Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

DEWAN KRITIK JABATAN MANTAN POLITISI

Komisi B DPRD Surabaya mengkritik perusahaan plat merah milik Pemkot Surabaya yang dijabat mantan politisi, karena dikhawatirkan akan kental dengan unsur politik.

BAGI-BAGI STIKER ANTI KORUPSI

Puluhan jaksa Kejari Surabaya membagi ribuan stiker berisi pesan moral dampak negatif korupsi yang telah merampas hak-hak rakyat.

HAKIM DISEBUT LEGALKAN PROFESI GANDA

Hakim Jihad Arkhaudin menganulir putusan Hakim Agung dan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagai wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

JAKSA BELUM PASTIKAN STATUS EKS DIRUT PT DOK

Karena masih tahap pendalaman status mantan Dirut PT DPS dalam kasus pengadaan kapal masih brlum bisa dipastikan.

KEJARI SURABAYA BEBAS KORUPSI

KemenPan-RB menobatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penganugrahan tersebut diterima Kajari Surabaya di Jakarta (10/11).

PERDA SANKSI MEROKOK RP. 250 RIBU DIREVISI

DPRD Surabaya terus mempertajam Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KT) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kota Surabaya.

POLRESTABES SURABAYA BIROKRASI BERSIH

Setelah dinobatkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi, Polrestabes Surabaya kembali dinobatkan sebagai Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani oleh KemenPan-RB.

SURABAYA RAIH GUANGZHOU INT AWARD 2018

Kota Surabaya resmi memenangkan penghargaan kota terpopuler secara online dalam ajang The Guangzhou International Award 2018.

Kamis, 30 Januari 2014

Kak Seto Apresiasi Program CSR Pendidikan di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : Terobosan baru diterapkan Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya dalam upaya penanganan anak-anak putus sekolah. Pemkot menggandeng kalangan mahasiswa guna memecahkan masalah anak tersebut. Semua tergabung dalam program Campus Social Responsibility (CSR) yang resmi dilaunching pada Rabu (29/1) di Convention Hall Jl. Arief Rahman Hakim.

Kepala Dinas Sosial (dinsos) Surabaya Supomo menjelaskan, program ini sebelumnya sudah dikaji selama tiga tahun dan baru tahun ini bisa terrealisasi. Dalam pelaksanaannya, CSR melibatkan para mahasiswa dari 19 perguruan tinggi di Surabaya, plus didukung oleh pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) Kak Seto.

Untuk tahap pertama ini, sebanyak 243 anak putus sekolah mendapat pendampingan dari para mahasiswa. Pendampingan yang dimaksud meliputi pendekatan psikologis dan pembelajaran. Supomo mengatakan, intensitas pertemuan antara kakak dan adik pendamping tersebut minimal seminggu sekali. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan kalau anak-anak sudah merasa nyaman dan senang, tata muka akan dilakukan lebih dari sekali dalam seminggu.

“Anak-anak nantinya memang diarahkan pada sekolah yang berdekatan dengan rumahnya. Pendampingan tetap diberikan agar motivasi anak untuk belajar tetap terjaga,” terang mantan Camat Kenjeran ini.

Sementara program CSR ini mendapat apresiasi dari pemerhati anak, Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto. Menurut dia, Pemkot Surabaya dinilai berhasil memberdayakan masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, untuk sama-sama peduli terhadap permasalahan anak. “Semoga langkah ini bisa dicontoh kabupaten/kota di daerah lain,” ujarnya.

Dalam pandangan Kak Seto, langkah pendampingan ini sebenarnya juga dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi anak. Sebab, dikatakan saudara Kresno Mulyadi ini, spektrum cerdas itu sangat luas. Cerdas tidak hanya dalam hal akademis, tapi juga non-akademis seperti melukis, olahraga, musik, dan sebagainya.

Di sisi lain, Kak Seto juga menyerukan jauhkan kekerasan dari pendidikan. Pasalnya, kekerasan di sekolah bisa membuat anak tidak kerasan dan nyaman belajar. Hal itu menurut Kak Seto juga menjadi salah satu faktor pendorong anak putus sekolah. Selain karena faktor ekonomi, faktor psikologis juga memegang peranan penting yang menentukan anak tersebut mau bersekolah atau tidak.

