Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

RISMA MENGAKU DICECAR 14 PERTANYAAN

Sebagai saksi pelapor kasus dugaan korupsi YKP Surabaya dan PT YEKAPE, Walikota Risma harus menjawab 14 pertanyaan Penyidik Kejati Jatim.

250 PELAJAR SLTA IKUTI PENATARAN BELA NEGARA

Penataran di Dodik Bela Negara Rindam V/Brawijaya bertujuan membina generasi muda yang berkepribadian disiplin dan berjiwa nasionalisme yang tinggi.

PRAJURIT KINI: BERPIKIR GLOBAL, BERTINDAK LOKAL

Selain prajurit di Satuan Yonarmed 12/Divif-2/Kostrad diwajibkan untuk terampil berbahasa Inggris, juga diberikan kursus gratis untuk para pelajar di Kabupaten Ngawi.

JL YOS SUDARSO DITUTUP BULAN DEPAN

Penutupan separuh Jl. Yos Sudarso untuk pengerjaan proyek Alun-alun Surabaya yang direncanakan pada 20-24 Juni 2019, diundur menjadi 1 – 4 Juni 2019 lantaran bertepatan dengan kegiatan lain.

ALAT BUKTI KUAT, KASUS YKP SEGERA EKSPOSE

Kasus mega korupsi di YKP semakin terang benderang, Kejati Jatim segera ekspose untuk menentukan siapa saja pihak yang dapat dijadikan tersangka.

PEMPROV JATIM AJAK LDII PERKUAT PERSAUDARAAN

Pasca Pemilu 2019 Pemprov Jatim mengajak LDII Jawa Timur untuk memperkuat jalinan Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) dan Ukhuwah Wathoniyah (Persaudaraan Bangsa).

KEJATI JATIM KEMBALI BUKA PENYIDIKAN P2SEM

Bukan diabaikan, tetapi karena banyak kendala naka diperlukan waktu yang cukup agar penyidikan kasus P2SEM bisa berjalan dengan lancar dan profesional.

SURABAYA BAKAL PUNYA ALUN-ALUN

Kota Surabaya bakal segera memiliki alun-alun 2 lantai yang berpusat di tengah kota, yaitu kompleks Balai Pemuda dengan Jalan Yos Sudarso sisi timur.

Senin, 24 Juni 2019

Kejari Tanjung Perak Buka Layanan Pengambilan Tilang di Siola


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bagi masyarakat yang tempat tinggalnya di tengah kota namun ingin mengurus surat tilang di Kejari Tanjung Perak.

Kini tak perlu susah lagi lantaran jaraknya terlalu jauh sebab saat ini Kejari Tanjung Perak membuka pelayanan tilang di Plaza Pelayanan Publik Kota Surabaya atau yang lebih dikenal dengan Siola.

"Biar tidak jauh. Buat pelayanan publik, tingkatkan pelayanan. Buat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Korupsi)." jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, Senin (24/6).

Kendati demikian, pelayanan di gedung Siola ini tidak dibuka setiap harinya tetapi hanya sehari dalam seminggu. Itu pun waktunya tidak non stop namun disesuaikan dengan jam kerja.

"Insya Allah setiap Senin. Jam 8 (pagi) sampai jam 1 (siang)." ungkapnya.

Lingga menambahkan meski pelayanan surat tilang telah di buka di gedung Siola bukan berarti pelayanan yang ada di Kejari Tanjung Perak berhenti. Pelayanan pengambilan surat tilang tetap dilakukan seperti biasanya.

"Tapi pelayanan masih bisa dikantor (Kejari Tanjung Perak)." pungkasnya.(arf)

JPN Kejari Surabaya Kirim Somasi ke Tiga Serta Putus Aliran Listrik Penghuni Liar THR


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemkot Surabaya melalui jaksa pengacara negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akhirnya bersikap tegas terhadap penghuni Tempat Hiburan Rakyat (THR) yang masih bertahan, Senin (24/6).

Tidak sekadar hanya memberikan surat somasi ketiga kepada para penghuni, JPN juga memutus aliran listrik yang selama ini masih dinikmati para penghuni ilegal tersebut.

Pemutusan aliran listrik tersebut berdasarkan surat somasi kedua sebelumnya yang dilayangkan pada Senin (17/6) lalu dengan masa tenggang waktu Senin (24/6).

"Kami sudah memberitahukan melalui surat somasi kedua bahwa per tanggal 24 Juni akan dilakukan pemutusan aliran listrik." jelas Kasi Datun Kejari Surabaya Arjuna Meghanada, Senin (24/6).

Meski begitu, lanjut Arjuna, untuk fasilitas umum (fasum) seperti masjid dan penerangan jalan umum (PJU) aliran listrik masih tetap tersambung.

"Kecuali masjid dan PJU masih menyala. Dan, sudah dua bulan terakhir ini pemkot tidak menerima pembayaran listrik dari penghuni THR. Entah dari mana penerangan mereka masih bisa menyala.” tandas Arjuna dengan nada heran.

Terkait surat somasi ketiga, lanjut Arjuna, bahwa PJN memberikan batasan waktu hingga Minggu (30/6) berdasarkan pengalenderan jam kerja.

“Kami mendatangi satu per satu sambil mengimbau kepada penghuni untuk meninggalkan lokasi. Banyak keluhan yang mereka katakan, terutama pasca pindah akan tinggal di mana.” ungkap Arjuna.

Untuk hasil dari surat somasi kedua, tambah dia, ada sekitar 40 penghuni sudah meninggalkan lokasi.

“Tadi (kemarin, red) kami memberikan surat somasi ketiga kepada 62 orang yang masih bertahan. Kalau kebetulan orangnya tidak ada dan ada tetangga yang mengenalnya, maka kami menitipkan surat somasi tersebut.” pungkasnya. (arf)

PT ASABRI Sosialisasikan Program di Korem 082/CPYJ


KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) PT ASABRI berupaya untuk terus menanamkan komitmen melalui beberapa program yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI-AD.

Selain menjamin tabungan hari tua (THT), ASABRI juga mulai meluncurkan beberapa program lainnya, termasuk diantaranya mengenai jaminan kecelakaan kerja (JKK) hingga jaminan kematian (JKM) dan nilai tunai iuran pensiun (NTIP).

“Termasuk diantaranya pemberian pinjaman ataupun kredit kepemilikan rumah dengan beberapa persyaratan ataupun ketentuan yang sudah kita terapkan,” ujar Gito, Kepala cabangsa ASABRI Surabaya. Senin, 24 Juni 2019.

Sementara itu, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi sangat mengapresiasi sosialiasi yang dilakukan oleh pihak PT ASABRI saat ini.

Pasalnya, kata Danrem, selain mampu meringankan beban prajurit, keberadaan beberapa program yang dimunculkan oleh pihak ASABRI, diyakini mampu meningkatkan taraf kesejahteraan prajurit.

“Jadi, sebelum menyetujui program itu, para peserta diwajibkan untuk memenuhi beberapa kriteria ataupun persyaratan. Saya rasa, program ini dapat meringankan beban prajurit,” ujar Danrem. (arf)

Kejati Nyaris Kecolongan Pencairan Deposito Rp.30,2 Miliar Milik YKP


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim hampir saja kecolongan, perihal pencairan dana deposito milik Yayasan Kas Pembangunan (YKP) sebesar Rp 30.2 milliar. Sebab ada pihak yang berusaha dan hampir berhasil mencairkan dana tersebut.

Transaksi milyaran rupiah tersebut berhasil digagalkan, setelah pihak bank yang ragu-ragu atas permintaan pencairan itu. Karena sebelumnya pihak bank mendengar bahwa Kejati Jatim telah memblokir sejumlah rekening YKP dan PT. YEKAPE.

Oleh karenanya pihak bank belum menerima pemblokiran dari Kejati Jatim. Pihak bank kemudian menghubungi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta. Selanjutnya pihak PPATK segera menghubungi Kejati Jatim. Dan pihak Kejati langsung memblokir rekening itu.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan, ketika dikonfirmasi tentang santernya kabar adanya usaha "pembobolan" rekening YKP dan PT YEKAPE itu tidak membantah.

"Ah, teman-teman wartawan dengar juga ya. Kabar itu bukan hoak dan benar terjadi. Hampir saja ada usaha pencairan deposito dari pihak YKP. Namun semua transaksi telah berhasil digagalkan,"katanya.

Jaksa yang juga ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang itu mengakui rekening yang hampir dicairkan itu memang belum terblokir penyidik. Ada satu nomor rekening di sebuah bank lolos tidak diblokir penyidik.

Namun setelah kasus itu, tambah Didik, pihak Kejati telah mengirim surat blokir ke seluruh bank yang ada di Surabaya.

"Jadi sekarang semua bank sudah kita surati. Sudah kita blokir semua rekening YKP dan PT YEKAPE," pungkasnya.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Komandan Kodiklatal Hadiri Uji RO TFG Latihan Armada Jaya ke-37 TA 2019


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto selaku Direktur Latihan (Dirlat) Latihan Armada Jaya ke-37 TA 2019 menghadiri perlaksanaan uji konsep Rencana Operasi (RO) dengan Tactical Floor Game di Pusat Latihan Elektronika dan Sistem Kendali Senjata (Puslatlekdalsen) Kesatrian Bumimoro (Kodiklatal.

Hadir dalam uji Konsep RO Gubernur Akademi Angkatan laut (AAL) Laksda TNI Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M selaku Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) TNI, Pangkoarmada I selaku Panglima Komando Tugas Laut Gabungan (Pangkogaslagab), Pangkoarmada II selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi (Pangkogasgabfib), Pangkolinlamil selaku Panglima Komando Tugas Pendaratan Administrasi (Kogasratmin) dan Pangarmada III selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Pertahanan Pantai (Pangkogasgabhantai).

