Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Ayo Kita Guncang Dunia dengan Prestasi Arek-arek Suroboyo

Wali Kota Surabaya Rismaharini saat melaunching Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP KAS) mengajak semua pihak untuk mendukung arek-arek Suroboyo agar mampu berprestasi.

Eri Cahyadi Genggam Erat Pusara Bung Karno

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya berharap Eri Cahyadi dapat menyerap spirit Bung Karno, sehingga saat menjadi wali kota Surabaya mempraktikkan semangat kerakyatan membela wong cilik.

Relawan Ingin Eri-Armudji Menang Secara Elegan

Relawan Gus Eri Cahyadi berusaha memenangkan Eri Cahyadi sebagai wali kota Surabaya sangat rapi. Dalam artian tidak asal menang, tapi menang dengan akhlak yang baik dan cara yang santun.

BPJS Warga Bergaji di Bawah Rp 10 Juta, Akan Ditanggung Pemkot

Solusi Eri Cahyadi terhadap gaji pas-pasan untuk bayar BPJS, maka semua warga yang bergaji di bawah Rp 10 juta otomatis BPJS-nya akan dibayarkan Pemkot Surabaya.

Lagi, JPN Kejari Surabaya Selamatkan Aset Pemkot Rp 121 Miliar

Menurut walikota Surabaya, Risma, Kejaksaan sudah membantu banyak sekali. Jika dihitung selama masa jabatannya, aset yang berhasil diselamatkan bahkan mencapai triliunan rupiah.

Kamis, 21 Januari 2021

Mensos Risma Antarkan 15 PPKS Bekerja di Proyek Perusahaan BUMN


KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Menteri Sosial Tri Rismaharini mengantarkan 15 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk bekerja PT Waskita Karya. 

Di perusahaan BUMN ini, mereka akan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka kuasai.

Mensos mengatakan, bahwa pembinaan PPKS sampai penempatan mereka ke dunia kerja, tidak hanya dilakukan di balai milik Kemensos di Bekasi atau Jakarta. 

Namun juga di balai-balai milik Kemensos seluruh Indonesia. Mensos yakin dengan mendapat pekerjaan rutin di Waskita Karya, PPKS tersebut akan mendapatkan pemasukan maupun kehidupan yang lebih baik. 

“Saya bertanya pendapatan mereka, (kata mereka) Rp 30 ribu dan itu kadang untuk berdua. Kita bayangkan, bagaimana mereka bisa sewa rumah, mengontrak, apalagi membeli,” kata Risma saat menyerahkan PPKS untuk mulai bekerja di PT Waskita Karya, di Bekasi, Kamis  (21/01/2021).

Didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, Mensos Risma menyatakan, sebelum dapat mandiri, sementara para PPKS tersebut akan tinggal di balai milik Kementerian Sosial. 

Ia memastikan, balai milik Kemensos di seluruh tanah air akan bekerja memberikan pelatihan kepada PPKS, tidak hanya balai di Bekasi atau Jakarta.

Menuurutnya, balai milik Kemensos di seluruh Indonesia akan bermitra dengan Waskita Karya untuk memberikan kesempatan bagi PPKS hasil binaan Kemensos bekerja di proyek-proyek mereka di seluruh tanah air.

“Nantinya juga akan ada pekerjaan untuk mereka di Waskita Karya di seluruh Indonesia, tidak hanya di sini,” ujar Risma.

Sejauh ini, Kemensos masih menyiapkan 12 orang lagi yang siap bekerja.  

Risma berharap, mereka tidak tertarik ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sebaiknya mereka mereka bekerja di domisili mereka masing-masing. 

“Sehingga, beban ibukota lebih ringan,” kata Risma.

Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono mendukung keputusan Kementerian Sosial ini.

“Kesempatan dan peluang di proyek itu ada. Apalagi, para PPKS ini sudah mendapatkan pelatihan, menurut kami ini baik. Sehingga, kami tidak perlu banyak melatih. Terlebih pekerjaan di proyek ini adalah pekerjaan kasar yang bisa dilakukan semua orang,” ujarnya.

Destiawan menambahkan, Waskita Karya memiliki banyak proyek yang bisa menampung PPKS, selama proyek itu masih banyak aktivitasnya. 

“Kami juga akan menyiapkan tempat bagi mereka,” katanya.

Salah satu PPKS, di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) “Pangudi Luhur” Bekasi yang akan bekerja di Waskita Karya, Pertinatus Aunsi (44), asal Manado, Sulawesi Utara mengungkapkan rasa syukur dan harapannya ke depan.

“Terima kasih kepada Bu Risma, dan Balai Pangudi Luhur Bekasi yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk bekerja di sini. Harapan saya, ke depan saya dapat menabung untuk membeli rumah,” katanya.

Sebelumnya ia mendapat berbagai macam pelatihan di Balai Pangudi Luhur Bekasi, seperti berbudidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik sampai montir. (Ar)

Didesak Bebaskan Terdakwa Jasmas Binti Rochma, Ini Kata Kejari Tanjung Perak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menegaskan tetap akan mengacu pada beredarnya info amar putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI terhadap terdakwa dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas, Binti Rochma.

Sebab dalam amar putusan MA yang keluar pada 22 Desember 2020 itu menyatakan telah menolak kasasi dari terdakwa mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dan mengabulkan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU).

Sehingga politisi dari Partai Golkar itu harus menjalankan sisa hukumannya sesuai putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

"Kan seharusnya dari sana MA (Mahkamah Agung) yang keluarkan. SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) udah putus 22 des lalu. Jadi harus jalani. Putusan PT (Pengadilan Tinggi) naik 2 tahun itu lah," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak M. Ali Rizza, Kamis (20/1).

Menurut Rizza tak akan dibebaskannya Binti Rochma ini lantaran ada beberapa faktor yang dianggap serius untuk dipertimbangkan.

Kendati demikian Rizza mengakui jika kuasa hukum dari Binti Rochma telah berkirim surat yang diterima bawahannya dengan menjelaskan bila masa tahanan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 itu telah habis.

"Lah kalau kita ngeluarin, terkait eksekusinya bagaimana? Kalau dia kooperatif, kalau gak kooperatif. Kan gitu," tegasnya.

Nah, agar lebih jelasnya, Rizza berharap kepada kuasa hukum dari Binti Rochma untuk segera menanyakan ke Mahkamah Agung (MA) terutama soal penahanan.

Sebab menurutnya dari info beredarnya amar putusan dari situs MA itu jelas menyatakan bila MA tak mengadili sendiri, melainkan mengikuti putusan dari PT.

"Kan kita belum melihat kan. putusannya seperti apa, biasanya apakah mengadili sendiri. Kalau dilihat dari SIPP menolak itu ikut yang PT, mengabulkan PU (Penuntut Umum). Kan naik dari 1,6 tahun jadi dua tahun. Sidabuke nanyain kesana. Kan penetapan kesana gak mungkin gak ditahan pasti ditahan," ungkapnya.

Bahkan saat ini, kata Rizza, pihaknya juga intens melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan hasil resmi dari putusan MA.

"Perkara ini sudah diputus ya. Cuma memang kaitan petikan sama putusan belum dikirim. Kami menanyakan juga. Koordinasi sama PN terkait salinan sama putusan. Kalau dilihat yang SIPP sudah keluar kan tinggal legalnya saja

Sedangkan untuk surat yang dikirim oleh Sudirman Sidabuke kuasa hukum dari Binti Rochma soal masa tahanan telah habis, Rizza akan menanggapinya.

"Kalau nanti kami bikin nota pendapat tentang surat tersebut," pungkasnya.

Seperti diberitakan usai beredar info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya Ratih Retnowati.

