Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Targetkan Imunisasi Polio Tuntas di Hari Ketiga

Wali Kota Eri mengingatkan pentingya Sub PIN Polio bagi anak-anak usia 0-8 tahun agar tak mengalami kelumpuhan. Karena itu ditargetkan pada hari ketiga imunisasi ini harus tuntas 100 persen.

>

Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo Diperiksa KPK

KPK saat ini sedang memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di BPPD Sidoarjo.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Jelang HUT Kopaska Ke-62 Gelar Olahraga Bersama

Menjelang HUT ke-62 Keluarga besar Satuan Kopaska Koarmada II menggelar olahraga bersama untuk menjaga soliditas kebersamaan dan kekompakan serta menjaga jiwa, fisik, dan mental yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas kedepan.

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Maret 2024

Inilah Delapan Arahan Kapolri dalam Rapim Polri 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2024 di Hotel The Tribata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024). 

Ada delapan poin yang disampaikan Kapolri kepada jajarannya.

Pertama, terus tingkatkan semangat dan pengabdian untuk menjawab harapan masyarakat, serta senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga garda terdepan dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

Kedua, dukung penuh RKP 2024 dan terus berkontribusi dalam mengamankan seluruh agenda pemerintah dan kegiatan masyarakat, sehingga transformasi ekonomi dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan Visi Indonesia Emaa 2045.

Ketiga, terus jaga kawal dan pastikan proses demokrasi berjalan aman, lancar, sejuk, dan damai dengan mengoptimalkan kegiatan cooling system serta memantapkan strategi komunikasi publik untuk mencegah krisis dan melakukan klarifikasi disinformasi.

Keempat, jaga ketersediaan dan stabilitas harga bapokting serta persiapkan langkah, antisipasi kerawanan pada bulan suci Ramdhan dan pengamanan mudik lebaran Idul Fitri.

Kelima, jaga stabilitas kamtibmas di Papua dan berikan dukungan terhadap pembangunan di Daerah Operasional Baru (DOB).

Keenam, terus lakukan monitoring dan kajian hukum terhadap perkembangan RUU dalam prolegnas yang berkaitan dengan Tupoksi Polri.

Ketujuh, laksanakan seluruh program yang terdapat dalam Beyond Trust Presisi TW I-2024 dan perkuat nilai-nilai Polri yang Presisi untuk mewujudkan Polri yang tegas, humanis, dan merakyat.

Kedelapan, tingkatkan soliditas internal dan sinergitas dengan TNI stakeholder terkait serta jadilah pemimpin yang dapat dibanggakan.

Sebagai informasi, Rapim Polri diikuti oleh 327 orang yang diantaranya PJU Mabes Polri, Perwira Tinggi (Pati) K/L, Pati Mabes Polri, serta Kapolda bersama Karoops dan Dirintelkam se-Indonesia.

Kegiatan tersebut melibatkan pihak eksternal sebagai narasumber. Seperti Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang. 

Polri Mutasi 11 Pati-Pamen Polri : Kapolda Gorontalo hingga Dirintel Densus 88


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan terhadap 11 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. 

Diantaranya adalah Kapolda Gorontalo Irjen Angesta Romano Yoyol, dan Direktur Intelijen (Dirintel) Densus 88 AT Polri.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri momor ST/429/II/KEP./2024 tanggal 28 Februari 2024.

“Benar telah adanya telegram perihal mutasi yaitu ada beberapa nama. Tentunya secara konseptual mutasi adalah tour of duty, pembinaan karir dan kemudian menjadi bagian dari perkembangan organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hari kemarin,” ujar Truno saat ditemui di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024

Dalam surat telegram tersebut, Irjen Angesta Romano Yoyol dimutasi dari jabatan Kapolda Gorontalo menjadi Pati Polda Gorontalo dalam rangka persiapan purna tugas. 

Posisinya pun digantikan Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi yang semula menduduki jabatan Wakapolda Gorontalo.

Kapolri kemudian memutasi Dirintel Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Simson Zet Ringu sebagai Wakapolda Gorontalo.

Berikut daftar lengkap 11 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi:

1. Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, dimutasi sebagai Pati Polda Gorontalo (dalam rangka pensiun).

