Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

TANPA MODAL HENRY GUNAWAN BANGUN PASAR TURI

"Henry berjalan diluar aturan, serta tidak pernah ada laporan ke para anggota JO, termasuk hasil penjualan stand,"terang Totok Lusida saat bersaksi.

14 DESA DI PULAU SAPUDI DIBANTU TNI-POLRI

Selain bantuan dari TNI-Polri 4 Desa korban gempa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep mendapat bantuan sejumlah anggota Yonif Raider 500/Sikatan

RISMA RAIH PENGHARGAAN PEDULI MUSEUM

Wali Kota Risma juga bercita-cita kotanya nanti bisa memiliki berbagai macam museum, seperti Museum Cat, Kantor Pos, Museum Makanan Tradisional, dan Museum Industri.

NASIB ADVOKAT LUCAS DITANGAN EDDY SINDORO

"Kembalinya Eddy Sindoro itu suatu kabar gembira. Nanti akan terungkap kebenaran yang sebenarnya. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan," ujar Lucas.

KPK TANGKAP PIHAK SWASTA DI SURABAYA

KPK menangkap tangan seorang pihak swasta di Surabaya, dalam rangkaian operasi terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

GUB JATIM BELUM SERAHKAN PAK, GAJI 13 MUNDUR

Pencairan gaji ke-13 untuk ASN dilingkungan Pemkot dan para anggota DPRD kota Surabaya tertunda. Apa sebabnya ?

AUDIT BPK HADANG KASUS JASMAS PEMKOT SURABAYA

Molornya kasus Jasmas, jelas Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, disebabkan pihak Kejaksaan masih menunggu hasil audit dari BPK RI.

RESES ANGGOTA DPRD RAWAN DISISIPI KAMPANYE

Khawatir menjadi ajang kampanye, Bawaslu Kota Surabaya memantau langsung seluruh kegiatan reses anggota DPRD Surabaya yang maju lagi sebagai calon anggota legislatif.

Selasa, 16 Oktober 2018

Saksi Sebut Henry J Gunawan Tak Bermodal Saat Pembangunan Pasar Turi

Sidang Tipu Kongsi Pasar Turi



Dari kiri Totok Lusida dan Weifan saat bersaksi di PN Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan kasus penipuan kongsi pembangunan dan pengelolaan pasar turi yang menjerat Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (15/2).

Sidang yang dipimpin Hakim Anne Rusiana diruang sidang candra ini beragendakan dua pemeriksaan saksi BAP dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dan Harwaedi. Dua saksi tersebut adalah Totok Lusida dan Paulus Weily Affandi alias Weifan.

Totok Lusida mendapat giliran pertama untuk didengarkan kesaksiannya sebagai anggota Gala Megah Investment Joint Opertation (GMI- JO), perusahaan pemenang tender pembangunan dan pengelolaan pasar turi.

Dalam kesaksiannya, terdakwa Henry disebut telah menyimpang dari aturan kesepakatan yang dibuat dengan Pemkot Surabaya terkait kerjasama pembangunan dan pengelolaan pasar turi dgn perusahaan joint operation tersebut.

Menurut Totok, terdakwa Henry saat itu menyingkirkan semua peserta JO, termasuk saksi Totok, yang bertujuan untuk menguasai semua hasil penjualan stand atau kios yang telah tercatat sebesar Rp 1,7 triliun dengan mengalihkan rekening penjualan stand ke rekening GBP.

" Henry berjalan diluar aturan, serta tidak pernah ada laporan ke para anggota JO, termasuk hasil penjualan stand,"terang Totok Lusida saat bersaksi.

Dijelaskan Totok, saat memenangkan tender pembangunan dan pengelolaan pasar turi ini, Henry masuk dalam JO dengan mengatakan akan menjamin semua biaya pembangunan nya. Namun akhirnya Totok mengetahui Henry  tidak mempunyai cukup dana, sehingga ia mencari investor untuk membantu proyek tersebut. Namun, ditengah perjalanannya ada masalah dengan para investor dari PT Graha Nandi Samporna (GNS) yang juga sebagai pelapor dalam perkara ini.

"Saat terjadi masalah itu, ada upaya mediasi  dengan anggota JO dan para investor lainnya melalui Weifan dan La Nyalla,"jelas Totok.

Weifan

Dalam mediasi tersebut, lanjut Totok, akhirnya menghasilkan kesepakatan antara terdakwa Henry dengan para investor yakni Teguh Kinarto, Sindo Sumidomo alias Asoei dan Widjojono Nurhadi.

"Tapi saya tidak tau apa isi kesepakatan antara terdakwa dengan investor,"sambung Totok diakhir persidangan yang keterangannya ditolak oleh terdakwa Henry.

Sementara saksi Paulus Weily Affandi alias Weifan membenarkan telah menjadi mediator saat terjadi perselisihan tersebut.

"Iya saya yang memediasi bersama pak Nyala." terang pengusaha yang akrab dipanggil Weifan.

Dalam mediasi tersebut, lanjut Weifan, para pihak telah membuat notulen kesepakatan yang telah ditanda tangani para pihak yakni Henry, Teguh Kinarto, Widji serta dirinya dan Nyala. 

" Notulen kesepakatan itu tidak langsung saya bawa, baru diserahkan ke saya tahun 2014. Notulen kesepakatan ini yang saya bawa dan saya tunjukkan kepada majelis Hakim,"ujar Weifan.

Namun keterangan Weifan sempat mendapat sanggahan dari terdakwa Henry maupun tim pembelanya. Adanya perbedaan tambahan  kalimat dalam notulen perdamaian itu menjadi pemicu debat kusir. Perbedaan itu terkait adanya tambahan kalimat yang tidak pernah ada didalam notulen yang ditanda tangani para pihak.

Tulisan tangan yang dipersoalkan adalah mengenai permintaan Henry untuk tidak mencairkan dulu giro yang diserahkan ke Teguh Kinarto sebelum dibuatkan dulu akte nya. Dimana menurut Weifan tulisan itu tidak tercantum di notulen kesepakatan tersebut.

Debat mengenai keaslian notulen kesepakatan yang dipegang Weifan pun terus terjadi. Mengingat pihak terdakwa bersikukuh bahwa notulen asli sudah ada isi tulisan tersebut.

"Seingat saya tidak ada tambahan tulisan yang dibawah itu selain tulisan yang ditulis tangan oleh Henry," ujar Weifan.

Selain itu terkait permintaan terdakwa Henry yang meminta saksi Weifan untuk menyampaikan ke Teguh Kinarto agar tidak mencairkan dahulu bilyet giro sebagai kompensasi PT GNS dikeluarkan dari PT GBP tidak dibantah saksi Weifan.

Totok Lusida

Permintaan penundaan pencairan beberapa BG tersebut diminta Henry karena tidak ada dana dalam rekeningnya.

"Permintaanmu sudah saya sampaikan,"ujar Weifan menjawab pertanyaan terdakwa Henry.

Diakhir kesaksian Weifan, Yusril selaku ketua tim pembela terdakwa Henry meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi penyidik ke persidangan untuk memperjelas mengenai alat bukti pemeriksaan.

"Mohon saksi penyidik dihadirkan demi keadilan,"pinta Yusri pada majelis hakim.

Sementara diakhir persidangan, Yusril menanyakan tentang permohonan pengalihan tahanan kliennya dari tahanan negara menjadi tahanan kota. Namun permohonan itu belum dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini.

" Kami belum selesai mempelajari permohonan saudara," ucap Hakim Anggota Dwi Purwadi yang disambut ketukan palu hakim Anne Rusiana sebagai tanda berakhirnya persidangan.

Untuk diketahui, Henry dilaporkan oleh tiga pengusaha asal surabaya, mereka adalah Shindo Sumidomo alias Asoei, Teguh Kinarto dan Widjojono Nurhadi atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp. 240 miliar.

Dalam perkara ini, terdakwa Henry telah didakwa melanggar pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dan 372 KUH Pidana tentang penggelapan.

Kasus tipu kongsi ini merupakan pidana ketiga yang dilakukan  Henry. Kasus pertama, Henry terlibat penipuan jual beli tanah di Celaket Malang dan dihukum oleh Hakim PN Surabaya dengan vonis 8 bulan penjara bukan dengan masa percobaan 1 tahun.

Tapi vonis kasus ini ditambah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya saat Henry melakukan banding. Hukuman Bos PT GBP ini diperberat menjadi 2 tahun penjara.

Sedangkan diperkara pidana  kedua, Henry Divonis 2,5 tahun penjara karena dianggap bersalah melakukan penipuan terhadap 12 pedagang pasar turi. (mang)

Audit BPK RI Hadang Kasus Jasmas Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski telah mengantongi dua alat bukti yang cukup kuat namun hingga kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak belum segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016 dalan bentuk Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas).

Usut punya usut molornya kasus ini lantaran belum rampungnya hasil audit pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru no 1 Surabaya ini, mengaku tak dapat berbuat terlalu banyak, karena adanya penghadangan dari hasil audit BPK RI.

" Sampai sekarang belum turun mas (audit BPK RI). Kita (penyidik) tidak dapat berbuat apa-apa." Jelas Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi didampingi Kasi Intel, Lingga Nuarie, Senin (15/10).

Saat ditanya kapan selesainya audit BPK RI tersebut, Dimaz tak dapat memastikan. Namun yang jelas selama dalam proses penyidikkan, penyidik sudah melengkapi apa yang dibutuhkan pihak BPK RI.

" Apa maunya BPK pusat semua sudah kita lengkapi. Kita tunggu aja mas semoga cepat selesai." Harapnya.

Sebelumnya Kajari Tanjung Perak, Rachnad Supriyady, mengatakan telah mengantongi nama tersangka dalam kasus jasmas.

