Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Komisi A Sidak Jalan Perumahan Villa Bukit Mas

"Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 684 PK/Pdt/2012 lalu, Linda Handayani Nyoto dinyatakan menang gugatan atas lahan tersebut. Pemkot dan PT Inti Insan Lestari mempunyai kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.835.065.000

Jaksa Berharap Anak BF Sutadi Tidak Divonis Rehab

Dasar kami adalah tes urinenya yang negatif. Sehingga kami menyimpulkan ada pemufakatan jahat untuk menguasai sabu yang dipesan dari terdakqa Rully Setiawan

Januari 2017, Risma Gelar Mutasi

Ya kalau mau sekarang mutasi ya aku siap aja, ayo tak mutasi. Tapi apa yang lain siap semuanya. Sebab ada SKPD yang baru, juga ada yang nomenklaturnya dirubah. Saya kira yang pas itu awal tahun depan

Eksepsi Ditolak, Korupsi Husnul Ke Pembuktian

Keberatan terdakwa Husnul Khuluq terkait kewenangan Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkaranya tidak berdasar. Selain itu, jaksa juga mengklaim telah menyusun surat dakwaannya sesuai dengan prosedur dengan terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil

Yontaifib Marinir: Pasukan Elit Marinir TNI AL

Berkaca dari mahalnya operasi amfibi di luar negeri (dari sisi jumlah korban pasukan pendarat) dan pengalaman dalam Operasi Indra — operasi amfibi pertama KKO AL di pantai Indramayu kala menumpas DI/TII pada Maret 1953— maka kebutuhan akan adanya satuan Amphibious Recon ini memang terbilang mendesak

Dahlan Iskan Didakwa Pasal Berlapis

Dahlan Iskan didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan primer, Dahlan Iskan dijerat melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan dalam dakwaan subsider, Dahlan dijerat melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mantan Ketua KPK Muncul Disidang Dahlan

Kedatangan mereka hanya untuk memberikan support ke Dahlan Iskan. Usai bertemu dilobby Pengadilan Tipikor, ketiga tokoh itu langsung masuk ke ruang saksi prima sambil menunggu sidang pembacaan eksepsi Dahlan Iskan dibacakan tim penaeehat hukumnya yang diketuai Yusril Ihza Mahendra

Pemkot Surabaya Terima Hibah Peralatan IKM

Beberapa peralatan yang dihibahkan ke Pemkot Surabaya untuk pemberdayaan pelaku IKM tersebut diantaranya mesin obras sebanyak tiga unit, mesin neci tiga unit, mesin jahit 22 unit, mesin pengering sepatu, shoelast sepatu pria dan beberapa mesin

Selasa, 28 Februari 2017

Wapres: Jadikan Sampah Sebagai Kawan, Bukan Lawan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, HM Jusuf Kalla mengapresiasi kota-kota yang telah menjalankan upaya pengelolaan sampah secara baik. Kota-kota tersebut diantaranya Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Depok. Namun, perlu ada upaya yang berkelanjutan yang melibatkan semua pihak untuk bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bersih sampah pada 2020.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di Taman Suroboyo, kawasan Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/2). Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. “Program Indonesia Bebas Sampah 2020 itu akan menjadi pekerjaan yang berat bila tidak dikerjakan secara bersama-sama. Semua harus bergerak bersama. Dan, upaya ini harus berjalan secara berkelanjutan,” tegas wakil presiden.

Apalagi, jelas Wapres Jusuf Kalla, semakin modern zaman, sampah berubah mengikuti zaman. Dia mencontohkan penduduk kekinian yang dalam aktivitas sehari-hari semisal makan dan minum, lebih banyak menggunakan makanan/minuman berbungkus plastik. Dan itu membuat sampah plastik kian banyak. “Kita tidak akan mungkin bisa meniadakan sampah 100 persen. Sebab, sampah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, yang terpenting adalah treatment alias pengelolaan sampah yang baik,” jelas wapres.

Menurut wapres, sampah bisa menjadi kawan, tetapi juga bisa menjadi lawan. Sampah akan menjadi kawan bila dikelola dengan baik dan bisa diolah menjadi benda bernilai ekonomis. Bila tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi musibah seperti sumber penyakit dan banjir. Dan, karena sampah banyak berasal dari masyarakat, maka masyarakat lah yang pertama bertanggung jawab mengolah sampah.

“Semua orang harus bertanggung jawab mengelola sampah. Jadi bukan hanya tanggung jawab wali kota atau pasukan kuning. Kita harus mengaturnya dengan baik. Seperti yang dijelaskan bu wali kota (Wali Kota Surabaya) tadi, daur ulang sampah itu merupakan bagian dari kita berkawan dengan sampah,” jelasnya.

Agenda peringatan HPSN 2017 diawali dengan bersih-bersih Pantai Kenjeran yang dilakukan sedari pagi. Ada kurang lebih 16 ribu orang yang ikut terlibat dalam bersih-bersih pantai yang terbagi dalam lima zona. Mereka diantaranya berasal dari SKPD Pemkot Surabaya, personel TNI, pelajar, karyawan hotel dan masyarakat. “Dalam kerja bakti bersih-bersih pantai yang dimulai pukul 6.30 WIB hingga pukul 8.30 WIB terkumpul 10.378 ton sampah,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Dikatakan Menteri LHK, selain berpusat di Surabaya, peringatan HPSN 2017 juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemkot) di seluruh Indonesia. Selama Februari, ada 226 kabupaten/kota dari 34 Provinsi yang telah melaksanakan bersih-bersih lingkungan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika menyampaikan laporan di awal acara, menyampaikan, sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah concern mengolah sampah dari sumbernya. Seperti di rumah tangga, pasar dan sekolah. “Kami mampu menurunkan sampah yang masuk ke TPA Benowo sebanyak 10 hingga 20 persen per tahun,” ujar wali kota.

Wali kota juga menyebut, Pemkot telah mampu bergerak bersama masyarakat untuk mengolah sampah. Hingga kini ada 28 ribu lebih kader lingkungan dan 520 orang fasilitator lingkungan yang bertugas mendorong dan memotivasi warga untuk sadar kebersihan dan di banyak kelurahan telah memiliki bank sampah. Pemkot juga mendorong sekolah dan kampus untuk berbasis ecoschool. “Kami punya pusat daur ulang sampah di Jambangan. Kami juga mampu mengubah sampah menjadi energi listrik yang diantaranya sudah dijual ke PLN. Itu beberapa hal yang telah kami lakukan, dan itu sumbangsih Surabaya untuk Indonesia,” tegas wali kota.

Dalam peringatan HPSN 2017 tersebut, Wapres Jusuf Kalla menandatangani prasasti peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di Jambangan berkapasitas 20 ton/hari. Selain itu, Wali Kota Surabaya dan Wakil Bupati Lamongan menerima sarana prasarana sampah meliputi empat unit motor sampah, tempat sampah pilah yang diserahkan Menteri LHK. Juga ada pemberian penghargaan kinerja produsen dalam pengurangan sampah (industri manufaktur dan ritel), juga pemberian penghargaan kepada bank sampah terbaik dan penyerahan KUR kepada KUKM Bank Sampah. Dari total 48 ribu an bank sampah di Indonesia, ada enam bank sampah yang mendapatkan penghargaan bank sampah terbaik. Yakni Bank Sampah Bina Mandiri Surabaya, Bank Sampah Malang, Bank Sampah Talo Makassar, Bank Sampah Gemah Ripah Bantul, Bank Sampah Induk Banjarmasin, dan Bank Sampah RW03 Mekarsari Jakarta Timur.(arf)

Marak Protes Warga, Perijinan Rumah Karoeke Harus Dikaji Ulang



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Maraknya aksi protes dari warga soal keberadaan tempat hiburan rumah karoeke (Caroeke House) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) harus mengkaji ulang perijinan usaha rumah karoeke.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, mengatakan, saat ini harus dibuatkan Perda aturan-aturan baru soal ijin rumah karoeke, karena sering terjadi laporan dari masyarakat, seperti yang terjadi di kawasan Sukomanunggal dimana masyarakat setempat menolak keberadaan rumah karoeke.

“Yang saya sesalkan kenapa perijinan rumah karoeke di salah satu kawasan Sukomanunggal begitu cepatnya keluar, sementara masih banyak warga setempat menolaknya. Sementara untuk perijinan usaha lain kriteria dan persyaratannya sangat sulit, ini yang sangat saya sayangkan.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (28/02/17).

Ia menjelaskan, dalam masalah rumah karoeke di Sukomanunggal, warga menolak karena dalam radius 30 meter dari rumah karoeke ada Masjid.

“Nah hal ini yang saya sesalkan kenapa ijinnya cepat keluar sementara perangkat pejabat terkait mengerti betul bahwa radius 30 meter ada Masjid. Nanti kalau warganya protes dan demo kan kasihan pengusaha karoekenya, karena mandeg tak beroperasi.”tegasnya.

Lebih lanjut Budi Leksono menjelaskan, pejabat Pemkot seharusnya mendeteksi dini sebelum mengeluarkan ijin usaha rumah karoeke, jadi bentuk dan persyaratan-persyaratan apa saja yang benar-benar ada koordinasi dengan warga setempat.

“Jangan sampai rumah karoeke sudah beroperasi ditengah jalan lalu mendapat protes keras dari warga sekitar, kan kasihan juga pengusahanya.”kata politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut.

Saat ditanya seperti apa bentuk Perda nya, Budi Leksono mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) itu ada batasan-batasan, kalaupun itu sudah ada tapi harus diperjelas.

Karena, kalau bicara soal usaha hiburan memang diakui sangat jarang pengusaha karoeke melakukan sesuai dengan aturan-aturan. Hal ini mayoritas pengusaha lebih kepada orientasi profit atau keuntungan semata, tanpa mematuhi aturan dan persyaratan pendirian rumah karoeke.

“Contohnya, jam operasional karoeke sering kita lihat masih banyak yang melanggar. Belum lagi rumah karoeke yang menyediakan minuman beralkohol, dan zonasi antara rumah karoeke dengan lingkungan warga yang berdekatan dengan tempat ibadah. Nah ini masih banyak yang dilanggar.”ungkapnya. (arf)

Pengangkatan P3K Jadi PNS, Pemkot Surabaya Tunggu Aturan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Harapan ratusan tenaga honorer pemkot Surabaya untuk dapat diangkat menjadi Pegeawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Perturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS tampaknya hanya jadi angan-angan.

Pasalnya hingga saat ini belum adanya revisi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men Pan) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu status tenaga/pegawai honorer akan di ganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Mia Santi Dewi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi mengaku tak bisa berbuat banyak, hal itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat.

" PNS dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP) dan PP nya belum muncul, dan aku pastinya ngak gerti karena semua kebijakan dari sana (pusat)," terang Mia, seusai mengikuti acara launching pelayanan terpadu, di Siola.

Mia juga mengaku bingung dengan aturan yang saat ini telah berlaku pasalnya PP untuk P3K belum diterbitkan,

" Kalau P3K, itu diundang-undang ada. Undang-undang ASN itu terdiri dari dua macam, ASN PNS dan P3K, tentang P3K sendiri bagaimana pengangkatannya, apa seperti apa, diatur dalam PP, tapi PP nya belum terbit,"imbuhnya.

Bahkan saat didesak, apakah Pemkot Surabaya berani menerjang aturan yang belum jelas pengangkatan P3K, lagi-lagi Mia tak berani berspekulasi.,

" P3K sekarang belum ada dan itu makanya kita belum ngerti, kebijakan K2 yang kemarin belum lulus saja kita belum, dan nanti akan kita lihat dulu PP nya, syarat untuk 3K seperti apa kan kita belum tau,"pungkasnya.