2. Wakapolda Gorontalo, Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, dimutasikan sebagai Kapolda Gorontalo

3. Dirintel Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol Simson Zet Ringu, dimutasi sebagai Wakapolda Gorontalo

4. Wakapolda Sulut, Irjen Pol Jan De Fretes dimutasi sebagai Pati Polda Sulut (dalam rangka pensiun)

5. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Bahagia Dakhi, dimutasi sebagai Wakapolda Sulut.

6. Dircegah Densus 88 AT Polri, Brigjem Tubagus Ami Prindani, dimutasi sebagai Dirintel Densus 88 AT Polri

7. Kalemdianmas Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri, Kombes Pol John Weynart Hutagalung dimutasi sebagai Dircegah Densus 88 AT Polri

8. Kabaganev Robinops Sops Polri, Kombes Pol Muhammad Firman, dimutasi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri

9. Wakapolres Jakarta Utara, AKBP Wiraga Dimas Tama, dimutasi sebagai Assesor SDM TK III

10. Kapolres Mojokerto, AKBP Wahyudi, menjadi Wakapolres Jakarta Utara

11. Kanit 5 Subdit 1 Dittipideksus Bareskrim Polri, AKBP Ihram Kustarto dimutasi sebagai Kapolres Mojokerto. 

Berikan Layanan Optimal ke Masyarakat, Polri Fokus Penguatan Transparansi Informasi Publik


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Divisi Humas (Divhumas) Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Kerja Mabes Polri tahun anggaran 2024 dengan tema ‘Penguatan PPID Polri dalam Pengelolaan Informasi Publik guna Mewujudkan Badan Publik yang Informatif’. 

Acara tersebut berlangsung pada Kamis (29/2/2024) di Hotel Sotis Kemang, Jakarta Selatan.

Penata Kehumasan Utama Tk.II Divhumas Polri, Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana, mewakili Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, menyatakan bahwa Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dua kali setahun. Hal ini dilakukan dalam rangka implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manisia yang harus diakomodir sebagai salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewukudkan penyelenggaraan negara yang baik,” ujar Komang.

Komang menyampaikan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang harus diakomodir sebagai salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 

Dia juga menekankan bahwa informasi saat ini sangat mudah diakses, namun demikian, ada tantangan dari informasi hoaks dan disinformasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan integrasi informasi antar Satker dan Satwil di tubuh Polri. 

Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemberitaan tentang Polri, termasuk pengaduan dan feedback masyarakat kepada Polri.

Komang juga mengajak Satker dan Polda memberikan informasi yang benar, berkualitas, dan terpercaya. 

Dia menegaskan bahwa peran kehumasan Polri sangat penting dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Acara Rakor tersebut juga menyoroti harapan Pimpinan Polri dan Institusi Polri untuk mendapatkan kualifikasi sebagai badan publik yang informatif pada pelaksanaan e-Monev oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun anggaran 2024.

Setelah kegiatan pembukaan, dilanjutkan dengan sesi pemberian materi yang terbagi menjadi dua. 

Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Komisioner KI Pusat, Kementerian Pertanian RI, dan Divhumas Polri.

Acara ini diikuti oleh 120 orang secara luring dan daring, terdiri dari anggota Biro PID Divhumas Polri, pejabat dan operator di 43 Satker Mabes Polri, serta Kasubbid PPID dan operator Polda.

Kapolri Pastikan Polri Adaptif dan Profesional di Tengah Perkembangan Iptek


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Korps Bhayangkara akan adaptif dan profesional di tengah perkembangan zaman.

“Selalu menjadi organisasi pembelajar yang adaptif hingga terus profesional di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai nilai-nilai TNI prima dan Polri presisi,” ucap Kapolri kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).

Kapolri juga memastikan instansi yang dipimpinnya akan selalu waspada dalam setiap perkembangan yang ada.

“Selalu waspada terhadap setiap perkembangan lingkungan strategis demi menjaga stabilitas pertahanan keamanan dan kehidupan masyarakat,” ujar Kapolri.

Dalam Rapim Polri, Kapolri mengungkapkan bahwa, ada beberapa agenda penting yang harus diamankan oleh personel kepolisian. 

Mulai dari tahapan Pemilu yang masih berjalan, kesiapan pengamanan Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, event internasional hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia.