" Tokoh utama. Kita punya dua alat bukti bahkan lebih malah dengan nilai kerugian yang kami perhitungkan cukup besar." tegas Kajari Tanjung Perak Rachmad Supriady, SH,  MH saat dikonfirmasi, Senin (6/8/2018)

Saat disinggung, berapa orang yang bakal  dijadikan tersangka, Rachmad tak bisa menyebut secara pasti. Tapi yang jelas, menurutnya tergantung dari hasil yang di dapat dari pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang pernah jadi terperiksa.

" Bisa lebih dari satu, itu tergantung dari kita pengembangan ini, sejauh mana keterlibatan dari orang-orang dibelakangnya ini, apa peranannya ini turut serta atau terputus, bermain tunggal dalam kasus ini." paparnya.

Seperti diberitakan, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

Melalui tangan 'D' inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada 'D' mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha 'ST' dan Oknum Legislator 'D' telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

Sayangnya hal tersebut dibantah oleh 'D' yang tak lain adalah Darmawan, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Darmawan mengaku tak kenal dengan 'ST'.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (arf)

Bupati Malang dan Penyuapnya Ditahan KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati Malang Rendra Kresna ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Senin (15/10/2018).

Rendra ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta.

Rendra keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada pukul 19.20 WIB. Rendra yang dikawal petugas KPK sudah mengenakan rompi oranye berlogo KPK sebelum menaiki mobil tahanan.

"Dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap 2 tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Malang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin.

Selain Rendra, KPK juga menahan Ali Murtopo, pihak swasta yang merupakan tersangka pemberi suap kepada bupati. Ali ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Sementara, Rendra ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Rendra selaku Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015, diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Ali Murtopo diduga sebagai pemberi suap senilai Rp 3,45 miliar tersebut kepada Rendra. Suap tersebut terkait dengan proyek peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011. (rio)

Gubernur Jatim Belum Serahkan PAK, Gaji 13 Dipastikan Mundur


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Permohonan persetujuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) kota Surabaya tahun 2018 masih belum diserahkan oleh Gubernur Jatim ke Pemkot Surabaya hingga hari ini, Senin(15/10/2018).

Hal ini, membuat pencairan gaji ke-13 untuk 14 ribu lebih Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Pemkot dan para anggota DPRD kota Surabaya tertunda.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Yusron Sumartono, menyatakan, didalam pengajuan anggaran PAK APBD 2018, memang telah dianggarkan pencairan gaji ke-13 untuk ASN dilingkungan Pemkot dan DPRD kota Surabaya.

“Memang ada anggarannya,” ungkap Yusron, saat di hubungi via seluler, Senin(15/10/2018) malam.

Ia menambahkan, persetujuan PAK yang telah disahkan dalam sidang Paripurna DPRD kota Surabaya pada 30 September lalu, masih belum diserahkan kembali oleh Provinsi Jatim. Sehingga gaji ke-13 juga belum bisa dibayarkan.

“Saya belum tahu, belum ada info dr Provinsi,” tambahnya.

Dalam aturan jadwal, Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi anggaran PAK yakni 15 hari kerja. Sehingga jika PAK tersebut diserahkan sehari setelah pelaksanaan Paripurna pengesahan, maka seharusnya hari ini, Senin(15/10/2018), persetujuan PAK sudah dikembalikan.

 “Aturannya 15 hari setelah diterima Provinsi,” katanya.

Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, telah memastikan bahwa gaji ke-13 akan terbayarkan setelah PAK disetujui oleh Gubernur Jatim. Asalkan hasil evaluasi gubernur nanti, tidak ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.(arf)

Akui Tak Bersalah, Nasib Advokat Lucas Ditangan Eddy Sindoro


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Advokat Lucas optimistis penyerahan diri Eddy Sindoro akan menguntungkan dirinya. Lucas meyakini keterangan Eddy Sindoro akan membuktikan dirinya tak bersalah.

"Kembalinya Eddy Sindoro itu suatu kabar gembira. Nanti akan terungkap kebenaran yang sebenarnya. Saya sangat yakin saya tidak bersalah dan saya tidak melakukan apa yang dituduhkan," ujar Lucas seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Jakarta, Senin (15/10/2018).

Lucas ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menghalangi proses hukum yang sedang dilakukan KPK dalam kasus suap terkait peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Lucas dianggap membantu tersangka Eddy Sindoro untuk kabur ke luar negeri.

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Desember 2016. Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat. Meski demikian, Eddy Sindoro belum pernah diperiksa oleh penyidik KPK.

Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. Eddy Sindoro pernah ditangkap oleh otoritas Malaysia saat mencoba melarikan diri. Eddy bahkan sempat dideportasi dari Malaysia ke Indonesia.

Namun, menurut KPK, Lucas menggunakan kemampuannya untuk kembali memberangkatkan Eddy ke luar negeri. Lucas mencegah Eddy masuk kembali ke yurisdiksi Indonesia. Eddy Sindoro akhirnya menyerahkan diri kepada KPK pada Jumat (12/10/2018). Proses penyerahan diri melalui bantuan pihak otoritas Singapura. (rio)

Bawas PD Pasar Surya Rekrut 4 Direksi, Anugrah Ariyadi: Biayanya Besar, Jangan Sia-Sia Lagi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anugrah Aryadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya mengatakan bahwa kegagalan rekrutmen jajaran direksi di PD Pasar Surya sebelumnya harus bisa menjadi referensi rekrutmen saat ini.

Menurut dia, Badan Pengawas (Bawas) yang bertugas melakukan rekrutmen harus terlebih dahulu mengetahui kriteria yang diinginkan oleh Wali Kota Surabaya, karena bagaimanapun juga sosok yang akan terpilih menjadi hak prerogatifnya.

“Pengalaman tahun lalu, hasil penjaringan Bawas semuanya ditolak, jangan sampai ini terjadi, padahal sudah menggunakan anggaran yang cukup besar (kurang lebih 500 Juta) tetapi hasilnya dikembalikan oleh Wali Kota,” ucapnya. Senin (15/10/2018)

Politisi PDIP ini mengatakan, seluruh jabatan direksi di PD Pasar memang lagi kosong, yakni Dirut, Direkeu, Dirtek dan Direktur Pembinaan Pedagang, maka menjadi tugas Bawas untuk melakukan rekrutmen, agar tidak terpuruk seperti saat ini, dan batas akhir pendaftaran tgl 15 oktober.

Anugrah menyampaikan jika saat ini Komisi B DPRD Surabaya masih belum bisa turut berperan di proses rekrutmen jajaran direksi PD Pasar Surya, karena tujuh anggotanya masih melakukan kunjungan kerja ke Inggris.

“Komisi B masih belum bisa mengudang Bawas, terkait jajaran direksi seperti apa yang akan dipasang, karena sedang dalam kondisi tidak kuorum, mudah-mudahan setelah semua kembali bisa dilaksanakan, sehingga kami bisa memberikan usulan kriterianya,” tuturnya.

Namun Anugrah bisa memberikan sedikit gambaran, sosok seperti apa yang seharusnya didudukkan di kursi jajaran direksi PD Pasar Surya, yang salah salah satunya harus orang yang mempunyai karakter “Gila Kerja”.

“Karena sangat berkaitan dengan masyarakat pedagang, maka menurut kami diperlukan karakter direksi yang bisa nyambung, maksudnya, kalau pedagang itu sarungan ya jangan dipasang direksi yang bisanya hanya bekerja dibalik meja dengan jas necisnya,” tandasnya.

Untuk itu, Anugrah mengimbau kepada Kabag Perekoniman lebih pro aktif di proses rekrutmen jajaran direksi saat ini, agar sosok yang dijaring bisa sesuai dengan keinginan Wali Kota.

“Bu wali kan punya kepanjangan tangan yakni bagian perekonomian, seharusnya pak Chalid berkomunikasi kepada Bawas soal kriteria yang diinginkan, sehingga kejadian tahun lalu tidak terulang, apalagi gaji di jajaran direksi itu besar loh, sekitar  50 Jutaan perbulan, semoga hasil penjaringan Bawas kali ini bisa mendapatkan jajaran direksi yang juga di setujui oleh Walikota,” pungkasnya.(*/arf)

OTT Pejabat Pemkab Bekasi, KPK Tangkap Pihak Swasta di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap tangan seorang pihak swasta di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/10/2018).

Penangkapan ini merupakan rangkaian operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Dari 10 orang yang diamankan, 1 orang di antaranya dibawa dari Surabaya, yaitu pihak swasta. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang lebih dari Rp 1,5 miliar. Menurut Febri, KPK menduga pemberian uang tersebut bukan yang pertama kalinya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, penerimaan uang tersebut diduga terkait perizinan proyek Meikarta yang dikerjakan oleh salah satu pengembang properti.

Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status penanganan perkara dan status hukum 10 orang yang ditangkap. (rio)

Senin, 15 Oktober 2018

Hasiil Audit BPK Lamban, Penyidikan Korupsi Dana Hibah Pemkot Jalan Ditempat


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sudah hampir seperempat semester ini penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya yang disidik Kejari Tanjung Perak harus jalan ditempat.

Hasil audit BPK menjadi pemicu "parkirnya" penyidikan yang telah memeriksa sejumlah anggota legislatif DPRD Surabaya, termasuk beberapa wakil ketuanya.

Tak hanya para legislator saja yang diperiksa, korps Adhyaksa ini juga memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Para RT dan RW se-Surabaya selaku pemohon dana hibah melalui program jaringan aspirasi masyarakat (Jasmas) juga tak luput dari pemeriksaan.

Dari informasi yang dihimpun , penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak sudah berancang-ancang menetapkan tersangka pada kasus ini. Tapi para calon tersangka dikasus ini masih bisa menahan nafasnya, karena belum keluarnya hasil Audit BPK.

