Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Selasa, 19 Oktober 2021

OTT Kuansing Riau, KPK Tangkap 8 Orang


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sebanyak delapan orang termasuk Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (18/10/2021) malam.

"KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (19/10/2021).

Selain Bupati, ada ajudan dan beberapa pihak swasta yang ditangkap.

Hingga kini, kata Ali, pihaknya masih melakukan pemeriksan intensif terhadap ke 8 orang tersebut di Kantor Kepolisian.

"Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," ucap Ali.

Untuk perkembangan, KPK pastikan akan memberikan informasi lebih lanjut.

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," imbuhnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya membenarkan jika ada tim yang terbang ke di Kuansing Riau untuk melakukan OTT terhadap beberapa pihak.

"Benar KPK melakukan giat (OTT) di Riau," ucap Ghufron.

Bupati Kuansing Dikabarkan Kena OTT KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Kuansing) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra dikabarkan terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korups (KPK). Usai dikabarkan terjaring , bupati dan sejumlah orang digelandang ke Polda Riau, Selasa (19/10/2021).

Orang nomor satu di Pemkab Kuansing itu dikabarkan diamankan di daerah Kota Pekanbaru, Riau. 

Saat ini mereka tengah diperiksa oleh penyidik KPK di Mapolda Riau, Jalan Pattimura Pekanbaru.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto tidak menampik kabar kalau Bupati Kuansing diperiksa di Mapolda Riau. "Ada giat KPK (kegiatan KPK)," jawabnya, Selasa (19/10/2021) pagi.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuansing, Suhardiman Amby yang dikonfirmasi terkait OTT KPK tersebut, belum memberikan jawaban. Pesan melalui aplikasi singkat WhatsApp (WA) juga belum dibalas.

Sementara itu ada beberapa orang yang terjaring OTT KPK di Kabupaten Kuansing, saat ini masih diperiksa. 

Mereka yang terjaring saat ini diperiksa di Mapolres Kuansing. OTT KPK dilakukan pada Senin (18/10/2021) tengah malam.

Senin, 18 Oktober 2021

4 Tahun Dipimpin Anies, LBH Jakarta Beri Rapor Merah


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerbitkan kertas posisi bertajuk ‘Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota’.

Pengacara LBH Jakarta, Charlie Albajili, menyebut, setidaknya ada 10 catatan merah untuk Gubernur Anies selama memimpin DKI.

“LBH Jakarta menyoroti 10 permasalahan yang berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta,” kata Charlie di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).

Catatan pertama soal kualitas udara Ibu Kota yang melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN). Menurut Charlie, pemerintah DKI abai dalam melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan.

Kedua, warga masih sulit mengakses air bersih lantaran swastanisasi air masih berlanjut. 

Permasalahan air, tutur dia, ditemukan di pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tak mampu. Kualitas air di Ibu Kota juga kian memburuk.

Ketiga, penanganan banjir belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Keempat, penataan kampung kota berupa community action plan (CAP) yang belum partisipatif. Salah satu penataan kampung CAP itu di Kampung Akuarium, Jakarta Utara.

“Namun dalam penerapannya tidak seutuhnya memberikan kepastian hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Akuarium,” jelas Charlie.

Kelima, pemerintah DKI dinilai tak serius memperluas akses terhadap bantuan hukum. Keenam, masyarakat masih sulit mendapatkan tempat tinggal. Anies justru memangkas target program hunian DP nol rupiah dari 232.214 unit menjadi 10 ribu unit.

“Perubahan kebijakan yang cukup signifikan itu telah menunjukkan ketidakseriusan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memenuhi janji politiknya semasa kampanye,” kata Charlie.

Ketujuh, tidak ada intervensi signifikan dari pemerintah DKI untuk mengatasi masalah warga yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedelapan, penanganan pandemi Covid-19 masih setengah hati.

Kesembilan, masih ada penggusuran paksa di era Anies Baswedan. Terakhir, LBH mencatat reklamasi masih berlanjut.

Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Korban Gempa Trunyan, Minta Pemkab Bangli Sigap Bencana


KABARPROGRESIF.COM: (Bangli) Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi warga Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Bangli, yang terdampak musibah longsor, Senin (18/10/2021).

Dalam kunjungannya ke desa yang terletak di pinggir Danau Batur itu, mantan Wali Kota Surabaya ini didampingi Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan dan Dandim 1626/Bangli Letkol Gde Putu Suwardana.

Selain melihat secara langsung bagaimana kondisi warga, Mensos Tri Rismaharini juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat setempat yang terkena musibah.

Disela-sela kunjungannya, Risma menghimbau warga agar tetap waspada dengan perkembangan situasi yang ada. Ia juga meminta agar Pemda membuatkan tempat alternatif sebagai tempat pengungsian apabila sewaktu-waktu ada kejadian bencana alam.

“Buatkan tenda sebagai tempat alternatif masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Sehingga masyarakat tidak panik dan dapat dengan cepat untuk melaksanakan evakuasi,” ucap Risma.