Kapolri menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia. Menurut Kapolri, hal itu adalah modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolri Ingatkan Personel Jaga Kondusifitas Jelang Idul Fitri, Meski Masih Tahapan Pemilu


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk turut mengamankan situasi di tengah masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan, meskipun saat ini masih dalam tahapan Pemilu 2024.

“Kita tetap memiliki tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Karena sebentar lagi kita masuk Bulan Ramadan di bulan Maret dan ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya harus mampu kita amankan,” tutur Kapolri saat Rapat Pimpinan (Rapim) Polri yang digelar di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Menurut Kapolri, banyak masyarakat yang nantinya akan menjalankan ibadah puasa, dan seperti tahun-tahun sebelumnya akan mudik ke kampung halaman selama masa Idul Fitri 2024.

“Di samping tentunya, wilayah-wilayah yang ditinggalkan pemudik di tengah situasi kita menghadapi situasi pemilu,” tambah dia.

Selain itu, Kapolri mengatakan tahun ini juga akan digelar kegiatan internasional di Bali. Kapolri menegaskan acara yang akan dihadiri oleh 43 negara itu tentu memerlukan perhatian khusus agar berjalan dengan baik.

Kapolri Tekankan Persatuan-Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024.

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024.

“Hari ini adalah rangkaian kegiatan Rapim TNI-Polri yang kemarin telah dibuka Bapak Presiden di Cilangkap. Tentunya masing-masing melaksanakan Rapim untuk tindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden,” kata Sigit.

Pada Rapim Polri, Sigit mengungkapkan bahwa, ada beberapa agenda penting yang harus diamankan oleh personel kepolisian. Mulai dari tahapan Pemilu yang masih berjalan, kesiapan pengamanan Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, event internasional hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia.

Lebih dalam, Sigit menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal itu adalah modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, kata Sigit, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045.

“Menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju Visi Indonesia Emas 2045. Yang saat ini kita rasa, kita sudah melihat angka-angkanya, on the track dibandingkan negara lain. Indonesia saya kira angkanya sudah sangat bagus,” ujar Sigit.

Dengan adanya tren positif itu, Sigit menyebut, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu mempertahankan hal tersebut. Mengingat, Indonesia bisa terus bertumbuh di saat negara lain menghadapi resesi.

“Ini harus dipertahankan, beberapa negara menghadapi situasi resesi termasuk beberapa negara maju. Tapi Indonesia bisa dalam kondisi yang baik. Ini jadi modal yang tentunya harus kita pertahankan bersama,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit mengingatkan untuk tidak larut dalam perbedaan yang berpotensi melahirkan polarisasi masyarakat. Yang paling terpenting saat ini, kata Sigit adalah, bersinergi serta bekerjasama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah baik.

“Tentunya tugas kita semua untuk mengawal ini. Karena sulit dan tidak mudah. Namun kita yakin kalau kita semua bersatu, seluruh stakeholder dengan seluruh masyarakat, kita jaga jangan sampai terjadi polarisasi, seluruh kementerian/lembaga, utamanya polisi, bisa menjaga stabilitas kamtibmas, kita yakin pencapaian ini bisa tercapai pada waktunya,” papar Sigit.

Disisi lain, Sigit akan mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menyiapkan pengamanan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri.

“Kita tetap memiliki tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Karena sebentar lagi kita masuk Bulan Ramadan di bulan Maret dan ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya harus mampu kita amankan,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, aparat kepolisian juga menyiapkan pengamanan dalam menghadapi Event Internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara. Serta, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia.

“Alhamdulillah, sampai sekarang, hari ini berbagai dinamika yang ada kita bisa kelola. Memang ramai di medsos dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait hasil. Namun demikian semuanya dalam kondisi yang terkendali, terukur dan tentunya saya harapkan menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga,” tutup Sigit.

Kapolri Ungkap Korps Tindak Pidana Korupsi Polri Segera Terbentuk


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan adanya bidang baru, yakni Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) sudah sampai ke meja Presiden Jokowi. Saat ini mulai dilakukan harmonisasi.

“Terkait dengan pengembangan Kortas Tipikor, saat ini juga sudah sampai di meja Presiden serta melalui proses mengharmonisasi,” kata Kapolri kepada wartawan di sela Rapim Polri 2024 di Gedung Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Mereka juga sudah melakukan pemetaan situasi dan evaluasi terkait pelayanan terbaik. 

Ini termasuk terhadap Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO), yang juga diwacanakan menjadi Direktorat baru di Polri.

