Indonesia Indicator Beberkan Sentimen Positif yang Diraih Polri dari Berbagai Media Sosial

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform.

Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian.

“Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24).

Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online.

“Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rustika.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini terdapat lima platform yang memberikan sentimen terhadap Polri. 

Dia mengatakan salah satu engagement terbesar Polri berasal dari TikTok.

“Kalau kita baca kebetulan saya juga membuat satu data. Jadi selama satu tahun terakhir, dari lima platform ada 2,1 juta postingan di media sosial dengan engage.ent sebesar 53.531.000 dari 430.255 akun,” jelas Direktur Rustika.

“Di sini kita liat bahwa engagement terbesar terkait sama Polri itu berasal dari akun TikTok, akun TikTok memberikan sentimen negatif kepada Polri sebesar 11%, sementara itu akun Instagram merupakan akun terbesar kedua yang merespons positif terhadap Polri, dan di akun ini hanya menyisakan sebesar 8% sentimen negatif,” lanjut Direktur Rustika.

Ia mengatakan di platform Instagram, Polri mendapatkan apresiasi. Hal itu lantaran banyaknya anggota Polisi pengguna Instagram.

“Hampir diseluruh Polsek, Polres, anggota Polri menggunakan platform Instagram dan mereka mendapatkan atensi luar biasa paling besar di media sosial, dan di media sosial Instagram itu Polri mendapatkan apresiasi paling besar terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pilkada, dan penyelenggaraan lebaran,” ujar Direktur Rustika.

Read More

Jokowi Disebut Perlu Buktikan Diri bukan Pemimpin Korup

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi.

Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025.

“Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tidak sah adalah tidak benar.

Hal ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. 

Hal tersebut senapas dengan RUU Parampasan Aset yang secara getol diperjuangkan oleh partai PSI yang diketuai oleh anak Jokowi, Kaesang, untuk segera disahkan.

“Lagi pula, Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat,” ujarnya.

Ray mengemukakan seharusnya Jokowi sendiri yang berinisiatif membuktikan bahwa harta kekayaan diri dan keluarganya didapatkan secara sah. 

Hal ini untuk memberi teladan bagi mantan pejabat agar dengan terbuka menjelaskan asal usul harta dirinya dan keluarganya.

Ray juga menyebut rilis OCCRP jadi momen uji nyali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai institusi yang dibentuk untuk menegakan hukum bagi para koruptor, maka informasi dari OCCPR sangat patut diperhatikan oleh KPK.

“Tentu saja, bukan sekadar diperhatikan, tapi juga dianalisis sejauh apa data-data yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi,” paparnya.

“KPK tak perlu berdalih misalnya bahwa laporan itu tidak dapat dipegang, kurang lengkap dan sebagainya. Karena, sekecil apa pun informasi yang disampaikan oleh lembaga publik, sudah semestinya jadi dasar bagi KPK untuk memeriksa objeknya,” tutur Ray.

Ray berpendapat jangan sampai sinisme publik bahwa KPK hanya bekerja untuk mengorek-orek dugaan korupsi, suap, dan lainnya hanya dari lawan politik yang berkuasa.

“Terlihat gagah di depan Hasto Kristianto, tapi melempem menghadapi kasus-kasus besar, dengan kerugian negara yang sangat besar dan pelaku yang memiliki pengaruh besar. Kita akan lihat seberapa besar nyali KPK di hari-hari depan,” ucap Ray.

Read More

Pemberantasan Korupsi 2025 Diminta Fokus Maksimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pemberantasan korupsi semakin agresif pada 2025. 

Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi.

"Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansti penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, yang mana ini juga menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan upaya pemberantasan tak hanya fokus pada pemidanaan. 

Tetapi, harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

"Dan paradigmanya juga harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negaranya,” ungkap dia.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor. 

Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara.

"Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum sesuai kejahatannya,” sebut dia.

Selain itu, Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 2024. Korps Adhyaksa dinilai berhasil mengungkap kasus kakap.

