Kapolri Ungkap Peran Polri Jaga Stabilitas RI Sepanjang 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan peran Polri dalam menjaga stabilitas di Indonesia selama 2024. 

Ia mengatakan perekonomian Indonesia berada di posisi stabil meski kondisi ekonomi di dunia tengah bergejolak.

“Meskipun berada di tengah tekanan gejolak ekonomi global, perekonomian nasional masih berada pada posisi yang stabil,” ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Ia menerangkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 mencapai 4,95%, di mana, angka itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-3 tertinggi di antara negara G20.

“Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2024 sebesar 4,95% atau peringkat ke-3 tertinggi di antara negara G20, tingkat Inflasi bulan November 2024 sebesar 1,55% dan cadangan devisa sebesar 150,2 miliar USD,” ujar Kapolri.

Atas hasil tersebut, World Competitiveness Ranking 2024 yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-27 dunia. 

Jenderal Sigit menyebut posisi Indonesia melampaui beberapa negara maju seperti Inggris, Perancis bahkan Jepang.

“Atas capaian tersebut, World Competitiveness Ranking 2024 yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-27 dunia, naik 7 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kapolri.

“Posisi ini bahkan melampaui beberapa negara maju seperti Inggris, Perancis dan Jepang, ini sebagai bukti bahwa tingkat daya saing Indonesia terus berkembang,” sambung Kapolri.

Tak hanya itu, Jenderal Sigit menuturkan, laporan Lowy Institute Asia Power Index 2024 menempatkan Indonesia di peringkat pertama di ASEAN dan dalam penilaian Comprehensive Power, Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN dan peringkat kesembilan di dunia. 

Jenderal Sigit menegaskan hal itu membuktikan reputasi Indonesia diperhitungkan di tingkat global.

“Selain itu, berdasarkan laporan Lowy Institute Asia Power Index 2024, dalam penilaian Diplomatic Influence Indonesia tercatat menempati peringkat pertama di ASEAN dan peringkat keenam di dunia. Sedangkan dalam penilaian Comprehensive Power, Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN dan peringkat kesembilan di dunia,” tutur Kapolri.

Ia pun menekankan peran Polri dalam menjaga stabilitas di Indonesia tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh komponen bangsa. 

Kapolri memastikan secara umum stabilitas kamtibmas Indonesia selama 2024 dalam situasi yang kondusif.

“Tentunya berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Polri yang didukung oleh seluruh komponen bangsa, baik dalam memelihara stabilitas Kamtibmas, sebagai syarat utama, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat kami laporkan bahwa secara umum stabilitas kamtibmas Indonesia tahun 2024 dalam situasi yang kondusif,” ungkap Kapolri.

Read More

Lanal Tual Resmikan Kampung Bahari Nusantara Di Ohio Selayar

Maluku - KABARPROGRESIF.COM Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tual, Kolonel Laut (P) Hananto Dwi P., S.T., M.Tr.Hanla., M.M., meresmikan Kampung Bahari Nusantara (KBN) Tahun 2024 di Desa/Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu (28/12/2024). Peresmian ini dilakukan secara Video Conference (Vicon) yang dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Suwandi, S.A.P., M.M.

Danlanal Tual didampingi oleh Forkopimda Maluku Tenggara, Plt Camat Manyeuw, Kepala Desa Selayar, Perwira Staf Potensi Maritim (Paspotmar) Lanal Tual, serta Pengurus Cabang 2 Korcab IX DJA III dalam melaksanakan peresmian Kampung Bahari Nusantara di Ohoi Selayar.

Acara peresmian dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak (TK) SIU SIU LAIR Selayar, yang merupakan salah satu klaster dalam program KBN. TK ini dipilih sebagai simbol dimulainya pembangunan di desa binaan Lanal Tual.

Kolonel Laut (P) Hananto Dwi P., S.T., M.Tr.Hanla., M.M., dalam sambutannya menyatakan, "Pembangunan Kampung Bahari Nusantara ini merupakan bagian dari Kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dengan adanya program KBN, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Ohoi Selayar, serta meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial."

Di kesempatan berbeda, Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan,S.H.,M.Si., mengatakan Kampung Bahari Nusantara di Desa/Ohoi Selayar menjadi bagian dari upaya TNI AL dalam mendukung transformasi ekonomi masyarakat maritim, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang fokus pada pembangunan yang berkelanjutan.

"Melalui peresmian ini, diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara TNI AL dengan masyarakat, serta membuka peluang bagi kemajuan daerah yang berbasis pada potensi bahari yang dimiliki." Tutup Panglima.

Read More

Kejagung Didorong Usut Tuntas Dugaan Impor Minyak Mentah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) didorong segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan proses bisnis impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina sebanyak satu juta barel perhari untuk aktivitas periode 2018-2023. 

Pengusutan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum.

"Demi kepastian hukum dan tidak menjadi sumber fitnah, kami berharap jika cukup alat bukti sebaiknya proses penyelidikan ini bisa segera dinaikan statusnya ke tahap penyidikan untuk menyelamatkan keuangan negara," ujar Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, dalam keterangannya, dilansir pada Selasa, 31 Desember 2024.

Menurut dia, pengusutan selama ini terkesan tertutup sehingga berpotensi masuk angin. 

Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik Kejagung sudah menggeledah di sejumlah tempat terkait perkara ini dan memeriksa sejumlah saksi.

Dari penggeledahan itu, kata Yusri, ada informasi ditemukan sejumlah uang dan beberapa perangkat telepon genggam yang disita. Kemudian, terdapat laptop yang dikloning untuk menambah serta memperkuat bukti-bukti awal. 

"Kami belum mendapat bocoran hasilnya. Namun, jika melihat aktivitas penggeledahan yang tetap dilakukan Tim Kejagung, kami menduga Presiden (Presiden Prabowo Subianto) tetap berkomitmen meminta dugaan permainan itu tetap diusut," ungkap Yusri.

Read More

Kapolri: Lebih dari 2.000 Perkara Selesai dengan Pendekatan Restorative Justice di Sepanjang 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan restorative justice.

Namun, Kapolri mengatakan restorative justice tak bisa diterapkan untuk kejahatan tertentu.

“Berbagai upaya penegakan hukum yang kami lakukan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restorative justice, sehingga diharapkan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,” ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa pendekatan restorative justice bisa menghemat anggaran. 

Sebab, tak perlu ada penyelidikan hingga persidangan.

“Selain itu, apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restorative justice kita dapat menghemat anggaran negara dalam bidang penegakan hukum khususnya anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan,” jelas Kapolri.

Ia memaparkan bahwa penerapan restorative justice bisa dibuktikan dengan tingkat kenaikan penyelesaian perkara. 

Setidaknya ada 2.000 lebih perkara yang diselesaikan lewat restorative justice pada tahun ini.

“Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89%) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024,” ungkap Kapolri.

Kendati demikian, Kapolri menegaskan tidak akan menerapkan restorative justice untuk kejahatan yang merugikan keuangan negara hingga meresahkan masyarakat.

“Namun khusus terhadap kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat kecil atau kelompok rentan, serta kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Kapolri.

Read More

Satgas Yonzipur 5 ABW Tangkap Pelaku Penyelundupan 150 Butir Amunisi Kaliber 12,70 mm

Kapuas Hulu - KABARPROGRESIF.COM Satgas Pamtas Yonzipur 5 ABW menangkap seorang warga yang diduga akan menyelundupkan 150 munisi kaliber 12,70 mm.

Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia Batalyon Zeni Tempur 5/ABW menangkap satu orang warga yang membawa munisi tabur kaliber 12,70 mm dengan total 150 butir di Sungai Antu, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (28/12) malam.

Amunisi tersebut biasa digunakan untuk senjata berat ini ditemukan di jalan tikus (JTR) pada saat patroli yang dipimpin Serka Hari Prihanto. 

Saat itu, Satgas Yonzipur 5 yang melihat satu orang warga mencurigakan langsung menangkap untuk kemudian dilakukan interogasi.