Perlu diketahui, ratusan pegawai honorer pemkot Surabaya, tanggal 23-24 Februari lalu melakukan aksi unjuk rasa dan istiqosah di Gedung DPRD kota Surabaya, mereka menuntut agar pemerintah khususnya Men PAN dan KASN merevisi PP No 56 Tahun 2012 serta menghapus P3K. (arf)

Danlantamal I Pimpin Sidang Pantukhirda Catam



KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Lantamal VI. Komandan Lantamal (Danlantamal) VI Laksamana peetama TNI Yusup, S.E., M.M., yang juga sebagai Ketua Panda VI Makassar didampingi Wakil Komandan (Wadan) Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman, M.Tr (Han) memimpin sidang Pantukhir daerah  seleksi Calon prajurit Tamtama (Catam) PK TA. 2017 Sub Panda Makassar bertempat di Gedung Hasanuddin Mako Lantamal VI, Selasa (28/02/2017). Acara ini diikuti oleh Aspers danlantamal VI Kolonel Laut (KH) Sunarto, S.T., M.A.P., selaku Sekertaris Panda VI Makassar beserta tim Panitia seleksi serta peserta Cata PK TA. 2017 yang berjumlah 28 orang.

Dalam sambutannya, Danlantamal VI menyampaikan dalam seleksi akhir seperti ini, panitia harus betul - betul memperhatikan apa saja persyaratan mutlak yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar penerimaan calon prajurit TNI AL. Tidak hanya cakap secara postur, namun memiliki mental ideologi yang baik, psikologi yang mantap dan memiliki integritas yang tinggi untuk menjadi prajurit TNI AL sejati dan profesional.

"Persiapkan mental dan fisik kalian untuk menghadapi seleksi tingkat pusat, jaga kesehatan, hidup dengan teratur dan jaga diri jangan sampai ada yang sakit menjelang keberangkatan ke tingkat seleksi pusat nantinya", demikian penekanan orang nomor satu di Lantamal VI ini kepada seluruh calon prajurit Tamtama ini.

Hasil akhir Pantukhir ini, menyatakan ke 28 peserta tersebut dinyatakan lulus dan kemudian akan diberangkatkan ke Kota Malang, Jawa Timur untuk mengikuti seleksi tingkat pusat selanjutnya. (arf)

Danlantamal VI Turut Antar Wapres RI Tinggalkan Sulsel



KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI  (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Yusup S.E, M.M, dan Ibu  bersama Pejabat Forkopimda Sulawesi Selatan lainnya turut mengantar  Bapak H.Jusuf Kalla (Wapres RI) dan Ibu Hj. Mufidah Kalla beserta rombongan meninggalkan Sulawesi Selatan. Selasa (28/2/2017).

Selama di Apron Galaktika Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin kab. Maros Wapres RI bersama rombongan melaksanakan persiapan dan istirahat sejenak.

Selanjutnya Wapres RI menuju Surabaya Jawa Timur  melakukan kunjungan kerja dengan agenda peringatan hari peduli sampah Nasional dan peninjauan pelayanan BPJS Kesehatan serta penandatangan prasasti Gedung Baru Rumah Sakit Islam Surabaya.

Wapres RI  di Makassar telah melakukan agenda kerja yaitu peletakan batu pertama pembangunan gedung mikro Finance BRI Unhas dan  Rapat  dengan badan kerjasama pembangunan regional Sulawesi.

Turut hadir Pejabat Forum Koordinasi pimpinan daerah Propinsi Sulsel  di pengantaran Wapres RI yaitu Gubernur Sulsel, Pangkoops AU II, Pangdam VII WRB, Kapolda Sulsel , Danlanud HSN, Rektor UNHAS, dan Wakil walikota Makassar. (arf)

Dosen Ubaya Ciptakan Biodesel Berbahan Baku Minyak Jelantah

Patenkan Proses Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Empat dosen Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Surabaya menciptkan Hak Paten atas penelitian yang berjudul Proses Pembuatan Biodiesel Melalui Reaksi Simultan Ozonolisis dan Transesterifikasi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prof. Ir. Lieke Riadi, Ph.D, Edy Purwanto, ST., M.Eng.Sc, Aloysius Yuli Widianto, S.T., DEA, dan Lie Hwa, ST, MT membuat biodiesel berbahan baku minyak jelantah dengan menggunakan suhu ruang (27°C - 32°C).

 Tiga kelebihan proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel karya Prof. Lieke  bersama kawan - kawannya yakni Proses pembuatan biodiesel menggunakan teknologi ozonasi yang melibatkan reaksi ozonolisis dan transesterifikasi sehingga mampu memotong ikatan rangkap di minyak goreng bekas dan menghasilkan metil ester rantai pendek dan metil ester rantai panjang.

" Teknologi ozonasi ini memberikan produk biodiesel yang lebih stabil. Dengan menggunakan reaski stimulan ozonolisis dan transesterifikasi maka biodiesel yang dihasilkan menjadi tidak mudah beku, sehingga cocok digunakan pada negara 4 musim. Melalui proses ini, titik tuang (pour point) mempunyai nilai 6 dari nilai maksimal 18. " katanya saat konferensi persnya di Gedung TG lantai 2 Kampus Tenggilis Universitas Surabaya, Senin (27/02/2017).

Profesor Lieke menjelaskan, Biodiesel merupakan produk yang ramah lingkungan. Carbon yang ada di biodiesel diserap dari atmosphere melalui photosintesa di tanaman.

" Ketika membakar biofuel maka carbon dikembalikan ke atmosphere  dan tidak ada efek level CO2 di atmosphere. " jelasnya.

Lebih lanjut menurut Profesor Lieke menuturkan, pada umumnya proses pembuatan biodiesel membutuhkan suhu reaksi 60°C sehingga membutuhkan energi (energy extensive). Sedangkan biodiesel buatan Prof. Lieke dkk hanya membutuhkan suhu ruang karena teknologi ozon yang dilakukan melibatkan reaksi ozonolisis.

“ Pada proses pembuatan biodiesel umumnya membutuhkan energi (energy extensive), mereka membuat energi dengan menggunakan energi. Dengan reaksi ozonolisis ini, kami tidak energy extensive karena menggunakan suhu ruang,” tuturnya.

Bahan baku minyak jelantah dalam percobaan ini diperoleh dari berbagai restoran siap saji di Surabaya. Proses pembuatan biodiesel ini dimulai dengan membiarkan minyak jelantah dalam kontainer selama 1 hari, untuk memisahkan minyak jelantah dari air. Proses pembuatan dilakukan dalam reaktor yang dilengkapi dengan pengaduk, termokopel, baffle dan sparger untuk mendistribusikan zat ozon.

" Minyak jelantah dimasukkan ke dalam reaktor yang didesain dengan volume 1,5 liter. Kemudian memasukkan metanol dengan perbandingan 1:5 dengan minyak dan asam sulfat sebanyak 4% ke dalam reaktor. Setelah itu gas ozon yang dihasilkan dari generator ozon dialirkan dari bagian bawah reaktor melalui sparger. " ungkap Profesor Ir.Lieke Riadi,Ph.D.

Dia menambahkan, waktu reaksi berkisar 170 – 200 menit dengan kecepatan pengadukan 400 rotasi per menit (rpm) untuk mendapatkan kontak yang baik antara minyak jelantah, metanol dan ozon. Produk hasil reaksi dinetralkan dengan menambahkan sodium bikarbonat sampai pH netral. Kemudian ditambahkan air hangat sebanyak 2 kali volume metanol mula-mula untuk memisahkan sisa metanol dan gliserol dari produk biodiesel. Selanjutnya biodiesel dicuci dengan air hangat sebanyak 3 kali volume biodiesel untuk memisahkan zat pengotor. Produk biodiesel yang masih bercampur dengan air dipisahkan dan kemudian dikeringkan dengan menambahkan magnesium sulfat anhidrat kemudian disaring.

" Pembuatan biodiesel ini memiliki yield sebesar 87,23%, jadi misalnya dari 5 liter minyak jelantah dapat menghasilkan 4,36 liter biodiesel. Rencana kedepan saya ingin membuat pilot plant untuk mengarah ke komersial,” pungkasnya. (Dji)

Dandim Pasuruan Sambut Wapres RI



KABARPROGRESIF.COM : (Pasuruan) Komandan Kodim 0819/Pasuruan bersama Forkopimda Kabupaten Pasuruan menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla di Rumah Makan Pasuruan. Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi Dandim 0819/Pasuruan karena wilayahnya didatangi oleh Pejabat no 2 di Indonesia.

Rumah makan Lumintu itu sendiri merupakan rumah makan sederhana yang berada tepat di depan penjagaan Pusdik Brimob Watukosek, Gempol-Pasuruan yang identik dengan makanan tradisional.

Kehadiran Wakil Presiden RI kali ini dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional di Kenjeran, selain itu dalam rangka meresmikan Rumah Sakit Islam di Wonokromo dan berkunjung ke Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Tak hanya itu, Bapak Jusuf kalla rencananya juga berkunjung ke Mojokerto dalam rangka kunjungan ke PT. Dwi Prima Sentosa.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, Kapolda Jawa Timur, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Arm Budi eko Mulyono, S.Sos., M.M. (arf)

Soal Program 3 R, Dewan Surabaya Pecah



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Program pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dalam hal mengurangi tumpukan sampah di Surabaya melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle) ternyata mendapat kritikan maupun apresiasi dari beberapa anggota DPRD kota Surabaya.

Reni Astuti anggota Komisi D Surabaya, yang merasa kontra dengan program 3 R. Menurutnya bila program tersebut sudah di gaung-gaungkan tapi nyatanya tidak terbukti, ini terbukti dari banyaknya sampah yang tiap hari semakin banyak memasuki  kawasan TPA di benowo.

" Coba cek apa sampah yang masuk TPA tiap hari/bulannya apa berkurang. Logikanya kalau 3R sukses, sampah yg ke TPA berkurang," terang Reni, Selasa (28/2).

Bahkan untuk meyakinkan bila pendapatnya sesuai fakta, Reni juga mempersilahkan para wartawan mengecek data diluar komisi  yang ia bidangi.

"Cek dulu datanya turun atau naik volume sampah yang masuk ke TPA, silakan tanya ke Komisi C datanya gimana, aku komisi D kurang pas kalau komentar,"pungkasnya.

Berbeda dengan Vicensius Awey. Menurut anggota Komisi C DPRD Surabaya menjelaskan, Idealnya sebuah pemerintahan kota tentu akan terus melakukan pengelolaan sistem 3 R tersebuthal itu dilakukan supaya untuk menekan jumlah peningkatan sampah di kota.

Pengelolaan sampah 3R lanjut Awey harus berbasis masyarakat pengguna, seperti halnya pemukiman, kawasan Industri, perdagangan. Hal tersebut lebih ditekankan kepada pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metode tersebut menekankan kepada tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kedasaran terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk sampah.

"Pengurangan sampah dengan metode 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, kawasan. Dari pendekatan tersebut, maka di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu. Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat. Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metoda 3R. Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R."paparnya.

