Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 28 Mei 2022

Mensos Risma Ajak Ikatan Alumni ITB Bantu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat


KABARPROGRESIF.COM: (Bandung) Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengajak Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) membantu pengembangan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kementerian Sosial telah bekerjasama dengan IA-ITB dalam upaya penataan pemukiman dan pemberdayaan Masyarakat Suku Laut di Batam.

"Jadi dengan adanya kegiatan Alumni ITB untuk menciptakan UMKM dengan basis teknologi, akan membantu pemulihan ekonomi karena adanya kesempatan lapangan kerja bagi yang membutuhkan," ujar Risma melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/5/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Risma dalam Halalbihalal IA-ITB yang bertema "Pemulihan Ekonomi melalui Teknologi untuk UMKM”.

Program bersama ini, kata Risma, dilakukan untuk mendapatkan hasil optimal antara pemanfaatan teknologi dan pelestarian budaya Masyarakat Suku Laut.

"Pasca Covid mungkin banyak perusahaan yang bertumbuh, namun tidak akan bisa secepat ketika normal," ucap Risma.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat IA-ITB Gembong Primadjaja menjabarkan program utama IA-ITB pada tahun 2022 terkait tema ini.

Termasuk di dalamnya adalah penerapan teknologi terkait dengan Food, Energy, Water (FEW), produksi dan pemasaran minyak nano atsiri, serta penerapan teknologi di bidang pariwisata (Bali SDG’s walk).

“Selain hilirisasi riset teknologi untuk mendukung UMKM dalam negeri, IA-ITB juga memiliki beberapa program unggulan internasional diantaranya pengembangan kompetensi alumni dan masyarakat untuk bertarung di dunia internasional," kata Gembong.

Selain itu, membangun Metaverse New Istanbul City (kota baru di sekitar Mega Kanal Istanbul), serta pembuatan Indonesian Woman Center di 22 negara yang tahun ini akan dimulai di 6 kota termasuk di antaranya Washington DC, Brisbane, Tokyo, Seoul, Berlin, dan Istanbul.

“2022 melalui UMKM, IA-ITB juga mendorong pemberdayaan perempuan dan disabilitas. Upaya ini dioptimalkan melalui kegiatan W20 yang merupakan Side Event G20," kata Gembong.

Ketua panitia, Audis Subekti mengatakan peserta halalbihalal kali ini berasal dari berbagai penjuru tanah air.

"Bahkan banyak alumni yang tinggal di luar negeri pun menyempatkan hadir pada kesempatan ini," pungkas Audis.

Berhasil Tangani Kasus Ilegal Logging di Kalteng, Kombes Pol Kurniadi Raih Presisi Award


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri Kombes Pol. Kurniadi dianugerahi Presisi Award, oleh Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, pada hari Selasa (17/5/2022) lalu.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menyampaikan, Kombes Pol Kurniadi dan timnya mendapatkan penghargaan tersebut, karena berhasil menangani perkara pembalakan liar atau illegal logging di Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Kami melihat Kombes Pol Kurniadi dan anggotanya sangat tegas dalam penegakan hukum," tegas mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Sabtu (28/5/2022).

Menurutnya, kasus illegal logging di Kalteng yang ditangani Kombes Pol.Kurniadi dan tim ini memang cukup berliku. Pelaku bahkan sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tim lalu melakukan penelusuran dan meringkus pelaku, yang sebelumnya sempat berpindah-pindah persembunyian di Kalsel.

"Illegal logging sangat meresahkan dan merugikan negara, masyarakat dan lingkungan hidup," ungkap Edi yang juga pakar Hukum Ilmu Kepolisian dari Universitas Bhayangkara, Jakarta ini.

Jika kasus illegal logging tersebut dibiarkan, lanjut Edi, akan membuat kebijakan hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan akan susah dicapai.

Dia menyampaikan, keberhasilan Kombes Pol Kurniadi menangani kasus pembalakan liar di Kalteng tersebut, juga berkat kreativitasnya dalam melakukan penyidikan.

Selama melakukan penyidikan, Kombes Pol Kurniadi berbasis hukum Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya juga memberikan penghargaan, pada Kombes Pol Kurniadi dan sejumlah tim penyidik lainnya.

Keberhasilan penanganan kasus pembalakan liar di Kalteng juga, menjadi sederet prestasi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, saat masih menjabat Kabareskrim Polri.

Lantik Pejabat Tinggi, Ini Pesan Penting Menteri PUPR Basuki


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, baru saja melantik delapan Pejabat Tinggi Pratama, 20 Pejabat Administrator, dan 3 Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian PUPR, di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (27/5/2022). 

Pelantikan dilakukan untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bakti dan dalam rangka reorganisasi.

“Hari ini secara resmi Saya melantik saudara sekalian dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian PUPR. Saya percaya, yakin, dan berharap bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu bersama kita,” ujar Basuki, saat prosesi pelantikan.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk meluruskan niat dan bersumpah akan selalu setia dan taat kepada UUD 1945, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan secara selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.

“Bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Serta menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ujar Basuki.

Basuki juga berpesan kepada para pejabat PUPR yang baru untuk selalu menjaga kredibilitas Kementerian PUPR sebagai organisasi yang kredibel dan amanah dengan SDM yang kompeten dan berintegritas. 

Salah satunya dengan tetap menerapkan 4 Big No’s yakni no bribery (suap), no kickback (imbalan), no gift (hadiah), no luxurious lifestyle (tetaplah sederhana).