Selain berpesan agar Pemkab Bangli melakukan atensi bencana alam, Kemensos juga menyerahkan bantuan berupa kelengkapan pangan, tempat tidur dan bantuan lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan warga selama proses evakuasi berlangsung.

Semua kegiatan Kemensos berjalan aman dan lancar dengan mendapat pengawalan dari Tim Gabungan.

“Kami melaksanakan pengaman rangkaian kegiatan Ibu Kemensos, bekerja sama dengan TNI dan instansi terkait sehingga kegiatan berjalan dengan aman dan lancar,” terang Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan.

BKN Pastikan Pengumuman Hasil SKD CPNS 2021 Tak Akan Serentak


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pengumuman hasil SKD CPNS 2021 maupun tes kompetensi PPPK akan segera diumumkan. Namun pengumuman tidak akan dilakukan secara serentak tapi bertahap.

Hal ini tentunya membuat para peserta SKD CPNS sangat menanti hasil pengumuman SKD CPNS. Jika lolos, lanjut ke tahapan berikutnya SKB CPNS.

“Pengumuman hasil SKD CPNS bagi instansi yang sudah selesai akan segera diumumkan. Tidak menunggu yang lain. Jadi bertahap,” ujarKepala Biro (Karo) Humas BKN Satya Pratama di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Dia menjelaskan, ketidakserentakan ini karena masih ada instansi yang melaksanakan SKD sampai bulan November 2021.

“Hal ini dikarenakan masih ada instansi yang akan melaksanakan SKD sampai awal November 2021,” jelasnya.

Satya belum memastikan kapan pengumuman akan dilakukan. Menurutnya instansi yang sudah selesai melaksanakan SKD dan tes kompetensi bisa melakukan pengumuman.

“Diumumkan di SSCASN dan instansi masing-masing bagi yang sudah selesai SKD-nya,” tuturnya.

Dia mengatakan bahwa sejumlah instansi telah menuntaskan SKD CPNS dan tes kompetensi PPPK.

“Saat ini instansi yang selesai melaksanakan tes CPNS ada 298 instansi dan untuk instansi yang selesai melaksanakan tes PPPK ada 155 instansi. Data tersebut sudah termasuk pelaksanaan reschedule karena covid-19,” pungkasnya.

Dalami Kasus Bupati Probolinggo, KPK Jadwalkan Periksa Wabup Timbul Prihanjoko


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko.

Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari, Senin (18/10).

Timbul rencananya bakal diperiksa selaku saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Puput. Pemeriksaan akan dilakukan di Polres Probolinggo Kota.

"Hari ini pemeriksaan saksi terkait tindak pidana korupsi seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dugaan gratifikasi dan TPPU untuk tersangka PTS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (18/10).

Selain timbul, KPK juga memanggil tujuh ASN yang terdiri dari kepala dinas (kadis) hingga kepala seksi (kasi) di Pemkab Probolinggo.

Para ASN itu di antaranya Sri Wahyu Utami selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Probolinggo; Dyah Kuncarawati selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Probolinggo; Kristiana Ruliani selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Probolinggo; R Oemar Sjarief selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Probolinggo.

Kemudian Ruli Nasrullah selaku Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Probolinggo; Slamet Yuni Maryono selaku Kabid Pertanahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Probolinggo; dan Nur Ailina Azizah selaku Kasi Rumah Umum dan Komersial Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Probolinggo.

Diketahui, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sekaligus anggota DPR nonaktif Hasan Aminuddin serta 18 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo.

Berdasarkan penyidikan, KPK lalu kembali menetapkan Puput serta Hasan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU.

Minggu, 17 Oktober 2021

Cara Bupati Musi Banyuasin Atur Lelang Proyek Hingga Terendus KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan arahan dan perintah Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) mengatur lelang proyek pekerjaan di kabupaten setempat.

KPK telah menetapkan Dodi bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2021.

Tiga tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

Dalam konstruksi perkara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu mengatakan Pemkab Musi Banyuasin untuk tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P Tahun Anggaran 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, kata Alex, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa.

"Diantaranya dengan membuat 'list' daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut," kata Alex.

Selain itu, lanjut dia, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.

"Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dari empat paket proyek," ungkap Alex.

Empat paket proyek itu, yakni Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp2,39 miliar; peningkatan jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 miliar; dan normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Ia mengatakan total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar.

"Sebagai realiasi pemberian komitmen 'fee' oleh SUH atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM dan EU," katanya.

Atas perbuatannya tersebut, Suhandy selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai penerima, Dodi dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bos Klub Liga 2 Ditahan KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bos klub Liga 2 Muba Babel United sekaligus Bupati Musi Banyasin yang bernama Dodi Reza Alex Noerdin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap.

Dilansir dari laporan suarasumsel.id, Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (15/10/2021) malam. Dia ditahan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap bersama dengan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari kegiatan OTT tersebut, tim KPK menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp270 juta. Selain itu, tim KPK turut mengamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) senilai Rp1,5 Miliar.

