Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

DEWAN KRITIK JABATAN MANTAN POLITISI

Komisi B DPRD Surabaya mengkritik perusahaan plat merah milik Pemkot Surabaya yang dijabat mantan politisi, karena dikhawatirkan akan kental dengan unsur politik.

BAGI-BAGI STIKER ANTI KORUPSI

Puluhan jaksa Kejari Surabaya membagi ribuan stiker berisi pesan moral dampak negatif korupsi yang telah merampas hak-hak rakyat.

HAKIM DISEBUT LEGALKAN PROFESI GANDA

Hakim Jihad Arkhaudin menganulir putusan Hakim Agung dan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagai wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

JAKSA BELUM PASTIKAN STATUS EKS DIRUT PT DOK

Karena masih tahap pendalaman status mantan Dirut PT DPS dalam kasus pengadaan kapal masih brlum bisa dipastikan.

KEJARI SURABAYA BEBAS KORUPSI

KemenPan-RB menobatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penganugrahan tersebut diterima Kajari Surabaya di Jakarta (10/11).

PERDA SANKSI MEROKOK RP. 250 RIBU DIREVISI

DPRD Surabaya terus mempertajam Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KT) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kota Surabaya.

POLRESTABES SURABAYA BIROKRASI BERSIH

Setelah dinobatkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi, Polrestabes Surabaya kembali dinobatkan sebagai Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani oleh KemenPan-RB.

SURABAYA RAIH GUANGZHOU INT AWARD 2018

Kota Surabaya resmi memenangkan penghargaan kota terpopuler secara online dalam ajang The Guangzhou International Award 2018.

Jumat, 14 Desember 2018

Perkuat Urusan Datun, Setwan DPRD Gelar MoU Dengan Kejari Banyuasin


KABARPROGRESIF.COM : (Banyuasin) Untuk memperkuat anggota dewan dalam mengeluarkan produk-produk peraturan yang bersinggungan dengan masalah hukum baik perdata, Tata Usaha Negara maupun pidana, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin melakukan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin.

" Mengingat anggota dewan berasal dari disiplin ilmu yang beragam yang bisa saja hanya menguasai masalah pemerintahan namun belum begitu menguasai masalah di bidang hukum khususnya perdata dan tata usaha negara maka diharapkan dari adanya MoU ini kita DPRD Kabupaten Banyuasin dapat berkoordinasi ataupun berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Banyuasin sehingga diharapkan seluruh permasalahan di lingkup DPRD Kab. Banyuasin dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya." kata Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan dalam sambutannya di aula Auditorium Sekretariat DPRD Banyuasin, Jum'at (14/12).

Irian juga mengapresiasi adanya MoU ini, namun ia berharap adanya kerjasama urusan perdata dan tata usaha meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya kedepan dapat terjalin berkesinambungan.

" Diharapkan MoU ini tidak hanya sebatas ceremonial diatas kertas saja tetapi harus ada tindak lanjutnya." harapnya.


Hal yang sama juga dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuasin, La Kamis. Menurut La Kamis, dengan MoU ini diharapkan adanya tindak lanjut pasalnya tugas dari anggota dewan ini cukup komplek dalam berbagai hal untuk melayani segala permasalahan masyarakat.

" Kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kab. Banyuasin. Diharapkan ada tindak lanjut setelah MoU ini ditandatangani, oleh karena banyak permasalahan hukum yang mungkin diterima oleh DPRD Kab. Banyuasin dari masyarakat Kab. Banyuasin, mengingat DPRD merupakan Lembaga tempat masyarakat menyampaikan Aspirasinya." tegas La Kamis.

Dalam acara penandatanganan MoU atau Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Sekretariat Dewan  DPRD Kab. Banyuasin dengan Kejaksaan Negeri Banyuasin dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan dan Kajari Banyuasin, La Kamis.

Tampak pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, H. Muhammaf Sholih, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin, H. DR. Konar Zuber, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Endro Riski Erlazuardi, Kasi Intel, Kasubagbin, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan staf Kejari Banyuasin.

Perlu diketahui MoU ini berlaku selama 1 tahun ke depan setelah ditandatangani antara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin dan Kejari Banyuasin, umat (14/12/2018). (arf)

Kamis, 13 Desember 2018

Kejari Surabaya Musnahkan Barang Bukti Kasus Narkotika di BNNP Jatim


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Barang bukti  narkotika berbagai jenis, seperti sabu, ekstasi, ganja dan pil doble L dari sejumlah perkara  dimusnahkan Kejari Surabaya. Pemusnahan dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.

"Ini merupakan pemusnahan yang ketiga kalinya pada periode terahkir ditahun 2018,"kata Kasi Pidana Umum Kejari Surabaya, Didik Adyotomo dikutip kabarprogresif.com sesaat sebelum pelaksanan pemunsahan,Kamis (13/12).

Beberapa barang bukti yang dimusnahkan antara lain, sabu seberat 9,3 ons, ganja seberat 4,9 ons, pil double L sebanyak lebih dari 350 juta butir, pil carnophen sebanyak lebih dari 100 ribu butir.


Selain itu, beberapa gram narkotika jenis lain, dan juga 175 buah alat yang digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, turut dimusnahkan.

"Yang kita musnahkan adalah barang bukti perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau incracht,"terang Didik.

Tujuan dimusnahkannya pemusnahan barang narkotika di BNNP Jatim, masih kata
Didik, hanya untuk memudahkan pelaksanaanya saja.

"Karena ditempat kami tidak ada alat pembakar narkotika atau incenerator, karena itu kami lakukan pemusnahan di BNNP Jatim, supaya simple dan yang penting pelaksanaannya bener bener real,"kata Didik. (Komang)

Mantan Walikota Blitar Samanhudi Akui Terima Suap Sejak 2013


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mantan Walikota Blitar, Samanhudi Anwar akhirnya mengakui telah menerima suap sejak tahun 2013 dari  Dirut PT Moderna Teknik Perkasa,Susilo Prabowo alias embun. Pernyataan itu diakui Samanhudi saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Saat awal pemeriksaan, Samanhudi sempat tidak mengaku menerima suap. Ia tersudut saat majelis hakim yang diketuai Agus Hamzah mengkonflotir penyangkalan itu ke terdakwa Bambang Purnomo yang juga diperiksa bersamaan dengan Samanhudi.

Tukang jahit pribadi Samanhudi ini berkata jujur saat diperiksa sebagai terdakwa. Ia mengaki telah mengambil uang suap untuk memperlancar sejumlah proyek di Blitar ke Susilo Prabowo dan selanjutnya diberikan ke Samanhudi.

"Saya yang mengambil ke Pak Embun dan saya berikan ke Pak Samanhudi,"ucap terdakwa Bambang Purnomo dikutip kabarprogresif.com pada majelis hakim pemeriksa perkara ini.

Sementara saat ditanya Hakim Agus Hamzah terkait fee 8 persen dari total proyek senilai Rp 23 miliar yang diminta Samanhudi pada Susilo Prabowo justru dijawab enteng oleh terdakwa Samanhudi.

"Hanya spontanitas saja untuk mengelabuhi Susilo Prabowo,"kilah terdakwa Samanhudi.

Aksi ngeles itu bukan hanya sekali ditunjukan Samanhudi, pada sidang sebelumnya saat Jaksa KPK menghadirkan saksi Susilo Prabowo ke persidangan, Kamis (8/11) lalu, Samanhudi mengaku jika uang suap yang diterimanya itu merupakan uang hutang. Tapi  pernyataan itu terbantahkan setelah hakim Agus Hamzah menepis dalil Samanhudi dengan menyebut ada hutang tapi tidak pernah ada pengembalian.

Persidangan perkara gratifikasi ini akan kembali dilanjutkan dalam dua pekan mendatang dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari jaksa KPK.

"Sidang ditunda hari Kamis, tanggal 27 Desember dengan agenda tuntutan,"ucap Hakim Agus Hamzah menutup persidangan.

Untuk diketahui, Kasus suap ini diungkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Suap tersebut diberikan Susilo Prabowo untuk memperlancar proyek renovasi gedung SMP Negeri 3 Blitar.

Susilo Prabowo lebih dahulu divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Pemberi suap ke Samanhudi ini dihukum 2 tahun penjara, pada 1 September 2018 lalu. (Komang)

Tiga Komisioner Panwas Banyuwangi Divonis Bersalah Korupsi Dana Pilgub Jatim


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis bersalah pada tiga Komisioner Panwas Banyuwangi yakni Rori Desrino Purnama, Totok Harianto dan Lilik Maslihah. Ketiganya dinyatakan terbukti mengkorupsi dana hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tahun 2013 pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara pada masing masing terdakwa dengan hukuman 1,5 tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani hukuman,"kata ketua majelis hakim Dede Suryaman dikutip kabarprogresif.com saat membacakan amar putusannya, Kamis (13/12).

Selain hukuman badan, pengemplang uang negara senilai ratusan juta rupiah itu juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta. Mereka juga dihukum membayar uang pengganti yang nilainya disesuaikan dengan uang yang dikemplangnya.