Info yang diterima, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan seperti dalam website itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Komandan Kodik Pusdik dan Pejabat Personil Kodiklatal Terima Pengarahan Kasal


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sedikitnya 20 Personil yang menjabat Komandan Kodik, Komandan Pusdik dan pejabat personil Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) menerima pengarahan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono melalui Vidio Converence (Vicon). 

Adapun pengarahan secara Vicon tersebut Kasal berada di Auditorium Mabesal sedangkan personil Kodiklatal berada di gedung Moeljadi Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Kamis, (21/1/2021).

Selain diikuti Komandan Kodik, Pusdik dan pejabat personil Kodiklatal, Vicon tersebut juga diikuti para Komandan Satuan, Komandan KRI dan pejabat personil diseluruh Kotama TNI AL. 

Hadir dari Kodiklatal Komandan Kodikopsla Laksma TNI Eko Wahjono dan Dirum Kodiklatal Laksma TNI Rubiyanto.

Dalam pengarahannya Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa pengarahan ini tidak melibatkan para Pangkotama TNI AL karena kebijakan yang telah diprogramkan sudah disampaikan kepada seluruh kasatker tiap kotama. 

Menurutnya pertemuan ini selain menyampaikan kebijakan langsung kepada Kasatker dan pejabat personil juga untuk menerima masukan dari para Kasatker dan pejabat personil mengenai kondisi personil dilapangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tugas pokok prajurit TNI AL adalah meningkatkan kesiapsiagaan sistim senjata armada terpadu yang memiliki daya gerak dan daya gempur yang tinggi. 

Berkaitan dengan kesiapan tersebut prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan personil adalah di KRI baik kombatan maupun non kombatan diseluruh Koarmada. 

Untuk prajurit stara Bintara Tamtama lulusan Kodiklatal dan Pama lulusan AAL diprioritaskan dan wajib mengawaki KRI, setelah di KRI terpenuhi baru memprioritaskan satuan lain.

Kasal juga menyampaikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan personil akan memanfaatkan program pendidikan baru yaitu pembentukan Satuan Pendidikan (Satdik) 1 Kodiklatal di Tanjung Uban, Satdik 2 di Makasar dan Satdik 3 Sorong yang saat ini sedang berjalan. 

Selain itu akan ada peningkatan penerimaan prajurit baru yang semula 3.500 tiap tahun menjadi 7.000 tiap tahun.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan jabatan di tiap Satker, Kasal juga memprogramkan pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) Kilat yang diperuntukan bagi personil Bintara pangkat Pelda dan Peltu yang telah menempati jabatan perwira seperti Komandan Peleton untuk korps Marinir dan Perwira Divisi (Padiv) untuk kapal non kombatan. 

Sedangkan strata bintara Kasal juga memprioritaskan penambahan seat untuk Pendidikan Diktukba dan Diktukbakat. (Penkodiklatal/Ar)

Percepat Pelaksanaan Vaksinasi Nakes, Pemkot Surabaya Tambah Lokasi Fasyankes


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menambah jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. 

Awalnya, Fasyankes yang tersedia 109 dan kini bertambah dua rumah sakit tambahan itu adalah RS RKZ dan RS Adi Husada Undaan Wetan sehingga totalnya menjadi 111 lokasi vaksinasi.

“Jadi ada 63 puskesmas dan 48 RS,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Febria Rachmanita, Kamis (21/1).

Febria memastikan, penambahan dua lokasi itu tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan agar semakin masif dan cepat diterima nakes. 

Apalagi, dia menjelaskan pada Rabu (20/1) kemarin, pihaknya kembali menerima vaksin Sinovac sebanyak 18.420 vial.

“Sebelumnya kami sudah dikirimi 15 ribu vial, terus kemarin 18.420 vial, jadi total 33.420 vial yang sudah diterima Surabaya. Artinya, untuk pengiriman vaksin, pertama, sudah komplet kami terima," tegasnya.

Feny sapaan Febria Rachmanita memastikan berdasarkan data terbaru per Rabu (20/1/2021) kemarin, jumlah total nakes yang telah divaksin sebanyak 3.327 orang atau 11,89 persen. 

Sementara itu, untuk jumlah nakes yang belum lolos tahap skrining sekitar 360 orang. Nantinya dia menyebut, mereka akan dijadwalkan kembali untuk disuntik Vaksin Covid-19.

“Kemudian untuk data terbaru, total sasaran tahap pertama ini adalah 31.011 orang. Rinciannya 26.802 nakes telah melakukan verifikasi atau registrasi ulang dan sisanya ada yang belum registrasi ada pula yang belum menerima SMS blast, ini bertahap ya," urainya.

Bahkan, Feny menambahkan proses vaksinasi yang diperuntukkan kepada nakes di Surabaya dinilai berjalan cukup lancar dan terkendali. 

Melihat kondisi itu, pelaksanaan vaksin tahap pertama diprediksi akan sesuai target yakni selama dua minggu. 

“Alhamdulillah lancar, semuanya bisa diselesaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan target ya,” pungkasnya. (Ar)

Dansatdik 3 Sorong Kodiklatal Paparkan Pelaksanaan Pendidikan Program Khusus Papua


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Pendidikan (Dansatdik) 3 Sorong Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Laksma TNI Hendri S. Suprianto memaparkan hasil pelaksanaan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Program Khusus Putra Papua kepada Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat. 

Adapun paparan ini dilaksanakan di Ruang Joglo Moeljadi Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Kamis, (21/1/2021).

Hadir dalam paparan tersebut Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman, Dirdiklat Laksma TNI Ali Triswanto, Dirjianbang Laksma TNI I Wayan Suarjaya, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (S) Bambang Supriyanto dan Kepala Keuangan Wilayah (Kakuwil) Kodiklatal Kolonel Laut (S) Gatot Sugiarto.

Mengawali paparan Dansatdik 3 Sorong Laksma TNI Hendri S. Suprianto yang juga merangkap jabatan sebagai Inspektur Koarmada III Sorong ini menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan dari dinas kepada dirinya untuk memimpin pelaksanaan pendidikan Dikmaba dan Dikmata program khusus putra Papua tahun 2020 angkatan pertama.

Menurutnya selama pendidikan yang diawali dengan pembukaan pendidikan oleh Dankodiklatal, pendidikan dasar keprajuritan, pendidikan dasar golongan dan pendidikan dasar golongan lanjutan telah berjalan lancar dan aman. 

Adapun pelaksanaan pendidikan secara rinci disampaikan oleh Letkol Marinir Budi sekaligus Perwira pelaksana lapangan dalam pendidikan.

Dalam paparanya Letkol Marinir Budi menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan Dikmaba dan Dikmata program khusus putra Papua dengan Dasar Perintah Lisan Kasal tanggal 5 Juni 2020 tentang rencana penerimaan Dikmaba  dan Dikmata PK TNI AL program khusus wilayah Papua Ta.2020 dan Surat Perintah Dankodiklatal  No Sprin / 779/ VI /2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Survey persiapan fasdik pertama bintara dan  tamtama PK TNI AL program khusus wilayah Papua Ta.2020.

Adapun pendidikan berjalan enam bulan terdiri tiga tahap, tahap pertama pendidikan dasar keprajuritan selama tiga bulan yang dibuka awal bulan Agustus 2020 lalu dengan melaksanakan 720 jam pelajaran.  Tahap ke dua Dasar Golongan selama satu bulan dengan 240 jam pelajaran dan tahap ke tiga yaitu dasar golongan lanjutan selama dua bulan dengan 400 Jam pelajaran.