Alex mengatakan, pihaknya langsung menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Dodi Reza Alex, HM, EU, dan SUH.

Sebagai informasi, sosok Dodi Reza Alex ini merupakan bos Muba Babel United yang ikut di kompetisi Liga 2 2021. Sebelumnya, dia juga sempat menyandang sebagai presiden Sriwijaya FC.

Sosok Dodi Reza Alex ini memang sudah lama terjun di dunia olahraga. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov PERBASI, Ketua Umum Perbasasi (Baseball dan Softball).

Bahkan, anak dari Alex Noerdin ini sempat menjadi komisioner Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mewakili klub sepak bola se-Indonesia.

Terlepas dari kasusnya tersebut, Muba Babel United kini berada di Grup A Liga 2 2021 bersama dengan Sriwijaya, PSMS Medan, PSPS Riau, Semen Padang, dan Tiga Naga.

Muba Babel United kini menjadi juru kunci Grup A. Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani mereka belum pernah meraih kemenangan dengan dua kekalahan dan sekali imbang.

Sabtu, 16 Oktober 2021

Young Buddhist Association Gandeng Ahok Rayakan Sumpah Pemuda


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Young Buddhist Association kembali menggelar webinar Sarasehan Kebangsaan dengan mengangkat tema Comeback Stronger, Sabtu (16/10) malam. 

Webinar yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda itu dibuka langsung oleh Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama (Kemenag) RI, Supriyadi. 

Dalam webinar tersebut, Young Buddhist Association menghadirkan dua narasumber, yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa BTP atau Ahok, dan juga YM. Bhante Jayamedho, Thera, yang merupakan Padesanayaka Sangha Theravada Indonesia, Provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan moderator dalam acara itu adalah Prof Sujoko Efferin yang sekaligus Pembina Young Buddhist Association.

Dalam Sarasehan Kebangsaan itu, Prof Sujoko Efferin memberikan beberapa pertanyaan secara bergantian kepada kedua narasumber. 

Mulai dari pengalaman hidup masing-masing, hingga pesan-pesan kepada anak-anak muda yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam menghadapi tantangan ke depan.

YM. Bhante Jayamedho, Thera, mengawali penjelasannya dengan berbagi kisah mengenai perjalanan hidup ketika masih bekerja di dunia usaha hingga harus meninggalkan segalanya demi berbakti kepada sesama sebagai seorang Bhikkhu. 

"Pada usia 70 tahun saya harus meninggalkan rumah tangga, jabatan dan kekayaan untuk belajar membersihkan diri. Memang lebih damai sebenarnya. Karena keinginannya sudah banyak yang terkendali dan kebutuhan-kebutuhan sudah dilepaskan," kata Bhante Jayamedho, Sabtu (17/10).



Bhante Jayamedho pun berpandangan bahwa orang yang beragama tentu akan selalu memegang teguh integritas atau kejujuran. 

Termasuk pula ketika seseorang itu diberikan kepercayaan menjadi pejabat atau pemimpin masyarakat. 

"Kalau seseorang mengaku beragama dan melakukan korupsi tidak merasa bersalah, maka kita ragukan beragamanya. Orang seringkali menganggap ritual (keagamaan) lebih penting daripada integritas atau kejujuran," terangnya.

Menurutnya, seringkali masyarakat beragama di seluruh dunia menganggap bahwa korupsi atau ketidakjujuran itu justru tidak penting. 

Sementara ritual atau kegiatan keagamaan, malah dianggap lebih penting. Padahal kejujuran adalah bagian terpenting dari seorang beragama. 

"Karena integritas atau kejujuran ini bagian dari ajaran agama. Termasuk jangan pernah merugikan orang lain atau manusia, tapi juga tumbuhan, binatang dan alam. Sayangnya banyak negara-negara yang kelihatannya beragama, tapi kemajuan, kesejahteraan, keadilan dan kejujurannya masih dipertanyakan," jelasnya.

Oleh karena itu, di momen Peringatan Sumpah Pemuda ini, Bhikkhu kelahiran asal Kota Surabaya itu pun berpesan kepada anak-anak muda, agar mereka dapat melakukan segala sesuatu yang bermanfaat atau memunculkan kebahagiaan masyarakat. 

"Kalau lihat orang yang menderita, maka kita harus mengokohkan apa untuk bisa menolong mereka," pesannya.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama juga mengawali sarasehan ini dengan bercerita pengalaman hidupnya. 



Mulai menjadi seorang pengusaha, hingga masuk ke dunia politik dan menjabat Bupati Belitung Timur hingga Gubernur DKI Jakarta. 

Ada utama yang membuat BTP terjun ke dunia politik karena dia ingin lebih banyak membantu masyarakat dan memberantas ketidakadilan.

"Yang pasti kalau kita jadi pengusaha, ingin bantu orang itu terbatas. Misalnya, orang tidak mampu atau miskin datang minta pertolongan itu bermacam-macam. Jadi kalau jadi pengusaha itu bisanya bantu ya terbatas," kata Ahok panggilan lekatnya.