"Menghukum terdakwa Rori Desrino Purnama untuk membayar uang pengganti sebesar 70 juta rupiah dan menghukum terdakwa Totok Harianto dan Lilik Maslihah membayar uang pengganti sebesar 49 juta rupiah,"terang hakim Dede Suryaman

Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam putusan hakim. Sedangkan yang meringankan dikarenakan para terdakwa sopan selama persidangan.

Vonis hakim Dede Suryaman ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, para terdakwa maupun jaksa dari Kejari Banyuwangi  masih menyatakan pikir pikir.

Usai persidangan, Arief Sumarto mengaku menyesalkan putusan pidana bagi ketiga kliennya. Ia bahkan mengaku  akan melaporkan hasil putusan hakim ke Komisi Yudisial dan Bawas MA.

"Karena ini adalah kesalahan administrasi saja,"pungkas Arief.

Untuk diketahui, Selain ketiga terdakwa, kasus ini juga telah menyerat dua orang lainnya yang lebih dahulu telah divonis 4 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Keduanya adalah Etik Rahmani dan Sanhari yang berkerja di Kesekretariatan Panwaslu Banyuwangi tahun 2013. (Komang)

Kabag Humas Bantah Risma Pingsan Tapi Hanya Cedera Kaki


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Beredarnya kabar lewat WhatsApp dikalangan pejabat Pemerintah Kota Kota (Pemkot) Surabaya bila Walikota Surabaya, Tri Rismaharini pingsan usai meninjau genangan banjir di jalan HR Muhammad, rabu (12/12) malam akhirnya terbantahkan.

“ Wali Kota Risma tidak mengalami pingsan. Hanya saja kondisi yang kurang fit saat pagi hari, (12/12) meninjau saluran yang tersumbat sehingga menyebabkan banjir di kawasan Banyu Urip Kidul lalu malamnya mengecek genangan air di Jl. Hr Muhammad." kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis (13/12).

Menurutnya, kondisi Risma memang kurang baik utamanya di bagian kaki sebelah kanan yang mengalami cedera saat meninjau saluran tersumbat di kawasan Banyu Urip.

“ Jadi ketika berjalan, beliau menginjak sesuatu. Itu yang menyebabkan kaki kanannya keseleo.” terang Fikser.

Kendati demikian, kata Fikser, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini tetap melakukan pengecekan dan memimpin kerja bakti di Banyu Urip Kidul. Bahkan, siang hingga sore, tetap menjalankan aktivitasnya.

Malamnya saat Surabaya diguyur hujan, lanjut Fikser, Wali Kota Risma berkeliling dan berhenti di Jl Hr. Muhammad karena melihat genangan air. Akhirnya, beliau turun mengecek saluran sekaligus mengatur kepadatan lalu lintas.

“ Saat itu, tumpuan di kaki kanan yang sudah sakit terkena lagi.” sambungnya.

Akibat cedera kaki yang dialami, Fikser menuturkan pagi tadi, Risma langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan magnetic resonance imaging (MRI). Dari hasil MRI, dokter menemukan di sisi kaki bagian kanan dan kiri ada semacam sobekan atau kelonggaran berdiameter sekitar 6-7 mm.

“ Kerobekan di kaki kanan 6 mm sedangkan kaki kiri 7 mm. Dokter menganjurkan agar ibu tidak melakukan aktivitas, tapi beliau tetap melakukan pekerjaan administrasi serta memantau perkembangan kota lewat gadgetnya.” jelas pria kelahiran Serui itu.

Dikarenakan kondisi Wali Kota Risma yang mengalami cedera kaki, Fikser memperkirakan masa pemulihan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

“ Saya tidak tahu berapa lama persisnya, tapi ibu tetap ingin menjalankan aktivitas, salah satunya acara Cak Koen yang digelar hari minggu besok sebagai bentuk apresiasi bagi pasukan kuning membangun Kota Pahlawan.” tandas mantan camat Sukolilo.

Disampaikan Fikser, saat ini kondisi Risma stabil. Hanya saja, tidak boleh banyak bergerak dan tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat atau menempuh perjalanan jauh.

“ Sejak pagi hingga saat ini, ibu ada di kediaman dengan kondisi yang stabil." pungkasnya. (arf)

Pengusaha Tamin Sukardi Didakwa Menyuap Hakim Pengadilan Tipikor Medan


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pengusaha Tamin Sukardi bersama-sama dengan Hadi Setiawan alias Erik didakwa menyuap hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Merry Purba, sebesar 150.000 dollar Singapura.

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyerahan uang kepada Merry diberikan melalui panitera pengganti pada Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yang seluruhnya berjumlah 280.000 dollar Singapura," ujar jaksa Putra Iskandar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Selain kepada Merry, menurut jaksa, Tamin juga berencana memberikan uang 130.000 dollar Singapura kepada hakim Sontan Merauke Sinaga.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga untuk memengaruhi putusan hakim dalam perkara korupsi yang sedang ditangani Merry dan Sontan.

Perkara tersebut yakni dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara atau milik PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Adapun, Tamin Sukardi menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Menurut jaksa, pemberian uang itu dengan maksud agar majelis hakim memutus Tamin Sukardi tidak terbukti bersalah.

Tamin berharap dirinya dapat divonis bebas.

Dalam sidang putusan pada 27 Agustus 2018, hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dan hakim Sontan menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi.

Tamin dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Tamin dihukum membayar uang pengganti Rp 132, 4 miliar.

Namun, hakim Merry Purba menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Menurut Merry, dakwaan jaksa tidak terbukti. Pada 28 Agustus 2018, petugas KPK menangkap Helpandi, Tamin dan Merry Purba.

Petugas KPK juga menemukan uang 130.000 dollar Singapura di tas Helpandi, yang rencananya akan diberikan kepada hakim Sontan.

Tamin didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)

Remajakan Angkot, Pemkot Fasilitasi Pinjaman ke Bank


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kendala modal peremajaan Angkutan Kota (Angkot) ternyata tak menjadi soal supaya terjadi perpaduan dengan pengembangan operasional Bus Suroboyo. Pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memfasilitasi para pengusaha angkutan darat dapat memanfaatkan pinjaman lunak dari pihak bank.

“ Bank yang sudah menyatakan kesanggupannya adalan Bank Jatim. Nanti Pemkot yang akan memfasilitasinya.” kata Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Saksi Buana pada kabarprogresif.com, kamis (13/12).

Sedangkan mengenai angsuran pinjaman lanjut Whisnu, bisa diambilkan dari hasil pengoperasian armada dan para pemilik Angkot tak perlu risau akan tidak mendapat penumpang, karena sistem operasionalnya nanti diatur Pemkot dengan tidak menunggu penumpang.

Sehingga para pengusaha angkot bisa mengangsur cicilan bank secara rutin dan bisa cepat balik modal kemudian memperoleh keuntungan.

“ Tiap unit armada akan mendapatkan subsidi bahan bakar dan pendapatan pengemudi. Prinsipnya, armada harus tetap beroperasi masuk dan keluar kampung. Sehingga tidak ada lagi gegeran antar pengemudi Angkot dan ojek online (Ojol).  Warga pun juga mendapat banyak pilihan untuk mendapatkan moda transportasi yang nyaman, aman dan tepat waktu." papar Whisnu.

Namun masih kata Whisnu, untuk mendapatkan pinjaman dari Bank, ada persyaratannya harus dilengkapi oleh para pengusaha angkutan, yakni harus berbadan usaha berupa PT atau koperasi.

“ Untuk badan hukum tidak harus PT, pemilik armada bisa membentuk koperasi. Mengingat koperasi inilah yang akan memberikan jaminan pemberian kredit kepemilikan kendaraan dan penjaminan dari pihak bank.” tandas Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Keberadaan koperasi juga menyediakan suku cadang yang pembayarannya bisa dengan cara mencicil.

“ Tadi kan rencananya cuma ada 40 rute. Misalkan tiap satu rute ada dua bengkel khusus armada Angkot, ini kan sudah membuka peluang kerja. Ada tenaga mekanik, bisa dari lulusan SMK Jurusan mesin yang terserap." pungkasnya. (arf)

Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara, Johanes Kotjo Tak Ajukan Banding


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd menyatakan menerima putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kotjo langsung bersikap untuk menyatakan tidak akan mengajukan banding.

"Seperti yang sudah saya sampaikan dalam pembelaan, saya akan menerima apapun putusan hakim," ujar Kotjo kepada majelis hakim.

Meski demikian, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap meminta waktu selama 7 hari untuk mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. Kotjo divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan dihukum membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kotjo terbukti menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebesar Rp 4,7 miliar.

Uang tersebut diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Awalnya, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU.

Namun, karena tidak ada kelanjutan dari PLN, Kotjo menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.

Selanjutnya, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. (rio)

Mendagri Kunjungi Stand Pameran TNI AL di Tangkiang, Kabupaten Banggai Sulteng


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia Tjahjo Kumolo, S.H., didampingi Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).

Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., beserta Bupati Kabupaten Banggai, Sulteng H. Erwin Yatim mengunjungi Stand Pameran TNI AL yang berada di Pelabuhan Tangkiang Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (13/12/2018).

Stand Pameran TNI AL ini digelar pada tempat yang sama di acara peringatan Hari Nusantara tahun 2018 dan terbuka untuk masyarakat umum Kabupaten Banggai.