“Mari kita wujudkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak. Sebab, pendidikan itu sejatinya merupakan hak anak dan kita semua wajib menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh anak,” tutur psikolog yang mulai fokus pada permasalahan anak sejak 4 April 1970 ini.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (dindik) Surabaya Ikhsan mengaku sangat terbantu dengan adanya program CSR. Sebab, program ini mempunyai tujuan dan target yang sejalan dengan visi pemkot, yakni ke depan sudah tidak dijumpai lagi anak yang tidak bersekolah.

Dikatakan Ikhsan, metode pendampingan semacam ini membawa efek ganda. Bagi anak-anak yang didampingi tentu mereka akan merasa percaya diri, tidak minder, sehingga motivasi diri mereka bisa bangkit dan potensi yang dimiliki bisa berkembang. Di sisi lain, para mahasiswa yang mendampingi juga mendapat pelajaran tentang makna hidup dan cara bersosialisasi. Hal itu, merupakan sesuatu yang mahal yang mungkin tidak didapat di bangku kuliah. Pengalaman selama pendampingan, kata Ikhsan, juga dapat dipakai untuk menyusun skripsi atau tugas akhir, maupun penelitian. “Obyeknya ngga usah jauh-jauh, di sini sudah ada kok,” imbuhnya.

Pemkot Surabaya memberi perhatian lebih terhadap dunia pendidikan. Selain intervensi melalui bantuan operasional daerah (BOPDA), dindik juga sudah bekerja sama dengan seluruh SKPD, termasuk puskesmas, kecamatan, hingga kelurahan. Tujuannya untuk aktif mencari anak-anak putus sekolah di Kota Pahlawan untuk kemudian dicarikan sekolah yang terdekat.

Selain acara launching CSR, pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara Neneng dengan pengarang novel Novianto Adjie. Neneng adalah pelukis berkebutuhan khusus yang hasil lukisannya digunakan sebagai cover novel berjudul Kitab Tertutup: Raja Dusta dan Dewi Kemunafikan karangan Novianto Adjie.

Kak Seto berharap kesuksesan Neneng mampu memberi inspirasi bagi seluruh anak-anak yang hadir. Pesan yang disampaikan adalah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sejauh mau berusaha.(*/arf)

Selasa, 28 Januari 2014

Dirut PDTS KBS Jelaskan Kondisi Satwa


KABARPROGRESIF.COM : Peristiwa kematian satwa di suatu lembaga konservasi merupakan hal yang wajar terjadi. Hal tersebut diungkapkan Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) Ratna Achjuningrum. Pernyataan itu sekaligus guna mengklarifikasi derasnya sorotan media bila ada satwa yang mati di KBS.

PDTS memang kerap kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan setiap terjadi kematian satwa. Pasalnya, berita kematian hewan koleksi KBS selalu dikaitkan dengan opini pengelolaan yang kurang bagus. Padahal, saat pertama kali menangani KBS pada 15 Juli 2013, kondisi satwa sudah sangat memprihatinkan.
Ratna lantas menjelaskan, mulanya ada 204 spesies namun kini jumlahnya tinggal 197 spesies. Secara keseluruhan, total satwa di KBS saat ini ada 3.459 ekor dengan rincian 84 ekor dalam keadaan cacat, tua maupun sakit dan 40 ekor lainnya sudah sangat tua dan berada dalam pengamatan serius. “Beberapa di antaranya bahkan cukup parah,” ungkapnya saat ditemui di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (28/1).

Dia membeberkan kondisi riil satwa satu per satu. Misalnya seekor gajah bernama Hilir berjenis kelamin betina dan berusia 25 tahun. Saat pertama kali PDTS masuk, keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Selain sudah tua, mata kanannya sakit dan berselaput. Selain itu ada juga Candrika, seekor harimau putih berumur 16 tahun. Kondisi lidah Candrika sudah tidak normal. Hal itu berimbas pada menurunnya nafsu makan hewan tersebut. Dikatakan Ratna, sebelumnya sudah menurun 3 kilogram daging per hari kini Candrika hanya mau menyantap 1 kilogram daging per hari.

Hilir dan Candrika hanya sebagian contoh satwa dengan kondisi buruk. Angeli, seekor singa harus berjalan sempoyongan karena mengalami kelainan pada kaki belakangnya. Di luar ketiga hewan tersebut menurut Ratna, masih banyak satwa dengan kondisi serupa, seperti celeng goteng, beruang madu, kuda nil, dan komodo. “33 burung juga dalam kondisi cacat dan sakit, termasuk 3 merak biru dan 10 jalak bali,” terangnya.