“Tugas yang diberikan kepada kita sekarang lebih berat dengan anggaran yang sangat terbatas. Pasti dibutuhkan kerja yang lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak lebih tepat,” tuturnya.

Terdapat delapan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.a dan II.b) yang dilantik. Pejabat Tinggi Pratama Eselon II.a yaitu Iriandi Azwatika sebagai Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air, Agus Rudyanto sebagai Direktur Air Tanah dan Air Baku Ditjen Sumber Daya Air, Tanozisochi Lase sebagai Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Indro Pantja Pramodo sebagai Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, dan Achmad Subki sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sedangkan Pejabat Tinggi Pratama Eselon II.b yaitu Maman Noprayamin sebagai Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang, Maryadi Utama sebagai Kepala BBWS Bengawan Solo, dan Apri Artoto sebagai Kepala BBPJN Jawa Timur – Bali.

Untuk Pejabat Adminstrator (Eselon III.a dan III.b), terdapat 20 orang yang dilantik. Pejabat Administrator III.a berjumlah 17 orang yakni Mohammad Firman sebagai Kepala BWS Sumatera II Medan, A. Adi Umar Dani sebagai Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu, Oktaviano Dewo Satriyo Putro sebagai Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, lalu Heri Yugiantoro sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah III Direktorat Pembangunan Jembatan.

Selain itu juga Arief Syarif Hidayat sebagai Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Benyamin Elieser Pasurnay sebagai Kepala BPJN Jayapura, Hary Prasetya sebagai Kepala Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaran Infrastruktur Permukiman, T. Davis F. Hamid sebagai Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Musrifah sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Iswanto sebagai Kepala BP2P Sumatera II.

Kemudian Zuni Ansariffa sebagai Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Rian Ciptadi sebagai Kepala BP2JK Bali, Tjokorda Bagus Purnawarman Dharma Adnyana sebagai Kepala BP2JK Kalimantan Tengah, Joko Ahmad Salim sebagai Kepala BP2JK Kalimantan Timur, Setyo Purnomo sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Nugroho Wuritomo sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan BPSDM, dan Fransiscus Xaverius Hermawan Kusumartono sebagai Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik PU.

Selanjutnya 3 orang Pejabat Administrator Eselon III.b yang dilantik yaitu Dony Faturochman sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Citarum, Gunawan Suntoro sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Sumber Air BBWS Pompengan Jeneberang, dan Vidi Ferdian sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Jawa Timur – Bali. Sedangkan Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik berjumlah 3 orang yaitu Putut Marhayudi sebagai Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama serta Arief Sabaruddin dan Eko Winar Irianto sebagai Peneliti Ahli Utama.


Presiden Jokowi Bakal Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Lokasi peringatannya berlangsung di Lapangan Pancasila Kota Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/5).

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan, Presiden Jokowi akan menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) kedua yang berkunjung ke Kabupaten Ende, setelah Presiden Pertama RI, Soekarno.

Menurut rohaniwan Katolik yang akrab disapa Romo Benny ini, masyarakat Ende dan sekitarnya, sangat antusias menyambut hari Lahir Pancasila 1 Juni. 

Berbagai kegiatan akan digelar mulai 28 Mei 2022, di antaranya Parade Laut dan Napak Tilas.

Benny mengatakan, Kabupaten Ende adalah tempat perenungan Presiden Soekarno tentang dasar negara, yang kini dikenal sebagai Pancasila. 

Lalu, banyak situs sejarah yang menjadi daya tarik wisatawan di Ende, di antaranya Rumah Pengasingan Bung Karno, Taman Perenungan, dan Gedung Immaculata.

"Peringatan hari Lahir Pancasila saat ini menjadi momen berharga bagi Kabupaten Ende dan masyarakat Indonesia," katanya.

BPIP sebagai penyelenggara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Ende telah menyiapkan serangkaian acara menyambut hari besar ini.

Acara-acara yang disajikan, antara lain Pameran Ekonomi Kreatif (pada 29 Mei 2022), Pembekalan Penguatan Ideologi Pancasila (30 Mei 2022), Simposium Nasional: Pembumian dan Penggeloraan Pancasila (31 Mei 2022), Konser Kebangsaan: Membumikan Pancasila dari NTT untuk Nusantara (1 Juni 2022).

Dan sebagai puncak peringatan adalah Upacara Perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, yang akan dipimpin langsung Presiden Jokowi.

Cegah CPNS Mundur, Komisi II DPR Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi II DPR meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola aparatur sipil negara (ASN). Hal itu bertujuan untuk mencegah fenomena ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 yang mengundurkan diri terulang lagi.

"Perbaikan tata kelola SDM dibutuhkan untuk mengantisipasi mundurnya orang yang telah dinyatakan lulus seleksi PNS,” kata Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera dikutip Sabtu (28/5/2022).

Mardani menilai fenomena ramai-ramai CPNS mundur ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dia mengatakan reformasi birokrasi, termasuk dalam proses seleksi penerimaan CPNS sudah saatnya diperbaiki.

“Hak dan kewajiban CPNS mengenai teknis pekerjaan di setiap instansi perlu diumumkan ke publik dengan lebih mendetail. Jadi masyarakat tahu persis hak dan kewajiban CPNS sebelum mengikuti proses seleksi,” ucapnya.