"Banyak sekali kasus kakap yang berhasil terbongkar, mulai dari megakorupsi timah, kasus suap putusan Ronald Tannur, dan lain sebagainya. Namun di tahun 2025 ini, saya turut meminta Kejagung untuk bisa lebih memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negaranya. Karena sebenarnya itu yang paling penting,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejagung melaporkan kinerja selama 2024. Korps Adhyaksa berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp1,69 triliun. 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap 2.316 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.

Read More

Istana Tegaskan Hanya Kategori Ini yang Kena PPN 12%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Prita Laura menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah. 

Barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Ia membeberkan barang dan jasa yang kena PPN 12 persen antara lain kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 miliar. 

Kemudian, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan jet pribadi, senjata api, helikopter, kapal pesiar, serta mobil mewah. 

"Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11 persen seperti semula," jelas Prita dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025. 

Ia memastikan kebijakan PPN 12 persen tak berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak. 

Sebab, barang dan jasa yang sebelumnya ditetapkan PPN 11 persen, tetap sama.

"Sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak," ungkap dia.

Prita juga memastikan belanja kebutuhan sehari-hari di warung dan supermarket tidak terpengaruh kenaikan PPN 12 persen. Hal ini dinilai sebagai kado tahun baru dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bisa dipastikan tidak ada kenaikan di barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ini adalah kado awal tahun dari Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia dengan menjawab spekulasi dan keraguan yang ada," kata Prita.

Prita menyebut kebijakan ini sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang pruden dan displin. 

Sehingga, ia pastikan keuangan negara selalu terjaga.

Read More

Tuding Jokowi, OCCRP Diminta Sertakan Bukti Konkret

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti.

"Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. 

Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia.

"Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert.

Di sisi lain, dia melihat OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI. 

Bahkan, hal itu sama sekali tidak pernah diusulkan DPR,

"Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945," terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Kemudian, kembali pada asas hukum internasional 'Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur'.

"Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum," tegas Albert.

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Kenaikan PPN 12% Amanah UU

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menjelaskan menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen merupakan amanah dan perintah undang-undang (UU). 

Dalam aturan tersebut secara jelas PPN 12 persen diterapkan pada 2025. 

"Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanah, perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 1 Januari 2024. 

RI 1 menjelaskan dalam UU HPP telah memerintahkan pemerintah untuk menaikan tarif PPN secara bertahap. 

Pemerintah mulai menaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022. 

"Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025," jelasnya.

Kepala Negara menyebut bahwa kenaikan tarif PPN secara bertahap diharapkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. 

Sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Prabowo menekankan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat. 

Sehingga, ia tegaskan bahwa PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa kategori mewah. 

"Setiap kebijakan perpajakkan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi," ujar dia.

Read More

Tuding Jokowi, OCCRP Diminta Sertakan Bukti Konkret

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti.

"Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia.

"Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert.

Di sisi lain, dia melihat OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI. Bahkan, hal itu sama sekali tidak pernah diusulkan DPR,

"Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945," terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. 

Kemudian, kembali pada asas hukum internasional 'Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur'.

"Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum," tegas Albert.

Read More

PPN 12% untuk Barang Mewah Bentuk Kepekaan Kondisi Masyarakat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada kelompok barang mewah diapresiasi. 

Keputusan itu dinilai komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 1 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai kebijakan tersebut memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah-menengah dengan kalangan atas. 

Kebijakan itu juga dinilai memberikan ruang bagi pelaku industri tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Keputusan Presiden tentang PPN 12 persen saya kira sudah tepat. Bagaimana sasarannya tidak general, tapi hanya untuk kalangan atas saja. Jadi kebijakan ini justru membangkitkan keadilan bagi masyarakat. Yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajaknya sama dengan kalangan menengah ke bawah yang punya sepeda motor," ungkap dia.

Eks Ketua Fraksi PKB di DPR itu menilai pemberlakuan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan adanya pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak. 

Pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumennya berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

Hal ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada asas keadilan sosial dan mendukung sistem pajak yang adil. 

Kebijakan ini sekaligus mempertegas visi pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen untuk menciptakan harmoni antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat,” sebut dia.

Cucun juga mengapresiasi langkah pemerintah memberikan paket stimulus berupa bantuan beras, diskon untuk tarif listrik, dan pembiayaan industri padat karya.