Dijelaskan Ratna, penyebab banyaknya satwa yang cacat tersebut sebagian besar karena perilaku satwa itu sendiri. Bisa jadi karena satwa bersikap hiperaktif atau perkelahian antar hewan dalam kandang. Lemahnya pengawasan sebelum ditangani PDTS KBS membuat faktor-faktor itu mungkin saja terjadi.

Sedangkan faktor pendorong kematian satwa, lanjut dia, bisa karena faktor seleksi alam, yakni kondisi satwa yang memang sudah tua. Kendati saat pertama kali mengelola KBS pada Juli tahun lalu PDTS sudah mendapati banyaknya satwa tua dan cacat, namun Ratna menyatakan pihaknya tetap memberikan perawatan maksimal. Upaya yang dimaksud berupa pemberian obat, vitamin dan makanan yang berkualitas. Serta, secara triwulan, PDTS rutin memberikan laporan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Sementara soal surplus hewan, alumnus Universitas Brawijaya itu mengatakan saat ini ada 144 ekor jalak bali dan 94 ekor pelikan. Sejauh ini, dua jenis satwa tersebut yang populasinya paling banyak. Hal itu tentu berpengaruh terhadap penyediaan lahan dan kandang demi kenyamanan satwa. Terkait hal ini, PDTS KBS tengah berkoordinasi dengan kementerian dan BKSDA. “Kalau memang ada rekom dari kementerian maupun BKDSA untuk dipindah, ya akan kami pindah tentunya proses kepindahan sesuai prosedur agar tidak terjadi over populasi,” katanya.
Ditanya apakah dalam waktu dekat PDTS akan menambah koleksi hewan? Ratna menyatakan, dirinya tidak memungkiri terjadi penurunan spesies dari 204 menjadi 197 sehingga butuh pengayaan. Penambahan spesies akan dilakukan di kemudian hari, namun menempuh langkah tersebut, PDTS akan fokus pada pembenahan kualitas kandang terlebih dahulu. Pasalnya, kondisi kandang KBS masih jauh dari kesan layak, baik dari segi keamanan maupun dari segi standar operasional bertaraf internasional.

Kematian Hewan, Brankas Misterius dan Pertukaran Satwa

Guna meningkatkan pengamanan dalam KBS, Pemkot Surabaya akhirnya memasang CCTV. Berdasar evaluasi yang sudah dilakukan, ada 52 titik yang perlu dipasang CCTV.  Dirut PDTS KBS Ratna Achjuningrum mengungkapkan saat ini CCTV sudah dipasang di 18 titik, ada yang di dalam dan di luar kandang. Mengenai lokasi persisnya tentu dirahasiakan demi kepentingan keamanan. “Sisanya dipasang menyusul secara bertahap,” imbuhnya.

Upaya mencegah kematian satwa karena faktor human error juga ditempuh dengan menggelar evaluasi sumber daya manusia (SDM). Hal itu juga sesuai dengan hasil keputusan rapat di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa lalu (21/1). Dari hasil evaluasi diketahui karyawan yang melebihi batas pensiun sesuai perda, yakni 56 tahun sebanyak 27 orang. Parameter evaluasi juga didasarkan pada loyalitas, attitude (kelakuan), softskill dan hardskill. “Nanti kita akan dalami lebih jauh, mana yang layak menjadi karyawan KBS mana yang tidak,” tutur perempuan yang pernah berkecimpung dalam perusahaan pakan ternak selama 10 tahun ini.

Selain kematian hewan, perkembangan seputar KBS juga diwarnai dengan penemuan brankas dan pengusutan pertukaran satwa yang penuh kejanggalan. Tak ingin terseret pusaran konflik yang rentan bermasalah secara hukum, Pemkot Surabaya memutuskan melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ratna mengungkapkan, jumlah brankas yang ditemukan di KBS ada 6 buah. Dengan rincian 2 brankas kecil dalam kondisi rusak, 2 brankas digunakan pengelola untuk menyimpan kas dan tiket, dan 1 brankas misterius dengan 3 gembok yang hingga kini belum dibuka. Berdasarkan catatan keuangan yang belum tentu kebenarannya, brankas tersebut berisi uang senilai Rp 821 juta plus Rp 16 juta titipan koperasi, BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), dan titipan tunjangan hari raya karyawan. “Tapi sekali lagi saya garisbawahi bahwa itu masih berdasar informasi informal,” terang Ratna.