Dalam kunjungannya, Mendagri beserta rombongan diterima langsung oleh Aspotmar Lantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun yang kemudian memperkenalkan serta menjelaskan tujuan dari pameran rumput laut TNI AL kali ini mempromosikan berbagai macam hasil olahan rumput laut dengan tujuan untuk memasyarakatkan  makanan rumput laut serta   pemanfaatan produk yang berbahan baku rumput laut untuk lebih memajukan potensi maritim yang bisa digunakan oleh masyarakat pesisir pantai.

Di stand pameran TNI AL ini juga, Mendagri beserta rombongan disuguhkan berbagai makanan dan minuman hasil olahan rumput laut.

Mendagri pun mengapresiasi TNI AL atas keberhasilan pengolahan makanan dan minuman dari rumput laut ini. "Makanannya enak rasanya dan minumannya menyegarkan, usaha yang bagus untuk dilanjutkan", ujarnya.

Untuk diketahui, Stand rumput laut TNI AL juga menampilkan miniatur budidaya rumput laut , leaflet budidaya rumput laut, hasil olahan rumput laut baik dalam bentuk bahan baku, produk hasil olahan untuk konsumsi (makanan dan minuman) maupun non konsumsi (antara lain kosmetik).

"Stand Pameran TNI AL juga menyediakan es rumput laut gratis bagi para pengunjung yang ingin menikmati salah satu olahan yang berbahan dasar dari laut ini", tambah Aspotmar Lantamal VI.

Turut menyambut kunjungan Mendagri beserta rombongan di stand pameran ini, Kadispotmar Lantamal VI Letkol Laut (KH) Jarwadi, S.S. (arf)

KPK Periksa Bupati Jepara dan Hakim PN Semarang Terkait Kasus Suap Hakim


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Kamis (13/12/2018).

Marzuqi rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LAS (hakim PN Semarang Lasito)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis.

Selain itu, KPK juga akan memeriksa hakim PN Semarang Lasito. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad. KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang bernama Lasito sebagai tersangka.

Marzuqi diduga menyuap hakim terkait perkara praperadillan yang ditangani. Ahmad Marzuqi diduga memberikan uang sekitar Rp 700 juta kepada Lasito.

Dalam konstruksi perkara, pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dia mencoba mendekati hakim tunggal Lasito melalui panitera muda di Pengadilan Negeri Semarang.

Selanjutnya, hakim tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum. (rio)

Wakili Kasal, Dankodiklatal Keynote Speech Acara Sarasehan di STTAL


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto mewakili Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksmana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M secara resmi memimpin sekaligus menjadi Keynote Speech dalam acara Sarasehan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Tahun 2018 yang dilaksanakan di gedung Auditorium STTAL Kesatrian Bumimoro Surabaya.

Adapun tema yang diambil dalam pelaksnaan sarasehan TNI AL di STTAL tahun ini adalah “Penguatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Penyiapan SDM Pada Riset Teknologi Alutsista Guna Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. Sarasehan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan alutsista oleh industri pertahanan, menemukan kendala-kendala yang dihadapi dan menyinergikan langkah untuk mewujudkan kemandirian alutsista.

Selain Komandan Kodiklatal sebagai Keynote Speech dalam acara tersebut juga menghadirkan nara sumber diantaranya Direktur Utama PT Pindad (Persero), Ir. Abraham Mose MM, Dirjen Pothan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan M.Si, Komisaris Utama PT Len, Direktur PT PAL, Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, Dirjen Penguatan Inovasi Dr. Ir Jumain Ape, M.Si, dan Wakil Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan M.Eng.

Kasal Laksmana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M dalam sambutan yang dibacakan Komandan Kodiklatal Laksda Dedy Yulianto menyampaikan bahwa Kemhan dan KKIP telah merencanakan Road Map pembinaan produk Alpha Hankam nasional 2010-2029 yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas program kegiatan riset nasional dan pengembangan teknologi pertahanan guna mendukung kemandirian produk industri pertahanan selaras dengan Pencapaian kebutuhan pokok minimum (MEF) sampai pada postur ideal peralatan pertahanan dan keamanan di mana target keberhasilan dari rancangan ini adalah terwujudnya kemandirian teknologi pertahanan dan keamanan.

Adapun Road Map ini telah dirancang dengan cukup baik dan saat ini sudah mulai tampak hasilnya terlepas dari beberapa kekurangan yang masih terjadi, TNI Angkatan Laut sebagai aparatur pertahanan matra laut mendukung penuh penerapan Roadmap pembinaan produk Alpha Hankam nasional 2010- 2029. Dalam usaha mewujudkan rencana ini peran serta dari berbagai komponen bangsa yakni pemerintah, industri dan akademisi dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan strategis TNI Angkatan Laut yang mengatur pada penggunaan kemampuan dan kekuatan yang berdasar pada sistem perencanaan Capability Based Planning (CBP).

Dihadapkan dengan prediksi alokasi anggaran pemerintah, faktor ancaman dan skenario lingkungan strategis yang mungkin dihadapi, menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan tugas TNI Angkatan Laut. Merencanakan kebutuhan Alpa Hankam jangka panjang yang dituangkan ke dalam postur dan map sesuai periodesasi rencana strategis (Renstra) selanjutnya perencanaan tersebut dijabarkan dalam program tahunan yang lebih rinci.

Adapun rencana kebutuhan ini memprioritaskan pada pembangunan kekuatan dan kemampuan dari hasil produksi dalam negeri hal ini di imbangi oleh penyusunan rencana alutsista Alpa Hankam TNI Angkatan Laut yang tetap diarahkan kepada pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI angkatan laut menuju postur ideal. Secara umum Fokus utama saat ini adalah mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional dan modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen Global. (arf)

KPK Tahan Bupati Cianjur dan 2 Tersangka Lainnya untuk 20 Hari Pertama


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) resmi menahan tiga tersangka terkait kasus pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Ketiganya yaitu Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin.

"Terhadap 3 tersangka lain yang telah melewati proses pemeriksaan, dilakukan penahanan selama 20 hari pertama," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/12/2018).

Ketiga tersangka tersebut ditahan di tempat yang berbeda. Bupati Cianjur Irvan ditahan di Rutan cabang KPK, yang berlokasi di belakang Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Cecep Sobandi ditahan di rutan cabang KPK di Kantor KPK Kavling C-1. Lalu, Rosidin ditahan di Rutan cabang KPK di Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Untuk satu tersangka lainnya, Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, baru saja menyerahkan diri ke KPK.

Setelah ia menyerahkan diri, pemeriksaan langsung dilakukan kepada Cepy.

Dalam kasus ini, Cepy diduga bertindak sebagai perantara transaksi dari kepala sekolah kepada bupati.

Menurut keterangan KPK, para kepala sekolah percaya bahwa Cepy adalah orang kepercayaan bupati.

Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar.

Padahal, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur. Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium. (rio)

Hari Nusantara Tahun 2018, Danlantamal VI Makassar Terima Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI (Danlantamal VI ) Makassar Laksamana Pertama TNI  Dwi Sulaksono S.H, M.Tr (Han) menerima tanda penghargaan Dharma Pertahanan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Nusantara (Harnus) 2018 di Pelabuhan Tangkiang Kec.Kintom. Kab. Banggai Sulawesi Tengah (Sulteng). Kamis (13/12/2018) .

Pemberian tanda penghargaan  Dharma Pertahanan kepada Danlantamal VI Makassar tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan No.: KEP/1454/M/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Mayor Jenderal TNI Bambang H M.Sc  yang disaksikan  oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo , Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito S.E, MM  beserta pejabat teras TNI AL Lainnya , Gubernur Sulteng Drs. H.Longki Djanggola, M.Si, Forkopimda Sulteng,  serta para pejabat  Pemprov. Sulteng dan Pemda Banggai.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya sangat mengapresiasi adanya kegiatan peringatan Hari Nusantara Tahun 2018  karena dirangkaikan pula dengan penganugerahan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan RI dan penghargaan lainnya.

Pemberian tanda penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada setiap orang atau lembaga yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui Bidang Pertahanan.

Selain Danlantamal VI,  tanda penghargaan tersebut juga diberikan kepada 10 pejabat lainnya diantaranya dari unsur TNI adalah Pangdam  XIII Merdeka  Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Komandan Korem 132/Tadulako, Danwing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pnb Irwan Pramudya, unsur
 Pemerintah daerah Sulteng adalah Gubernur  Sulteng Drs. Longky Djanggola, M.Si ,  dan juga dari Polri adalah Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs.Ermi Widyatno, MM.

Penganugerahan tanda kehormatan lainnya yakni  Satya Wira Karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan  kepada 4 kepala daerah, yaitu Bupati Banggai, Bupati Pangkejene Kepulauan, Bupati Lembata, dan Bupati Wakatobi .

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito S.E, MM ,  Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., dan Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E,  Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II)  Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos, M. Si., Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI (Danlantamal VI ) Makassar Laksamana Pertama TNI  Dwi Sulaksono S.H, M.Tr (Han), Pejabat Forkopimda Sulteng dan Para Bupati Se-Sulteng. (arf)

BNN Temukan Narkoba Jenis Baru Ganja Cair Kiriman dari Jerman


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan narkoba jenis baru berupa ganja cair. Barang tersebut ipesan secaa online dan dikirim ke Jakarta melalui Retouren Service Centre c/o Deutsche Post GM Germany.