Dia menjelaskan, transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu diterapkan dengan lebih optimal agar tak ada CPNS yang mundur lagi setelah diterima sebagai abdi negara. Di samping itu, sambung dia, perlu ada perbaikan dalam sistem remunerasi gaji.

"Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS, yang gaji pokoknya masih terbilang cukup kecil. Harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan, kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah. Menurut Mardani, psikologi CPNS yang kini berasal dari kalangan milenial maupun Gen Z harus turut dipertimbangkan pemangku kebijakan supaya sistem kerja di lingkungan pemerintah juga bisa menyesuaikan dengan zaman.

“Boleh jadi ini puncak gunung es dari masalah pengelolaan ASN yang menggunakan paradigma lama sementara pola dan sifat pekerjaan berubah. Termasuk ekspektasi para pencari kerja juga berubah. Salah satunya unsur gaji,” tuturnya.

Dia menuturkan, Komisi II DPR pun menyayangkan banyaknya CPNS yang mundur. Mardani khawatir peristiwa itu akan mengganggu pelayanan publik karena formasi seleksi CPNS telah disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap kementerian/lembaga.

“Dikhawatirkan kejadian ini menyebabkan terganggunya sistem kerja. Misal slot posisi dokter di Puskesmas yang mestinya terisi jadi kosong. Kemenpan-RB dan BKN serta Kementerian Keuangan perlu menyelidiki masalah ini,” ucapnya.

Sekadar informasi, sedikitnya ada 105 CPNS yang lolos seleksi tahun 2021 menyatakan mundur. Beberapa hal menjadi alasan para CPNS itu mengundurkan diri, mulai dari besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh.

Mendagri Tito Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat (pj) kepala daerah dan satu wakil bupati di Papua.

Mereka yang dilantik yakni Pj Bupati Sarmi Markus Oktovianus Mansnembra, Pj Bupati Mappi Michael Gomar, Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge, Pj Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa, dan Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey.

Selain para penjabat, Mendagri juga melanti Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra.

Seperti diketahui, Wakil Bupati Biak Numfor terpilih pada Pilkada 2018 Nehemia Wospakrik meninggal dunia.

Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (27/5/2022).

Tito menuturkan, para Pj kepala daerah tersebut dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Mereka terpilih melalui proses sesuai aturan, serta memenuhi kiteria dan pesyaratan. Pemilihan Pj. ini merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang (UU) Pilkada yang menetapkan Pilkada digelar pada November 2024. Dengan demikian, kekosongan kursi kepala daerah tersebut harus diisi oleh Pj," ujar Tito sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri pada Jumat.

“Masa jabatan pejabat-pejabat yang lama perlu diisi agar administrasi pemerintahan pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut,” lanjutnya.

Tito pun mengungkapkan, pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra yang telah melalui proses usulan di tingkat DPRD maupun gubernur.

Kemudian disampaikan secara resmi kepada Kemendagri.

Menurut Tito pelantikan tersebut semestinya dilakukan Gubernur atau Wakil Gubernur Papua.

Namun, berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Papua, gubernur berhalangan karena tengah melakukan pengobatan di luar negeri.

“Beliau berobat di luar negeri dan meminta kepada Mendagri untuk melantiknya, dan sesuai dengan UU, ketika gubernur berhalangan dan wakil gubernur juga masih kosong (pejabatnya), maka sesuai aturan UU, Mendagri dapat melaksanakan pelantikan,” jelas Tito.

Mendagri berharap, kepercayaan yang diberikan pimpinan negara dan masyarakat, serta amahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada para pejabat tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

"Saya tidak ingin kekosongan jabatan berlangsung lama, karena pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua harus tetap berjalan," tambahnya.

Kejagung Bakal Limpahkan Berkas Perkara Korupsi CPO


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan, Agung Supardi, mengatakan pihaknya segera melimpahkan tahap I berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor "crude palm oil" (CPO) pertengahan Juni 2022.

"Mudah-mudahan pertengahan bulan depan (Juni) sudah tahap 1," kata Supardi di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 27 Mei.

Supardi menyebutkan pemeriksaan saksi-saksi masih berjalan, hari ini (Jumat) masih ada beberapa saksi perkara CPO yang dimintai keterangan, hanya saja tidak dipublikasi oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Menurut dia, pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat penyelesaian berkas perkara 5 tersangka CPO.

"Pokoknya (saksi) CPO semua (diperiksa), yang masih memperkuat inilah (berkas perkara)," ujar Supardi.

Supardi mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan pengembangan dengan menyasar tersangka lain di luar 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka.

Namun, saat ini pihaknya berkonsentrasi penuh untuk secepatnya melimpahkan tahap I perkara korupsi CPO.

"Kalau persoalan pengembangan ya itu kami lihat nanti, dalam arti perkara ini paling tidak selesai dulu," ujarnya.

Terkait apakah keterangan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut, Supardi mengatakan masih melihat keterkaitan dengan barang bukti.

"Kita lihat nanti relevansi dengan kebutuhan untuk pembuktian saja," kata Supardi.

Pemeriksaan saksi terakhir yang dirilis Puspenkum Kejaksaan Agung, Jumat (20/5), yakni Direktur Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) inisial AHP.

Kejagung menetapkan tersangka 5 orang dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022.

Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.

Kemudian 4 orang lainnya dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.

Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas serta Pendiri dan Penasihat Kebijakan/Analisa PT Independent Research and Advisodry Indonesia Lin Che Wei.

Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat.