Read More

KPK Punya 'Senjata Pamungkas' untuk Membuktikan Perbuatan Hasto di Persidangan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim punya 'senjata pamungkas' untuk membuktikan perbuatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

Lembaga Antikorupsi memiliki bukti yang bakal disampaikan di persidangan.

"Keterangan maupun juga apa pun itu, nanti kita sama-sama saling lihat. Kita buka di persidangan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Desember 2024.

KPK siap dikonfrontasi apabila ada klaim dari kubu Hasto. 

Asep mengatakan pihaknya siap dengan berbagai bekal bukti yang bakal dibongkar di persidangan.

"Apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan, disandingkan nanti di persidangan, seperti apa," ujar Asep.

KPK resmi mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. 

Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. 

Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.

Read More

Polri Tangani Ribuan Kasus di Ruang Siber Satu Tahun Terakhir

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa pemberantasan judi online (judol) menjadi komitmen Korps Bhayangkara. 

Selama satu tahun ini, terdapat 4.926 kasus berhasil diungkap.

Menurut Jenderal Sigit, dari jumlah itu yang berhasil diselesaikan sebesar 3.526 perkara atau 71,58%. 

Jumlah tersebut meningkat sebesar 1.007 perkara atau 39,97% apabila dibandingkan tahun 2023 sebesar 2.519 perkara.

“1.611 perkara di antaranya merupakan tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain,” jelas Kapolri dalam paparan capaian kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24).

Diungkapkan Jenderal Sigit, terdapat 343 kasus sudah berhasil diselesaikan dan 1.243 perkara masih dalam proses penyidikan. 

Kemudian, sebagai bentuk komitmen Polri, para tersangka juga dikenakan pasal TPPU yang diharapkan dapat memberikan deterrence effect terhadap para pelaku.

“Dari seluruh pengungkapan, kami berhasil menyita barang bukti berupa tanah dan bangunan, perhiasan, perangkat elektronik, kendaraan mewah, rekening dan akun e-commerce, emas maupun uang tunai senilai Rp61,072 Miliar, serta mengajukan pemblokiran terhadap 126.447 situs judi online,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri mengungkapkan, terkait kejahatan di ruang siber, ditemukan 3.331 kasus. 

Ribuan kasus itu terdiri dari penipuan, pencemaran nama baik, pornografi, hoaks, ujaran kebencian, akses ilegal, pencurian data, peretasan, intersepsi ilegal, maupun pencurian data.

“Jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 4.210 perkara,” ungkap Kapolri.

Adapun total penyelesaian perkara sebesar 2.073 atau meningkat 41,78% dibandingkan dengan penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 861 perkara.

Read More

Kodam I/BB Gelar Aksi Sosial Makan Sehat Bergizi untuk Empat Panti Asuhan dan Dhuafa di Deli Serdang

Deli Serdang - KABARPROGRESIF.COM Kodam I/Bukit Barisan menyelenggarakan kegiatan sosial dalam bentuk Program Makan Sehat Bergizi (MSB) di empat panti asuhan serta kaum dhuafa di sekitar wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini dilaksanakan terpusat di Yayasan Pendidikan Singosari, Jalan Besar Deli Tua No. 1, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (27/12/ 2024). 

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak panti asuhan dan kaum dhuafa yang sering kali kurang perhatian akibat keterbatasan ekonomi.

Sebanyak 250 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak panti asuhan Almunawarah Kec. Medan Sunggal, Panti Asuhan Sinar Indah Cahaya Kec. Patumbak, Panti Asuhan Santa Angela Kec. Deli Tua, Lembaga Anak Yatim Taqkhaful Kec. Patumbak, serta kaum dhuafa dari sekitar wilayah tersebut, menerima bantuan berupa makanan sehat dan bergizi untuk mendukung kesehatan serta pertumbuhan mereka.

Kolonel Inf Viktor Tampubolon, Pamen Ahli Bidang Sosial Budaya Kodam I/BB, yang hadir sebagai perwakilan Kodam I/BB, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial TNI untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. 

Ia berharap, bantuan ini dapat memberikan perhatian lebih kepada para penerima manfaat serta membantu mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Anak-anak yang menerima bantuan ini merasa sangat dihargai dan menyampaikan terima kasih kepada Kodam I/BB atas perhatian dan dukungan melalui pemberian makanan bergizi.

Kegiatan yang berlangsung penuh keceriaan ini dihadiri pejabat TNI-Polri, perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, pengurus dan pengasuh panti asuhan.

Read More

KPK Kumpulkan Informasi Cegah Hasto Mengelak saat Diperiksa

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin memeriksa saksi lain sebelum memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

Dia terseret kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang turut menyeret buronan Harun Masiku.

“Jadi kita kalau mau memeriksa seseorang, kita harus memiliki bahan baik yang akan kita gali ditanyakan, maupun juga apa yang akan kita jelaskan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Asep enggan memerinci informasi yang mau diulik dari saksi. Pendalaman juga dilakukan dengan pencarian bukti.

“Nah tahap sekarang itu sedang mengumpulkan itu, dari keterangan saksi-saksi lain sedang kita kumpulkan, dari dokumen-dokumen lain sedang kita kumpulkan, sehingga nanti pada saat yang bersangkutan kita panggil, kita jelas apa yang mau ditanyakan, keterangan apa yang kita peroleh seperti itu,” ucap Asep.

Menurut Asep, pemeriksaan saksi lain sebelum Hasto penting. Tujuannya, kata dia, mencegah Politikus PDIP mengelak saat diperiksa, nanti.

“Jadi ketika misalkan mengelak walaupun memang kalau tersangka itu diperbolehkan dipersilakan, berbohong itu silakan, hak ingkar betul. Tapi tetap kita harus menyajikan informasi atau dokumen atau keterangan yang kita miliki, sehingga yang bersangkutan itu tidak bisa lagi mengelak,” ujar Asep.

KPK sebelumnya mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. 

Penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Read More

Rilis Akhir Tahun 2024: 987 Anggota Gugur Selama 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Mengawali rilis akhir tahun, Kapolri mengajak seluruh tamu undangan untuk memanjatkan doa terhadap 987 anggota Polri yang gugur sepanjang tahun ini.

“Kami memohon izin mengajak rekan-rekan menundukan kepala sejenak untuk mendoakan 987 Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) yang telah mendahului, baik yang gugur dalam bertugas maupun meninggal karena sakit,” kata Kapolri.

Kapolri mendoakan para anggota yang gugur diberikan tempat terbaik atas pengabdian serta perjuangan yang dilakukan selama ini. 

Jenderal Sigit juga mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan atas pengabdian, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan, serta semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta kekuatan,” ucapnya.

Read More

Satgas Kopasgat Gagalkan Pengiriman Paket Coolbox Berisi Minuman Keras Di Bandara Mopah Merauke

Merauke - KABARPROGRESIF.COM Area Pendataan Bagasi Penumpang Bandara Mopah Merauke menjadi saksi bisu upaya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyelundupkan Minuman Keras pada momen perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kali ini Satgas Kopasgat berhasil mengamankan sebanyak 12 Botol Minuman Keras (Miras) Jenis Whisky Wiro (6 Botol) & Anggur Merah (6 Botol) berkat upaya Pers Satgas Kopasgat RI-PNG Wilayah Papua Selatan Kopda Sujiana yang sedang melaksanakan dinas Jaga AMC, Minggu (29/12).

Perlu diketahui, bahwa barang bagasi pax tersebut rencana nya akan dimasukan ke Pesawat Trigana dengan nomor penerbangan PK-YSJ tujuan Kepi. 

Namun, Pada saat Anggota Satgas Kopasgat Kopda Sujiana melakukan pengecekan barang bagasi pax, di temukan 12 Botol Minuman Keras (Miras) Jenis Whisky Wiro & Anggur Merah dalam 1 Koli coolbox yang mencurigakan 

"Dalam penemuan dan penggagalan barang berupa minuman keras di Bandara Mopah Merauke di indikasikan adanya keterlibatan Pegawai Maskapai Trigana air," Ujar Dansatgas Kopasgat Pamtas Kewilayahan RI-PNG TA 2024 Letkol Pas Agus M. A. H. A. 