Ada apa dengan lambannya audit BPK ?, padahal dari kabar yang didapat, jika pada penyidikan kasus ini, penyidik juga melibatkan PPATK guna menelusuri aliran dana yang diterima sejumlah anggota DPRD Surabaya dari seroang pengusaha yang diduga sebagai broker atau pemain proyek-proyek dana hibah.

Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie  meminta untuk bersabar.

"Sabar, kami juga masih menunggu,"pungkasnya, Senin (15/10).

Untuk diketahui, penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikkan berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system. (mang)

OTT Pejabat Pemkab Bekasi Diduga Terkait Izin Proyek Meikarta


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

KPK menduga telah terjadi transaksi suap kepada penyelenggara negara terkait perizinan proyek Meikarta yang digarap salah satu perusahaan pengembang properti.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang senilai lebih dari Rp 1 miliar yang diduga sebagai barang bukti suap. Uang tersebut dalam pecahan dollar Singapura.

"Ya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2018).

Hingga saat ini, KPK telah menangkap 10 orang yang terdiri dari unsur pejabat dan pegawai negeri sipil, serta pihak swasta.

Saat ini, sepuluh orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Rencananya, pada Senin sore, KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status penanganan perkara dan status hukum para pihak yang ditangkap. (rio)

Rawan Disisipi Kampanye, Bawaslu Pantau Reses Anggota DPRD Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya memantau langsung seluruh kegiatan reses anggota DPRD Surabaya selama masa kampanye Pemilu 2019, yang dimulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo, Senin (15/10) menyampaikan, pengawasan dilakukan, karena khawatir kegiatan reses menjadi ajang kampanye kalangan dewan yang maju lagi sebagai calon anggota legislatif.

“Makanya dalam pertemuan dengan anggota dewan tadi, saya meminta tak digabungkan antara reses dengan giat kampanye,” terang Hadi usai dengar pendapat di Komisi A

Hadi menyampaikan, bentuk pelanggaran yang terjadi ketika melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat, yakni mengarah ke ajakan dan pemaparan visi-misi.

Namun sebaliknya, jika dalam forum itu hanya berbicara masalah aspirasi masyarakat, kemudian program yang belum terealisasi tidak termasuk kategori kampanye.

“Kalau sudah ajakan, pembagian brosur, pamflet itu sudah kampanye,” jelasnya.

Ia mengakui, anggota dewan yang melakukan reses tak ada kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut ke bawaslu.

Namun, bawaslu akan proaktif mendatangi kegiatan reses, karena kekhawatiran adanya kegiatan kampanye.

“Kalau kegiatan itu mengarah ke giat kampanye rawan pelanggaran,” tandasnya.

Hadi menegaskan, bentuk pelanggaran dalam pertemuan reses tak hanya dilakukan anggota dewan.

Jika pembawa acara dalam kegiatan terkait mengarahkan pada ajakan untuk memilih anggota dewan yang bersangkutan pada pemilu mendatang juga bisa masuk kategori pelanggaran.

“Kalau ada ajakan dari pembawa acara masuk dugaan pelanggaran. Maka si pembuat acara bisa kita panggil untuk klarifikasi,” katanya.

Menanggapi pengawasan yang dilakukan bawaslu terhadap kegiatan reses, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menilai hal tersebut wajar-wajar saja. Namun, ia menyatakan, bahwa kegiatan reses dewan dilindungi aturan sesuai tugas dan fungsinya.

“Kami diminta turun ke daerah pemilihan untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan berupaya mewujudkan (aspirasi) di tahun anggaran,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, pada pemilu sebelumnya mempunyai pengalaman pelaksanaan reses berbarengan dengan masa kampanye.

“Saat itu kami didampaingi panwas dan dinilai kegiatan itu kampanye atau tidak,” tuturnya.

Kegiatan reses anggota DPRD menggunakan dana APBD. Sementara kegiatan kampanye melarang penggunaan dana APBD.

“Makanya kami juga tak ingin melanggar aturan,” jelas Herlina.

Anggota DPRD lainnya, Agustin Poliana mengatakan, sepanjang kegiatan reses tak ada ajakan tak masalah. Menurutnya, anggota dewan memiliki konstituen yang memerlukan sosialisasi program yang dilaksanakan.

“Saya pikir semua (anggota dewan) paham,” katanya

Politisi PDIP ini tak mempermasalahkan jika reses yang dilakukan diawasi bawaslu. Asalkan, pengawasan yang dilakukan juga sesuai dengan koridor aturan yang ada. (arf)

Ketua DPRD Pasuruan dan 2 Kepala Dinas Diperiksa KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Pasuruan, Ismail Marzuki, Senin (15/10/2018). Ismail akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SET," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2018).

Selain Ketua DPRD, KPK juga memanggil dua kepala dinas di Pasuruan. Masing-masing yakni, Kepala Dinas Koperasi Siti Amini dan Kepala Dinas PUPR M Agus Fadjar.

Kemudian, KPK juga akan memeriksa beberapa saksi lainnya, yakni Kepala Badan Layanan Pengadaan Njoman Swasti.

Selain itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Rini Mujiwati. Kemudian, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Edy Trisulo Yudo dan Direktur CV Sinar Perdanan Wongso Kusumo.

Setiyono ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang Rp 115 juta dari kontraktor Muhamad Baqir.

Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiyono akan mendapatkan jatah 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Baqir.

Proyek yang dimaksud yakni proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemerintah Kota Pasuruan. Anggaran proyek tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Selain Setiyono dan Baqir, KPK juga menetapkan staf ahli sekaligus pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto, sebagai tersangka. (rio)

Pangdam V/Brawijaya Hadiri Pembukaan TMMD di Bangkalan


KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Setelah melewati proses perencanaan yang cukup matang, akhirnya program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 di Jawa Timur, secara resmi dibuka.

Pembukaan itu, ditandai dengan upacara pembukaan TMMD di Desa Turin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang dihadiri langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A. Senin, 15 September 2018 siang.

Pangdam menuturkan, beberapa program TMMD, bakal digencarkan oleh Satgas TMMD di setiap wilayah yang menjadi sasaran TMMD di Jawa Timur.

“Nanti ada pembangunan jalan, rehab rumah, penyuluhan pertanian dan lain sebagainya,” ungkap Pangdam.

Mayjen Arif Rahman menambahkan, ditetapkannya lokasi itu, merupakan suatu hasil survey yang sebelumnya dilakukan oleh Dansatgas TMMD (Dandim).

“Yang menentukan lokasinya Dandim langsung. Itu sesuai hasil rapat dengan pihak Pemda,” jelasnya.

Sementara itu, R. Abdul Latif Amin Imron menilai, program TMMD merupakan bentuk upaya dari TNI dalam membantu Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayah tertinggal.

“Melalui program ini, sinergitas antara TNI dan masyarakat dapat terjalin dengan baik,” kata Bupati Bangkalan ini.

Selain itu, kata Latif, TMMD merupakan suatu wujud operasi bhakti TNI, dimana program tersebut merupakan perpaduan antara TNI, Pemda dan masyarakat.

“Kami selaku Kepala Daerah, sangat mendukung dan mengharapkan peningkatan dari bentuk kerjasama ini,” ucapnya.

Tak hanya itu, pembukaan TMMD ke-103 ini bertambah meriah dengan penampilan Marching Band dari Pesantren Hidayatullah dan Demonstrasi Pencak Silat dari Perguruan Joko Tole.

Disamping itu, Pangdam V/Brawijaya juga berkesempatan untuk meninjau stand Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pengobatan gratis yang disiapkan oleh Kodim 0829/Bangkalan serta mengunjungi beberapa stand produk-produk lokal milik kelompok maupun masyarakat sekitar.

Perlu diketahui, selain Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa daerah di Jawa Timur lainnya yang dijadikan sasaran pelaksanaan TMMD ke-103. Beberapa diantaranya ialah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, Kediri dan dan Kabupaten Pacitan. (andre)

Pasca Ditahan KPK, Eddy Sindoro Jalani Pemeriksaan Perdana


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro , Senin (15/10/2018).

Eddy surut ujian perdana sebagai tersangka pasca masuk diri dan selama KPK.

"Diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara, KPK Febri Diansyah, Senin.

Eddy pergi menggunakan mobil tahanan menuju Gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB. Eddy, yang mengenakan rompi oranye berlogo KPK, langsung menuju ruang pemeriksaan di Lantai II Gedung KPK.

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016.

Penyuapan yang berbeda dari perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditujukan di PN Jakarta Pusat.

Meski demikian, Eddy Sindoro belum pernah dikeluarkan oleh penyidik ​​KPK. Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. Eddy Sindoro akhirnya sampai kepada KPK pada Jumat (12/10/2018). Proses penyerahan diri melalui bantuan pihak otoritas Singapura. (rio)

14 Desa di Pulau Sapudi, Peroleh Bantuan dari TNI-Polri


KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) 14 Desa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperoleh bantuan dari pihak TNI-Polri. Dari bantuan yang disalurkan di 14 Desa tersebut, 9 diantaranya tertuju kepada para korban pasca gempa di Kecamatan Gayam dan 5 di Kecamatan Nonggunong.

Kapten Inf Suratman menuturkan, bantuan tersebut merupakan hasil dari pendataan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Kodim. 

“Sudah dilakukan pendataan sebelumnya,” ujar Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0827/Sumenep ini ketika ditemui di lokasi penyaluran bantuan. Senin, 15 Oktober 2018.

Tak hanya itu saja, selain bantuan berupa makanan dan kebutuhan lainnya, pihak Yonif Raider 500/Sikatan juga melakukan penambahan personel guna membantu proses penanggulangan pasca gempa di Kepulauan Sapudi.

Hal itu, dikatakan oleh Danyonif Raider 500/Sikatan, Letkol Inf Sidik Wiyono ketika di konfirmasi melalui via seluler miliknya. Menurutnya, beberapa personelnya sudah di berangkatkan ke Pulau Sapudi, Senin, pagi.

