Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 08 Mei 2021

Kejagung Cecar 3 Saksi, Dirut MI Hingga Eks Direktur Asabri


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (7/5/2021) melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di PT Asabri (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, tiga orang yang dimaksud adalah satu orang saksi yakni PKR yang merupakan Direktur Utama PT Ciptadana Asset Management. 

Sedangkan dua lainnya merupakan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Pemeriksaan saksi dan tersangka dilakukan untuk menemukan bahan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada Asabri," kata Leonard dalam siaran persnya, Jumat (7/5/2021).

Sedangkan dua tersangka yang kembali diperiksa adalah IWS atau Ilham W Siregar selaku Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 s/d Januari 2017. 

Kemudian HS alias Hari Setianto selaku Direktur Investasi dan Keuangan Asabri periode 2013 s/d 2014 dan 2015 s/d 2019.

Kedua tersangka ini diperiksa di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang, Kecamatan Jambe, Tangerang, Banten.

Seperti diketahui, Kejagung terus gencar melakukan pemeriksaan terhadap para saksi meliputi berbagai pemangku kepentingan, antara lain, internal Asabri, manajer investasi, perusahaan sekuritas yang terlibat dan lainnya.

Kejagung telah menetapkan sebanyak sembilan tersangka di kasus Asabri, yakni Jimmy Sutopo, Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri (ARD), Direktur Utama PT Asabri periode 2011-2016, Letjen Purn Sonny Widjaja (SW), Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, Bachtiar Effendi (BE), Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015.

Selanjutnya, Hari Setianto (HS), Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019, Ilham W Siregar (IWS), Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012-2017, Lukman Purnomosidi (LP), Presiden Direktur PT Prima Jaringan, Heru Hidayat (HH), Presiden PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan Benny Tjokrosaputro (BT) atau Bentjok sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX). 

Tak hanya itu, penyitaan aset milik Benjtok dan Heru juga sudah dilakukan Kejaksaan.

Kejagung Akan Lelang Bus hingga Kapal Hasil Sitaan Kasus ASABRI


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana melelang aset sitaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ASABRI maupun Jiwasraya. Lelang akan dilakukan dengan alasan mahalnya biaya pemeliharaan barang-barang sitaan tersebut.

"ASABRI maupun Jiwasraya karena pemeliharaannya terlalu tinggi kita mau coba lelang," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta, Jumat (7/5).

Ali mengatakan, berdasarkan Pasal 45 KUHP, aset sitaan boleh dilelang sebelum ada putusan pengadilan. Rencana melelang aset sitaan telah dikoordinasikan Jampidsus dengan Pusat Pemeliharaan Aset.

"Baru koordinasi dengan Pak Kapus, karena ini tugasnya beliau Kapus pemeliharaan aset," ujar Ali.

Penyidik Jampidsus Kejagung telah menyita sejumlah aset milik para tersangka kasus dugaan korupsi di PT ASABRI dan Jiwasraya.

Aset-aset tersebut mulai dari kendaraan mewah, armada bus, kapal, tanah, hingga tambang.

"Kita coba lah yang bisa dilelang, dilelang. Yang dilaporkan tadi perkembangan ke saya beberapa bus yang ada di Solo kemudian beberapa mobil yang ada di Jakarta. Kemudian yang baru dilakukan perhitungan kapal," kata Ali.

Dengan lelang ini, lanjut Ali, barang bukti kejahatan dugaan tindak pidana korupsi di ASABRI maupun Jiwasraya akan berupa uang. Bukan berupa barang lagi.

"Iya kan bisa, karena biaya penyimpanan ya terlalu tinggi lekas rusak boleh dilelang sebelum ada ada putusan," ujar Ali.

Hingga kini nominal sementara nilai aset sitaan yang telah disita dari para tersangka mencapai Rp 10,5 triliun.

Dalam kasus ini, penyidik Kejagung menaksir nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 23,73 triliun. Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya.

Sejauh ini Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode 2011 sampai Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016-Juli 2020 Letjen Purn. Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi, serta Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019 Hari Setiono.

Berikutnya, Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode Juli 2012-Januari 2017 Ilham W. Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Baik Benny maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Kejaksaan Agung telah menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tiga tersangka, yakni Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo.

KPK Yakin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak akan Kabur


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tidak akan melarikan diri. 

KPK yakin politikus Golkar itu tidak akan kabur seperti Harun Masiku, yang masih menjadi buronan hingga saat ini.

"Kami meyakini yang bersangkutan masih di dalam negeri karena saksi tersrbut sudah dicegah bepergian keluar negeri," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ali Fikri di Jakarta, Jumat (7/5).

Azis Syamsuddin sedianya dipanggil KPK pada hari ini sebagai saksi dalam kasus yang melilit penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP). 

Meski demikian, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan KPK lantaran mengaku masih ada agenda kegiatan yang dilakukan.

Ali mengatakan, KPK berharap Azis Syamsuddin dapat hadir dan bersikap koorperatif memenuhi panggilan berikutnya. 