Selanjutnya, barang bukti sejumlah 12 botol minuman keras tersebut dilaksanaan pemusnahan oleh Anggota Satgas Kopasgat, KP3 Bandara Mopah, serta perwakilan Avsec Bandara Mopah.

"Saat ini sedang dilaksanakan pendalaman oleh KP3 Bandara kepada pegawai Maskapai Trigana Air yang diindikasikan terlibat dalam upaya pengiriman miras tersebut," Tutup beliau.

Read More

Donny Tri Disarankan Praperadilan Jika tak Sreg Dijadikan Tersangka

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Advokat Donny Tri Istiqomah menggugat praperadilan jika tidak sreg dijadikan tersangka. 

Dia terlibat kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan bilamana penanganan perkara pidana tidak sesuai KUHAP,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Metrotvnews.com, Selasa, 31 Desember 2024.

Johanis mengatakan pihaknya memiliki bukti soal keterlibatan Donny dalam kasus tersebut. KPK meyakini keputusan status hukum itu bisa diuji dalam persidangan.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto juga menyebut praperadilan merupakan ranah terbaik untuk memprotes penetapan tersangka. Komplain Donny dinilai percuma jika dicetuskan ke ruang publik.

“Ada ruang lain yang dapat digunakan untuk menguji, apakah alat bukti yang dimiliki KPK saat ini memang kuat atau tidak. Dan ruang itu adalah di persidangan nanti. Termasuk dalam hal penetapan tersangka juga ada ruang untuk menguji yaitu praperadilan,” ujar Tessa.

Donny sebelumnya memberikan klarifikasi melalui akun YouTube pribadinya. Dalam video yang disebar, dia menjelaskan bahwa dirinya cuma mengurus PAW karena adanya caleg yang meninggal dunia yang harus diujikan ke Mahkamah Agung (MA).

“Jadi itu kalau yg kita persoalkan kami tidak perlu uji ke MA. Nah yang menjadi persoalan dalam kasus ini sebenarnya, kenapa kami melakukan uji materi peraturan KPU ke MA itu karena terjadinya kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu,” kata Donny dalam siaran video yang dikutip pada Senin, 30 Desember 2024.

Caleg yang meninggal yakni Nazaruddin Kiemas. 

Dia mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pilih (dapil) yang diikutsertakan Harun.

Menurut Donny, ada celah hukum untuk menentukan pemenang pileg saat Nazaruddin meninggal. 

Karenanya, PDIP memilih membuat gugatan ke MA untuk mencari jalan tengah.

“Menariknya, kekosongan hukum itu memang kemudian dijawab oleh KPU dengan membuat norma didalam peraturan KPU nomor seingat saya nomor 3 tahun 2019,” ucap Donny.

Menurut dia, PDIP berpendapat bahwa caleg yang meninggal suaranya untuk partai. Namun, KPU maunya pemenang diberikan kepada caleg lain yang suaranya lebih banyak.

Read More

Ketua Komisi III DPR RI Hingga Bawaslu Hadiri Rilis Akhir Tahun Polri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri menggelar Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Acara dimulai pukul 13.06 WIB. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan penayangan kaleidoskop 2024.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman hingga Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja hadir dalam acara tersebut.

Turut hadir pula Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu beserta jajaran anggota Kompolnas.

Terlihat pula para PJU Polri yang turut mendampingin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dengan langkah strategis dan sinergi antar elemen, Polri optimis terus mendukung keamanan dan stabilitas bangsa di tahun 2024.

Read More

Yonmarhanlan XI Merauke Terima Kunjungan PJ Gubernur Papua Selatan

Merauke - KABARPROGRESIF.COM Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan XI Merauke menerima kunjungan PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs. Rudy Sufahriady di Mako Yonmarhanlan XI Jl. Diko 1 Trans Irian Wasur, Kel. Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua Selatan, Jumat (27/12/2024).

Rangkaian kunjungan PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan di Yonmarhanlan XI diawali dengan ramah tamah, dilanjutkan dengan menembak Sniper Barret MRAD dengan jarak 100 meter dan menembak pistol. Dalam kunjungan tersebut hadir pula Danrem 174/ATW, Danlantamal XI serta Danlanud JA.Dimara.

Danyonmarhanlan XI Mayor Marinir Deni Kusmana mengucapkan banyak terimakasih kepada PJ. Gubernur Prov. Papua yang telah menyempatkan waktu untuk datang bersilahturahmi di Yonmarhanlan XI.

"Kunjungan bapak PJ Gubernur merupakan suatu kebanggaan bagi kami, karena ini merupakan moment langka yang jarang terjadi bisa dikunjungi oleh pejabat pemerintah yang merupakan orang Nomor satu di Provinsi Papua Selatan", ujar Mayor Marinir Deni Kusmana.

Read More

Presiden Prabowo Ingin Harvey Dihukum 50 Tahun, Begini Kata Kejagung

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo, yang menyinggung rendahnya hukuman terhadap terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis. 

Bagi Prabowo, Harvey seharusnya dihukum pidana penjara 50 tahun.

"Presiden itu Kepala Negara. Pemikiran-pemikiran Presiden adalah pemikiran-pemikiran filosofis, kemaslahatan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam acara Capaian Kinerja Kejaksaan RI 2024 di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Menurut dia, Kejagung berada di tataran operasional bukan filosofis. Sehingga, harus manut pada peraturan.

"Sedangkan kita, tataran operasional. Ya, tentu penegakan hukum harus didsarkan pada regulasi yang ada. Jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada, tentu (dalam hal ini) Undang-Undang Tipikor," sambungnya.

Saat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum menuntu agar Harvey dihukum pidana penjara 12 tahun. 

Namun, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun.

Atas hal tersebut, Prabowo menyinggung Jaksa Agung untuk mengajukan banding. 

Harli mengatakan, pihaknya mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden. Bahkan, ia mengklaim bahwa kejaksaan sangat responsif atas pernyataan tersebut.

"Sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, melakukan banding, dan sudah didaftarkan di pengadilan. Saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin, dalil-dalil, yang terkait dengan memori banding," pungkasnya. 

Kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 yang merugikan negara sampai Rp300 triliun. 

Angka itu terdiri dari kemahalan sewa alat penglogaman, yaitu Rp2,284 triliun, pembayaran bijih timah dari IUP Rp26,648 triliun, serta kerusakan lingkungan yang mencapai Rp271,069 triliun.

Read More

Kaleidoskop 2024: Pemkot Surabaya Geber Pembangunan Infrastruktur Menuju Kota Berkelanjutan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai proyek strategis telah direalisasikan, meliputi kantor pelayanan publik, pembangunan jalan dan konektivitas saluran, rumah sakit, hingga fasilitas publik bagi pejalan kaki.

Kaleidoskop 2024 ini menjadi gambaran pencapaian penting yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga. 

Tetapi juga memperkuat posisi Surabaya sebagai kota metropolitan yang inovatif dan berkelanjutan.

Pada Januari 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, meresmikan Kantor Kecamatan Krembangan dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Krembangan di Jalan Ikan Trowani Nomor 1 Perak Barat, Krembangan, Surabaya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa pembangunan kantor pelayanan publik bukan sekadar struktur fisik, melainkan juga representasi komitmen pemkot dalam meningkatkan kualitas hidup warga Surabaya. 

“Dengan diresmikannya Kantor Kecamatan Krembangan yang baru ini, saya berharap pelayanan akan semakin maksimal," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Pun demikian dengan pembangunan SWK Krembangan, Wali Kota Eri berharap dapat memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi warga maupun wisatawan. 

“Semoga SWK ini memberikan dampak yang baik untuk ekonomi Kota Surabaya," imbuhnya.

Kemudian pada Februari 2024, pemkot melakukan perbaikan beberapa infrastruktur di Surabaya barat. 

Salah satunya adalah proyek penanggulangan banjir di wilayah Kecamatan Pakal dan Benowo. 

Proyek ini meliputi pembangunan tanggul dan peninggian jembatan Jalan Raya Tengger.