Jumat, 27 Mei 2022

Korupsi Alutsista, KPK Blokir rekening senilai Rp139,4 miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening bank milik PT Diratama Jaya Mandiri (JDM) senilai Rp139,4 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yakni Helikopter Angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

"Pemblokiran rekening ini diduga ada kaitan erat dengan perkaranya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, hari ini.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh (IKS) selaku Direktur PT DJM dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG) sebagai tersangka.

Ia mengatakan pemblokiran tersebut sebagai langkah sigap KPK untuk menyita simpanan uang tersangka yang selanjutnya dapat dirampas untuk pemulihan kerugian keuangan negara sesuai putusan pengadilan nantinya.

Dari pengadaan helikopter itu diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp224 miliar dari nilai kontrak Rp738,9 miliar.

Akibat pengadaan yang tidak sesuai spek kontrak tersebut, kata Ali, helikopter tersebut diduga menjadi tidak layak dipergunakan sebagaimana fungsi atau kebutuhan awalnya.

"Hal ini menunjukkan betapa korupsi sangat merugikan negara," katanya.

KPK mengharapkan pemblokiran rekening menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul dari dugaan kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101.

"Tim penyidik masih akan terus melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi pemberkasan," ujar Ali.

Oleh karena itu, KPK mengharapkan para pihak yang terkait kasus tersebut untuk kooperatif agar penanganan kasus bisa segera diselesaikan sesuai kaidah-kaidah hukum secara efektif dan efisien.

"KPK mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan mengawasi perkembangan proses penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter ini," kata Ali.

Sebelumnya, KPK telah menahan Irfan pada Selasa (24/5) pascaditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2017.

Penahanan Irfan setelah Tim Penyidik KPK memiliki bukti yang cukup dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi.

Tersangka Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MK Tegaskan TNI Aktif Boleh Jadi Pj Kepala Daerah dengan Syarat Ini


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan anggota TNI aktif bisa menjadi kepala daerah dengan catatan. Hal ini dituangkan dalam pertimbangan putusan MK.

"UU Pilkada mempersyaratkan penjabat gubernur ialah pejabat pimpinan tinggi madya, sementara pejabat pimpinan tinggi pratama untuk penjabat bupati/wali kota," kata jubir MK Fajar Laksono, Jumat (27/5/2022).

Berkaitan dengan jabatan pimpinan tinggi, MK dalam putusannya merujuk pada UU ASN. Menurut UU ASN, ada dua jenis jabatan, yaitu jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu. 

Jabatan ASN dapat diduduki oleh pegawai ASN dan jabatan ASN tertentu dapat diduduki oleh TNI/Polri.

"Pengisian jabatan ASN tertentu oleh TNI/Polri merujuk dan diatur masing-masing dalam UU TNI dan UU Polri," kata Fajar.

Menurut UU TNI, pada prinsipnya, anggota TNI dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri. 

Sementara itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan ASN tertentu sepanjang diminta secara resmi oleh pimpinan instansi, yakni di 10 instansi pusat yang secara eksplisit disebutkan, yang membidangi:

1. Politik dan keamanan negara

2. Sesmil Presiden

3. Pertahanan negara

4. Intelijen negara

5. Sandi negara

6. Lemhannas

7. Wantanas

8. Narkotika nasional

9. SAR nasional

10. Narkotika nasional

Menurut UU Polri, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

"'Jabatan di luar kepolisian' dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri," ucap Fajar Laksono.

Dalam putusan MK dinyatakan, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah.

Dengan demikian, jika ada prajurit TNI aktif yang saat ini menduduki JPT madya atau pratama di 10 instansi pusat tersebut, dia memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penjabat kepala daerah.

"Sederhananya, untuk menjawab pertanyaan 'bolehkah TNI aktif diangkat menjadi penjabat kepala daerah', jawabannya boleh dengan catatan, yaitu hanya untuk prajurit TNI aktif yang saat ini sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama di 10 instansi pusat tersebut. Prajurit TNI aktif di luar 10 instansi tersebut tidak dimungkinkan selain memang tidak akan dijumpai karena sudah jelas tidak dibolehkan menurut UU TNI," Fajar Laksono menegaskan.

Presiden Jokowi Dijadwalkan Lepas Pemakaman Buya Syafii Maarif di Yogyakarta


KABARPROGRESIF.COM: (Yogyakarta) Ahmad Syafii Maarif atau yang kerap disapa Buya Syafii Maarif mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat, 27 Mei 2022. 

Hal tersebut meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga besar Muhammadiyah dan Bangsa Indonesia.

Karena itu, mewakili negara Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan melepas Buya Syafii Maarif secara langsung di Yogyakarta. 

Presiden RI dijadwalkan akan tiba di Masjid Gedhe Yogyakarta pada pukul 14.30 WIB.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Haedar Nashir turut melepas pemakaman mewakili Muhammadiyah dan Keluarga.

Buya Syafii Maarif rencananya akan dimakamkan di Pemakaman Muhammadiyah di Kulon Progo pada pukul 15.00 WIB. berangkat dari Masjid Gedhe Yogyakarta. 

Kamis, 26 Mei 2022

Menko Perekonomian Airlangga Ungkap Percepatan Digitalisasi Kunci Kemajuan Negara


KABARPROGRESIF.COM: (Swiss) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengtakan pasar internet ASEAN paling cepat berkembang.