Untuk itu Awey berharap agar pemkot harus bekerja lebih keras dan cerdas lagi untuk mengurangi peningkatan jumlah sampah,

"Masih kita temukan ada banyak perhotelan atau Rumah Makan,  yang mana sampah yang ada tidak menerapkan sistem pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS), sebelum seluruh sampah tersebut diangkut menuju TPA. Begitupun juga, ada bayak pemukiman yang belum menerapkan pengelolaan sampah secara TPS terlebih dahulu sebelum menuju TPA,"tegasnya. (arf)

Chicco dan Lala Hadiri Film Buka' an 8 Di Surabaya



KABARPOGRESIF.COM : (Surabaya) Visinema Pictures bekerjasama dengan Chanex Ridhall Pictures dan Kaninga Pictures merilis Film Layar Lebar yang berjudul ' Buka’an 8’

Film drama komedi romantls garapan Sutradara Angga Dwimas Sasongko ini menceritakan tentang Alam yang diperankan Chicco Jerikho dan Mia yang dibintangi oleh Lala Karmela, pasangan millenial yang bertemu dan jatuh cinta di dunia maya. Hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga Mia karena menganggap Alam hanya bermain sosial media dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

" Di momen kelahiran anak pertama mereka, Alam ingin membuktikan kepada orang tua Mia, bahwa ia adalah seorang suami idaman." kata Chicco Jerikho saat menghadiri Konferensi Pers di Studio 21 Royal Mall ( 27/02/2017 ) Surabaya

Film Buka’an 8 kembali mempertemukan Angga dengan duet dua produser Anggla Kharisma dan Chicco Jerikho, yang sukses dengan 2 mm sebelumnya, Cahaya dari Timur: Beta Maluku (2014) dan Filosofi Kopi The Movie (2015). Angga Dwimas Sasongko

Menurut Dwimas Sasongko mengatakan, di film ‘Buka’an 8 ' ini merupakan film komedi pertamanya yang mengangkat cerita generasi millenial yang addictive pada media sosial dan intemet.

" Film ini terinspirasi dari proses menanti kelahiran anak pertama saya yang kebetulan pada saat itu ditemani oleh Chioco Jerikho dan tercetuslah ide untuk membuat film ini " terangnya

Lebih lanjut Produser dan pemeran Utama Film Buka’an 8, Chicoo Jeriho, menambahkan, di film 'Buka’an 8' berharap agar film tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat terutama kota Surabaya

" Kami berusaha menyuguhkan film yang memotret problematlka pasangan muda yang tengah berjuang mendapatkan restu dari orang tua, menceritakan kedekatan emosional yang tercipta antara anak dan orang tua pada proses kelahiran dengan genre komedi. Mengombinasikan realita, cerita pribadi, dan berbagai kekonyolan yang terjadidi keseharian. Film ini memiliki cerita yang sangat dekat dengan mereka yang sangat menikmati hiruk- pikuk media sosial saat ini ." jelas pria berlesum pipit.

Hal senada diungkapkan CEO Chanex Rldhal Pictures, Rosa Rai Djalal, keterllbatannya dalam film lnl karena cerita yang diangkat sejalan dengan perannya sebagai seorang lbu.Chanex Ridhall Pictures didirikan salah satunya karena Saya ingin membagikan pesan positif dengan bahasa universal yang bisa dinikmati semua kalangan.

" Film ‘Buka'an 8’ menunjukkan kepada saya konten film yang sangat pribadi dan mungkin bisa menyentuh pasangan muda maupun para orang tua, dengan balutan genre xomedi yang lebih mudah dinikmati oleh herbagai kalangan." pungkasnya. (Dji)

Soal ganti Rugi, PT Villa Bukit Mas dan Pemkot Surabaya Lempar Tanggung Jawab



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sengketa lahan milik Linda Handayani Nyoto seluas 15 x 600 meter, dengan pihak pengembang PT Villa Bukit Mas, yang kini dikuasai oleh Pemkot Surabaya sebagai fasilitas sosial, masih belum selesai.

Awal Januari 2017 lalu, Pemkot Surabaya kembali mengundang PT Villa Bukit Mas, Polrestabes dan Kejaksaan serta perwakilan pemllik lahan Soegiharto.

Dalam kesempatan itu, pemilik lahan kembali diminta menguraikan kronologis soal sengketa lahan yang di gugat hingga mahkamah agung(MA).

“Saya diminta menceritakan kembali kronologisnya. Ya saya ceritakan duduk persoalannya dan hasil putusan pengadilan, bahwa Pemkot dan pengembang wajib membayar ganti rugi gandeng renteng,”ungkap Soegiharto saat dihubungi lewat seluleernya, Senin(27/2/2017).

Menurut Soegiharto, Pemkot Surabaya merasa kesulitan untuk mencairkan uang ganti rugi, karena putusan pengadilan yang mewajibkan kedua belah pihak membayar gandeng renteng.

“Kabag Hukum Pemkot, meminta pihak pengembang untuk membayar ganti rugi. Namun dilempaar ke pemkot. Lalu pengembang melempar lagi ke Pemkot. Akhirnya pertemuan ditutup dan akan dikaji ulang,” imbuhnya.

Soegiharto berencana melapor kembali ke DPRD kota Surabaya atas keputusan ganti rugi yang belum jelas ini. Mengingat kedua belah pihak yang mengusasi lahan itu, belum menunjukkan itikad baik membayar ganti rugi lahan.

“Nanti saya akan lapor ke dewan lagi, sebagai fasilitator pertama atas sengketa lahan tersebut,”pungkasnya.

Seperti diketahui, lahan milik Linda Handayani Nyoto dulunya memang dikuasai oleh PT Intiland yang kini sahamnya sudah dibelai ke PT Villa Bukit Mas. Pengembang perumahan elite ini, beberapa tahun lalu, menyerahkan lahan ke Pemkot sebagai syarat penyerahan aset fasum fasos seluas 40 persen.

Atas dasar itu, Pemkot mengolah lahan tersebut untuk jalan akses keperumahan dan lahan terbuka hija di tengah jalan.(arf)

Senin, 27 Februari 2017

Solusi Pemkot Surabaya Kurangi Sampah Masuk ke TPA dan Pantai



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kota Surabaya telah menjadi role model bagi banyak kota/kabupaten di Indonesia dalam hal pengelolaan sampah melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle). Ada banyak inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengelolaan sampah yang itu selaras dengan tujuan pemerintah pusat guna mewujudkan Indonesia bersih sampah pada 2020 mendatang.

Ke depan, selain terus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benowo, Pemkot Surabaya juga concern untuk mencegah timbunan sampah menuju ke pantai/laut.

Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Aditya Waskita mengatakan, Pemkot selama ini telah melakukan banyak hal untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo. Dikatakan Aditya, pada 2016 lalu, volume sampah yang masuk ke TPA Benowo mencapai kurang lebih 1500 ton sampah. Sebagian besar merupakan sampah organik dengan prosentase 60 persen. Sisanya sampah anorganik.

“Untuk mengurangi sampah ke TPA Benowo, kami punya program pengelolaan sampah mandiri. Sampah dipilah dan dikelola dari sumbernya (rumah tangga) oleh masyarakat. Sebab, kalau sampah tidak dikurangi dan tidak dikelola dengan baik, TPA nya bisa tidak muat,” jelas Aditya di acara media gathering di ruang ATCS, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Senin (27/2).

Selain pemilahan sampah mandiri dari rumah-rumah warga, Pemkot Surabaya juga memiliki 26 rumah kompos. Pemkot juga memiliki pusat daur ulang sampah di Jambangan dan juga di Sutorejo. Serta, di setiap kelurahan ada fasilitas lingkungan yang berperan untuk mengedukasi masyarakat perihal pentingnya pengelolaan sampah dar rumah. “Selain itu, sampah-sampah yang diangkut ke TPA, diangkut pakai mobil compactor, tidak lagi memakai bak terbuka. Meskipun belum semua. Tapi kami usahakan semua (bak) tertutup,” sambung Aditya.

Khusus untuk mengurangi sampah yang menuju ke laut, Aditya menyebut hal itu selaras dengan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga destinasi wisata laut agar tidak terkena gangguan sampah. Untuk mencegah sampah mengalir ke laut, Pemkot telah melakukan berbagai upaya. “Kami ada lomba kebersihan antar kampung di bantaran sungai. Kami juga memasang trap (perangkap) sampah di sungai supaya sampah tidak ke laut. Termasuk juga bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga untuk mengambil sampah yang ada di saringan nya rumah pompa,” sambung dia.

Dosen Biologi Fakultas MIPA Unesa, Winarsih mengatakan, dalam pengelolaan sampah, yang paling penting adalah menggerakkan masyarakat. Dia menilai Pemkot Surabaya telah mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui lomba kebersihan seperti Surabay Green and Clean dan Merdeka dari Sampah. “Penting untuk mengdepankan asas kebersamaan dalam pengelolaan sampah. Sebab, Pemkot tentu tidak bisa ngopeni sendiri. Semakin banyak warga yang sudah mengolah sampah dari sumbernya, tentunya akan semakin bagus,” ujar Winarsih.

Selasa (28/2) besok, Surabaya akan menjadi pusat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di kawasan Pantai Kenjeran. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla direncanakan hadir. Terpilihnya Surabaya sebagai lokasi peringatan HPSN 2017 dikarenakan besarnya komitmen Pemkot Surabaya dalam pengelolaan sampah. Paramaternya bisa diukur dari berbagai inovasi yang dilakukan, serta prestasi Surabaya yang telah beberapa kali meriah penghargaan Adipura. “Ke depan, yang perlu lebih dibenahi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengurangi penggunaan sampah non organik seperti kemasan minuman dan makanan,” pungkas Aditya. (arf)

Terdakwa Pemalusan Pita Cukai Dituntut 3 Tahun Penjara Dan Denda Rp 71 Milliar



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang kasus pemalsuan hollogram pita cukai yang menjerat Sanusi, Warga Embong Malang Kebangsren Surabaya sebagai pesakitan memasuki babak baru.

Oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, pria kelahiran 43 tahun silam ini dinyatakan bersalah dan dituntut 3 tahun penjara.

Selain hukuman badan, Sanusi juga dihukum membayar denda 10 kali lipat dari nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 71. 427.089.650 (tujuh puluh satu milliar  empat ratus dua puluh juta  delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

"Jika tidak dibayar, maka sesuai ketentuan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,"kata Jaksa Bambang Djunaedi saat membacakan surat tuntutannya diruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (27/2/2017).

Terdakwa pria berkumis itu dianggap telah terbukti bersalah melanggar  pasal 55 huruf a UU RI. No 39 tahun 2007 tentang cukai Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Sanusi yang tanpa didampingi penasehat hukum selama persidangannya mengaku akan mengajukan pembelaan. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti, Sanusi meminta waktu satu minggu untuk menyusun pembelaannya. "Sidang ditunda satu minggu,"kata Hakim Unggul sambil menutup persidangan.

Perlu diketahui, Perkara ini diungkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Jatim. Saat itu petugas mendapatkan informasi jika dirumah terdakwa Sanusi ada kegiatan melakukan pemalsuan hollogram pita cukai.

Setelah melakukan penggrebakan dan pengecekan. Berdasarkan Berita Acara Identifikasi Keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2015 dan TA 2016  Nomor : 23A/PNP-HLG/BA.IPC/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Slamet Azagaf selaku penguji anggota tim task force adalah bukan produk Konsorsium Perum atau palsu. Sehingga total potensi kerugian Negara sebesar Rp.7.142.708.965,-(tujuh millar seratus empat dua juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh luma rupiah).

Setelah diselidiki, terdakwa mendapat order percetakan dari Aziz (DPO). Dan setiap mencetak hollogram pita tersebut, terdakwa Sanusi mendapat keuntungan sebesar Rp 300 ribu, untuk setiap satu rimnya. (Komang)

Bisnis Di Kawasan Rungkut Akan Mati Suri Dampak Beroperasinya Transmart



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Geliat ekonomi dan bisnis di kawasan Rungkut Surabaya cepat atau lambat akan mati suri, akibat beroperasinya Transmart. Pasalnya, seluruh produk yang dijual rata-rata konsumsi produk rumah tangga, dimana produk ini juga banyak dijual disekitar kawasan Rungkut.