“Sudah, kebetulan jumlah personel disana kurang. Jadi, kita tambah lagi untuk membantu proses penanggulangan itu,” ujar Danyonif Raider 500/Sikatan ini.

Selama di berada di Kepulauan tersebut, kata Letkol Sidik, seluruh personelnya diwajibkan untuk membantu proses pembangunan dan evakuasi para warga yang menjadi korban pasca gempa dengan radius 6,4 skala richter tersebut. (andre)

OTT Di Bekasi KPK Tangkap 10 Orang


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Bekasi, Jawa Barat, sejak Minggu (14/10/2018).

Sejumlah orang yang ditangkap adalah penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Diamankan 10 orang sampai pagi ini, dari unsur pejabat pemkab dan swasta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (15/10/2018).

Menurut Febri, saat ini ke-10 orang yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK Jakarta.

Rencananya, KPK menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status 10 orang yang ditangkap. Febri mengatakan, dalam kegiatan penindakan tersebut, petugas KPK menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang dollar Singapura. Diduga telah terjadi transaksi antara pihak swasta dan pejabat di Pemkab Bekasi. (rio)

Jelang Sertijab, Komandan dan Perwira Lantamal V Hadiri Exit Briefing Panglima Koarmada II


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangkoarmada ll dari Laksda TNI Didik Setiyono,  S. E.,M. M kepada Laksda TNI Mintoro Yulianto,  S. Sos., M. Si., Rabu mendatang,  Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksmana Pertama TNI Edwin, S.H., beserta para perwira Lantamal V menghadiri Exit Briefing Pangkoarmada ll, Senin (15/10).

Exit briefing yang digelar di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II Ujung Surabaya ini, dihadir Kasarmada II, Danguspurla Koarmada II, Danguskamla Koarmada II, Danlantamal VI, VII, VIII dan XIII serta pejabat dijajaran Koarmada ll lainnya.

Dipembuka Exit  Briefing, Pangarmada II mengajak prajurit dijajarannya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menanggapi tugas yang semakin dinamis, Ia mengingatkan para komandan satuan dan komandan unsur untuk tidak ragu  ataupun terintervensi dalam menindak segala bentuk pelanggaran di laut, sesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku,  telegramkan saja biarkan komando atas yang mengambil keputusan.

Menurutnya,  para perwira harus bisa menjadikan contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan sehari-hari serta mengajari disiplin, profesional sesuai bidang tugasnya kepada prajurit dijajarannya.

"Dalam Kedinasan jangan dikotori dengan hal-hal negatif, yang salah berikan hukuman dan yang baik berikan reward atau perhargaan kepada prajurit,” ujarnya.

Didik -sapaan akrab Pangarmada II ini- berharap agar para perwira bisa membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, jangan sibuk sendiri namun,  perhatikan anggotanya karena tidak ada Komandan yang bisa bekerja tanpa bantuan dari bawahannya.

"Bangun kepercayaan dan jadikan proritas, pegang teguh Sapta Marga dan Trisila TNI-AL serta cermati perkembangan situasi lingkungan wilayah kerja masing-masing di seluruh Jajaran  Koarmada II," pintanya.

Dibagian akhir exit briefing, Ia berharap agar seluruh prajurit Koarmada II jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil dikarena ketidaktahuan dan keteledoran yang bisa mengakibatkan kerugian yang besar.

"Teruslah belajar dan kembangkan kelebihan atau potensi diri masing-masing, serta berikan dukungan sepenuhnya kepada Pangkoarmada ll yang baru untuk kemajuan organisasi kedepan yang lebih baik lagi," pungkasnya. (arf)

KPK Tangkap Tangan Pejabat di Pemkab Bekasi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan, Minggu (14/10/2018).

Kali ini, KPK menangkap pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kegiatan tangkap tangan di Bekasi dan sekitarnya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (15/10/2018).

Menurut Febri, dalam kegiatan penindakan tersebut, petugas KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Meski demikian, belum ada informasi detail terkait identitas penyelenggara negara yang ditangkap. KPK juga belum menginformasikan kasus dugaan korupsi yang terjadi.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 10 orang. Sejumlah orang yang ditangkap adalah penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

KPK menyita uang tunai sekitar Rp 1 miliar dalam mata uang rupiah dan dollar Singapura. Uang yang diamankan tersebut diduga terkait proses perizinan properti di Kabupaten Bekasi. (rio)

Wali Kota Risma Raih Penghargaan Pejabat Peduli Museum


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismahairni meraih penghargaan Purwakalagrha sebagai Pejabat Peduli Museum 2018. Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Risma pada Indonesia Museum Awards di Perpustakaan Nasional di Jakarta, Minggu (14/10/2018).

Ketua Pelaksana Indonesia Museum Awards 2018 yang juga pendiri Komunitas Jelajah,  Musiana Yudhawasthi mengatakan Wali Kota Risma dinilai layak menerima penghargaan itu karena memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan permuseuman di Kota Surabaya.

Menurut Musiana, di tangan Wali Kota Risma ini lah Kota Surabaya berubah. Dulunya Kota Surabaya gersang dan kini sudah berubah hingga mendapat julukan kota sejuta taman. Setelah sejuta taman, Wali Kota Risma juga bermimpi Kota Pahlawan ini bisa menjadi kota seribu museum. 

“Makanya, setiap tahun dia mempunyai target untuk membangun museum baru di Surabaya dengan menggandeng berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, khususnya yang memiliki bangunan dan benda-benda yang bernilai sejarah,” kata Musiana dalam sambutannya saat pemberian penghargaan.

Musiana menjelaskan bahwa Wali Kota Risma juga bercita-cita kotanya nanti bisa memiliki berbagai macam museum, seperti Museum Cat, Kantor Pos, Museum Makanan Tradisional, dan Museum Industri.

Bagi Wali Kota Risma, lanjut Musiana, museum itu merupakan tempat yang istimewa. Makanya, beberapa benda pusaka miliki keluarganya, seperti ndok bledek, tombak dan beberapa keris peninggalan buyut-buyutnya, disimpan di Museum NU.

“Selama dia menjabat, sudah banyak museum yang diresmikan dan masih banyak museum lagi yang akan diresmikan, sampai akhirnya Kota Surabaya bener-benar menjadi kota seribu museum,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa Indonesia Museum Awards ini memang sangat mengapresiasi terhadap tokoh dan pejabat yang telah ikut andil dalam perkembangan permuseuman. Mereka bergerak melalui berbagai  kebijakan yang dikeluarkannya, sehingga berdampak positif bagi dunia permuseuman di wilayahnya masing-masing.

Selain penghargaan kepada pejabat pemerintah peduli museum, Indonesia Museum Award 2018 juga memberikan penghargaan kepada Tokoh Peduli Museum, Pengusaha Peduli Museum, Perguruan Tinggi Peduli Museum dan Media Peduli Museum. Bahkan, ada pula penghargaan khusus untuk tokoh yang sepanjang hidupnya memiliki andil besar bagi perkembangan museum dan heritage, berupa penghargaan Pengabdian Sepanjang Hayat (Lifetime Achievement).

Pada kesempatan itu, Indonesia Museum Award 2018 juga memberikan penghargaan Purwakalagrha untuk 6 kategori museum, yaitu Museum Cerdas, Museum Lestari, Museum Bersahabat, Museum Inspiratif, Museum Unik dan Museum Populer.

Sementara itu, Wali Kota Risma mengucapkan terimakasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia juga mengaku kaget setelah mendengar bahwa dapat penghargaan salah satu pejabat yang peduli terhadap museum. “Terus terang saya kaget waktu diberitahu dapat penghargaan ini, karena saya belum melakukan apa-apa,” kata Wali Kota Risma merendah.

Padahal, ia mengaku sejak awal menjabat Wali Kota Surabaya, dia sudah bermimpi untuk menjadikan Kota Surabaya memiliki banyak perpustakaan dan banyak museum.

"Saya punya mimpi saat saya jadi wali kota, bukan hanya ada satu perpustakan di Surabaya, tetapi saya ingin membangun 1.000 perpustakaan di Kota Surabaya. Dan saat ini Surabaya mempunyai 1.498 perpustakaan," kata Risma disambut tepuk tangan oleh hadirin.

Menurut Wali Kota Risma, keinginannya agar Kota Surabaya memiliki ribuan perpustakaan dan berbagai museum berangkat dari harapannya agar generasi muda di kota itu tidak melupakan sejarahnya. Apalagi hingga kini Surabaya dikenal dengan Kota Pahlawan, sehingga diharapkan anak-anak mengerti, mengenal dan tahu tentang sejarahnya itu.

Di samping itu, Wali Kota Risma bersama para veteran Kota Surabaya selalu rutin menggelar sekolah kebangsaan. Dalam sekolah itu, dijelaskan tentang tempat-tempat bersejarah di Surabaya, sehingga para generasi muda ini lebih paham akan sejarah kotanya sendiri.

“Meskipun, saya sendiri juga terus belajar,” pungkasnya. (arf)

Dipundak Siswa Diktukpa Terpikul Beban Berat Untuk Menanamkan Nilai Luhur Bangsa


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembinaan rohani dan mental ideologi sebagai upaya meningkatkan moralitas dan keimanan merupakan hal penting dalam pendidikan pembentukan Diktukpa ini, karena di pundak saudara terpikul beban berat untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dan jatidiri prajurit matra laut kepada anggota dalam mencapai tujuan organisasi TNI AL.

Demikian disampaikan Komandan Komando pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Dankodiklatal) Laksda TNI darvwanto, S.H., M.A.P pada Upacara Pembukaan Siswa Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI AL Angkatan ke-48 Ta 2018 yang digelar dilapangan Dakota Pusat latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Juanda Sidoarjo.