Di bulan yang sama, Pemkot Surabaya juga melanjutkan pembangunan box culvert Jalan Babat Jerawat hingga Jembatan Raci Benowo. 

"Nanti di tahun 2025 pekerjaan ini akan sampai dengan saluran Kali Raci Benowo. Kemudian pada 2026, maka jalan ini akan sampai dengan Kabupaten Gresik," kata Wali Kota Eri.

Selanjutnya pada bulan Maret 2024, Pemkot Surabaya mulai melakukan pembebasan lahan sebagai tahap pembangunan underpass simpang bundaran Taman Pelangi. 

Dalam proyek pengurai kemacetan ini, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat.

Kemudian pada 9 Agustus 2024, Wali Kota Eri meresmikan "Griya Sehat”, di Jalan Dukuh Kupang XI IA, Kota Surabaya. 

Fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam menjalani pengobatan komplementer dan fisioterapi. 

Selain Griya Sehat, Surabaya Expo Center (SBEC), juga resmi dilaunching pada Agustus 2024. SBEC yang berada di lahan eks Taman Remaja Surabaya (TRS) ini hadir dengan wajah baru sebagai pusat aktivitas seni dan budaya di Kota Pahlawan.

Masih di bulan yang sama, pada 26 Agustus 2024, Pemkot Surabaya juga meresmikan Asrama Anak Asuh Bibit Unggul di Jl. Villa Kalijudan Indah Surabaya. 

Asrama ini disiapkan sebagai tempat tinggal sekaligus pusat pendidikan akademik dan kebangsaan bagi anak-anak Surabaya.

Wali Kota Eri menuturkan bahwa anak-anak yang tinggal di Asrama Bibit Unggul tidak hanya menerima pendidikan akademik, tetapi juga dilatih melalui sekolah kebangsaan. 

Mereka dibina untuk menjadi disiplin dan mandiri selama tiga tahun hingga lulus dan memasuki dunia kerja. 

"Ini adalah impian warga Kota Surabaya, agar anak-anak dari keluarga tidak mampu memiliki kesempatan meraih cita-cita setinggi langit dan mampu mengangkat derajat keluarganya," tutur dia.

Tidak berhenti di sana, pada awal September 2024, Pemkot Surabaya mulai mengoperasikan rumah pompa baru di wilayah Kecamatan Bulak. 

Rumah pompa ini bertujuan untuk mengurangi banjir di wilayah Nambangan, Tambak Deres, hingga Bulak Surabaya. 

"Alhamdulillah mulai 2023 sampai 2024 kita sudah membangun 16 rumah pompa. Awalnya rumah pompa se-Surabaya sekitar 61, dalam waktu 3 tahun kami sudah membangun 16 rumah pompa baru,” kata Wali Kota Eri.

Selanjutnya pada 20 September 2024, Wali Kota Eri meresmikan Kolam Renang Jambangan Hore (Jambore) Playland, di Ketintang Madya VII Surabaya. Jambore Playland ini memiliki dua kolam renang dan salah satunya dapat digunakan gratis bagi balita stunting. 

“Sehingga kolam renang yang digunakan bagi balita stunting tidak hanya di kantor PKK Surabaya. Tapi di sini juga bisa digunakan untuk balita yang stunting,” jelasnya.

Di hari yang sama pula, Wali Kota Eri bersama manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sekaligus meresmikan Jalan Flyover (FO) Teluk Lamong Surabaya. 

FO sepanjang 2,4 kilometer ini diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat arus kendaraan masyarakat dari dan ke Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya. 

"Ini adalah bukti bahwa pergerakan ekonomi Surabaya tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah kota, tetapi juga memerlukan sinergi dengan berbagai pihak," jelas Wali Kota Eri.

Selain infrastruktur jalan, Pemkot Surabaya juga melakukan revitalisasi Skate & BMX Park Kalimas dan Taman Bungkul. Revitalisasi ini turut melibatkan komunitas skateboard, BMX, dan para konsultan. 

Kemudian pada 24 September 2024, Taman Penitipan Anak (TPA) 'Generasi Emas Surabaya (Gemass)' di Jalan Sedap Malam juga mulai dioperasikan. 

TPA Gemass ditujukan untuk mencetak generasi emas dan memangkas kenakalan remaja di masa depan.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga melakukan pengaspalan di beberapa ruas jalan utama Kota Pahlawan. 

Pengaspalan jalan dimulai dari Jalan Ahmad Yani sampai ke Tugu Pahlawan dan sebaliknya. 

Wali Kota Eri menyatakan bahwa pengaspalan jalan akan dilanjutkan ke wilayah-wilayah lain di Surabaya. 

"Nah, dengan pengaspalan ini, diharapkan jalan akan semakin nyaman,” tambahnya.

Selain pengaspalan jalan, di bulan yang sama pula, Pemkot Surabaya tengah mengebut beberapa proyek infrastruktur. 

Di antaranya adalah di Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Ciliwung-Jalan Kutai, Jalan Kartini, Jalan Raya Babatan Wiyung-Menganti hingga Radial Road.

Di samping itu, pengaspalan dan pemasangan saluran Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) di Jalan Raya Wiyung - Menganti juga dimulai pada bulan November 2024. 

Pembangunan jalan dan saluran untuk mengurangi kemacetan ini merupakan dukungan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya pada 18 Desember 2024, Pemkot Surabaya resmi membuka operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini di Jalan Medokan Asri Tengah No. 2, Kecamatan Rungkut, Surabaya. 

Rumah sakit ini difokuskan untuk memberikan pelayanan unggulan bagi kesehatan ibu dan anak.

Dengan beroperasinya RSUD Eka Candrarini, Wali Kota Eri berharap dapat terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Surabaya. 

"Semoga rumah sakit ini memberikan manfaat untuk masyarakat Surabaya dan memberikan pelayanan unggulan untuk ibu dan anak," ujar Wali Kota Eri.

Sementara puncaknya pada 23 Desember 2024, Pemkot Surabaya mulai mengoperasikan fasilitas publik berupa terowongan (tunnel) bagi pejalan kaki. 

Tunnel yang menghubungkan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) - Kebun Binatang Surabaya (KBS) ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan mendukung konektivitas. 

"Ini menjadi langkah penting bagi Surabaya menuju kota dunia, tanpa melupakan rasa guyub rukun, rasa gotong royong dan budaya arek-nya yang tidak boleh tertinggal," pungkasnya. 

Read More

Polri Akan Gelar Rilis Akhir Tahun 2024 : Dukung Ekonomi Inklusif dan Keamanan Nasional

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda nasional 2024, termasuk ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan keamanan dalam negeri. 

Dalam persiapan rilis akhir tahun yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Rupatama Mabes Polri siang ini, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan berbagai capaian Polri sepanjang tahun.

“Peran Polri yang presisi adalah bagaimana mendukung ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan,” kata Brigjen Pol Trunoyudo.

Ia menambahkan bahwa Apel Kasatwil yang digelar baru-baru ini turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Tema besar yang diusung adalah peran Polri dalam mendukung agenda nasional 2024 melalui penguatan keamanan dalam negeri.

Brigjen Pol Trunoyudo mengungkapkan bahwa Polri mencatat sejumlah capaian penting melalui operasi-operasi kepolisian, mulai dari Operasi Ketupat hingga Operasi Lilin 2024.

“Dalam operasi ketupat untuk arus mudik dan balik, masyarakat merasakan perjalanan yang aman, lancar, dan nyaman. Begitu pula dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berlangsung kondusif, mendapat apresiasi dari tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, Polri tengah fokus pada Operasi Lilin 2024 untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Sebanyak 141.600 personel Polri dikerahkan bersama TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. 

Polri juga mendirikan 2.794 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Seluruh upaya ini merupakan hasil kerja sama Polri dari tingkat Mabes hingga jajaran daerah, serta sinergi dengan stakeholder dan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi masyarakat yang turut menjaga keamanan bangsa,” tambah Brigjen Pol Trunoyudo.

Menjelang malam pergantian tahun, Brigjen Pol Trunoyudo memastikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara matang.