Sehubungan masih organisasi baru, selama pelaksanaan pendidikan para Siswa Dikmaba dan Dikmata ini menggunakan beberapa fassilitas yang dimiliki Koarmada III diantaranya Flat Pama dan Flat Bintara Koarmada III untuk kantor dan Asrama siswa, shelter Tank Kavaleri Menkav Pasmar 3  untuk sarana belajar dan fasilitas dapur Brigif 3 Pasmar 3 untuk memasak siswa. 

Selain itu untuk pelaksanaan pendidikan dasar golongan lanjutan para siswa melaksanakan lattek dengan menggunakan KRI Teluk Lada-521.

Sementara itu Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat mengucapkan terimaksih sekaligus mengapresiasi kepada para personil Kodiklatal yang tergabung dalam Satgas pendidikan di Satdik 3 Sorong. 

Menurutnya pelaksanaan pendidikan tersebut membawa perubahan yang besar bukan hanya di intern TNI AL tetapi secara nasional. 

“Pelaksanaan pendidikan sesuai prioritas Kasal yaitu membangun Sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman.” Jelas Dankodiklatal. (Penkodiklatal/Ar)

Tekan Kerumunan, Mulai Akhir Pekan Ini Jalan Darmo dan Tunjungan Ditutup


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menutup kembali jalan tengah kota di malam akhir pekan mulai Jumat (22/1/2021) dan Sabtu (23/1/2021) mulai pukul 20.00 WIB - 08.00 WIB.

Jalan tengah tersebut yakni jalan Darmo dan Tunjungan. Kedua jalan itu dianggap Pemkot Surabaya sebagai kawasan physical distancing.

Penutupan ini terpaksa dilakukan untuk memasifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Evaluasi minggu lalu di akhir pekan terjadi penambahan aktivitas masyarakat. Ini agar masyarakat tidak berbondong-bondong keluar. Karena kerumunan di malam hari lebih berbahaya, cuaca dingin. Virus ini akan lebih ganas kalau posisi dingin. Maka dari itu, akhir pekan nanti di tengah kota akan ditutup seperti malam tahun baru,” kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Rabu (20/1).

Rencananya lanjut Whisnu, penutupan dua jalan di Surabaya itu tak hanya di malam akhir pekan namun kemungkinan juga dilakukan di malam hari libur nasional atau tanggal merah.

“Berlaku mulai minggu ini, nanti kita siapkan edarannya. Jumat dan Sabtu malam. Tiap akhir pekan akan kita berlakukan. Kalau Jumat libur ya Kamis malam bisa dimulai,” tambahnya.

Terkait rencana pemerintah pusat memperpanjang PPKM di Jawa-Bali, menurutnya memang ada beberapa nilai positif dari pelaksanaan PPKM. 

Hanya saja pihaknya harus berkomunikasi dengan pengusaha, termasuk pusat perbelanjaan terkait dampak ekonomi. Jangan sampai terjadi PHK, merumahkan karyawannya, saat PPKM diperpanjang nanti.

“Ini yang harus kita jaga juga. Dampak ekonomi di bawah juga akan terasa. Nah ini akan kita komunikasikan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya 34 pusat perbelanjaan di Surabaya yang harus tutup jam 20.00 WIB. Tapi kita sudah ada toleransi dari jam 19.00 WIB jadi jam 20.00 WIB. Kalau jam 20.00 WIB mereka masih bisa efektif ya ayo tidak apa-apa (diperpanjang)," pungkasnya. (Ar)

Kendaraan Dinas dan Pribadi Anggota Korem 082/CPYJ di Cek Staf Intel dan Provost


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Korem 082/CPYJ berupaya untuk terus meningkatkan kedisiplinan di kalangan prajuritnya. Berbagai tahap pengecekan, dilakukan oleh masing-masing staf terhadap para personel.

Kali ini, Staf Intelijen Korem dan Provost menggelar sidak pengecekan kendaraan dinas dan pribadi milik anggota Korem, Rabu (20/1).

Pasi Intel Korem, Kapten Inf Suswanto menjelaskan jika kegiatan serupa sudah menjadi rutinitas. 

Ia mengungkapkan, jika langkah itu merupakan bagian dari upaya pembinaan Satuan di bidang pembinaan materiil.

“Kelengkapan surat dan kondisi kendaraan, kita cek semua,” kata Suswanto.

Selain upaya pembinaan Satuan, dirinya menjelaskan bahwa kegiatan itu, juga memiliki dampak positif bagi para prajurit, terlebih ketika berkendara. 

“Pemeriksaan itu, juga bisa mencegah terjadinya kecelakaan berlalu lintas,” jelasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Rabu, 20 Januari 2021

Dikepung Pandemi, Investasi di Surabaya Malah Tembus Rp 64 Triliun


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kendati Kota Surabaya 'dikepung' pandemi covid-19, malah investasi tetap melonjak.

Bahkan, sepanjang tahun 2020 saja, capaian investasi di Kota Pahlawan tembus mencapai Rp 64 triliun. Capaian ini melebihi target Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yaitu Rp 63 triliun.

“Kalau prosentasenya, capaian investasi di tahun 2020 mencapai 100,70 persen,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya M Taswin di Balai Kota Surabaya, Rabu (20/1).

Selain itu, nilai investasi yang masuk ke Surabaya sudah melebihi pencapaian tahun 2019. 

Ia mencatat, target investasi tahun 2019 sebesar Rp 53 triliun dan realisasinya mencapai Rp 62 triliun. 

Kemudian target investasi 2020 dinaikkan menjadi Rp 63 triliun dan realisasinya mencapai Rp 64 triliun. 

“Itu artinya, jika dibanding tahun lalu, Surabaya masih ada peningkatan investasi, meskipun kita berada di tengah pandemi,” tegasnya.

Menurut Taswin, nilai investasi sebesar Rp 64 triliun itu berasal dari dua jenis. Pertama dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 1,5 triliun. 

Kedua dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdiri dari PMDN fasilitas sebesar Rp 20,63 triliun dan PMDN non-fasilitas sebesar Rp 41,92 triliun.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, memang PMA kita ada penurunan karena tahun 2019 mencapai Rp 2,44 triliun, dan tahun 2020 hanya Rp 1,5 triliun. Tapi yang naik tahun 2020 adalah PMDN-nya, terutama yang PMDN fasilitas sebesar Rp 20,63 triliun, dan tahun 2019 hanya 16,77 triliun. Jadi, yang PMDN fasilitas ini naiknya sangat tinggi,” tegasnya.

Taswin juga menjelaskan lima sektor yang mendominasi PMA tahun 2020. 

Pertama, transportasi, gudang dan telekomunikasi. Kedua, perdagangan dan reparasi. Ketiga industri makanan. Keempat konstruksi. Dan yang kelima kesehatan.

Sedangkan lima sektor yang mendominasi PMDN fasilitas tahun 2020 adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi. Industri makanan. Listrik, gas dan air. Perdagangan dan reparasi. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

Sementara lima sektor yang mendominasi PMDN non-fasilitas tahun 2020 adalah perdagangan dan reparasi. Konstruksi. Perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Transportasi, gudang dan telekomunikasi. Hotel dan restoran.

Di samping itu, ia juga memastikan bahwa investasi di Surabaya lebih banyak didorong oleh perkembangan UMKM yang terus meningkat hingga saat ini. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa UMKM ini tidak terlalu terpengaruh kondisi pandemi Covid-19. 

“UMKM ini malah  survive di Surabaya,” tegasnya.

Salah satu buktinya adalah terus meningkatnya pengurusan izin usaha yang dilakukan oleh UMKM. 

Bahkan, jumlahnya lebih tinggi dibanding tahun 2019 lalu. 

“Makanya, kami terus berkomitmen untuk mempermudah perizinan usaha perdagangan itu,” kata dia.