  Pembukaan pendidikan yang dihadiri Komandan Puspenerbal, Wadan Kodiklatal, Para Direktur Kodiklatal, Wadan Kodikopsla, Inspektur Kodiklatal, para Komandan Kodik, Komandan Puslat dan Komandan Pusdik Jajaran Kodiklatal ini diikuti 350 peserta yang sebelumnya telah lulus dalam pelaksaan Pantukhir.

Ke 350 siswa Diktukpa tersebut terdiri Korps Pelaut 85 orang, Korps Teknik 60 Orang, Korps Elektro 26 orang, Korps Suplay 54 orang, Korps Khusus 13 orang, korps kesehatan 13 orang, Korps Pomal 12 Orang dan Korps Marinir 87 orang.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Kodiklatal menyampaikan ucapkan selamat atas keberhasilan para siswa yang  telah masuk dalam pendidikan Diktukpa  ini, dengan harapan, semangat kompetisi seperti yang telah tunjukkan dalam seleksi penerimaan calon siswa, tetap dapat dipertahankan untuk mengikuti seluruh program pendidikan, sehingga kelak berhasil dengan nilai yang maksimal sesuai tujuan dan sasaran pendidikan.

Lebih lanjut disampaikan secara keseluruhan, pendidikan ini akan dilaksanakan selama 10 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, para siswa akan menempuh pendidikan dasar golongan di Puslatdiksarmil Juanda selama 3 bulan dan tahap kedua, pendidikan dasar golongan lanjutan di Pusdik-Pusdik terkait sesuai dengan kejuruan selama kurang lebih 7 bulan.

Adapun tujuan pendidikan ini, lanjut Orang Nomor satu dijajaran Kodiklatal adalah untuk mendidik dan membentuk para bintara terpilih menjadi perwira TNI AL yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit pejuang saptamarga yang memiliki kesamaptaan jasmani sesuai standar binjas TNI/TNI AL serta dapat dikembangkan sesuai dengan kejuruan masing-masing.

Disisi lain disampaikan bahwa perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dewasa ini, memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kecenderungan lingkungan strategis semakin sulit diprediksi karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan. Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Oleh karena itu, memiliki Angkatan Laut yang profesional, didukung alutsista modern merupakan keniscayaan untuk menghadapi dinamika ancaman tersebut, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawak organisasi TNI AL harus ditingkatkan. Untuk mempersiapkan perwira TNI Angkatan Laut menghadapi tantangan tugas tersebut, dalam pendidikan nanti para akan mempelajari banyak pengetahuan, diantaranya kepemimpinan, kultur kehidupan korps perwira TNI Angkatan Laut, jiwa korsa dan kebanggaan sebagai prajurit matra laut yang senantiasa berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Trisila TNI AL dan Delapan Wajib TNI. (arf)

Pemkot Surabaya Kembali Raih Penghargaan Kihajar Kategori Utama


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menerima penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Malam Anugerah Kihajar ke-7 tahun 2018 di Jakarta, Jumat, (12/10/2018). Penghargaan tersebut, diberikan kepada lima Provinsi, tujuh Kota dan empat Kabupaten, yang berprestasi dalam memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan di daerahnya masing-masing.

Tahun 2018, merupakan kedua kalinya Pemkot Surabaya menerima penghargaan kategori utama tingkat kabupaten-kota. Penghargaan tersebut, berhasil diraih karena kepedulian dan komitmen dalam pengembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di bumi indonesia tercinta. Oleh karena itu, dengan visi dan misi itu pula bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Baik itu anak berkebutuhan khusus, ataupun anak normal.

“Saya juga percaya bahwa setiap anak mempunyai potensi masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Dan setiap anak juga berhak meraih pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya,” kata Wali Kota Risma, Minggu, (14/10/18).

Karena itu, lanjut Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya terus berkomitmen memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam bidang pendidikan. Baik secara formal maupun non formal. “Teknologi Pendidikan (TIK) kita fasilitasi dengan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan menyampaikan Pemkot Surabaya telah dua kali mengikuti Anugerah Kihajar. Pada tahun 2016, capaian Pemkot Surabaya adalah Anugerah Kihajar Kategori Khusus. Tahun berikutnya 2017, Surabaya meraih Kategori Utama atau yang tertinggi pada tingkat pemerintah daerah kota/kabupaten se-Indonesia.

“Tahun 2018 ini, menjadi keikutsertaan kali ketiga Pemkot Surabaya terhadap Anugerah Kihajar,” kata Ikhsan.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari komitmen Wali Kota Risma yang besar dalam pengembangan IT di semua sektor pemerintahan. Demikian pula di dunia pendidikan, sehingga dipandang layak oleh Kemendikbud untuk mendapat Anugerah Penghargaan Kihajar Kategori Utama.

“Tentunya ini juga tidak lepas dari dukungan semua pihak. Baik itu OPD, kepala sekolah, guru, pengawas, dan lain sebagainya. Karena sinergi yang berjalan baik, penerapan TIK bidang pendidikan berjalan optimal,” terangnya.

Ikhsan mengungkapkan penerapan Smart City di Kota Surabaya terwujud dalam E-Government. Program ini meliputi banyak bidang, diantaranya sistem tata kelola keuangan daerah, E-SDM, E-Permit, E-Education, E-Monitoring, E-Health, E-Office, E-Dishub, Sistem Informasi Program Layanan Masyarakat (Simprolamas), Sistem Siaga Bencana – 112, Pajak Online, serta Media Center.

“E-Government dapat diakses melalui sejumlah perangkat, mulai dari smartphone hingga komputer. Keberadaan E-Government tersebut, menjadi salah satu pendukung Kota Surabaya berkembang pesat dalam segala bidang,” tuturnya.

Pemanfaatan TIK pada Dispendik Surabaya, kata Ikhsan, untuk mendukung Kota Pahlawan sebagai Smart City terus tumbuh dan berkembang setiap tahun. Semuanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang prima serta efektifitas pelaksanaan program pendidikan di Kota Surabaya.

“Hingga saat ini Dispendik Surabaya mempunyai 32 aplikasi yang dibangun sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak sesuai kebutuhannya,” imbuhnya.

Pembangunan aplikasi tersebut, lanjut Ikhsan, menyasar empat hal utama. Pertama, untuk peningkatan kompetensi guru. Seperti, Jurnal Online, Klinik Kurikulum dan SKPBM Online. Kedua, peningkatan kompetensi pada siswa. Seperti Tryout Online, USBK Online dan Bimbel Online. Ketiga, peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan. Seperti, Rapor Online, Profil LKP, dan Profil PKBM.

“Yang terakhir, kami berkomitmen menyediakan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu. Seperti, PPDB Online, Website Dispendik, Profil Sekolah, Multimedia Pembelajaran, hingga Pengajuan Perizinan Online,” pungkasnya. (*/arf)

Minggu, 14 Oktober 2018

Pelaksanaan IMF Berlangsung Aman, Danrem 083/BDJ: Terima Kasih Kerjasama dan Sinergitasnya


KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Pelaksanaan IMF dan AM WBG di Nusa Dua, Bali, yang berlangsung mulai tanggal 12 Oktober lalu, berlangsung dengan aman dan kondusif.

Kondusifitas itu, ternyata mendapat perhatian tersendiri bagi Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo yang ditunjuk sebagai Dansubsatgas Pamwil dan Evakuasi selama berlangsungnya meeting internasional tersebut.

“Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh pihak atas kerjasama dan sinergitasnya selama menjaga keamanan berlangsungnya pelaksanaan kegiatan itu,” ujar Danrem, melalui apel penutupan yang berlangsung di Bandara Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Minggu, 14 Oktober 2018.

Danrem mengungkapkan, keberhasilan pelaksanaan pengamanan IMF dan AM WBG tersebut, sudah disampaikan ke Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan Menkopolhukam.

“Saya sudah melaporkan setiap situasi dan kondisi selama berlangsungnya kegiatan itu,” jelas Kolonel Bagus.         

Menurut Danrem, segala perkembangan situasi dan kondisi selama pelaksanaan kegiatan, dirinya setiap saat juga melaporkan kepada Dansatgas Pam Wil (Pangdam) dan Kapolda Jatim.

“Alhamdulillah, kegiatan yang melibatkan 189 negara itu, bisa berjalan dengan sukses,” jelasnya.

Selain Danrem 083/Baladhika Jaya, berlangsungnya upacara penutupan itu,  dihadiri oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) Letkol Arm Budi Santoso, Dandim 0825/Banyuwangi, Letkol Inf Rulli Nuryanto, serta beberapa aparat keamanan lainnya. (andre)

Penemuan Granat Mortir 8 Kal. 7.62 x 51 Mm


KABARPROGRESIF.COM : (Blitar) Babinsa Koptu Edi Sopyan Koramil 0808/02 Garum, membantu mengamankan penemuan Granat Mortir 8 Kal. 7.62 x 51 Mm bertempat di Bpk. Priyo Antoko Lingk. Bence 1 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Bence Kec. Garum Kab. Blitar, Minggu (14/10/2018).

Sebagai Babinsa yang mempunyai wilayah mempunyai kewajiban untuk membantu, mengamankan dan melindungi warga binaannya yaitu dengan temuan warganya tentang penemuan Granat Mortir 8 Kal. 7.62 x 51 Mm.

Priyo Antoko (48thn) bekerja Sebagai tukang rosok keliling menceriterakan bahwa pada hari Sabtu (13-10-2018) Pukul 15.00 WIB  telah membeli barang bekas di Ds. Bacem Kec. Sutojayan barang tersebut di dalam karung di timbang dan dibawa pulang.

Kemudian karung tersebut di bongkar pada hari minggu (14-10-2018), setelah di bongkar ternyata di dalam karung ada granat mortir 8 kal 7.62x51 mm  Setelah itu Priyo Antoko melaporkan Kepada Kepala Lingk. Bence Supri untuk dilaporkan ke Babinsa.