Sedangkan 1 brankas lainnya milik pengurus lama, kunci dan kombinasinya PDTS sama sekali tidak tahu, rumornya brankas itu berisi gading gajah dan cula badak. Hingga detik ini, kedua brankas itu masih belum dibuka.

Soal pertukaran satwa, Ratna menjelaskan bahwa hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 8/1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, khususnya pada pasal 33 dan 34. Dijelaskan, pertukaran boleh dilakukan dengan beberapa persyaratan. Antara lain, harus ada evaluasi terlebih dulu, kemudian harus ada tim penyetaraan nilai konservasi. Untuk satwa tertentu bahkan perlu izin presiden.
Tidak berhenti sampai di situ, langkah teknis diperlukan guna menggenapi persyaratan pertukaran satwa. Pemberi dan penerima satwa harus kembali memastikan apakah penerima satwa mempunyai kandang dan keeper yang layak serta mampu menjaga satwa tersebut.

Ratna mengakui adanya pertukaran satwa dengan kendaraan bermotor dan museum pendidikan oleh pengelola sebelumnya. Terkait hal itu, dia menegaskan PDTS tidak akan menggunakan barang-barang hasil pertukaran yang diduga bermasalah. “Termasuk kandang kambing gunung yang masih dalam perbaikan itu tidak kami gunakan karena statusnya masih bermasalah,” tukas pejabat berjilbab ini. Untuk itu, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari KPK. (*/arf)

PASMAR-2 JUARA LOMBA TEMBAK TANK


KABARPROGRESIF.COM : Pasmar-2  yang diwakili Resimen Kavaleri-2 Korps Marinir (Menkav-2 Mar) Jakarta berhasil menjadi yang terbaik dalam lomba ketepatan menembak dengan menggunakan tank amfibi yang diselenggarakan  di kawasan Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) Korps Marinir, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur, Senin kemarin (27/01/2014).

Dalam lomba yang disaksikan langsung Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington dari titik tinjau T-12 di kawasan Puslatpur Korps Marinir tersebut,  Menkav-2 Mar berhasil meraih total nilai 600, sedangkan Menkav-1 Mar berada di urutan kedua dengan total nilai 400.


Laga kompetisi menembak kavaleri Korps Marinir tahun 2014 ini merupakan bagian dari Ajang Tarung Marinir (ATM) menggunakan material tempur terbaru Korps Marinir yakni Tank amfibi BMP-3F dengan tujuan untuk menguji kemampuan prajurit Korps Marinir dalam mengaplikasikan perangkat teknologi kesenjataan yang terdapat pada material tempur tersebut.

Pada kesempatan itu juga Komandan Batalyon Tank Pasmar-1 dan Pasmar-2 ikut memimpin perlombaan dengan adu kemahiran dalam menembak sasaran di mana Danyontank-2 Mar Letkol Marinir Very Handoko akhirnya berhasil menghancurkan sasaran dengan tembakan kanon dari Tank Amfibi yang dikendarainya.

Hadir dalam acara tersebut pejabat teras Korps Marinir, para Dankolak Kormar, para Dankolak dan Dansatlak Pasmar-1 dan Pasmar-2 yang seluruhnya selesai mengikuti acara serah terima BMP-3F dari Menhan RI kepada Korps Marinir. (*/arf)

Senin, 27 Januari 2014

Pemkot Klarifikasi Hilangnya Jasad Bayi



KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan klarifikasi terkait kasus hilangnya jasad bayi yang baru dilahirkan prematur oleh pasien bernama Sofiyah di Rumah Sakit Graha Medika Wiyung yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Darma Husada (RSUD BDH). 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rahmanita dan Direktur RSUD Bakti Darma Husada (RS BDH), Maya Syariah Saleh yang didampingi Kepala Bagian Humas Kota Surabaya, Muhamad Fikser menuturkan perlu menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan seputar pemberitaan yang menyebut jasad bayi itu hilang di RSUD BDH.

