya," kata Wali Kota Eri, Jumat (4/2).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu pun berkaca kepada para pekerja sosial atau orang-orang yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk Kota Pahlawan. 

Menurut dia, meski mereka bekerja tidak digaji, tapi mau berjuang ikhlas dan tanpa pamrih untuk warga Kota Surabaya.

"Ketika kita sudah memiliki tempat (kerja) enak, ketika kita memiliki gaji yang tepak (tinggi), tapi kalau kita masih kalah dengan mereka, itu namanya kebacut (keterlaluan) pejabat struktural di Kota Surabaya," tegasnya.

Terlebih pula, kata dia, ketika pejabat atau ASN di pemkot itu akan berbuat sesuatu ke masyarakat masih memikirkan berapa gaji yang diterima. 

Tentu saja, bagi Wali Kota Eri, pejabat yang demikian tersebut sudah keterlaluan.

"Kalau kita sudah melihat seperti ini (gaji), harusnya kita malu. Harusnya kita letakkan harga diri kita sebagai pejabat-pejabat di Pemkot Surabaya," jelasnya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri berharap kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkup Pemkot Surabaya agar terus berbenah diri. 

Dia pun ingin agar seluruh ASN itu juga belajar kepada para pekerja sosial yang lebih pantas disebut Pahlawan bagi warga Kota Surabaya.

"Belajar bagaimana menghargai dan menghormati orang lain dengan hati kita, dengan kekuatan yang kita punya, saya pun pribadi akan belajar. Karena tidak selamanya (membahagiakan orang lain) itu dengan uang dan tidak selamanya dengan harta," tuturnya.

Wali Kota Eri bilang, bahwa untuk membangun Surabaya yang hebat, maka harus dilakukan dengan gotong-royong kebersamaan. 

Juga, ada rasa empati dan hati yang ikhlas untuk membangun Surabaya. Dia meyakini, seluruh elemen di Kota Pahlawan memiliki akan hal itu.

"Kita tunjukkan kepada seluruh kota di Indonesia, kepada dunia, bahwa Surabaya hebat bukan karena wali kota atau pejabatnya. Tapi karena ikhlas dan empati yang dimiliki warganya," pungkasnya. 

Kepala Staf Koarmada II Terima Kunjungan Kerja Kadissenlekal


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI  Iwan Isnurwanto, menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Materiel  Senjata dan Elektronika Angkatan Laut (Kadissenlekal) Laksma  TNI Endarto Pantja I., bertempat di Gedung VIP Nala Mako Koarmada II pada Jumat (04/02).

Dalam sambutannya Kas Koarmada II mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan dari  Kadissenlekal beserta staf ke markas Koarmada II. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kadissenlekal atas sambutan yang diterimanya bersama staf dalam rangka silaturahmi dan pengecekan sejumlah material Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).

"Kunjungan Kerja di Koarmada II ini selain dalam rangka silaturahmi, juga sebagai bentuk tindak lanjut perintah dari Kepala staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono untuk mengecek dan memastikan kesiapan sewaco KRI di wilayah jajaran Koarmada II, “ terang Laksma Pantja-sapaan karib Kadissenlekal.

Sementara itu dalam kunjungannya Laksma Pantja beserta staf berkesempatan  meninjau langsung tempat latihan SCTT di Kolat Koarmada II, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat latihan prajurit Satuan Kapal Selam Koarmada II. 

Didampingi oleh Dankolat Koarmada II Kolonel Laut (P) Mulyadi , dan Komandan Satsel Koarmada II Kolonel Laut (P) Wirawan Ady Prasetya,  kunjungan dilanjutkan inspeksi di tempat simulasi latihan awak kapal selam sebagai sarana latihan guna terjadi kebocoran di kapal selam. (Dispen Koarmada II)

Kamis, 03 Februari 2022

Kejari Kota Malang Lakukan Restorative Justice di Awal Tahun 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, di awal Tahun 2022 ini melakukan terobosan. 

Sebab, Kejari melaksanakan ekspose pelaksanaan restorative justice (Keadilan Restoratif) pertama, Kamis (3/2/2022).

Pelaksanaan ekspose restorative justice yang digelar di Kantor Kejari Kota Malang ini merupakan yang pertama ditahun 2022 terhadap perkara tindak pidana penganiayaan, dengan pelaku Hadi Wahyono terhadap korban Ananda Wahyu Eka Saputra.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Zuhandi, SH, MH, melalui Kasi Intel Eko Budisusanto menjelaskan, pelaksanaan ekspose tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, dan dihadiri Wakil Kepala (Waka) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Haruna, yang didampingi oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jatim, Heri A. Priyadi.

"Dalam pelaksanaan restorative justice ini, Kajari Kota Malang, Zuhandi, SH, MH yang membeberkan (ekspos) beserta Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Malang, Kusbiantoro, dan jaksa Moh. Heriyanto, sebagai Fasilitator, serta Kasubsi Pra Penuntutan Su’udi,” tutur Eko Budisusanto dalam rillisnya, Kamis (3/2/2022).

Eko menambahkan, pelaksanaan restorative justice tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Untuk yang mau mendapatkan restorative justice harus memenuhi persyaratan untuk bisa diproses, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban, serta telah ada kesepakatan damai,” jelasnya.

“Proses Restorative Justice dapat tercapai asalkan kedua belah pihak telah berdamai dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan dan telah ada pemulihan pada keadaan semula akibat tindak pidana yang dilakukan Tersangka,” imbuhnya.

Eko menegaskan, pelaksanaan restorative justice ini merupakan arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Prof. ST. Burhanudin sebagai bentuk inovasi dan kebijakan humanis yang berdasarkan hati Nurani sebagaimana tertuang di dalam melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 dan merupakan perwujudan terhadap prinsip Dominus Litis atau pengendali perkara yang melekat pada instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 139 KUHAP.

“Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan,” pungkas pria ramah yang dekat dengan awak media tersebut. 

Beri Pengarahan pada Guru se-Kota Surabaya, Wali Kota Eri: Bentuklah Karakter Anak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada para guru, kepala sekolah, dan para pengawas di tingkat SD dan SMP yang ada di seluruh Kota Surabaya. 

Hal itu dilakukan Wali Kota Eri untuk terus mempertahankan kota layak dan ramah anak.

Kegiatan yang digelar secara daring itu turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Erna Purnawati, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Yusuf Masruh, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Tomi Ardiyanto, dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Nanik Sukristina.

Wali Kota Eri mengatakan, berdasarkan kejadian pada beberapa hari yang lalu, yakni adanya seorang guru yang memberikan hukuman kepada muridnya, menjadi catatan penting bagi dirinya dan bagi dunia pendidikan di Kota Surabaya. 

Ia kemudian mengingatkan, bahwa para guru adalah orang tua bagi para siswa saat berada di sekolah.

“Sudah cukup ada hal seperti itu, Surabaya ini kota layak dan ramah anak. Masa di coreng? dan yang mencoreng adalah orang tuanya sendiri, sudah ini yang terakhir,” tegas Wali Kota Eri, saat di temui di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Rabu (2/2).

Di sisi lain, ia juga memahami bahwa yang dilakukan oleh salah satu guru tersebut dilandasi oleh emosi, karena kelelahan saat mengajar, hingga timbullah kejadian tersebut. 

Maka, ia memastikan hal itu tidak akan terulang lagi di dunia pendidikan Kota Surabaya.