Hal itu disampaikan Airlangga ketika menghadiri jamuan makan malam bertema “A Digital ASEAN for All”, rangkaian acara World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Kamis (25/5).

Menurut Airlangga, setiap hari di kawasan ASEAN lebih dari seratus ribu pengguna baru berselancar di internet.

“Diproyeksikan dalam dekade ini, ekonomi berbasis digital atau internet berkontribusi hampir USD 1 triliun terhadap PDB ASEAN,” ujar Menko Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan pentingnya peran negara-negara anggota ASEAN untuk mempercepat integrasi digital kawasan.

Dalam hal ini, peran Pemerintah diperlukan untuk mengubah pola pikir dari regulator menjadi fasilitator dan akselerator digitalisasi di Asia Tenggara.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa melalui Presidensi G20 Indonesia berupaya mendorong gagasan-gagasan perkembangan dan percepatan digitalisasi untuk memajukan perekonomian negara berkembang.

Sebagai informasi, jamuan makan malam ini menjadi wadah bagi para pebisnis dan figur publik dari negara-negara ASEAN untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dan literasi digital.

Selain itu, dibahas juga upaya nyata membuat transformasi ekonomi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh negara ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir perwakilan bisnis dari Indonesia yaitu John Riady selaku CEO PT Lippo Karawaci Tbk, Anthony Tan selaku CEO dan Co-Founder Grab, dan sejumlah Menteri dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan ada 105 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri meski sudah lulus pada tahun 2021 lalu.

Kepala Biro (Karo) Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengungkapkan instansi yang paling banyak ditinggalkan adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ada 11 CPNS yang mengundurkan diri dari Kemenhub walau sudah lulus.

Kemudian, disusul oleh Pemprov Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditinggalkan oleh masing-masing 6 CPNS.

"Merugikan pemerintah karena biaya yang dikeluarkan cukup besar," ujar Satya, Kamis (26/5/2022).

Ada berbagai alasan yang membuat para CPNS yang telah lolos seleksi itu mengundurkan diri. Salah satunya karena persoalan gaji kecil sehingga membuat mereka kehilangan motivasi.

BKN mencatat, total peserta yang lulus CPNS 2021 mencapai 112.514 orang. Sementara yang mengundurkan diri 105 orang. 

Rabu, 25 Mei 2022

Dipimpin Ganjar Pranowo, Pemprov Jateng Dapat Opini WTP 11 Kali Berturut-turut


KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng sebanyak 11 kali berturut-turut termasuk tahun 2021.

Penyerahan LKPD Provinsi Jateng dengan opini WTP tersebut dilakukan oleh Kepala Pewakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Rapat Paripurna dengan DPRD Jateng di Semarang, Rabu, 25 Mei.

Ayub menjelaskan pemeriksaan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan tujuan pemeriksaan keuangan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan pada dua jenis, yakni laporan keuangan dan kinerja.

Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektivitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset, kemudian pada 2021 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp1,43 triliun, tercatat ada kenaikan 66 persen dibandingkan Silpa 2020.

"Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan 2021 dan BPK berharap hasil laporan itu makin memberikan semangat, agar pemprov makin akuntabel dalam pelaksanaan laporan keuangannya," katanya.

Kendati demikian, lanjut Ayub, masih ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Jateng, antara lain, masalah penatausahaan aset tetap dan penyajian piutang pajak kendaraan bermotor.

Gubernur Ganjar Pranowo menyebut capaian tersebut tidak lepas dari peran seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah termasuk DPRD Jateng.

Orang nomor satu di Jateng itu menegaskan penghargaan WTP yang diterima ke-11 kali ini tidak membuatnya merasa puas.

"Bukan berarti kita asyik-asyik saja, ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita," kata Ganjar.

Pengelolaan aset yang dimaksud, antara lain, terkait infrastruktur dan catatan yang diterimanya berkaitan dengan penyertifikatan sehingga pihaknya akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk memperbaiki kinerja.

"Improvement-nya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data, maka datanya mesti clear and clean dulu, baru kemudian treatment," ujarnya.

Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan.

"Catatan dari BPK menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng," kata Ganjar yang menjadi Gubernur Jateng sejak Agustus 2013.

Penyidik Koneksitas Kejagung Sita 2 Vila Milik Tersangka Kasus Lahan TWP AD


KABARPROGRESIF.COM: (Boyolali) Tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil) melakukan pelacakan aset milik tersangka kasus korupsi lahan program Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013-2020. 

Aset itu diduga terkait dengan dua tersangka yakni Kolonel Czi (Purn) CW AHT dan KGS MMS.

Pelacakan tersebut dilakukan di wilayah Al Azhar Azhima Hotel Resort and Convention Jl. Embarkasih H. No 24, Kelurahan Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, rangkaian pelacakan dimulai pada Selasa (24/5) pukul 09.50 WIB. Tim berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Boyolali untuk mengkoordinasikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali. Tim juga didampingi pihak TNI.

Koordinasi tersebut tentang harga zonasi dan surat keterangan tidak dalam peletakan hak tanggungan/roya. Serta berkaitan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasaran vila tersebut.

Setelahnya, tim barulah meninjau 2 unit vila diduga milik para tersangka. Dua vila itu bernomor 16 (Kamar No. 130 dan 131) dan Tive Kolonial Nomor 19 (Kamar No. 236 dan 237) di Al Azhar Azhima Hotel Resort and Convention.

Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi, keesokan harinya vila tersebut disita.

"Pada Rabu 25 Mei 2022 pukul 09.30 WIB, Tim mengajukan persetujuan mengenai persetujuan penyitaan terhadap barang bukti tersebut kepada Pengadilan Negeri Semarang," kata Sumedana dalam keterangannya.

Dalam perkara ini, CW AHT diduga berperan menunjuk KGS MMS selaku penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg Jawa Barat dan Gandus Palembang. Selain itu, juga diduga menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk pengadaan lahan di Gandus dan Nagreg tersebut.

Diduga, CW AHT telah menerima aliran uang dari KGS MMS. Ditambah, kata Sumedana, diduga terdapat penyimpangan atas Perjanjian Kerja Sama antara keduanya soal pengadaan lahan tersebut.

Berikut rinciannya:

Lahan di Nagreg:

Pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme yaitu sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100% hanya jika sudah menjadi sertifikat induk.

Pengadaan Tanpa Kajian Teknis.

Perolehan Hanya 17,8 Hektar namun belum berbentuk Sertifikat Induk.

Kelebihan pembayaran Dana Legalitas yaitu Rp 2 Miliar untuk 40 Hektar bukan 17,8 hektar.

Dalam PKS tertera Rp 30 Miliar termasuk legalitas di BPN sehingga pengeluaran lagi Rp 2 Miliar tidak sah sesuai PKS.

Penggunaan Rp 700 juta tanpa izin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pengadaan lahan di Gandus:

Pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme yaitu sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100% hanya jika sudah menjadi sertifikat induk.

Pengadaan Tanpa Kajian Teknis.

Perolehan hanya dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dengan keterangan luas 40 Hektar tanpa bukti fisik tanah.

Lahan yang diperoleh NIHIL dari pembayaran Rp 41,8 Miliar.

Tersangka KGS MMS tidak membeli kembali SPPHT yang gagal menjadi Hak Guna Garap (HGG)/Sertifikat Induk.

Adapun estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyidik Koneksitas sebesar Rp 59 miliar.

Perkara ini merupakan pengembangan. Dalam perkara pertama, terkait kasus Dana Tabungan TWP AD, Kejagung sudah menjerat Brigjen TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD bersama NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH). Kerugian negara terkait kasus tersebut yakni Rp 133.763.305.600. Keduanya tengah disidangkan.

DPR Tegaskan Tidak Ada Larangan Perwira TNI/Polri Aktif Menjabat Pj Kepala Daerah


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengatakan tidak ada larangan yang mengatur perwira TNI/Polri aktif tidak boleh ditunjuk menjadi penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Hal itu diungkapkannya, terkait penunjukan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng Brigjen Andi Chandra As'aduddin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Ditegaskannya, berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016 diatur bahwa Pj Bupati/Walikota berasal dari pejabat di Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. 

Sehingga berdasarkan aturan tersebut, Junimart mengungkapkan perwira TNI/Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dan menjabat sebagai JPT Pratama boleh ditunjuk sebagai Pj.

"Jadi untuk TNI/Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dengan jabatan JPT Pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj Bupati/Walikota. Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI/Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Junimart dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (24/5/2022) di Jakarta.

Lebih lanjut, Politisi PDI-Perjuangan itu meminta agar masyarakat tidak salah dalam memahami putusan MK terkait penunjukan Kepala Daerah yang oleh sebagian orang menilai putusan MK tersebut mengatur agar setiap perwira TNI/Polri aktif yang akan ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah harus terlebih dahulu pensiun.

"Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami. Dimana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah. Kalau sudah pensiun ya malah gak bisa karena bukan lagi pejabat Pimpinan tinggi madya atau pratama," tegasnya.

Sebelumnya Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI meminta Kemendagri membatalkan penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Seram Barat.

"Mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi," kata Koordinator Harian Kode Inisiatif Ihsan Maulana dalam keterangan resminya, Selasa (24/5/2022).

Ihsan menjelaskan bahwa Chandra masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif sampai saat ini. Karenanya, penunjukannya sebagai penjabat kepala daerah dianggap bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI.

Diketahui, UU TNI mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

"Hal ini demi membangun institusi TNI yang profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil," kata Ihsan.

MenPANRB Tjahjo Kumolo Tegskan Keputusan Mendagri Angkat TNI Jadi Pj Dasar Hukumnya Kuat dan Benar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah semakin disorot karena Kemendagri menunjuk anggota TNI aktif untuk mengisi kekosongan jabatan di daerah. 

Anggota TNI aktif yang dimaksud adalah Kepala BIN Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Merespons isu ini, MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan Mendagri Tito Karnavian menunjuk Andi sebagai Pj tidak salah. Ia menyebut, posisi Andi sebagai Kepala BIN sudah sesuai pasal 201 UU Pilkada, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

"Meskipun Pj kepala daerah adalah TNI/Polri aktif, tetapi terdapat pengaturan dan pengecualian bagi pejabat dimaksud karena menjabat pada instansi pemerintah yang dapat diduduki oleh TNI/Polri dalam jabatan Pimpinan Tinggi," kata Tjahjo saat dimintai tanggapan, Rabu (25/5).

Jika merujuk pada Perpres Nomor 79 Tahun 2020 pasal 54, disebutkan bahwa Kepala BIN merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktur eselon II.a.