"Kami ingin meluruskan bahwa sewaktu pasien dirujuk dari RS Graha Medika ke RS BDH itu tanpa bayi. RS BDH tidak pernah menerima pasien bersama jasad bayi. Jadi, bayi yang meninggal itu tidak ada kaitannya dengan rumah sakit milik Pemkot Surabaya," tegas Febria Rahmanita dalam jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (27/1). 

Dijelaskan Febria, surat rujukan dari RS Graha Medika tersebut hanya bertuliskan nama pasien yang ditanda tangani oleh bidan di rumah sakit tersebut. "Rekam mediknya ada di RS Graha Medika. Jadi dalam surat rujukan itu hanya ibu Sofiyah. Jenazah bayi tidak disertakan ke RS BDH. Yang kita tangani berdasar rujukan, di luar itu kita tidak tahu," sambung Febria Rahmanita. 

Febria menegaskan bahwa pihaknya belum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tetapi, Dinkes Kota Surabaya sudah memanggil pihak RS Graha Medika dan RSUD BDH untuk melakukan klarifikasi terkait kasus hilangnya jasad bayi tersebut. "Pihak RS Graha Medika sedang melakukan investigasi internal atas kasus ini dan sudah melapor ke polisi. Kita tunggu laporan dari kepolisian," sambung Febria.

Sementara Maya Syariah mengatakan,pasien bernama Sofiyah yang diketahui warga Putroagung III/19 itu dikirim dari RS Graha Medika Wiyung dan masuk ke RSUD BDH pada Rabu (22/1) pukul 12.50 WIB. Pasien tersebut dirujuk ke RSUD BDH karena mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan secara prematur dan RS Graha Medika tidak mampu menanganinya. Di rumah sakit milik Pemkot Surabaya yang berlokasi di Benowo ini, pasien langsung ditangani dengan dilakukan stabilisasi. Namun, karena RSUD BDH kebetulan tidak mempunyai persediaan darah, RSUD BDH lantas merujuk pasien tersebut ke RSUD dr.Soetomo. "Pasien kita kirim ke RSUD dr.Soetomo sekitar pukul 15.00 WIB dalam kondisi stabil. Saat ini, pasien masih dirawat di sana, kondisinya sudah membaik," ujar Maya. (*/arf)

KORPS MARINIR TAMBAH 37 UNIT TANK AMFIBI BMP-3F


KABARPROGRESIF.COM : Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro memimpin upacara penyerahan 37 unit Tank Amfibi BMP-3F dari Pemerintah Rusia kepada Kementerian Pertahanan RI, di area titik tinjau T12 Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) Korps Marinir, Karang Tekok, Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur, Senin (27/01/2014).

Penyerahan Tank Amfibi BMP-3F ditandai dengan penandatanganan oleh Pemerintah Rusia, Pemerintah RI (Kemenhan), Mabes TNI, Mabesal dan Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington, yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kasal Laksamana TNI  Dr. Marsetio, Dubes Rusia untuk Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Komisi 1 DPR RI, pejabat teras Kemhan RI, Mabes TNI, dan Mabesal, dilanjutkan dengan penyerahan replica Tank BMP-3F.

Dengan diserahkannya 37 unit Tank Amfibi BMP-3F, maka saat ini Korps Marinir telah memiliki 54 tank modern produksi Rusia, setelah sebelumnya pada  11 Desember 2010 menerima sebanyak 17 unit tank jenis yang sama dari Menhan RI.

Selesai upacara penyerahan, Menhan RI Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, berkesempatan menyaksikan uji coba dan uji penembakan yang dilakukan tank tersebut, serta penembakan beberapa kesenjataan lain yang dimiliki Korps Marinir TNI AL dalam bentuk manuver di lapangan.(*/arf)

Jumat, 24 Januari 2014

Wayan Titip Desak Kejaksaan Penjarakan Bambang DH


KABARPROGRESIF.COM : Setelah diperiksa oleh jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkas kasus jasa pungut dengan tersangka mantan Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono dinyatakan P19 (Belum Sempurna) dan sudah dikembalikan ke penyidik Polda. Sekarang, penyidik Tipikor mencoba melengkapi petunjuk yang diberikan jaksa. “Berkasnya memang sudah dikembalikan dan sekarang penyidik mencoba melengkapi petunjuknya,”kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setyono,kemarin (22/1).