Latihan diawali dengan laporan Dirdiklat Kodiklatal Laksma TNI Deny Septiana S.Ip., M.A.P. selaku Wadirlat Kepada Pangkogab TNI, diteruskan penyampaian uji Konsep Rencana Operasi mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pengakhiran dari masing-masing Komando Tugas dan Satuan Tugas.

Sebelum memaparkan uji konsep operasi para Pangkogas dan Satuan tugas tersebut mendapatkan data-data mengenai kekuatan musuh yang disampikan oleh Asintel Pangkogab yang dijabat oleh Waaspam Kasal Brigjen TNI Marinir Suaf Yanudan data kekuatan sendiri yang disampaikan oleh Asops Pangkogab dijabat Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksma TNI Irwan Achmadi, M.Tr, (Han),berikut kekuatan personil dan kekuatan logistik TNI. (arf)

Bambang DH Janji Besok Penuhi Panggilan Penyidik Kejati Jatim


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung mengaku bila Bambang Dwi Hartono (BDH) tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Jatim.

"Hari ini Bambang DH tidak bisa datang." jelas Richard, Senin (24/6).

Alasan mangkirnya mantan Walikota Surabaya itu kata Richard karena adanya urusan yang tak bisa ditinggalkan.

"Ada urusan pribadinya." katanya.

Namun lanjut Richard, suami Dyah Katarina itu berjanji akan memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati pada esok hari.

"Katanya besok hari. Diberitahu secara lisan." ujarnya.

Richard menambahkan, sebenarnya pemeriksaan Bambang DH dilakukan hari ini bersama saksi lainnya yakni Maryono dan Suboko.

Namun karena berhalangan hadir maka, jadwal pemeriksaan Bambang DH akan digabungkan dengan saksi-saksi lainnya dari pihak YKP dan PT Yekape.

"Jadwal pemeriksaan besok ada tiga dari YKP dan PT Yekape." pungkasnya.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Naluri Menembak Prajurit Korem 084/Bhaskara Jaya Diuji


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menembak merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang prajurit, khususnya TNI-AD. Bahkan, guna meningkatkan kemampuan tersebut, latihan menembak pun digelar secara rutin di seluruh Satuan TNI-AD.

Seperti yang berlangsung di lapangan tembak Makorem 084/Bhaskara Jaya saat ini. Senin, 24 Juni 2019 pagi.

Selain diuji dengan senjata ringan, para prajurit Korem itu juga mengikuti uji tes menembak dengan menggunakan senjata laras panjang.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengecekan seluruh kemampuan menembak anggota Korem, khususnya dalam segi kemampuan dasar menembak dengan menggunakan senapan pistol,” ujar Danrem, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E.

Dikatakan Danrem, selain diikuti oleh prajurit pria, latihan tersebut juga diikuti oleh para Kowad Korem. Bukan hanya ketangkasan menembak saja. Orang nomor satu di tubuh Makorem 084/Bhaskara Jaya itu juga menegaskan jika pengaturan pernafasan dinilai sangat penting untuk dilakukan oleh para peserta selama berlangsungnya latihan menembak tersebut.

“Terutama memperhatikan faktor keamanan selama latihan menembak,” tegasnya. “Semua personel harus bisa (menembak). Sebab, ini merupakan tupoksi TNI-AD,” imbuh Danrem. (arf)

Kejati Jatim Panggil Tiga Saksi, Hanya Bambang DH Berhalangan Hadir


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemeriksaan secara maraton sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya terus dilakukan penyidik Pidsus Kejati Jatim.

Hari ini sesuai jadwal pemanggilan terdapat tiga saksi yang harus diperiksa di lantai V gedung Kejati Jatim.

"Tiga orang sesuai jadwal, Pak Maryono, Suboko dan Bambang DH." Kata Kasi Penkum, Richard Marpaung, Senin (24/6).

Ketika ditanya siapa dua orang yang dipanggil selain Bambang DH itu. Richard tak mengetahui secara pasti sebab dalam surat panggilan hanya tertera namanya dan tak disebutkan kerja dimana.

"Dari surat panggilan itu saya cuma bisa lihat namanya saja." ujar Richard.

Menurut Richard, dua saksi yakni Maryono dan Suboko cukup kooperatif saat jalani pemeriksaan.

"Mulai jam 9 sampai sekarang setengah lima masih diperiksa." Pungkasnya.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Lanal Yogyakarta Support Penyelenggaraan Event Lomba Dayung Perahu Naga Peh Cun 2019 di Laguna Depok Bantul


KABARPROGRESIF.COM : (Yogyakarta) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Yogyakarta, Lantama V , Koarmada II, melaksanakan dukungan kegiatan kebaharian dalam event Lomba Dayung dan Festival Perahu Naga dalam rangka Peh Cun, perayaan suci masyarakat Tionghoa, bertempat di kawasan laguna pantai Depok Ds. Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul selama 2 hari (22-23/6).

Selaku penyelenggara event Lomba Dayung dan Festifal Perahu Naga Ke-X tahun 2019 oleh Dinas Pariwisata Prov. DIY bekerjasama dengan Pemda Kab. Bantul, Dinas Pariwisata Kab. Bantul dan JCACC (Jogja Chinese Art and Culture) serta didukung oleh Lanal Yogyakarta dan PODSI (Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia) DIY.

Lomba dan festival perahu naga nasional ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan di Kab. Bantul khususnya dan DIY pada umumnya serta melaksanakan program pengembangan destinasi sektor Pariwisata tahun 2019, juga sebagai upaya berlatihnya para atlit dayung PODSI untuk berprestasi.

Peserta lomba dayung terdiri 24 tim dari berbagai daerah, baik berasal dari wilayah Prov. DIY, Jateng serta Balikpapan Kalimantan Timur dengan melaksanakan babak penyisihan mulai hari Sabtu, 22 Juni 2019 dengan jarak tempuh race lintasan sejauh 1.000 meter dan sesi final pada hari Minggu, 24 Juni 2019.

Selain lomba dayung perahu naga, juga ditampilkan berbagai kesenian dari JCACC berupa tarian tradisional dan Barongsai sebagai bentuk apresiasi dan aktualisasi seni tradisi masyarakat sekaligus dalam rangka melestarikan budaya.

Rangkaian seni dan tradisi yang ditampilkan dibungkus dalam bingkai kepariwisataan, sehingga semakin memeriahkan suasana festival di pantai Laguna Depok. Ratusan wisatawan hadir memadati pantai Depok untuk menyaksikan puluhan perahu naga beradu kecepatan dan ketangkasan.

Upacara penutupan dengan penampilan final lomba dan festival dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY, Bpk. Singgih Raharjo SH Mpd, Perwira Pelaksana (Palaksa) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Yogyakarta Letkol Laut (P) R. Haryo Wiji Pratomo, S.H, M. Mar. Stud, Kepala Dinas Kab. Bantul Bpk. Kwintarto Heru Prabowo S. Sos, AKBP Bayu Herlambang mewakili Dir Pol Air  Polda DIY, Kompol Leo Fasak Kapolsek Kretek, Muspika Kretek, Muspides Parangtritis dan disaksikan ratusan penonton.

Kadis Pariwisata DIY Bpk Singgih Raharjo dalam sambutannya berharap, kegiatan jangan sampai hanya merupakan kegiatan rutin tahunan, namun akan dapat memompa semangat dan menciptakan bibit unggul yang dapat berkiprah ke even nasional bahkan Internasional.

Adapun Komandan Lanal (Danlanal) Yogyakarta Kolonel Marinir Bambang Adriantoro memberikan tanggapan atas terselenggaranya event ini, bahwa Lanal Yogyakarta selaku pembina olah raga perairan di wilayah DIY bersama PODSI DIY memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya lomba dayung perahu naga perayaan Peh Cun tahun 2019, dengan melibatkan secara aktif personel Lanal Yogyakarta selaku official tim peserta lomba maupun panitia, menerjunkan 3 unit perahu karet dan personel melaksanakan Search And Rescue (SAR) lomba, juri lomba, serta mengikutsertakan 2 tim dayung perahu naga Lanal Yogyakarta dengan harapan sebagai upaya berlatih atlit Tim Dayung Lanal Yogyakarta dalam menyambut pelaksananaan event tahunan Lomba Dayung Perahu Naga Danlanal Cup pada peringatan Hari Armada bulan Desember 2019 mendatang.

Keluar sebagai pemenang lomba dan berhak mendapat piala serta dana pembinaan adalah juara I oleh PODSI Pati mendapat Rp. 15.000.000,- juara II oleh PODSI Kulon Progo mendapat Rp. 14.000.000,- dan juara III oleh PODSI Balikpapan mendapat Rp. 13.000.000,-

Juara Harapan I oleh Tim Dewa Ruci Cilacap mendapat Rp. 12.000.000,- juara Harapan II oleh Tim Adiraja Cilacap mendapat Rp. 11.000.000,- serta juara, Harapan III oleh Tim Padle Club Cilacap mendapat Rp. 10.000.000,-.yang secara simbolis diserahkan kepada pemenang lomba oleh para pejabat terkait. (arf)

Surabaya Akan Terapkan Parkir Progresif di Semua Kawasan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) DPRD dan Pemkot Surabaya akan membahas raperda tentang penerapan sistem parkir progresif di semua titik parkir.

Pasalnya pemberlakukan parkir progresif mencerminkan keadilan, karena tarif parkir akan ditentukan dari lamanya parkir.

“Selama ini tak adil, parkir 10 menit dengan 10 jam sama." terang Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat usai dengar pendapat dengan DPRD Surabaya, Senin (24/6).

Penerapan tarif parkir progresif nantinya tak hanya di gedung, di tepi jalan umum sistem tersebut juga diberlakukan. Saat ini jumlah titik parkir di Surabaya sekitar 1.600-an.