“Langkah Presiden Prabowo dalam memberikan stimulus kepada perekonomian melalui bantuan dan subsidi ke masyarakat sangat tepat untuk terus menjaga daya belinya di tengah ketidakpastian perekonomian yang tinggi,” ujar dia.

Read More

Menko Polkam dan Kapolri Pantau Persiapan Malam Pergantian Tahun

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mendampingi Menko Polkam Budi Gunawan memantau pengamanan malam tahun baru 2025 di Polda Metro Jaya. 

Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwogandhi, dan sejumlah kepala lembaga, serta PJU TNI-Polri.

Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan momen pergantian tahun baru di Indonesia berjalan aman dan lancar.

“Tadi baru saja sejak dari pukul 20.00 WIB, kami dari pemerintah dalam hal ini dari Menkopolkam, Kapolri, Panglima TNI yang dalam hal ini diwakili Kasum, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, BNPB, dan ini Kemenhub, dan instansi terkait lainnya telah melakukan pengecekan jajaran dalam hal ini Forkopimda untuk mengecek kesiapan terakhir malam tahun baru,” jelas Menkopolkam di BPMJ, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dijelaskan Menkopolkam, dalam video conference dengan jajaran Forkopimda ditekankan mengenai antisipasi bencana alam akibat terjadinya hidrometeorologi. 

Hal itu disebut akan terjadi selama 2-3 hari ke depan.

“Dengan curah hujan meningkat 20 persen sehingga ada potensi terjadinya banjir, tanah longsor, dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah,” ujar Menkopolkam.

Tak lupa, seluruh jajaran Forkopimda juga diharuskan mengantisipasi arus balik libur Nataru. Sebab, diprediksi puncak arus balik dimulai besok (1/1/25).

Terakhir, Menko Polkam menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat di malam tahun baru. 

Presiden juga menitipkan harapan untuk bangsa Indonesia di tahun 2025.

“Menjelang pergantian tahun 2025, pertama-tama kami menyampaikan ada salam dan pesan dari bapak Presiden bapak Prabowo Subianto, beliau menyampaikan salam ucapan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan harapan dan doa semoga di tahun 2025 kita semua diberikan anugrah kebaikan perdamaian kesejahteraan dan indonesia semakin maju ke depannya,” ujar Menkopolkam Polkam.

Ditambahkan Jenderal Sigit, beberapa wilayah terpantau terjadi hujan, seperti di wilayah Sulawesi Selatan dan Sumatera. 

Oleh karenanya, seluruh jajaran kembali ditekankan untuk benar-benar melakukan pengamanan dan antisipasi bencana, terutama di tempat wisata.

“Sehingga tentunya tadi kita ingatkan agar khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki objek wisata pantai untuk mengingatkan seluruh anggota yang ada di pos pelayanan untuk memastikan agar para pengunjung wisata di wilayah pantai dalam kondisi yang selalu terpantau dengan baik,” ungkap Kapolri.

Ditambahkan Kapolri, jajaran juga diingatkan untuk mengantisipasi potensi-potensi yang akan berdampak terhadap masalah kecelakaan di laut. 

Oleh karenanya, kesigapan anggota ditekankan sebagai antisipasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan objek-objek wisata di laut.

Menurut Kapolri, dalam pengamanan malam tahun baru juga dilakukan pemantauan tempat ibadah dan juga melaksanakan rangkaian kegiatan di titik-titik objek untuk merayakan pergantian tahun. 

Selain itu, diminta mengantisipasi terjadinya kemacetan karena potensi penumpukan.

“Sehingga perlu ada informasi terkait dengan pengaturan rekayasa arus lalin, sehingga kemudian pada saat terjadi pembubaran dari titik tempat bergumpul di wilayah yang menjadi tempat berkumpul untuk merayakan tahun baru, ini betul-betul bisa terinformasi dengan baik ke masyarakat,” ungkap Kapolri.

Read More

Kapolri Cek Pengamanan Perayaan Momen Tahun Baru 2025 di Bundaran HI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Meninjau Langsung Momen Perayaan Tahun Baru 2025 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejumlah Pejabat Juga Hadir di Bundaran HI.