Selain itu, Ahok pun menekankan bahwa melihat sesuatu itu harus dengan perspektif atau sudut pandang yang benar. 

Termasuk pula dalam menyelesaikan suatu masalah. Prinsip itulah yang harus dipegang anak-anak muda dalam menghadapi tantangan kehidupan. 

"Prinsip itu yang harus kita punya. Saya selalu yakin banyak orang yang berdiri untuk kebenaran. Keadilan dan kejujuran ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Itu prinsip yang jangan sampai diabaikan," tutur dia.

Tak lupa, Ahok juga berpesan kepada generasi sekarang, khususnya seluruh panitia kegiatan Sarasehan Kebangsaan 2021 agar tidak berhenti menolong orang. 

Bagi dia, menolong orang adalah sebuah kesempatan yang belum tentu dapat terulang. 

"Jadi kalian jangan pernah lelah, apalagi berhenti untuk menolong orang. Karena kesempatan (menolong) itu belum tentu terulang. Menolong orang adalah kesempatan," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Young Buddhist Association (YBA) Indonesia Billy Lukito Joeswanto menjelaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan ini merupakan acara tahunan yang digelar untuk menunjukkan bahwa agama buddha inklusif, dan yang pasti selalu terbuka untuk berdialog kebangsaan dengan pemuka agama dan tokoh nasional lainnya, sehingga diharapkan semuanya bisa menjadi individu yang bisa menerima perbedaan. 

"Kita menghadirkan tokoh nasional, bhante yang sosok pelindung umat buddha dalam menjalankan moralitas agar umat Buddha, sehingga kita bisa belajar berwawasan kebangsaan dan kita juga bisa menggugah semangat kemanusiaan dalam ajaran kebenaran agama buddha kepada non-budhis. Kita juga menghadirkan Bapak BTP yang merupakan tokoh nasional," kata Billy.



Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda, semangat yang luar biasa dari pemuda dan pendahulu itulah yang diterapkan oleh muda-mudi Buddhis supaya bangsa ini Comeback Stronger di masa New Normal ini. 

"Jadi, semangat 93 tahun lalu itu kita bawa meski kita berbeda, kita harus memiliki visi satu yaitu persatuan di atas kebhinnekaan, dengan persatuan atas perbedaan itulah kita akan menjadi individu yang lebih baik, kita bisa menyayangi kita sendiri dengan bertoleransi dan menerima perbedaan yang ada," tegasnya. 

Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan campaign menjual baju comeback stronger dimana hasil profitnya 100 persen akan didonasikan kepada yayasan atau LSM yang melakukan pelayanan kepada anak yatim, janda, pengangguran atau warga lainnya yang terkena dampak ekonomi di masa pandemi ini. 

"Jadi, kita juga membantu sesama, anak muda mudi harus melihat sesama yang membutuhkan. Sebab, banyak dari kita muda mudi di perkotaan khususnya yang merasa sekarang, aduh kapan bisa liburan atau jalan-jalan, malah disuruh di rumah terus, padahal banyak saudara kita di sekitar yang sangat dekat mau bertahan hidup saja susah, karena pandemi ini, makanya kita harus melihat ke bawah, bersyukur dan membantu," ujarnya.

Ketua Acara Sarasehan Kebangsaan, Novella Catherine Angela Thamrin menambahkan, Comeback Stronger merupakan acara yang diadakan oleh Young Buddhist Association bersama muda-mudi buddhis dari berbagai universitas dan organisasi. 

Ia mengaku sengaja mengangkat tema comeback stronger karena diambil dari semangat perjuangan Sumpah Pemuda. 

"Kita berharap selama pandemi ini berlangsung tidak membuat kita putus asa, justru membuat kita bangkit menjadi pemuda yang lebih kuat," kata Novella.

Melalui sarasehan kebangsaan ini, pihaknya berharap kepada masyarakat, khususnya para pemuda agar terus melangkah apapun situasinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dia juga bersyukur karena peserta yang hadir sekitar 600 orang lebih dan sangat antusias. 

"Harapannya untuk pemuda Indonesia adalah terus melangkah apapun situasinya untuk Indonesia yang lebih baik," pungkasnya. 

Jumat, 15 Oktober 2021

Pangdam Brawijaya Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Lapangan TOR Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serbuan vaksinasi  merdeka secara nasional terus digencarkan oleh semua pihak dalam upaya mewujudkan herd immunity.

Setelah sebelumnya menyasar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, serbuan vaksinasi itu kini mulai merambah di Surabaya, tepatnya di Lapangan TOR Surabaya.

Selain Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, beberapa pejabat terkait lainnya juga ikut serta meninjau pelaksanaan vaksinasi yang menyasar para lansia, dan anak-anak diatas usia 12 tahun itu, diantaranya Paglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afianta.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra menjelaskan, setidaknya terdapat puluhan ribu dosis vaksin yang sudah disediakan oleh pihak panitia. 

“Targetnya, 26 ribu,” ujar Kusdi, Jumat 15 Oktober 2021 siang.