Bahkan ada produsen biskuit dan alat-alat kitchen dan dinner set yang sudah ada jauh sebelum Transmar buka ini diyakini juga akan bangkrut. Belum lagi soal dampak lalu lintas disekitar kawasan Rungkut.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Erwin Tjahyuadi, mengatakan, di sekitar Rungkut ada produsen biskuit, Kedaung, Sampoerna, dan bisnis ritel lainnya hal ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap market ketiga produsen tersebut akibat adanya Transmart.

“Dampak ekonominya jelas merugikan bisnis dan usaha yang sudah ada di kawasan Rungkut. Belum lagi dari sisi kemacetan jalan, dengan beroperasinya Transmart makan kemacetan disekitar Rungkut bertambah.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (27/02/17).

Ia menjelaskan, dengan kemacetan jalan di Rungkut akibat beroperasinya Pusat Swalayan Tranmart hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu, tambah Erwin, ijin Analisa Dampak Lalu Lintas (Amdal) Transmart harus segera dikaji ulang agar kondisi kemacetan di Rungkut Surabaya tidak semakin parah.

Beroperasinya Transmart di Surabaya, tambah Erwin, dampaknya tentunya bukan hanya kalangan pengusaha yang ada disekitarnya sehingga pengiriman barang jadi tersendat karena kemacetan jalan di Rungkut. Dirinya meminta harus ada rekayasa lalu lintas agar jalan disekitar Transmart tidak macet dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus turun langsung untuk merekaya ulang kembali lalu lintas tersebut.

“Ini bukan main-main ya, selama tiga hari ini jalan disekitar Transmart sudah macet terus mungkin karena banyak pengunjung sehingga area parkir sudah tidak tercukupi akibatnya mobil yang masuk harus antre terlebih dahulu di jalan. Dishub Surabaya harus segera turun langsung.”tegasnya.

Erwin juga mengatakan, jika operasional suatu usaha berdampak negatif terhadap usaha-usaha disekitarnya memang perlu ada kajian ulang untuk ditinjau kembali, baik soal dampak usaha, lalu lintas, dan psikologis pasar yang berada dekat dengan peritel raksasa seperti, Transmart. “Ya sebaiknya dikaji ulang lah keberadaan Transmart di Surabaya.”ungkapnya. (arf)

Waspada Operasi Penegakan Ketertiban Gabungan Dengan Sandi Waspada Wira Clurit



KABARPROGRESIF.COM : (Magetan) Bertempat di wilayah Kab Magetan dilaksanakan kegiatan Operasi Gaktib Polisi Militer dengan sandi “WASPADA WIRA CLURIT 2017” dalam rangka program Triwulan l Subdenpom V/1-5 Magetan yang diikuti 16 Orang, dipimpin langsung oleh komandan Subdenpom V/1-5 Magetan, Lettu Cpm Shofwan. Dalam kegiatan ini, personil yang terlibat diantaranya, Subdenpom V/1-5 terdiri dari 5 Orang, Propam Polres Magetan sejumlah 3 Orang yang dipimpin oleh Aiptu Joko S, Provost Kodim 0804/Magetan sejumlah 2 Orang dipimpin Serda Kateno,  Unit Intel Kodim 0804/Magetan sejumlah 3 Orang, serta Deninteldam V/Brw sejumlah 1 Orang dan Dishub Magetan 2 personil yang dipimpin oleh Suwito. Kegiatan Operasi penegakan ketertiban Gabungan dengan sandi Waspada Wira Clurit Th. 2017 dengan sasaran surat-surat kelengkapan diri dan kendaraan anggota TNI/Polri yang dilaksanakan di  Jl. Raya Sukomoro Magetan,  pada hari Senin, 27 Februari 2017 tuan rumah Subdenpom V/1-5 Magetan.

Kegiatan dengan sandi “WASPADA WIRA CLURIT 2017” dimulai pukul 21.30 diawali dengan apel pengecekan di Subdenpom V/1-5 Magetan diambil oleh Lettu Cpm Shofwan, Dansubdenpom V/1-5 Magetan. Dilanjutkan pelaksanaan operasi penegakan ketertiban dimulai, dengan menggunakan 3 unit kendaraan roda empat  berangkat menuju ke sasaran. Adapun sasaran dalam kegiatan tersebut yakni, tempat hiburan malam, pasar penampungan pasar sayur magetan, petugas menyisir tempat karaoke di Milang Asri Panekan, Kecamatan Plaosan, juga tempat karaoke di Kecamatan Kota Magetan. Petugas memeriksa satu persatu pengunjung karaoke, mulai dari identitas diri serta memeriksa barang bawaan. Komandan Sub Denpom V/1-5  Magetan Lettu CPM Shofwan, mengatakan, razia tempat hiburan malam ini, merupakan bagian dari operasi gabungan penertiban dengan sandi waspada wira clurit. Sasarannya mencari anggota TNI, yang indisipliner yang mendatangi tempat hiburan malam, atau terlibat narkoba.

Namun dalam razia di lima tempat hiburan malam, petugas gabungan tidak menemukan anggota TNI atau anggota Polri, yang berada di tempat hiburan malam. Petugas juga tidak menemukan narkoba, maupun senjata tajam yang dibawa pengunjung. Lettu CPM Shofwan menambahkan, selain melakukan pengawan dan pembinaan terhadap anggota TNI, operasi Waspada Wira Celurit ini, juga membantu kepolisian dalam menertibkan lalu lintas di jalan raya. (arf)

Danlantamal V Hadiri Sertijab Danlantamal XI



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Laksamana Pertama Edi Sucipto, S. E., M.M. menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Lantamal XI yang dilaksanakan di dermaga Madura Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (27/2).

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto, S. H., M. A.P. memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal XI ini dari Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han) kepada penggantinya Kolonel Mar Bambang Sutrisno S.H., M.Tr. (Han).

Bambang –sapaan akrab mantan Wakil Komandan Lantamal V ini- merupakan alumni Akademi Angkatan Laut angkatan- 33 tahun 1988. Berbagai macam penugasan telah ia jalani mulai dari Danton 3 Kompi C Yonif-2, Wadanki-J Yonif-6, Danki-J Yonif-6, Pasiops Yonif-4, Wadanyon Yonif-4, Pabandya Progar Sops Kormar, Danyonif-9 Brigif-3, Dansepa Dasmil Kodikal, Kas Brigif Mar-2 Pasmar-2, Asrena Pasmar-1, Kadisminpers Kormar, Danbrigif Mar-2 Pasmar-2, Sahli Panglima Koarmabar, Wadan Lantamal V, Komandan Resimen AAL, Wadan Pasmar 1. Sebelum dilantik sebagai Danlantamal XI, Kolonel Marinir Bambang Sutrisno dipercaya sebagai Sahli Pang F Binkuatmar Koarmabar.

Pangarmatim dalam amanatnya menyampaikan bahwa serahterima jabatan merupakan salah satu pembinaan personel yang memberikan peluang dan kesempatan kepada para perwira untuk mengembangkan karier  dan mengaktualisasi konseptualnya  guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik. Sehingga diharapkan dapat menciptakan pembaharuan semangat dan penyegaran pemikiran guna terus meningkatkan kualitas kinerja baik bagi organisasi maupun pejabat yang bersangkutan.

Lantamal merupakan Komando pelaksana dukungan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tugas Komando Armada RI Kawasan Timur. Kegiatan operasi laut tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi oleh aspek dukungan yang baik dan memadai.

Lantamal XI Merauke merupakan pangkalan yang sangat strategis, hal ini dapat dilihat bahwa wilayah kerja Lantamal XI Merauke adalah wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga seperti PNG dan Australia. Sebagaimana kita ketahui, masih terdapat potensi kerawanan terkait masalah perbatasankeduan negara tersebut. Tentunya, menuntut terselenggaranya pengawasan dan pengamanan yang lebih baik oleh Lantamal XI Merauke, guna tetap tegaknya NKRI di wilayah tersebut.

Hadir dalam upacara serah terima tersebut, Kasarmatim, Danguspurlatim, Danguskamlatim, para Danlantamal Koarmatim, Kadispsial, Danpuspenerbal, para Asisten Pangarmatim, para Dansat, Kadis dan Kasatker jajaran Koarmatim serta tamu undangan lainnya. (arf)

Mobil dan Motor Anggota Kodim Blitar Diperiksa



KABARPROGRESIF.COM : (Blitar) untuk antisipasi segala bentuk kemungkinan pada pemakai kendaraan bermotor, demi ketertiban dan kenyamanan pengguna kendaraan maka Kodim 0808/Blitar hari ini senin (27/02/17) mengadakan pemeriksaan kendaraan secara detail atau rinci, sehingga jika terjadi masalah kelengkapan surat-surat atau yang lainnya dapat di minimalisir.

Pengecekan kali ini dibawah pengawasan langsung Pasi Intel Kodim 0808/Blitar Lettu Arm Wikodo, yang menerangkan bahwa nanti jika terdapat kendaraan yang tidak sesuai standart maka akan diadakan tindakan khusus ataupun ditahan sementara sampai dengan kelengkapan tersebut dapat dilengkapi, jelasnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Arh. Surya Dani SH, bahwa tak ada alasan anggota TNI tidak melengkapi kendaraannya dengan surat-surat hal ini ditegaskan bahwa Komandan tidak menginginkan ada anggotanya yang terlibat dalam sindikat curanmor, penadah atau yang lainnya, kalau sempat menemukan ada anggota yang terlibat didalamnya maka tak segan-segan Dandim akan memproses sesuai aturan hukum yang berlaku, tak ada yang ditutup-tutupi atau bahkan melindunginya, tegas Dandim.

Tujuan khusus selain untuk mengetahui kelengkapan surat-surat, Dandim menginginkan untuk memperkecil resiko kecelakaan di jalan, salah satunya yaitu dengan mengadakan pengecekan kendaraan mulai dari, lampu, rem, sen liting, bel dan seba,gainya secara routin,  sehingga dengan harapan jika kendaraan tersebut layak pakai, sehingga sedikit banyak terhindar dari kecelakaan disamping itu faktor hati-hati dijalan merupakan faktor utama,  dilihat angka kecelakaan akhir-akhir ini, menempati posisi atas, ingat keluargamu selalu menantikan kehadiranmu dalam keadaan selamat, ungkap Dandim. (arf)

Tamansari Emerald Apartemen Hadir di Citraland Berdiscount 50 Juta



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Berawal dengan pengembangan Apartemen Papilio pada Tahun 2012 yang berada di Jalan Ahmad Yani dengan total 746 unit kamar serta memiliki 2 macam Kondutel sebanyak 226 unit kemudian menjadi Apartemen sekitar 494 unit.

" Kita mencoba di Apartemen Papilio selama dua tahun shoultout,sekarang tinggal 4 unit dari 494." kata R.Sigit Pramana General Manager Tamansari Emerald saat menggelar Konferensi dengan Awak Media pada Minggu (26/02/2017) Surabaya.

Menurut Sigit Pramana,setelah pengembangan atau pemasaran Papilio cukup bagus,kini pengembangan usahanya akan menambah Apartemen lagi yang berada di lokasi Citraland yang merupahkan kawasan premium di daerah Surabaya Barat.

" Konsep Tamansari Emerald tersebut total memiliki 567 unit,dengan konsep sasaran keatas apartemen ini seharga mulai 900 jutaan dengan memiliki lahan seluas 6.700 M2 dan mempunyai 3 tipe bedroom." ujarnya.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan, banyak fasilitas yang dimiliki oleh apartemen di Tamansari Emerald diantaranya Kolam Renang, Area Golf serta Food Court yang berada di kawasan tersebut.