Selain itu, pemkot juga terus mempromosikan produk UMKM itu. Salah satunya dengan pameran virtual, promosi di berbagai media, termasuk brosur dan media promosi lainnya. 

“Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan pameran tatap muka, maka kami gelar dengan virtual. Kami terus promosikan produk UMKM itu,” pungkasnya. (Ar)

Indonesia Dilanda Musibah, 'Posko Surabaya Peduli Bencana' Kembali Dibuka


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepedulian jajaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap korban bencana alam seperti sudah menjadi budaya sejak di era kepemimpinan Tri Rismaharini. 

Bahkan, hingga saat ini, budaya tanggap bencana melalui pendirian posko kemanusiaan kembali dibuka.

Posko peduli bencana ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Surabaya terhadap para korban yang sedang tertimpa musibah. Tujuannya untuk mengakomodir dan mendistribusikan semua bantuan kepada korban bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia.

"Kita instruksikan membuka Posko Surabaya Peduli ini supaya kita turut membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana di Balai Kota Surabaya, Selasa (19/1).

Whisnu menyatakan, Posko Surabaya Peduli Bencana ini dibuka sejak Senin (18/1/2021) kemarin. Rencananya, posko ini akan terus dibuka sampai kebutuhan bantuan di lokasi bencana sudah terpenuhi. 

"Artinya kita tidak ada time limit (batas waktu) sampai kapan kita buka. Supaya bantuan itu terus mengalir ke sana," terang dia.

Sementara untuk mekanisme penyalurannya sendiri, pihaknya mengaku bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. 

Nantinya, apabila bantuan sudah terkumpul, pemkot langsung mengirimkannya ke lokasi bencana. 

"Kalau bantuannya sudah terkumpul untuk bisa dikirim, ya segera kita kirimkan. Tapi posko tetap kita akan terus buka," katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki rezeki lebih agar turut serta membantu saudara-saudara yang saat ini sedang membutuhkan. 

Berbagai jenis bantuan baik uang, makanan, masker, atau baju layak pakai dapat disalurkan langsung melalui posko peduli bencana di Balai Kota Surabaya. 

Di sisi lain, donasi berupa uang juga dapat ditransfer melalui rekening Bank Jatim dengan nomor 001-7739-140, atas nama 'Surabaya Peduli Bencana'.

"Kita sampaikan kepada seluruh warga Surabaya yang ikut peduli ingin membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini bisa menyampaikan bantuannya dalam bentuk apapun ke posko kita di Balai Kota Surabaya. Kita juga sudah kasihkan edaran ke semua ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa menyalurkan bantuannya," pesan dia.

Di tempat yang sama, Sekretaris BPB dan Linmas Kota Surabaya, Yusuf Masruh menambahkan, berdasarkan informasi yang ia terima, saat ini bantuan yang mendesak di lokasi bencana adalah tenda dan makanan. 

"Di sana yang krusial saat ini makanan dan tenda yang dibutuhkan. Bagi warga surabaya kalau ada rezeki lebih bisa menyalurkan bantuan melalui Posko Surabaya Peduli Bencana," kata Yusuf.

Ia mengungkapkan, hingga hari kedua dibuka, pihaknya sudah menerima bantuan berupa barang dan uang. 

Bantuan yang diterima ini berasal dari warga dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. 

"Nanti setelah ini terkumpul baik berupa uang ataupun barang bisa segera kita salurkan," pungkasnya. (Ar)

Pulang Tugas Aparat Teritorial, Kedatangan 2 Prajurit Disambut Dandim


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kedatangan Kapten Chb Agung Ariyanto dan Serka Abdul Mukit di Makodim 0812/Lamongan, Rabu, 20 Januari 2021 pagi, mendapat sambutan hangat dari Dandim, Letkol Inf Sidik Wiyono.

Bukan tanpa sebab, sambutan hangat itu diberikan ketika keduanya telah berhasil menyelesaikan tugas sebagai aparat teritorial di Kodam CVII/Cenderawasih selama kurun waktu hampir 1 tahun.

“Sambutan ini merupakan suatu aperesiasi dan penghargaan yang setingg-tingginya atas dedikasi, loyalitas dan semangat yang ditujunjukkan oleh 2 prajurit tersebut,” ujarnya.

Selain berhasil menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, menurut Sidik, kedua prajuritnya itu juga berhasil mengangkat nama baik Satuan.

“Dalam hal ini, Kodim Lamongan. Penugasan itu amanah dari bangsa dan negara,” jelas Dandim. (Pendam V/Brw/Ar)

Ribuan Nakes di Surabaya Telah Divaksinasi Covid-19


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ribuan tenaga kesehatan (nakes) Surabaya telah disuntik vaksin Covid-19 pada gelombang pertama. 

Berdasarkan data yang tercatat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga Senin (18/1) kemarin, total nakes yang telah menerima vaksinasi sebanyak 2.301 orang.

Angka 2.301 orang penerima vaksin itu merupakan nakes yang lolos tahap skrining dan sudah divaksinasi. Ribuan nakes yang telah menerima vaksinasi itu bekerja di 109 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang tersebar se-Surabaya.

“Ini masih terus bertambah setiap harinya. Karena pelaksanaannya secara bertahap. Terdiri dari puskesmas dan RS (rumah sakit). Namun ada pula nakes yang belum lolos skrining,” kata Kepala Dinkes Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Selasa (19/1).

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita mengungkapkan, untuk saat ini ada sekitar 203 nakes yang tidak lolos tahap skrining. 

Pasalnya, sebagian dari mereka memiliki komorbid seperti hipertensi, gastritis serta kelainan darah dan beberapa faktor lainnya.

Bahkan, ada beberapa nakes yang tengah menyusui maupun hamil.

“Jumlahnya untuk hipertensi ada sekitar 23 orang. Lalu nakes menyusui ada 10 orang, kemudian gastritis ada lima, serta ada pula yang penyitas dan komorbid lain mengharuskan untuk tidak dilakukan vaksin,” paparnya.

Namun, kata Feny, hingga hari ini para nakes masih melakukan vaksinasi secara bertahap sesuai dengan jadwal. 

Sedangkan total sasaran nakes penerima vaksin di Surabaya sebanyak 33.993 orang. 

Sementara nakes yang sudah mendaftar ulang atau verifikasi sebanyak 26.801 orang. 

“Artinya masih ada yang menunggu SMS blast dan verifikasi data,” urainya.

Ia menambahkan, meskipun telah menerima vaksin, para nakes diminta untuk tetap disiplin ketat protokol kesehatan. 

Mulai dari menjaga jarak, mengenakan masker serta mencuci tangan. Pihaknya juga berharap dari vaksin dan disiplin prokes ini, Covid-19 dapat segera hilang dari Kota Surabaya.

“Semoga virus ini segera hilang dari kota kita tercinta. Tetap jaga kesehatan, dan jauhi kerumunan,” pungkasnya. (Ar)

Dankodiklatal Hadiri Penandatanganan Kontrak Bersama Pengadaan Barang dan Jasa TNI AL Tahun 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat menghadiri pelaksanaan  penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa TNI AL Tahun 2021 secara Vidio Conference. 

Adapun penandatanganan  kontrak bersama pengadaan barang dan jasa TNI AL Tahun 2021 tersebut dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Rabu, (20/1/2021).

Turut hadir dalam acara tersebut Wadan Kodikatal Brigjen TNI (Mar) Lukman, Dirum Kodiklatal Laksma TNI Rubiyanto, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (S) Bambang Supriyanto, Dankodikopsla Laksma TNI Eko Wahjono, Komandan Kodikmar Kolonel Marinir Sarjito serta Wadan Kodikdukum Kolonel Laut (S) Muhamad Nuryanto. 