Kapolri Juga Terlihat Bertemu Langsung dan Dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menyalami Bapak Presiden Saat Melaksanakan Pengecekan Pengamanan.

Jenderal Sigit Tiba di Bundaran HI Pada Pukul 23.00 WIB di dampingi Oleh Kakorlantas Irjen Aan Suhanan, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Pangdam Jaya Mayjen Rafael Granada Baay, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan Jajaran Lainnya.

Jenderal Sigit sebelumnya sudah melakukan monitoring pelaksanaan malam tahun baru 2025 di seluruh Indonesia. 

Monitoring dilakukan melalui video conference di gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Turut hadir di lokasi Gedung Promoter Menko Polkam Budi Gunawan, Kasum TNI mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan hingga jajaran pejabat utama Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

“Kita langsung melaksanakan kegiatan video conference dengan beberapa wilayah, mulai dari wilayah DIY, kemudian wilayah Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara, kemudian NTT, kemudian juga Maluku, dan juga DKI. Beberapa wilayah terpantau terjadi hujan di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian mengarah ke Sumatera,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan, Selasa (31/12).

Jenderal Sigit mengatakan personel terus siaga sampai semua rangkaian malam tahun baru berjalan tuntas. 

Sigit menegaskan pihaknya siap mengawal momen pergantian tahun baru berlangsung aman.

“Pastikan bahwa personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian tahun baru 2025 betul-betul tuntas,” tuturnya.

Read More

Presiden Prabowo Umumkan PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang mulai berlaku pada Januari 2025. 

Ia menggaris bawahi kenaikan ini secara khusus hanya akan diterapkan untuk barang dan jasa mewah.

"Tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen, tetapi hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu," kata Presiden Prabowo seperti dikutip, Rabu, 1 Januari 2024.

Presiden Prabowo menyebut, kategori barang mewah yang dimaksud mencakup pesawat jet pribadi, kapal pesiar, motor yacht, serta hunian mewah dengan nilai yang jauh di atas golongan menengah. 

Presiden menekankan, kebijakan ini dirancang agar tidak membebani kebutuhan masyarakat umum, melainkan difokuskan pada kelompok masyarakat papan atas.

Read More

KMHDI Apresiasi Kapolri yang Tindak Tegas Anggota Indisiplin

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) I Wayan Darmawan mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anggotanya yang tidak disiplin atau indisiplin.

Ia berharap hal itu dapat memotivasi Polri untuk terus berbenah.

“Bapak Kapolri kami melihat juga ketegasan dan kebijaksanaan Bapak Kapolri dalam menindak tegas personil yang melanggar aturan dan melanggar undang-undang,” ujar Ketua KMHDI, Selasa (31/12/24).

“Itu terbukti tidak segan-segan melakukan pemecatan terhadap beberapa oknum yang melanggar disiplin tadi dan ini harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran dan satuan di seluruh Indonesia,” sambung Ketua KMHDI.

Ia berharap tindakan tegas itu dapat menjadi contoh, jika Polri bersungguh-sungguh menjaga ketertiban di masyarakat. 

Ketua KMHDI juga mengaku melihat hal itu sebagai motivasi agar institusi Polri agar terus memperbaiki kualitas layanan.

Lebih lanjut, Ketua KMHDI juga mengapresiasi kepolisian yang telah mengamankan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. 

Ia mengaku memahami jika pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama cukup melelahkan bagi semua pihak, termasuk kepolisian.

“Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup panjang karena kita telah melewati pilpres berbarengan dengan pileg, juga disusul dengan pilkada. Tentu perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, juga menguras emosi kita semua,” terang Ketua KMHDI.

“Ada banyak hal yang telah terjadi. Tentu banyak pihak-pihak juga yang merasa senang dan juga tidak senang dengan kinerja Polri dan itu sesuatu hal yang wajar,” lanjut Ketua KMHDI.

Meski begitu, banyak masyarakat yang masih membutuhkan Polri. Ketua KMHDI pun mengatakan akan ada berbagai tantangan yang dihadapi Polri ke depan.

“Judi daring dan narkoba mengancam generasi muda kita, karena pemberantasan narkoba ini tidak akan ada habisnya. Tentu ini perlu komitmen dan kerja keras ke depan agar Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan semaksimal mungkin,” tutur Ketua KMHDI.