Dari temuan itu, BNN telah menyita empat dus berisi 22 botol minyak ganja cair dengan 4 botol bermerk Hemspees.

“Ini adalah barang yang baru kita temukan berupa minyak ganja atau lebih tepatnya minyak dari biji Canabis sativa,” ujar Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari di Kantor BNN, Jakarta Timur, Rabu (12/12/2018).

Arman menuturkan, temuan itu telah melewati pemeriksaan di Laboratorium BNN.

Dari pemeriksaan, kata Arman terkandung dua zat kimia, yakni Canabidiol dan Dronabinol.

Arman menyebut, dua zat kimia tersebut merupakan NPS (new psycoaktive substances) atau narkotika jenis baru

“Sayangnya dua zat itu (Canabidiol dan Dronabino) belum masuk Undang-Undang Narkotika dan kedua cairan yang kita sita ini belum dimasukkan dalam tabel 1,2,3 di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika,” ujar Arman.

Namun demikian, Arman menegaskan temuan narkoba tersebut sama-sama memberikan efek yang merusak kesehatan, baik efek halusinogen, adiktif dan pengaruh lain yang sama dengan ganja.

Arman mengatakan, saat ini pihaknnya sedang mendalami kasus penemuan narkoba jenis baru yang belum masuk dalam Undang-Undang Narkotika.

“Zat-zat baru narkoba yang belum semua masuk ke dalam UU Narkotika yang sudah masuk ke Indonesia 81 baru 65 sisanya akan masuk ke Indonesia ini yang harus dibicarakan bersama bagaimana penanggulangannya,” kata Arman.

Pada kesempatan itu, Depari menuturkan, Indonesia masih banyak menerima kiriman narkoba dengan cara diselundupkan dari luar negeri. Negara yang menjadi pemasok narkoba ke Indonesia adalah Jerman dan Belanda. (rio)

Kakesdam V/Brw Pimpin Serah Terima tiga Letkol


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Kakesdam V/Brw Kolonel Ckm dr. Moh. Arif Hariyanto, Sp.B. Pimpin Serah Terima Jabatan Waka Kesdam V/Brw dari Letkol Ckm dr. Krisna Murti kepada Letkol Ckp dr. Robert Simanjuntak, Komandan Denkesyah Madiun dari Letkol Ckm Muchlish Effendy kepada Letkol Ckm Agung Tri  Wahjuono dan Karumkital Tk.III Brw dari Letkol Ckm dr. Ketut Mahendra kepada Letkol Ckm dr. Raden Indra

Kakesdam V/Brw Kolonel Ckm dr. Moh. Arif Hariyanto  dalam amanatnya mengatakan serah terima jabatan merupakan realisasi dari pembinaan organisasi dan pembinaan personel di lingkungan TNI AD. Di samping itu juga merupakan momentum yang paling berharga dalam pengembangan karier dengan beban tugas dan tanggung jawab yang variatif, hal ini dapat memberikan ruang pengabdian untuk berbuat yang terbaik kepada Bangsa dan Negara.

Melalui serah terima jabatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas, profesionalitas dan produktivitas kepemimpinan lapangan para Perwira dalam mengembangkan managemen organisasi yang lebih efektif dan efisien serta berguna bagi kemajuan TNI AD khususnya Kesdam V/Brw. Serah terima tugas dan tanggung jawab jabatan hendaknya dapat dipahami sebagai upaya untuk memelihara dan mengoptimalkan kinerja organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Kesdam V/Brw serta merupakan kebutuhan organisasi agar dapat mengabdi secara optimal kepada Kodam V/Brw.

Pada kesempatan tersebut Kakesdam V/Brw  mengucapkan selamat jalan kepada Letkol Ckm dr. Krisna Murti, Letkol Ckm Muchlish Effendy dan Letkol Ckm dr. Ketut Mahendra.(andre)

Kasus Suap Maikarta, Billy Sindoro dan 2 Tersangka Segera Diadili


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti dan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap proses perizinan proyek Meikarta, ke tahap penuntutan.

Ketiga tersangka yang dimaksud yaitu petinggi Lippo Group Billy Sindoro, konsultan perizinan proyek Meikarta Henry Jasmen, dan seorang pihak swasta bernama Taryudi.

"Penyidik melimpahkan barang bukti dan 3 tersangka dalam perkara TPK suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, ke penuntutan (tahap 2)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/12/2018).

Febri menuturkan, sidang rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

Sejumlah saksi telah diperiksa, baik dari unsur swasta maupun pemerintah, di antaranya adalah CEO Lippo Group James Riady dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro.

 Lalu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin. Kemudian, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kelima pejabat Pemkab Bekasi tersebut diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Suap diberikan pengembang properti Lippo Group.

KPK juga menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka.

Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar. (rio)

Peringati Hari Anti Korupsi, Kesdam V/Brw Terapkan Zona Integritas


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Momen Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember setiap tahunnya, tak disia siakan Kesdam V/Brw melakukan penandatanganan Pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Kakesdam V/Brw Kolonel Ckm dr. Moh. Arif Hariyanto, Sp.B., Mengatakan bahwa pencanangan Integritas di jajarannya ini sebagai sarana untuk melakukan interopeksi, evaluasi memperbaiki kualitas individu dan pemberantasan korupsi yaitu terciptanya Indonesia bersih dan bebas korupsi.

Penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan di Aula Kesdam V)Brw pagi hari ini, Kamis (13/12/2018) ini dilakukan oleh Kakesdam V/Brw bersama jajarannya.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan salah satu upaya dalam hal reformasi birokrasi di tubuh TNI.
Besar harapan saya sebagai Ketua Tim pelaksana Reformasi Birokrasi di Kesdam V/Brw untuk mengajak bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif dan efisien serta pekerjaan yang berorientasi pada hasil (Outcome Oriented) pada seluruh unit kerja dan meyakinkan kepada seluruh prajurit dan PNS sampai pada level terendah untuk bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing,” ujar Kakesdam V/Brw dalam sambutannya.

Kakesdam V/Brw menyampaikan bahwa informasi terkini terkait Reformasi Birokrasi TNI menunjukkan bahwa nilai indeks Reformasi Birokrasi hasil evaluasi tahun ini adalah 68,84 dengan kategori B atau dengan kata lain terdapat kenaikan sebanyak 2,36 point dari tahun sebelumnya.

“Hal ini merupakan suatu prestasi hasil kerja keras kita semua dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi TNI AD sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI.

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas ini sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya,” pungkas Kolonel Ckh dr. Moh. Arif H.

Perlu diketahui, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan Zona Integritas ini difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret seperti proses rekruitmen yang dilakukan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pengukuran kinerja individu dan keterbukaan informasi publik.(andre)

Begini Kronologi Penangkapan Bupati Cianjur


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka.

Penetapan status tersebut diawali ketika Irvan dan sejumlah orang lainnya ditangkap dalam suatu rangkaian operasi tangkap tangan, Rabu (12/12/2018).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, informasi mengenai adanya aliran uang kepada bupati telah diterima sejak 30 Agustus 2018.

KPK kemudian menemukan petunjuk dan bukti awal adanya transaksi di beberapa lokasi, pada Rabu dini hari.

Menurut Basaria, pada pukul 05.00 WIB, teridentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil milik Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin ke mobil milik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi.

"KPK sudah mengetahui kardus cokelat di dalam mobil berisi uang yang berasal dari kepala sekolah," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Setelah itu, petugas KPK menangkap Cecep dan sopir di halaman Masjid Agung Cianjur.

Kemudian, pada pukul 05.17 WIB, petugas KPK menangkap Rosidin di kediamannya.

Sekitar pukul 05.37 WIB, petugas KPK bergerak ke kediaman Taufik Setiawan alias Opik yang merupakan bendahara majelis kerja kepala sekolah (MKKS).

Kemudian, ke kediaman Rudiansyah yang merupakan Ketua MKKS.

Setelah keduanya ditangkap, sekitar pukul 06.30 WIB, petugas KPK mendatangi pendopo bupati dan menangkap Bupati Irvan Rivano Muchtar.

Menurut Basaria, pada siang hari, sekitar pukul 12.05 WIB, tim KPK menangkap Budiman selaku kepala seksi di sebuah hotel di Cipanas, Jawa Barat.

Setelah itu, 6 orang tersebut dibawa ke Gedung KPK untuk diperiksa.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Masing-masing adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin.

Kemudian, Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan. Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan DAK dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar. (rio)

26 Prajurit TNI AL Selesai Ikuti Pendidikan Spesialis Perwira Pelaut di Kodiklatal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 26 Prajurit TNI AL strata Perwira Pertama (Pama) selesai mengikuti Program Pendidikan Spesialis Perwira (Dikspespa)  Pelaut TNI AL tahun 2018 di Pusat Pendidikan Pelaut (Pusdikpel) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal). Penutupan Pendidikan yang dipimpin langsung Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksamana Pertama TNI Maman Firmansyah tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Antares, Kesatrian Kodikopsla Ujung Surabaya.