Selain Fasilitas yang menunjang,keistimewaan lain pada apartemen ini adalah area parkir yang cukup memadai dibanding dengan apartemen yang berada di Surabaya.

" Kebanyakan apartemen lain yang menjadi kendala adalah tempat parkir,dimana apartemen lain area parkirnya satu banding tiga untuk satu unit penghuni.namun di area parkir Tamansari Emerald kita berikan setiap unit apartemen ada rasio satu Lot ( lahan ) parkir.

Sigit menambahkan,kelebihan lain pada apartemen ini yakni memiliki air minum yang siap untuk dikonsumsi bagi setiap penghuni apartemen.

" Setiap unit kamar ada kran air minum yang layak di untuk diminum." terangnya.

Apartemen ini juga dilengkapi dengan fasilitas lain yang diharapkan bisa memberikan pengamanan kepada para penghuni di apartrmen ini.

" Apartemen ini juga dilengkapi dengan fasilitas Smart Home untuk pengamanan para penghuninya." pungkasnya.

Open House pada apartemen ini telah dibuka pada tanggal 26 Februari 2017 dan dapatkan harga spesial pada apartemen Tamansari Emerald dengan Discount Up to Rp.50 juta.info lebih lanjut hubungi Marketing Gallery Ruko G walk Shop House Blok W 1 No.22  Citraland.telepon ( 031.99160550 ). (Dji)

Risma Ajak Buruh untuk Terus Berbenah



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus membangun komunikasi dengan para pekerja, salah satunya dengan menggelar acara Apel Pagi untuk memperingati Hari Pekerja Indonesia yang dilaksanakan di Taman Surya, Kamis (26/2/2017), Surabaya.

Acara yang diadakan setiap tahun tersebut dihadiri oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Surabaya, Hendro Gunawan, jajaran Polrestabes dan Polresta Tanjung Perak, Kejari Surabaya, perwakilan SKPD serta 30 serikat pekerja.

Dalam sambutannya, Walikota, Tri Rismaharini mengatakan tujuan utama acara ini untuk membina hubungan baik dengan para pekerja lewat sosialisasi atau menggelar acara seperti ini. “Saya sangat senang hari ini karena bisa bertemu dengan para pekerja se-Surabaya,” kata Risma.

Risma lantas memaparkan sedikit himbauan bagi pekerja agar tidak mudah terprovokasi oleh segelintir orang yang secara sengaja ingin memecah belah bangsa ini. “Jika ada masalah mari kita duduk bersama, bermusyawarah dan mencari solusi bersama-sama. Jangan gontok-gontokan dan jangan mau menangnya sendiri,” tegas Mantan Kepala Bappeko tersebut.

Lebih lanjut, Risma juga memotivasi para pekerja untuk tidak mudah menyerah ketika menjalani pekerjaan. Artinya, seluruh pekerja diharapkan mau mengilhami sebuah pekerjaan seperti ibadah bukan paksaan atau hal negatif lainnya. “Ingat kita ini kerja untuk keluarga, anak-anak kita dan masyarakat. Terlebih kami sudah memfasilitasi banyak hal untuk buruh, yakni masalah kesehatan, masalah perumahan, menyediakan rumah susun dan mengajak buruh untuk membentuk koperasi guna meningkatkan kesejahteraan hidup para buruh,” ujar orang nomor satu di Surabaya tersebut.

Sebelum mengakhiri sambutan, Risma kembali mengingatkan kepada seluruh pekerja untuk mau meningkatkan kualitas hidup dengan terus belajar. Diharapkan dengan belajar, mereka mampu mengelola hasil ekonominya dengan baik serta mampu mengangkat derajat kehidupannya.

 “Ingat perjuangan arek arek Surabaya yang terus berjuang melawan hingga mengusir penjajah dari Kota Pahlawan. Jangan sampai jasa pahlawan kalian balas dengan sikap bermalas-malasan. Apa kalian mau dijajah terus oleh penguasa. Penjajahan yang kita alami saat ini sangat implisit loh,” tegas Risma.

Sementara itu, Koordinator SPSB (Serikat Pekerja Serikat Buruh) se-Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan, dalam peringatan momentum ini kami ingin mengevaluasi fungsi pemerintah terkait pembentukan tim pengawas bagi kawan-kawan buruh. Fungsi tim pengawas untuk melindungi buruh yang mengalami kesengsaraan atau perbudakan dari pengusaha dan melindungi dari segala macam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang bakal dilakukan pemberi kerja terhadap buruh.

“Hal ini menjadi tuntutan utama yang disuarakan oleh buruh, sebab bentuk pengawasan yang sudah dilimpahkan ke pemprov membuat banyak pekerja tidak mendapatkan penyelesaian kasus pelanggaran dari pemberi kerja. Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, buruh diperbolehkan mengurus pelanggaran tenaga kerja untuk dilaporkan ke jajaran kepolisian berdasarkan jenis kasus pelanggarannya. Oleh karena itu dirinya berharap pemerintah segera menindaklanjuti dan membentuk tim pengawas supaya nasib para buruh lebih sejahtera ke depannya,” pungkas Dendi.

Setelah pembacaan sikap dan tuntutan pekerja, para peserta apel menuju ke beberapa stan untuk menikmati sajian kuliner yang disediakan panitia. Sembari menikmati kuliner, peserta mendapat hiburan dari pelawak dan penyanyi. Menambah antusiasme pekerja, digelar juga pembagian sembako dan doorprize menarik bagi para buruh. (arf)

Sabtu, 25 Februari 2017

Komisi C DPRD Surabaya Boikot Sidang Paripurna



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang paripurna tentang Raperda Klasifikasi Jalan di Surabaya, Jumat (24/02/2017) diwarnai aksi boikot oleh sebagian anggota DPRD Surabaya. Dari 50 anggota yang ada, hanya 27 yang hadir sehingga tidak kuorum. Agenda paripurna yang rencananya dilaksanakan pukul 13.00 wib tidak jadi dilaksanakan meskipun undangan sudah hadir.

Kabarnya, aksi boikot ini sempat disuarakan oleh Komisi C (Pembangunan) DPRD Surabaya yang tidak terima karena Panitia Khusus (Pansus) Raperda Klasifikasi Jalan dan Penataan Pemukiman Kumuh diberikan kepada Komisi B (Perekonomian).

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha kepada wartawan mengatakan sidang paripurna ditunda karena tidak kuorum. Namun, pihaknya membantah ada aksi boikot yang dilakukan oleh anggotanya. Pihaknya hanya mengakui penundaan tesebut karena jumlahnya kurang memenuhi syarat yaitu dua per tiga jumlah anggota dewan.

"Ini kan permasalahanya teman-teman (anggota dewan) ada yang gak datang. Gak ada lah kalau aksi boikot segala, buktinya ada yang datang 27 anggota," kilah politisi PKB ini kepada wartawan.

Meski begitu, pihaknya akan melakukan pembicaraan antar pimpinan untuk membahas masalah ini dengan masing-masing fraksi. Masduki juga menghimbau kepada semua pihak untuk berfikir jernih dan tidak memperkeruh keadaan karena alasan kewanangan pembentukan pansus bisa diatur kembali di paripurna.

"Kalau soal komisi apa yang dibentuk Pansus ya kan bisa dibicarakan di paripurna karena rapat tertinggi. Saya kan sudah bilang bahwa Banmus (Badan Musyawarah) dan Banggar (Badan Anggaran) hanya bagian kecil saja dari perangkat legislatit, masih ada Paripurna untuk menentukan keputusan," kata Masduki.

Karena itu, pihaknya akan menanyakan langsung kepada Komisi C apakah benar kabar bahwa tidak setuju jika pansus dibahas oleh Komisi B.

"Intinya sampai saat ini saya belum ketemu (Komisi C). Semuanya akan saya panggil nanti. Saya kira bukan itu, ada masalah lain," cetusnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C Sukadar membantah jika dikatakan melakukan boikot sidang paripurnya. Politisi PDIP ini berdalih dalam waktu bersamaan ada jadwal hearing dengan warga Kenjeran di ruang Komisi C yang juga harus mendapat perhatian anggota dewan.

"Memfasilitasi keluhan warga juga penting karena bersamaan kita menggelar hearing dengan warga Kenjeran. Enggak lah kalau ada aksi boikot sidang paripurna," tegas Sukadar kepada wartawan.

Sebelumnya, Anggota Komisi C yang enggan disebutkan namanya sempat mengutarakan tidak terima jika Pansus Raperda Klasifiskasi Jalan dan Penataan Pemukiman Kumuh digarap oleh Komisi B. Bahkan, pihaknya mengatakan akan melakukan protes saat paripurna.

"Raperda itu kan kalau anda lihat nafasnya ada di Komisi C karena soal pembangunan. Kenapa kok diberikan Komisi B? seharusnya tidak begitu," tegasnya saat berbincang dengan wartawan. (arf)

Pameran Lukisan Anak Berkebutuhan Khusus di Juanda



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ada pemandangan berbeda di anjungan Terminal I bandara Juanda, Jumat (24/2). Sekitar 50 lukisan karya anak bangsa berkebutuhan khusus dan anak jalanan, dipamerkan di anjungan tersebut. Mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan yang diasuh Dinas Sosial Kota Surabaya. Pameran yang digelar hingga 5 Maret ini merupakan hasil sinergi dengan pihak IAngkasa Pura I.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka pameran lukisan tersebut mengapresiasi pihak Angkasa Pura I yang telah memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan untuk memamerkan hasil karya nya. "Kami sangat berterima kasih. Kami sebenarnya sejak lama nyari tempat untuk menampilkan karya mereka. Saya berharap, ke depan nya akan ada lebih banyak yang peduli pada anak-anak ini," ujar wali kota.

Menurut wali kota, anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan yang dibina Pemkot di Liponsos Kalijudan dan Kampung Anak Negeri, memiliki bakat di banyak bidang. Seperti bakat melukis, bermain musik, menyanyi, pembawa acara, hingga olahraga. Oleh Dinsos Kota Surabaya, bakat mereka kemudian diarahkan dan dipoles. "Kita mungkin menganggap mereka punya kekurangan. Itu karena kita tidak tahu. Padahal, mereka punya kelebihan yang bahkan melebihi orang normal," sambung wali kota yang punya seorang cucu ini.

Di acara itu, wali kota secara simbolis menyerahkan seragam kepada dua pemuda berkebutuhan khusus yang bekerja di kantor Dinsos Surabaya. Ada Sofyan Arif, seorang tunarungu wicara yang menjadi petugas kebersihan dan Andi Pradipta yang menjadi operator telepon ambulance gratis.
Kepala Dinas Sosial Surabaya, Supomo menambahkan, dari anak-anak tersebut, semua orang bisa belajar perihal tidak ada yang tidak mungkin selama mau berusaha. Anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan itu menunjukkan kegigihan yang luar biasa untuk berhasil. "Mereka ini punya ketekunan dan ketabahan. Mereka juga tidak mudah frustrasi. Itu yang membuat mereka berhasil," ujar Supomo.

Menurut nya, kegiatan ini tidak sekadar pameran lukisan. Tetapi ada pesan yang tersirat. Masyarakat tidak hanya melihat karya lukisan dari anak-anak berjalan seperti Neneng, Bintang, Siti atau Joshua dan lainnya. Tetapi, ada pesan lebih dari itu. "Jadi ini bukan hanya bertujuan pameran  dan menjual lukisan. Tapi kita juga menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya serius dalam menangani anak-anak ini. Serta, agar publik tahu bahwa anak-anak ini punya kemampuan istimewa," ujarnya.