Selain itu, hadir juga beberapa  mitra kerja Kodiklatal, diantaranya PT  Wahyu Agung,  PT Darma Baki Agung dan PT Tiyana Jaya.

Dalam pelaksanaan  penandatanganan  kontrak bersama pengadaan barang dan jasa TNI AL Tahun 2021 Kasal Laksamana TNI Yudo Margono berada di Auditorium Mabesal sedangkan Dankodiklatal dan pejabat Kodiklatal berada di Ruang Rapat Direktorat Pendidikan dan Latihan (Ditdiklat) Kodiklatal Bumimoro Surabaya.

Dalam sambutannya, Kasal mengatakan bahwa kondisi Pandemi Covid-19 tidak menghalangi pemerintah dalam menyiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).  

Seperti telah kita ketahui bersama, Bahwa Presiden telah menyerahkan secara virtual daftar isian pelaksanaan anggaran dalam daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa tahun anggaran 2021 pada tanggal 25 November 2020 lalu  di Istana Negara Jakarta.

Dipa tersebut merupakan operasional dari APBN 2021 yang telah disetujui oleh DPR. Untuk tetap menjaga integritas untuk pertumbuhan ekonomi untuk memastikan  disparitas belanja dalam APBN 2021 benar-benar memiliki korelasi untuk pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju.

Oleh karenanya, kementrian dan lembaga pemerintah daerah dapat bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir dengan meninggalkan  pola-pola lama dalam penggunaan APBN 2021. 

Dengan memastikan terjadinya  peningkatan kualitas belanja yang memiliki korelasi  terhadap pencapaian program prioritas dan penjadwalan pemanfaatannya yang tidak ditunda-tunda, dengan melalukan penyiapan percepatan bisnis prosesnya, terutama pada belanja modal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada hakekatnya, penandatangan kontrak secara kolektif ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden RI dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi  nasional pada tahun anggaran 2021.

Di lingkungan TNI AL sendiri, kebijakan tersebut sangat terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa sebagai realisasi dari Dipa yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dengan dilaksanakannya penandatanganan kontrak  diawal tahun sehingga diharapkan dapat mempercepat daya serap  TNI AL tahun 2021 dan membantu untuk menggerakkan roda ekonomi. 

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata  TNI AL dalam mendukung kebijakan pemerintah,” tegas Kasal.

Acara penandatanganan  kontrak bersama pengadaan barang dan jasa TNI AL Tahun 2021 ini selain diikuti Kodiklatal juga diikuti seluruh Kotama TNI AL. (Pen Kodiklatal/Ar)

Danrem 082/CPYJ Blusukan di Daerah Terisolir


KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Setelah ditetapkan menjadi sasaran pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-110, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto menggelar kunjungan kerjanya di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (19/1).

Di Bojonegoro, ia langsung meninjau sasaran pelaksanaan TMMD yang berada di Desa Ngrancang dan Jatimulyo. 

Dua Desa itu, merupakan daerah terisolir yang ada di Bojonegoro.

“Setelah saya tinjau, pembangunan di Desa itu sangat penting dan sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujarnya.

Beberapa persiapan, menurutnya sudah dilakukan oleh pihak Satgas TMMD setempat. 

Persiapan itu, meliputi adanya sarana dan prasarana yang nantinya diperlukan dalam pelaksanaan TMMD. 

“Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Tidak boleh ada kendala,” tegasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Masa Penahanan Terdakwa Jasmas Habis, Kejari Tanjung Perak Didesak Bebaskan Binti Rochma


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sudiman Sidabuke kuasa hukum dari terdakwa Binti Rochma mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak segera membebaskan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dari cabang rutan klas I Surabaya di Kejati Jatim.

Pasalnya politisi asal partai Golkar yang tersangkut masalah dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas itu telah habis masa penahanannya.

"Baru kemarin aku kirim surat ke kejaksaan negeri. Masa penahanannnya kan sudah habis. Tapi kan gak dikeluarin-keluarin," jelas Sudiman Sidabuke, Senin (18/1).

Saat disinggung apakah penahanan berkelanjutan Binti Rochma itu terkait adanya info putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI yang menolak kasasinya? Sudiman Sidabuke tak mengetahuinya.

"Tentunya kita tau dulu ditolak atau bagaimana? baru kemarin aku kirim surat," ungkapnya.

Sudiman Sidabuke juga menegaskan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apalagi menerima salinan dari putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

"Di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkra) sampai jum'at belum ada. SIPP MA (Mahkamah Agung) itu gak ada. Nomer perkaranya gak ada. Majeiisnya juga gak ada. Kok bisa ada putusan ya?" pungkas Sudiman Sidabuke balik bertanya.

Seperti diberitakan usai beredar info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya Ratih Retnowati.

Info yang diterima, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan sdperti dalam website itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Danrem 152/Babullah Dampingi Mensos RI Kunjungi Korban Banjir Galela Halut


KABARPROGRESIF.COM: (Halut) Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan dampingi Menteri Sosial RI Ibu Tri Rismaharini dan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba LC bersama rombongan dalam rangka kunjungan kerja meninjau lokasi yang terdampak musibah bencana banjir di kab. Halmahera Utara dengan menggunakan pesawat Air Fast  PK-OCF PT. NHM. Selasa (19/01/21). 

Dalam rombongan bersama Mensos RI, Tdi Rismaharini Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba LC., Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, Kabinda Maluku Utara Brigjen TNI Dudy, dan Kejati Maluku Utara  Erryl Prima Putra. 

Setibanya di Bandara Gamarmalamo Ds. Dokulamo Kec. Galela Barat Kab. Halmahera Utara rombongan Mensos RI Tri Rismaharini disambut Bupati Halut Ir. Fans Manery, Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf. I Putu Eka Putra Witharsana dan pejabat Forkopimda Halut. 

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini bersama rombongan bertolak meninggalkan Bandar udara Gamarmalamo  menuju posko pengungsian di Ds. Duma Kec. Galela barat. 

Dalam sambutanya Mensos RI Tri Rismaharini menyampaikan kedatangannya kali ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI.

"Kami berharap agar bantuan yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik," jelas Tri Rismaharini.

"Saya akan mengupayakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dibantu. Terkait Relokasi desa saya akan membantu akan tetapi harapan kami semua masyarakat dapat bersabar karena semua mengikuti prosedurnya," tambah Tri Rismaharini.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Bantuan Sosial kepada para masyarakat yang terdampak musibah banjir yang diserahkan langsung oleh Mensos RI. 

Dalam kunjungannya kali ini Mensos RI yang didampingi oleh Danrem 152/Babullah melihat kondisi yang terjadi pasca bencana banjir yaitu jembatan yang putus akibat banjir yang terjadi beberapa hari lalu akibat arus sungai yang meluap sehingga menggenangi rumah warga dan area perkebunan warga. 

"Upaya yang dilakukan TNI dalam hal ini Korem 152/Babullah yaitu Mengerahkan personil, kendaraan, untuk evakuasi Warga yang berdampak Banjir, Mendirikan tenda pengungsian di Kec. Kao Barat sebagai tempat pengungsian serta Membantu pendistribusian Logistik kepada warga yang mengungsi diKordinir oleh BPBD," jelas Danrem.