Koptu Edi Sopyan Babinsa 0808/02 Garum juga mengatakan saat mendapat laporan adanya penemuan granat mortir 8 kal. 7.62x51 mm oleh Priyo Antoko memang benar dan langsung mendatangi TKP Setelah itu barang tersebut oleh Koptu Edy Sopian selanjutnya dibawa ke Koramil 0808/02 Garum.

Selajutnya oleh koptu Edy Sopian Granat mortir tersebut yang diperkirakan masih aktif saat ini sudah diserahkan ke piket Polsek Garum Bribka Alek guna pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Handak Gegana Polres Kab. Blitar ujarnya, (andre).

Kodam V/Brawijaya Kirim Kebutuhan Pokok ke Pulau Sapudi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mie instan, air mineral, hingga susu bayi beserta beberapa bantuan lainnya, rencananya akan diberangkatkan ke Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Asisten Teritorial (Aster) Kasdam V/Brawijaya Kolonel Inf Wakhyono menyebut, bantuan itu merupakan sumbangsih yang diberikan oleh seluruh satuan di jajaran Kodam V/Brawijaya.

“Bantuan itu sudah dikirim pukul 16.00 WIB, menggunakan 4 unit truk milik Detasemen Markas (Denma) dan Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) Kodam V/Brawijaya,” jelas Aster melalui pesan singkat. Sabtu, 13 Oktober 2018.

Bantuan itu, kata Kolonel Wakhyono, dipastikan hari ini akan tiba dan tersalurkan kepada para korban terdampak gempa yang terjadi di Situbondo tersebut.

“Kita pastikan hari ini sudah sampai di lokasi itu,” tuturnya.

Sebelumnya, tak hanya bantuan berupa sembako dan beberapa kebutuhan lainnya, namun, pihak Kodam Brawijaya juga mengirimkan tim kesehatan Kodam, hingga beberapa personel Zeni yang memiliki kualifikasi konstruksi mulai melakukan aktifitas sesuai kemampuannya beberapa hari yang lalu.

Dari pengiriman Tim Kesdam dan Zeni tersebut, Tim Kesehatan sudah mulai menangani beberapa pasien, walaupun dengan peralatan dan fasilitas terbatas tim Kesdam telah melakukan beberapa langkah medis terhadap para pasien yang sudah di kumpulkan di Puskesmas Gayam.

Selain pencucian luka, tim medis juga melakukan pembiusan kepada para pasien untuk melakukan operasi kecil berupa pembersihan luka untuk mencegah infeksi. Sedangkan Tim Zeni masih dalam proses pengecekan dan pendataan kerusakan rumah maupun fasilitas akibat gempa.(andre)

Sabtu, 13 Oktober 2018

Gaji 13, Tunggu Evalusia Gubernur dan Angka Tidak Berubah Pasti Cair


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, polemik pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), akan segera selesai.

Namun Ery belum dapat memastikannya, hal ini lantaran pencairan anggaran gaji ke-13 ini, kini tinggal menunggu evaluasi Gubernur Jatim, bersamaan dengan  persetujuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2018.

“Sing pasti abis dari evaluasi gubernur dan angka tidak berubah maka gaji 13 cair,” jelas Eri Cahyadi, saat dikonfirmasi via selulernya, Sabtu (13/10/2018).

Seperti ramai diberitakan sebelumnya, PAK APBD 2018 ini, sudah di sahkan dalam sidang Paripurna DPRD kota Surabaya, pada Sabtu (30/9/2018) lalu.

Setelah disahkan, perubahan anggaran PAK tersebut dievaluasi Gubernur Jatim dan selesai pada tanggal 15 Oktober 2018.

Bersamaan dengan itu, gaji ke-13 untuk ASN dilingkup Pemkot Surabaya sudah bisa dicairkan.

Perlu diketahui berdasarkan PP nomer 18 tahun 2018, penerima gaji ke-13 itu, ternyata jga para anggota legislatif di DPRD kota Surabaya yang salalu berkoar-koar memperjuangkan gaji ke-13 harus segera dicairkan. (arf)

Komandan Lanal Semarang Hadiri Musda Kwarda Jateng XII Tahun 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal)  Semarang-Lantamal V Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo yang juga anggota Mabida Jateng (Saka Bahari)  mendampingi Ketua Mabida Jateng menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XII Kwarda Jateng Tahun 2018, Sabtu (13/10).

Musda Kwarda Jateng XII yang diselenggarakan di Syariah Hotel Solo, Surakarta ini, dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Pembina Daerah (Mabida) yang juga Gubernur Jateng H. Ganjar Pranowo, S.H., MIP.,

Kegiatan Musda yang diikuti seluruh Mabida, perwakilan Kwarcab ini,  pelaksanaanya sendiri, direncanakan berlangsung selama tiga hari.

Hadir dalam Kegiatan tersebut antara lain Perwakilan Kapolda Jateng, seluruh Kwarcab Kota/ Kab Se-Jawa Tengah dan undangan lainnya.

Dalam Sambutannya Ketua Mabida Jateng  mengutarakan bahwa guna melawan hoaks harus didukung berbagai pihak, tidak terkecuali Pramuka. Untuk itu perlu dibentuk Satuan Karya (Saka) yang bertugas menangani informasi yang beredar di Media Sosial.

"untuk hal tersebut didalam Musda ke XII ini perlu diusulkan adanya Saka yang bertugas sebagai pengawak Informasi Teknologi (IT). Saka Milenial inilah yang bertugas menangani serta memberikan Informasi tentang berita Hoak yang masuk ke Media Sosial," terang Ganjar -sapaan akrab Gubernur Jateng ini.

Usulan Ketua Mabida Jateng mengenai Pembentukan Saka Milenial tersebut, dinilai peserta Musda sebagai ide yang sangat baik karena dengan begitu saka Milenial akan bertugas membantu menangkal berita berita hoak yang khususnya berasal dari dalam, maupun luar organisasi Pramuka itu sendiri. (arf)

Anggota DPRD Sumut Fahru Rozi Ditahan KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 Fahru Rozi.

Sebelumnya, Fahru Rozi telah ditetapkan sebagai tersangka suap untuk DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. "Jumat, 12 Oktober 2018 diagendakan pemeriksaan untuk tiga tersangka anggota DPRD, dua kali tidak datang.

Salah satu tersangka yang datang, yaitu FRO selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/10/2018).

Febri mengatakan, dua kali tersangka anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yaitu Tunggul Siagian dan Taufan Agung Ginting tidak hadir untuk korban penyidik ​​KPK.

"TSI (Tunggul) sakit, pemeriksaan akan kembali. Sedangkan TAG (Taufan), penyidik ​​belum menerima informasi alasan ketidakhadiran saksi," kata Febri.

KPK, kata Febri, akan bertindak tegas sebagai upaya untuk berbagai tersangka, baik yang berhubungan maupun masuk ke dalam Daftar Orang Orang (DPO).

Febri berharap, agar tersangka suap DPRD Sumut kooperatif dan hadir jika dipanggil tanpa alasan yang dibuat-buat, kecuali memiliki alasan yang sah menurut hukum.

"Untuk DPO, Ferry Suando Tanuray Kaban, agar segera menyerahkan diri ke KPK, jangan ada yang sedang melindungi," kata Febri.

Sementara itu, untuk tersangka M. Faisal, kata Febri, dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari mulai pada 16 Oktober sampai 24 November 2018.

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota Dewan itu memberikan penghargaan dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Biaya Dugaan dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. (rio)

450 Pelajar SMPN 31 Surabaya, Dikumpulkan di Mako Yonif Raider 500/Sikatan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi penerus bangsa (pemuda), Batalyon Infantri Raider 500/Sikatan, sengaja memberikan beberapa pembekalan kepada siswa-siswi SMPN 31 Surabaya.

Selain pembekalan wawasan kebangsaan (wasbang), para pelajar itu, juga dibekali pelatihan baris berbaris (PBB) yang dinilai efektif dalam mewujudkan sikap kedisiplinan dalam kehidupan sehar-hari.

Danyonif Raider 500/Sikatan, Letkol Inf Sidik Wiyono menuturkan, sebanyak 5 personel, diterjunkan guna memberikan pembekalan tersebut.

Tidak hanya itu, menurutnya, personelnya Yonif Raider 500/Sikatan, juga mengajarkan para pelajar bagaimana cara bertahan hidup dengan memanfaatkan alam sekitar.

“Kurang lebih 450 pelajar yang ikut kegiatan itu. Mereka juga didampingi pihak sekolah (Pembina pramuka),” jelas Danyon Raider 500/Sikatan ini. Jumat, 13 Oktober 2018, malam.

Selain pembekalan wasbang dan PBB, kata Letkol Sidik, para peserta Pramuka itu, juga diwajibkan untuk mengikuti beberapa sesi kegiatan, terutama keagamaan yang sengaja disediakan oleh pihak Raider 500/Sikatan.

“Itu sebagai landasan untuk memperkuat keimanan peserta,” tandas Letkol Sidik. (andre)

Kasus Suap dan Gratifikasi Bupati Malang, KPK Periksa 8 Saksi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi pada kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna.

“Sabtu, 13 Oktober 2018, KPK lanjutkan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi di Polres Kabupaten Malang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/10/2018).

Saksi-saksi yang diperiksa penyidik KPK adalah Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Henry MB Tanjung, Kepala Seksi Wahyudi, Kepala Bapend Willem Petrus Salamena.

Saksi dari pihak swasta yakni Ubaidillah, Choiriyah, Moh Zaini Ilyas, Hadaningsih, serta Hari Mulyanto.

Febri mengemukakan, hingga saat ini KPK telah memeriksa sekitar 18 saksi di 23 lokasi di Kabupaten Malang.

“Hingga hari ini sekitar 18 saksi diperiksa, dan 23 lokasi di Kab Malang digeledah dalam dua  perkara di tingkat penyidikan, yaitu dugaan suap dan gratifikasi,” kata Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Rendra Kresna tersangkut dalam dua perkara.