KPK berencana melakukan pemanggilan ulang yang akan dijadwalkan dan informasikan lebih lanjut.

Sebelumnya, KPK telah meminta imigrasi melakukan pencekalan terhadap Azis Syamsudin terhitung mulai Rabu (27/4) hingga enam bukan ke depan. 

Larangan pencegahan ke luar negeri ini dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain agar pada saat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di Indonesia.

Seperti diketahui, KPK menetapkan mantan wali kota Tanjung Balai, M Syahrial (MS) sebagai tersangka dugaan perkara penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. 

Dia ditetapkan bersama dengan penyidik KPK dari kepolisian Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan seorang pengacara Maskur Husain (MH).

SRP diduga melakukan pemerasan kepada MS agar KPK menghentikan penyidikan terhadap tersangka wali kota Tanjung Balai tersebut. Sedangkan Azis Syamsudin disebut-sebut menjembatani pertemuan antara SRP dan MS di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan pada Oktober 2020 lalu.

Selanjutnya, SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang Rp 1,5 Miliar.

MS lantas menyetujui permintaan SRP dan MH dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik teman dari saudara SRP, RA. MS juga memberikan uang secara tunai sehingga total uang yang telah diterima SRP Rp 1,3 Miliar.

Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK. Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH Rp 325 juta dan Rp 200 juta.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka SRP dan MH masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021. 

SRP di tahan pada Rutan KPK Gedung Merah Putih, MH ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur sedangkan MS saat ini masih dalam pemeriksaan di Polres Tanjung Balai.

Atas perbuatan tersebut, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Eksekusi Rizal Djalil ke Lapas Cibinong


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Riz Djalil ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cibinong pada 26 April 2021. Eksekusi ini merupakan hasil dari putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor : 66 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt.

"Tim Jaksa Eksekusi KPK telah selesai melaksanakan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 66 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 26 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Rizal Djalil dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IIA Cibinong untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Jumat, 7 Mei 2021.

PN Tipikor menjatuhkan vonis 4 tahun dan denda Rp 250 juta kepada mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, dalam kasus korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

KPK sebelumnya mendakwa Rizal Djalil menerima suap Sin$ 100 ribu dan US$ 20 ribu atau sekitar Rp 1 miliar terkait proyek Sistem Air Minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Suap PUPR itu diberikan karena Rizal Djalil membantu Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo mendapatkan proyek pembangunan jaringan distribusi SPAM Hongaria di Kementerian PUPR.

Mahkamah Agung Kabulkan PK Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan eks Kakorlantas Polri, Irjen Djoko Susilo. Ia merupakan terpidana perkara korupsi simulator SIM dan pencucian uang.

MA mengubah hukuman Djoko Susilo mengenai aset hasil korupsi yang disita dan pencabutan hak politik. Putusan itu diketok majelis PK MA pada Kamis, 6 Mei.

Dalam kasusnya, Djoko Susilo dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Selain itu, Djoko Susilo dihukum membayar pidana tambahan uang pengganti Rp 32 miliar terkait kasusnya. Sementara KPK sudah menyita sejumlah aset milik Djoko Susilo saat penyidikan yang nilainya diduga lebih dari itu.

Majelis PK menyatakan, aset-aset Djoko Susilo yang disita KPK harus dikembalikan apabila sudah menutupi vonis uang pengganti Rp 32 miliar.

"Uang pengganti Rp 32 miliar diperhitungkan dengan hasil lelang harta benda terpidana sebesar Rp 32 miliar, kelebihan hasil lelang dan barang bukti yang belum dilelang dikembalikan kepada terpidana," ujar jubir MA, Andi Samsan Nganro, kepada wartawan, Jumat (7/5).

Susunan majelis PK terdiri dari Suhadi selaku ketua majelis dan Sofyan Sitompul serta Krisna Harahap masing-masing sebagai anggota.

Dalam vonis PK tersebut, hakim juga lebih menegaskan soal pidana tambahan terkait hak politik Djoko Susilo. 

Hakim PK menegaskan bahwa hak politik Djoko Susilo dicabut selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. 

Sebelumnya di tingkat banding dan kasasi, hak Djoko Susilo dalam memilih dan dipilih dicabut tanpa periodesasi waktu.

"Pencabutan hak terpidana untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok," ucapnya.

Adapun anggota majelis PK, Krisna Harahap, menyatakan pencabutan hak politik Djoko Susilo selama 5 tahun hanya terkait hak dipilih dalam jabatan publik.

"Hak memilih tidak dapat dihapus atau dikurangi," kata Krisna.

Sedangkan vonis penjara, Djoko Susilo tetap dihukum selama 18 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

"Penjara tetap 18 tahun," ucap Krisna.

Diketahui Djoko Susilo terlibat kasus korupsi simulator SIM dan pencucian uang. Ia dinilai terbukti melakukan mark up sebesar Rp 32 miliar yang kemudian dipertimbangkan sebagai vonis uang pengganti.