Namun, karena keterbatasan anggaran penerapan akan diberlakukan secara bertahap. Irvan menyebutkan, kawasan parkir yang memiliki potensi pendapatan yang besar yang akan diutamakan untuk pemberlakukan sistem parkir progresif. Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan alat parkir yang memadai relatif besar sekitar Rp 100 juta per unitnya.

“Karena kalau kita membeli alat parkir meter tak rugi, karena biaya operasional bisa diambilkan dari parkir progresif.” terangnya

Di Surabaya, sistem parkir progresif baru telah diberlakukan di dua lokasi, yakni di Taman Bugkul dan Balai Kota Surabaya. Penambahan jumlah titik parkir progresif menunggu penetapan Raperda Parkir Progresif.

“Sebenarnya Perda Parkir sudah ada, namun untuk tarif harus ada perda lagi." katanya.

Irvan menyampaikan penerapan tarif parkir progresif, selain alasan keadilan juga untuk mendorong investasi di jasa layanan parkir.

Meski, ia mengatakan, saat ini belum bisa memperkirakan berapa besaran kenaikan retribusi yang didapat dengan adanya sistem tersebut. Pasalnya, belum ada kepastian berapa besaran prosentase kenaikan tarif parkir yang disetujui kalangan dewan.

“Kalau perda disetujui 2 jam pertama sekian, kemudian kenaikan selanjutnya sekian persen kita bisa mengestimasinya." katanya

Ia mengungkapkan, di kota Surabaya ada banyak titik parkir yang bisa diterapkan parkir progresif. Kawasan tersebut berada di area yag ramai, seperti Manyar Kertoarjo dan Blauran.

"Saat ni pendapatan yang diraup dari retribusi parkir di Tepi Jalan Umum mencapai Rp 35 milyar, sedangkan parkir khusus atau Gedung sekitar Rp  4,6 milyar." pungkasnya. (arf)

Korem 083/Baladhika Jaya Terima Kunjungan Tim Wasev Spamad


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Staf Pengamanan Angkatan Darat (Spamad) memastikan jika seluruh program yang selama ini berjalan di Korem 083/Baladhika Jaya, berlangsung sesuai prosedur tetap yang sudah diberlakukan oleh Komando Atas.

Kolonel Arh Immanuel Pasaribu mengatakan, selain pengecekan program staf Intelijen, pihak Spamad saat ini juga melakukan pengecekan terhadap beberapa produk di Satuan Penerangan, khususnya Penrem.

“Hal ini, ditujukan agar seluruh jajaran staf Intelijen dan Penerangan di jajaran Korem dapat menyesuaikan diri dengan adanya peraturan baru dalam pembuatan suatu produk yang nantinya akan dipertanggung jawabkan,” ujarnya. Senin, 24 Juni 2019.

Selain sosialisasi, kata Kolonel Immanuel, pihaknya juga melakukan pengcekan terhadap beberapa administrasi yang selama ini sudah berjalan. “Dari pengecekan itu, tidak ditemukan satupun kesalahan. Artinya, semuanya berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh Letkol Arm Budi Santoso. Ia menilai, keberadaan hasil pengecekan yang dilakukan oleh pihak Spamad, diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparat Intelijen dan Penerangan Korem.

“Semua laporan sesuai pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan hasil itu bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan, sehingga kinerja aparat Intelijen dan Penerangan akan selaras,” imbuhnya. (arf)

Mengawali Aktivitas Pendidikan di St. Vincent’s School


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mengawali aktivitas hari kedua, Rabu, (19/6) di Sekolah Tuna Netra, St Vincent’s School, kegiatan pagi di sekolah selalu dimulai pukul 09.00 untuk sarapan. Selanjutnya sekitar pukul 10.00, kegiatan pendidikan baru dimulai di kelas-kelas. Untuk gambaran jelasnya, di musim panas ini, waktu malam di Kota Liverpool hanya sekitar 6 jam, sedangkan siangnya sekitar 18 jam.

Tim Pendamping Delegasi Pendidikan Kota Surabaya, Supriyanto mengatakan, menu sarapan pagi di sana adalah roti dan sereal lengkap dengan susu dan teh panas. Namun, sebagian besar anggota delegasi tidak terbiasa dengan menu sarapan seperti ini. Akibatnya, sebagian anggota delegasi memilih untuk tidak sarapan, atau hanya sedikit sekali untuk mengganjal perut.

“Untungnya, sehabis shalat subuh tim kami sudah masak nasi dengan rice cooker dan logistic yang dikirim Bu Risma ke Bandara Juanda kemarin lusa. Anak-anak sudah sarapan nasi dengan mie instan, abon, dan kering tempe di dapur asrama.” kata anggota Tim Delegasi Pendidikan Surabaya yang mendampingi anak-anak, Senin (24/6).

Ia mengungkapkan hampir semua sisi dinding luar dan dalam kelas St Vincent’s School dipenuhi berbagai karya siswa dan juga poster-poster yang berisi motivasi. Berbagai buku sumber pelajaran dan referensi juga tersedia di dalam kelas. Termasuk juga beberapa unit komputer lengkap dengan keyboard khusus bagi penyandang tuna netra. Semua poster dan berbagai tempelan media dan identitas ruang atau penunjuk arah dilengkapi dengan huruf Braille.

“Semua media pembelajaran juga berbentuk timbul, sehingga bisa dikenali dan dipahami oleh semua siswa tuna netra. Termasuk yang paling menarik adalah beberapa unit Globe Timbul yang dilengkapi dengan huruf braille di Ruang Kelas History, Geografi dan Hukum." ungkap Supriyanto.

Selesai acara sarapan bersama, rombongan dari Surabaya kemudian diarahkan berkumpul di Lounge Asrama untuk mendapatkan briefing dari Kepala Sekolah St Vincent’s School, Dr. John A Anderson dan Direktur Program Pelatihan, Mrs Bucle.

Pada kesempatan ini, Mr. John Paterson menyampaikan beberapa hal, diantaranya gambaran umum kegiatan delegasi Pendidikan Surabaya selama enam Minggu ke depan. Kegiatan di pekan pertama adalah perkenalan dan orientasi kampus serta identifikasi siswa. Pada pekan-pekan selanjutnya, kegiatan diisi dengan pembelajaran inti yang akan menggunakan metode Sightbox.

“Saya harap hasil dari metode pembelajaran tersebut, dapat dijadikan suatu percontohan bagi Surabaya, terutama terkait dengan kebudayaan dari kedua kota (Liverpool dan Surabaya) dan kedua negara (Inggris dan Indonesia).” kata John.

Disamping itu, John juga berharap agar hasil pembelajaran di St. Vincent’s School ini dapat diterapkan di Surabaya, terutama terkait dengan life skill, musik dan olahraga. “Saya harap para pendidik yang ikut Program Delegasi Pendidikan ini dapat menerapkan ilmunya yang diperoleh dari St. Vincent’s School ini di Surabaya." imbuh John.

Sementara itu, Direktur Program Pelatihan, Mrs. Buckle memberikan arahan kepada anak-anak dan para pendamping segala hal teknis di sekolah dan asrama. Selain itu, John juga menyampaikan bahwa setiap hari pergantian jam pelajaran ditandai dengan bel. Karena itu, Ia berharap, suara bel tersebut tidak mengganggu dan mempengaruhi kegiatan delegasi pendidikan dari Surabaya.

“Ada bel alarm tanda bahaya hari Senin depan pada jam-jam tertentu. Itu hanya sebagai kegiatan simulasi tanggap darurat saja. Semua siswa akan dievakuasi ke titik-titik kumpul yang ada. Sedangkan delegasi Pendidikan dari Surabaya tidak perlu ikut evakuasi, kegiatan tetap berjalan normal seperti biasa." ujar Buckle.

Setelah selesai kegiatan briefing, delegasi pendidikan Surabaya kemudian diajak berkeliling untuk melihat semua fasilitas sekolah dan berbagai kegiatan pembelajaran di semua ruangan. Di sekolah tersebut, kegiatan pembelajaran dimulai dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Setiap kelas siswanya hanya sekitar 4-6 siswa dengan 2-3 guru pembimbing.

Tak hanya itu, anak-anak bersama para pendamping juga diajak melihat fasilitas olah raga indoor untuk bermain basket, cricket dan footsal. Kala itu, anak-anak terlihat sangat gembira ketika bermain olah raga di sana. Sejenak mereka bisa melupakan rasa rindunya pada orang tua dan keluarga. Karena beberapa siswa masih sering terlihat nangis selama di pesawat dan juga saat sudah di kamar asrama, karena kangen berat dengan orang tua di tanah air. (arf)

Darah Prajurit Kodim 0831/Surabaya Timur Banjiri Rumah Sakit Mitra Keluarga


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Puluhan prajurit Kodim 0831/Surabaya Timur beramai-ramai mendatangi lantai 5 RS Mitra Keluarga, Surabaya. Senin, 24 Juni 2019 pagi.

Tiba di lantai 5 rumah sakit, prajurit di bawah kendali Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, S. Sos, M. I, Pol, tersebut langsung menuju Auditorium yang berada di lokasi tersebut.

Tanpa basa-basi, puluhan personel TNI-AD itu langsung menuju ke lokasi berlangsungnya bakti sosial donor darah.

Ternyata, tak hanya diikuti oleh prajurit TNI saja. Namun, bakti sosial tersebut juga diikuti oleh masyarakat Surabaya lainnya.

Donor darah yang dilakukan oleh prajurit Kodim saat ini, kata Dandim, merupakan suatu bentuk kepedulian TNI, terutama dalam membantu masyarakat.

“Darah itu, nantinya akan disalurkan ke pihak PMI,” ujar almamater Akademi Militer tahun 2001 ini.