Read More

Jokowi Tak Masalah Hasto Bongkar Skandal Pejabat Negara

Surakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons santai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang memiliki video skandal pejabat negara dan ingin membongkarnya. Jokowi mengaku tak masalah dengan hal tersebut.

"Enggak apa-apa," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Senin, 30 Desember 2024. 

Ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu juga membantah bahwa dirinya ingin memperpanjang jabatan presiden atau presiden tiga periode. Jokowi menganggap tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu sebagai framing jahat.

"Saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, Ibu Puan atau tanyakan saja ke partai-partai lain," ujarnya. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disebut akan membongkar kasus korupsi para petinggi negara usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. 

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli.

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," kata Guntur melalui video yang beredar di media sosial.

Read More

Presiden Prabowo tak Impor Beras pada 2025

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan tidak mengimpor beras di tahun 2025. 

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulhas, sapaan akrabnya, menuturkan keputusan tidak akan mengimpor beras dilakukan untuk mencapai swasembada pangan.

“Dalam rapat terbatas (ratas) yang pertama, kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras tahun depan,” ujar Zulhas, Senin, 30 Desember 2024.

Zulhas juga memaparkan bahwa produksi beras nasional menunjukkan tren positif, menjadi dasar untuk menghentikan impor beras. 

Selain itu, ratas tersebut juga menghasilkan kebijakan penting terkait harga hasil produksi petani.

“Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden kabar gembira untuk para petani harga gabah sudah disepakati naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 harga HPP beras. Kedua, jagung disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500,” ungkap Menko Zulhas.

Keputusan lainnya adalah pemerintah akan menampung seluruh produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan. 

“Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Zulhas.

Dalam rapat, pemerintah turut membahas solusi teknis terkait penyimpanan hasil panen. 

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah optimistis swasembada pangan dapat segera tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Read More

Ketua Dewan Pers Apresiasi Polri Jaga Komitmen Sinergisitas Dengan Jurnalis

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengapresiasi Polri atas komitmen pemberantasan kekerasan terhadap wartawan. 

Selama ini, ia memandang Polri sangat membantu proses penanganan kasus kekerasan wartawan saat sedang menjalankan pekerjaannya.

Menurut Ketua Dewan Pers, dari dokumentasi yang dilakukan, memperlihatkan adanya upaya serius dan respons cepat dari Bareskrim atas penanganan kekerasan yang ditangani oleh jurnalis.

“Yang juga kami apresiasi adalah terkait penanganan kekerasan terhadap jurnalis ketika menjalankan profesi. Tentu itu capaian-capaian baik yang sudah ada buah dari koordinasi,” ungkap Ketua Dewan Pers saat memberikan tanggapan capaian kinerja Polri tahun 2024, di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24).

Ditambahkannya, Dewan Pers juga mengapresiasi Polri atas upaya membantu menjaga kinerja jurnalis atas pedoman kode etik yang harus dijalankan. 

Untuk itu, patut diucapkan terima kasih kepada Polri atas upaya bersama membangun jurnalis.

“Dalam kerja sama ini setidaknya bisa dimitigasi upaya-upaya berbagai pihak yang akan mengkriminalisasikan jurnalis kita. Ini buah MoU Polri dengan Dewan Pers,” ujar Ketua Dewan Pers.

Diakui Ketua Dewan Pers bahwa selama ini komunikasi dan kerja sama dengan Polri sangat terjalin baik, terutama melalui Divisi Humas Polri. 

Ia mengaku, Kadivhumas sangat menjalin sinergisitas untuk menjaga dan memisahkan produk jurnalistik dan produk kehumasan.

Di akhir pernyataannya, Ketua Dewan Pers pun mengucapkan selamat kepada Polri atas kinerja baik setahun ini. Diharapkan, Polri ke depan semakin memberikan pelayanan terbaiknya.

Read More

Ketua Bawaslu RI Apresiasi Kinerja Polri yang Amankan Pemilu dan Pilkada 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. 

Ia mengatakan Pilkada 2024 berhasil dilaksanakan.