Di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta, Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara dan uang pengganti Rp 32 miliar. Tak ada pencabutan hak politik bagi Djoko Susilo di tingkat pertama.

Sedangkan di tingkat banding, hukuman Djoko Susilo naik menjadi 18 tahun penjara. Terdapat tambahan hukuman pencabutan hak politik yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tak terima, Djoko mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun upaya kasasinya ditolak. Berselang 7 tahun kemudian, Djoko mengajukan PK. 

Hasilnya, ada perubahan vonis terkait aset yang disita dan pencabutan hak politik.

Jumat, 07 Mei 2021

Saksi Kasus Suap Bansos Juliari Buka Suara


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Proses hukum kasus dugaan korupsi anggaran bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) terus bergulir.

Sejumlah keterangan saksi terus didalami guna menguak kasus agar mencapai titik terang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Hartono Laras menyampaikan tak mengetahui adanya permintaan dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara kepada Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuata komitmen (PPK) dan Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran.

Hal ini disampaikan Hartono Laras dalam persidangan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.

"Tidak tahu ada permintaan dari menteri, tidak tahu," kata Hartono saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta, Rabu (5/5).

Dalam persidangan, Hartono menyampaikan kegiatan Kementerian Sosial di Labuan Bajo pada saat itu menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial.

Kegiatan acara itu juga dihadiri oleh penyanyi Cita Citata.

"Kegiatan di Labuan Bajo, adalah kebetulan acaranya adalah Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial," ucap Hartono.

Meski demikian dia tidak mengetahui soal pembayaran kepada Cita Citata sebesar Rp 150 juta. Dia hanya mengetahui, acara itu dianggarkan oleh Ditjen Linjamsos.

"Dari masing-masing Dirjen, nanti Direktorat Jenderal akan berkoordinasi," ucap Hartono.

Hartono mengklaim, tidak mengetahui anggaran dari pihak lain terkait penyelenggaran acara di Labuan Bajo. Dia mengaku, acara tersebut dilakukan oleh Ditjen Linjamsos.

"Secara umum disampaikan, terkait teknis atau roundown dan pembiayaan itu masing-masing dari Dirjen," cetus Hartono.

Selain itu, Hartono juga menegaskan tidak mengetahui soal penganggaran senilai Rp 140 juta untuk membeli sejumlah unit telepon genggam. Dia mengaku tidak pernah mendengar penganggaran itu.

"Saya tidak pernah mendengar," pungkas Hartono. 

Diduga Terlibat Jaringan Teroris di 5 Provinsi, Kejaksaan Agung Terima Pemberitahuan Penyidikan Munarman


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidikan terhadap tersangka eks Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI), Munarman, terkait dugaan terlibat jaringan terorisme di 5 provinsi yakni, DKI Jakarta, Makassar, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara oleh penyidik Densus 88 Anti Teror, resmi diterima oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simajuntak. Dikatakannya melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu bisa dipastikan perjalanan dari Munarman yang saat ini telah berstatus sebagai tersangka itu, akan berlanjut hingga ke meja hijau atau persidangan.

"Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Terorisme atas nama tersangka Munarman. Artinya proses penyidikan terus berjalan, maka peluang untuk perkara ini berlanjut ke pengadilan ada," ujarnya kepada wartawan di Jakarta.

Leonard Eben Ezer, juga mengungkapkan bahwa, SPDP dari Densus tertulis pada 15 April 2021. Sementara diterima oleh Jampidum pada 21 April 2021. 

"SPDP diterbitkan oleh Penyidik Densus 88 Anti Teror Polri Nomor: B/172/IV/RES.6.1/2021/Densus tanggal 15 April 2021 dan diterima pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada tanggal 21 April 2021," lanjutnya.

Munarman ditangkap Selasa 27 April 2021 pukul 15.30 WIB di rumahnya Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan.**


Istri Tersangka Korupsi Asabri Adam Rahmat Damiri Diperiksa


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung RI memeriksa istri tersangka korupsi PT Asabri Adam Rahmat Damiri berinisial HK pada Kamis (6/5/2021).

Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer menyatakan HK diperiksa bersama 6 orang saksi lainnya di Kejagung RI. 

Dia diperiksa terkait kepemilikan aset suaminya.

"Saksi yang diperiksa antara lain HK selaku Istri Tersangka ARD. Saksi diperiksa terkait aset milik Tersangka ARD," kata Leonard dalam keterangannya, Kamis (6/5/2021).

Selain HK, kata Leonard, penyidik juga memeriksa ET selaku nominee tersangka Benny Tjokrosaputro. 

Dia diperiksa terkait namanya digunakan dalam transaksi jual beli saham.

Kemudian, ES selaku nominee tersangka Benny Tjokrosaputro yang juga diperiksa karena namanya digunakan dalam transaksi jual beli saham.

Selain itu, penyidik juga memeriksa Iselaku pengelola aset tersangka Benny Tjokrosaputro. Saksi diperiksa terkait aset tanah Tersangka BTS di Maja, Lebak.