TNI, khususnya Kodim Surabaya Timur, sangat mendukung pelaksanaan bakti sosial yang saat ini berlangsung di RS Mitra Keluarga tersebut. Pasalnya, kata Letkol La Ode, TNI tak hanya bertugas menjaga pertahanan negara saja. Namun, TNI selalu siap membantu masyarakat di setiap wilayah tugasnya.

“Terutama dalam kegiatan bakti sosial untuk masyarakat,” paparnya. “Mudah-mudahan, darah yang kita salurkan saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya. (arf)

Begini Suasana Delegasi Pendidikan Surabaya di St. Vincent School Liverpool


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tim Delegasi Pendidikan Kota Surabaya akhirnya tiba di Manchester Air Port sekitar pukul 1 siang, Selasa, (18/6) waktu setempat, dengan penerbangan menggunakan pesawat Qatar Air Ways. Perjalanan yang menguras tenaga ditambah dengan urusan bagasi dan imigrasi yang lumayan lama, membuat delapan orang pendamping (guru) dan tujuh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kelelahan.

Terlebih, home sick yang dialami beberapa anak juga lumayan menguras waktu, dan energi para pendamping. Ketika masih di bandara Juanda dan Soekarno Hatta, anak-anak masih bisa bercanda ria dengan sesama dan anggota delegasi yang lain. Tapi ketika pesawat sudah jauh meninggalkan Jakarta, maka tangis kerinduan anak-anak mulai terdengar meski terasa samar-samar.

“Secara bergantian kami berusaha menenangkan anak-anak yang memang baru pertama meninggalkan keluarga ke tempat yang sangat jauh dan dalam waktu yang lama.” kata Supriyanto, anggota Tim Delegasi Pendidikan Surabaya yang mendampingi anak-anak, Senin (24/6).

Urusan membujuk anak-anak agar mau makan selama di pesawat pun juga menguras cukup banyak waktu, tenaga para pendamping. Berbagai taktik dan strategi pun dikerahkan oleh para pendamping, agar anak-anak mau makan. Bahkan, kata Supriyanto, kadang mereka juga harus diperlakukan seperti anak yang baru lulus TK.

“Kami ajak lomba makan, yang paling cepat selesai jadi juara. Kadang kami bilang, “yang ini enak lho, kalau tidak dimakan nanti saya ambil lho!” Alhamdulillah, akhirnya berhasil juga, mereka mau makan meski kadang tidak habis satu porsi. Minimal perutnya terisi dan tenaganya bisa dipulihkan serta bisa istirahat, tidur di pesawat." ujarnya.

Namun demikian, Supriyanto mengungkapkan, nama besar Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sangat membantu memperlancar perjalanan rombongan. Sebelumnya, Wali Kota Risma meminta pihak Qatar Air Ways untuk memberikan layanan priority kepada tim delegasi Pendidikan Surabaya. Begitu juga kepada pihak Garuda.

“Semua urusan kami sebagai penumpang dibantu hingga kami masuk ke dalam pesawat. Meskipun demikian, rasa lelah itu tetap saja menghampiri kami semua. Apalagi ketika sudah mendarat di Manchester Air Port kami harus antri di Imigrasi tanpa ada pendampingan lagi, semua harus mandiri." cerita Supriyanto yang juga menjabat sebagai Staff Kurikulum SMPN 40 Surabaya ini.

Supriyanto menyebut, tiga anggota delegasi yang menjadi pendamping anak-anak, sebelumnya sudah pernah menjalankan tugas yang sama di Korea Selatan. Namun demikian, ternyata kondisi di Korea Selatan sangat berbeda dengan saat bertugas ke Inggris kali ini. Saat ke Korea Selatan, komunikasi dengan Surabaya hanya terputus saat di pesawat saja. Sementara di semua bandara dan fasilitas public lainnya ada Wifi yang bisa diakses gratis dengan mudah.

Akan tetapi, kata dia, saat bertugas ke Inggris ini, semua jalur Wifi tidak ada yang bisa terkoneksi dengan gadget anggota delegasi. Baik saat di Bandara Abu Hamad, Doha, Qatar maupun saat di Bandara Manchester.

“Alhamdulillah saat mampir ke Toilet bertemu dengan dua orang Doktor, dosen dari Marwadewa Denpasar Bali yang merupakan Alumni Kampus di Manchester. Dengan bantuan mereka, kami bisa berkomunikasi dengan otoritas Imigrasi Inggris dan mendapatkan layanan priority lagi." ungkapnya.

Kalau tidak memperoleh layanan priority lagi, Supriyanto bersama pendamping lain mungkin saja tak tahu lagi harus berbuat apa, karena tangis salah satu siswa sudah bukan lagi bergemuruh, tapi meraung-raung. Home Sick benar-benar telah merebut keceriaannya sejak meninggalkan tanah air.

Begitu urusan dengan antrian di Imigrasi berhasil mereka lewati, kemudian tim beralih mengurusi bagasi yang lumayan banyak. Ada total 20 koli berupa koper-koper besar dan beberapa kardus. Padahal tenaga dewasa di tim, hanya ada delapan orang. Sisanya yang tujuh lagi adalah anak-anak tuna netra dan ABK penyandang Low Vision yang sedang kelelahan dan terkena Home Sick serius.

“Saat akan ambil Trolly kami kebingungan karena trolly tidak bisa dikeluarkan dari lokasi penyimpanannya. Ternyata tidak ada yang gratis di sini. Setiap trolly yang akan kami gunakan harus membayar di mesin automatic nya senilai 1 pounds.” katanya.

Padahal, lanjut dia, tak satupun anggota delegasi yang memiliki uang Pounds dengan pecahan 1 Pounds. Akhirnya mau tidak mau para pendamping itu harus membawa 20 koper dan kardus-kardus itu tanpa trolly. Dengan susah payah dan sesekali koper terjatuh, akhirnya mereka bisa mencapai pintu keluar. Di sana sudah menunggu tim penjemputan dari pihak St. Vincent’s School.

Di Bandara Manchester ini, mereka dijemput oleh Mrs. Buckle, Pastoral Independen Skills Manager (Directrice des Techniques Pastorales et d’independence) beserta staff dan seorang penerjemah dari PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Liverpool, Agata.

“Mereka ikut membantu kami membawa bagasi menuju lokasi parkir bus penjemputan yang ternyata masih sangat jauh. Kemudian kami bersama anak-anak melanjutkan perjalanan dari Bandara Manchester ke Kampus St Vincent’s School di Liverpool yang ditempuh sekitar 45 menit menggunakan bus.” ujar Supriyanto.

Ia mengungkapkan setelah rombongan tiba di asrama Kampus St Vincent’s School, rupanya kedatangan mereka telah ditunggu. Sore itu, rombongan disambut langsung oleh seorang pria bernama John Anderson Patterson, selaku Kepala Sekolah St Vincent’s School. Menariknya, pria itu menggunakan ikat kepala berupa blangkon khas Surabaya. Bahkan, ketika menyapa rombongan, pria itu juga mengucapkan salam seorang Muslim dan menyapa rombongan satu persatu sambil berjabat tangan hangat. Kemudian rombongan pun langsung diarahkan ke sebuah ruangan makan siswa.

“Selesai makan, beliau memberikan sambutan singkat di ruang makan itu, lalu mengarahkan kami semua ke asrama. Di sana koper-koper kami sudah tertata rapi. Kami pun dipersilahkan untuk beristrirahat untuk memulihkan tenaga." pungkasnya. (arf)

Komandan Lanal Denpasar Hadiri Acara Southeast Asia Maritime Law Enforcement Initiative Technical Eksperts Workshops


KABARPROGRESIF.COM : (Bali) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar , Lantamal V, Koarmada II, Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko mendapat kehormatan menghadiri acara Pembukaan  Southeast Asia Maritime Law Enforcement Initiative Technical Eksperts Workshops yang diselenggarakan oleh Bakamla RI di Ball Room Hotel Conrad Tg. Benoa Bali, Senin (24/5).

Acara Workshops yang digelar dari tanggal 24 s.d. 28 Juni 2019 dibuka oleh Ka. Bakamla RI yang diwakili oleh Dirlat Bakamla RI, Laksamana TNI Yeheskil Katiandagho, dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Bali, Palaksa Lanal Denpasar, GM. Pelindo Benoa dan Dirpolair Polda Bali serta delegasi negara sahabat dari USA, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Kamboja dan Vietnam.

Workshops yang digelar oleh Bakamla RI dimaksudkan untuk menyamakan pandangan serta menerima pertukaran informasi yang disampaikan dalam bentuk materi paparan dari masing-masing delegasi guna menyikapi isue-isue yang berkembang pada penanganan permasalahan keamanan maritim dan penegakan kedaulatan hukum di laut perbatasan antar negara. Permasalahan IU fishing, ilegal smugling dan bentuk kegiatan ilegal lainnya akan dibahas bersama dalam kegiatan workshops tersebut.

Dalam sambutan Ka. Bakamla yang dibacakan oleh Dirlat Bakamla RI, penanganan terhadap keamanan maritim suatu negara tidak bisa dilaksanakan sendirian. Perlu dilaksanakan kerjasama antar negara secara menyeluruh guna meningkatkan kebersamaan dalam penanganan permasalahan di laut. Selain itu dengan adanya workshops ini diharapkan adanya masukan dari para delegasi negara sahabat dalam menyikapi isue-isue penegakan kedaulatan dan hukum di laut.

Lanal Denpasar yang wilayahnya sebagian besar dikelilingi lautan serta terletak diantara Selat Bali, Samudera Indonesia dan Selat Lombok merupakan daerah strategis yang perlu dijaga keamanannya.