“Kita lakukan evaluasi, harapan semua, kita lakukan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus,” tegas Kapolri.

Pada wacana awalnya, pembentukan Kortas Tipikor ini untuk menampung 44 eks pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) lalu diangkat menjadi ASN Polri.

Kortas Tipikor nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang dua. Bagian baru ini merupakan peningkatan tugas dari Dittipikor Bareskrim Polri yang sekarang dipimpin oleh Jenderal Bintang satu.

Di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Persatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024.

“Hari ini adalah rangkaian kegiatan Rapim TNI-Polri yang kemarin telah dibuka Bapak Presiden di Cilangkap. Tentunya masing-masing melaksanakan Rapim untuk tindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden,” ujar Kapolri saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Pada Rapim Polri, Kapolri mengungkapkan bahwa, ada beberapa agenda penting yang harus diamankan oleh personel kepolisian. 

Mulai dari tahapan Pemilu yang masih berjalan, kesiapan pengamanan Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, event internasional hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia.

Lebih dalam, Kapolri menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia. 

Menurut Kapolri, hal itu adalah modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, kata Kapolri, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045

“Menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju Visi Indonesia Emas 2045. Yang saat ini kita rasa, kita sudah melihat angka-angkanya, on the track dibandingkan negara lain. Indonesia saya kira angkanya sudah sangat bagus,” tegas Kapolri.

Dengan adanya tren positif itu, Kapolri menyebut, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu mempertahankan hal tersebut. 

Mengingat, Indonesia bisa terus bertumbuh di saat negara lain menghadapi resesi. 

Kamis, 29 Februari 2024

Rapim Polri 2024, Kapolri Beri Arahan Pengamanan Mudik Hingga Pilkada Serentak


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2024 memberikan arahan mengenai pengamanan mudik hingga Pilkada Serentak 2024. 

Rapim Polri 2024 merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI-Polri 2024 kemarin.

“Namun di sisi lain juga tetap memiliki tugas-tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Sebentar lagi kita masuk di Bulan Ramadan, yang sebentar lagi di Bulan Maret. Ini juga membutuhkan perhatian khusus, karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar. Yang tentunya juga harus mampu kita amankan. Disamping tentunya wilayah-wilayah yang akan ditinggalkan pemudik di tengah situasi menghadapi situasi Pemilu,” kata Kapolri di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Setelah Ramadan dan Idul Fitri, event internasional di Bali akan menjadi fokus pengamanan Polri berikutnya.

“Kemudian setelah itu kita akan menghadapi event internasional di Bali, yang dihadiri oleh 43 negara yang ini juga memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pengamanan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dikatakan Kapolri, pengamanan Pilkada Serentak 2024 juga menjadi fokus penyampaian. 

Kapolri akan mempersiapkan pengamanan Pilkada secara matang.

“Setelah itu kita akan menghadapi Pilkada serentak di semua daerah. Karena ada 37 provinsi harus melaksanakan kegiatan dan juga kabupatennya. Dan ini semuanya butuh kesiapan dari Polri khususnya, sebagai penanggungjawab kamtibmas,” terangnya.

Situasi kamtibmas pasca Pemilu 2024 juga menjadi perhatian Kapolri. 

Meskipun ada sedikit dinamika, menurutnya kamtibmas kini kondusif.

Pasca Pemilu, Kapolri berharap tidak terjadi Polrasiasi. 

Menurutnya, penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

“Kita jangan larut, dengan adanya perbedaan yang bisa membuat polarisasi. Namun bagaimana kita kembali bersatu, kita kembali lakukan rekonsiliasi,” ujarnya

“Tugas kita, bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi yang sudah ada betul-betul bisa kita pertahankan. Tentunya tugas kita semua untuk mengawali. Karena sulit, tidak mudah, namun kita yakin kalau kita semua bisa bersatu, seluruh stakeholder, dengan seluruh masyarakat yang lain, kita jaga jangan sampai terjadi polarisasi,” pungkasnya.

Polri Siap Amankan Pilkada Serentak 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri dalam mengamankan agenda Pilkada serentak di 37 kabupaten/kota, pengamanan bulan ramadhan hingga agenda internasional di Bali.