Selanjutnya, TJ selaku Karyawan Swasta atau Direktur PT Panin Sekuritas. Saksi diperiksa terkait permintaan data soal pendalaman broker PT. Asabri.

Kemudian, DH selaku Staf Keuangan Tersangka Benny Tjokrosaputro yang diperiksa terkait pengelolaan keuangan dari tersangka bosnya tersebut.

"Terakhir JIH selaku Direktur of Equity Sales di PT. Korea Investmen Sekuritas Indonesia. Saksi diperiksa terkait permintaan data soal pendalaman counterparty broker PT. Asabri," jelasnya.

Menurutnya, pemeriksaan para saksi dalam rangka membantu penyidikan kasus korupsi Asabri.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," pungkasnya.

Biaya Pemeliharaan Mahal, Aset Sitaan Asabri dan Jiwasraya Akan Dilelang


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Aset sitaan yang menjadi barang bukti dugaan kasus korupsi PT dan PT Asabri akan dilelang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelelangan ini dilakukan karena mempertimbangkan biaya pemeliharaan aset yang cukup mahal.

"Asabri maupun Jiwasraya karena pemeliharaannya terlalu tinggi kita mau coba lelang. Kita coba lah yang bisa dilelang, dilelang," kata Jampidsus Ali Mukartono di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Ia menjelaskan, meski saat ini barang bukti aset Asabri masih dalam proses penyidikan dan belum memiliki putusan pengadilan, hal itu diperbolehkan. 

Menurut Ali, hal itu telah diatur dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Boleh Pasal 45 KUHAP karena alasan biaya penyimpanan terlalu tinggi. Kita terbatas biayanya," kata Ali.

Beberapa barang bukti di kasus Asabri yang dipastikan untuk dilelang antara lain bus, tanah, kapal, motor, apartemen, emas, empat tambang nikel, pasir, dan batu bara dan lain-lain.

Ali berharap dengan pelelangan itu, barang bukti yang disita akan segera diuangkan. Nantinya jika ada perbedaan dalam putusan hakim, barang bukti yang dikembalikan akan berupa uang.

"Aturannya uang hasil lelang dikembalikan. Kita mau percepat, kalau bisa habis Lebaran selesai lah, supaya nanti kalau melihat untung-untungan, nah itu barang bukti sudah berupa menjadi uang," katanya.

KPK Mulai Buka Penyidikan di Pemkab Lampung Utara


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara.

Namun belum dibeberkan secara detail konstruksi kasus serta identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK sedang melakukan penyidikan dugaan TPK penerimaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara. Saat ini, KPK belum dapat menyampaikan detail perkaranya dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/5/2021).

Penyidik, lanjutnya, masih melakukan tahap pengumpulan alat bukti yang diantaranya memeriksa para saksi yang diduga mengetahui dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan saksioleh penyidik KPK terkait dugaan korupsi penerimaan gratifikasi di Lampung Utara dimaksud," pungkasnya.

Gratifikasi Pemkab Lampung, KPK Panggil Tujuh Saksi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, Lampung.

“KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara. Saat ini, KPK belum dapat menyampaikan detil perkaranya dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.

Tim penyidik, lanjut dia, masih bekerja mengumpulkan alat bukti di antaranya pemanggilan dan pemeriksaan beberapa pihak sebagai saksi.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada Kamis ini juga memanggil tujuh saksi. Pemeriksaan digelar di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung.

Mereka yang dipanggil, yaitu Sekretaris Inspektorat Lampung Utara Gunaido Uthama, wiraswasta/pensiunan PNS Taufik Hidayat, mantan Sekda Lampung Utara Samsir, mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo, Direktur CV Trisman Jaya Septo Sugiarto, wiraswasa atau dari CV Alam Sejahtera Abdurahman, dan swasta/Direktur PT Tata Chubby Dede Bastian.

Terkait kasus di Lampung Utara, KPK sebelumnya juga telah memproses enam orang dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara, salah satunya Bupati Lampung Utara yang saat itu Agung Ilmu Mangkunegara.

Agung pada 2 Juli 2020 telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang dan divonis selama 7 tahun penjara dan Rp 750 juta, subsider 8 bulan kurungan.

Aktivis KAMI Jumhur Hidayat Akhirnya Bebas dari Tahanan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) di Jakarta, mengabulkan permintaan penangguhan penahanan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat.

“Pak Jumhur pun dapat keluar dari Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal (Rutan Bareskrim) Polri dan kembali ke rumah bertemu dengan keluarganya,” kata anggota tim penasihat hukum Jumhur, Oky Wiratama.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan Jumhur Hidayat, terdakwa kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, berlaku kooperatif selama persidangan.

“Terdakwa memiliki anak yang masih balita dan ada 17 penjamin yang siap menjamin penangguhan itu,” katanya.

Oleh karena itu, Jumhur pada persidangan selanjutnya akan datang sendiri dari kediamannya tanpa dijemput oleh mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terang Oky.