"Sewaktu saya Mendagri dulu mengangkat Mayjen TNI Sudarmo tapi sudah Eselon I Kemendagri yang jadi Pj Papua dan Aceh, dan Komjen Iriawan sudah jabat Sestama Lemhanas akhirnya bisa Pj Gubernur Jabar," ujarnya.

Sementara dalam UU Pilkada, dijelaskan bahwa Pj Gubernur yang ditunjuk harus yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Pj bupati/wali kota diisi yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan pelantikan bupati/wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Keputusan yang dibuat Mendagri tidak ada yang salah. Dasar hukumnya kuat dan sudah benar," - Tjahjo Kumolo.

Dalam Putusan MK yakni nomor 15/PUU-XX/2022, disebutkan bahwa hanya TNI/Polri yang sudah tidak aktif yang bisa menjadi Pj Kepala Daerah.

Berikut petikan pertimbangan putusannya:

"Lebih lanjut, UU 5/2014 menyatakan “Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dan Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) [vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014].

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004 ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. “Jabatan di luar kepolisian" dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri.

Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014]. Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif [vide Pasal 109 ayat (2) UU 5/2014]. Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama [vide Pasal 19 ayat (1) UU 5/2014].

Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah."

Kejagung Periksa Eks Plt Kabid P2 Bea Cukai Jateng dan DIY Terkait Mafia Pelabuhan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas kasus mafia pelabuhan, dalam hal ini perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015-2021.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas KITE pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 sampai dengan tahun 2021," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (25/5).

Saksi yang diperiksa adalah Endang Suparman selaku Plt Kabid Penindakan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY sejak 2 September 2017 sampai dengan 28 September 2017.

"Diperiksa terkait aktivitas impor dan re-ekspor PT HGI serta pemberian suap dari tersangka LGH kepada tersangka H," kata Ketut.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu lagi tersangka kasus mafia pelabuhan atau dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas. 

Dengan penetapan ini, maka total tersangka mafia pelabuhan menjadi empat orang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menyampaikan, tersangka mafia pelabuhan kali ini adalah LGH selaku Direktur PT Eldin Citra. 

Dia ditangkap penyidik Kejagung lantaran tidak kooperatif dalam memenuhi pemeriksaan sebagai saksi perkara tersebut.

"Tim penyidik melakukan pencarian terhadap LGH di Jakarta dikarenakan tersangka tidak memenuhi panggilan tim penyidik yang sudah disampaikan secara patut, dan akhirnya pada pukul 19:30 WIB, tim penyidik berhasil menemukan dan mengamankan LGH di Bandung," tutur Ketut dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).

Menurut Ketut, Direktur PT Eldin Citra itu telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Selanjutnya, dia akan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Terhitung sejak 7 April 2022 sampai dengan 26 April 2022," jelas dia.

Ketut merinci, peran tersangka yakni mempunyai akses ke perusahaan atau pabrik tekstil di China dan menerima orderan bahan baku tekstil dari beberapa pembeli di dalam negeri.

Untuk mengimpor bahan baku tekstil, LGH menggunakan fasilitas Kawasan Berikat PT HGI dengan Direktur PS dan mendapatkan pembebasan bea masuk atau PDRI dan pajak lainnya atas importasi tekstil.

"Tersangka LGH mengimpor bahan baku tekstil dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Priok sejumlah 180 kontainer dari negara China. Bahan baku tekstil yang masuk Kawasan Berikat PT HGI tidak diproduksi dan tidak diekspor, namun oleh tersangka LGH bersama dengan Pejabat Bea Cukai KPPBC Semarang atas nama IP dan MRP, serta Pejabat di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta atas nama H kemudian dijual di dalam negeri," ujarnya.

Atas kerja sama tersebut, lanjut Ketut, tersangka IP dan MRP menerima sejumlah uang dari LGH melalui PS untuk setiap kontainer, sementara H mendulang Rp 2 miliar dari tersangka LGH lewat PS untuk pengurusan penyelesaian dua kontainer dan kemudahan re-ekspor.

"Akibat perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian negara yang besarannya masih dalam perhitungan tim penyidik dan ahli," Ketut menandaskan.

LGH dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanaSubsidiair : Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, lebih subsidiair Pasal 13 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Emas tahun 2015-2021.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, para tersangka adalah MRP selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang dan juga selaku Penyidik PPNS Bea Cukai, IP selaku Kepala KPPBC Semarang, dan H selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, terhadap tiga orang tersangka dilakukan penahanan," tutur Ketut dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).

Menurut Ketut, terhadap ketiga tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 7 April 2022 sampai dengan 26 April 2022.

Adapun peran tersangka dalam kasus ini yakni IP bersama-sama dengan MRP telah membantu kelengkapan dokumen-dokumen di Bea dan Cukai dan mengamankan kegiatan importasi, pengurusan dokumen, subkontrak dan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat PT Hyoupseung Garment Indonesia.

"Sedangkan tersangka H selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah yang menerima penyerahan uang tunai di Padang Golf Chandi Semarang dari PT Hyoupseung Garment Indonesia sebesar Rp 2 miliar," jelas dia.

Lili Pintauli diperiksa Dewas KPK Terkait Tikeet MotoGP Pekan Ini


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisioner Lili Pintauli Siregar terkait dugaan pelanggaran etik penerimaan tiket menonton Moto GP. Pemeriksaan tersebut pertama kalinya dilakukan.

"Ya (diperiksa) minggu ini," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/5).