“Kita akan menghadapi pilkada serentak di semua daerah. Ada 37 kota yang harus melaksanakan kegiatan dan juga kabupatennya,” ungkap Kapolri di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Selain itu, Kapolri mengatakan dalam waktu dekat juga akan melalui bulan suci ramadan dan Idul fitri, di mana kenaikan harga bahan pokok harus terus dijaga. 

Apalagi, bulan ramadan kali ini terjadi saat tahapan pilpres masih terjadi.

Kemudian ada juga agenda internasional di Bali yang akan berlangsung. Dalam ajang itu, akan ada perwakilan 43 negara yang hadir.

“Ini juga memerlukan perhatian khusus, memastikan pengamanan juga berjalan baik. Dan ini semuanya butuh kesiapan dari Polri khususnya sebagai penanggungjawab kamtibmas,” pungkas Kapolri.

Permudah Masyarakat Akses Informasi Polri, Divisi Humas Polri Gelar Rakor PPID Satker dan Polda


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Divisi Humas (Divhumas) Polri melalui Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Satker Mabes Polri T.A. 2024 “Penguatan PPID Polri dalam Pengelolaan Informasi Publik guna Mewujudkan Badan Publik yang Informatif” pada Kamis (29/2/2024) di Hotel Sotis Kemang, Jakarta Selatan.

Penata Kehumasan Utama Tk.II Divhumas Polri Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana, mewakili Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam sambutan pembukaan mengatakan Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setahun dua kali. 

Dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang harus diakomodir sebagai salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewukudkan penyelenggaraan negara yang baik,” ujar Brigjen Komang, Kamis (29/02).

Dikatakan Brigjen Pol. Komang, informasi kini begitu mudah diakses hingga bisa dikatakan banjir informasi. Selain informasi kredibel, banyak jugaa hoaks dan disinformasi.

Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan integrasi informasi antar Satker dan Satwil di tubuh Polri. 

Dengan harapan masyarakat mudah mengakses pemberitaan tentang Polri.

“Diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemberitaan tentang Polri, seperti pengaduan masyarakat, hingga feed back masyarakat kepada Polri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Komang mengajak Satker dan Polda memberikan informasi yang benar, berkualitas, dan terpercaya. 

Terlebih peran kehumasan Polri menjadi penting dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Terlebih pada tahun 2024 ini, harapan Pimpinan Polri, Institusi Polri harus mendapatkan kualifikasi sebagai badan publik yang informatif pada pelaksanaan e-Monev oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) T.A. 2024,” jelasnya.

Setelah kegiatan pembukaan, akan ada pemberian materi yang terbagi menjadi dua sesi. 

Materi tersebut akan diikuti oleh Pejabat PID serta operator Satker dan Satwil Mabes Polri.

Untuk sesi I ada penyampaian materi dari Komisioner KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian RI, Kuntoro Boga Andri, dan Kabag Yanindfodok Biro PID Divhumas Polri Kombes Pol Komang Suartana.

Sementara itu sesi II ada penyampaian materi dari E-Monev KIP oleh Kabag Anev Biro PID Divhumas Polri Kabag Anev Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Iroth Laurens Recky dan materi upload website PID oleh Anjar Budhi Prasetyo.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 120 orang secara luring dan daring. Terdiri dari Anggota Biro PID Divhumas Polri, Pejabat dan operator di 43 Satker Mabes Polri, dan Kasubbid PPID serta operator Polda.

Apresiasi Pengungkapan Kasus Pornografi Anak, Kompolnas: Contoh Baik Pengungkapan Perkara


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi Polri atas pengungkapan pornografi anak sesama jenis jaringan internasional. 

Pengungkapan itu dilakukan tim penyidik Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama FBI.

Hal itu disampaikan Anggota Kompolnas RI Irjen. Pol. (Purn) Pudji Hartanto Iskandar dalam kunjungan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (28/2/24).

“Ini menjadi catatan luar biasa. Kompolnas memberikan apresiasi atas capaian Polresta Bandara Soetta,” ujarnya di Polresta Bandara Soetta.

Ia memandang, kerja sama Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan gugus tugas Violent Crimes Against Children International Task Force (VCACITF) FBI menjadi contoh dalam peningkatan kerja sama internasional Polri dengan kepolisian negara lain.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kasus extraordinary crime harus dilakukan dengan sangat hati-hati. 