Petunjuk yang diminta jaksa dalam berkas tersebut pertama, kejaksaan meminta supaya penyidik memeriksa ulang saksi ahli untuk melengkapi berkas perkara dengan tersangka Bambang DH. “Petugas dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus sudah berangkat ke Malang untuk meminta keterangan kepada saksi ahli hukum pidana dari Unibraw Malang. Ini sebagaimana petunjuk pihak kejaksaan,” ungkap Awi.

Selain saksi ahli, pihak kejaksaan juga meminta penyidik Polda Jatim supaya melakukan pemeriksaan ulang terhadap tiga terpidana dalam perkara Japung tersebut. Yakni mantan Sekkota Surabaya Sukamto Hadi, mantan Asisten II Muchlas Udin, dan mantan Kabag Keuangan Purwito.

Tiga terpidana itu saat ini sedang mendekam di Lapas Porong. “Sebagaimana petunjuk Kejaksaan, penyidik akan memintai keterangan kepada mereka,” sambung Awi.

Selain dua hal itu, ada satu lagi hal yang harus dilengkapi penyidik dalam perkara ini sebagaimana surat P-19 yang dikirim oleh kejaksaan.

Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana kembali mendatangi Polda Jatim untuk mendesak supaya perkara ini segera dituntaskan.

“Saya datang untuk bertemu dengan penyidik, Saya minta kasus ini segera dibawa ke pengadilan Tipikor, saya juga mendesak kejaksaan untuk menahan Bambang DH. Alat buktinya sudah cukup, dan ancaman hukumannya juga di atas lima tahun, maka kejaksaan harus menahannya. Supaya jangan sampai dia kabur sebelum proses hukumnya tundas,”pungkasnya. (*/Iko)

Kejari Surabaya Cium Ada Gratifikasi Dalam Pelapasan Lahan MERR II C


KABARPROGRESIF.COM : Tim penyelidik pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menemukan indikator kuat adanya gratifikasi pada pelepasan lahan pembangunan jalan Middle East Ring Road (MERR) II C di Kecamatan Gunung Anyar.

Indikasi itu diyakini tim penyidik, dari hasil keterangan para saksi yang telah dipanggil serta data yang sudah dikantongi penyelidik.

Nur Cahyo Jungkung Madyo, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Surabaya mengatakan, saat ini tim masih menelaah aspek yuridis ada tidaknya penyimpangan dalam kasus ini.

“Tim mempelajari hasil keterangan saksi berikut data yang sudah dikantongi. Dugaan kami ada gratifikasi di situ,” ujarnya (23/1/2014).

Nurcahyo menambahkan, hingga saat ini sudah 10 orang dimintai keterangan. Diantaranya Erna Purnawati, Kepala Dinas PU Bina Marga Surabaya dan lima pejabat lainnya.

Sayangnya, ditanya Apa saja indikator gratifikasinya, Cahyo enggan menjawab rinci. “Nanti, itu kami masih mendalami (dugaan gratifikasi),” elaknya.

Meski begitu, hingga kini, lanjut Cahyo, Tim penyidik sudah menerima sebagian data yang dibutuhkan sebanyak dua bandel, termasuk dari pihak Dinas PU Bina Marga Surabaya dan masih proses penelitian oleh tim.

“Sebagian data sudah kita terima dari Dinas PU, dari situ, tim nantinya akan mengambil kesimpulan sementara, apa modus gratifikasinya, termasuk siapa pihak yang mesti bertanggungjawab,” tegasnya.

Seperti diketahui, untuk pembangunan Jalan MERR II C di Kecamatan Gunung Anyar,Surabaya, yang dimulai sejak tahun 2012 itu, pembiayaannya selain dari Pmkot, juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Untuk pelepasan lahan tahun 2013 sepanjang 1,6 kilo meter yang mencaplok 250 persil dengan luas 1,2 hektar, Pemkot mengeluarkan anggaran Rp 30 miliar. Dugaan awal, ada Pungli pada proses pelepasan lahan tersebut. (*/arf)

Wali Kota : Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat




KABARPROGRESIF.COM : Di sela-sela kesibukan Wali Kota Surabaya, Trik Rismaharini masih menyempatkan diri untuk melakukan kordinasi dengan Camat, Lurah, dan Kepala Seksi di seluruh wilayah Surabaya.

Kordinasi ini merupakan salah satu upaya Wali Kota memberikan pembinaan dan silaturahmi kepada seluruh pejabat yang ada di tingkat bawah.