Dengan adanya workshops tersebut dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi Lanal Denpasar untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan opskamla dan penegakan hukum di laut. (arf)

Pemkot Surabaya Siapkan 104 Beasiswa Ubaya Lengkap dengan Jaminan Pekerjaan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemkot Surabaya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama dengan Universitas Surabaya (Ubaya) dan 14 perusahaan mitra di Lobby lantai 2, Balai Kota Surabaya.

Kerjasama tersebut, berupa program pemberian beasiswa bagi warga Kota Surabaya yang berprestasi dan tidak mampu. Menariknya, dalam program tersebut, mereka yang telah lulus nanti akan langsung disalurkan menjadi bagian dari karyawan salah satu dari 14 perusahaan mitra.

"Kerjasama ini sangat (bermanfaat) besar sekali untuk kami di Pemkot Surabaya. Ini saya lakukan untuk membangun dan menjaga keamanan Kota Surabaya." kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (24/6).

Ia menjelaskan salah satu upaya untuk membangun keamanan kota adalah dengan membuat suasana kondusif. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Surabaya. Membangunkan harapan baru bagi mereka yang tidak punya cita-cita kuliah karena tidak ada biaya.

“Inilah yang paling berat bagi saya selaku wali kota. Kalau hanya membangun jalan itu mudah, ada biaya sudah bisa. Tapi ini adalah upaya untuk mengurangi resiko anak-anak menjadi jahat dan jadi preman." ujarnya.

Untuk itu, Risma terus berupaya dalam meningkatkan intelektualitas pemuda, agar memiliki pemikiran-pemikiran yang intelektual. Sehingga dari situ mereka akan mampu bekerja dengan kompetensi tertentu yang akan diperhitungkan. Dari situ, mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan.

“Dulu bapak ibu jangankan bermimpi untuk kuliah, untuk bekerja saja mereka sudah sangat senang. Apalagi ini satu paket kuliah dan bekerja." imbuhnya.

Tahun sebelumnya, total kuota yang disediakan Ubaya untuk beasiswa anak Surabaya sebanyak 81 peserta. Namun di tahun ini, kuota tersebut bertambah menjadi 23 peserta. Sehingga tahun ini kuota beasiswa yang diberikan berjumlah menjadi 104 peserta.

Rektor Universitas Surabaya (Ubaya), Benny Lianto, menyampaikan kerjasama ini telah memasuki tahun kedua antara Pemkot dengan Ubaya dan 14 perusahaan mitra.

"Ini adalah tahun yang kedua. Saya merasa lebih bersemangat karena ini adalah program yang mulia." kata Benny.

Benny menjelaskan beasiswa yang diberikan ini merupakan terobosan baru. Jika beasiswa pada umumnya identik dengan pendidikan saja, namun kali ini sudah difasilitasi dengan pekerjaan saat lulus nanti.

“Pada saat dia diterima menjadi beasiswa itu statusnya sudah dipastikan jadi karyawan." katanya.

Bagi warga Surabaya yang ingin mendapat program beasiswa tersebut, sebelumnya mereka harus mengikuti beberapa tahapan seleksi. Pertama, Benny menyebut, seleksi dilakukan dari pihak Pemkot Surabaya. Kedua dari pihak Ubaya dan yang terakhir dari perusahaan mitra yang telah bekerjasama.

“Tentunya ini sebuah sinergi yang bagus sekali antara pemerintahan, lembaga pendidikan dan perusahaan. Jadi saya harapkan agar rekan-rekan yang diterima nanti di periode ini dapat benar-benar memaksimalkan dengan baik dan tetap semangat.” pungkasnya. (arf)

Komandan Puslatmar Kodiklatal Buka Latihan Speed March


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka melatih sekaligus meningkatkan ketahanan phisik bagi prajurit yang berdinas di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal), Komandan Pusat Latihan Marinir (Danpuslatmar) Kodiklatal Kolonel Marinir Kresno Pratowo secara resmi membuka Pelatihan Speed March yang dipusatkan di lapangan Apel Puslatmar Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

LatihanSpeed March yang merupakan Latihan Pembinaan Operasi Latihan (Binopslat) Kodiklatal tersebut diikuti 160 peserta terdiri personil pelaku dan personil pendukung. Adapun latihan ini dilaksanakan selama 8 (delapan) hari selama jam kerja dengan materi pengetahuanSpeed March,Teknik melangkah dalam Speed March serta pelaksanaan praktek Speed March.

KomandanPuslatmar Kodiklatal Kolonel Marinir Kresno Pratowo dalam sambutanya menyampaikan bahwa latihan Speed March ini bertujuan meningkatkan dan memelihara ketahanan phisisk bagi para prajurit yang berdinas di lembaga pendidikan Kodiklatal. Menurutnya sebagai prajurit yang berdinas di lembaga pendidikan dirinya berharap agar kondisi prajurit selalu siap dan sehat setiap saat dan kapan saja.

Dalam latihan Speed March lanjut pamen melati tiga dipundak ini tidak hanya mengandalkan phisik semata ,namun juga ada beberapa teknik yang perlu diketahui oleh para peserta latihan. Adapun sasaran dari pelaksanaan latihan ini diharapkan para peserta mampu menguasai secara teknik berikut kemampuan phisik dalam Speed march, sehingga ke depan dalam setiap kegiatan bisa terwujud persamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak.

Hadir dalam pembukaan Pelatihan Speed March para Komandan Satuan Pelaksana dibawah Puslatmar diantaranya Komandan Satuan LatihanKususMarinir (Dansatlatsusmar), Komandan Satuan Latihan Pasukan Pendarat (Dansatlatpasrat), Komandan Satuan Latihan Bantuan Darat (Dansatlatbanrat). (arf)

Didemo PMII Surabaya Kadindik Jatim Sembunyi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Aksi penolakan atas penerapan sistem zonasi PPDB 2019 tak hanya dilakukan para orang tua siswa namun kali ini juga dilakukan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya.

Sedikitnya 80 massa yang tergabung dalam PMIi mendatangi kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jatim di jalan Genteng Kali Surabaya, Senin (24/6).

Sayangnya aksi massa PMII untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim tak kunjung terealisasi.

Kendati massa PMII telah mengirimkan lima orang perwakilannya untuk menemui pejabat di dalam kantor Dinas Pendidikan Jatim tersebut.

Sulit untuk ditemui, alhasil membuat massa emosi. Tak pelak kericuhan pun tak bisa dihindari antara massa dengan pihak aparat keamanan.

"Keluar atau kami yang masuk," teriak orator yang disambut teriakan massa.

Pagar gerbang masuk yang dijaga aparat keamanan pun sempat menjadi sasaran amuk massa karena tuntutannya tak kunjung dipenuhi.

Alhasil, aksi saling dorong pun tak terelakkan antara massa yang mencoba membuka pagar gerbang masuk dengan aparat keamanan yang berjaga ketat di pintu masuk ke dalam Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Beruntung, kericuhan itupun tak berlarut-larut sebab Dindik Provinsi Jatim akhirnya menerima lima perwakilan dari PMII.

Dalam pertemuan itu lima perwakilam massa PMII menyampaikan empat aspirasinya diantaranya mengajukan permohonan yang intinya penolakan Permendikbud No.51 tahun 2018 pasal 16, 27, 28, 29 dan 30, Pendidikan bukan tanah kavling, Selamatkan generasi bangsa, Sistem Zonasi PPDB Rasionalkan #2019 Ganti Mendikbud dan Bukan karena kebenaran kami turun jalan tapi karena kebusukan kami disini.

"Kami apresiasi setiap aspirasi. Nanti akan kita sampaikan, sebab sekarang bapak Kepala Dinas sedang ada kegiatan diluar kota." Kata Sekretaris Dinas Pendidikan Propinsi Jatim Ramliyanto, Senin (24/6).

Ramliyanto menambahkan Dinas Pendidikan Propinsi Jatim tak memiliki kekuatan penuh untuk menolak aturan yang sudah diputuskan oleh menteri.

"Dinas Pendidikan Propinsi Jatim mengenai Permendikbud No.51 tahun 2018 hanya sebagai pelaksana kebijakan. Dalam menerapkan Permendikbud No.51 tahun 2018 harus harus taat regulasi. Peka terhadap aspirasi dan peka terhadap situasi. Dan jika Jatim  tidak menerapkan  Permendikbud No.51 tahun 2018 maka dana pendidikan Rp 5.6 Triliun yang disiapkan dari pusat akan di pindahkan ke wilayah lain oleh negara, maka Propinsi Jatim akan kehilangan dana itu dan tentunya Propinsi Jatim tidak akan mampu membiaya pendidikan Jatim jika dana itu di tarik atau dipindahkan oleh Pemerintah Pusat." Pungkasnya. (arf)

Kakuwil Mako Lantamal V Pimpin Upacara Bendera


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Keuangan Wilayah Mako Lantamal V Kolonel Laut (S) Hanif Respati  mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V), Koarmada II, Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han memimpin jalannya Upacara Penaikan Bendera yang digelar di lapangan apel Mako Lantamal V Surabaya, Senin (24/06)

Upacara Penaikan Bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin di Mako Lantamal V ini diikuti oleh seluruh Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS Lantamal V. Sedangkan sebagai Komandan Upacara (Danup)  Mayor Laut (S ) Sang Made Wira yang sehari hari menjabat sebagai Kasubsiyar ( BP) Akun Lantantamal V.

Dalam amanatnya Kakuwil menyampaikan tentang beberapa hal masalah perkembangan Dana Tabungan Disiplin (Tablin) Prajurit TNI AL dan peruntukannya, tentang pasca pelaksanaan Pilleg dan Pilpres  agar setiap Prajurit dan keluarganya tidak mudah terprovokasi terhadap persoalan -persoalan yang sedang berkembang  yang menyangkut pemilu, tahan diri, waspadai setiap perkembangan, tetap jaga netralitas TNI dan jaga nama baik TNI khususnya TNI AL.