Dari 26 Prajurit yang menyelesaikan pendidikan tersebut terdiri dari 7 siswa Dikspespa jurusan Navdir, 6 siswa jurusan Komunikasi, 6 siswa jurusan Artileri dan 6 siswa lainnya jurusan Senjata Bawah Air.

Dalam Sambutannya Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksamana Pertama TNI Maman Firmansyah mengucapkan selamat atas keberhasilan para perwira siswa dalam menyelesaikan pendidikan di Pusdikpel Kodikopsla Kodiklatal, dengan harapan apa yang telah diterima dan pelajari dalam pendidikan dapat bermanfaat sekaligus menerapkan di lapangan penugasan sesuai bidang masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan, Kodikopsla yang merupakan salah satu lembaga pendidikan profesi TNI AL, dituntut mampu menghasilkan prajurit tni al yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai standar yang dipersyaratkan, maka siswa kodikopsla harus menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang memenuhi persyaratan pada aspek sikap mental/kejuangan, akademis dan kesamaptaan jasmani.

Berkaitan dengan hal tersebut, out put Kodikopsla harus dapat memberikan  tampilan terbaik bagi para pengguna, karena para siswa khususnya perwira telah disiapkan menjadi calon calon pemimpin yang handal di masa depan, tetapi kehandalan yang dibutuhkan tidak saja mencakup kemampuan fisik dan penguasaan teknologi sistem senjata armada terpadu, namun kita juga membutuhkan prajurit yang berkarakter dan memiliki integritas yang kokoh dengan semangat pengabdian dan pengorbanan yang tulus ikhlas disertai sikap pantang menyerah, ditunjang dengan etika moral yang sesuai dengan nilai nilai kepemimpinan, keteladanan dan keimanan kepada Tuhan YME.

“Tantangan tugas ke depan semakin kompleks, oleh sebab itu janganlah merasa puas akan kemampuan yang dimiliki sekarang, namun teruslah belajar dan belajar melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, karena pemimpin TNI AL telah memberikan kesempatan dan peluang yang seluas luasnya kepada para perwira untuk  meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam maupun luar negeri,” terang Dankodikopsla ini.

Dengan selesainya pendidikan ini untuk lulusan terbaik tiap-tiap jurusan sebagai berikut Jurusan  Navdir diraih oleh Lettu Laut (P) Jaka Arya P, S.T. Han, jurusan komunikasi Lettu Laut (P) Bimapurba Panatanagara I, S.T.Han, jurusan Artileri diraih oleh Ltt laut (P) Aryo Meiko. W, S.T.Han dan jurusan SBA diraih oleh Ltt Laut (P) Pandu Indramanto, S.T. Han. Hadir dalam penutupan pendidikan tersebut, Wadan Kodikopsla, Danpusdikintelmar, para Komandan Sekolah di jajaran Pusdikpel serta para perwira staf Pusdikpel. (arf)

Dukung Pengoperasian Bus Suroboyo, Wawali Siapkan Trayek Angkot di Perkampungan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemkot saat ini tengah menseriusi dan mematangkan konsep pengembangan operasional Bus Suroboyo yang akan dipadukan dengan angkutan kota (Angkot). Ini sebagai program lanjutan dari kebijakan Wali kota, Tri Rismaharini yang tak bisa mewujudkan proyek angkutan massal berbasis rel yakni trem.

“ Jadi Bus Suroboyo itu akan menghubungkan Surabaya sisi selatan ke utara. Untuk penghubung dari Surabaya timur ke barat bisa dengan monorail yang tracknya dibangun elevated di atas jalan. Sekarang rute transportasi dari timur ke barat untuk sementara menggunakan Bus Suroboyo. Karena membangun track monorail itu membutuhkan waktu lama dan anggaran besar,” ungkap Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana pada kabarprogresif.com, kamis (13/12).

Keberadaan Angkot seperti lyn dan mikrolet, kata Whisnu, masih dibutuhkan sebagai feeder atau angkutan pengumpan yang beroperasi ke pemukiman warga menuju ke halte moda transportasi kota. Operasional Angkot nanti di buat rutin per-menit, sehingga para penumpang tak harus menunggu lama.

Agar menarik minat warga untuk berpindah menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum, Angkot akan di remajakan dengan berbagai fasilitas yang bisa membuat para penumpang nyaman, aman dan tepat waktu.

Whisnu mengaku, sejauh ini Pemkot telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya yang menaungi gabungan organisasi pengusaha angkutan darat dan paguyuban lyn, untuk membicarakan soal peremajaan armada.

“Sekarang ini ada 80 rute atau trayek lyn, cuma tidak semuanya efektif. Rute trayek dalam kota ini akan dipadatkan menjadi 40 trayek. Kemudian dilanjutkan dengan peremajaan armada,” pungkasnya. (arf)

Komandan Kodiklatal Buka Diktukba TNI AL Angkatan ke-48 Tahun 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Dipenghujung tahun 2018, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto kembali membuka program Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI Angkatan Laut Angkatan ke- 48 Tahun 2018 di lapangan Candradimuka Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Juanda Sidoarjo.

Pembukaan Pendidikan yang diikuti 550 prajurit tersebut terdiri Korps Pelaut, Korps Marinir, Korps dukungan umum yang meliputi Teknik,  Elektronika, Suplai, Kesehatan, Khusus dan Pomal, setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) yang juga diselenggarakan di Kodiklatal.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto  dalam amanatnya menyampaikan ucapkan selamat kepada para siswa atas keberhasilan masuk dalam pendidikan Diktukba Angkatan ke 48 ini. Dengan harapan  keberhasilan ini patut disyukuri dengan mengikuti pendidikan sebaik-baiknya agar kelak lulus sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pendidikan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa secara keseluruhan, pendidikan ini akan dilaksanakan selama 8 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama selama dua bulan, para siswa  akan mengikuti pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan kebintaraan di Puslatdiksarmil. Setelah berhasil lulus, para siswa  akan dilantik menjadi bintara TNI AL dengan  pangkat sersan dua, meskipun masih harus melanjutkan ke tahap dasar golongan lanjutan sesuai dengan kejuruan masingmasing di pusdik-pusdik terkait selama 5 sampai dengan 6 bulan.

Pendididkan di Puslatdiksarmil ini lanjut Dankokdiklatal, para siswa akan memulai pendidikan yang berat, baik fisik maupun mental untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku dari seorang tamtama menjadi bintara TNI AL yang tanggap, tanggon dan trengginas serta memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh satuan pengguna, baik di kapal maupun satuan kerja TNI AL lainnya.

Menurutnya pendidikan yang berat tersebut sebagai upaya Kodiklatal untuk menghasilkan output sumber daya manusia TNI AL yang bermoral, profesional dan berani, guna mendukung terwujudnya TNI AL yang andal dan disegani serta berkelas dunia.

Sebelum mengakhiri amanatnya orang nomor satu dijajaran Kodiklatal ini memberikan beberapa arahan yang perlu dipedomani dalam melaksanakan pendidikan antara lain selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, Allah Subhanahu Wata’ala agar diberi kekuatan lahir batin mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan lancar dan selamat.

Arahan lainya agar para siswa menjaga idealisme dalam pendidikan sehingga tidak kehilangan arah menuju cita-cita sampai akhir dari pendidikan ini yaitu berubahnya strata kepangkatan menjadi bintara TNI AL. 

Selain itu agar meningkatkan disiplin dan mematuhi semua peraturan tata tertib pendidikan, menghindari pelanggaran atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, dinas dan keluarga. (arf)

KPK Limpahkan Berkas Perkara Tersangka Penyuap Bupati Malang ke PN Tipikor Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan dan satu tersangka kasus dugaan suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Satu tersangka tersebut adalah Ali Murtopo dari pihak swasta yang diduga menyuap Bupati Malang Rendra Kresna.

"Hari ini, dilimpahkan barang bukti dan tersangka AM (Ali Murtopo, swasta) dalam perkara TPK suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang TA 2011, ke penuntutan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/12/2018).

Febri menambahkan bahwa tersangka akan dipindahkan penanahannya ke lembaga pemasyarakatan (lapas) di Surabaya untuk kepentingan persidangan.

Pemindahan tersebut akan dilakukan pada Senin, 17 Desember 2018.

KPK telah memeriksa sekitar 66 saksi untuk ketiga tersangka dalam kasus ini.

Febri mengatakan, setiap tersangka telah diperiksa sekurang-kurangnya sebanyak dua kali.

Para saksi berasal dari lingkungan pejabat dan unsur pemerintahan Kabupaten Malang, beserta pihak swasta.