Namun, respons cepat dan sinergitas antar instansi harus tetap dilakukan. Sebab, penanganannya tidak bisa dilakukan secara sederhana.

Kompolnas, ujarnya, berharap agar segala masukan dan kritik dari masyarakat terhadap penegakan hukum dijadikan pembelajaran. 

Dengan demikian, kasus seperti ini dapat dengan sigap terselesaikan.

“Untuk pencegahan harus segera dicari metodenya, ditingkatkan, bersinergi dengan stake holder terkait,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kompolnas meminta agar kasus ini diselesaikan secara tuntas dengan objektif dan profesional. 

Selain itu, penanganan perkara apapun juga harus dilakukan tanpa arogansi anggota demi menghindari penyalahgunaan wewenang.

“Itu harus sudah tidak dilakukan lagi. Era sudah berubah,” ujarnya.

Pemilu Berjalan Damai, Presiden Sampaikan Terima Kasih Kepada TNI-Polri


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan peran TNI-Polri sangat penting dalam Pemilu 2024. 

Bahkan, atas kerja keras TNI-Polri pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan aman dan lancar.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan, yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu, sehingga pemungutan suaran dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai,” ujar Presiden di Rapim TNI-Polri di Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/24).

Diakui presiden, memang beberapa dinamika riak-riak kecil sempat terjadi, namun dipandang biasa dan wajar dalam berdemokrasi. 

Di sisi lain, presiden mengingatkan bahwa perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan sangat wajar dalam demokrasi.

“Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti,” ungkap presiden.

Ditambahkan presiden, TNI-Polri harus melakukan langkah-langkah pro aktif untuk menetralisir residu-residu politik, memitigasi disinformasi pemilu, menjaga kerukunan, serta menjaga persatuan. Bahkan, presiden mengakui bahwa saat ini tantangan yang dihadapi tidaklah mudah.

Terus Genjot Kemampuan Kehumasan, Humas Polri Gelar Sertifikasi Tingkat Pama


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pelatihan dan Uji Pengetahuan Umum Kehumasan untuk tingkat Pama Divisi Humas Polri resmi dibuka. 

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelatihan kompetensi yang sebelumnya dilakukan.

Penata Kehumasan Utama Tk.II Divhumas Polri Brigjen. Pol. I Komang Sandi Arsana S.I.K.,M.H menyatakan, sertifikasi ini menjadi awal mula untuk selanjutnya diterapkan di tingkat polda jajaran.

“Jangan dianggap ini sertifikasi, tapi ini pelatihan kemampuan untuk rekan-rekan semua terkait dengan pengetahuan umum kehumasan,” kata Brigjen. Pol. Komang dalam pembukaan sertifikasi, Rabu (28/2/24).

Menurutnya, peningkatan kemampuan anggota ini merupakan tindak lanjut dari Perkap Nomor 6 Tahun 2023.

“Yang terbaik dari rekan-rekan ini nantinya kan kita sekolahkan ke diklat-diklat yang ada di luar, baik swasta maupun milik pemerintah,” ujarnya.

Diketahui, peningkatan kemampuan terus digenjot Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho kepada jajarannya. 

Sebelumnya, telah dilakukan pelatihan kompetensi kehumasan yang diperuntukan bagi tingkat bintara. 

Peningkatan kemampuan jajaran humas menjadi salah satu upaya mematangkan kemampuan di tengah tantangan yang terus berkembang.

Kadiv Humas menerangkan, peningkatan kemampuan kehumasan kali ini berkaitan dengan e-Learning Humas Polri Presisi. 

Dijelaskan Kadiv Humas, e-Learning menyediakan Fitur yang memberikan akses anggota ke berbagai materi pembelajaran serta anggota dapat mengikuti kompetensi agar dapat mengikuti ujian dan ruang belajar didalam kompetensi tersebut.

Sementara, Portal Humas Presisi adalah sebuah platform digital yang merupakan rumah besar untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi, media online, maupun media sosial kehumasan. 

Selain itu, menjadi media digital pelaksanaan kegiatan operasional maupun pembinaan fungsional kehumasan, sehingga dapat menjadi rujukan informasi bagi masyarakat, media, maupun personel Polri yang aktual dan terpercaya.

“Dengan pelatihan ini diharapkan seluruh personel dapat memiliki kemampuan kehumasan yang semakin matang dan terus dikembangkan,” ungkap Kadiv Humas, Kamis (22/2/24).