Kemudian tentang penggunaan media sosial, Kakuwil juga berpesan, agar lebih bijaksana dalam menggunakan medsos, pandai pandai dalam menanggapi informasi yang berkembang, jangan gampang share berita yang belum pasti kebenarannya (hoax). (arf)

Setelah Wali Kota Risma, Giliran Bambang DH Akan Diperiksa Terkait YKP


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Ketua DPRD Surabaya, Armuji, Kejati Jatim berencana memanggil mantan Wali Kota Bambang DH pada kasus dugaan korupsi YKP dan PT Yekape.

"Minggu depan ini ada sekitar delapan lah ya. Ada Bambang DH Mantan Walikota (Surabaya), Sartono yang YKP sisa-sisa itu ada. Terus dari keuangan YKP dan mantan ajudan Bambang DH," ujar Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisjahdi, Jumat (21/6).

Lebih lanjut, Didik menjelaskan, pemeriksaan akan dimulai pada hari Selasa Rabu dan Kamis secara berturut-turut. Surat pemanggilan terhadap Bambang DH dan delapan orang lainnya sudah dikirim.

"Surat pemanggilan sudah kami kirim, tinggal menunggu kedatangan mereka besok untuk diperiksa,"jelasnya.

Bambang DH dipanggil karena pernah menjadi mantan orang nomor satu di Surabaya. Ia diketahui paham mengenai seluk beluk perkara dugaan korupsi di YKP dan PT Yekape selepas dari Pemkot Surabaya.

"Beliau juga sebagai walikota (Surabaya) dulu, pengganti dari Pak Sunarto itukan minimal banyak yang tahu mengenai perjalanan YKP ini, mulai cerainya YKP dari Pemkot itu," ujarnya.

Didik menuturkan, dengan diperiksanya para saksi-saksi tersebut nantinya diharapkan ada titik terang kasus korupsi yang diduga mencapai triliunan rupiah ini.

"Setidaknya ada bukti baru atau minimal menambah alat bukti pendukung," tegas Didik.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun.

Danlanal Malang Diangkat Jadi Warga Kehormatan Pomal


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Malang, Lantamal V, Koarmada II, Kolonel Laut (P) Nanang Hariono  menerima lencana Pomal sebagai tanda diangkatnya sebagai warga kehormatan Pomal dalam upacara dan tradisi pembaretan siswa Diktupa XLVIII, Diktuba XLVIII, Dikmaba  XXXVIII/I dan Dikmaba XXXVIII/II Pusdikpomal TA. 2018  di lapangan Puslatpur Marinir Purboyo Kab Malang, Senin (24/6).

Penyematan dilakukan langsung oleh Danpuspomal Laksma TNI Nazali Lempo disela sela acara “pembaretan “ siswa yang digagas oleh Pusdikpomal Kodiklatal - Surabaya tersebut .

Upacara ini merupakan tradisi Korps Polisi Militer  yang merupakan awal bagi para siswa Pomal dalam meniti Karir secara profesional sebagai penegak hukum dilingkungan TNI AL  dengan ditandai penyematan “Baret biru” kebanggaan korps Pomal .

Upacara kali ini diikuti oleh 60 orang siswa lulusan Pusdikpomal 10 orang kelompok Pusara, 15 Satuan Korsik, 40 orang pendamping siswa serta tamu undangan dengan Irup Danpuspomal Laksma TNI Nazali Lempo, Danup Mayor Laut (PM) Hendratmo.

Hadir dalam giat tersebut Danpuspomal beserta ibu, Dirdiklat Kodiklatal beserta ibu, Paban II Opsdik Ditdiklat beserta ibu, Dankodikdukum beserta ibu, Wadanpuspomal beserta ibu, Danlanud Abd Saleh diwakili Dansatrad 221 Ngilyep, Dirbingaktib Puspomal, Kabagpers Puspomal beserta ibu, Bupati Malang diwakili Kadis Pekerjaan Umum, Dandim 0818/Kab diwakili Danramil Bantur, Kapolres Kab. Malang diwakili Wakapolres, Kolonel Laut (PM) Z. Mattewakang dan Dan PLP Purboyo. (arf)

Penutupan Separuh Jalan Yos Sudarso untuk Test PIT Diundur


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup separuh Jalan Yos Sudarso untuk pelaksanaan pile integrity test (PIT) pengerjaan proyek Alun-alun Surabaya diundur. Penutupan separuh jalan yang direncanakan pada 20 – 24 Juni 2019, diundur menjadi 1 – 4 Juni 2019.

Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DKPCKTR) Surabaya, Iman Krestian menjelaskan, bahwa ada imbauan dari pihak Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya agar penutupan separuh jalan diundur karena bertepatan dengan kegiatan lain.

“Karena di tanggal tersebut ada kegiatan, jadi kita tunda penutupan separuh jalan dan tes PIT, biar tidak semakin menambah kemacetan arus lalu lintas,” kata Iman, Kamis, (20/6/2019).

Pengerjaan tes PIT yang seharusnya dimulai dari tanggal 20-24 Juni 2019, yakni dari sisi barat terlebih dahulu, diundur menjadi tanggal 1–2 Juli 2019. Meskipun demikian, rekayasa lalu lintas tidak ada perubahan. Saat dilakukan penutupan Jalan Yos Sudarso sisi barat, kendaraan yang melintas di depan Gubernur Suryo menuju Jalan Yos Sudarso, kemudian dialihkan ke Jalan Panglima Sudirman.

Sementara itu, Iman menyebut, untuk pengendara roda empat yang melintasi rute Jalan Basuki Rahmad menuju Gubenur Suryo akan dialihkan ke Jalan Embong Malang, hanya kendaraan roda dua yang dapat melintas. “Yang berubah hanya tanggalnya yang diundur, tetapi untuk rekayasa lalu lintas dan pengawalan kami tetap sama,” ujarnya.

Selanjutnya, sisi timur Jalan Yos Sudarso yang seharusnya dikerjakan pada tanggal 23-24 Juni 2019, diundur menjadi tanggal 3-4 Juli 2019. Adapun rekayasa lalu lintas Jalan Pemuda menuju Jalan Yos Sudarso kemudian diarahkan ke Jalan Panglima Sudirman. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Gubeng diarahkan lurus menuju Jalan Sumatera.

Iman menambahkan penutupan sementara Jalan Yos Sudarso itu, dimulai tanggal 1 Juli 2019 pukul 00.00 Wib dini hari  “Artinya, saat pengendara melintas jaln Yos Sudarso di pagi hari, diharapkan bisa mencari alternatif jalan lain,” tutupnya. (arf)

Minggu, 23 Juni 2019

Satgas BAIS TNI dan Kodim Tobelo Terima Penyerahan Dua Pucuk Senjata Api Dan 18 Munisi


KABARPROGRESIF.COM : (Tobelo) Serka Sainal Abidin (personel Unit Inteldim 1508/Tbl sekaligus BKO Satgas Waspada Bais TNI) dan Sertu Dila Joko Sambang (personel Satgas Waspada BAIS TNI) menerima penyerahan Dua Pucuk Senjata Api Laras Panjang (Senjata Sniper Laras panjang Semi organik dan Senjata laras panjang Model Gerend Rakitan) serta 7 butir munisi Cal. 12.7 mm dan 11 munisi Cal. 7.62 mm oleh masyarakat Kec. Galela Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara, Minggu (23/06/19).

Berawal dari informasi masyarakat yang di peroleh Sertu Dila Joko Sambang tentang adanya senjata api ilegal, peninggalan Amerika pada PD ke II dan di gunakan pada saat kerusuhan konflik horisontal thn 1999-2002 di wilayah Maluku khususnya di Kab. Halut.

Berbekal informasi tersebut Sertu Dila Joko Sambang melaporkan kepada Dansub Satgas 32 Waspada Bais TNI Pos Malut Letkol Pas Agung Subagyo dan di perintahkan melaksanakan pendalaman serta melakukan kordinasi dengan pihak Apkam setempat dalam hal ini Unit Intel Kodim 1508/Tobelo.

Setelah melaksanakan pendalaman di peroleh titik terang keberadaan senjata api yang di maksud, selanjutnya di laksanakan pendekatan secara persuasif terhadap yang bersangkutan agar bisa ketemu dirumahnya di Kec. Galela. Setelah ketemu dengan yang bersangkutan Serka Sainal Abidin dan Sertu Dila Joko Sambang memberikan pemahaman dan terus melalukan pendekatan kurang lebih 2 bulan. Kemudian meminta agar senjata tersebut diserahkan dan yang bersangkutan merespon baik dan meminta waktu setelah lebaran akan menyerahkan senjata tersebut.

Setelah memperoleh kepastian, selanjutnya Dansub Satgas 32 Waspada Bais TNI Pos Malut berkordinasi dengan Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto terkait dengan informasi dan hasil kordinasi tindak lanjut pendalaman dari personel satgas Waspada Bais TNI dengan personel Unit Intel Kodim 1508/Tobelo yang merupakan personel BKO Satgas Waspada Bais TNI, bahwa masyarakat dari Kec. Galela Kab. Halut akan menyerahkan 2 pucuk senjata Api dan munisi ke Kodim 1508/Tobelo.

Sementara itu dalam keterangannya Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri sugiarto mengatakan penyerahan senpi dan munisi ini merupakan contoh yang baik. Oleh karena itu, atas nama pribadi maupun jajaran Kodim 1508/Tobelo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang telah menyerahkan senpi rakitan secara ikhlas atau sukarela kepada TNI.

Selain itu juga, Dandim menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Halut dan Morotai yang masih memegang senjata api peninggalan konflik horizontal agar dapat menyerahkan kepada personel TNI terdekat, ujarnya (arf).