Pertama, Rendra selaku Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015 diduga menerima suap terkait penyediaan sarana, terutama proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Selain Rendra, KPK juga menetapkan seseorang dari pihak swasta bernama Ali Murtopo (AM) sebagai pemberi suap.

Dalam perkara pertama itu, Rendra menjadi tersangka bersama Ali Murtopo, dari pihak swasta. Ali dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Rendra dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara kedua, Rendra bersama seorang pihak swasta bernama Eryk Armando Talla (EAT) diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar.

Dalam perkara ini, Eryk juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara kedua, Rendra diduga telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara.

Rendra bersama Eryk Armando Talia dari swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidaktidaknva sampai saat ini sekitar total Rp 3,55 miliar. (rio)

Peringati HUT Kesehatan TNI AL 2018, Rumkital dr. F. X. Suhardjo Gelar Baksos


KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kesehatan TNI Angkatan Laut Tahun 2018 dengan tema “Menyiapkan Kesehatan Prajurit Siap Tempur”, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Rumkital) dr.F.X. Suhardjo Lantamal IX menggelar Bakti Sosial Kesehatan yang di dalaksanakan di Negeri Hila Maluku Tengah.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Karumkital) dr.F.X. Suhardjo Lantamal IX Letkol Laut (K) dr. Ali Setiawan, Sp. B.. Sabtu, (13/10/2018).

Dalam hal ini Rumkital dr.F.X. Suhardjo Lantamal IX menggandeng beberapa istansi kesehatan diantaranya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKbN) Ambon, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan HImpunan Ksehatan Hila (HIKLA) dengan memberikan Pelayanan Bedah, Pelayanan Paru, Pelayanan Umum Dan Pelayanan Kebidanan (IVA test, ANC, Pemasangan Implant, IUD)

Karumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX Letkol Laut (K) dr. Ali Setiawan, Sp. B menyampikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini selain memperingati HUT kesehatan TNI AL tahun 2018, juga untuk melatih tenaga kesehatan yang mempunyai wawasan kebaharian serta mensukseskan pelayanan bebasis kepulauan.

Lebih lanjut dikatakan, pengobatan yang dilaksanakan sangatlah membantu masyarakat karena dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya serta biasanya berobat harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan pengobatan, kali ini cukup datang di lokasi bakti sosial kesehatan.

Jumlah keseluruhan pasien yang datang berobat sebanyak 517 orang dengan rincian Pelayanan Spesialis Bedah 22 orang (2 pasien Hernia, 1 pasien Giant Lipoma dan 1 pasien bibir sumbing dirujuk ke Rumkital untuk dilaksanakan pembedahan), Pelayanan Spesialis Paru 47 orang, Pelayanan Kebidanan (Pemeriksaan IVA 22 orang, Pemeriksaan ANC 35 orang, Pelayanan KB Implant  11 orang, Suntik KB  45 orang) dan Pelayanan Kesehatan Umum 335 orang.

Pada kesemptan tersebut juga dilaksanakan penyuluhan kesehatan jiwa dengan tema “Sehat Jiwaku, Sehat Negeriku” oleh Kapten Laut (K) Umbar Sarjono, Sp.KJ. yang menjelaskan Orang yang sehat jiwa adalah orang yang bebas dari gejala gangguan psikis, serta dapat berfungsi optimal sesuai apa yang ada pada orang tersebut. Contoh kecil untuk menjaga kesehatan jiwa yakni apabila mempunyai masalah hendaknya menghadapi dengan tenang dan menyelesaikan secara tuntas.

Diharapkan kedepannya kerjasama ini bisa memberikan pelayanan kembali di daerah pesisir laainnya, sehingga kebutuhan kesehatan masyarakat Maluku dapat terpenuhi serta masing - masing orang mengetahui pentingnya menjaga kesehatan pribadi maupun keluarganya. (arf)

Jumat, 12 Oktober 2018

Prajurit Raider 500/Sikatan dan Persit KCK Korem 084/Bhaskara Jaya, Terjuni Pulau Sapudi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kodam V/Brawijaya, mulai menerjunkan beberapa personelnya yang dinilai memiliki kemampuan di segala bidang, terlebih dalam proses penanggulangan, hingga evakuasi bencana alam.

Itu terlihat, ketika puluhan Satgas Raider 500/Sikatan di bawah kepemimpinan Lettu Ckm Zairi bersama 53 personelnya berangkat menuju Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dengan menggunakan kapal PLM Cinta Rasul, Jumat, 12 Oktober 2018.

Lettu Ckm Zairi menuturkan, beberapa tugas dan kewajiban nantinya harus dilakukan oleh personel Yonif Raider 500/Sikatan ketika berada di lokasi pasca gempa di Sumenep.

“Terutama membantu melancarkan proses evakuasi para warga di pulau itu,” ujar Zairi.

Sementara itu, Komandan Batalyon Infantri (Danyonif) Raider 500/Sikatan, Letkol Inf Sidik Wiyono menambahkan, pengiriman pasukan itu, juga diselingi dengan pemberian beberapa bantuan yang ditujukan kepada para warga. “Terutama air mineral vitamin dan beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya,” ujar Letkol Sidik.

Ternyata, tak hanya prajurit Raider 500/Sikatan saja. Namun, kepedulian juga turut diberikan oleh para Persit KCK Korem 084/Bhaskara Jaya terhadap para korban di Kepulauan Sapudi.

Dengan menaiki KM Catherine, para rombongan Persit yang diketuai oleh Silvia Sudaryanto tersebut, terlihat tengah menyediakan berbagai bantuan yang nantinya akan disalurkan langsung kepada masyarakat di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep. (andre)

Jaksa Sebut Dana Korupsi Teller BRI Mengalir ke Rekening Orang Dekat Tersangka


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski berkas perkara kasus dugaan korupsi mantan teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kasna Gustiansyah hampir rampung dan bakal dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) Surabaya.

Namun penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Krjari) Surabaya masih terus mendalami adanya keterlibatan pihak luar dalam dugaan korupsi teller (BRI) di kawasan Surabaya Timur yang mencapai miliaran rupiah lebih.

Pelan tapi pasti, penyidik pidsus kejari surabaya mulai menemukan titik terang kemana aliran dana 26 nasabah tersebut.


" Sudah ada titik terang. Kami (penyidik) sudah menemukannya." Terang kasi pidsus heru kamarullah, jumat (12/10/2018).

Meski telah menemukan siapa yang turut terlibat dalam kasus korupsi itu, kata Heru, penyidik tidak akan grusa grusu untuk meringkusnya.

" Dugaan sementara aliran dananya mengalur ke rekening orang dekat tersangka ( kasna)." Jelasnya.

Penyidik kata Heru tak menetapkan orang dekat Kasna Gustiansyah sebagai tersangka lantaran perannya dalam masih sangat dibutuhkan untuk mengungkap siapa saja pihak lainnya yang diduga juga turut menikmati hasil korupsi tersebut.

" Sebenarnya kami (penyidik) belum berani ini ekspose namanya. Sebab orang ini kita pakai sebagai saksi. " ujar Heru.


Seperti diberitakan sebelumnya Kejari Surabaya, Kasna Gustiansyah mantan teller BRI Unit Surabaya Timur akhirnya ditahan oleh tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya.

Penahanan ini diduga Kasna telah melakukan tindak pidana korupsi dana milik nasabah BRI sebesar Rp1,09 miliar.

Warga jalan Pahlawan, Kabupaten Gresik akan menjalani penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan kelas I Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang ada Jalan Ahmad Yani.

Modus yang dilakukan KG ini dengan melihat data atau rekening nasabah dengan nilai simpanan yang cukup besar.

Dia juga mengidentifikasi bahwa nasabah tersebut jarang untuk mengambil uang simpanannya.

Lantas oleh Kasna uang nasabah kemudian dipindahbukukan dengan menggunakan kertas kosong. Total ada sebanyak 26 nasabah yang dirugikan.

Kasna melakukan tindak pidana korupsi itu mulai Januari hingga Agustus 2017. Sayangnya aksi KG ini terendus pihak BRI bahkan meminta Kasna untuk mengembalikan uang yang telah diambil tersebut.

Namun Kasna tidak sanggup mengembalikan uang yang sudah diambilnya. sehingga pihak BRI melaporkan ke Kejari Surabaya.

Atas perbuatannya, KG dijerat Pasal 2, Pasal 3, Paasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. (arf)

Tiba di Pulau Sapudi, 7 Korban Gempa Langsung Ditangani Tim Kesehatan Kodam Brawijaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak ada istilah istirahat dulu bagi tim penanggulangan yang sudah dikerahkan oleh pihak Kodam V/Brawijaya untuk melakukan evakuasi para korban gempa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Itu terlihat, ketika tim Kesehatan Kodam (Kesdam) V/Brawijaya tiba di lokasi pasca gempa yang menyebabkan 3 warga meninggal dunia tersebut.

Tiba pukul 09.30 WIB, tim Kesdam langsung menuju ke Puskesmas Darurat yang berada di Desa Gayam. Di Puskesmas itu, terdapat banyak korban gempa yang belum mendapat perawatan dari dokter (tim medis).

“Total ada 7 pasien. Semuanya sudah mendapat penanganan dari tim Kesdam, dan 2 lainnya, rencananya akan di rujuk ke RSUD Sumenep besok,” ujar Kapendam V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M. M, melalui informasi yang disampaikan oleh tim Kesdam kepada dirinya. Jumat, 10 Oktober 2018 sore.

Para pasien, kata Kolonel Singgih, rata-rata mengalami luka yang cukup serius. Untuk itu, selama berada di Kepulauan Sapudi, tim Kesdam diwajibkan untuk terus melakukan penanganan secara intensif terhadap para korban gempa di Pulau Sapudi.