“Ketika kejadian ini terulang kembali, maka saya pastikan njenengan (anda) akan berhadapan dengan saya, karena saya tidak akan membiarkan kezaliman ada didepan mata saya. Sebab, saya akan menjaga kota ini,” kata dia.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta agar para guru juga memberikan semangat dan penguatan kepada guru tersebut, karena ia menginginkan adanya rasa kekeluargaan dan kasih sayang di lingkungan sekolah.

“Guru yang kemarin jangan dibahas lagi, karena setiap manusia memiliki kesalahan. Beri penguatan kepada beliau dan beri semangat agar beliau berubah, jangan dijatuhkan,” pinta dia.

Wali Kota Eri kemudian berpesan, agar para kepala sekolah dan pengawas bisa memberikan ruang kepada guru-guru, agar bisa sering berkumpul dan berdiskusi. 

Sehingga, apabila nantinya terdapat suatu permasalahan, maka kepala sekolah bisa mengerti untuk membantu menemukan solusi. 

“Kita boleh tegas dan disiplin dalam mendidik, tapi juga harus didasari dengan hati yang akhlakul karimah. Ini yang saya minta kepada njenengan (anda) semuanya. Para kepala sekolah adalah para pemimpin yang bisa membawa guru dalam satu perahu besar, yakni perahu pendidikan di Kota Surabaya,” ujar dia.

Selain itu, untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan dengan agama, ia berharap para guru bisa mendekatkan hatinya kepada para siswa. 

Serta memberikan pemahaman agama berdasarkan kepercayaan masing-masing siswa, pada 30 menit sebelum pulang sekolah.

“Pemimpin adalah orang yang berjuang membentuk karakter anak menjadi seorang yang lebih baik. Ayo kita ciptakan dan tingkatkan rasa keagamaan, kebaikan, dan amal jariyah,” kata dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) itu berharap, agar tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta di Kota Surabaya. 

Menurut dia, jika hal ini terjadi, maka akan memicu kesenjangan antar murid di Kota Pahlawan.

“Agar semua anak di Kota Surabaya itu perasaannya sama dan tidak ada perbedaan kasih sayang dan tidak memiliki rasa jumawa. Itulah tugas seorang  guru,” jelas dia.

Selanjutnya, ia juga berpesan kepada Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh, terutama kepada para guru, kepala sekolah, dan pengawas yang beragama islam untuk berzikir sebanyak 313 kali setiap hari. 

Dengan harapan, mampu membuat Kota Surabaya menjadi kota yang aman dan tenang.

“Waktunya kita bekerja dengan hati, menghormati orang lain, dan dengan akhlak yang mulia. Semua kalau membaca itu, Insya Allah akan terjadi, Kita dijauhkan dari Covid-19, menjadikan anak-anak kita memiliki akhlakul karimah, dan dijauhkan dari musibah,” ujar dia.

Terakhir, Wali Kota Eri juga memberikan salam hormat kepada setiap guru dan memberikan semangat, karena telah berusaha menjadi pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dengan menjadikan sekolah sebagai rumah dan surga bagi para siswa-siswi di Kota Surabaya. 

“Insya Allah saya juga akan berputar ke sekolah-sekolah yang njenengan (anda) pimpin. Terima kasih dan tetap semangat, kita lalui lupakan kejadian yang lalu, karena saya yakin Kota Surabaya bisa menciptakan para pemimpin dimasa depan yang memiliki jiwa-jiwa yang berlandaskan agama," pungkasnya.

Jam Komandan Diawal Kolonel Unang Jabat Danrem 082/CPYJ


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Jam Komandan di kalangan TNI dinilai sangat penting dilakukan oleh seorang Komandan Satuan.

Pasalnya, dalam jam komandan itu seorang Dansat akan memberikan berbagai penekanan terkait adanya program kerja maupun visi misi Satuan bagi seorang prajurit ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Seperti yang dilakukan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo mengawali tugasnya sebagai Danrem 082/CPYJ.

Jam Komandan itu, diberikan pada prajurit dan PNS Makorem. Pemberian Jam Komandan, dilakukan di Halaman Makorem pada Rabu, 02 Februari 2022 pagi.

“Terutama, berkaitan dengan adanya 8 wajib TNI, dan Sapta Marga yang harus dipahami oleh semua prajurit,” pungkasnya.

Sebagai prajurit Kewilayahan, Danrem menyebut jika komunikasi dinilai sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh prajuritnya.

“Jangan ada yang apatis terhadap situasi yang ada. Baik itu, terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar,” ujarnya. (Penrem 082/CPYJ)

Tim Gabungan Kejagung hingga Kejari Tangkap Buronan Korupsi RSUD Bangkinang di Solo


KABARPROGRESIF.COM: (Solo) Tim gabungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo menangkap buronan kasus korupsi pembangunan ruang instalasi rawat inap RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Buronan bernama Emrizal itu ditangkap di kawasan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (31/1/2022) lalu dengan nilai kerugian menyentuh angka Rp 8 Miliar.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Surya F Diansyah menjelaskan, awalnya pihaknya mendapat kabar dari Kejaksaan Agung yang meminta bantuan guna menangkap buronan korupsi di Solo.

"Kemudian kita mencari informasi, kemudian mendapati kalau DPO ini sembunyi disalah satu mess PT dikawasan Nusukan," ujarnya, Rabu (2/2/2022).

Setelah mendapatkan lokasi, Surya menjelaskan tim gabungan mendatangi lokasi tersebut. Awalnya satpam mess mengatakan jika Emrizal tidak ada di dalam.

"Namun kita tidak percaya begitu saja. Setelah kita masuk, dia berada di toilet lantau dua bangunan tersebut. Kemungkinan dia sudah tahu kalau kita datang, kemudian sembunyi saat digerebek," paparnya.

Ditambahkan Surya untuk tersangka sendiri telah dibawa tim Kejagung Selasa (1/2/2022) untuk selanjutnya diserahkan ke Kejati Riau.

"Kalau kasusya seperti apa saya tidak berani. Kita hanya bakcup penangkapan saja," tegas Surya.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi atau Kejati Riau, Raharjo Budi Krisnanto membenarkan perihal diamankan seorang saksi Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Benar telah diamankan saksi DPO dalam perkara dugaan korupsi pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang rawat inap tahap III di RSUD Bangkinang inisial E,” ujarnya, Selasa (1/2/2022).

“Dia ditangkap tanpa perlawanan, yang bersangkutan kemudian sudah dibawa ke Kantor Kejari Surakarta sambil menunggu koordinasi dengan Kejati Riau,” sambungnya.

Besok, Laksdya TNI Agung Prasetiawan Dilantik Menjadi Pangkoarmada RI


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono akan melantik Laksdya Agung Prasetiawan , Kamis (3/2/2022), sebagai Panglima Komando Armada Republik Indonesia ( Pangkoarmada RI ). Sebelumnya, Laksdya Agung menjabat sebagai Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal).

"Komando Armada RI besok akan kita laksanakan upacara pelantikan, di mana Keputusan Panglima TNI sudah terbit sehingga harus kita laksanakan untuk pengangkatan," tutur Yudo kepada wartawan di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (2/2/2022).

Lebih jauh disampaikan Yudo, Pangkoarmada RI akan membawahi Koarmada I, II, hingga III. Menurutnya, di bidang operasional Koarmada RI berada di bawah Panglima TNI, sedangkan pembinaan berada di bawah KSAL.

"Jadi hampir sama fungsinya dengan Koarmada I, II, III. Namun, karena ini Koarmada RI, sehingga dia membawahi operasionalnya Komando Armada I, II, III," katanya.