Ditambahkan Kadiv Humas, terdapat 35 peserta yang mengikuti pelatihan ini. Mulai dari tingkat bintara hingga pamen diharapkan Kadivhumas dapat benar-benar mengasah kemampuan sebagai kesiapan fungsi kehumasan.

“Humas adalah wajah dari kepolisian di mana segala tugas-tugas yang diemban dapat diketahui masyarakat melalui fungsi kehumasan. Sehingga, setiap personel kehumasan harus sigap dan terus mengasah kemampuan di tengah tantangan global dan kemajuan teknologi saat ini,” jelas Kadiv Humas.

Peningkatan kompetensi anggota, ujar Kadiv Humas, menjadi salah satu hal yang telah ditekankan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. 

Dalam 16 program prioritas Jenderal Sigit, ditekankan mengenai kemampuan komunikasi publik bagi anggota Polri.

“Hal ini juga menjadi salah satu upaya mewujudkan SDM Polri yang unggul di Era Police 4.0 sebagaimana program prioritas Kapolri,” ujar Kadiv Humas.

Tindak lanjut dari hal itu, Kadiv Humas pun memberikan hadiah beasiswa kepada enak bintara yang memperoleh nilai terbaik. Mereka yang mendapatkan nilai 80-90 diberikan beasiswa S1, S2 dan S3.

Satgas Pangan Polri Ungkap Turunkan Harga Beras di Pasaran


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Satgas Pangan Polri menyatakan hasil pemantauan hari ini menunjukan adanya penurunan harga beras di pasaran. 

Meski tidak signifikan, namun hal itu menjadi sinyal baik.

“Sudah terjadi penurunan, seperti di PIBC untuk rata-rata harga beras premium hari ini Rp 15.100 dibandingkan harga kemarin Rp15.169,” kata Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2024).

Whisnu menyebut, diharapkan akselerasi dalam pendistribusian beras yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dapat segera memulihkan harga beras.

Di sisi lain, kata Whisnu, pihaknya juga mengantisipasi lonjakan harga telur. 

Pemantauan pun terus dilakukan untuk mencegah lonjakan tersebut menjelang bulan suci ramadan.

Kami terus memonitor program SPHP jagung yang saat ini sudah berjalan, yaitu pendistribusian jagung yang menjadi komponen pokok pakan dengan sasaran peternak mandiri di wilayah sentra produsen,” tutur Whisnu.

Wisnu mengungkapkan upaya tersebut diharapkan dapat membantu peternak mandiri mendapatkan jagung dengan harga Rp5.500. Dengan demikian, dapat menekan biaya produksi telur.

“Hal ini sangat membantu peternak layer hingga musim panen jagung yang diperkirakan di bulan Maret-April,” ucap Whisnu.

Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Bareskrim Turun Tangan


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri resmi membuka penyidikan terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Penyidikan ini dilakukan setelah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

“Terkait Kuala Lumpur, kami dari Kepolisian sudah menerima laporan dari Bawaslu, penerusan laporan. Dan saat ini penyidik-penyidik kami sedang melaksanakan upaya penyidikan,” ungkap Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo dalam keterangannya, Rabu (28/02).

Proses penyidikan akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Jika ditemukan unsur pidana, Bareskrim Polri akan melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan.

“Kalau mungkin nanti terpenuhi unsur pidana atau alat bukti kita dapatkan, tentu segera kita limpahkan ke Kejaksaan. Namun seandainya nanti kita melihat hasil penyidikan seperti apa kita bahas lagi dengan Gakkumdu, Bawaslu, Kejaksaan untuk langkah lebih lanjut,” tutur Dirtipidum.

Dugaan pelanggaran yang diusut terkait penambahan jumlah pemilih.

“Pidananya dugaannya adalah menambah suara. Perbuatan yang menambah suara, menambah jumlah pemilih. Itu yang kita dapatkan sementara,” jelas Dirtipidum.

Dalam Rapim TNI-Polri 2024, Kapolri Tegaskan Sinergi TNI-Polri Harga Mati


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergitas TNI-Polri. Kapolri mengatakan sinergitas tersebut merupakan harga mati.