Kamis (23/1), di Graha Sawunggaling, Wali Kota memberikan pengarahan kepada Camat, Lurah, dan Kepala Seksi di wilayah Surabaya Selatan dan Timur. Pengarahan dilaksanakan selama 3 hari dibagi perwilayah yang diawali kemarin, Rabu (22/1).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengingatkan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Kasi yang hadir. Untuk benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan. “Posisi Anda sekalian sangat dekat dengan masyarakat, karena anda yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka itu, gunakan kekuatan anda untuk membantu dan melayani masyarakat,” ujarnya dihadapan para Camat, Lurah, dan Kasi.

Tak hanya itu, Wali Kota yang masuk nominasi sebagai wali kota terbaik dunia ini mengajak seluruh Camat, Lurah, dan Kasi untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang sudah ditakdirkan untuk melayani masyarakat. Mumpung masih diberi kekuatan untuk melakukan hal positif bagi masyarakat.

“Mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai saya mendapat laporan dari warga kalau ada Camat atau Lurah yang tidak pernah turun ke masyarakat. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka saya tidak bisa berbuat banyak, karena tugas kita memang melayani masyarakat,” tegasnya

Disamping itu, Risma menambahkan sebagai Camat dan Lurah harus selalu aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Seperti tokoh masyarakat, RT, RW, LKMK, sehingga informasi bisa cepat diterima dan segera ditindakanjuti.

“Jangan sampai kecolongan informasi, sebagai Camat dan Lurah harus tahu informasi lebih awal. Supaya itu bisa berjalan, mari bekerjasama dengan RT dan RW karena merekalah sumber informasi di masyarakat,” tuturnya.

Risma menekankan jangan pernah tergoda untuk melakukan korupsi. Sebab, dirinyha akan terus mengusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS di Pemkot Surabaya. Asalkan, pikiran-pikiran kotor untuk berbuat korupsi harus dihilangkan dari sekarang.

“Tidak usah takut, sepanjang pikiran kita tidak dikotori untuk berbuat tidak baik. Sebagai pemimpin harus adil dan harus mampu menunjukkan prestasi. Supaya saya bisa memperjuangkan kesejahteraan anda sekalian. Sekali lagi saya tegaskan jangan pernah melakukan korupsi,” pesannya.

Senada, Kepala Bagian Humas Kota Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan pembinaan tersebut merupakan agenda rutin tiga bulanan. Dalam kegiatan itu, Wali Kota mengetuk hati para PNS Surabaya untuk lebih sensitif terhadap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga, penangananya bisa dilakukan secara persuasif dan bisa ditangani langsung oleh instansi terkait.

“Melalui informasi yang disampaikan, itu merupakan usaha kita membantu orang lain. Dengan sekecil usaha yang dilakukan tersebut, dampaknya sangat besar bagi orang yang merasakan langsung. Selain itu, pembinaan ini sebagai ajang silaturahmi antara PNS di Pemkot Surabaya,” tukasnya. (*/arf)

Rabu, 22 Januari 2014

Gara-gara Teroris, Wali Kota Surabaya Marahi Lurah dan Camat


KABARPROGRESIF.COM : Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merasa kecolongan adanya teroris yang menyusup ke Surabaya. Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini pun lantas mengumpulkan camat-lurah se-Surabaya, Rabu, (22/1) guna membahas antisipasi teroris pasca tertangkapnya dua terduga teroris di Surabaya beberapa hari lalu. Tak lupa tabiat Risma yang uring-uringan ini pun ditunjukkannya, Ia pun dengan lantang memarahi seluruh pejabat yang hadir dalam acara tersebut

"Kami minta agar aparat pemerintah kota di tingkat bawah yakni kecamatan dan kelurahan lebih intensif lagi melakukan pendekatan dan komunikasi dengan warga masyarakat," kata Risma dengan lantang.

Menurut dia, pihaknya mengaku prihatin dengan tertangkapnya dua terduga teroris yang merupakan warga Kedungcowek, Surabaya dua hari lalu. Untuk itu, Risma menyatakan bakal mengambil sejumlah langkah antisipatif agar aksi terorisme tidak terjadi di Surabaya.

Menurut Risma perlu ada pencerahan atas pandangan salah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, khususnya kepada generasi muda.