Dalam sementara waktu, Markas Besar Koarmada RI akan mengambil tempat di Ibu Kota Jakarta. Wilayah tugas Koarmada I meliputi wilayah laut Indonesia bagian barat.

Sementara, Koarmada II membawahi wilayah laut Indonesia bagian tengah. Sedangkan Koarmada III membawahi wilayah laut Indonesia bagian timur.

Sebagai informasi, Koarmada RI merupakan satu dari 4 satuan baru yang dibentuk oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Pembentukannya resmi tertuang dalam SK Nomor 66/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Komandan Pasukan Elite Polri Tiba di Ambon


KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Irjen Anang Revandoko mendatangi Kota Ambon.

Kedatangannya dalam rangka untuk memberikan penghargaan secara langsung kepada Satuan Brimob Daerah (Satbrimobda) Maluku dan Komandan Satuan Brimob.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan kedatangan komandan pasukan elite Polri tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada dan Satuan Brimob Polda Maluku dan Dansat Brimob Polda Maluku atas keberhasilan dalam menangani konflik di Poso dan Papua serta beberapa daerah lain termasuk Maluku.

"Jadi penghargaan diberikan atas keberhasilan Dansat Brimob dan Satbrimob Polda Maluku dalam menangani beberapa daerah konflik di Indonesia, seperti Papua dan Poso serta Maluku dan beberapa daerah lain," kata Roem Ohoirat, Rabu.

Selain untuk memberikan penghargaan, kedatangan Dankor Brimob Polri juga untuk melakukan kunjungan kerja beberapa hari ke depan.

"Tadi Dankor Brimob Polri tiba di Ambon, Maluku juga dalam rangka kunjungan kerja," kata Roem.

Komandan Korps Brimob Polri dijemput langsung oleh Gubernur Maluku Irjen Murad Ismail dan Wakapolda Maluku Brigjen de Fretes.

Penjemputan berlangsung di Gedung VVIP Bandara Pattimura, Kota Ambon.

Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Irjen Anang Revandoko mendatangi Kota Ambon.

Turut hadir dalam penjemputan yaitu Dansat Brimob Polda Maluku, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Organisasi, dan Kepala Biro Umum Provinsi Maluku.

Kedatangan Anang Revandoko disambut hangat oleh Gubernur dan Wakapolda Maluku serta para pihak lainnya.

Dia disambut dengan pengalungan syal kain adat, tari lenso dan diiringi musik tifa totobuang.

Kejati Bakal Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan PCR Dinkes Sultra


KABARPROGRESIF.COM: (Kendari) Aliran duit Rp431 juta dugaan gratifikasi pengadaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra perlahan terkuak. 

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra sudah menuntaskan pemeriksaan 14 saksi. Enam saksi diantaranya dari perusahaan PT.Genecraft Labs. 

14 saksi yang telah diperiksa itu berasal dari ASN Dinkes Sultra hingga pihak rekanan PT.Genecraft Labs. 

Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, sudah mengerucut ke calon tersangka.

Kejati Sultra segera menetapkan nama tersangka baru dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan PCR. 

“Untuk kasus PCR di Dinkes Sultra yang kita OTT itu, kan sudah ada tiga terpidana yang sudah incracht. Nah, setelah dilihat dari fakta persidangan, memungkinkan ada tersangka lain, sehingga penyidik terus bekerja,” ujar Sarjono Turin, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra dalam sebuah kesempatan.

Mantan Wakajati DKI Jakarta itu membenarkan dari hasil pengembangan penyidikan oleh anak buahnya terhadap 14 saksi yang telah menjalani pemeriksaan, berpotensi ada tambahan tersangka baru. 

“Setelah penyusunan laporan pengembangan penyidikan (Lapbangdik), sebentar lagi akan ada yang kita akan naikan jadi tersangka, tunggu aja kalau sudah selesai Lapbangdik ya,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dody, SH mengatakan, untuk ekspose penyusunan laporan pengembangan penyidikan (Lapbangdik) sudah selesai. 

Saat ini, kata dia, tinggal menunggu tahap penetapan tersangka dari pimpinan. 

“Penyidik sudah selesai ekspose pada Jumat kemarin, saat ini tinggal menunggu petunjuk dari pimpinan untuk penetapan tersangkanya,” kata Dody, Selasa (1/2) kemarin.

Kembalikan Fungsi Pedestrian, Satpol PP Surabaya Tertibkan Pedagang Gembong di Pinggir Jalan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memfasilitasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di pinggir Jalan kawasan Kapasari, Gembong dan Ngaglik. 

Mereka pun difasilitasi berupa relokasi ke stand jualan yang lebih layak di Pasar Gembong Asih.

Relokasi PKL di kawasan Gembong semata-mata untuk mengembalikan pedestrian dan tepi jalan sebagaimana fungsinya. 

Ini sesuai Perda 10 tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan dan Perda No 2 tahun 2020 tentang Ketertiban Umum

"Namun, mereka (PKL) kembali jualan di jalan, padahal sudah punya stand di Pasar Gembong Asih. Sehingga pedagang di dalam, mengajukan keberatan, karena pembeli tidak mau masuk ke dalam," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Rabu (2/2).

Bahkan, Eddy menyebut, sejak tahun 2018, surat pemberitahuan sudah sering kali diberikan Satpol PP agar para PKL tak lagi berjualan di jalan. 

Akan tetapi, ketika pihaknya mulai konsentrasi ke lokasi lain, para PKL ini rupanya mencari kesempatan untuk kembali. 

"Hak sudah diberikan oleh pemkot dengan relokasi ke sentra Gembong Asih. Pemkot hanya minta kewajiban mereka untuk mematuhi tidak jualan lagi di jalan," tuturnya.

Di tempat terpisah, Koordinator Pedagang Pasar Gembong Asih, Mulyono Samsul Arifin mengaku menjadi salah satu warga yang turut merekomendasikan lokasi Pasar Gembong Asih sebagai tempat relokasi PKL. 

"Seiring berjalannya waktu saat tempat sudah dibangun selesai, Alhamdulillah arus lalu lintas yang di Kapasari sudah tidak macet dan pedagang itu sudah ada tempatnya," kata Samsul sapaan lekatnya.

Namun demikian, kata Samsul, ketika pandemi melanda, jajaran Satpol PP tentu saja lebih fokus menangani Covid-19. 

Sehingga, intensitas untuk menertibkan para pedagang di jalan itu berkurang. Hal itu lantas dimanfaatkan oleh para pedagang untuk kembali berjualan di jalan.

"Sehingga pedagang yang ada di pasar itu keluar lagi jualan di Jalan Kapasari, Ngaglik. Itu sudah lama, sejak pandemi sekitar setahun lalu. Banyak yang keluar sampai akhirnya membludak di luar," ungkap dia.

Bahkan, Samsul menyebut, hampir 100 lebih pedagang memilih berjualan kembali ke pinggir jalan. 

Hal ini lantas kemudian diikuti oleh pedagang-pedagang baru yang semakin menambah kemacetan arus lalu lintas di kawasan Gembong. 

"Akhirnya empat hari yang lalu ada pedagang memvideo dan dikirim ke wali kota. Sehingga wali kota memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan," ujarnya.

Samsul menduga dalam penertiban itu, ada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memanfaatkan. Artinya, kata dia, kegiatan penertiban itu dijadikan panggung seolah-olah Satpol PP arogan.

"Karena penertiban itu mungkin tidak ada pemberitahuan atau tidak ada secara tertulis. Tapi penertiban yang dilakukan Satpol PP itu sudah sesuai ketentuan karena PKL tidak ada alasan mendasar untuk balik jualan di luar," tegas dia.