“Kami telah menggelar personel di berbagai titik strategis untuk memastikan keamanan masyarakat dalam merayakan tahun baru. Ini adalah bagian dari amanah undang-undang untuk menjaga harkamtibmas,” tegasnya.

Rilis akhir tahun ini akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siang ini, yang juga akan dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk media dan Komisi III DPR RI.

Dengan langkah strategis dan sinergi antar elemen, Polri optimis terus mendukung keamanan dan stabilitas bangsa di tahun 2024.

Read More

TPNPB-OPM Bakar Kios di Belakang Koramil Yahukimo

Timika - KABARPROGRESIF.COM TPNPB-OPM mengakui membakar satu unit kios yang terletak di belakang Koramil, Jalan Siep Asso Yahukimo, Sabtu (28/12) pukul 02.00 WIT dini hari.

Klaim tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom melalui siaran pers yang diterima media, Sabtu (28/12) siang.

Sebby Sambom mengungkapkan aksi pembakaran kios yang diduga milik militer Indonesia itu dilakukan oleh Pasukan TPNPB dari Batalion HSSB bersama pasukan dari Kompi H2YS dibawa perintah Bridjen Elkius Kobak.

“Kami siap bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kami juga telah menerima laporan resmi dari Panglima TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak,” katanya.

Menurut Sebby pembakaran tersebut lanjutnya karena diketahui kios itu menjual minuman beralkohol kepada masyarakat sipil yang dapat merusak masa depan orang Papua di wilayah Yahukimo serta seluruh Tanah Papua.

“Kami juga menghimbau kepada warga sipil untuk tidak menjadi informan Militer Indonesia selama Operasi TPNPB sedang berlangsung hingga pusat Kota Dekai,” tuturnya.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menghimbau kepada pasukan TPNPB di 36 Komando Wilayah Pertahanan di Tanah Papua untuk segera membakar semua kios-kios milik aparat militer dan imigran Indonesia yang sedang melakukan penjualan minuman beralkohol di seluruh wilayah Papua.

“Kami juga menghimbau kepada semua Pasukan TPNPB untuk tetap solid dalam perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua,” ujarnya.

Read More

Satpol PP Surabaya Kembali Amankan 11 Muda-Mudi Pesta Miras di bawah Jembatan Suramadu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya mengamankan belasan muda-mudi di bawah Jembatan Suramadu, Selasa (31/12) dini hari. 

Penjangkauan tersebut dilakukan, saat petugas sedang menggelar giat Operasi Yustisi di sekitar Jembatan Suramadu.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, setelah pada operasi sebelumnya berhasil menjangkau pramusaji beserta belasan muda-mudi pesta miras. Satpol PP Surabaya pun semakin gencar menggelar Operasi Yustisi di kawasan Jembatan Suramadu.

“Operasi ini akan kami masifkan, ini bentuk upaya kami Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menciptakan Kota Surabaya yang aman dan kondusif,” kata Fikser, Selasa (31/12).

Dari giat tersebut, Fikser menerangkan, Satpol PP Surabaya berhasil menjangkau sebanyak 11 orang. Empat di antaranya adalah laki-laki yang tengah melakukan pesta miras. 

Dan tujuh orang lainnya diamankan karena tidak membawa kartu identitas.

“Totalnya ada 11 orang, 4 laki-laki kami temukan sedang pesta miras. Kemudian, 4 laki-laki beserta 3 perempuan, kami jangkau karena mereka tidak membawa kartu identitas,” terang Fikser. 

Selain menjangkau muda-mudi tersebut, petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa empat botol miras yang sudah kosong. 

Selanjutnya, belasan muda-mudi itu langsung dibawa ke Kantor Satpol PP Surabaya untuk dilakukan pendataan serta pembinaan oleh petugas.

Ia pun menegaskan bahwa Satpol PP Surabaya akan secara masif menggelar operasi Yustisi guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya.

“Operasi ini merupakan bagian dari upaya rutin kami, untuk menegakkan peraturan daerah dan memastikan ketertiban di seluruh wilayah di Kota Surabaya,” tegasnya.

Karena itu, Fikser mengimbau kepada masyarakat, untuk melaporkan jika menemukan adanya indikasi aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan warga. 

“Jika menemukan hal-hal bersifat negatif, segera informasikan ke kami. Masyarakat bisa melaporkan langsung ke petugas kami yang sudah kami ploting di tiap wilayah, atau bisa menghubungi command center di 112,” jelasnya.

Fikser menambahkan, Satpol PP Surabaya akan terus berkolaborasi bersama OPD di lingkungan Pemkot Surabaya beserta jajaran TNI dan Polri untuk menjaga kondusifitas Kota Surabaya. 

“Kami akan terus lakukan kolaborasi disetiap giat kami, bersama OPD terkait, TNI, Polri, serta perangkat wilayah seperti kelurahan dan kecamatan. Harapannya agar kami saling menjaga ketentraman kota secara bersama-sama,” pungkasnya.

Read More

Divisi Humas Terima Hibah Dari PT MITN

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Divisi Humas Polri menerima hibah saluran penyiaran dari PT Media Inti Televisi Nusantara (MITN). 

Hibah tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan PT MITN Ariawan kepada Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho.

Irjen. Pol. Sandi menerangkan, hibah kepada Polri ini menjadi suatu harapan baru, khususnya Divisi Humas sebagai public relations Korps Bhayangkara. 

Sebab, tugas Humas Polri salah satunya adalah melakukan penyiaran dan penerangan yang memberikan informasi-informasi aktual serta edukatif bagi masyarakat Indonesia serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas-tugas Kepolisian.

“Dengan peningkatan penyiaran pada Polri TV yang didukung dengan stasiun TV sendiri diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat Indonesia,” jelas Kadiv Humas, Selasa (31/12/24).

Ditegaskan Kadiv Humas, informasi yang akan disiarkan pun dipastikan akurat dan terpercaya, khususnya di bidang keamanan serta ketertiban. 

Dengan begitu, diharapkan dapat mendukung seluruh agenda nasional asta cita pemerintah dalam rangka meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

Read More

Pabanlat Sops Koarmada III Hadiri Peresmian Dermaga Sungai Klalin, Aimas

Sorong - KABARPROGRESIF.COM Peresmian Dermaga Sungai Klalin di Kampung Wermon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, berlangsung khidmat pada Sabtu pagi,( 28/12/24). 

Acara ini dihadiri oleh Pabanlat Staf Operasi (Sops) Koarmada III, yang mewakili Panglima Koarmada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., bersama sejumlah pejabat lainnya.

Acara yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.30 WIT ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Sorong Bupati Ir.Edison Siagian M.E, dan dilaksanakan di area dermaga baru yang siap digunakan. 

Pabanlat Sops Koarmada III hadir bersama perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh BP3OKP Otsus, Danlantamal XIV yang diwakili Dansatrol, Dandim Sorong, serta anggota DPRD Kabupaten Sorong.

Kegiatan diawali dengan doa bersama, diikuti laporan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong terkait pembangunan dermaga. 

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Sorong menyampaikan harapannya agar Dermaga Sungai Klalin dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung sektor transportasi.

Perwakilan BP3OKP Otsus Papua Barat Daya juga menekankan pentingnya keberadaan dermaga ini sebagai bagian dari program percepatan pembangunan daerah otonomi khusus. 

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan prosesi peresmian dermaga yang ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan dermaga oleh tamu undangan.

Dalam kesempatan ini, Pabanlat Sops Koarmada III menyampaikan pesan dari Pangkoarmada III. 

"TNI AL, khususnya Koarmada III, mendukung penuh pembangunan infrastruktur strategis seperti Dermaga Sungai Klalin ini. Kami percaya dermaga ini tidak hanya akan mendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah perairan," ujarnya.

Read More

Dua Kali Mangkir Dari Pemanggilan Kejari Sidoarjo, Kades Gilang Langsung Ditahan

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo akhirnya menahan Sulhan, Kepala Desa (Kades) Gilang, Kecamatan Taman setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan dalam kasus dugaan melakukan pungutan liar (pungli) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kades Sulhan sempat menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sidoarjo.

Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo, Kades Sulham langsung digelandang ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dengan tangan diborgol dan memakai rompi berwarna pink.

John Franky Yanafia Ariandi, Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Sidoarjo mengatakan bahwa penahanan terhadap Kades Sulhan setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup, kalau yang bersangkutan melakukan tindakan pungli program PTSL 2023 lalu.

“Setelah diperiksa, dipertimbangkan, apakah terhadap yang bersangkutan memenuhi syarat subyektif dan obyektif untuk dilakukan penahanan,”  kata John Franky, Senin (30/12/2024) malam.

Dijelaskan oleh Franky bahwa tersangka Kades Sulhan dijerat dengan pasal 12 huruf (i) Undang Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, tersangka Kades Sulhan juga dijerat dengan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Dan, untuk tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Kami tempatkan di rumah tahanan kelas 1 Jawa Timur,” jelasnya.

Sementara itu, Irma Rahmawati selaku kuasa hukum Kades Sulhan mengungkapkan bahwa pihaknya bakal mengajukan penangguhan penahanan kliennya. 

Karena Kades Sulhan sama sekali tidak menggunakan uang pungli PTSL Desa Gilang tahun 2023 lalu itu.

Selain itu, Kades Sulhan sudah kooperatif dengan membuka fakta-fakta baru selama menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo.

”Kami sudah buktikan itu didepan penyidik. Jadi, kami mohon waktu. Mulai besok, kami akan mengajukan penangguhan penahanan dengan pertimbangan klien kami sudah kooperatif dan membuka fakta-fakta yang sebelumnya belum tersingkap,” pungkasnya. 

Read More

OPM Serang Anggota TNI dan Bacok Dua Warga Sipil, Instruksi Turunkan Kaca Mobil Saat Melintasi Hutan

Timika - KABARPROGRESIF.COM TPNPB Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw dilaporkan menembak seorang anggota TNI dan membacok dua warga sipil yang dituduh agen intelijen Indonesia.

Peristiwa penembakan dan pembacokan itu terjadi di jalan pertengahan antara Kampung Banfot Distrik Feef dan Kampung Jukbi Distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

Jubir TPNPB Sebby Sambom mengatakan, pada 26 Desember 2024 terjadi kontak tembak antara TPNPB OPM Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw dengan anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI.

“Dalam peristiwa kontak tembak itu kami berhasil menembak satu militer Indonesia dan membacok 2 anggota intelijen Indonesia yang sedang melintasi jalan raya guna memantau situasi perang yang sedang terjadi,” katanya.

Dikemukakan, anggota TNI ditembak Tepat pukul 09: 00 Wit saat melintasi TKP menggunakan mobil patroli hilux warna putih.

Kemudian sekitar pukul 13.00 wit, pasukan TPNPB OPM KODAP XXXIII Ru Mana Tambrauw Papua Barat Daya anggota patroli yang lewat.

Selain itu, pasukan TPNPB OPM KODAP XXXIII Ru Mana Tambrauw Papua Barat Daya juga berhasil membacok dua orang anggota inteljen Indonesia dimana 1 orang terkena luka bacok di belakang punggung dan 1 orang terkena luka bacok di lengan kiri.

Sebby menghimbau seluruh warga sipil Papua ataupun Non Papua yang berstatus sebagai penumpang dan semua sopir yang mengemudi kendaraan roda 4 dan roda 12 agar menurunkan kaca mobil saat melintasi hutan.

“Apabila kedapatan kendaraan yang tidak menurunkan kaca mobilnya itu dianggap sebagai musuh atau militer Indonesia, maka TPNPB OPM Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw diwajibkan untuk menembak mati,” tegasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Siapkan Sejumlah Atraksi dan Hiburan Saat Malam Pergantian Tahun

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadirkan sejumlah hiburan dan pesta kembang api untuk memeriahkan malam pergantian tahun. 

Perayaan tersebut, akan dilaksanakan tiga titik kawasan, yaitu Jembatan Surabaya, Balai Kota dan Kota Lama Zona Eropa.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan bahwa kegiatan perayaan malam tahun baru akan digelar mulai pukul 20.00 WIB pada (31/12) malam. 

Dalam perayaan malam nanti, Pemkot Surabaya akan menghadirkan hiburan yang dibalut dengan kesenian dan berbagai genre musik seperti Jazz, Acoustic hingga penampilan Disc Jockey (DJ).

"Kami mengabungkan antara hiburan dan kesenian, utamanya adalah musik yang identik dengan perayaan malam pergantian tahun di sejumlah titik wisata di Kota Pahlawan," kata Hidayat Syah, Selasa (31/12).

Hidayat menyampaikan, hiburan dan pesta kembang api dihadirkan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun di Kota Surabaya. 

Perayaan tersebut diharapkan dapat menekan adanya pesta knalpot brong atau kegiatan yang bersifat negatif.

"Perayaan dilakukan di beberapa titik untuk menyebar keramaian, jadi diadakan di kawasan utara, tengah dan timur supaya tidak terfokus di pusat Kota Surabaya saja," jelasnya.

Selain itu, Hidayat menjelaskan, perayaan yang dilakukan beberapa titik juga sebagai ajang promosi dan mengenalkan destinasi tempat wisata yang ada di Kota Surabaya kepada masyarakat luas. 

Khususnya Pesona Laser Air Mancur yang baru resmikan pada Minggu (29/12).

"Titiknya memang di destinasi unggulan Kota Surabaya, terutama Pesona Laser Air Mancur di Jembatan Surabaya yang baru diresmikan agar semakin dikenal oleh masyarakat. Sementara untuk perayaan di Kota Lama adalah kolaborasi antara semua komunitas dan media," imbuhnya.

Di tempat terpisah, Founder Urban Design sekaligus inisiator Satus Persen Suroboyo, Suryan Mustafa mengungkapkan, bahwa berbagai kegiatan diadakan di Kawasan Kota Lama Zona Eropa untuk meramaikan serta memeriahkan malam pergantian tahun. 

Di antaranya, talkshow, workshop, pameran fotografi, pop up Korea serta pemeran kendaraan TNI AL. 

"Jadi warga Surabaya yang ke sini bisa menikmati kegiatannya. Kami mempromosikan fasilitas kota melalui pameran fotografi, capaian (pembangunan) pasca Covid-19 hingga fasilitas yang perlu diketahui. Contohnya, wisata baru, BPJS untuk berobat gratis dan informasi lainnya," kata Rian biasa ia disapa.

Selain itu, Rian menambahkan, pada malam puncak pergantian tahun, di kawasan Kota Lama Surabaya juga menghadirkan hiburan berupa ludruk, musik band hingga pertunjukan teater.

"Lalu pada puncak acaranya akan ada pesta kembang api. Semoga masyarakat yang hadir bisa merayakan malam pergantian tahun dengan tertib dan bersuka cita," pungkasnya.

Read More

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lembaga di Bawah naungan Polri ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024, yamg merupakan perubahan kelima dari Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Kortas Tipikor menggantikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri untuk memperluas organisasi. 

Nantinya akan ada empat direktur dari divisi penindakan, penyelidikan, pencegahan, dan kerja sama.

Kortas Tipikor akan berfungsi sebagai unsur pelaksana tugas pokok di Markas Besar Polri, seperti yang diatur dalam UU 122/2024. 

Perpres ini juga menyisipkan pasal baru, yaitu Pasal 20A, di antara Pasal 20 dan 21, yang merinci tugas dan struktur Kortas Tipikor.

Dalam Pasal 20A, dijelaskan bahwa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan berada di bawah Kapolri dan dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) yang akan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. 

Korps ini juga akan memiliki Wakil Kakortastipidkor untuk membantu dalam menjalankan tugasnya.

Adapun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk Brigjen Pol Cahyono Wibowo sebagai Kepala Kortas Tipikor berdasarkan Surat Telegram ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 12 November 2024.

Saat peluncuran buku pendidikan antikorupsi di Gedung PTIK pada Senin (9/12/2024), Kapolri mengenalkan Kortas Tipidkor kepada seluruh pihak yang hadir, seperti pegiat antikorupsi, akademisi, hingga Kejaksaan.