Ia mengatakan jangan sampai generasi muda mendapat pengaruh yang salah dalam
menyikapi persoalan sosial."Apakah adil bila kita mengarahkan anak anak itu untuk menyelesaikan persoalan dengan cara cara yamg menurut kita benar padahal mencelakakan orang lain, padahal mereka masih punya masa depan," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengumpulkan para camat dan lurah gedung Sawunggaling Pemkot Surabaya Rabu siang untuk membahas persoalan ini.

Risma berharap agar para camat dan lurah kembali meningkatkan pengawasan dan komunikasi di tingkat bawah. Selain itu, lanjut dia, pihaknya menekankan agar pendataan terhadap warga pendatang kembali dilakukan. (*/arf)

Jelang Kantongi Izin Konservasi, Pemkot Susun Agenda Pembenahan KBS


KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya langsung menyusun agenda pembenahan Kebun Binatang Surabaya (KBS) pasca mendapat kepastian izin pengelolaan penuh. Beberapa hal seperti perluasan kandang, evaluasi sumber daya manusia (SDM) hingga menjalin kerjasama dengan negara lain masuk dalam rencana pembenahan sembari menunggu izin konservasi yang turun dalam minggu ini.

Dijumpai di balai kota pada Rabu (22/1), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku lega setelah mendapat dukungan dari Presiden RI dan kementerian kehutanan (kemenhut). Itu berarti, pemkot bakal bisa mengelola KBS secara penuh. Sebab, meski sudah mengambil alih pengelolaan sejak Juli 2012, pemkot tetap tidak punya kewenangan intervensi satwa lebih jauh. Seperti mengawinkan koleksi satwa maupun perbaikan kandang karena belum mengantongi izin konservasi dari kemenhut. Praktis, upaya yang bisa dioptimalkan PDTS KBS selaku pengelola hanya memberi pakan hewan berkualitas dan menjaga kebersihan kandang.

Namun, kondisi tersebut dipastikan tak akan berlangsung lama. Seiring pernyataan Menteri Kehutanan (menhut) Zulkifli Hasan bahwa izin konservasi yang akan diberikan kepada pemkot akan terbit dalam seminggu. Dengan demikian, perbaikan kualitas KBS bisa segera dilakukan secara maksimal.

Risma -sapaan Tri Rismaharini- mengatakan, salah satu kebutuhan satwa yang mendesak yakni perluasan kandang, terutama untuk kambing gunung dan harimau. Dia menilai, sebagian besar kondisi kandang satwa KBS memang sudah tidak layak. Banyak pula yang tidak sesuai standar internasional sehingga pengunjung dengan leluasa memasukkan benda yang tidak semestinya ke dalam kandang. Untuk mencegah hal itu tidak terjadi, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini berencana akan mengganti jeruji kandang dengan kaca.

Soal anggaran yang dipakai, wali kota menyatakan, Pemkot Surabaya sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 51 miliar dari APBD. Termasuk anggaran sekitar Rp 10 miliar dari tahun lalu yang sama sekali belum tersentuh rencananya juga akan dipakai untuk pembenahan KBS.

Masih kata Risma, sesuai hasil rapat di kantor Presiden pada Selasa (21/1) lalu, bahwa evaluasi SDM merupakan bagian dari proses pembenahan KBS. Artinya, manajemen dan para pekerja akan ditata ulang sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan KBS ke depan. Hal itu juga untuk mengakhiri adanya gap-gapan karyawan yang selama ini terjadi akibat konflik berkepanjangan. “Nanti tim independen dari Universitas Airlangga (Unair) yang akan mengevaluasi SDM-nya. Kalau memang kompetensinya sudah tidak sesuai ya tidak kita pakai,” ujarnya.

Di sisi lain, titik terang seputar pengelolaan KBS tidak hanya menumbuhkan optimisme publik dalam negeri. Risma mengaku sejumlah konsulat jenderal (konjen) negara sahabat sudah menawarkan bantuan guna pengembangan KBS. Bantuan meliputi tenaga ahli di bidang konservasi satwa, perbaikan nutrisi serta tenaga medis. “Sama sekali tidak ada kompensasi. Mereka memberi bantuan secara sukarela atas dasar kecintaan akan hewan,” terang wali kota perempuan pertama di Surabaya itu. (*/arf)