Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Rabu, 25 Oktober 2017

Pembangunan Gedung DPRD Surabaya, Rakyat Makin Menjerit


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembangunan gedung DPRD Surabaya yang diperkirakan lama itu, tak hanya menyusahkan umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat saja.

Namun kini ternyata juga berdampak pada konstituen yang menemui wakilnya di gedung parlemen jalan Yos Sudarso itu.

Untuk menemui anggota DPRD Surabaya yang merupakan penyambung aspirasinya itu, konstituen harus merogoh kocek pribadi.

Ini lantaran konstituen maupun rakyat jelata harus menjerit kecil akibat adanya retribusi parkir.

Pasalnya untuk menempatkan kendaraanya, konstituen maupun rakyat jelata harus memarkirkan di besmen Balai Pemuda.

Kebijakan ini dilakukan, begitu DPRD menambah fasilitas gedung baru delapan lantai disisi Barat gedung dewan Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana menyampaikan kebijakan pindah parkir merupakan konsekwensi dampak pembangunan.

"Ini konsekwensi pembangunan, toh tidak selamanya," aku Agustin Poliana dengan enteng, Selasa (25/10).

Dalam parkir di besman Balai Pemuda, Dinas Perhubungan memberlakukan parpir berbayar. Padahal sebelumnya, konstituen dewan Kota Surabaya tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya parkir.

"Tidak ada pilihan lagi, kami juga harus parkir di Balai Pemuda," terang seorang warga saat mendatangi DPRD Kota Surabaya.

Sebelumnya pembangunan fasilitas pribadi anggota DPRD Surabaya mendapat kritikan keras Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Timur.

Fasilitas gedung baru yang rencanannya untuk keperluan ruang pribadi 45 anggota DPRD Kota Surabaya.

Dewan Penasehat Pemuda Demokrat Indonesia Jatim, Budi Harjanto menuding kinerja wakil rakyat masih jauh dari harapan rakyat. Tetapi fasilitas mereka terus saja ditambah.

Seharusnya anggota DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat, meningkatkan kinerjanya untuk menjalankan fungsinya.

“Bukan menambah fasilitas untuk keperluan mereka,” tandas dia.

Apalagi, lanjutnya, pembahasan anggaran tidak melibatkan kepentingan rakyat secara langsung. Harusnya dewan dan pemkot saat membahas fasilitas wakil rakyat harus terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat.

“Bagaimana terbuka, pembahasan anggaran saja, banyak rakyat yang tidak mengetahui,” tegasnya dengan penuh kecewa. (arf)

0 komentar:

Posting Komentar