Kusdi menjelaskan, vaksinasi terbukti mampu meningkatkan imun tubuh masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Ia menilai, vaksinasi itu terus dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah mencapai cakupan vaksin tinggi.

"Termasuk wilayah-wilayah aglomerasi. Sehingga, lalu lintas masyarakat, aktifitas masyarakat di wilayah itu bisa berjalan lancer dengan perlindingan vaksin ini. Baik itu dosis 1 maupun 2,” bebernya.

Sesuai informasi yang ia peroleh, setiap daerah wajib mencapai batas capaian vaksinasi sebesar 70 persen. 

Menurutnya, capaian itu harus membutuhkan peranan semua pihak. 

“Maka dari itu, semua pihak harus kompak, solid dan saling mendukung adanya vaksinasi ini,” pintanya.

Untuk Jawa Timur sendiri, Kusdi menyebut jika saat ini Jawa Timur sudah memasuki capaian vaksinasi yang cukup bagus. Pasalnya, angka pencapaian vaksinasi di Jawa Timur, saat ini telah mengalami peningkatan. (Pendam V/Brawijaya)

Panglima TNI Dan Kapolri Tinjau Serbuan Vaksinasi Merdeka Di Lapangan Thor Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai menyapa masyarakat peserta Serbuan Vaksinasi di Banyuwangi, hari ini Jumat (15/10/2021) Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listiyo Sigit Prabowo, M.Si meninjau Serbuan Vaksinasi Merdeka di Lapangan Thor (Stadion Gelora Pancasila) Surabaya, yang sasarannya adalah para pelajar.

Dalam kesempatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M. ,Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto,S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) serta pejabat Forkopimda Jatim lainnya turut serta mendampingi Panglima TNI dan Kapolri melaksanakan peninjauan. 

Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi khusus pelajar (umur 12 tahun keatas) yang dilaksanakan di Lapangan Thor Kota Surabaya, Panglima TNI menyampaikan bahwa vaksinasi terbukti mampu melindungi masyarakat dari dampak terburuk akibat terpapar Covid-19. “Oleh sebab itu akselerasi terus kita lakukan baik di wilayah-wilayah yang capaiannya sudah tinggi,” katanya.

Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi akan terus dilakukan untuk mencapai target 70% disetiap daerah.

“Semoga pelaksanaan vaksinasi ini juga berjalan lancar dan kegiatan perekonomian juga akan ikut berjalan, sehingga aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat berjalan lancar dengan perlindungan vaksinasi baik dosis satu maupun dosis dua,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Kapolri, yang berharap target capaian harian vaksinasi di Jatim bisa over prestasi.

Kapolri juga mengapresiasi seluruh jajaran Forkopimda Jatim dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang sangat solid dalam menghadapi dan mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19.

Kapolri juga menghimbau tempat-tempat yang berpotensi mengundang kerumunan masyarakat, agar memasang aplikasi Peduli Lindungi sehingga dapat membantu memonitor mereka yang belum vaksin.


Untuk vaksinasi massal ini, Pemkot Surabaya menyiapkan sebanyak 20.000 dosis vaksin jenis Sinovac dengan target yakni pelajar yang berusia diatas 12 tahun, para lansia dan kaum difabel. 510 tenaga Vaksinator gabungan TNI-Polri dan Dinkes yang ada di kota Surabaya ikut dilibatkan dalam kegiatan ini.

Selain Lapangan Thor Surabaya, vaksinasi massal bagi para pelajar juga digelar di 34 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan target 26.000 dosis. 


Pada kesempatan yang sama Panglima TNI dan Kapolri didampingi Kasal dan Gubernur Jatim melakukan video conference dengan beberapa pejabat Forkopimda di wilayah Jatim, yang diikuti oleh 34 jajaran Kodim dan Polres.

Diawali dari Panglima TNI yang menyapa Dandim 0829 Bangkalan beserta Forkopimda setempat, dan  para santri di Ponpes Sobilus Solihin, Socah Bangkalan. Bangkalan adalah termasuk dalam wilayah aglomerasi di Jatim bersama dengan Surabaya,Sidoarjo dan Gresik. Di tempat ini ditargetkan  675 dosis vaksin mampu dihabiskan. 


Selanjutnya giliran Kapolri menyapa Bupati Situbondo dan Forkopimda setempat di  SMPN1 Situbondo, yang pencapaian herd immunity nya meningkat akhir-akhir ini. Di lokasi tersebut sebanyak 1.000 pelajar menjadi target vaksin.


Berikutnya Kasal menyapa Kapolres Kota Blitar beserta Forkopimda Blitar yang telah siap di SMK Kademangan Blitar, dengan  target 1.600 dosis vaksin.

Blitar saat ini menjadi role model bagi daerah lain karena PPKM yang diberlakukan pemkab sudah menuju Level 1.

Dan sebagai penutup, Gubernur Jatim yang menyapa Dandim 0815 beserta Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang telah siap di MAN 2 Soko Mojokerto.