Samsul bersama para pedagang asli Pasar Gembong Asih pun menyatakan sepakat dan siap mendukung langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP Surabaya. 

Apalagi, lokasi relokasi yang sudah disiapkan Pemkot Surabaya ini tersedia fasilitas yang mumpuni. 

"Fasilitas umumnya ada, toilet, dan tidak dikenakan retribusi mulai masuk pasar," pungkasnya. 

Berkunjung ke Korem 083/Baladhika Jaya, KSAD Apresiasi Babinsa dan Persit Majukan UMKM


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrachman menggelar kunjungan kerjanya ke Makorem 083/Baladhika Jaya, Selasa, 02 Februari 2022.

Kedatangan pejabat nomor satu di tubuh TNI-AD itu, disambut oleh beberapa pejabat TNI lainnya, salah satunya Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo. Di lokasi itu, KSAD meninjau kegiatan prajurit beserta para Persit.

Ada yang menarik pada peninjauan itu, pasalnya KSAD mengapresiasi peran Babinsa dan Persit Korem dalam memajukan perekonomian keluarga prajurit di bidang UMKM, salah satunya adalah kopi Babinsa.

“Ada juga produksi pupuk organik. Dan itu, bekerjasama dengan kelompok tani,” ujar Danrem.

Sementara itu, KSAD berujar jika dirinya sangat mengapresiasi kreativitas para Babinsa dan Persit yang ada di wilayah Korem. 

Bahkan, KSAD memotivasi anggota dan Persit lainnya untuk bisa berinovasi.

“Dengan demikian akan terasa kehadiran prajurit di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

KSAL Pimpin Sertijab 7 Jabatan Strategis TNI AL, Ini Daftarnya…


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Rabu (2/2/2022).

“Sertijab para petinggi TNI AL ini berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Keputusan/66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI,” demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Rabu sore.

Adapun tujuh jabatan strategis tersebut meliputi:

1. Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) dari Laksdya Agung Prasetiawan kepada Laksdya Nurhidayat.

2. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) dari Laksdya Nurhidayat kepada Mayor Jenderal (Mar) Suhartono.

3. Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Mayjen (Mar) Nur Alamsyah kepada Laksda Denih Hendrata.

4. Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Kadispotmaral) dari Brigjen (Mar) Markos kepada Brigjen (Mar) Andi Rukman.

5. Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut (Kadispsial) Laksma Wiwin Dwi Handayani kepada Laksma Edi Krisna Murti

6. Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut (Kadisbintalal) dari Laksma Ian Heriyawan kepada Laksma TNI Daradjat Hidajat.

7. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr Ramelan Surabaya dari Laksma Radito kepada Kolonel Laut (K) Gigih Imanta.

Rabu, 02 Februari 2022

Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sultra Resmi Dikukuhkan


KABARPROGRESIF.COM: (Kendari) Kapolda Sultra Irjen Pol Drs. Teguh Pristiwanto meresmikan pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sultra di Mako Satbrimob Polda Sultra, Rabu (2/2).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Drs. Waris Agono, M.Si, PJU Polda Sultra dan PJU Satbrimobda Sultra.

“Keberadaan Brimob merupakan tuntutan situasi dan kondisi wilayah yang merupakan bagian dari upaya memelihara kamtibmas,” tutur Irjen Teguh dalam rilisnya, Rabu (2/2).

Lanjut Teguh, bahwa sebagai pimpinan tertinggi di Polda Sultra, ia percaya dengan diresmikan dan dikukuhkannya Batalyon C Pelopor akan memberikan pengaruh dan dampak yang positif bagi kesatuan Polda Sultra.

“Dan juga akan memberikan motivasi bagi para personel Sat Brimob untuk lebih menampilkan dedikasi, loyalitas dan pengabdian terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rangkaian kegiatan utamanya adalah Penyerahan Tunggul Batalyon dari Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto kepada Dansat Brimob Polda Sultra Kombes Pol Adarma Sinaga serta Penandatangan Berita Acara dan Prasasti, dimana Pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimobda Sultra ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 1884 / XII / 2021 dengan Tunggul “Satya Dharma Waspada”.

Tunggul tersebut bermakna bahwa sebagai insan Bhayangkara Polri, wajib memiliki kesetiaan kepada negara dan pimpinannya, selalu mengabdikan diri kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, peka terhadap perubahan situasi serta selalu siap siaga dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu penanggulangan kejahatan yang berintensitas tinggi demi terwujudnya keamanan dalam negeri.

Kejati Periksa 5 Orang soal Dugaan Korupsi di Dinas Pertamanan DKI


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memeriksa lima orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Kecamatan Cipayung oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta pada 2018.

"Pada hari ini penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi guna kepentingan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Distamhut DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018," kata Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Ashari Syam di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022 dikutip Antara.

Ashari menjelaskan kelima orang yang diperiksa oleh Kejati terdiri atas Kasubbag TU pada Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) DKI Jakarta yang menjabat pada 2018. Kemudian PT Timah selaku pemilik lahan.

Yang ketiga adalah Kepala Satuan Pelaksana Wilayah I Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta yang menjabat pada 2018, Lurah Setu 2018 dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Setu 2018.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menggeledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 20 Januari 2022 untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2018.

Penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, adalah tindak lanjut dari penyidikan yang menemukan pada 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah senilai Rp326 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran tersebut untuk pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp26,7 miliar.

"Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam metode perbandingan data pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," ujar Ashari, Kamis, 20 Januari 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut pembebasan lahan itu berlangsung pada 2018.

"Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI di Kecamatan Cipayung tahun 2018 yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 November 2021.

Surat perintah penyelidikan bernomor Print-2709/M.1/Fd.1/11/2021 itu ditandatangani Kepala Kejati DKI Febrie Adriansyah pada 17 November 2021. Leonard tak merincikan lokasi tanah dan dugaan korupsi yang dimaksud.

Menurut dia, penyelidikan kasus dugaan korupsi ini merespons perintah Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin soal pemberantasan mafia tanah. “Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya,” kata jaksa agung dalam keterangannya, Jumat, 12 November 2021.

Pemkot Surabaya Terus Perbaiki dan Evaluasi Berbagai Fasilitas di Hotel Asrama Haji


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak awal Januari 2022 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan perbaikan sejumlah fasilitas di Gedung Zam-zam, Hotel Asrama Haji (HAH), Sukolilo, Surabaya. 

Pasalnya, tempat tersebut dipakai lagi sebagai tempat karantina pasien Covid-19. Hal itu dilakukan seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Kota Surabaya.

“Jadi, beberapa bagian di bangunan itu memang sedang kami perbaiki hingga saat ini. Insyallah beberapa hari ke depan Gedung Zam-zam sudah selesai direnovasi. Lalu akan dilanjutkan di Gedung Shofa. Namun, renovasi itu lebih banyak dilakukan di luar kamar, karena yang banyak rusak memang di luar kamar. Kalau kamar-kamarnya yang ditempati para pasien itu tentu sangat layak huni,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ridwan Mubarun, Rabu (2/2).

Menurut Ridwan, pada tahun 2021 lalu, tepatnya saat puncak gelombang 2 Covid-19 sedang menggila di Surabaya, dua gedung karantina itu, yakni Gedung Zam-zam dan Shofa menjadi rebutan banyak orang, karena memang kamarnya bagus seperti hotel dan fasilitasnya lengkap. 

Setelah puncak gelombang 2 itu, Covid-19 di Surabaya landai hingga Surabaya masuk level 1, dan HAH saat itu sudah tidak berpenghuni.