Tim penasihat hukum Jumhur, yang sebagian besar adalah pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan ke Majelis Hakim saat sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (3/5).

Dalam surat itu, sekitar 17 sampai 18 tokoh masyarakat, mulai dari eks ketua Mahkamah Konstitusi, politisi, dan perwakilan kelompok usaha, menyatakan kesediaannya menjamin penangguhan penahanan Jumhur.

Para penjamin itu, di antaranya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Prof. Jimly Asshiddiqie; Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva; eks menteri koordinator bidang perekonomian Rizal Ramli; Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun; pengurus KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Akhmad Syarbini; Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief; Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Paskah Irianto; mantan juru bicara kepresidenan Adhie M Marsadi, mantan anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono; politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Tokoh masyarakat lainnya yang tercatat sebagai penjamin penangguhan penahanan Jumhur, yaitu politisi Ariady Achmad, Abdul Rasyid, Asrianty Purwantini, Radhar Tri Darsono, Bambang Isti Nugroho; Harlans Muharraman Fachra; Rizal Darma Putra; Wahyono, dan Andrianto.

Jumhur ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 14 Oktober 2020 dan sejak saat itu sampai 6 Mei 2021 atau selama lebih dari 200 hari ia mendekam di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta.

“Sebelum mengabulkan penangguhan, Majelis Hakim mengatakan ketua Pengadilan Tinggi Jakarta telah memperpanjang masa penahanan Jumhur sebagaimana diminta oleh Majelis Hakim,” kata Oky.

Namun saat surat perpanjangan itu keluar, Majelis Hakim berdiskusi dan memutuskan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Jumhur.

Majelis Hakim kemudian mengumumkan sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin minggu depan (10/4) dengan agenda pemeriksaan saksi fakta, ujar Oky menambahkan.

Jaksa sebelumnya telah mendakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Terkait dakwaan itu, Jumhur dijerat dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Gatot Nurmantyo Sebut 'Pasukan Setan' Tak Akan Mempan Atasi KKB Papua


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Langkah pemerintah dalam mengerahkan 400 personel TNI untuk menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) turut dikomentari oleh Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Menurut Gatot, pengerahan prajurit tambahan yang dijuluki dengan 'Pasukan Setan' itu tak akan cukup untuk mengatasi KKB yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021 lalu itu.

"Jangan mengharapkan menyelesaikan suatu kondisi Papua itu hanya dengan operasi militer," tutur Gatot Nurmantyo sebagaimana dikutip dari kanal YouTube tvOneNews.

Gatot bahkan pesimis KKB bisa diatasi dengan pendekatan militer lantaran apa yang terjadi di Papua bukanlah masalah kecil.

"Sehebat apa pun tidak akan bisa, karena permasalahannya bukan hanya sekecil itu. Operasi militer pun tidak bisa operasi tempur. Tidak akan selesai," kata Gatot Nurmantyo.

Alih-alih mengeluarkan angkatan bersenjata, Gatot memberi alternatif lainnya untuk memecahkan masalah KKB Papua ini.

Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus ke pendekatan teritorial yang sifatnya mewadahi aspirasi rakyat.

"Harus operasi teritorial, yaitu merebut hati dan pikiran rakyat," ucap Gatot Nurmantyo.

Tak ingin polemik tersebut berkepanjangan, Gatot Nurmantyo sekali lagi menegaskan bahwa apa yang telah dia sampaikan merupakan peringatan yang tak bisa diabaikan begitu saja jika ingin masalah KKB di Papua terselesaikan.

"Ini saya ingatkan tidak akan bisa," ujar Gatot Nurmantyo.

Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiranrakyat-Bekasi.com berjudul "".***

Baku Tembak KKB Vs TNI-Polri Kembali Terjadi Malam Ini di Ilaga Papua


KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Insiden baku tembak kembali terjadi antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan personel TNI-Polri di Ilaga, Papua malam ini. Warga sempat melarikan diri karena ketakutan.

Kabar baku tembak tersebut dibenarkan oleh Kasatgas Humas Nemangkawi Kombespol M Iqbal Al Qudusy. Kombes Iqbal menyebut baku tembak terjadi malam ini.

"Benar pada hari Kamis, 6 Mei 2021, pukul 19:07 WIT telah terjadi kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB di kampung Kimak Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak" kata Kombes Iqbal, Kamis (6/5/2021).

Belum diketahui ada tidaknya korban atas insiden ini. Iqbal menyebut pihaknya saat ini masih mengejar KKB tersebut.

"Saat ini TNI-Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar Kota Ilaga," beber Iqbal.

Lebih jauh Iqbal menyebut warga sekitar sempat berhamburan dan berkumpul ke kantor bupati karena ketakutan mendengar suara tembakan. Pasca dinyatakan aman, warga pun kembali ke rumahnya masing-masing.

"Masyarakat turun, mengamankan diri dari teroris KKB. Setelah reda, mereka kembali ke rumahnya masing-masing," pungkas Iqbal.