Di lokasi tersebut pemkab mentargetkan sebanyak 1.000 dosis vaksin bisa dihabiskan untuk mendukung imunitas pelajar. (Dispen Koarmada II)

Rabu, 13 Oktober 2021

KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Loga PT Antam


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali penyidikan baru terkait kasus korupsi. Kali ini lembaga antirasuah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengolahan anoda logam di PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Loco Montrado tahun anggaran 2017.

"Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) dengan PT Loco Montrado," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Seperti penyidikan terbuka lainnya, Ali menyatakan KPK belum bisa membeberkan kronologi serta konstruksi perkara. 

Namun Ali membenarkan KPK sudah mengantongi nama tersangka dalam kasus ini.

"KPK belum dapat menjabarkan mengenai konstruksi lengkap perkaranya, pasal yang disangkakan, serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata dia.

Ali menyebut, hal itu merupakan kebijakan baru dari pimpinan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri. Pengumuman nama tersangka serta konstruksi perkara akan dijabarkan saat proses penangkapan atau penahanan.

"Hal ini akan kami sampaikan secara rinci ketika dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka," kata Ali.

Ali berharap selama proses penyidikan berlangsung, masyarakat turut serta memantau dan mengawasinya. KPK menyatakan siap menyampaikan setiap perkembangan penyidikan kepada publik sebagai wujud transparansi kinerja KPK.

"Hingga saat ini tim penyidik masih terus melengkapi dan mengumpulkan alat bukti, di antaranya dengan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi serta upaya paksa penggeledahan dan penyitaan berbagai barang bukti di beberapa lokasi, seperti di Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat," kata Ali. 

Bupati Probolinggo dan Suaminya, Dijerat Pasal TPPU


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK mengembangkan perkara dari kasus suap jual-beli jabatan yang menyeret Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan anggota DPR Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suaminya.

Dengan bukti permulaan yang cukup, Puput dan Hasan pun ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU.

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan TPK Gratifikasi dan TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Ali mengatakan, dari pengembangan perkara tersebut, KPK telah memeriksa berbagai saksi.

Salah satunya Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin, yang diperiksa pada Senin kemarin (11/10).

“Pengumpulan alat bukti untuk pengembangan perkara dimaksud, saat ini telah dilakukan di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan para tersangka,” kata Ali.

Selain Hudan, KPK memanggil Sekretaris Daerah Probolinggo, Soeparwiyono; Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Probolinggo, Sugeng Wiyanto; Kadis Tenaga Kerja Probolinggo, Doddy Nur Baskoro; serta saksi lainnya.

KPK mengkonfirmasi para saksi soal adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset Puput dan Hasan.

“Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS dan tersangka HA,” katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan 22 tersangka, termasuk Puput dan Hasan sebagai penerima suap.

Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton, yang juga ikut menerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK mengungkapkan ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput.

Menurut KPK, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan kepala desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

Saat itu pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo itu seharusnya diagendakan pada 27 Desember 2021.

Namun, per 9 September 2021, ada 252 jabatan kepala desa yang harus diisi.

Dirugikan Belasan Miliar, Tamara Bleszynski Menangis Minta Keadilan di Bareskrim


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tamara Bleszynski menyambangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, T Djohansyah SH. 

Setelah cukup lama berada di dalam gedung, sayangnya laporan yang ingin dibuat belum juga diterima.

Hal itu karena ada beberapa berkas dan bukti yang belum lengkap. Tamara sendiri tak kuat menyampaikan kasusnya ini ia mengaku sudah rugi hingga miliaran rupiah. 

Tamara Bleszynski akhirnya keluar dari gedung Bareskrim Polri setelah 5 jam membuat laporan. 

Namun, Djohansyah kuasa hukumnya menyampaikan jika ada berkas yang harus dilengkapi terlebih dahulu.

"Tadi kita diskusi ke penyidik dari Bareskrim untuk adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kepada Tamara. Pihak dari penyidik masih meminta kami untuk memenuhi beberapa dokumen-dokumen. Jadi kita masih mesti sedikit lagi kerja. Mudah-mudahan masih terpenuhi," ucap Djohansyah di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Oktober 2021.

Djohansyah juga belum dapat menyampaikan kronologi kejadian karena laporan yang ingin dibuatnya belum juga diterima. 

Namun, ia memastikan jika kliennya mengalami kerugian hingga belasan miliar.

"Kerugian yang jelas angkanya belasan miliar. Kronologi nya belum bisa kita jelaskan di sini karena ini mendahului dari laporan kita, kita belum sampai ke buat laporan. Jadi tolong kawan-kawan membantu untuk kita bisa bersama-sama buat laporan dulu. Masih kita penuhi beberapa dokumen dokumen," katanya.

Djohansyah menyampaikan jika kerugian yang dialami Tamara Bleszynski hingga belasan miliar itu dialaminya sejak belasan tahun lalu. 

Untuk itu, ia saat ini sedang berjuang untuk bisa melaporkan kasus tersebut.