“Nah, saat landai itu sepertinya kurang diperhatikan bangunannya, sehingga beberapa ada yang rusak. Makanya, ketika ada lonjakan kasus lagi seperti sekarang, kita cek lagi dan ternyata banyak yang harus diperbaiki, sehingga teman-teman pemkot mengejar perbaikannya mulai awal Januari itu, karena ini juga untuk antisipasi lonjakan kasus,” kata dia.

Oleh karena itu, apabila ada pasien yang kurang puas dengan fasilitas gedung itu hingga cerita dan viral di Twitter, ia pun memakluminya. 

Sebab, hingga saat ini memang masih dalam perbaikan. Bahkan, ia pun memastikan bahwa berbagai pelayanan di HAH terus dievaluasi secara berkala, tujuannya hanya untuk melayani warga dengan sebaik-baiknya.

Ridwan mengaku sudah membaca cuitan salah satu pasien HAH yang cerita panjang lebar di Twitter. 

Menurutnya, sejak awal pasien tersebut memang tidak mau diajak isolasi di HAH, sehingga tak heran jika semuanya dianggap tidak sempurna.

"Ya mohon maaf, mungkin ada yang menilai sesuatu itu dengan kadar biasa, ada juga yang menilai harus perfect dan sebagainya, dan kita tidak bisa sampai se-perfect itu," imbuhnya.

Ridwan juga menjelaskan, apabila pasien tersebut mengkritik tentang pelayanannya, hal itu karena petugas yang ada di sana jumlahnya berkurang jika dibandingkan saat gelombang II lalu, sehingga disesuaikan dengan pasien yang dilayani. 

Makanya, berbagai pelayanannya terus dievaluasi dan akan ditingkatkan.

"Kalau makan memang karena pasien banyak, satu sisi petugas mungkin kurang. Sambil jalan kita evaluasi mana kekurangan tersebut. Termasuk kemarin belum ada senam, sekarang sudah ada senam setiap pagi. Evaluasi terus," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan nakes yang slow respon, Ridwan menjelaskan bahwa ada kemungkinan nakes tersebut sedang menangani pasien yang lainnya. Oleh karena itu penanganan atau responnya sedikit lama.

"Slow respon itu kita tidak bisa menilai 1 orang semuanya seperti itu. Mungkin ketika dia butuh nakes, nakesnya sedang mengecek yang lain. Mungkin saat dia butuh, agak lama, karena nakesnya juga melakukan penanganan yang lain. Jadi, mohon bersabar. Yang pasti, pemkot akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga, terutama yang menjalani isolasi di HAH," pungkasnya. 

Mayjen TNI (Mar) Suhartono Resmi Menjabat Komandan Kodiklat TNI AL


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Marinir Suhartono resmi menjabat Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) menggantikan Laksamana Madya TNI Nurhidayat. 

Prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di lapangan Apel Denma Mabesal Cilangkap Jakarta, Rabu, (2/2/2022).

Sebelum menjabat Dankodiklatal,  Mayjen TNI (Mar) Suhartono menjabat Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI AL, sedangkan Laksamana Madya TNI Nurhidayat selanjutnya menempati jabatan sebagai Komandan Pusat Hidro Ocenaografi TNI AL (Danpushidrosal).

Hadir dalam sertijab tersebut para pejabat Utama Mabesal diantaranya Wakasal Laksdya TNI Ahmad Heri Purwono, S.E., M.M, Para Pangkotama TNI AL serta para Kadis Jajaran Mabesal.

Mayjen TNI (Mar) Suhartono adalah Perwira Tinggi (Pati) TNI AL kelahiran Kabupaten Batang Jawa Tengah 15 April 1966, merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-34 Tahun 1988 dan mengawali kedinasan di TNI AL sebagai Komandan Peleton (Danton) 2 Kompi C Pasmar 2 Kormar.

Selama 33 tahun pengabdian di TNI telah banyak jabatan yang diemban antara lain Wadan Tim B Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Kormar, Pasops Denjaka, Wadan Denjaka, Komandan Grub A Paspampres, Komandan Denjaka, Kas Brigifmar 2 Pasmar 2, Asintel Lantamal VIII Manado, Komandan Lanal Biak Lantamatal X Jayapura, Komandan Brigifmar 2, Asrena Kormar, Komandan Resimen AAL, Komandan Lantamal XI Merauke, Komandan Paspampres Mabes TNI, Komandan Kormar  dan Komandan Kodiklatal terhitung mulai hari ini.

Sedangkan pendidikan yang telah diikuti antara lain Pendidikan Komando (Dikko), Dik AAL Angkatan Ke-34 tahun 1988, Dikpasis Angkatan Ke-1, Dikbrevet Taifib, Dikspespa Angkatan Ke-6, Suslapa Inf TNI AD, Counters Terorisme Inteligence Analisys, Post Incident Inteligence Colection, Terrorist Devices Tecnical Response, Dikreg Seskoal Angkatan ke-39, Militaire De Parachutistte Perancis, The Rok Counter Terrorism Korea, Sus Opsgab TNI Angkatan ke-6 dan Dikreg Sesko TNI Angkatan ke-40.

Untuk tanda jasa yang dimiliki antara lain Bintang Yudha Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, The Royal Cambodian Sahak Metrey Sarewath, Satya Lencana Wira Dharma, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Ksatria Yudha, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wira Siaga. (Dispen Kodiklatal)

Kementerian PUPR Usul Pembangunan Fisik IKN Mulai Semester II 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai idealnya pembangunan fisik Ibu Kota Negara IK (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dimulai pada awal semester II 2022.

Mengingat berbagai persiapan nonfisik IKN baru telah direncanakan sejak tahun 2019 dan pembangunan tahap 1 ditargetkan selesai pada tahun 2024.

"Jadi kami sarankan awal semester kedua tahun 2022 sudah mulai bekerja di lapangan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).

Imam menjelaskan, Kementerian PUPR secara paralel dengan Bappenas dan Kementerian ATR/BPN telah bekerja merancang IKN sejak tahun 2019. 

Sayembara desain IKN juga telah dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil dari pemenang sayembara telah dikolaborasikan menjadi tim Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP).

"Tahun 2020 kita gordown desain yang inti, paralel dengan itu antisipasi mulai pelaksanaan pembangunan fisik kita siapkan, berupa desai basic, seperti bangunan monumental termasuk istana dan kementerian, ini kita siapkan," turu Imam.

Terpenting kata Imam dalam pembangunan fisik IKN Nusantara harus terpenuhi beberapa kriteria seperti ketersedian anggaran yang sumbernya dari kementerian mana saja, kesiapan lahan dan skema pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu 2 bulan.

Pemerintah terus mempersiapkan proses pemindahan Ibu Kota Baru di daerah Kalimantan Timur. 

Nantinya, IKN akan menjalankan fungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Tinggal Tunggu Keputusan Desain Anggaran

Berbagai persiapan ini kata Imam hanya tinggal menunggu keputusan desain anggaran yang saat ini belum juga ditetapkan. 

Pembangunan fisik baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari pemerintah. Lalu menunggu waktu 50 sampai 60 hari untuk masa lelang pengadaan barang dan jasa.

"Dari perppu yang ada ini lelang bisa ini butuh waktu 50-60 hari, ini setelah ada alokasi lelang," kata dia.

Saat ini kata Imam, sudah mulai ada pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah. Pembebasan lahan ini merupakan hutan produksi milik pemerintah yang akan dialihkan untuk pembangunan fisik.

"Dengan dasar itu, kita asumsikan paling kritis mulai semester 2 awal 2022 ini semua mulai pembangunan fisik," kata dia.