Dalam kasus ini, Rendra selaku Bupati Malang periode 2010-2015, diduga menerima suap terkait penyediaan sarana, terutama proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Pemberian suap itu diduga berasal dari pihak swasta, Ali Murtopo. Rendra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Ali disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (rio)

83 Prajurit TNI AL Selesai Ikuti Pendidikan Spesialis Perwira di Kodiklatal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 83 Prajurit TNI AL strata Perwira Pertama (Pama) selesai mengikuti Program Pendidikan Spesialis Perwira (Dikspespa)  TNI AL tahun 2018 di Pusat Pendidikan (Pusdik) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal). Penutupan Pendidikan yang dipimpin langsung Komandan Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan tersebut dilaksanakan di Lapangan Apel Kodikdukum Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Dari 83 Prajurit yang menyelesaikan pendidikan tersebut terdiri Dikspespa Teknik 25 personil yang sebelumnya menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Teknik (Pusdiktek), Dikspespa Personil 30 Prajurit, Dikspespa Pendidikan 19 Prajurit dan Dikspespa Hukum 9 prajurit. Ketiga Dikspespa ini sebelumnya menempuh Pendidikan di Pusat Pendidikan bantuan Administrasi (Pusdikbanmin) Kodikdukum.

Dalam Sambutanya Komandan Kodikdukum Kodiklatal   Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan dalam sambutannya mengucapkan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan pendidikan di Pusdiktek dan Pusdikbanmin Kodikdukum Kodiklatal, dengan harapan bekal yang didapat selama menempuh pendidikan dapat diaplikasikan di tempat penugasan Satuan baru.

“Dengan berakhirnya pendidikan ini, bukan berarti proses belajar para perwira selesai, karena apa yang diperoleh selama pendidikan disini masih memerlukan pengembangan dan pemantapan lebih lanjut. Keberhasilan saudara dalam menyelesaikan pendidikan ini hanyalah sebagai penopang dalam memasuki penugasan yang lebih luas.” Tegas Komandan Kodikdukum Kodiklatal.

Disisi lain disampaikan bahwa dalam mewujudkan visi TNI AL yang andal dan disegani serta berkelas dunia, para perwira memiliki kedudukan yang sangat menentukan untuk menjadi panutan bagi anggota serta unsur pemimpin di bawahnya, sehingga profesionalisme saja idak cukup tanpa  di imbangi dengan jiwa kepemimpinan yang berkarakter, etos kerja yang tangguh dan moralitas yang tinggi.

Selain itu agar setiap prajurit menumbuhkan sikap keteladanan untuk meningkatkan kinerja anggota guna memberikan kemampuan terbaiknya bagi oganisasi, menunjukkan kualitas pribadi dengan memberikan kontribusi positif pada satuan pengguna sehingga pendidikan ini benar-benar berhasil menempa perwira untuk menjadi prajurit TNI AL yang bermoral, profesional dan berani serta mengembangkan kemampuan diri dalam kompetisi yang sehat dan dinamis.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Dankodikdukum Kodilatal memberikan beberapa arahan antara lain, agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, selain itu para prajurit agar senantiasa memegang teguh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI AL.(arf)

Rabu, 12 Desember 2018

Dituding Miring Dalam Duplik, Jaksa Sebut Henry J Gunawan Biasa Beralibi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Aksi ngeles Henry J Gunawan untuk dapat  bebas dari jeratan hukum kasus tipu gelap kongsi pembangunan pasar turi kembali dilakukan. Ia melalui tim pembelanya mengajukan duplik dengan melakukan tudingan miring yang dialamatkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dan Harwiadi.

Menjawab tudingan bahwa JPU sudah salah memahami fakta aliran dana yg disetorkan pelapor PT.Graha Nandi Sampoerna (GNS) kepada terdakwa, Harwiadi menjawab bahwa dalam sidang sudah diungkapkan oleh para saksi yang ada bahwa uang 68 miliar dari GNS sudah diterima terdakwa. Hal ini menurutnya  juga diperkuat juga oleh saksi ahli meringankan dari terdakwa sendiri.

"Kita kan sudah mendengarkan keterangan saksi dari mereka juga. Bahwa 17 miliar adalah untuk saham PT GNS, 17 miliar adalah hutang Henry, dan sisanya 34 miliar masuk ke rekening PT GBP," ujar Harwiadi saat dikonfirmasi  usai persidangan, Rabu (12/12).

Sedangkan perihal tudingan bahwa sebenarnya yang punya hutang piutang adalah GNS dan peserta JO yang  lain sebesar 34 miliar pun dibantah oleh Harwiadi.

"Saksi Asoei, Teguh Kinarto dan Widjijono Nurhadi berikut juga Totok Lusida dan Torino Junaedy semuanya mengaku tidak pernah ada pinjam meminjam itu," ujar Harwiadi.

Pada duplik yang dibacakan tim pembelanya, Henry juga menuding  jaksa telah memelintir keterangan ahli pidana Prof Nur Basuki dengan membuat ilusi fakta yang seolah tidak ada menjadi ada.

"Justru mereka yang memelintir dan berimajinasi, keterangan Ahli hukum pidana Prof Nur Basuki telah jelas dipaparkan dalam BAP dan juga telah  disampaikan dalam sidang. Kalau dianggap melintir, apa yang dipelintir. Mereka kan juga diberi kesempatan bertanya dan kenyataanya keterangan ahli tidak dibantahnya,"kata Harwiadi.

Sementara terkait putusan perdata yang telah diujikan terdakwa Henry ke Mahkamah Agung terkait notulen kesepakatan 13 September 2013 yakni tentang adanya perbedaan isi tulisan tambahan 2 paragraf yang dituding terdakwa tidak sesuai barang bukti notulen diajukan JPU, menurut  Harwaidi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. 


"Semua saksi yang  ikut serta menandatangani notulen itu tidak pernah mengakui tambahan tulisan yang dibuat terdakwa tersebut," ujarnya.

Ia pun menyebut, Henry sudah biasa melakukan alibi untuk berkelit dari kesalahan nya termasuk tidak pernah menerima keuntungan apa pun dari proyek pasar turi.

"Mengelak dan membuat alibi itu sudah biasa dilakukan Henry, dikasus pedagang pasar turi contohnya, Henry  juga mengelak tidak terima uang dan gugat perdata juga. Nyatanya Henry divonis bersalah karena sudah menerima uang dari penipuan kepada pedagang," ujarnya.

Menurut Harwiadi dikasus ini, tidak logis jika terdakwa mengaku mensyaratkan dibuat akte akte dahulu sebelum giro dicairkan tetapi terdakwa tetap memberikan sejumlah bilyet giro kepada para pelapor saat membuat notulen kesepakatan13 Sept 2013, lantas kemudian menggugat perdata pihak yang berhak karena mencairkan.

"Lagipula, dalam gugatan perdata nya dibuat seolah-olah bilyet giro yang diserahkan Henry telah dicairkan 2 giro oleh pelapor. Padahal kenyataannya BG tersebut tidak ada yang bisa dicairkan, dan sudah kita hadirkan juga dipersidangan lengkap giro-giro itu, tidak ada giro yang dicairkan pelapor," ujar Harwiadi.

Dalam gugatan perdata tersebut lanjut Harwiadi juga tidak ada menjelaskan tentang gudang yang dijanjikan Henry pada para kongsinya sebagai janji keuntungan atas saham yang digelontorkan PT GNS ke PT GBP milik terdakwa.

"Itu tidak dimasukan dalam gugatan perdata mereka sehingga kami tetap yakin unsur penipuan pada kasus ini akan terbukti," sambungnya.

Seperti diketahui, sebelumnya  Henry J Gunawan dituntut 3,6 tahun penjara oleh Kejari Surabaya. Bos PT Gala Bumi Perkasa ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan penipuan penjualan saham dan pembagian keuntungan proyek pasar turi senilai 240 miliar lebih pada para kongsinya yakni  Asoei, Teguh Kinarto dan Widjojono Nurhadi. 

Sidang tipu gelap ini rencananya dilanjutkan tanggal 19 Desember mendatang dengan agenda pembacaan putusan. (Komang)

KPK Minta Kakak Ipar Bupati Cianjur Segera Menyerahkan Diri


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Bupati Cianjur, segera menyerahkan diri.

Cepy merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

"Kepada TCS, kami imbau untuk datang ke KPK dan menyerahkan diri segera mungkin. Sikap kooperatif secara hukum akan kami hargai," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Selain Irvan dan Cepy, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Masing-masing adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin.

Dalam kasus ini, Cepy diduga bertindak sebagai perantara transaksi dari kepala sekolah kepada bupati.

Menurut Basaria, para kepala sekolah percaya bahwa Cepy adalah orang kepercayaan bupati.

Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar.

Padahal, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur. Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium. (rio)

Kejati Temukan Kejanggakan di Asuransi Floating Dock Crane

Korupsi Pengadaan Barang PT DOK   



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menemukan kejanggalan pada kasus pengadaan floating dock crane di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PDPS). Kejanggalan itu diketahui dari nilai asuransi barang yang tidak sesuai dengan harga barang yang dibeli.

"Asuransinya hanya Rp 1,5 miliar rupiah, gak sebanding dengan nilai barangnya yakni Rp 63,5 miliar rupiah," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi saat dikonfirmasi, Rabu (12/12).

Menurut Didik Farkhan, asuransi tersebut telah dicairkan setelah floating dock crane kandas di laut saat akan dikirim ke PT PDPS.

"Tapi kami akan telusuri lagi, apakah benar asuransinya segitu, karena polis asuransinya berbahasa Rusia," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menetapkan Presiden Direktur PT A&C Trading Network PTE,Ltd di Singapura, Antonius Aris Saputro sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.