Ketua Bawaslu RI mengatakan skema Pilkada 2024 berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya.

“Pemilu sudah kita alami tiga kali dan dengan skema yang sama, tapi pilkada sekarang ini skema yang sangat berbeda sekali dengan Pilkada sebelumnya,” ujar Ketua Bawaslu RI dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Ia mengatakan pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. 

Bagja mengaku awalnya sempat merasa khawatir banyaknya kerawanan saat pelaksanaan Pilkada.

“Namun kerja sama dari kementerian lembaga terutama khususnya Pak Kapolri dan jajaran membantu Bawaslu lebih khususnya KPU juga, dalam menyelenggarakan Pilkada untuk 2024 ini telah berhasil dilaksanakan,” ujar Ketua Bawaslu RI.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan demokratis terbesar di dunia. Menurut Bagja, Pemilu dan Pilkada yang digelar di tahun yang sama merupakan hal yang sulit dilakukan.

“Awalnya kami anggap sangat susah terjadi, sulit untuk dilaksanakan tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan,” ujar Ketua Bawaslu RI.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran, terutama teman kami Pak Kapolri, teman-teman Bareskrim, teman-teman Baintelkam, yang mendukung kami membentuk sentra Gakkumdu, pada tahun 2024 ini berhasil kita laksanakan baik di pemilu maupun pilkada,” sambung Ketua Bawaslu RI.

Read More

BI Beber Seluk Beluk Tata Kelola CSR di Tengah Kasus Dugaan Korupsi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bank Indonesia (BI) membeberkan jenis program dan tata kelola dana corporate social responsibility (CSR) di tengah kasus dugaan korupsi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutnya dengan istilah Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat demi terwujud pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

"Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (29/12).

Ramdan lantas merinci 3 pilar pelaksanaan PSBI.

Pertama, program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas pangan strategis dan lainnya.

Kedua adalah program kepedulian sosial melalui pemberian bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Cakupannya adalah sektor pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, dan penanganan bencana.

Sedangkan pilar ketiga adalah program SDM unggul yang disalurkan dalam bentuk edukasi, serta beasiswa demi mendukung kelancaran dan penyelesaian perkuliahan. 

Ramdan mengklaim manfaatnya telah dirasakan 47 ribu mahasiswa/siswa di seluruh Indonesia.

"Setiap awal tahun, Rapat Dewan Gubernur memutuskan tema (arah dan prioritas) dan komposisi alokasi anggaran per pilar PSBI," bebernya.

"Selanjutnya dalam tataran implementasi, penyaluran bantuan sosial ditujukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan," imbuh Ramdan.

Pihak-pihak itu, antara lain lembaga/organisasi/kelompok bukan perorangan pemilik identitas yang disahkan pejabat berwenang. Selain itu, pemohon mesti punya program kerja konkret sesuai ruang lingkup PSBI serta tidak bertentangan dengan tujuan dan tugas BI atau ketentuan yang berlaku.

Ramdan mengatakan semua pihak dari unsur masyarakat dapat mengajukan permohonan PSBI. Proposal dikirimkan ke setiap kantor Bank Indonesia, baik di pusat maupun daerah melalui pos, ekspedisi, atau sarana lain.

"Setelah itu, BI akan melakukan verifikasi termasuk survei ke lembaga/organisasi/kelompok berdasarkan proposal yang diterima. Besaran dana yang dialokasikan pada penerima PSBI dimaksud ditetapkan berdasarkan asesmen proposal yang diajukan serta hasil survei identifikasi," jelas Ramdan.

"Terakhir, pihak penerima PSBI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tengah menyelidiki kasus CSR BI. Tim penyidik KPK juga sudah melakukan serangkaian tindakan projustisia, termasuk penggeledahan.

Misalnya, pada Senin (16/12) malam hingga Selasa (17/12) dini hari, KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan dua ruangan di Departemen Komunikasi. 

Penggeledahan itu berlangsung selama kurang lebih delapan jam.

KPK juga memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI Satori pada Jumat (27/12). Sedangkan satu anggota dewan lainnya yang juga diperiksa sebagai saksi adalah Politikus Gerindra Heri Gunawan.