Eks Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Akhirnya Ditahan di Rutan KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto. 

Ardian ditahan terkait dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

"Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama dimulai pada 2 Februari 2022 sampai 21 Februari yaitu MAN ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwoto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/2).

Ardian sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 27 Januari lalu. Hanya saja, dia saat itu tidak ditahan karena sedang sakit.

Sebelumnya, Ardian ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Mereka adalah Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur yang juga sudah sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar.

Dia diduga menerima uang suap sebesar Rp1,5 miliar dan 131 ribu dolar Singapura untuk pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan oleh Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur.

Adapun pemberian uang yang dilakukan oleh Andi Merya Nur disampaikan melalui Laode M Syukur. Jumlah uang dikirim mencapai Rp2 miliar di mana Rp500 juta diterima oleh M Syukur.

Atas perbuatannya, Ardian sebagai tersangka penerima suap bersama Laode M Syukur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Andi selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kadispendik Surabaya Pastikan Psikologis Anak Korban Kekerasan Guru Tidak Masalah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak awal terjadinya kekerasan kepada MR, seorang siswa SMPN 49 Surabaya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya langsung memberikan pendampingan psikologis kepadanya. 

Sebab, Dispendik ingin korban merasa aman dan nyaman lagi berada di sekolah. Alhasil, saat ini psikologis MR tidak masalah dan dia pun tetap melanjutkan sekolahnya.

“Alhamdulillah untuk psikologis anaknya tidak ada masalah, karena sejak awal kita terus dampingi juga. Kita juga dibantu teman-teman dari DP3APKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) untuk mendampingi anak-anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh saat mengunjungi keluarga korban di Jalan Kutisari Utara Gang 3, Surabaya, Rabu (2/2).

Menurut Yusuf, salah satu bukti bahwa psikologisnya tidak masalah adalah MR dan saudaranya masih tetap masuk sekolah meskipun ada kejadian itu. 

Bagi dia, hal ini tidak boleh terlambat, karena kalau dia tidak masuk sehari saja, berarti psikologisnya kena. 

“Jadi, saya memang utamakan untuk kepentingan anak dulu, dan alhamdulillah kondisinya sudah bagus sekarang,” kata dia.

Yusuf juga menjelaskan bahwa guru di sekolah itu merupakan orang tua kedua, sehingga dia berharap di sekolah itu harus dibuat senang. 

Makanya, guru dan kepala sekolah itu harus bisa menyayangi anak didiknya seperti yang disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

“Kalau anak disayangi dan dibuat senang, insyallah anak-anak itu kerasan di sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati yang turut serta mengunjungi keluarga korban menyampaikan permohonan maaf mewakili PGRI Surabaya, karena ini merupakah salah satu kekhilafan bagi seorang guru. 

Ia juga yakin dan percaya bahwa kejadian ini akan semakin menguatkan bagi semua guru di Surabaya.

“Yang paling penting juga kejadian ini akan menjadi pembelajaran bagi kita para guru agar guru memang benar-benar fitrohnya menyayangi anak dan empati pada anak. Itu yang selalu dan harus menjadi pedoman dalam mendidik, walaupun hatinya seperti apa, tapi karena itu adalah anak-anak, ya kita yang harus tetap menyayangi dan kita harus kembali dan ingat bahwa kita sebagai pendidik, betul-betul fitroh kita sebagai mendidik,” kata Agnes.

Bagi dia, mendidik itu harus sebagai orang tua yang mana harus selalu panjang sabar. Makanya, kejadian ini merupakan suatu pembelajaran bagi semuanya. 

Bagaimana pun juga, seorang guru itu akan membawa arah pendidikan Surabaya, apalagi anak-anak sudah dua tahunan tidak sekolah, sehingga tugas seorang guru harus terus memberi keamanan dan kenyamanan bagi siswa pada saat sekolah.

“Kita harus banyak mengambil pelajaran dari kejadian ini, supaya pendidikan di Surabaya bisa lebih baik,” ujarnya.

Agnes menambahkan, anak-anak yang dididik hari ini adalah harapan dan masa depan pemimpin-pemimpin bangsa. 

Suatu saat nanti, mereka akan menjadi pemimpin di bidang mereka masing-masing, makanya dia mengajak kepada seluruh guru di Kota Surabaya untuk mendidik anak-anak itu dengan tulus dan ikhlas.

“Kalau anak-anak ini sukses, kita juga yang turut bangga karena sudah menjadi guru yang berhasil mendidik anak-anak kita,” pungkasnya. 

Jaga Hubungan Diplomatik Dengan Cyprus Navy, KRI SIM-367 Gelar Passage Exercise


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam port visit perdana KRI Sultan Iskandar Muda-367 di Limassol Cyprus, kapal perang dari unsur Satuan Kapal Eskorta Koarmada II yang tengah mengemban misi sebagai Satgas MTF (Maritime Task Force) TNI KONGA XXVIII-M/UNIFIL ini menggelar Passage Exercise (Passex) dengan Kapal Perang Angkatan Laut negara Cyprus, di Perairan Teritorial Cyprus pada Selasa (01/02).

Passex antara kedua Angkatan Laut ini merupakan hasil dari mutual arrangement berdasarkan permintaan dari Commander of Cyprus National Guard, yaitu Lieutenant General Demokritos Zervakis ketika Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Abdul Haris bersama dengan Atase Pertahanan RI di Roma, Italia Kolonel Laut (P) Aminuddin Albek melaksanakan Courtesy Call di Headquarter of Defence Ministry, Nicosia Cyprus.

Setelah lepas tali dari Dermaga Limassol Cyprus, KRI SIM-367 dan CNS IOANNIDES P-61 melaksanakan radio check sambil berlayar menuju ke titik RV (Rendezveous). Selanjutnya kedua kapal bertemu dan melaksanakan rangkaian Passage Exercise (Passex) yang meliputi Latihan Miscex 831 (Advanced Maneuvering Exercise), Navcomex 202 (Flashing Exercise), dan Electronic Warfare Exercise 230 (Communication Jamming Exercise). Rangkaian Passex diakhiri dengan salute formation, kedua kapal saling membunyikan gauk panjang tanda penghormatan.

Menurut Komandan KRI SIM, kegiatan tersebut selain menguji kemampuan dan profesionalisme, juga befrtujuan  mempererat hubungan diplomatik kedua negara. 

“Sesuai dengan arahan pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono, agar dimanapun KRI ditugaskan untuk selalu melaksanakan latihan dengan kapal perang negara sahabat apabila berkunjung atau berlayar bertemu di laut, “ terang Haris, sapaan karibnya. (Dispen Koarmada II)

KPK Tahan Eks Dirjen Keuda Kemendagri


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto. 

Dia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021.

"Untuk kepentingan proses penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Februari 2022.

Ardian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) pada Gedung Merah Putih KPK. Dia akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan.

"Dimulai 2 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022," ucap Alex.

Kasus ini bermula saat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur meminta bantuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar dipertemukan dengan Ardian sekitar Maret 2021. 

Andi dan Ardian kemudian bertemu sekitar Mei 2021. Dalam pertemuan itu, Andi mengajukan permohonan pinjaman dana PEN untuk Kolaka Timur sebesar Rp350 miliar.

Atas permintaan itu, Ardian diduga meminta jatah tiga persen dari nilai pengajuan pinjaman ke Andi. 

Beberapa waktu setelahnya Andi mengirimkan Rp2 miliar dengan pecahan dua mata uang asing melalui bantuan Laode untuk Ardian.