Pangkalan TNI AL Denpasar Terlibat Dalam Pengamanan VVIP Kunjungan PM Of Democratic Republic Timor Leste


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Dalam rangka mendukung pengamanan kunjungan kerja PM (Prime Minister) of Democratic Republic Timor Leste H. E. Mr. Taur Matan Ruak beserta rombongan di Prov. Bali, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar, Lantamal V, Koarmada II, yang diwakili oleh Palaksa Lanal Denpasar Letkol Laut (P) Bambang Abdullah Basuki Rahmat mengikuti Apel gelar pasukan kesiapan PAM VVIP yang dilaksanakan di lapangan Kompi A Yonif Raider 900 dengan pimpinan apel Kasrem 163/Wsa Letkol Kav Jacob Janes Patty. Minggu (23/6).

Dalam arahannya Kasrem 163/Wsa menyampaikan Apel Gelar Pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan baik secara perorangan maupun kesatuan sesuai prosedur tetap pengamanan VVIP yang berlaku sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan secara aman tertib dan lancar.

Kodam IX/Udayana selaku Koops Pam VVIP wilayah Bali dan Nusa Tenggara bersama-sama Polda Bali, Pemerintah Daerah dan lain-lain selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal, untuk itu tugas-tugas dan tanggung jawab setiap unit-unit tugas agar menguasai betul perannya dalam pengamanan ini. “Jangan menganggap kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, karena situasi daerah objek kegiatan berbeda satu dengan yang lain”. Tegasnya.

“Selain itu apel gelar pasukan ini adalah sebagai sarana untuk melaksanakan koordinasi antar unsur yang ada di lapangan sehingga tidak terjadi hambatan sekecil apapun dan manakala terjadi hambatan dapat segera teratasi melalui koordinasi dan komunikasi secara cepat”. Tambah Kasrem.

Turut hadir dalam apel gelar pasukan tersebut Kasiopsdam IX/Udayana, Dandenpomdam IX/Udayana, Karoops Polresta Denpasar, Kasiops Lanal Denpasar serta tidak kurang dari satu pleton prajurit Lanal Denpasar diturunkan dalam Satgas Pam VVIP dengan area pengamanan di sekitar perairan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan perairan Jalan Tol Bali Mandara. (arf)

Media Center Latihan Armada Jaya ke-37/2019, Permudah Akses Informasi dan Komunikasi bagi Media


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi bagi awak media dan masyarakat, TNI AL mendirikan media center Latihan Armada Jaya ke-37 tahun 2019 yang berlokasi di gedung JOPR, Puslatlekdalsen, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya.

Pembentukan media center ini merupakan terobosan baru dalam pelaksanaan Latihan Armada Jaya, karena sebelumnya belum pernah dibentuk media center terkait latihan di lingkungan TNI maupun TNI AL. Pembentukan media center selama ini terkait dengan satuan-satuan tugas TNI/TNI AL dalam melaksanakan pemulihan keamanan di daerah konflik atau di daerah yang tertimpa bencana.

Media Center Latihan Armada Jaya ini merupakan tempat pelayanan informasi terkait dengan kegiatan Latihan Armada Jaya yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk pelayanan terhadap para penyelenggara latihan maupun pelaku latihan untuk bahan evaluasi tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Komando Tugas (Kogas).

Dengan tersedia media center ini diharapkan baik awak media, peserta latihan maupun masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, pemberitaan yang ada terkait dengan latihan dapat dianalisis untuk mendukung evaluasi pelaksanaan latihan.

Tujuan adanya Media Center ini adalah mendukung pelaksanaan tugas Latihan Armada Jaya khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan public. Media Center berperan dalam mengkomunikasikan pelaksanaan latihan Armada Jaya secara cepat, tepat, akurat dan relevan agar mudah dipahami masyarakat.

Pengawak media center ini adalah para perwira dari Dispenal dan Bagpen Kodiklatal serta perwakilan dari Dinas Penerangan Kotama-kotama TNI AL, seperti Dispen Koarmada, Kolinlamil, Kormar, Lantamal dan sebagainya. (arf)

Sabtu, 22 Juni 2019

Pasca Pemilu 2019, Pemprov Jatim Ajak LDII Jatim Perkuat Persaudaraan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak  pengurus dan anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur untuk bersama-sama membangun kembali, memperkuat dan mensinergikan jalinan Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam), Ukhuwah Wathoniyah (Persaudaraan Bangsa). pasca Pemilu 2019.

“Maksud kedatangan ini adalah membangun kembali penguatan dan mensinergikan Ukhuwah Wathoniyah,Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniya (Persaudaraan antar manusia). Jika selama ini ada kelonggaran kelonggaran apakah dalam bangunan kebangsaan ataukah dalam bangunan persaudaraan antar umat Islam ataukah dalam bangunan persaudaraan antar sesama manusia silaturahim ini menjadi bagian penting," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menghadiri Silaturohim Syawal DPW LDII Jawa Timur, di Pondok Pesantren Sabilul Rosyidin, Jalan Gayungan Surabaya, Sabtu (22/6).

Dia mengatakan, silaturahim menjadi penting jika tidak dibangun dengan kekuatan, komitmen dan tekad, serta niat. Maka bangsa yang besar dengan keberagaman suku agama bahasa sangat besar pula potensinya untuk bisa diadu domba dan dipecah.

Ditambahkannya, dirinya tidak ingin bangsa ini nasibnya sama dengan muslim di Rohingya, Palestina dan Afganistan. Oleh karena itu, Khofifah mengajak berbagai oragnisasi Islam untuk berperan dalam membangun bangsa diberbagai bidang dan keunggulan masing-masing untuk kehidupan masyarakat.

“Saya melihat LDII sangat kuat saat membawa ketahanan keluarga atau family resilience, dari pusat sampai daerah, di Muhammadiyah itu pada banyak sekali amal usaha, Muhammadiyah banyak mendirikan pendidikan dan kesehatan, dan NU banyak Pesantren,"tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Drs Ec H M Amiern Adhy mengatakan  LDII Jatim fokus dalam membentuk manusia yang profesional religius serta aktif mensosialisasikan Green dakwah yaitu dakwah yang menyejukkan.

“Kedua bidang penguatan wawasan kebangsaan di Asia Timur, LDII  telah mengadakan seminar nasional Pancasila yang dihadiri oleh Jenderal purnawirawan Moeldoko selaku kepala staf kepresidenan Republik Indonesia,”ujarnya.

Selain itu dalam bidang  ekonomi syariah, LDII Jatim berkomitmen untuk penguatan ekonomi kerakyatan dengan mempelopori pendirian koperasi Syariah Baitul Maal Wat tamwil dan usaha bersama.

“Alhamdulillah di seluruh Jawa Timur sudah ada 245 yang berbasis masjid yang berbentuk usaha bersama dan Alhamdulillah ini sudah kita kerjasamakan dengan Transmart dengan program umumnya melalui Professor selaku perwakilan dari Transmart di Indonesia dan bidang pendidikan DPW Jatim,” terangnya. (Endi)

Kejati Jatim Kembali Buka Penyidikan P2SEM


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lama tak terdengar, diam-diam penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terus melakukan penyidikan kasus Program Penanganan Sosial, Ekonomi dan Masyarakat (P2SEM).

Namun sayangnya untuk saat ini, Kejati Jatim enggan memberikan keterangan resmi.

"Tunggu-tunggu." kata Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Jum'at (21/6).

Bahkan mantan Kajari Surabaya ini, ketika didesak apakah sudah ada calon tersangka dalam kasus yang diusut sejak 2009 bahkan sudah banyak pihak yang di hukum itu. Didik hanya menjawab singkat.

"Nanti ada." ungkapnya.

Ia juga meminta pihaknya diberi waktu yang cukup supaya penyidikan ini bisa berjalan dengan lancar dan profesional.

"Yakin tunggulah." ucapnya.

Kendati demikian, Didik mengaku dalam menangani kasus ini tidak semudah seperti penanganan kasus korupsi lainnya. Ia merasa kasus ini banyak kendala yang harus dihadapinya.

"Masih lanjut...lanjut. Berat." pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menerima hasil audit dari PPATK. Hasil tersebut merupakan penelusuran aliran-aliran uang terkait dugaan korupsi hibah P2SEM. Penyidik sempat gembar-gembor bisa membongkar semua aliran dana dari hasil PPATK itu. Namun hingga saat ini, penyidik justru buntu.

Perlu diketahui, kejaksaan mengendus adanya peruntukan dana hibah P2SEM yang tak sesuai.

Dana hibah P2SEM sendiri merupakan dana bantuan dari Pemprov Jatim untuk kelompok masyarakat (Pokmas) senilai lebih Rp 200 miliar pada 2008 silam.

Ketika itu, ratusan Pokmas di Jatim telah menerima uang itu.

Namun, harus dengan rekomendasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

Sedangkan Kejati Jatim mengusut kasus ini sejak 2009 dan sudah banyak pihak yang dihukum. Termasuk Ketua DPRD Jatim saat itu, almarhum Fathorrasjid. Kasus dibuka lagi setelah saksi kunci, dr Bagoes, ditangkap di Malaysia pada Desember 2017 lalu setelah buron sejak ditetapkan tersangka pada 2010.

Sayangnya, belum juga menemukan titik terang dalam penyidikan kasus ini, dr Bagoes yang digadang-gadang sebagai saksi kunci dalam kasus P2SEM ditemukan meninggal dunia oleh penjaga di kamar selnya di Lapas Porong, Sidoarjo, pada 20 Desember lalu.

Polisi menyebut, hasil visum menyatakan kematian dr Bagoes dikarenakan sakit jantung. Hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya obat-obatan jantung di dalam kamar selnya. (arf)

Aspidsus Kejati Jatim Sebut yang Dicekal Adalah Tersangka Kasus YKP


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengungkapan dugaan kasus mega korupsi di Yayasan Kas Negara (YKP) oleh Kejati Jatim tinggal selangkah lagi.