"Sudah belasan tahun. Ya ini masih dilengkapi semua dokumen dokumennya, baru nanti by list," ucap Djohansyah.

Sementara itu, Tamara Bleszynski berharap bisa mendapatkan keadilan karena sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Saat menyampaikan hal tersebut ibunda Teuku Rassya tak kuasa menahan tangis.

Dengan suara yang berat, mantan istri Mike Lewis ini juga meminta doa agar kasusnya ini bisa berjalan baik. 

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan kepadanya.

"Saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman, kepada keluarga saya juga. Berdoa, semoga saya bisa mendapatkan keadilan. Saya belum bisa ngomong banyak karena saya tidak bisa mendahului. Saya hanya mohon doanya. Mudah-mudahan ada keadilan bagi saya dan juga orang orang lain yang terlibat di dalamnya," ujar Tamara Bleszynski yang tak kuasa menahan tangisnya.

Selasa, 12 Oktober 2021

Makogabwilhan I di Tanjungpinang Diresmikan


KABARPROGRESIF.COM: (Tanjung Pinang) Gedung Makogabwilhan I di Tanjungpinang, Kepri, diresmikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Dompak, Selasa (12/10/2021).

Peresmian ini sekaligus untuk Makogabwilhan II di Penajam Pasir dan Makogabwilhan III di Timika, Papua. 

Di Tanjungpinang, selain Makogabwilham juga diresmikan Monumen Tri Matra.

Setelah diresmikan, khusus untuk monumen Tri Matra langsung dihibahkan dari TNI kepada kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan Kogabwilhan menjadi manivestasi keterpaduan antara kekuatan dan kemampuan TNI.

Mereka adalah alat pertahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang semakin beragam.

Kogabwilhan yang dibentuk 27 September 2019 telah berfungsi secara aktif menjadi Kotamaops (Komando Utama Operasi) TNI.

Fungsi itu berguna dalam melaksanakan operasi militer maupun operasi militer selain perang di wilayah tanggung jawab masing-masing.

Pemilihan lokasi Markas Kogabwilhan sendiri telah direncanakan secara matang, dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, dan salah satunya adalah korelasinya dengan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Menurut Panglima TNI, Gedung Makogabwilham I begitu megah, mirip dengan Markas Besar TNI di Cilandak.

“Tidak beda, semuanya mirip hanya dimensinya yang beda,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama ditandatangani prasasti oleh Panglima TNI didampingi oleh Gubernur Kepri dan Panglima Kogabwilhan I, II dan III.

Dilanjutkan pemberian plakat dari Panglima TNI ke Gubernur Kepri, serta warga yang menyumbangkan tanahnya untuk Makogabwilham.

Penandatangan serah terima aset Monumen Tri Matra dari Asisten Logistik Panglima TNI Marsda TNI Sujadmiko ke Pj. Sekda Lamidi sebagai pihak Pemprov Kepri. Serta Pemotongan pita oleh Panglima TNI yang didampingi Gubernur Kepri.

Jabatan Wagub DKI Berakhir, Ini yang Dilakukan Riza Patria


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Masa jabatan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta akan memasuki purna tugas pada 2022 mendatang. Ariza pun akan kembali ke Partai Gerindra.

"Tugas saya sekarang oleh partai sebagai Wagub DKI. Nanti selesai saya kembali ke partai kembali kepada yang diamanahkan apa yang ditugaskan oleh saya," ujar Ariza di Balai Kota, Senin (11/10).

Ariza pun memastikan, tidak ada pikiran untuk maju di Pilkada 2024 menjadi Calon Gubernur (Cagub). 

"Tidak ada pikiran-pikiran seperti itu (Cagub 2024)," ujarnya.

Dia juga mengajak masyarakat jangan memikirkan urusan politik. Sebab, Pilkada 2024 masih 2 tahun lagi lebih baik memikirkan penanganan pandemi Covid-19 yang belum selesai.

"Saya minta semua masyarakat Jakarta jangan apa-apa urusan politik. saat ini fokus kesehatan, ekonomi kita jaga masalah-masalah sosial apalagi masalah politik masih 2024 terlalu jauh bicara Pilkada di 2024 mari kita laksanakan tugas yang ada," pungkasnya.

Moeldoko Ajukan 3 Saksi ke Bareskrim Terkait Aduan soal ICW


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim kuasa hukum dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan mengajukan 3 saksi ke Bareskrim Polri terkait laporannya terhadap peneliti Corruption Watch (ICW) bernama Egi Primayoga dan Miftah.

Kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan mengatakan, 3 saksi tersebut untuk merupakan yang melihat langsung video Youtube milik 2 terlapor.

“Nanti akan mengajukan saksi juga. Saksi yang diajukan ya mungkin 2-3 orang yang bisa kita ajukan dari pihak Pak Moeldoko yang melihatnya,” kata Otto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/10).

Otto menuturkan, tujuan pengajuan saksi untuk memperkuat laporan Moeldoko. Selain itu, pihaknya juga sudah menyerahkan semua barang bukti ke polisi.