"Dari uang Rp2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian di mana tersangka MAN menerima SDG131 ribu setara dengan Rp1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah pribadinya di Jakarta dan tersangka LMSA (Laode) menerima sebesar Rp500 juta," kata Alex.

Setelah uang muka itu diterima, Ardian langsung mengerjakan permintaan pinjaman PEN Kolaka Timur dengan membuat draft final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan. 

Laode juga diminta membantu proses permintaan dana ini oleh Ardian.

Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Bareskrim Polri Tangkap Pegiat Medsos Adam Deni


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pegiat media sosial, Adam Deni. Kekinian Adam Deni tengah menjalani pemeriksaan.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Asep Edi Suheri telah membenarkan kabar penangkapan ini.

"Ya benar (Adam Deni ditangkap)," kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (2/2/2022).

Kendati begitu, Asep belum merinci kronologis penangkapan terhadap Adam Deni. Termasuk, duduk perkaranya.

Menurut Asep, detail daripada pengungkapan kasus ini akan disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

"Nanti Karo Penmas yang rilis, datanya sudah kami serahkan," katanya.

Mensos Risma Tinjau Penyaluran Bansos di Desa Windurejo Mojokerto


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako di Desa Windurejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. 

Ia didampingi Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, dalam program Percepatan Pemanfaatan Transaksi Sembako Tahun Anggaran 2021.

Setibanya di Balai Desa Windurejo, Risma langsung menuju ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Saat itu, ia tampak berdialog dengan para KPM yang dinilai masih berusia muda dan langsung memberi tawaran untuk dibantu membuka lapangan usaha agar tidak terus menjadi penerima bansos.

“Kamu usianya masih muda loh, jangan terus-terusan kayak ini, kamu mau saya bantu keluar? Nanti staf saya ada yang datang ke rumahmu, langsung didata dan dikasih modal, juga pelatihan untuk buka usaha,” ujarnya kepada salah satu KPM, Rabu (2/2).

Seketika itu pula, Mensos langsung mengontak para UMKM binaannya di Surabaya di depan para KPM yang usianya masih muda-muda, dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka agar mau membuka usaha di rumah.

Wali Kota Eri Puji Kebesaran Hati Maafkan Orang Tua Korban Pemukulan Guru di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menaruh perhatian khusus pada kasus kekerasan yang dialami MR, siswa SMPN 49 Surabaya yang menjadi korban pemukulan gurunya. 

Terbukti, tanpa membawa ajudan dan anak buahnya, ia mengunjungi rumah korban di Jalan Kutisari Utara Gang 3.

Tiba di kediaman keluarga itu, Wali Kota Eri disambut dengan hangat. Ia dipersilahkan masuk ke kamar kos yang berukuran sekitar 2x3 meter persegi. 

Tanpa canggung, Wali Kota Eri langsung memasuki kamar kos itu sembari lesehan. Ia ditemui kedua orang tua MR beserta saudara kembar MR.

Saat itu, Ali Muhjayin, ayah MR langsung meminta maaf kepada Wali Kota Eri karena dia merasa gara-gara melaporkan seorang guru ke polisi, Kota Surabaya menjadi gempar dan menjadi perhatian nasional. 

Sebagai warga Kota Surabaya, ia juga merasa bertanggungjawab untuk meng-adem-kan Surabaya. 

“Saya mohon maaf Pak, hanya karena saya, Surabaya menjadi perhatian nasional. Padahal, dari dalam hati yang paling dalam, saya sudah memaafkan beliau (JS, seorang guru yang menganiaya anaknya),” kata Ali, Rabu (2/2).

Bahkan, Ali juga mengaku sudah sangat lega ketika mengetahui bahwa JS sudah tidak lagi mengajar di SMPN 49 dan sudah ditarik ke kantor Dinas Pendidikan Surabaya. 

Makanya, ia pun mengaku masih mempertimbangkan untuk mencabut laporannya kepada pihak kepolisian. 

Sebab, kasus itu sudah ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya.

“Ada kemungkinan. Bahkan besar kemungkinan saya bisa mencabut laporan. Saya masih pertimbangkan, saya perlu shalat istikharah untuk mengambil keputusan,” kata Ali.

Meski begitu, ia memuji Wali Kota Eri yang sangat luar biasa, bisa menjadi pemimpin yang dekat dengan warganya dan memberikan respon yang luar biasa terhadap kasus ini. 

Bahkan, Wali Kota Eri dinilai sebagai bapak karena sudah bisa mengayomi dan perhatian kepada anak-anak Surabaya, terutama anaknya. 

“Jadi, kesannya sangat luar biasa sampai dikunjungi Pak Wali ke sini,” ujarnya.

Tak hanya ayahnya yang sudah memaafkan, namun MR sendiri juga sudah mengaku memaafkan guru yang melakukan kekerasan kepada dirinya. 

Apalagi, perhatian Wali Kota Eri kepada dirinya dan keluarganya sangat luar biasa, bahkan sampai didatangi ke kos-kosannya. 

“Tidak pernah menyangka Pak Eri bisa datang ke sini. Luar biasa, saya senang sekali,” kata MR.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada Wali Kota Eri karena akan diberikan sepeda dua, sehingga dia bersama saudara kembarnya bisa sepedaan ke sekolah. 

Ia pun berjanji akan semakin semangat belajar seperti yang diharapkan oleh Wali Kota Eri. 

“Saya sampaikan terimakasih banyak kepada Pak Eri, karena nanti akan diberikan sepeda, insyallah saya akan lebih semangat belajar,” kata dia.

Saat ngobrol gayeng bersama keluarga MR, orang tuanya menjelaskan bahwa kedua anaknya itu memang tidak punya sepeda untuk ke sekolah, seringkali mereka jalan kaki atau pinjam sepeda tetangga kos. 

Makanya, tanpa pikir panjang, Wali Kota Eri langsung berjanji akan membelikan dua sepeda untuk MR dan saudaranya.

“Nanti saya kirim dua sepeda ke sini untuk digunakan ke sekolah, supaya rajin sekolah. Pokoknya harus pinter dan berbakti kepada kedua orang tuanya, kalian harus lebih sukses dari kedua orang tua kalian, karena itu yang bikin bangga orang tua kalian, siap ya?" tanya Wali Kota Eri kepada RZ dan saudara kembarnya sambil menepuk pundak mereka memberi semangat. "Iya siap," jawab mereka berbarengan.

Saat itu, Wali Kota Eri juga sempat menanyakan apakah keluarga Ali Muhjayin itu sudah masuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau belum. 

Sebab, mereka tinggal di tempat kos yang sangat sederhana dan Ali hanya bekerja sebagai tukang sayur keliling. 

Ternyata, keluarga itu belum masuk MBR dan yang paling mengejutkan, Ali menolak untuk dimasukkan ke MBR, karena dia menilai masih muda dan masih sanggup untuk bekerja keras.

Wali Kota Eri pun tetap berupaya membantu keluarga tersebut. Salah satunya dengan membantu akses permodalan supaya Ali bisa mengelola toko kelontong di daerah tersebut. 

"Saya salut kepada Pak Ali ini. Beliau ini patut dijadikan contoh, bahwa selama dia masih mampu untuk bekerja keras, apalagi masih muda, tidak menggantungkan kepada bantuan-bantuan pemerintah. Jadi, mungkin nanti beliau bisa mengelola toko kelontong saja dan nanti yang beli ASN-nya Pemkot Surabaya," katanya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri juga memuji kebesaran hati Ali Muhjayin. Sebab, dia sudah legawa memaafkan guru yang melakukan kekerasan kepada anaknya dan bahkan beliau memberikan semangat kepada guru tersebut. 