Ini bukan kali pertama anak-anak istimewa ini memamerkan karya lukisan. Supomo mengatakan, akhir tahun 2016 lalu, karya lukisan mereka dipamerkan di Jakarta. Dari pameran itu, 28 lukisan laku terjual. Bahkan, ada lukisan yang laku Rp 30 juta. "Di Juanda ini juga banyak yang tertarik," sambung Supomo. (arf)

Wapres Jusuf Kalla Buka World Ocean Summit 2017 di Nusa Dua Bali



KABARPROGRESIF.COM : (Bali) Wakil Presiden Republik Indonesia, M Jusuf Kalla, melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Bali dalam rangka pembukaan kegiatan World Ocean Summit 2017 di Ballroom Sofitel Nusadua, 22-24 Februari 2017.

Kehadiran orang nomor dua Indonesia di Bali ini, disambut  Gubernur Bali Made Mangku Pastika,  Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Kapolda Bali Irjen Pol Dr Petrus R Golose, Kajati Bali, Danrem 163/Wsa Kolonel Inf. Nyoman Cantiasa, Danlanud Ngurah Rai Kolonel Pnb. Wayan Superman, Danlanal Denpasar diwakili oleh Pjs. Palaksa Mayor Laut (T) Made Suwandiyana,  bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Bali, di Bandara Ngurah Rai Tuban, Kamis Kemarin.

Kegiatan World Ocean Summit 2017 di Bali merupakan konferensi Internasional tahunan yang digelar untuk membahas tentang kelautan dunia dan berbagai terobosan untuk menjaga ekosistem laut.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga hari di Ballroom Sofitel Nusadua, 22-24 Februari 2017, dan mengambil tema “Financing the Sustainable Ocean Economy” yang diikuti oleh sekitar 400 orang delegasi yang berasal dari 31 negara peserta.

Pengamanan World Ocean Summit 2017 di Nusadua Bali mendapat perhatian penuh Aparat Keamanan (Satgas Pam VVIP) TNI dan Polri wilayah Bali bersama jajaranya, dan merupakan bagian dari operasi pengamanan kewilayahan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali dengan sandi pengamanan Operasi Puri Agung I 2017, yang sebelumnya telah dilaksanakan gelar pasukan bersama Kodam IX Udayana di Lapangan Lagoon Nusadua.

Usai pelaksanaan pembukaan pada pukul 11.15 Wita Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Kepresidenan BAE RJ-85 yang berengkat dari bandara Ngurah Rai Bali. (arf)

Kamis, 23 Februari 2017

Pengawasan Lemah, Dewan Minta Bangunan Dupak Grosir Baru Segera Dirobohkan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lemahnya pengawasan terhadap bangunan tak berizin membuat Pemkot Surabaya sering kecolongan. Seperti pembangunan Dupak Grosir yang baru, meski bangunan tersebut sudah dibangun dengan tinggi lima lantai namun bangunan tersebut belum juga mempunyai izin.

Menurutu lasidi Kabid Perizinan IMB, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) kota Surabaya mengakui selama ini pihaknya kecolongan dalam pengawasan pembangunan tidak berizin.

“Kalau Dupak grosir yang lama memang sudah punya izi, tapi memang selama ini Dupak grosir yang baru belum memiliki izin IMB dan Amdalnya pun belum keluar,” ungkap Lasidi, Kamis (23/2).

Lasidi mengatakan, untuk hingga saat ini memang belum ada pengujuan izin IMB bangunan dupak Grosir yang baru ini,

“ Setelah kami cek di bagian arsip permohonan izin nya setelah di cek sudah masuk enam bulan yang lalu sekitar bulan Juli, namun izin Amdal belum keluar sehingga izin IMB-nya belum bisa di proses, informasinya dari BLH (Badan Lingkungan Hidup ) kota Surabaya ambalnya masih baru selesai harinya,” kata Lasidi.

Kalau izinya Amdalnya sudah turun dari BLH, pengajuan izin IMB segera diproses,

“ Yang penting kan Amdalnya turun, kalau Amdalnya turun kan baru bisa diproses IMB-nya. Dalam proses IMB tidak butuh waktu lama dua-tiga hari sudah bisa keluar,” kata Lasidi.

Namun Lasidi juga mengakui bahwa selama ini pihaknya kecolongan dalam pengawasan pembangunan yang tidak memiliki izin Pembanguna Dupak Grosir yang baru ini.

“ Makanya setelah kami tahu belum memiliki izi kami langusng memita rekan-rekan satpol PP untuk melakukan penyegelan dan menghentikan proses pembangunan sementara sampai semua izinya selesai,” kata Lasidi.

“ Dan itu sudah terbukti bahwa selama ini Dupak grosir sudah mencuri stat pembangunan, dan itu melanggar aturan nanti mereka dalam pengurusan IMBnya juga kenak sangsi dengan membayar denda sesuai berasar bangunanya,” tambahnya.

Namun sayang, Lasidi tidak bisa menjelaskan besaran denda yang dibebankan kepada Dupak grosir lantaran telah terbukti melargar aturan yang melarang membangun bangunan sebelum memiliki izin IMB.

“ Yang pasti nanti ada denda yang dibebankan, untuk kepastian nominalnya belum tahu,” ungkap Lasidi.

Sementara, lemahnya pengawasan Pemkot Surabaya dalam melakukan pengawasan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan ini mendapatkan sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya.

Anggota Komisi C Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya Visensius Awey mengakui lemahnnya pengawasan pemerintah kota Surabaya dalam mengawasi bangunan yang tidak memiliki izin.

“ Kami akui selamai Pemkot masih lemah dalam pengawasan dan sering kecolongan,” ungkapnya.

Menurut Awey lemahnya pengawasan tersebut karena keterbatan dari anggota dinas terkait dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) kota Surabaya.

“ Lemahnya pengawasan ini bisa juga masih adanya keterbatasan porsonil dari Disanas terkait,” katanya.

Namun, lanjut Awey, sesuai dengan Perwali no 29 tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan. Yang mana Kecamatan mempunya wewenang melakukan pengawasan dilapangan.

“ Sesuai Perwali no 29 tahun 2009 ini kecamatan kan bisa bisa melakukan pengawasan, jika sampai kecolongan seperti ini terus apa yang dilakukan Keluharan dan Kecamatan ini,” terangnya.

“ Maka Walikota harus tegas dalam hal ini, Pemkot harus menurunkan tim Investigasi Internal untuk mencari kebenaran, apa itu pejabata bawah seperti Kelurahan dan Kecamatan ini terbukti melakukan pembiaran atau tidak. Jika ada pembiaran disana itu jelas ada pemainan dan pejabatnya harus ditindak tegas. Langusng copot aja Lurah, Camat dan Kepala Dinasnya jika itu terbutki melakukan pembiaran,” tambahnya.

Selain itu Awey juga mengatakan, untuk sebagai efek jera dan menjadi contoh kepada yang lain bangunan Dupak Grosir yang baru ini harus dirobohkan, karena selama ini Pemkot kurang tegas dala menindak para pembangun atau pengembang yang melakukan pembangunan gedung tapi belum memiliki izin.

“ Sebagai efek jera bangunan yang terbukti melakukan pembangunan sebelum mengatongi izin tersebut dan jika belum memiliki izin itu berarti bangunan ilegal harus diroboh, agar bisa dibuat pelajaran bagi yang lain. Agar ketertiban izin adan tertip administrasi ini berjalan sengan baik. Karena selama ini belum ada perubahan, jangan sampai nanti ini terus terjadi dan ada sewenang-wanang dan dianggap remeh oleh pengembang dan orang yang mendirikan bangunan,” kata Awey.

“ Agar perizinan ini tertip petugas pemerintah harus tegas, robohkan aja untukk efek jera, jangan sampai ini terjadi terus-menerus dan membuat masyarakat berfikir negatif terhadap pemerintah, dan jangan salahkan masyarakat jika masyarakat ikut tidak tertip dalam melakukan pembangunan liar,” tegas Awey.

Selain tidakan yang tegas, Awey menyoroti masih lambanya pengurusan perizinan di Kota Surabaya ini, “ Karena terkadang pengurusan izin di Pemkot itu masih lambat, dimana pengembang juga di dateline untuk segera opening. Makanya izin dipercepat dan jika ada yang melanggara harus ditindak tegas,” tegas Awey. (arf)

Dua Terdakwa Perampokan Divonis Berbeda



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) John Mauritz Ratu, terdakwa kasus perampokan akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, John dinyatakan tidak terbukti bersalah dan langsung divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Isjuaedi.

Amar putusan bebas tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (23/2/2017).  "Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum," ucap hakim Isdjuaedi saat membacakan amar vonisnya.

Sontak, vonis bebas tersebut langsung mendapar reaksi tegas dari Jaksa Penuntut Umun (JPU) Suparlan, lantaran tuntutan 5 tahun penjara yang diajukannya malah dikandaskan hakim Isjuaedi. Jaksa yang bertugas di Kejari Surabaya ini langsung menyatakan kasasi.

Sementara, terdakwa Kevin Jolio Davinsi (berkas terpisah) yang dituding melakukan perbuatannya bersama terdakwa John Mauritz justru dinyatakan bersalah. Oleh hakim, dia dihukum tiga tahun penjara dan lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU Darwis yang sebelumnya menuntut lima tahun penjara.

Dalam dakwaan JPU disebutkan terdakwa Jhon Muaritz bersama sama dengan terdakwa Kevin Jolio (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekitar jam 02.30 Wib. Saat itu kedua terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X-RIDE bersama saksi Aabdul Karim yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motornya sendirian. Dan selanjutnya terdakwa langsung menendang kaki saksi Abdul Karim namun tidak kena selanjutnya terdakwa memukul lengan tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya  sehingga mengakibatkan saksi oleng dan hampir terjatuh.

Selanjutnya saksi mempercepat laju kendaraan menyusul teman temanya yang berada didepanya sambil berteriak minta tolong. Mendengar saksi berteriak minta tolong selanjutnya kedua terdakwa lari namun oleh saksi bersama teman temanya dikejar hingga sampai di Cafe Rasa sayang Bluefish dijalan tegal sari surbaya dan selanjutnya saksi Kevin Jolio berhasil diamankan oleh petugas Kepolisan Polsek Tegal Sari namun terdakwa John berhasil melarikan diri.

Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan di amankan dan dibawa Polsek Tegalsari guna mempertanggungjawabkan perbuatanya. Atas perbuatannya  terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke -1 dan A 2 A KUHPJo pasal 53 KUHP. (Komang)

Wali Kota Surabaya Anggap PDPS Tak Serius Kelola Pasar



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) segera merealisasikan pembangunan atau revitalisasi pasar. Menurut walikota perempuan pertama di Surabaya ini, PD Pasar Surya sudah mendapat kucuran anggaran yang cukup banyak untuk pembangunan pasar di Surabaya.

Berdasarkan data yang  di dapat, PD Pasar Surya pernah mengajukan dana penyertaan modal untuk pembangunan empat pasar sebesar Rp10 miliar yang diterima akhir tahun 2015. Namun, sampai pada akhir 2016 dana tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dan sisanya dikembalikan ke Pemkot Surabaya. Saat ini, perusahaan plat merah yang dipimpin Plt Dirut Mikhael Bambang Parikesit ini dikabarkan menerima lagi kucuran dana dari APBD untuk revitalisasi pasar.

Surat permohonan pencairan dana Rp10 miliar tertanggal (10/09/2015) tersebut mencantumkan untuk pembangunan empat pasar diantaranya Keputran Utara Rp1.945.970.000, Pucang Anom Rp3.894.227.000, Pasar Kembang Rp3.647.208.000, dan Tembok Dukuh Rp512.595.000.