“Jadi itu semua telah dibuktikan, karena kalau pihak yang kita laporkan itu menyatakan sesuatu tanpa menyebutkan bukti-bukti, kita mau melaporkan sesuatu harus memiliki bukti-bukti. Itulah yang kami sampaikan,” ujar Otto.

Otto menegaskan, laporan itu untuk meminta pertanggungjawaban agar orang lain tak sembarangan bicara dan menuduh orang lain.

“Supaya jangan setiap orang sewenang-wenang menuduh orang lain,” tandasnya.

Diperiksa Bareskrim, Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan terdapat sekitar 20 pertanyaan yang diajukan kepadanya saat memberikan keterangan sebagai saksi pelapor terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dua peneliti ICW di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/10).

“Ya saya memenuhi panggilan selaku saksi pelapor, ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, sudah saya jawab,” kata Moeldoko saat ditemui di Lobby Bareskrim Polri.

Pemeriksaan Moeldoko sebagai saksi pelapor dijadwalkan pukul 15.00 WIB.

Moeldoko ditemani tim pengacaranya keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.16 WIB.

Moeldoko menyebut, kedatangannya sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur kepolisian untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

“Saya selaku warga negara yang baik mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang ditetapkan oleh kepolisian,” ujar Moeldoko.

Usai memberikan keterangan singkat kepada awak media yang telah menunggu kedatangannya sejak pagi, Moeldoko menyerahkan penjelasan terkait substansi dari pemeriksaan yang dijalaninya.

Kasus pelaporan Moeldoko terhadap dua peneliti ICW telah bergulir sejak mantan jenderal tersebut membuat laporan polisi pada medio September 2021.

Mantan Panglima TNI itu melaporkan dua peneliti ICW Egi Primayoga dan Miftahul Huda ke Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Menurut Moeldoko, dirinya tidak serta merta melaporkan dua peneliti ICW tersebut. Tetapi sudah memberikan kesempatan untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya terkait “pemburu rente”.

Kesempatan itu, kata Moeldoko, telah diberikan sebanyak tiga kali, namun sampai saat laporan dibuat kedua hal tersebut tidak dilakukan.

Sore Ini, Bareskrim Polri Akan Periksa Kepala Staf Presiden Moeldoko


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Selasa 12 Oktober 2021 sore. Pemeriksaan kepada Moeldoko dijadwalkan pada pukul 15.00 WIB.

"Pukul 15.00 WIB Pak Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor di Mabes Polri," ucap kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, Selasa 12 Oktober 2021.

Pemeriksaan tersebut terkait laporannya terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Seperti diketahui Moeldoko melaporkan Egi Primayogha dan Miftah atas dugaan pencemaran nama baik pendistribusian obat antiparasit Ivermectin dan impor beras.

Otto juga memastikan bahwa dirinya akan mendampingi Moeldoko dalam pemeriksaan sore nanti.

Selain itu, Otto mengatakan kliennya, tak akan melayangkan somasi lagi terhadap ICW dan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Tidak lagi ada somasi, tetap mengikuti saja ya proses hukum," tuturnya.

Bupati Probolinggo dan Suami Ditetapkan Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut dilakukan usai tim penyidik melakukan pengembangan pada perkara sebelumnya yakni dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

"Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, Tim Penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi Gratifikasi dan TPPU," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Ali menjelaskan, untuk pengumpulan alat bukti pada perkara gratifikasi dan TPPU saat ini pihaknya telah memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan Puput dan Hasan.

Pada Senin 11 Oktober 2021 bertempat di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur, tim penyidik melakukan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan Puput.

Para saksi itu antara lain, Perangkat Desa Hendro Purnomo, DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Nasdem Sugito, Notaris Hapsoro Widyonondo, swasta Pudjo Witjaksono, Kadis Tenaga Kerja Probolinggo Doddy Nur Baskoro, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Sugeng Wiyanto.

Sekretaris Daerah Probolinggo Soeparwiyono, Honores Dinas PUPR Probolinggo Winata Leo Chandra, Kepala Badan Kepegawaian Probolinggo Hufan Syarifuddin, Kepala Dinas Perikanan Pemda Probolinggo Dedy Isfandi, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan Probolinggo Mariono.

Sebelumnya, pada Sabtu 9 Oktober 2021 bertempat di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur, Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Diantaranya empat orang PNS yakni Miske, Meliana Dita, El Shinta N, Wonda Permata, dan Tatug Edi U. Srrt seorang wiraswasta bernama Nunik.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS dan tersangka HA," kata Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua puluh dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

Sebagai tersangka penerima, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA).

Kemudian, Doddy Kurniawan (DK), aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sementara delapan belas orang tersangka sebagai pemberi suap, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO), Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD). Kesemuanya merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Perkara ini berawal pada 27 Desember 2021 dimana pada saat itu akan dilakukan pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Sehingga, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Namun, ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Maka dimintailah tarif menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

Atas ulahnya, sebagai pemberi SO dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.