Tersangka Antonius Aris Saputro merupakan pemenang tender pengadaanfloating dock crane, setelah PT PDPS mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2015, sebesar Rp 200 miliar.

Harga tender yang dimenangkan tersangka Antonius sebesar Rp 100 miliar dan baru dibayar oleh PT PDPS sebesar 4,5 juta dolar atau Rp 63,5 miliar.

Namun, dari audit BPK diketahui, jikafloating dock tersebut merupakan barang bekas buatan Rusia tahun 1973. Dimana sesuai peraturan Menteri Perdagangan, galangan reparasi kapal itu telah melampaui batas dari yang ditentukan, yakni 20 tahun.

Akibatnya, barang yang sudah renta itu dalam kondisi keropos dan akhirnya kandas dilaut saat akan dikirim ke PT PDPS.

Ironisnya, kondisi barang yang purna itu telah diketahui oleh pihak PT PDPS. Bahkan tersangka yang ditunjuk sebagai pemenang tender tidak memiliki pengalaman dalam bidang tersebut.

Saat ini, penyidik terus melakukan pengembangan penyidikan guna mengungkap keterlibatan sejumlah orang pada proyek pengadaan floating dock crane tersebut. (Komang)

Aspotmar Kasal Kunjungi Stand Pameran TNI AL


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E. mengunjungi stand pameran TNI AL dalam rangka mensukseskan Hari Nusantara tahun 2018 di Pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (12/12/2018).

Dalam kunjungannya, Aspotmar Kasal melihat dari dekat salah satu stand TNI AL yang memamerkan aneka produk dan olahan  berbahan rumput laut .

Saat menerima kunjungan Aspotmar Kasal di stand pameran TNI AL yang memajang hasil olahan rumput laut ,  Aspotmar Lantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun menjelaskan pameran rumput laut TNI AL  kali ini mempromosikan berbagai macam hasil olahan rumput dengan tujuan untuk memasyarakatkan  makanan rumput laut serta   pemanfaatan produk yang berbahan baku rumput laut.

Stand rumput laut TNI AL juga menampilkan miniatur budidaya rumput laut , leaflet budidaya rumput laut; hasil olahan rumput laut baik dalam bentuk bahan baku, produk hasil olahan untuk konsumsi (makanan dan minuman) maupun non konsumsi (antara lain kosmetik), lanjut Aspotmar Lantamal VI.

Turut hadir dalam penerimaan kunjungan  Aspotmar Kasal di stand rumput laut TNI AL, Kadispotmar Lantamal VI Letkol Laut (KH) Jarwadi, S.S. (arf)

Korupsi Dana Pendidikan Diduga Sudah Sejak Bupati Cianjur Periode Sebelumnya


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus korupsi pada dana pendidikan di Kabupaten Cianjur, tidak hanya pada saat Bupati Irvan Rivano Muchtar menjabat. KPK menduga praktik serupa telah terjadi sejak bupati pada periode sebelumnya.

Adapun, bupati pada periode sebelumnya adalah Tjetjep Muchtar Soleh yang merupakan orangtua dari Irvan Rivano Muchtar.

"Ini sudah terjadi pada periode sebelumnya, pada saat orang tuanya menjabat," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady sebagai tersangka.

Menurut Basaria, Cepy sudah sering membantu Tjetjep saat masih menjabat sebagai bupati. Cecep diduga sebagai perantara yang mengumpulkan uang dari kepala sekolah dan diteruskan kepada bupati.

Menurut Basaria, para kepala sekolah percaya bahwa Cepy adalah orang kepercayaan bupati.

Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar.

Padahal, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur.

Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium. Selain Irvan dan Cepy,

KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Masing-masing adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin. (rio)

Asops dan Aspotmar Kasal Tinjau Persiapan Harnus 2018 di Pelabuhan Tangkiang, Banggai


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., dan Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E., beserta Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) Laksamana Pertama TNI drg. R.A. Nora Lelyana, M.H., meninjau persiapan Hari Nusantara tahun 2018 di Pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (12/12/2018).

Kedatangan ketiga Perwira Tinggi (Pati) di jajaran TNI AL ini, disambut langsung oleh Bupati Banggai H. Erwin Yatim dan wakilnya beserta unsur Forkopimda Banggai lainnya di dermaga Tangkiang ini.

Pembicaraan santai pun berlangsung diantara pejabat unsur TNI AL tersebut dengan para Pimpinan unsur Pemerintahan Kabupaten Banggai yang ada. Mereka bersama-sama menvecek Persiapan dan gladi acara Harnus yang puncaknya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 besok.

Dalam peninjauan inipun, para pejabat tersebut melihat langsung gladi Sailing Pass tiga KRI milik TNI AL beserta Kapal Sipil lainnya yang melintas di tepi laut pelabuhan Tangkian.

Di akhir kunjungan ini, foto bersama sebagai moment yang dipilih para pejabat tersebut untuk mengabadikan pertemuan antara para pejabat ini.

Tampak mendampingi Asops dan Aspotmar Kasal serta Kadiskesal, Dan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Tommy Herlambang, S.E., Aspotmar Danlantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun, S.E., Dansatgas Harnus Tahun 2018 Kolonel Laut (P) Andri Kristanto, Kadiskes Lantamal VI Letkol Laut (K) dr. Rike Andi Wijaya, Sp. P., beserta para pejabat TNI AL lainnya. (arf)

Ditangkap KPK, Bupati Cianjur Mundur dari Ketua DPW GP Nasdem Jabar


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati Kabupaten Cianjur Irvan Rifano mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Garda Pemuda Nasdem Jawa Barat. Pengunduran diri itu dilakukan setelah Irvan tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami menerima baik pengunduran diri Saudara Irvan Rifano M dari jabatan sebagai ketua DPW GP NasDem Jabar," kata Sekjen DPP GP NasDem, M Haerul Amri, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/12/2018).

Amri mengatakan, GP Nasdem sangat prihatin atas penangkapan yang dialami Irvan.

Ia berharap Irvan Rifano tabah, sabar, dan tegar dalam menghadapi proses hukum ini.

"Kami sangat menghargai proses atau upaya hukum apapun yang dilakukan oleh KPK dengan harapan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah," tambahnya.

KPK telah menetapkan Irvan Rivano sebagai tersangka. Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Masing-masing adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin.

Kemudian, Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan. Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) terkait dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar. Irvan dan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Surabaya Sukses Olah Sampah Karena Libatkan Warga


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya M. Taswin yang mewakili Walikota Surabaya menjelaskan paparan terhadap delegasi dari Bandaraya Petaling Jaya, Malaysia, terkait pengelolaan lingkungan di Surabaya. Dalam paparannya itu, ia menjelaskan inovasi-inovasi yang telah diterapkan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan bidang lingkungan.

“ Pengolahan sampah di Surabaya dimulai dari rumah tangga. Jadi kami juga melibatkan warga untuk mengatasi masalah limbah rumah tangga ini. Kami menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dengan kompos.” kata Taswin pada kabarprogresif.com saat menyampaikan paparan di ruang sidang Walikota, rabu (12/12).

Taswin mengatakan, untuk mendorong masyarakat agar ikut peduli terhadap lingkungan, Pemkot Surabaya dalam tiap tahun juga mengadakan lomba kebersihan lingkungan. Dengan begitu, dalam tiap tahun volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Surabaya semakin menurun.

“ Di Surabaya juga ada lomba bidang lingkungan. Mulai dari tingkat RT, RW dan Kelurahan. Tujuan kami untuk mendorong warga agar peduli terhadap kebersihan lingkungan." ujarnya.

Ia mengungkapkan Pemkot Surabaya juga menyediakan fasilitas berupa taman aktif dan pasif yang tersebar di Kota Surabaya. Harapannya, dengan banyaknya ruang terbuka hijau ini, dapat mengurangi tingkat polusi udara. Selain itu, di taman-taman itu biasanya juga dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur dan bersantai bersama keluarga.

" Taman-taman di Surabaya ini, kami rawat dengan menggunakan pupuk kompos hasil produksi sendiri. Sehingga dengan begitu, kita dapat meminimalisir anggaran biaya untuk perawatannya." pungkasnya. (arf)

Komunitas Jet Sky Banggai Akan Turut Meriahkan Peringatan Harnus 2018 di Banggai


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Atraksi Gabungan Jet Sky oleh  Komunitas Jet Sky Banggai akan turut memeriahkan peringatan Hari Nusantara (Harnus) Tahun 2018. Aksi para raider Jet Sky gabungan yang terdiri dari Lantamal VI Jet Sky Club dan raider lokal dari Kabupaten Banggai ini terlihat pada saat melaksanakan latihan pada pelaksanaan Gladi bertempat di Pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu, (12/12/2018).

Aksi mereka pun terlihat jadi pusat perhatian para pengunjung dari masyarakat Kabupaten Banggai yang berkerumun memenuhi pelabuhan Tangkiang.