Korem 152/Bbl juga berikan Bantuan peduli banjir berupa sembako kepada Bupati Halut yang diserahkan secara langsung oleh Danrem 152/Bbl. (Pen152)

Korem 152/Baabullah Salurkan Bantuan Korban Banjir Halut


KABARPROGRESIF.COM: (Halut) Korem 152/Baabullah mengirimkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Halmahera Utara Selasa (19/01/2021)

Pengiriman bantuan berupa paket sembako dikoordinir oleh Kodim 1508/Tobelo dipimpin Pasi Intel Kapten Inf Hadi Talaohu yang diserahkan kepada Kepala BPBD Halut Abner Manery untuk selanjutnya dapat di distribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam banjir di wilayah Maluku Utara yang saat ini masih menempati sejumlah lokasi pengungsian.

Sementara itu ditempat terpisah Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada masyarakat Halut yang saat ini terdampak musibah.

"Hari ini juga saya bersama Mensos dan Forkopimda Malut meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir. Tentu saja pemberian bantuan tahap pertama ini kita prioritaskan kepada kebutuhan pokok masyarakat, mari kita sama-sama saling bahu membahu mengulurkan tangan kepada saudara kita yang ditimpa musibah, serta senantiasa berdoa kepada Tuhan YME agar kita dihindarkan dari segala musibah dan bencana," katanya. (Pen 152)

Sesuai Norma, Satpol PP Provinsi Jatim Tak Miliki Kewenangan Lakukan Penertiban di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sikap protes terhadap Satpol PP Provinsi Jatim yang melakukan penertiban di sejumlah cafe dan restoran di Kota Pahlawan tak hanya dilakukan oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krisna.

Hal serupa juga dilakukan legislator Yos Sudarso lainnya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni menganggap sikap penegak perda Provinsi Jatim itu melampaui batas.

Maka dari itu agar tak terulang lagi politisi Partai Golkar ini berharap adanya koordinasi dalam upaya memutus sebaran Covid di wilayah Kota Surabaya karena Pergub Nomor 53 Tahun 2020 konsiderannya masih mencantumkan UU Pemda.

“Saya berharap kedepan, jika Satpol PP Jatim mau membantu tugas-tugas Satpol PP Kota Surabaya sebaiknya tetap berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya. Dalam UU Pemda sudah diatur mana kewenangan absolut, konkruen dan langsung,” kata Toni sapaan akab Arif Fathoni usai rapat dengar pendapat lewat daring dengan Kepala Satpol PP Provinsi Jatim, Kepala Satpol PP Surabaya, Kepala BPBD Linmas Kota Surabaya dan sejumlah pemilik cafe dan restoran, Senin (18/1).

Disamping itu, lanjut Toni, Pemprov Jatim mempunyai sarana komunikasi dengan Pemkot Surabaya, baik yang tertuang dalam Pergub maupun UU Pemda, sehingga tidak terjadi kekacauan norma hukum dalam bidang pemerintahan.

Sementara Kasatpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengaku Satpol PP Provinsi Jatim tak melakukan koordinasi saat melakukan penertiban di sejumlah cafe dan restoran.

Satpol PP Provinsi kata Eddy Jatim hanya mengirim surat permintaan bantuan personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Namun hal itu tak bisa dituruti, sebab PPNS di Satpol PP Kota Surabaya hanya berjumlah 3 orang apalagi ketiganya sudah melakukan tugas rutin setiap hari bersama jajaran samping.

“Satpol Jatim buat surat, diterima tanggal 13 januari untuk bantuan personil PPNS. Satpol kita tidak bisa penuhi karena PPNS hanya 3 dan sudah digunakan untuk operasi giat dengan Polrestabes Surabaya dan Polres KP3 tiap malam mulai jam 19.00 hingga 23.00 wib,” pungkasnya. (Ar)

Razia Masker Digencarkan di Pintu Gerbang Exit Tol Dupak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Operasi yustisi protokol kesehatan terus digencarkan oleh tiga pilar di Surabaya. Bukan hanya di pasar rakyat saja, operasi itu juga digelar di jalur perbatasan antar kota, salah satunya di titik pintu keluar gerbang tol Dupak.

Danramil Tandes, Mayor Inf Suwadi menjelaskan digelarnya kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari adanya Inpres nomor 6 tahun 2020 terkait pendisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Razia ini melibatkan aparat TNI, Polri dan Satpol PP,” ujarnya, Selasa, 19 Januari 2021.

Dalam razia itu, setidaknya petugas berhasil mengamankan pelanggar prokes sebanyak 21 orang. 16 diantaranya dilakukan tilang KTP. 

“Untuk 5 pelanggar kami berikan sanksi berupa teguran,” tegasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Sebelum Maret, Pagar Tiga Lapangan Pendukung GBT Bakal Terpasang



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kendati pelaksaan Piala Dunia U-20 yang seharusnya berlangsung pada tahun 2021 ditunda menjadi 2023 mendatang, namun pembangunan Gelora Bung Tomo (GBT) tak akan berhenti.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengebut pembangunan lapangan sepak bola yang berada di Surabaya Barat itu.

Selain membangun tiga lapangan latihan GBT, yakni blok A, B dan C serta fasilitas yang ada. Mulai dari tribun hingga toilet.

Pemkot juga berencana memasang pagar terhadap tiga lapangan tersebut sebelum memasuki bulan Maret 2021 mendatang.

“Kalau fasilitas utama sudah selesai. Termasuk pager untuk lapangan ini termasuk pendukung karena tidak masuk dalam pertandingan. Kita mulai lagi sebelum Maret karena saat ini masih ada pemeliharaan kontraktor selama tiga kurang lebih tiga bulan,” kata Kabid Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Pemkot Surabaya, Iman Krestian disela-sela mendapingi Plt Wali Kota berkunjung ke GBT, Senin (18/1)

Nah untuk ukuran lapangan latihan GBT itu, lanjut dia, masing-masing memiliki luas 60 x 120 meter persegi. 

Ia menyebut untuk pemasangan lampu di area itu sudah siap yakni dengan kecerahan 800 lux. 

Namun begitu Iman menegaskan untuk pemasangan lampu tidak boleh ada cahaya pantulan atau bayangan gelap. 

“Jadi harus kita setting berulang-ulang, sambil di coba,” pungkasnya. (Ar)

Bimtek Zoom, Latih Kemampuan Teknologi Anggota Korem Baladhika Jaya


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Anggota Korem 083/Baladhika Jaya mulai melatih kemampuan teknologinya.

Kali ini, aplikasi Join Meeting Zoom mulai digandrungi di kalangan militer. Bahkan, aplikasi itu, dinilai bisa membatasi terjadinya suatu pertemuan atau tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

“Untuk selanjutnya, setiap pembahasan atau rapat bisa melalui aplikasi itu,” ujar Mayor Inf Dedyk. Senin, 18 Januari 2021.

Dedyk menambahkan jika aplikasi itu, diyakini bisa mendukung keberhasilan tugas pokok Satuan. 

“Aplikasi itu adalah salah satu aplikasi zoom non tatap muka. Semua operator harus bisa memahami aplikasi itu,” pintanya.

Pada sasara utama, sosialisasi itu menyasar para operator di wilayah teritorial Korem. Trouble Shooting, kata dia, perlu dipahami oleh para operator. 

“Pengetahuan mengenai aplikasi ini harus betul-betul dipahami,” tegasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Selasa, 19 Januari 2021

Satpol PP Provinsi Jatim Obok-Obok Cafe di Surabaya, Komisi A Geram


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penertiban terhadap cafe dan restoran saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surabaya oleh Satpol PP Provinsi Jatim berbuntut panjang. 

Kali ini yang menyoal adalah Komisi A DPRD Surabaya. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini geram, pasalnya tindakan satpol PP Provinsi Jatim itu dianggap nyleneh sebab penertibannya tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah kota.