Laporan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Covid-19, DPR Bakal Panggil Risma


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma terkait laporan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebagaimana yang disampaikan mantan wali kota Surabaya itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi Sosial DPR Bukhori Yusuf mengatakan, Komisi VIII selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan ini sebelumnya. Ketua DPP PKS ini juga mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Mensos.

Sebab, sampai saat ini Bukhori mengaku belum menerima keterangan rinci dari Menteri Sosial terkait data ganda yang dimaksud. 

Menurut dia, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.

"Perlu dirinci terkait data ganda tersebut. Apakah yang dimaksud adalah mereka yang tidak berhak, tetapi tercantum sebagai penerima bansos; atau pengertian ganda di sini adalah mereka yang namanya terulang dalam sistem karena datanya kurang lengkap," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).

"Atau kah karena pencairan bansos yang sudah lebih dari sekali, tetapi keluarga penerima manfaat (KPM) justru hanya menerima sekali. Dengan demikian, dari pelbagai definisi ini akan membawa konsekuensi yang berbeda dalam penanganannya," tambah anggota Badan Legislasi DPR ini.

Bukhori mengatakan, Komisi VIII DPR memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu, kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Selain itu, dia juga heran dengan tindakan yang dinilainya sepihak dari Mensos. Sebab, selama ini Fraksi PKS di Komisi VIII acap kali mempertanyakan ihwal akurasi data DTKS. 

Akan tetapi, tidak pernah mendapatkan jawaban yang memadai. 

"PKS selalu mengkritisi persoalan data penerima bansos. Namun, tidak pernah memperoleh tanggapan yang memadai. Kami pun turut terkejut dengan adanya temuan data ini," ungkapnya.

Di sisi lain, dia tidak menafikan fakta bahwa terdapat persoalan data ganda penerima bansos di dalam data milik Kementerian Sosial. Persoalan inclusion error dan exclusion error adalah masalah yang kompleks dan sedang dalam tahap pembenahan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR.

Sekadar diketahui, Kementerian Sosial akhirnya mendata ulang penerima bansos. Ada 21,156 juta data yang dinonaktifkan. 

Alhasil, per 1 April 2021 Kementerian Sosial meluncurkan New DTKS yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen dukcapil Kemendagri.

Bukhori juga memperingatkan Mensos untuk memastikan penonaktifan data tersebut tidak berdampak terhadap KPM yang sesungguhnya berhak atas bansos. 

"Jangan sampai KPM yang benar-benar berhak memperoleh bansos justru dirugikan karena datanya dinonaktifkan dengan adanya new DTKS ini," katanya.

KKB Papua Makin Terjepit, Panglima TNI & Kapolri Langsung ke Papua, Tak Puas Hanya Terima Laporan


KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Pemerintah melalui TNI dan Polri tampak serius menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.

Diketahui, sebelumnya, Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan status KKB Papua merupakan organisasi teroris.

Keseriusan Pemerintah menumpas KKB Papua makin terlihat dengan akan hadirnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Papua.

Sebelumnya, TNI sudah menerjunkan Pasukan Setan untuk menambah kekuatan tempur di Papua.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal berkunjung ke Papua pada Kamis (6/5/2021) sore ini, bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kunjungannya itu berkaitan dengan meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan Hadi di sela rapat dengan Komisi I DPR, sebelum menjelaskan mengenai tenggelamnya KRI Nanggala-402.

"Dapat pula kami laporkan sore hari ini saya beserta Kapolri akan berangkat menuju ke Papua," kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis (6/5/2021).

Meski selalu mendapat laporan perkembangan atas situasi di Papua, Hadi menegaskan sebagai pimpinan TNI dirinya harus melakukan koordinasi secara langsung di lapangan.

"Kami memang setiap saat mendapatkan laporan terkait situasi yang ada," pungkasnya.

Hari Asma Internasional: Hindari Virus COVID-19, penderita asma wajib mengetahui ini


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Virus Corona atau SARS COVID-19 umumnya memiliki gejala kesulitan untuk bernapas. 

Hal ini patut diwaspadai oleh para penderita asma. Dokter Spesialis Siloam Hospitals Surabaya,  DR. Dr. Isnin Anang Marhana, Sp.P (K), FCCP, FISR, FAPSR  bertepatan dengan momentum Hari Asma Internasional mengatakan, pada penyakit asma lokasinya di bronkokonstriksi pada saluran nafas. 

Terutama di saluran nafas kecil dengan gejalanya sesak nafas yang memikiki pola khas, misalkan pada malam hari atau pagi hari. 

Hal tersebut akan semakin diperberat apabila terpapar virus corona. Dimana lokasi penyakit adalah di jaringan paru, yang semakin memperberat gejala sesak napasnya.