Kapolri juga menekankan pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Polri dan seluruh stakeholders bakal bersinergi memberantas segala tindak korupsi di Tanah Air.

“Sedikit pengenalan dengan Kortas Tipikor dan juga sebentar lagi akan kita optimalkan untuk bisa melaksanakan tugasnya bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Kapolri.

Kortas Tipikor memiliki beberapa tugas utama, termasuk membantu Kapolri dalam pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan korupsi.

Selain itu, korps ini juga bertanggung jawab untuk melakukan penelusuran dan pengamanan aset hasil tindak pidana korupsi.

Read More

Panglima TNI Hadiri Puncak Perayaan Natal Tahun 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Puncak Perayaan Natal 2024 yang dihadiri juga oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI dengan tema "Marilah pergi ke Betlehem", bertempat di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

Turut hadir pada perayaan Puncak Natal 2024 diantaranya jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Kepala BIN Herindra dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon serta ribuan umat Kristiani.

Read More

Bongkar Aliran dana Korupsi CSR, KPK Harus Segera Periksa Perry Warjiyo dan Mahendra Siregar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Untuk membongkar dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera periksa petinggi kedua lembaga negara pengawas sektor keuangan itu.

Tentu saja yang dimaksud Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori adalah Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. 

"Untuk mengusut siapa saja penerima dana CSR BI dan OJK, periksa pimpinannya, serta politikus Senayan," kata Defiyan, Jakarta, dikutip Senin (30/12/2024).

Dia bilang, pemeriksaan ini penting untuk membongkar dugaan uang korupsi CSR masuk ke kantong Perry Warjiyo dan Mahendra Siregar.

“Artinya, jika para pejabat BI dan OJK menyalurkan dana CSR dengan aturan yang dibuat lembaga itu sendiri, jelas tindakan kerusakan moral (moral hazard) yang luar biasa. Patut bagi KPK dan aparat hukum lainnya menelisik sejak kapan kasus ini terjadi, supaya penegakan hukum berkeadilan,” tandas Defiyan.

Dia mengatakan, BI maupun OJK bukanlah entitas bisnis sehingga tak wajar jika ada alokasi anggaran untuk CSR.

“BI merupakan bank sentral negara dan OJK merupakan lembaga pengawas bagi jasa keuangan (perbankan dan non perbankan) bukanlah sebuah entitas badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), jadi tidak ada kewajiban menyalurkan CSR,” kata Defiyan.

Menurut dia, hanya PT yang dikenakan kewajiban mengeluarkan dana CSR atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang besarnya 3 persen dari laba. 

“Lalu apa ada aturan BI dan OJK salurkan CSR? Ketiadaan aturan yang mewajibkan kedua lembaga tersebut untuk menyalurkan dana CSR itulah berpotensi terjadinya penyimpangan dana,” tegasnya.

Lanjut dia, kewajiban penyaluran dana CSR ini hanya berlaku pada organisasi perusahaan yang mencari keuntungan atau laba (profit) dan adanya imbal balik (trade off) terhadap lingkungan sekitar lokasi operasinya di Indonesia.

Dengan latar belakang itu, maka BI dan OJK bukanlah perusahaan atau korporasi yang dibebankan dana CSR. 

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) keduanya adalah bidang ekonomi dan moneter. Misalnya stabilisasi ekonomi dan moneter, serta pengawasan lembaga keuangan.

BI dalam menjalankan tupoksinya harus mengacu pada UU No.23/1999 dan perubahannya melalui UU No.3/2004 dan OJK segala tupoksinya diatur oleh UU No. 21/2011. 

Sedangkan, ketentuan CSR diatur oleh UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang TJSL.

“Lalu, pertanyaannya apakah BI dan OJK lembaga yang menghasilkan keuntungan atau laba dan jika tak ada UU yang mewajibkan penyaluran dana CSR dari mana sumber dana CSR tersebut? Dalam kasus BI, jelas sumbernya uangnya adalah kas bank sentral ini yang punya kewenangan atas uang dan jumlah uang beredar serta devisa negara dalam jumlah ribuan triliun,” tegasnya lagi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika, mengatakan, penyidik KPK terus mendalami keterlibatan pegawai OJK dalam dugaan korupsi BI dan OJK. 

"Ya, informasi yang kami dapatkan, itu hanya CSR BI saja. Bagaimana dan apa keterlibatan OJK, itu masih didalami oleh para penyidik," kata Tessa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa juga mengapresiasi OJK yang menyatakan akan kooperatif. 

KPK belum memastikan adanya rencana pemanggilan terhadap pihak OJK di kasus korupsi CSR BI.

"Tentunya kami juga mengapresiasi dan menghargai penyataan dari OJK bahwa mereka akan bersikap kooperatif, akan taat hukum, dalam prosesnya. Itu akan lebih mempermudah lagi proses penyidikan ini," kata dia.

Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia. 

Tim penyidik KPK juga telah menggeledah salah satu ruangan di direktorat OJK terkait kasus tersebut.

"KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan dan tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK," kata Tessa.

Tessa mengatakan. penyidik menyita barang bukti elektronik serta dokumen surat. Sejumlah pihak segera dimintai keterangan oleh penyidik KPK. 

"Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat," kata Tessa.

Read More

Dua Kubu yang Terlibat Pertikaian Saudara di Jalan Baru Timika Sepakat Berdamai

Timika - KABARPROGRESIF.COM Pertikaian saudara yang terjadi di Jalan C Heatubun (Jalan Baru) Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru yang terjadi sejak Rabu, 25 Desember 2024 berakhir damai.

Perdamaian antar dua kubu yang bertikai itu dilakukan secara adat, ditandai dengan panah babi dan patah panah yang dilakukan di lokasi pertikaian, Sabtu (28/12).

Mewakili keluarga korban Tepy Komangal SE mengatakan, pihaknya secara resmi memadamkan pertikaian secara adat.

“Kemarin memang kami sudah sempat berdamai secara lisan dan hari ini secara adat. Masalah damai atau terus bertikai ada ditangan keluarga korban, kami tegaskan hari ini kami tutup, berdamai dan hidup rukun,” katanya.

Ia menegaskan setelah resmi berdamai jika nantinya masih terjadi pertikaian maka tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sudah ditutup ini.

“Atas nama keluarga, kami bangga dan salut kepada keluarga besar kami. Meskipun masih dipenuh amarah dan emosi, namun kami sepakat nyatakan damai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Tepy menyayangkan sikap Pemda dan DPRD Mimika yang seolah-olah tutup mata dengan pertikaian itu.

“Kami sayangkan Pemda dan DPRD Mimika tidak peduli dengan kami, padahal kami ini warga Mimika. Malah Pemda dan DPRD Kabupaten Puncak yang datang melihat kami serta memberikan dukungan perdamaian juga aparat keamanan,”ungkapnya.

Sementara Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiarthae mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah sepakat berdamai dan menutup permasalahan tersebut yang bisa selesai dengan cepat.

“Kami bangga kepada keluarga korban yang bisa selesai secepat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak dan para tokoh yang sudah sepakat berdamai,”tuturnya.

Read More

Resolusi Kota Layak Anak Surabaya 2025: Kolaborasi Bottom-Up Perlindungan Anak di Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya sebagai Kota Layak Anak, telah menunjukkan komitmen besar dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. 

Namun, berbagai tantangan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, yang membutuhkan kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah.

Karena itu, menurut pemerhati anak, Isa Ansori mengatakan solusi kolaboratif untuk mengatasi tantangan perlindungan anak, diperlukan pendekatan bottom-up yang melibatkan peran aktif masyarakat di tingkat RT/RW hingga kolaborasi strategis dengan pemerintah. 

Adapun beberapa langkah yang dapat diambil, pertama ialah membentuk Satgas Padat Karya Perlindungan Anak di Tingkat RT/RW. Masyarakat dapat membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan anak di tingkat RT/RW. 

Satgas ini terdiri dari kader-kader yang telah diberdayakan sebelumnya, seperti kader posyandu, PKK, atau tokoh masyarakat. 