Bahkan, dia juga menolak untuk dimasukkan ke MBR. 

“Hari ini kita bisa mencontoh kebesaran hatinya beliau seorang warga Kota Surabaya. Saya yakin jika banyak Pak Ali di Kota Surabaya, maka Insyallah Surabaya menjadi kota yang tenang, aman, dan barokah. Semuanya harus mencontoh Pak Ali, aku pun wali kota harus mencontoh Pak Ali,” kata dia.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya, terutama para guru. 

Bagi dia, guru itu orang tua kedua yang tidak mungkin pernah mau tahu dan tidak pernah mau lihat anaknya sedih. 

Semua orang tua pasti ingin anaknya berhasil, sehingga saya minta tolong kepada semua guru untuk menyayangi dan mendidik putra putri calon pemimpin bangsa ini dengan ikhlas dan kasih sayang.

“Jadi, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali, kalau ini terjadi lagi, meskipun orang tuanya memberikan maaf, anaknya menerima, tapi saya tidak akan pernah berhenti dalam menyelesaikan kasus itu. Saya selalu sampaikan, di zaman kepemimpinan saya, bekerjalah dengan hati, gunakan rasa gotong royong, gunakan rasa empati dan lakukan semuanya dengan ibadah,” pungkasnya. 

Sah! Tampuk Komando KRI Karang Pilang-981 Berganti


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jabatan Komandan KRI Karang Pilang (KPL- 981) resmi berganti. Acara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal Bantu Koarmada II, Kolonel Laut (P) Budi Santosa, S.E.,M.M.,CRMP  di Geladak kapal tersebut  yang sandar di Dermaga Lombok Koarmada II Surabaya, Rabu (02/02).

Setelah  menjabat selama 8 bulan, Mayor Laut (P) Prima Anugrah menyerahkan jabatan sebagai Komandan KRI Karang Pilang-981 kepada Mayor Laut (P) Dea Pramanta Sukawiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Palaksa KRI Terapang-648. 

Selanjutnya  Mayor Laut (P) Prima Anugrah akan menempati jabatan barunya sebagai Padiv PAA KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Div I Satkor Koarmada II.

Menandai resminya serah terima jabatan, dilaksanakan Proses pengambilan sumpah jabatan dan pendatanganan Pakta Integritas yang dipimpin langsung oleh Dansatban. 

Acara sertijab berlangsung secara sederhana dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Sementara itu serah terima jabatan Komandan KRI menurut Dansatban, merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan personel yang telah diprogramkan demi kepentingan organisasi TNI AL, khususnya bagi Satuan Kapal Bantu Koarmada II. 

“Sehingga dengan adanya pergantian komandan kapal di lingkungan Satban, merupakan suatu peluang dan kepercayaan untuk mengembangkan kepemimpinan dan kemampuan dalam rangka mewujudkan Satban Koarmada II yang lebih profesional, sehat dan dinamis,“ tegas Kolonel Budi Santosa. (Dispen Koarmada II)

Selasa, 01 Februari 2022

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Ditahan Kejaksaan


KABARPROGRESIF.COM: (Probolinggo) Oknum anggota DPRD Kabupaten Probolinggo harus menelan pil pahit. Setelah menang dalam gugatan praperadilan, kali Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo menahannya karena dinyatakan melakukan korupsi senilai Rp110 juta.

Oknum anggota DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut bernama Ahsan. Ia ditahan karena kejaksaan menemukan bukti adanya dugaan penyimpangan bantuan kepada Lembaga Mandiri dan Mengakar Pada Masyarakat (LM3) dari Kementerian Pertanian pada 2018 lalu.

Yayasan yang dipakai tersebut merupakan Ponpes Darussalam Assakdiah di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Proposal diajukan agar mendapat bantuan mesin penggiling padi dan jagung. 

Namun, tersangka tidak melaksanakan sesuai dengan kontrak kerja sehingga menimbulkan kerugian negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, David Palopo Duarsa mengatakan penanganan kasus yang dialami oleh anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Probolinggo ini tahun 2020 lalu.

"Yang bersangkutan ini pernah kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian dia mengajukan praperadilan, di mana saat itu dilakukan persidangan dan keputusannya mencabut status tersangka kepada yang bersangkutan," terangnya.

Pencabutan status tersebut, lanjut David, karena hakim tunggal di Pengadilan Negeri Kraksaan menganggap penetapan tersangka tidak dilengkapi dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Selanjutnya tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kabupaten Probolinggo berkoordinasi dengan BPK RI, di mana saat ini hasilnya telah kami terima dan menyatakan berdasarkan hasil audit BPK RI terdapat kerugian negara sebesar Rp110 juta rupiah," tutur David.

Akibat perbuatannya, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ini, dinilai melanggar pasal 2 subsider 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wujudkan Toleransi, Babinsa Nyamplungan Amankan Perayaan Imlek


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perayaan Imlek yang berlangsung di Surabaya berjalan dengan aman dan lancar. 

Bukan tanpa sebab, itu karena tingginya nilai toleransi antar umat beragama dan kekompakan yang selama ini terwujud dengan baik.

Seperti yang dilakukan Sertu Darmono pada Selasa, 01 Februari 2022 pagi di Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya.

Demi menjaga kondusifitas wilayah, ia bersama beberapa pihak terkait lainnya menggelar patrol di sejumlah Vihara yang ada di wilayah teritorialnya. 

“Sebab, kebersamaan ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, ia juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga Ke-Bhinekaan yang selama ini sudah terwujud dengan baik. 

“Meskipun berbeda, kita tetap satu,” pungkasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Diduga Lakukan Tipikor Dana APBD 2021 Senilai Rp1,2 Miliar, Kejati Tahan Bendahara Dinkes Babel


KABARPROGRESIF.COM: (Bangka Belitung) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iwan Virgiawan (47) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (31/1/2022) sore.

Iwan Virgiawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) penyimpangan Dana APBD Tahun 2021 yang merugikan keuangan negara (KN) sebesar Rp 1,2 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Basuki Raharjo mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan penahanan terhadap Iwan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 24/L.9.5/Fd.1/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022.

Sebelumnya lanjut Basuki, penyidikan terlebih dulu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 55/L.9/Fd.1/01/2022 tertanggal 25 Januari 2022.

"Berdasarkan surat perintah penyidikan dan penahanan ini, Iwan Virgiawan saat ini telah ditahan di rumah tahanan (rutan) Polresta Pangkalpinang," kata Basuki Raharjo, Selasa (1/2/2022).

Menurutnya, Iwan Virgiawan ditahan usai disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu juga disangkakan dengan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kolonel Unang Sudargo Bakal Sebar Prajurit Jelang Kunjungan Panglima TNI


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa dijadwalkan menggelar kunjungan kerjanya di Jawa Timur.

Ditemui usai rapat koordinasi yang digelar secara virtual, Danrme 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo menjelaskan jika pihaknya bakal menyebar beberapa personelnya guna kelancaran kunjungan kerja Panglima TNI tersebut.

“Sudah kita instruksikan para Dandim di wilayah untuk mempersiapkan pengamanan VVIP,” ujar Danrem. Selasa, 01 Februari 2022.

Tak hanya itu saja, pihaknya menegaskan pengerahan pasukan pengamanan itu nantinya juga dilakukan di beberapa tempat lainnya, termasuk rest area yang nantinya akan dilalui oleh Panglima TNI. (Penrem 082/CPYJ)