“Itu sudah perintah langsung dari Komando atas. Sebisa mungkin, tim Kesdam harus bisa melakukan penanganan dengan baik dan tuntas,” tambahnya.

Selain Muhawiye (65), lanjut Kapendam, juga terdapat pasien-pasien lainnya yang sudah ditangani oleh tim Kesdam. Beberapa diantaranya ialah Sarwini (45), Rihani (70), Aswiye (60), Buhama (80), Nasiya (60) dan Rahmani (40).

“Untuk pasien atas nama Rahmani dan Nasiya, besok rencananya akan di rujuk ke RSUD Sumenep. Disana, pasien nantinya akan mengikuti proses rontgen dan tindakan medis lainnya,” jelas Kolonel Singgih.

Terpisah, Letkol Ckm Dr. Guruh Tirtawiguna menjelaskan, tim Kesdam telah melakukan beberapa langkah medis terhadap para pasien yang sudah di kumpulkan di Puskesmas Gayam. Selain pencucian luka, kata Ketua tim Kesdam ini, para tim medis juga melakukan pembiusan kepada para pasien.

“Dari operasi ini, ada 2 pasien yang di putuskan untuk mengikuti pengobatan lanjut. Perkiraan, evakuasi kesana, dibutuhkan waktu 2 jam,” jelas Dr. Guruh ketika di konfirmasi melalui via seluler.

“Rencananya, besok jam 10.00 WIB. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak RSUD Sumenep,” tambahnya.

Operasi itu dilakukan, sebab peralatan medis yang berada di Puskesmas Gayam, Kepulauan Sapudi, dinilai kurang begitu mumpuni.

“Alat-alat bedah dan kamar bedah, tidak tersedia. Begitu juga Rontgen,” ungkapnya.

Dalam perawatan medis yang dilakukan oleh tim Kesdam, 2 pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan sisanya, masih dalam tahap perawatan oleh tim medis di bawah kepemimpinan Letkol Ckm Guruh Tirtawiguna, Sp. B. (arf)

Terbukti Korupsi, Mantan Dirut PT DOK & Perkapalan Divonis 4 Tahun Penjara


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan kasus korupsi pengadaan proyek tangki pendam fiktif senilai Rp 179 miliar yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (12/10) memasuki babak akhir.

Dua terdakwa yang merupakan pejabat di PT DOK & Perkapalan ini dibebaskan dari dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjung Perak.

Namun, Mantan Dirut, Muhammad Firmansyah Arifin dan Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Muhammad Yahya ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Dalam amar putusan yang dibacakan diruang cakra , I Wayan Sosiawan selaku ketua majelis hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan vonis yang berbeda pada kedua terdakwa kasus ini.

Terdakwa Muhammad Firmansyah Arifin divonis 4 tahun dan 8 penjara dan denda 150 juta, subsider kurungan selama 3 bulan. Sementara, terdakwa Muhammad Yahya divonis 4 tahun dan 3 bulan penjara, denda 100 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Tak hanya itu, kedua terdakwa juga dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti, yang dihitung dari peran dan jabatan masing-masing terdkawa.

Untuk terdakwa Muhammad Firmansyah Arifin, dijatuhi pidana pengembalian uang pengganti sebesar 28 persen dari nilai kerugian negara, yakni 109 USD. Sedangkan terdakwa Muhammad Yahya mengganti 24 persen, yakni 924 ribu USD.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar para terdakwa selama 1 tahun sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa dapat disita sebagai pembayaran uang pengganti.

Selain itu, Hakim juga memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap PT AE Marine LTE selaku kontraktor pengerjaan proyek fiktif tersebut.

"Hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan selama persidangan,"ucap Hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan pertimbangan putusannya di Pengadilan Tipikor, Jum'at (12/10).

Putusan hakim ini belum memiliki kekuatan hukim, Keuda terdakwa  maupun JPU masih menyatakan pikir-pikir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus korupsi ini bermula saat PT Dok dan Perkapalan Surabaya menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro untuk melakukan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi, dengan nilai proyek Rp 179.928.141.879.

Dalam pelaksanaannya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan subkontrak kepada AE Marine, Pte. Ltd di Singapura dan selanjutnya merekayasa progres fisik (bobot fiktif) pembangunan tangki pendam.

Lantas PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan transfer sebesar 3.9 juta US Dollar kepada AE Marine. Pte, Ltd.

Namun, dalam pelaksanaannya, justru tidak ada pekerjaan di lapangan atau di lokasi.

Dana itu justru dipakai untuk menutup kekurangan pembayaran pembuatan dua kapal milik Pertamina kepada Zhang Hong, Pte. Ltd, yang telah mempunyai anggaran tersendiri.

Kontrak antara PT DPS dengan Zhang Hong. Pte, Ltd tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa sehingga merugikan PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

Atas pengadaan proyek fiktif itu, penyidik Pidsus Kejagung RI menemukan kerugian yang mencapai US$ 3,3 juta atau senilai Rp 33 miliar.

Selain menetapkan Muhammad Firmasnyah Arifin dan Muhammad Yahya sebagai tersangka. Kasus yang rugikan uang negara ratusan miliar ini juga menjerat dua pejabat lainnya, yakni Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir, mantan Direktur Produksi I Wayan Yoga Djunaedy.

Oleh Hakim Tipikor Surabaya, Nana Suryana dan I Wayan Yoga  Djunaedy divonis 4 tahun dan 3 bulan penjara, denda Rp 100 juta, subsider 3 bulan kurungan.  Keduanya juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 900 ribu dolar. (Komang)

Ketua Korcab VI Salurkan Bantuan Bank Mandiri Untuk Anak-Anak Korban Bencana Gempa Tsunami Palu


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Ketua Korcab VI Daerah Jalasenastri Armada (DJA)  II Ibu Risanti Dwi Sulaksono menerima bantuan dari Bank Mandiri untuk disalurkan kepada anak anak korban bencana gempa dan tsunami yang berada di Mes Nala yang berada di jalan Sam Ratulangi, Jumat (12/04/2018).

Bantuan berupa Susu, Air mineral, makanan, mainan, serta popok untuk balita, diserahkan oleh Area Head Bank Mandiri Sulawesi Selatan bapak Beni Sambas. S, yang  kepada Ketua Korcab VI DJA II.

Ketua Korcab VI mengatakan bantuan ini diharapkan dapat membantu dan menghibur anak anak yang menjadi korban gempa tsunami yang ditampung di mess Nala. "Perhatian yang kita berikan diharapkan bisa membatu dan menglilangkan rasa trauma anak-anak akibat gempa tsunami yang dialaminya"  pungkasnya.Turut hadir pada acara ini  pengurus Korcab VI DJA II. (arf)

Dewan Anggap Jawaban Dispendik Surabaya Hanya Cari Alasan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pacca menggelar jumpa pers terkait klarifikasi pemblokiran rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya ternyata dianggap anggota Komisi D, Laila Mufidah hanya untuk mencari alasan semata. Dispendik menyebut itu bukan pemblokiran tapi hanya penundaan saja.

“Itu alasan yang dicari-cari saja, apakah itu pemblokiran atau penundaan pencairan, itu dampaknya sama, sekolah tidak akan bisa berbuat apa apa dengan dana bantuan yang seharusnya sudah bisa digunakan untuk operasional sekolah,” ucapnya. Jumat (12/10/2018)

Menurut politisi perempuan asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, alasan penundaan yang disampaikan Pemkot Surabaya hanya dalam upayanya mencari cari alasan untuk melepas tanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan.

Terbaru, Laila Mufidah juga menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan laporan lagi dari beberapa Kepala Sekolah jika Bantuan Operasional Daerah (Bopda) yang bersumber dari APBD Kota Surabaya, faktanya belum dicairkan.

“Ini kan semakin menambah kesulitan sekolah, jangan hanya karena ingin mempertahankan statusnya sebagai rujukan bagi daerah lain lantas yang sebenarnya mudah harus dibuat sulit, ini sifat jumawa yang tidak baik,” pungkasnya. (arf)

Posko Penanggulangan Bencana Lantamal VI akan Berangkatkan Bantuan Gempa & Tsunami Sulteng Yang Ke 9 (Sembilan) kalinya dengan Kapal


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Posko Penanggulangan Bencana Alam Lantamal VI akan Berangkatkan Barang Bantuan gempa dan tsunami Kabupaten Donggala, Sigi dan kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang ke 9 (Sembilan) kalinya dengan Kapal.

Barang-barang bantuan yang berupa makanan, minuman, perlengkapan bayi dan pakaian beserta para relawan yang terdiri dari para personel TNI dan dari berbagai elemen masyarakat yang telah berada di Posko Penanggulangan Bencana Lantamal VI ini merupakan barang bantuan yang terus berdatangan dari berbagai elemen pemerintahan daerah dan ormas yang berada di Sulsel dan daerah lainnya.

Hari ini, KRI Makassar-590 melaksanakan embarkasi barang bantuan yang ada di Posko Penanggulangan Bencana Lantamal VI di pelabuhan Hatta yang kemudian akan diangkut menuju Dermaga Pantoloan kota Palu-Sulteng.

"Total sampai dengan hari ini sudah ke 9 kalinya kami mengirimkan barang bantuan tersebut melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal-kapal perang TNI AL menuju dermaga Pantoloan Kota Palu setelah sebelumnya dilaksanakan pengiriman dengan KRI Layang-635, KRI Ahmad Yani-351, Kal Birang I.6-61, Kal Suluh Pari I-6-6.0 dan bantuan dari Kapal Kayu Nelayan", ujar Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun.

Barang bantuan yang telah sampai sebelumnya di dermaga Pantoloan telah di distribusikan kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di  kabupaten Donggala, Sigi dan Kota Palu dan sekitarnya, tambah Aspotmar Danlantamal VI. (arf)