“Peran mereka adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di lingkungan sekitar, memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pengawasan anak, dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan pekerja sosial (peksos) untuk menangani kasus-kasus darurat,” kata Isa Ansori, Selasa (31/12).

Kedua, adalah pemanfaatan Balai RT/RW untuk Kegiatan Sinau dan Ngaji Bareng. Balai RT/RW telah dijadikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pusat aktivitas edukatif bagi anak-anak selama orang tua mereka bekerja, melalui Program Sinau dan Ngaji Bareng.

“Program tersebut mencangkup pendampingan belajar, kegiatan kreatif seperti seni, kerajinan, atau olahraga. Lalu penyuluhan tentang keselamatan dan perilaku positif, dan penguatan peran Karang Taruna maupun Surabaya Next Leader (SNL) hingga menjangkau kampung-kampung,” ujar dia.

Ketiga, perlunya penguatan peran sekolah. Sebab, sekolah dapat menjadi benteng terakhir untuk memastikan anak-anak terlindungi. 

Kebijakan yang dapat telah diterapkan, antara lain guru bertugas mendampingi anak hingga mereka dijemput oleh orang tua atau keluarga yang dikenal sekolah.

Warga sekolah juga diharapkan melakukan peningkatan pengawasan selama jam istirahat atau saat menunggu jemputan. 

Serta, melakukan edukasi kepada siswa mengenai keselamatan diri.

“Menggelar kegiatan-kegiatan positif yang menguatkan perkembangan diri, bakat dan minat siswa di sekolah, sehingga anak-anak tumbuh dengan disiplin positif. Guru diharapkan menjadi teman diskusi dan teman anak anak curhat, khususnya anak-anak yang menjelang remaja usia SMP dan SMA, dan menguatkan peran sekolah ramah anak,” terang dia.

Dan keempat, Isa Ansori menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya dapat memberikan dukungan berupa, menempatkan pekerja sosial di setiap kecamatan untuk mendampingi satgas dan masyarakat. 

Menyediakan pelatihan bagi satgas perlindungan anak, dan memberikan bantuan fasilitas seperti peralatan belajar atau tempat bermain aman di lingkungan RT/RW.

Berikutnya, melakukan penjangkauan sekolah ramah anak dan karakter berintegritas bagi sekolah sekolah SMA sederajat yang berada dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi. 

Hingga melakukan sinergi maupun kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penerapan sekolah ramah anak.

“Serta melakukan penerapan disiplin melalui sekolah kebangsaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya kepada anak-anak SMA sederajat sebagai bagian pelaksanaan kota layak anak,” jelasnya.

Oleh sebab itu, agar program ini berjalan efektif, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua pihak. 

Misalnya, pertemuan rutin antara satgas, pekerja sosial, dan pihak sekolah untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi. 

Selain itu, penghargaan bagi lingkungan yang aktif menjaga anak-anak dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat.

“Disiplin positif yang dilakukan Pemkot Surabaya melalui sekolah kebangsaan hendaknya dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, program disiplin dan tanggung jawab yang dirancang, sebagai bagian bagaimana menumbuhkan sikap tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua, masyarakat dan selama menjalani proses itu dianggap sebagai bagian dari  proses belajar di sekolah,” tegasnya. 

Terakhir, kolaborasi bottom-up dalam perlindungan anak bukan sekadar gagasan, tetapi kebutuhan yang mendesak. 

Sebab, Surabaya memiliki potensi besar untuk menjadi model kota layak anak yang tidak hanya mengandalkan kebijakan dari atas, tetapi juga memberdayakan masyarakat di akar rumput. 

“Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, perlindungan anak yang paripurna dapat terwujud, memastikan bahwa setiap anak di Surabaya tumbuh dengan aman, sehat, dan bahagia,” pungkasnya. 

Read More

Antisipasi Kepadatan Arus Balik Libur Nataru, Wamenhub dan Kakorlantas Tinjau Gerbang Tol Pejagan

Brebes - KABARPROGRESIF.COM Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) RI, Suntana, bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, melanjutkan peninjauan ke Pos Terpadu Gerbang Tol Pejagan, Polres Brebes, Jawa Tengah, pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhub Suntana menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan transportasi, terutama di jalan tol, selama masa liburan ini.

“Terima kasih rasa bangga kepada seluruh pihak yang telah berjibaku dalam mengolah transportasi khusunya di jalan tol khususnya kepada teman-teman di Jasa Marga dan instansi terkait khususnya kepolisian,” jelas Suntana.

Suntana juga mengapresiasi langkah-langkah kolaboratif yang diambil oleh instansi terkait dalam pengelolaan arus lalu lintas. Menurutnya, kerja sama yang solid antar instansi membuat arus lalu lintas tetap aman dan terkendali.

“Saya melihat ada upaya yang komprehensif dan kerjasama terkait dari semua instansi dalam mengelola arus lalu lintas jalan tol, membuat satu alternatif kontijensi dalam rangka mengalihkan arus lalu lintas,” tambahnya.

Irjen Pol Aan Suhanan dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa Gerbang Tol Pejagan menjadi salah satu indikator penting dalam memantau kepadatan lalu lintas, terutama bagi kendaraan yang datang dari arah timur dan selatan menuju ke barat selama arus balik libur Nataru.

Gerbang Tol Pejagan menjadi salah satu indikator penting dalam memantau kepadatan lalu lintas, terutama bagi kendaraan yang datang dari arah timur dan selatan menuju ke barat selama arus balik libur Nataru, Irjen Pol Aan Suhanan - Kakorlantas Polri

“Pejagan ini menjadi salah satu indikator kebangkitan arus dari arah timur arah selatan yg menuju ke barat pada saat arus balik kemudian di sini juga ada kerawanan ada potensi terjadinya kemacetan terutama di arteri Brebes sampai Bumiayu,” ujar Kakorlantas.

Irjen Pol Aan menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemacetan, salah satunya dengan mengalihkan kendaraan ke Tol Pemalang jika terjadi kepadatan di jalur utama.

“Ada beberapa skenario apabila terjadi kepadatan yang menuju ke selatan itu akan dialihkan menuju tol Pemalang ini tentu berdasarkan indikator-indikator berdasarkan volume kendaraan,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya dan stakeholder terkait akan mengevaluasi pengelolaan arus lalu lintas selama libur Nataru, dari Yogyakarta hingga Pekalongan untuk menghadapi libur Idul Fitri yang akan datang.

“Kami dari seluruh pemangku kepentingan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Nataru dimulai dari Yogya kemudian Pekalongan kita evaluasi semua untuk mempersiapkan libur idul fitri yang akan datang,” kata Irjen Pol Aan.

Sebelumnya, Wamenhub Suntana dan Irjen Pol Aan Suhanan juga telah meninjau sejumlah lokasi strategis di sepanjang jalur Yogyakarta-Semarang, termasuk objek wisata Candi Prambanan, Pos PAM Sleman, Pos Pam Exit Tol Prambanan, GT Kalikangkung KM 414, dan Terminal Pekalongan, sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi pengelolaan arus lalu lintas selama liburan Nataru.

Read More

KRI SRE-386 Kawal Kapal Perang China

China - KABARPROGRESIF.COM Salah satu unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada I, KRI Silas Papare (SRE)-386 melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) serta Pemanduan (Guide) bagi tiga kapal perang Angkatan Laut China, yaitu PLANS Hainan (LHD 31), PLANS Liuzhou (FFG 537), dan PLANS Hengyang (FFG 568), selama masuk dan keluar dari alur Teluk Jakarta. Ketiga kapal tersebut meninggalkan Dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 27 Desember 2024, setelah menyelesaikan kegiatan Port Visit yang berlangsung dari 24 hingga 27 Desember 2024.

Dipimpin oleh Komandan KRI SRE-386 Letnan Kolonel Laut (P) Hermes R. Simanjuntak, Waspam dan Guide bertujuan memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran ketiga kapal perang China saat keluar dari alur Teluk Jakarta, sebelum melanjutkan perjalanan.

Read More