"Atraksi Jet Sky ini merupakan salah satu demo yang akan ditampilkan di acara puncak peringatan Hari Nusantara pada tanggal 13 Desember 2018 yang nantinya akan mengisi acara hiburan untuk masyarakat Kabupaten Banggai yang hadir pada saat itu", Ujar Dansatgas Harnus tahun 2018 Kolonel Laut (P) Andri Kristanto.

Untuk itu, diharapkan kehadiran seluruh masyarakat Kabupaten Banggai untuk memeriahkan event bertaraf Nasional ini yang juga rencananya akan dihadiri para pejabat pemerintahan , instansi maritim dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai tentunya, lanjut Dansatgas Harnus tahun 2018 ini.(arf)

Bupati dan Kadis Cianjur Korupsi Dana Pendidikan 140 SMP


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka. Irvan dan kepala dinas pendidikan serta dua orang lainnya diduga memotong dana pendidikan untuk 140 sekolah menengah pertama (SMP).

"Dana alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas pendidikan justru dipangkas sejak awal dengan pihak-pihak tertentu. Sehingga yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Menurut Basaria, pada 2018, Kabupaten Cianjur mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pendidikan sebesar Rp 46,8 miliar.

Namun, KPK menduga bupati dan kepala dinas memotong DAK tersebut sebesar 14,5 persen.

Padahal, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur.

Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium.

Menurut Basaria, diduga fee untuk Irvan sebesar 7 persen dari nilai anggaran DAK.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Masing-masing adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin. Kemudian, Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan. (rio)

Malaysia Belajar Olah Lingkungan Ke Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam bidang pengelolaan lingkungan, banyak menarik perhatian dari sejumlah pihak. Salah satunya yakni Bandaraya Petaling Jaya,, yang datang langsung untuk melakukan studi banding terhadap capaian yang telah diraih kota terbesar kedua di Indonesia ini.

“ Kedatangan kami ke sini (Surabaya) bersama rombongan untuk mempelajari terkait teknik-teknik pengelolaan lingkungan yang telah berhasil diterapkan oleh Surabaya,” kata Ketua Penolong Pengarah Penghijauan Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Malaysia, Marlena Binti Syafirudin pada kabarprogresif.com saat menyampaikan sambutannya di ruang sidang wali kota, Rabu, (12/12).

Menurut Marlena, Kota Surabaya dinilai telah sukses dalam bidang pengelolaan lingkungan. Berbagai inovasi pengelolaan lingkungan yang diterapkan Pemkot Surabaya, membuat pihaknya tertarik untuk diadopsi ke kotanya. Bahkan, kata dia, taman yang ada di Surabaya ini dinilai menarik, karena dirawat dengan menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri.

“ Kami telah mengunjungi Taman Bungkul dan Taman Harmoni, sangat kagum dengan taman di sini. Sebab, kalau taman di Malaysia, tidak menggunakan pupuk kompos sendiri, semua dibeli.” ujarnya.

Ia berharap dengan kunjungannya kali ini, pihaknya dapat mempelajari lebih dalam mengenai inovasi-inovasi di bidang pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan di Kota Surabaya. Sehingga, nantinya dapat diadopsi dan diterapkan di Bandaraya Petaling Jaya. 

“ Kami harap dapat belajar teknik pengelolaan lingkungan, supaya nanti bisa kita terapkan di Bandaraya Petaling Jaya." pungkasnya. (arf)

Penerjun Srikandi TNI AL Jadi Idola Masyarań∑at Banggai Berswafoto


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Penerjun Srikandi TNI AL jadi Idola masyarakat Kabupaten Banggai untuk berswafoto bersama. Antusias masyarakat untuk berfoto ini, dilakukan usai gladi penerjunan pelaksanaan peringatan Hari Nusantara (Harnus) tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis,13 Desembee 2018  bertempat di pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (11/12/2018).

Mereka adalah Serda TTU/W Lailia Noor arimurti dari Mako Kormar dan Serda TTU/W Yazella Agustin Pasmar 1 asal jakarta yang telah melaksanakan 200 kali penerjunan ini, seketika dikerumuni oleh masyarakat untuk untuk diminta berfoto bersama ketika usai melakukan aksinya.

"Mereka wanita penerjun yang hebat dan berani, baru pertama kali saya melihat atraksi terjun payung secara langsung yang biasa hanya saya lihat di televisi, apalagi penerjunnya adalah seorang wanita, saya tertegun dengan aksi hebat mereka", ujar Marni salah satu masyarakat yang menonton dan meminta foto bersama ini.

Selanjutnya, para penerjun Srikandi ini akan kembali melakukan aksi memukaunya tersebut pada puncak pelaksanaan perayaan Hari Nusantara pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 di tempat yang sama. (arf)

KPK Tetapkan Bupati Cianjur dan Kadis Pendidikan sebagai Tersangka


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Masing-masing adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin. Kemudian, Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan.

"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK simpulkan adanya dugaan korupsi menerima, memotong atau memaksa seseorang memberikan sesuatu atau gratifikasi terkait dana pendidikan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) terkait dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar. Irvan dan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Wali Kota Bogor Belajar Kampung Tematik dan Naturalisasi Sungai ke Wali Kota Risma


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan kerja Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta jajarannya, kepala dinas, camat dan lurah di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (12/12/2018). Dalam kunjungannya kali ini, Bima Arya dan jajarannya fokus belajar pada dua hal, yaitu pengelolaan kampung tematik yang menyebar di Kota Surabaya dan naturalisasi sungai.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menyampaikan bahwa kampung tematik di Kota Surabaya memang sengaja dirawat. Bahkan, sudah menyebar di berbagai kampung di Surabaya.

“Yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran warga untuk sama-sama menjaga dan peduli pada kampungnya,” kata Wali Kota Risma saat pertemuan itu.

Saat itu, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan tidak ada hari tanpa mengeruk sungai, sehingga lama kelamaan sungai itu bersih dengan sendirinya. Ia juga mengaku memulai pengerukan itu dengan hanya dua alat berat, tapi sekarang sudah puluhan alat berat yang setiap hari bekerja mengeruk sungai dan saluran.

“Jadi, tiap hari alat berat itu mengeruk, kemudian hasil kerukannya itu digunakan untuk membangun taman dan pemakaman di Surabaya,” kata dia.

Wali Kota Risma menyebutkan bahwa hingga saat ini pengerukan sungai dan saluran sudah mencapai 2.865.002 meter persegi. Bahkan, saat ini Pemkot Surabaya sudah tidak ada lagi anggaran untuk membeli ranah urukan.

“Melalui cara ini, Alhamdulillah kita bisa menghemat sebesar Rp 14 miliar untuk urukan,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Risma juga menyampaikan banyak hal tentang cara penertiban PKL dan pemberdayaan warga. Bahkan, pada kesempatan itu pula, Wali Kota Risma mengajak Bima Arya memasuki ruang kerjanya yang terpajang ratusan monitor CCTV. Saat itu, ia menjelaskan bagaimana mengontrol Kota Surabaya dari ruang kerjanya itu, mulai keamanan, pompa air dan arus lalu lintas.

Saat di ruang kerjanya itu, Wali Kota Risma juga menyarankan kepada Bima untuk membuat system pendeteksi angin dan hujan. Apalagi, Bogor saat ini tengah diterpa musibah angin putting beliung, sehingga cocok untuk menerapkan system itu.

“Saya sarankan Pak Bima untuk membuat ini dulu, karena ini sangat penting menurut saya di Bogor,” kata dia.

Sistem itu merupakan pendeteksi angin dan hujan yang nyambung dengan sistemnya BMKG. Melalui system itu, pergerakan angin dan lokasi-lokasi yang hujan bisa diketahui dengan terdeteksi.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto manggut-manggut dan mengiyakan masukan Wali Kota Risma itu. Ia juga sangat tertarik untuk mengadopsi system itu untuk dibawa ke Bogor. “Jadi Bu Risma itu tahu apa yang dibutuhkan Bogor sekarang. Apalagi kita baru saja mengalami angin puting beliung. Memang tidak bisa dihindarkan, tapi kita bisa mengantasipasi itu dengan cara tanda-tanda alamnya. Bu Risma punya itu, kita akan minta itu untuk diaplikasikan nanti di Bogor,” kata Bima seusai bertemu Wali Kota Risma.

Menurutnya, yang paling penting sudah ada sistemnya, sehingga selanjutnya tinggal bekerjasama dengan instansi terkait (BMKG) dan stafnya bisa membaca system itu. Selama ini, kata dia, kalau cuaca belum sampai secanggih itu, karena selama ini hanya mendapatkan informasi dari BMKG, dan itu prosesnya agak lama.

“Rencananya, system itu akan kami terapkan juga di Bogor, sehingga angin putting beliung bisa dibaca tanda-tanda alamnya secara cepat,” tegasnya.

Ia juga mengaku banyak sekali yang bisa diambil dari kunjungan itu. Bahkan, saran-sarannya  juga sangat banyak didapatkan dari pertemuan itu, termasuk penertiban PKL, pemberdayaan ekonomi warga dan pelayanan publik.

“Banyak tadi saran-saran dari Bu Risma, bahkan yang sangat teknis sekali. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada Bu Risma karena saran-sarannya sangat aplikable untuk diterapkan di lapangan,” pungkasnya. (arf)