"Penertiban jangan dilakukan dengan pendekatan kekuasaan yang lebih tinggi tingkatannya. Harusnya melakukan komunikasi dengan pemerintah kota," tegas Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krisna usai rapat dengar pendapat lewat daring dengan Kepala Satpol PP Provinsi Jatim, Kepala Satpol PP Surabaya, Kepala BPBD Linmas Kota Surabaya dan sejumlah pemilik cafe dan restoran, Senin (18/1)

Kendati demikian Ayu tak menghalangi 'bringasnya' Satpol PP Provinsi Jatim melakukan penindakan, tetapi jangan seenaknya mengobok-obok 'rumah' orang lain tanpa berkoordinasi terlebih dahulu.

"Kita sepakat dengan penindakan di massa PPKM. Tapi jangan mentang-mentang punya kekuasaan yang levelnya lebih tinggi" tendasnya.

Tak hanya pihak penegak Perda Provinsi Jatim yang menjadi sorotan, namun Ayu juga menyayangkan sikap Satpol PP Kota Surabaya yang kurang responsif terhadap penegakan Perwali soal Covid-19 di massa PPKM. 

"Idealnya yang bertindak itu Satpol PP Kota Surabaya. Apalagi anggota mereka banyak yang perempuan yang lebih cocok menangani cafe dan restoran. Mereka lebih luwes," pungkasnya. (Ar)

Pangdam XVI/Pattimura Kunjungi Batalyon Raider Khusus 732/Banau


KABARPROGRESIF.COM: (Jailolo) bertempat di Pelabuhan VIP Room Jailolo Ds. Gufasa Kec. Jailolo Kab. Halbar Provinsi Malut telah tiba Pangdam XVI/Ptm Mayjen TNI Agus Rohman dan Ibu Ny.Ati Herati Agus Rohman beserta rombongan Dalam Rangka Kunjungan Kerja.

Kedatangan Pangdam XVI/Pattimura di sambut baik oleh Komandan Batalyon RK 732/Banau Letnan kolonel Inf Suhendar Suryaningrat beserta Kabag Umum Pemda Halbar Safrin Dengo, Kapolres AKBP Tri Okta Hendri Yanto, Letnan kolonel Inf Suhendar Suryaningrat, Kajari Halbar Salomina Meyke Saliama, Pabung Kodim 1501/Ternate - Halbar Mayor Inf Galih.

Dalam Penyampaian, Pangdam XVI/Ptm Mayjen TNI Agus Rohman di dampingi Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan yang diwakili oleh Kolonel Inf Wawan Subarjo (Kasrem 152/Bbl), kepada seluruh personel Yonif RK 732/Banau.

"Saya ucapkan terimakasih kepada prajurit yang selesai melaksanakan Satgas Pam Rahwan di Maluku dianggap berhasil, saya katakan berhasil karena minim pelanggaran selama melaksanakan satgas, Berhasil melindingi masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dengan kehadiran Satgas, Kesadaran masyarakat dengan memberikan senjata baik organik maupun rakitan. Sehingga Itu merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas karena cukup banyak senjata organik maupun rakitan didapatkan," tegasnya.

Adanya satuan penugasan karena kurangnya pemahaman masyarakat ditengah kehidupan bermasyarakat sehingga ada yang bentrok namun dengan adanya satgas karena indikasinya tingkat kerawanan di daerah tersebut, untuk itu ditempatkanlah pos-pos Pam Rahwan disitu, agar daerah tersebut menjadi kondusif di daerah yang dianggap rahwan.

"Saya ingatkan kepada prajurit bahwa TNI punya tugas pokok, polisi juga punya tugas pokok, TNI adalah alat negara, Polisi juga alat negara, dalam negara ada rakyat dan pemerintahan sehingga kita TNI dan POLRI adalah pilar-pilar Negara," pesannya.

Kesapahaman kita adalah NKRI harga mati, sehingga kita harus bersatu dalam Bhineka tunggal ika yang berbeda-beda tapi tetap satu karena meskipun kita memiliki tugas pokok masing-masing namun kita memiliki satu tujuan yang sama-sama menjaga dan melindungi NKRI.

"Jangan mudah terprofokasi karena tidak ada untungnya, malah sebaliknya kita akan mengalami kerugian baik personeel maupun materiil," harapnya.

"Tolong kepada prajurit saya, tentara memiliki jiwa korsa namun jiwa korsa dalam bertempur saling membantu dan saling tolong-menolong yang positif bukan yang negatif," tambahnya.

"Kalian sekarang sudah menjadi tentara apapun pangkatnya kalian menjadi kebanggaan keluarga, kerabat dan isteri bahkan pacar, untuk itu tanamkan iman dan takwa dalam diri kalian agar sebelum bertindak pikirkan dampaknya," pungkasnya.

Dalam pelaksanaan Pangdam XVI/ Pattimura juga memintah agar personel Yonif RK 732/Banau untuk tetap Mentaati Protokol Kesehatan yang di anjurkan dari pemerintah Demi memutus mata rantai Virus Covid 19. (penrem152).

Pembangunan Sesuai Target, Plt Wali Kota Surabaya Tinjau Tiga Lapangan Latihan GBT


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana bersama jajarannya meninjau Gelora Bung Tomo (GBT) untuk memantau progres pembangunan lapangan latihan atau lapangan pendukung yang hampir rampung itu. Tiga lapangan diantaranya yakni blok A, B dan C, Senin (18/1).

Tak hanya itu, Whisnu juga menyempatkan diri melihat berbagai fasilitas yang ada. Mulai dari tribun hingga toilet di lapangan pendukung.

“Selama ini kan sesuai dengan targetnya,” kata Whisnu disela-sela kunjungannya didampingi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) dan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (Dispora).

Ia menjelaskan, untuk tahap berikutnya yang akan dikerjakan adalah membangun lahan parkir tambahan di sebelah lapangan pendukung. 

Whisnu juga menegaskan untuk target penyelesaiannya disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. 

Mengingat pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang seharusnya berlangsung pada tahun 2021 ditunda menjadi 2023 mendatang. 

“Kalau untuk targetnya sesuai dengan schedule,” urainya. 

Sedangkan untuk perawatan atau maintenance lanjut Whisnu juga disesuaikan dengan standar  Federation of International Football Association (FIFA). 

Oleh sebab itu, untuk biaya perawatan yang dinilai tidak sedikit itu akan didiskusikan. 

“Nah sekarang bagaimana merawat, karena perawatannya juga sesuai dengan standar FIFA yang tidak sedikit biayanya,” pungkasnya.(Ar)

Memperindah Kesatrian Kodiklatal Bangun Miniatur Haluan KRI


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Guna memperindah dan mempercantik lingkungan kesatrian Bumimoro, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) membangun haluan miniatur ex KRI Teluk Langsa-501 yang ditempatkan di depan tiang bendera Gedung Ki Hadjar Dewantara Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Selasa, (19/1/2021).

Pembangunan Miniatur Haluan Kapal ex KRI Teluk Langsa-501 tersebut menempati bidang tanah seluas 153 meter, adapun perencanaan pembangunan tersebut dikerjakan selama tiga bulan terhitung bulan Januari 2021 ini.

Selain membangun miniatur haluan kapal, dalam upaya memperindah dan mempercantik kesatrian Kodiklatal tersebut  personil Denmako dibawah Koordinator Dandenmako Kodiklatal Kolonel Laut (P) Birawa juga menambah monumen pesawat latih TNI AL dan memindahkan monumen Helly di depan mako Kodiklatal

Menurut Dandenma Kodiklatal bahwa Kesatrian Kodiklatal kususnya gedung Mako Kihadjar Dewantara merupakan akses pertama dari pintu tol sebelum memasuki lembaga pendidikan TNI AL lainya yaitu Akademi Angkatan Laut (AAL) dan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan laut (STTAL). Oleh sebab itu sudah sepantasnya apabila kesatrian Kodiklatal terus berbenah dan memperindah kesatrian.    