Read More

Siap-siap, Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Dadan sebelumnya juga menjelaskan program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat pada tahap awal.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12) lalu.

Nantinya, penerima makan gratis akan ditingkatkan hingga mencapai 17 juta penerima secara bertahap tahun ini.

Read More

Singgung Korupsi Ratusan Triliun Bervonis Ringan, Presiden Dorong Keadilan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto mendorong agar penegakkan hukum harus berkeadilan. Itu utamanya menyangkut kerugian negara. 

Dia tak ingin individu yang merugikan negara mendapatkan hukuman ringan. 

"Saya mohon ya, kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibat kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim, biar vonisnya jangan terlalu ringan lah," ujarnya saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029, Senin, 30 Desember 2024.

Orang yang terbukti melakukan korupsi, kata Kepala Negara, mestinya mendapatkan hukuman yang berat. 

Itu karena praktik lancung yang dilakukan orang terkait telah merugikan keuangan negara dan masyarakat secara umum.

Vonis yang terlampau ringan dikhawatirkan tak memberikan efek jera. Presiden juga menduga para koruptor tetap dapat mendapatkan fasilitas mewah di dalam lembaga pemasyarakatan, atau penjara. 

Karenanya Prabowo mendorong Jaksa Agung memainkan perannya untuk memperberat hukuman pelaku korupsi. 

"Nanti jangan-jangan di penjara, pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri (Imigrasi dan) Pemasyarakatan. Jaksa Agung, naik banding gak? Naik banding. Vonisnya ya, lima puluh tahun begitu kira-kira," kata Presiden. 

Keadilan di dalam putusan pengadilan menjadi penting. Itu karena masyarakat dipandang tak lagi bisa dibohongi dan dibodohi atas permasalahan yang mengemuka di dalam negeri.

"Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Merampok triliunan, ratusan triliun, (tapi) vonisnya sekian tahun. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. (Sedangkan) ada yang curi ayam, dihukum berat, dipukulin," pungkas Prabowo.

Read More

Ketua Komisi XI DPR Respons Satori soal Semua Anggota Dapat CSR BI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan duit corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) tak ada yang masuk ke rekening anggota dewan.

"Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai," kata Misbakhun dalam keterangan resminya, Minggu (29/12).

Pernyataan ini disampaikan setelah anggota Komisi XI DPR Satori mengungkap bahwa dana CSR dari BI digunakan oleh seluruh anggota Komisi XI.

Satori pada Jumat pekan lalu berkata Rata-rata menggunakan uang CSR tersebut untuk berbagai kegiatan di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Dana tersebut juga disalurkan melalui yayasan.

"Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja," ujar Satori di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12).

Dugaan kasus korupsi yang menyeret anggota Komisi XI DPR itu bernama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Misbakhun menekankan PSBI sudah eksis sejak puluhan tahun lamanya. Program CSR ini juga masuk dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia.

Ia menyebut program sosial ini merupakan upaya membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. 

Misbakhun menuturkan BI selaku institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Program tersebut bisa akses oleh kelompok masyarakat, ormas, atau organisasi sosial lainnya. Penyalurannya lewat organisasi, kelompok masyarakat, atau yayasan yang mengajukan proposal langsung ke Bank Indonesia," jelas Misbakhun.

"Berkaitan dengan kelompok masyarakat atau yayasan yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) anggota Komisi XI, dalam pelaksanaan, anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapilnya," tambahnya.

Ketua Komisi XI DPR RI itu juga mengklaim yayasan atau kelompok masyarakat yang mengajukan proposal ke BI akan melewati proses survei. 

Ini sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi dari tim survei independen yang ditunjuk BI.

Di lain sisi, tim penyidik KPK sudah melakukan serangkaian tindakan projustisia, termasuk penggeledahan.

Pada Senin (16/12) malam hingga Selasa (17/12) dini hari, misalnya, ketika KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan dua ruangan di Departemen Komunikasi. 

Penggeledahan itu berlangsung selama kurang lebih delapan jam.

KPK juga memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI Satori pada Jumat (27/12). Ada satu anggota dewan lain yang turut diperiksa sebagai saksi, yakni Politikus Gerindra Heri Gunawan.

Read More