Meski belum menggelar ekspose kasus, namun penyidik sudah mengantongi siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Bahkan agar calon-calon tersangka tersebut tidak mempersulit proses penyidikan, penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasinya.

"Tersangka yang jelas orangnya sudah kita cekal biar gak lari, biar gak keluar. Harta kekayaan lain sudah kita blokir. Aman kita." jelas Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Jum'at (21/6).

Namun sayangnya, mantan Kajari Surabaya ini enggan menjelaskan siapa saja calon tersangka itu. Tapi yang jelas segala cara telah dilakukan untuk mempersempit ruang gerak mereka.

"Jadi tersangka...tunggu karena ini kasus-kasus lama. Insya Allah lah. tunggu. Yang penting gak bisa kemana-kemana. Uang sudah diblokir
Orangnya sudah kita cekal. Insya Alah." paparnya.

Kendati kurang selangkah lagi, Didik mengaku cukup kewalahan saat mengungkap kasus yang diklaim kerugiannya hingga puluhan triliun itu. Selain kasus tersebut cukup usang juga saksi-saksi yang diperiksa usianya sudah sangat uzur. Sehingga butuh ekstra keras dan juga kesabaran.

"Kita mendatangkan saksi-saksi yang tua-tua itu perlu perjuangan. Tua-tua umurnya sudah 80 tahun, ada yang 82 tahun yang pakai alat bantu pendengaran gini jadi. Waduh ini kasus yang luar biasa ini." pungkasnya.

Sebelumnya, usai melakukan penggeledahan di kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dijalan Sedap Malam Surabaya dan kantor PT Yekape jalan Wijaya Kusuma Surabaya, penyidik Kejati Jatim kemudian mengirimkan surat permohonan pencekalan ke imigrasi lewat Asisten Intelijen (Asintel) terhadap petinggi maupun pengurus YKP dan PT Yekape.

Mereka yang diajukan untuk dicekal yakni Drs. Surjo Harjono, SH, H Mentik Budiwijono, H Sartono, SH, H. Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi,S.E., M.A.P Memberikan Pembekalan Kepada Taruna/Taruni Smantar Nala


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Malang, Lantamal V, Koarmada II, Kolonel Laut (P)  Nanang Hariono beserta Ibu menerima kunjungan kerja Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi,S.E., M.A.P dengan diiringi  Marching Band Gita Swara Nala pimpinan TM 1 Sultan Agung Wibowo,  disambut saat memasuki kompleks Smantar Nala yang terletak di Jl alamat Jl Telogo Waru no 66 Kec. Kedungkandang kota Malang, Sabtu (22/6).

Setelah jajar kehormatan siswa, Kepala sekolah dan seluruh guru Pembina serta  pemberian Buket bunga tanda selamat datang , rombongan mantan Kasal beserta ibu tersebut dikuti oleh Laksma (Purn)  TNI Sutoyo (Sekretaris umum PPAL)  serta Kalapetal Kolonel Laut (S)  Gatot Harianto beserta Ibu menuju ke gedung Nala CSC Room (Comunity Cervisve Center ) tempat para siswa-siswi  Samantar Nala sudah berkumpul. Kedatangan Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi,S.E., M.A.P ke Smantar Nala adalah untuk memberikan pembekalan kepada Taruna/Taruni sebagai generasi milenial dalam bidang kepeminpinan .

Setelah sambutan selamat datang dari Kepala Sekolah Smantar Bpk Tri Suharno MPD , Laksamana (Purn)  TNI Ade Supandi, S.E.,  M.A.P memberikan pembekalan kepada para siswa yang hadir . Dalam arahannya mantan Kasal tersebut berpesan kepada setiap siswa agar mempunyai sifat kemandirian dan kemandirian tidak akan terbentuk tanpa adanya kejujuran,  karena melatih kemandirian adalah tidak gampang, untuk itu harus dilatih dari sekarang dengan pendidikan agama dan bimbingan yang baik untuk membentuk  berkarakter sehingga dapat mewarisi semangat , teladan dan  jiwa Laksamana Nala.

Pada akhir kunjungannya di Malang, Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi beserta Ibu didampingi Kalapetal berserta Ibu dan Komandan Lanal Malang beserta Ibu menyempatkan diri berkunjung ke sanggar Topeng Asmoro Bangun Milik Bpk Handoyo Jl.  Prajurit Slamet Karangpandan Pakisaji. (arf)

Alat Bukti Kuat, Kejati Jatim Bakal Gelar Ekspose Kasus YKP Pekan Depan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Surabaya, Armuji, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini serta petinggi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape maupun pihak lain yang dianggap mengetahui dugaan mega korupsi YKP ini. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) semakin yakin bila kasus mega korupsi di YKP ini semakin terang benderang.

Apalagi beberapa dokumen milik Pemkot Surabaya yang saat itu dibawa Walikota Surabaya Tri Rismaharini berhasil disita serta beberapa keterangan yang diperoleh dari Ketua DPRD Surabaya, Armuji.

Dengan kuatnya alat bukti yang saat ini dimilikinya, Kejati Jatim pun berkesimpulan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggelar ekspose.

Sehingga, dari ekspose itu nantinya akan dapat ditentukan siapa saja pihak yang dapat dijadikan tersangka dalam kasus ini.

"Kita gerak cepat. Saya sudah minta pada Aspidsus untuk segera menggelar ekspose kasus. Paling tidak pekan depan sudah ekspose." pungkas Kajati Jatim Sunarta, Jum'at (21/6).

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Hari Jadi Kota Mojokerto dan HUT Polri, Danrem 082/CPYJ Serahkan Sepeda Gunung


KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Kekompakan antar institusi Pemerintahan di Kota Mojokerto terlihat begitu kental. Itu terlihat ketika berlangsungnya acara peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-101, HUT Bhayangkara ke-73 hingga peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang digelar di depan Mapolresta Mojokerto. Sabtu, 22 Juni 2019.

Tidak hanya itu, acara tersebut juga diwarnai dengan adanya pemberangkatan peserta fun bike yang dilakukan oleh para Forkopimda.

Diawali dari depan Mapolresta, para peserta fun bike terlihat sangat antusias melewati beberapa rute yang sudah disiapkan. Selain melintasi Jalan Gajah Mada hingga Hayam Wuruk, para peserta juga nantinya diharuskan melewati Jalan Raya Prajurit Kulon hingga ke lokasi finish yang sudah ditentukan, tepatnya di Lapangan Raden Wijaya Prajurit Kulon.

Melalui acara yang peringatan yang di selimuti dengan hari jadi salah satu komunitas fun bike di Kota Mojokerto tersebut, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi, S. H, juga memberikan sebuah sepeda gunung ke salah satu pemenang perlomban fun bike tersebut.

Danrem berharap, dengan adanya kegiatan yang melibatkan seluruh elemen Forkopimda dan masyarakat saat ini, di harapkan mampu meningkatkan sinergitas dan saling berupaya menjaga kondusifitas wilayah yang selama ini sudah terwujud dengan baik di wilayah Korem, khususnya Kota Mojokerto.

“Tadi, kita juga sudah melakukan penyerahan satu unit sepeda gunung ke salah satu peserta fun bike. Mudah-mudahan, kegiatan ini bisa menjadi pedoman untuk terus menjaga Persatuan dan Kesatuan di Kota Mojokerto,” pinta Danrem. (arf)

Kejati Jatim Sita Dokumen yang Dibawa Walikota Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur (Jatim), Sunarta mengaku pemeriksaan terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini selain sebagai saksi pelapor. Juga bertujuan untuk melakukan penyitaan dokumen yang dianggap mendukung penyidikan dugaan mega korupsi YKP.

Pasalnya saat diperiksa penyidik, Tri Rismaharini memiliki dalil-dalili maupun bukti terkait dengan klaim kepemilikan aset yang dikuasai oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape.

"Kalau ada dokumen yang belum kita sita, ya, akan kita sita. Kalau sudah ada, ya, kita tinggal klarifikasi. Intinya untuk penguatan." pungkas Sunarta, Jum'at (21/6).

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Yonarmed 12/ Divif-2/Kostrad Diperiksa Tim Wasrik Kostrad


KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Berbagai upaya dilakukan oleh unsur pimpinan Kostrad guna mengetahui sejauh mana masing-masing satuan di jajarannya melaksanakan program kerja (Progja) yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Seperti yang dilakukan oleh tim pengawasan dan pemeriksaan ( Wasrik ) Kostrad saat ini, Jumat 21 Juni 2019.  Di bawah kendali Letnan Kolonel Inf Venus, selaku ketua, tim Wasrik Kostrad melaksanakan Wasrik Current Audit, pemeriksaan terhadap ketertiban penyelenggaraan Progja Yonarmed 12/Divif 2/Kostrad.

“Kegiatan ini, merupakan kegiatan rutin yang terus digelar guna mewujudkan satuan jajaran Kostrad  yang tidak banya efektif dan efisien dalam pelaksanaan Progja, namun juga benar didalam pengelolaan administrasi Progjanya,” tandas Letkol Venus.

Sementara itu, Danyonarmed 12/Divif-2/Kostrad, Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy mengatakan, Kegiatan Wasrik sejatinya dilakukan guna meminimalisir, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan selama 1 tahun anggaran.

Almamater Akademi Militer tahun 2002 itu menambahkan, fungsi pengawasan merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu organisasi. Oleh karenanya kualitas pelaksanaan fungsi ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya.

“Tentunya dengan adanya Wasrik ini, kedepan kegiatan yang dilaksanakan di Yonarmed 12/Divif 2/Kostrad akan berjalan semakin efektif dan tepat guna sehingga secara linear dapat meningkatkan profesionalisme prajurit dan Alutsista yang diawakinya,”tegas Ronald. (arf)