Disisi lain disampaikan selain membangun miniatur haluan kapal, dalam waktu dekat dihalaman Mako Gedung Kihadjar Dewantara juga akan dilaksanakan pembangunan pagar guna menjaga keamanan kesatrian Kodiklatal sekaligus agar mudah dalam pengawasan personil yang keluar masuk pos Utama. (Pen Kodiklatal/Ar)

Kasdim Gresik Meninggal Usai Disuntik Vaksin Sinovac, Begini Klarifikasi Kodam Brawijaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kodam V/Brawijaya akhirnya angkat bicara pasca beredarnya foto anggota TNI yang disebut-sebut sebagai Kasdim

Gresik Mayor Inf Sugeng Riyadi, disertai keterangan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia usai disuntik vaksin Sinovac.

Menurut Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya Kolonel Imam Haryadi mengatakan bila berita tersebut adalah hoax.

Maka dari itu kata Imam harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan penyesatan opini di kalangan masyarakat terkait program pemerintah berupa vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan saat ini.

“Hingga saat ini, Kasdim Gresik dalam keadaan sehat wal afiat. Jadi tidak benar berita yang mengatakan bahwa ia meninggal setelah disuntik vaksin Sinovac,” tegas Imam, Senin (18/1).

Imam melanjutkan dengan menjelaskan data dan fakta yang sebenarnya terjadi terkait berita hoax yang beredar di media sosial (medsos) tersebut, sesungguhnya, anggota TNI yang dilingkari dalam foto yang beredar, adalah foto almarhum Mayor Kav Gatot Supriyono.

"Almarhum Gatot Supriyono ini adalah Danramil Kebomas Kodim 0817/Gresik. Almarhum Gatot meninggal dunia pada hari Jum'at (15/1) pukul 23.06 akibat serangan jantung," ungkapnya.

Kapendam menambahkan almarhum Gatot Supriyono sebelum meninggal belum pernah divaksinasi Covid-19 dengan Merk Sinovac.

"Almarhum juga pernah melaksanakan test rapid antigen di Poskes Gresik pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, dan hasilnya non reaktif," paparnya.

Sedangkan untuk foto yang telah beredar lanjut Kapendam, diambil dari dokumentasi tanggal 10 Januari 2021, saat yang Almarhum Gatot Supriyono mendampingi Danrem 084/BJ beserta keluarga melaksanakan ziarah ke Makam Sunan Giri, di Gresik.

"Sementara itu, di tanggal yang sama, Kasdim Gresik atas nama Mayor Inf Sugeng Riyadi menerima Vaksinasi Covid-19, dengan Merk sinovac di RSUD Ibnu Sina Gresik menggantikan Dandim 0817/Gresik (Letkol Inf Taufik Ismail) dikarenakan pada saat screening, tensi Dandim tinggi. Hingga berita ini diturunkan, kondisi Mayor Inf Sugeng Riyadi dalam keadaan sehat," katanya.

Untuk itu Kapendam menegaskan bila pemberitaan yang menyatakan bahwa Kasdim Gresik meninggal dunia usai divaksin Sinovac, adalah berita yang tidak berdasarkan pada kebenaran.

“Sehingga masyarakat diharapkan tidak terpengaruh berita tersebut, serta yakin bahwa Vaksin Covid 19 Merk Sinovac telah aman dan manjur untuk mengatasi Pandemi Covid 19 di Indonesia saat ini,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar sebuah informasi di media sosial (medsos) yang menyebut Kasdim Gresik Mayor Inf Sugeng Riyadi meninggal dunia setelah disutik vaksin COVID-19 Sinovac.

'Innalillahi wainalilahi roziun.Vaksin pertama, Kasdim 0817 Gresik, Mayor Sugeng Riyadi.tadi malam Dan ramil kebu mas gresik meninggal akibat siangnya disuntik vaksin...pagi ini proses pemakaman...hati2 bahaya vaksin ini nyata,' (Pendam V/Brw/Ar)

Senin, 18 Januari 2021

Serentak, Petugas Gabungan Razia Pasar Rakyat di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP mulai bergerak melakukan razia protokol kesehatan di setiap pasar rakyat yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

Razia protkes itu, sesuai dengan adanya lampiran Perda bernomor 443/402/436.8.4/2021 tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan protokol kesehatan.

Seperti yang tengah berlangsung di Kecamatan Semampir. Beberapa area di pasar Rakyat Nyamplungan, di sasar oleh petugas gabungan. 

“Untuk pedagang yang tidak patuh protokol kesehatan, kita data,” ujar Danramil semampir, Mayor Inf Sumarsono.

Dalam razia kali ini, terdapat 6 warga yang diketahui tak patuh protokol kesehatan. Pelanggar itu, digiring ke kantor Satpol PP setempat. 

“Ada yang dilakukan penyitaan SIM dan tilang KTP, ” jelasnya. (Kapendam V/Brw/Ar)


Petikan Putusan MA Soal Kasasi Binti Rochma Belum Terima, Kejari Tanjung Perak Tak Berani Ambil Sikap


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya terdakwa Binti Rochma melalui kuasa hukumnya, Sudiman Sudabuke yang belum mengetahui beredarnya info putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Kasasi yang dilayangknnya.

Namun hal serupa juga terjadi pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

"Aku belum dapat info. Sampai saat ini belum terima petikan petusannya," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Ludfyansyah pada Kantor Berita RMOLJatim, Senin (18/1).

Erick menambahkan, kendati kabar tersebut cukup menggembirakan. Bukan berarti pihaknya langsung gegabah dengan melakukan gerakan. Melainkan harus mengikuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Putusannya belum diterima. Kalau terima (putusan petikan MA) JPUnya pasti sudah ambil sikap. Untuk sementara belum berani ambil sikap," pungkasnya

Sebelumnya Sudiman Sidabuke, kuasa hukum dari Binti Rochma mengaku belum mengetahui adanya info yang beredar terkait penolakan Mahkamah Agung (MA) RI atas kasasi dari mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

"Aku belum tau baru jum'at kemarin aku kirim surat," kata Sudiman Sidabuke, Senin (18/1).

Bahkan bila amar putusan akan ditolaknya kasasi dari politisi Partai Golkar ini, Sudiman Sidabuke mengaku belum berani mengambil sikap.

Ia akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan terdakwa Binti Rochma.

"Kita belum tau, kita bicara sama bu Binti dulu," paparnya.

Namun yang jelas, kata Sudiman Sidabuke, pihaknya hingga saat ini belum menerima kabar dari Mahkamah Agung (MA) RI.

"Di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkra) MA belum ada. Nomer perkaranya gak ada. Majelisnya juga gak ada," pungkasnya.

Seperti diberitakan usai beredar info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya Ratih Retnowati.

Info yang diterima, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan sdperti dalam website itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Danrem 082/CPYJ Pantau Pembangunan Bandara Kediri


KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Dengan didampingi beberapa pejabat Makorem, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto meninjau proses pembangunan Bandara Kediri yang berada di Dusun Bendrek, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (18/1).

Pembangunan bandara dengan luas 450 hektar itu, kata Danrem, dipastikan terselesaikan dalam kurun waktu 2,5 tahun. 

“Pembangunannya dimulai pada bulan April 2020 lalu,” ujarnya.

Pembangunan bandara udara itu merupakan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

“Pengelolaannya nanti dilakukan oleh Angkasa Pura I,” jelasnya. (Pendam V/Brw/Ar)