"Kemaren (tahun 2015) kita beri 10 miliar hanya dipakai sekitar enam miliar dan sisanya dikembalikan lagi. Sekarang kurang minta lagi ini kan jadi ketinggalan progresnya mundur lagi. Tiga pasar aja nggak tuntas, saya berharap secepatnya," kata Wali Kota Tri Rismaharini kepada wartawan di ruang kerja, Rabu (21/02/2017).

Pihaknya menilai, kinerja PDPS harus lebih serius untuk percepatan pembangunan pasar karena sudah menerima kucuran anggaran. Padahal, perbaikan pengelolaan pasar di Surabaya memang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Risma agar bisa bersaing dengan pasar moderen. Sayangnya, PDPS selaku pengelola banyak mendapat sorotan karena tidak sesuai harapan dan sempat beberapa kali terlibat masalah hukum.

"Kita harus bisa bersaing dengan pasar moderen. Bukan hanya sekedar pasar ya, harus bersih dan menarik untuk anak-anak dan anak muda. Selama mereka belum tertarik ke pasar tradisional ya belum berhasil. Soalnya lama mbangunya itu revitalisasi pasar," jelas mantan Bappeko ini.

Terkait hal ini, Direktur Teknik dan Usaha PDPS, Zandy Feryansah mengakui ada keterlambatan dalam proyek revitalisasi pasar pada tahap pertama yaitu tahun 2016 karena masalah non teknis. Dari empat pasar yang direncanakan, hanya Pasar Tembok Dukuh selesai. Sementara, untuk Pasar Keputran Utara dan Pasar Kembang sudah dilakukan tahap pertama dan dilanjutkan tahun ini.

"Untuk Pasar Pucang Anom gagal lelang jadi belum dikerjakan pada tahun 2016. Seluruhnya akan dilanjutkan tahun ini menggunakan anggaran tahap kedua. Kita memang sudah dapat perintah dari Bu Wali (Tri Rismaharini) untuk melakukan percepatan," kata pria yang akrab disapa Ferry ini.

Meski begitu, pihaknya menegaskan saat ini proses pembangunan tahap kedua yaitu tahun 2017 sudah mulai berjalan. Beberapa persiapan diantaranya perencanaan, lelang dan mempersiapkan tempat penampungan sementara (TPS) sudah dilakukan.

"Kita tidak memungkiri ada keterlambatan dan serapan rendah. Dari dana yang diterima tahap pertama 2015 yang dikerjakan tahun 2016 dikembalikan Rp3,8 miliar. Nah, tahun ini proyeknya sudah kita lanjutkan dengan anggaran tahap kedua," katanya. (arf)

BPR Surya Artha Utama Surabaya, Buka Lowongan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PT. BPR Surya Artha Utama Kota Surabaya membuka kesempatan kepada kalangan professional yang berkompeten guna mengisi posisi sebagai Direktur Utama (BPR-D1) dan Direktur Operasi (BPR-D2).

Pengumuman rekruitmen disampaikan langsung oleh Kabag Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, Kalid saat melakukan jumpa pers di Kantor Bagian Humas, Surabaya, Kamis (23/2). Dia mengatakan, calon Direktur Utama dan Direktur Operasional yang baru diharapkan dapat berpihak pada masyarakat dan perekrutan ini ditandai sebagai bisnis kepercayaan. Artinya, setiap calon direktur harus mampu mengatur masuk-keluarnya uang yang mengalir serta mampu membangun perekonomian yang baik bagi Surabaya.

“Syaratnya, mampu mengelola arus uang dan arus barang yang mengalir di Kota Surabaya, mampu mengajak warga untuk mandiri dalam berbisnis atau bahkan berinventasi menggunakan bank BPR. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta investasi yang berdampak positif bagi warga Surabaya. Itu harapan kami kepada calon direktur,” ujar Kalid.

Kalid memaparkan, ada beberapa persyaratan seleksi atau kualifikasi untuk menjadi direktur utama dan direktur operasi. Persyaratan tersebut yakni berwarga negara Indonesia, berusia minimal 35 tahun dan maksimal 56 tahun, pendidikan formal minimal S1, berpengalaman kerja (diutamakan pejabat eksekutif perbankan) dengan masa kerja 2 tahun, menyampaikan neraca publikasi bank, memiliki sertifikat kompetensi Direksi dari lembaga sertifikasi profesi dan masih berlaku, membuat dan menyajikan corporate plan.

Selanjutnya, tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya, Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Surya Artha Utama serta tidak memiliki hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud seperti yang tertera di atas. Persyaratan lainnya, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Lamaran tersebut dikirim ke Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah yang bertempat di Jalan Taman Surya No 1 Surabaya. Tenggang waktu penerimaan lamaran mulai dibuka pada tanggal 24 Februari - 3 Maret 2017 pukul 16.00,” jelas Kalid.

PT BPR Surya Artha Utama Kota Surabaya merupakan satu dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya. BUMD lainnya yakni PDAM Surya Sembada, PD Pasar Surya, PD RPH, dan PDTS KBS. (arf)

Tindak Tegas Personel Yang Tidak Mau Laksanakan Urikkes



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Personel Lantamal V baik militer maupun ASN patut bersiap menerima sanksi bilamana mereka tidak mau melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan atau yang disingkat Urikkes. Hal tersebut menjadi solusi yang disarankan oleh Dinas Kesehatan ( Diskes) Lantamal V terkait hasil prosentasi pelaksanaan urikkes  yang masih menunjukan angka dibawah standar, pada beberapa satuan kerja di Lantamal V dan jajarannya.

“Urikkes menjadi hak sekaligus kewajiban untuk dilaksanakan setiap personel oleh karena kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendeteksi dini adanya kelainan atau penyakit kronis pada tubuh seorang prajurit dan PNS TNI,” terang Kepada Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lantamal V
Kolonel Laut (P) dr. A. Pudji Widodo selaku narasumber, pada kegiatan penyuluhan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando bidang kesehatan tentang Evaluasi Hasil Akhir dan Pengelolaan Penyakit Kronis Lantamal V tahun 2016, di GSG Mako Lantamal V, Kamis (23/2).

Tercatat sekitar 239 prajurit dan ASN Mako Lantamal V mengikuti kegiatan ini. Tampak hadir Kepala Keuangan Wilayah (Kakuwil) Lantamal V Kolonel Laut (S) Agus Mulyanto, Kadispotmar, Paban Watpers Spers Lantamal V, Pabandal, Pabanren Spers, Kadispen, dan sejumlah perwira staf jajajran Mako Lantamal V lainnya.

Menurut dr. Pudji -sapaan akrab Kadiskes Lantamal V ini, Urikkes diadakan bukan hanya sekedar formalitas. Sebab Urikkes memiliki beberapa tujuan selain mendeteksi dini adanya kelainan atau penyakit, yakni sebagai proses recruitment, persyaratan administrasi bagi anggota TNI AL, juga upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan setiap personel, serta mengelola beban tugas personel sesuai status kesehatan yang dimilikinya.

“ Namun yang terpenting daripada tujuan Urikkes adalah untuk mendeteksi adanya kelainan atau penyakit pada tubuh, terlebih yang bersifat kronis seperti diabetes melitus, jantung, atau bahkan kanker,” ungkapnya sambil menambahkan terkait beberapa penyakit kronis yang diidap oleh beberapa personel Lantamal V setelah melaksanakan Urikkes.

“Tapi disayangkan jika ternyata masih banyak personel Lantamal V yang tidak mau melaksanakan Urikkes, padahal tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa secara lengkap setiap personel. Karenanya kami menyarankan kepada Dinas Administrasi Personel untuk bertindak tegas dengan menerapkan sanksi administrasi kepada personel yang tidak mau melaksanakan Urikkes,” pintanya.

Minimnya kesadaran personel untuk memeriksakan kesehatannya lanjutnya, secara tidak langsung menyulitkan staf Diskes untuk mengumpulkan data dan memonitor personel yang menderita penyakit kronis, dan membutuhkan perawatan intensif . Kondisi ini juga terkait dengan ketentuan personel yakni mengenai hak dan perawatan personel penderita penyakit kronis, yang tidak mampu bekerja normal sehingga membutuhkan dispensasi khusus.

Mengenai penyakit kronis yang ditemukan dari hasil urikkes, Diabetes Melitus menempati peringkat atas yang diderita, selanjutnya diikuti oleh Hipertensi, Jantung, Stroke, dan lainnya. (arf)

Kejari Surabaya Kembali Menahan Dua Tersangka Korupsi Bappeko



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya kembali melakukan penahanan terhadap dua tersangka lain yang terlibat dalam pusaran korupsi Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemkot Surabaya.

Dua tersangka tersebut adalah Totok dan Mochammad Soni, keduanya ikut berperan dalam korupsi yang merugikan negara Rp 999,9 juta itu sebagai orang yang terlibat langsung dan menikmati uang korupsi itu.

"Penetapan dan penahanan Soeratman dan Mochmad Soni merupakan pengembangan perkara PPh di Bappeko yang kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama Umi Chasanah dan Fahmi,"terang Didik Farkhan saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (22/2).

Dijelaskan Didik, Penahanan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan kedua tersangka melarikan diri. Selain itu, penyidik juga ingin mempercepat penyelesaian kasus yang tengah disandang kedua tersangka.

"Semua kasus korupsi yang ditangani Kejari Surabaya semua tersangkanya ditahan. Tujuannya agar cepat tuntas,"sambungnya

Korupsi PPh yang tengah diselesaikan ini terungkap setelah, penyidik menahan Bappeko Pemkot Surabaya, Umi Chasanah, 47, warga Perum YKP Penjaringansari PS 1 C dan Achmad Ali Fahmi, warga Medokan Ayu.

Umi dan Achmad Ali Fahmi dijerat pasal 2, dan 3 Jo to Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Umi tidak menyetorkan pajak PPh pegawai honorer di lingkungan Pemkot Surabaya yang dipotong oleh Umi. Potongan uang yang mencapai Rp 999,9 juta itu tidak disetorkan ke bank milik negara, tapi dikantongi sendiri.

Kasus ini mencuat setelah dilaporkan Pemkot Surabaya atas dasar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah penyidik Polrestabes Surabaya yang menangani perkara berhasil menguak jika perbuatan kedua tersangka dilakukan sejak 2009.

Dalam waktu bersamaan, penyidik Pidsus Kejari Surabaya, menahan Santoso tersangka kasus korupsi kredit fiktif Bank BPR Jatim. Santoso disangka menyalahgunakan dana kredit fiktif Bank Jatim Cabang Surabaya Kantor Kas Rungkut tahun 2013-2014. Perbuatan tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 700 juta. (Komang)

Rabu, 22 Februari 2017

Risma tertarik bikin Kampus Google di Surabaya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini mengaku tertarik untuk bersaing merebut Kampus Google di Tahun 2018. Kampus ini akan menjadi pusat pengembangan startup di sektor bisnis internet bagi warga Kota Pahlawan.

Alasan Risma ingin membangun Kampus Google di Surabaya, karena dia melihat warga Kota Pahlawan ini menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia.

"Sekarang kalau misalkan ngomong kenapa aku berani kompetitif, di Surabaya ini yang aku tahu datanya dari Telkomsel, kita pengguna internet terbesar di Indonesia," klaim Risma, Rabu (22/2).

Rencana ini, kata Risma akan diusulkannya pada gelar Startup Nation Summit 2017 di bulan Agustus mendatang. Konfrensi yang akan dihadiri CEO dari pelbagai perusahaan berbasis internet seperti Intel, Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu, termasuk Google, akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

"Jadi kenapa kemudian, aku berani itu salah satunya. Jadi artinya, orang-orang Surabaya sangat well informed terhadap teknologi informasi," klaimnya lagi.