Tumpak tidak menyebutkan rinci waktu pemeriksaan Lili Pintauli. Namun, dia memastikan kasus tersebut terus berjalan hingga akhir.

Di sisi lain, Tumpak menegaskan sejumlah pihak juga akan diperiksa untuk mencari bukti terkait laporan Lili Pintauli itu.

"Banyak, Pertamina belum," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Lili dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena mendapatkan fasilitas mewah menonton MotoGP Mandalika. Fasilitas itu diduga diberikan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, meyakini dugaan-dugaan pelanggaran kode etik tersebut sangat kuat, karena Dewas KPK telah melakukan investigasi dengan surat-surat panggilan resmi kepada pihak-pihak terkait. 

Dalam sistem kerja Dewas, apabila dugaan pelanggaran etik tidak cukup kuat, maka tidak akan melakukan pemanggilan saksi.

"MAKI meminta Dewas KPK untuk segera menuntaskan proses investigasi dan dilanjutkan persidangan guna memberikan kepastian atas dugaan pelanggaran LPS demi kepercayaan publik kepada KPK," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/3).

Menurutnya, apabila kasus ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan makin menggerus kepercayaan masyarakat. Kinerja KPK dalam memberantas korupsi akan tercoreng karena pimpinannya bermasalah.

"Untuk itu, demi kebaikan KPK, maka sudah semestinya Lili mengundurkan diri. Kami berpandangan Lili telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK," ucapnya.

Selasa, 24 Mei 2022

Sri Mulyani Ungkap Bansos Jadi Bantalan RI hadapi Guncangan Ekonomi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja perlindungan sosial (perlinsos) di 2022 sebesar Rp129 triliun, atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp124 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, dengan tingginya belanja perlinsos maka lonjakan itu sudah terjadi selama tiga tahun berturut-turut. 

Di mana perlinsos itu merupakan kombinasi antara bantuan sosial atau bansos regular dan bansos yang berhubungan dengan PC-PEN atau pemulihan ekonomi nasional.

Adapun untuk bansos reguler adalah sebesar Rp72,3 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp65,7 triliun.

“Jadi kita lihat belanja bansos itu adalah bantalan yang sangat luar biasa pada saat ekonomi sedang diguncang terus dari mulai pandemi, pemulihan dan sekarang guncangan dari sisi harga-harga barang,” ujar Sri Mulyani dari konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2022, Senin 23 Mei 2022.

Ani sapaan akrabnya mengatakan, untuk Kementerian Sosial adalah yang paling utama. 

Karena menyalurkan bantuan yang sebagian sangat besar dalam bentuk bansos untuk masyarakat terdampak pandemi. 

Di mana itu disalurkan dalam bentuk program keluarga harapan (PKH). Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Untuk PKH itu 10 juta keluarga, sembako 18,8 juta keluarga. Namun tidak selalu sama dengan PKH, ini hanya untuk 2 bulan, dan kita juga untuk BLT tambahan lagi 19,3 juta keluarga,” jelasnya.

Kemudian Kementerian Kesehatan menyalurkan dalam bentuk bantuan untuk masyarakat miskin yang tidak bisa membayarkan iuran jaminan kesehatan. Dan disalurkan kepada 84,9 juta masyarakat miskin.

Selain itu, realisasi perlinsos disalurkan dalam bentuk subsidi pada LPG yang mencapai Rp30,5 triliun. Itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang subsidi LPG hanya senilai Rp16,9 triliun.

Selanjutnya, pada subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp7,7 triliun atau melonjak tinggi dari 2021 yang hanya sebesar Rp700 miliar. 

Serta untuk Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) dilakukan kepada 6,1 juta keluarga penerima. 

Di mana penerima BLT sebesar Rp7,5 triliun, lebih tinggi dari 2021 sebesar Rp1,1 triliun.

Bareskrim Ungkap Penyelewengan BBM Subsidi Skala Jumbo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kasus dengan skala besar yang meliputi diselewengkannya BBM subsidi berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri.

Aksi penyelewengan BBM subsidi ini telah bergejolak sejak tahun 2021 lalu. Para penyeleweng BBM tersebut datang dari beberapa SPBU dan lalu menggunakan kendaraan yang bertuliskan BBM bersubsidi.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto yang rencananya akan mengungkapkan perkara yang dimaksud tersebut Selasa 24 Mei 2022.

“Besok rilis di lokasi bersama kabaReskrim,” ujar Kadivhum Dedi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin 23 Mei 2022.

Dedi sementara ini belum bisa memberikan informasi lebih mendalam dan detail perihal kasus yang sedang beredar tersebut.

Direktorat Tipidter Bareskrim Polri sebelumnya telah berhasil meringkus 12 orang yang terlibat dan aksi penyelewengan BBM bersubsidi di Jawa Tengah tepatnya di kota Pati.

“Jumlah tersangka dalam kasus tersebut adalah 12 orang. Peran mereka mulai pemodal hingga operator lapangan,” ujar Humas Polri.

“Solar tersebut dijual ke nelayan dengan harga dibawah harga pasar BBM non subsidi. Setiap hari para pelaku dapat mengangkut 10 ribu-15 ribu liter solar,” tambahnya.

Tim Tipidter Bareskrim yang berada di lokasi Jakarta dan Pati telah berhasil mengamankan barang bukti seperti 25 ton BBM solar, sejumlah mobil dan juga satu kapal tanker yang mengangkut 500 ton solar.