"Pada penderita asma, kondisi untuk terpapar virus Corona dan bergejala tentu tetap ada kemungkinannya. Bamun bila kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan melakukan manajemen pengobatan asma yang tepat, kita dapat berharap untuk menekan angka kesakitan akibat asma dan Covid-19 ini. Tentu apabila kondisinya ada indikasi rawat inap ya harus dirawat di rumah sakit. Namun apa bila kondisinya ringan dan tidak diperlukan untuk rawat inap maka bisa melakukan isolasi mandiri di rumah," tutur Dokter Spesialis Siloam Hospitals Surabaya,  DR. Dr. Isnin Anang Marhana, Sp.P (K), FCCP, FISR, FAPSR, Kamis (6/5).

Isnin Anang Maharna menyarankan para penderita asma di pandemi, supaya tetap menjalankan pola hidup sehat, seimbang antara istirahat dan olahraga, pola nutrisinya di jaga. 

Makanan-makanan yang dulunya ada riwayat alergi sementara dianjurkan supaya dikurangi atau dihindari. 

"Obat-obatan yang disarankan oleh dokter jangan lupa dikonsumsi sesuai anjuran dokter, terutama obat-obatan inhaler. Karena obat-obatan inhaler selain berfungsi sebagai reliever juga berfungsi sebagai controller supaya tidak mudah terkena serangan asma akut," ungkap Isnin Anang Marhana.

Asma merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas. 

Selain sulit bernapas akibat sesak di rongga dada, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dan batuk. 

Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik itu dimasa balita, hingga usia dewasa, muda atau tua.

European Respiratory Society 2021 menyatakan, asma adalah penyakit tidak menular yang terdapat pada 339 juta populasi di seluruh dunia. 

Faktor polusi lingkungan, perubahan iklim dengan temperature global yang berfluktuasi, berkontribusi langsung pada kesehatan penderita asma.

Data Kementerian Kesehatan RI menjelaskan, angka prevalensi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) selama 2013-2018 meningkat sampai 34 persen di Indonesia. 

Sebagai contoh alergi, diabetes, rematik, depresi, hipertensi, stroke, paru-paru basah, dan asma. 

Dari sekian banyak kasus Penyakit Tidak Menular yang paling banyak diidap masyarakat adalah asma. 

Data menunjukkan, 4,5 persen penduduk Indonesia menderita asma. Jumlah kumulatif kasus asma sekitar 11.179.032 penderita.

Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, Isnin Anang Marhana mengatakan, beberapa hal yang kerap memicu timbulnya asma, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia.

Penyakit Asma dapat disembuhkan melalui cara dikontrol dengan terapi asma. Kondisi yang memicu timbulnya sesak dan alergi, misalnya saat lingkungan sekitar berhawa dingin, lingkungan yang berdebu, atau makan makanan tertentu yang dapat memicu alergi. 

"Bagaimana memanage asma pada akhirnya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pentingnya kontrol teratur ke dokter spesialis paru guna mengetahui terapi apa yang terbaik untuk penderita asma perlu dilakukan," pungkas Isnin Anang Maharna.

Dipimpin KASAL, Laksda Iwan Isnurwanto Kini Resmi Jabat Pangkoarmada II


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., jabatan Panglima Koarmada II resmi diserahterimakan dari Laksda TNI I N.G. Sudihartawan S.Pi., M.M.,kepada Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han).

Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Gedung Neptunus Detasemen Markas (Denma) Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap Jakarta Timur, Rabu sore, (5/5).

Selain Pangkoarmada II,  empat jabatan strategis di TNI AL juga turut disertijabkan. Diantaranya jabatan Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Kasal dari Laksamana Muda TNI Atok Dushanto, M.Soc.Sc., kepada Laksamana Muda TNI I.N.G. Sudihartawan, S.Pi. M.M.

Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr (Han), kepada Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr.(Han)., S.E., M.M.

Komandan Sekolah Staf dan Komando  Angkatan Laut (Danseskoal) dari Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han)., kepada Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr (Han).

Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Kadisopslatal) dari Laksamana Pertama TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., kepada Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono, S.E.

Sementara itu Laksda Iwan Isnurwanto sebagai pejabat baru Pangkoarmada II,  adalah sosok yang tidak asing bagi keluarga besar Koarmada II. 

Lulusan AAL tahun 1988 ini sebelumnya menjabat sebagai Danguskamla Koarmada II pada tahun 2019, dan Kaskoarmada II di tahun 2020. 

Karier dan pengalaman banyak dihabiskannya sebagai salah satu pasukan khusus TNI AL, yakni pengawak kapal selam dan Komandan Satuan Kapal Selam.

Sebelumnya, para Perwira Tinggi TNI AL ini telah dimutasi dan dipromosikan bersama-sama dengan Pati TNI AD dan TNI AU lainnya berdasarkan Surat Keputusan  Panglima TNI Nomor Kep/350/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Acara yang dihadiri  Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., para Pejabat Utama Mabesal, para Pangkotama wilayah Jakarta dan para Kadis jajaran Mabesal ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan Pataka, penanggalan dan penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando serta penandatanganan Pakta Integritas. (Dispen Koarmada II)


Kamis, 06 Mei 2021

Luncurkan Aplikasi BOS, Kapolri Listyo Sigit Prabowo: Polisi yang Paling Pinter ya Bhabinkamtibmas


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Aplikasi Binmas Online System (BOS) diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu 5 Mei 2021.