Syarat agar bisa merebut Kampus Google itu, lanjut Risma, dia harus bisa kompetitif dengan negara-negara lain. "Itu aku harus kompetitif. Makanya kenapa salah satu aku jadi pembicara di Johannesburg itu, aku akan narik untuk 2018," terang Risma.

"Yakin ndak orang-orang itu terhadap 2018, itu mereka Startup Nations Summit, seluruh dunia tak tarik ke Surabaya, itu mereka yakin ndak? Itu makanya aku yakinakan," sambungnya.

Risma menambahkan, keputusan terkait Kampus Google di Surabaya ini, akan diketahui setelah bulan Agustus tersebut. Dan untuk meyakinkan itu, dia juga akan mengundang pihak conference foundation, yang sudah bergerak puluhan tahun di bidang penelitian.

"Conference foundation itu mau tak tarik di Surabaya di bulan Agustus. Dia bisa lihat Surabaya Agustus nanti, tapi aku harus diundang (datang) di Johannesburg nanti. Keputusan terakhir Agustus, (mereka) ke sini, (melihat) aku bikin apa?," tandasnya.

Sekdar informasi, saat ini, Google telah memiliki kampus di London, Inggris, Tel Aviv, Israel dan yang terakhir di Seoul, Korea Selatan pada 2015. Di Asia Tenggara, Kampus Google belum didirikan.

Kampus Google sendiri, merupakan pusat pengembangan startup di sektor bisnis berbasis internet. Di kampus ini, para pengusaha startup bisa saling berbagi dan belajar bisnis dari para ahli Google. Termasuk pengembangan pemanfaatan teknologi, monetasi, dan pemasaran. (arf)

Agustus, Konferensi Startup Digital Digelar di Surabaya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Agustus 2017 nanti, momen langka akan terjadi di Surabaya. Para pakar teknologi digital dan start up business terkemuka di dunia, akan berkumpul di Surabaya. Ada sekitar 20 orang yang merupakan CEO dari perusahaan terkemuka dan juga pakar teknologi informasi yang akan menggelar konferensi dan pelatihan di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, konferensi start up business tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke Amerika Serikat pada pertengahan Februari lalu. Sebelumnya, pada 11-17 Februari 2017, wali kota bersama akademisi diantaranya Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengunjungi beberapa kampus dan perusahaan terkemuka. Juga berkunjung ke Silicon Valley yang merupakan pusat bisnis dan teknologi digital yang berada di San Francisco, Amerika Serikat.

“Ada beberapa CEO seperti dari Google, Intel, Facebook dan Instagram yang akan datang ke Surabaya” ujar wali kota kepada wartawan di ruang kerja wali kota, Rabu (22/2).

Dikatakan wali kota, pertemuan tersebut akan menjadi momentum awal bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam upaya untuk mengembangkan Surabaya sebagai pusat startup digital layaknya Silicon Valley di Amerika Serikat. Wali kota menegaskan, awalnya pertemuan tersebut hanya terfokus pada bidang ekonomi. Namun, wali kota ingin nya ada lebih banyak warga yang bisa merasakan kemanfaatannya.

Wali kota mengatakan ingin memberdayakan anak-anak muda melakukan start-up business yang ditunjang oleh sistem teknologi informasi berbasis internet. Apalagi, selama ini, terobosan inovatif yang dilakukan Pemkot Surabaya melalui program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda yang memberdayakan penduduk kota Surabaya, terutama ibu-ibu kampung dan anak-anak muda lewat ekonomi kreatif melalui jejaring digital, terbukti mendapatkan apresiasi luas. Termasuk dari Facebook.

“Selama ini, ada banyak anak-anak di Surabaya yang tertarik di bidang ini. Tetapi kita mentoring nya tidak ada. Nanti kita akan minta mentor untuk membantu mengaitkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya e-commerce. Saya inginnya tidak hanya sisi ekonomi, tapi kita juga dapat lebih. Harapannya, antara pendidikan, swasta dan dunia usaha bisa terkoneksi,” jelas wali kota.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga menyampaikan harapannya agar Google nantinya membangun Campus di Surabaya. Campus ini tidak seperti perguruan tinggi yang hanya berfokus pada pendidikan. Tapi juga untuk concern pada usaha. Di beberapa negara, sudah ada Campus Google ini. Namun, untuk wilayah Asia Tenggara belum ada. Nah, Surabaya ingin mendapatkannya. Sebab, bila Google setuju membangunnya di Surabaya, maka Surabaya akan menjadi jujugan bagi startup digital dunia. Dan dampaknya tentu positif bagi masyarakat Surabaya.

“Kami ingin merebut Campus Google itu. Memang persaingan nya akan berat karena kompetitornya juga banyak. Tapi, kami akan meyakinkan pihak Google. Saya yakin Surabaya sangat layak untuk ada Campus Google ini karena lingkungan masyarakat nya dan tenaga engineer nya mendukung. Pengguna internet di Surabaya juga yang terbesar. Dan, bila dibangun di sini, tentu akan banyak yang datang ke Surabaya,” sambung mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Selama kunjungan ke Amerika Serikat, walikota bersama delegasi asal Surabaya, mengunjungi beberapa perusahaan terkemuka di bidangnya seperti Google, Facebook, Intel, Instagram dan juga kampus terkemuka seperti Universitas Stamford dan Universitas Barkeley. Salah satunya Rektor ITS, Prof Joni Hermana. Dalam akun Facebook nya, Prof Joni Hermana sempat menuliskan perjalanan tersebut. Dia mengaku  optimistis, Surabaya kelak dapat menjadi Silicon Valley masa depan. "Ini luar biasa karena insya Allah Pemkot melibatkan akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat, khususnya anak-anak muda Surabaya," ujarnya.(arf)

Wali Kota Ajak Insiyur Ikut Sumbang Ide Bangun Surabaya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berbagi pengalaman dan motivasi kepada Persatuan Insiyur Indonesia (PII) cabang Surabaya, terkait peran Insiyur dalam membangun infrastruktur Kota Surabaya di acara Forum Group Discussion (FGD) di Gedung Siola Lantai 2, Rabu (22/2).

Selain wali kota, ikut hadir dalam acara bertajuk strategi membangun kompetensi warga Surabaya tersebut, Ketua PPI cabang Surabaya, Profesor Daniel M. Rosyied dan juga Ketua PII Jatim, Rudiansyah.

Wali kota Tri Rismaharini menyampaikan harapannya kepada para insinyur agar mereka mau dan mampu untuk aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Surabaya. Wali kota ingin  mendorong para insinyur aktif untuk  aktif bersuara guna menyumbangkan ide-ide nya demi pembangunan bagi Kota Surabaya.

“Kalian itu kan Insiyur yang memiliki ilmu dan bakat mumpuni untuk membangun Surabaya, ya sebaiknya dikembangkan atau ditularkan untuk membangun Surabaya, terlebih untuk bangsa Indonesia. Jadi jangan hanya diam saja,” ujar wali kota.

Risma menambahkan, bahwa kualitas insiyur lokal itu sudah luar biasa. Hal ini dapat dibuktikkan dengan banyaknya sarana infrastruktur yang sudah dibangun oleh insiyur lokal di Surabaya. Ia mencontohkan program kerja dari segi infrastruktur yang sudah terealisasikan di Surabaya seperti pembangunan box culvert untuk menanggulangi banjir, taman kota dan taman baca sebagai tempat berkumpulnya keluarga atau muda-mudi. Juga pembangunan sentra UKM dan pembangunan jalan-jalan baru seperti Frontage Road A.Yani serta MERR sebagai solusi mengatasi kemacetan.

"Itu semua dibangun menggunakan ide insiyur lokal (Surabaya). Hasilnya sungguh luar biasa. Surabaya mendapat pujian dari beberapa negara,” jelasnya.

Risma bercerita, ketika dirinya mempresentasikan program kerja di beberapa negara, salah satunya di San Fransisco, Amerika Serikat ketika berkunjung ke sana pada pertengahan Februari lalu, semua orang yang hadir dalam pertemuan itu, mengapresiasi positif program kerja yang sudah dilakukan di Surabaya.

“Mereka bilang program yang telah dilakukan di Surabaya itu atas rata-rata. Banyak dari mereka yang ingin berkunjung ke Surabaya” tiru mantan Kepala Bappeko ini.

Wali kota berusia 55 tahun ini lantas memberi motivasi kepada para insiyur supaya mereka percaya diri dan bangga dengan kualitas yang dimiliki.

“Ayo bersama-sama belajar, fokus dan serius membangun Surabaya, jangan jadikan diri kalian seperti ayam yang mati di lumbung padi,” harap Risma. (arf)

Dewan Berharap Pegawai Honorer di Pemkot Bisa Segera Diangkat Menjadi PNS



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota dewan di DPRD Kota Surabaya berharap para pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), meski revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ditolak oleh pemerintah.

Hal ini terkait adanya aksi ratusan pegawai honorer K2,  hari ini (22/02/2017) melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Mereka meminta agar pegawai honorer K2 yang sudah mengabdi hampir 15 tahun lebih supaya segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, M.Arsyad, mengatakan, para pegawai honorer sudah cukup lama bekerja di Pemkot Surabaya sehingga memang layak untuk diangkat menjadi PNS.  Mengingat, pada tanggal 24 Januari 2017, DPR RI saat melakukan rapat paripurna menyetujui bahwa pegawai honorer K2 seluruhnya bakal di angkat menjadi PNS dengan cara harus merevisi Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) terlebih dahulu.

“Kita berharap pegawai honorer K2 bisa menjadi pegawai negeri semua, karena melihat kinerjanya yang sudah cukup lama jadi pantas untuk dinaikan menjadi PNS.”ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (22/02/17).

Ia menjelaskan, sampai saat ini yang baru terealisasi baru seribu orang yang sudah diangkat menjadi PNS, dan yang belum sekitar dua ribuan orang, sementara di Jawa Timur sekitar dua puluh ribuan orang.

Politisi PAN Surabaya tersebut mengatakan, dewan akan membangun komunikasi dengan DPR RI agar pegawai honore K2 di lingkungan Pemkot Surabaya bisa segera diangkat menjadi PNS.

Hanya saja ketika pemerintah, jelas Arsyad, dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat di undang DPR RI untuk merivisi UU ASN, pemerintah justru menolak merevisi dengan alasan lebih mengedepankan PP yang akan dibuat oleh Men PAN.

“Hari ini Rabu (22/02/17) saya akan berangkat ke Jakarta untuk membangun komunikasi dengan DPR RI agar bisa diangkat menjadi PNS.”terang Arsyad.

Sementara itu, Sekertaris forum honorer Surabaya dan Jawa Timur, Achmad Diran mengatakan, penolakan pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN) terhadap usulan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini tentunya sangat berakibat fatal bagi pegawai honorer jika PP Men PAN nantinya benar benar akan disahkan. Artinya seluruh pegawai honorer K2 terancam tidak dapat diangkat menjadi PNS.

"Jadi pak menteri itu pengenya tidak ada honorer tapi diganti dengan P2K (Pegawai Perjanjian Kontrak) di pemerintahan. Jadi kami sudah pupus harapan kalau PP yang baru Men PAN itu disahkan,"tegasnya.

Padahal, lanjut Achmad, pada tahun 2013 sebagaian sudah diangkat menjadi PNS, dan masih tersisa 439 ribu pada tingkat Nasional, sedangkan yang ada di Surabaya berjumlah 2200.

“Jadi tujuan kami kesana yang pertama adalah untuk menanyakan alasan munculnya PP baru yang dibuat oleh Men PAN dan KASN yang notabenne di ketuai oleh pak Sofyan yang menolak kami K2 diangkat PNS," ungkapnya. (arf)