BOS yang berada di bawah jajaran Korps Bina Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri ini digadang-gadang mampu membantu tugas Bhabinkamtibmas.

Peluncuran aplikasi ini merupakan komitmen dan pemantapan program pemolisian yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.

Program tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk internal Polri maupun eksternal atay masyarakat umum.

“Melalui aplikasi ini maka bhabinkamtibmas bisa membantu informasi awal kepada masyarakat dalam mendapatkan info dan sharing,” ungkap Kapolri.

Sigit pun meminta para bhabinkamtibmas berperan menjadi problem solving saat bertugas di tengah-tengah masyarakat.

Salah satunya memberikan pendampingan hukum misalnya meluruskan berita-berita hoaks.

“Pada saat situasi pandemi ini, polisi yang paling pinter ya bhabinkamtibmas. Mereka bisa menjadi guru, bisa menjadi ustad, teman curhat dan sebagainya,” ucapnya.

Mantan Kabareskrim ini menjelaskan, pemanfaatan aplikasi BOS di internal diantaranya adalah untuk membuat laporan terkait dengan kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas yang merupakan garda terdepan kepolisian di lini masyarakat.

“Sehingga seluruh informasi yang ada ini bisa terlapor ke pusat dan kemudian disatukan dalam 1 sistem Big Data,” kata Sigit.

Aplikasi BOS ini juga memperkuat pemolisian Presisi terkait dengan Prediktif. Pasalnya, hal itu bisa memanfaatkan Artificial Intelligence sehingga bisa mencegah atau mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Tentunya kami harapkan bisa semakin mendukung dalam upaya melaksanakan program pemolisian yang Prediktif,” jelas Kapolri.

Dengan diluncurkannya aplikasi ini, Sigit menyebut, kedepan bakal melakukan integrasi dengan Kementerian atau Lembaga Negara lain sehingga tercipta pelayanan yang berintegrasi.

“Tentunya ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa perlu repot-repot hadir ke kantor polisi. Walaupun kami perintahkan ke seluruh anggota tetep turun ke masyarakat untuk terus berikan pelayanan terbaik,” tandas Kapolri.

Usai Kapolri, Giliran Panglima TNI Diajak Kerjasama Kominfo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI Cilangkap, Rabu (5/5). 

Pertemuan ini diadakan untuk menindaklanjuti berbagai kerja sama di sektor digital yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan TNI.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo dan TNI telah memiliki payung kolaborasi berupa Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani pada Desember 2018 lalu. 

Nota Kesepahaman ini mencakup kolaborasi dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dan TNI, dukungan pengamanan, diseminasi informasi, serta pertukaran data. 

"Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan TNI perlu semakin diperkuat, terutama untuk menjamin pemanfaatan ruang digital agar berkontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan digital Indonesia," jelas Johnny kepada wartawan usai pertemuan. 

Dalam pertemuan ini, Johnny menerangkan jika bersama Panglima TNI setidaknya membahas beberapa peluang penguatan kolaborasi untuk memperkuat ketahanan sektor digital Indonesia. 

Hal ini juga sejalan dengan agenda akselerasi transformasi digital Indonesia yang sedang menjadi prioritas Pemerintah. 

"Transformasi digital semakin mendorong kita untuk memperluas strategi pertahanan negara agar tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan tradisional saja, namun juga mencakup aspek lainnya termasuk pertahanan digital dan pertahanan siber," ujarnya. 

Untuk itu, Kementerian Kominfo dan TNI akan terus mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam hal penyiapan dan fasilitasi kebutuhan teknologi militer untuk kepentingan pertahanan serta keamanan, seperti pemanfaatan spektrum frekuensi untuk pertahanan negara. 

Di samping itu, kolaborasi dalam membangun dan menjaga upaya pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di seluruh pelosok Nusantara juga menjadi fokus utama antara Menteri Kominfo dengan Panglima TNI. 

"Salah satu tugas utama Kementerian Kominfo adalah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata di seluruh penjuru tanah air agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat lintas sektor. Kami berharap TNI dapat turut berkolaborasi dan memberikan dukungan yang dapat menjadi modal kuat dalam keberlangsungan juga keamanan pembangunan infrastruktur TIK untuk kepentingan rakyat Indonesia, papar Johnny. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI akan membangun Base Transceiver Stations (BTS) 4G di 7.904 desa/kelurahan pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang tersebar di Kepulauan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan juga Papua. 

Selain untuk, Kementerian Kominfo juga akan mempersiapkan infrastruktur jaringan tambahan untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke-20 pada Oktober 2021 mendatang di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

"Pembangunan infrastruktur TIK yang berkualitas dan merata merupakan modal utama bagi bangsa Indonesia agar semakin terkoneksi, semakin digital, dan semakin maju," tutup Sekjen Partai Nasdem itu.