“Sinergitas TNI Polri merupakan harga mati yang tidak bisa digoyahkan oleh kelompok manapun,” kata Kapolri dihadapan Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Kapolri berjanji untuk terus meningkatkan sinergitas, soliditas, dan integritas kesatuan TNI-Polri dari tingkat pimpinan hingga pelaksanaan di lapangan.

“Kami janji TNI Polri akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas, dan integritas dari mulai tingkat pimpinan hingga pelaksana,” tegasnya.

Kapolri juga berkomitmen akan terus mengerahkan sumber daya untuk menjaga stabilitas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami berkomitmen dan siap mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan demi keberlanjutan pembangunan Indonesia,” tegas Kapolri.

Kapolri siap melaksanakan perintah presiden untuk terus menjaga proses demokrasi dan kerukunan serta kebersamaan masyarakat. Selain itu, siap menjadi lembaga yang adaptif sehingga terus profesional di tengah perkembangan IPTEK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya mengingatkan TNI-Polri bahwa tahapan Pemilu masih berjalan hingga Oktober 2024. 

Jajaran TNI-Polri diminta perlu mengantisipasi dan menetralisir segala residu politik untuk menjaga persatuan bangsa dan negara.

TNI-Polri diminta presiden menjadi pembelajar yang aktif dan adaptif. TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, dan meningkatkan profesionalisme dan pelayanan ke masyarakat.

“Sinergi TNI-Polri sangat mutlak dibutuhkan. Sinergo horizontal antar kesatuan. Sinergi vertikal dari atas sampai bawah. Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara,” tegas Presiden Jokowi.

Rapim TNI-Polri 2024, Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Jadi Pembelajar Aktif dan Adaptif di Tengah Tantangan Global


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam Pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024 di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024) pagi.

Mengawali arahannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih ke TNI dan Polri karena telah berhasil menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pemilu sehingga berjalan aman dan damai. Walaupun karena adanya perbedaan pilihan politik, terdapat sedikit dinamika.

“Walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil, itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi,” ujar Presiden Jokowi, Rabu.

Presiden menegaskan, tahapan Pemilu masih berjalan hingga Oktober 2024. Jajaran TNI-Polri diminta perlu mengantisipasi dan menetralisir segala residu politik untuk menjaga persatuan bangsa dan negara.

“Masih ada beberapa tahapan Pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah pro aktif untuk menetralisir reisdu-residu politik untuk memitigasi disinformasi-disinformasi Pemilu, serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara,” tutur Presiden.

Selain Pemilu, kata Presiden, kini Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam negeri dan global. Terkhusus global, bisa berdampak signifikan ke ekonomi dan sosial masyarakat.

“Kita tahu ketidakpastian ekonomi, masih belum jelas, masih belum pasti. Geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Lanskap ekonomi, lanskap politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung,” terang presiden.

Untuk menghadapi tantangan itu, presiden menyebut pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional dan siber akan semakin meningkat. Sehingga presiden meminta TNI-Polri berani berinovasi dalam teknologi.

Presiden mencontohkan penggunaan drone di Irak pada 2020 yang menewaskan Komandan Brigade Al-Quds Iran Qassem Suleimani. 

Drone tersebut sasarannya akurat karena memakai face recognition dan diduga dikendalikan di Qatar.

Oleh sebab itu, TNI-Polri diminta presiden menjadi pembelajar yang aktif dan adaptif. TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, dan meningkatkan profesionalisme dan pelayanan ke masyarakat.

“Sinergi TNI-Polri sangat mutlak dibutuhkan. Sinergo horizontal antar kesatuan. Sinergi vertikal dari atas sampai bawah. Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara,” tegas presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan TNI-Polri siap menindaklanjuti arahan presiden untuk menjaga proses demokrasi dan kerukunan serta kebersamaan masyarakat. 

Selain itu, siap menjadi lembaga yang adaptif sehingga terus profesional di tengah perkembangan IPTEK.

Kapolri menegaskan bahwa sinergitas TNI-Polri merupakan harga mati yang tidak bisa digoyahkan oleh kelompok manapun. 

Ia berjanji untuk terus meningkatkan sinergitas, soliditas, dan integritas kesatuan dari tingkat pimpinan hingga pelaksanaan di lapangan.

“Kami berkomitmen dan siap mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan demi keberlanjutan pembangunan Indonesia,” tegas Kapolri.

Senada, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa TNI akan melanjutkan pembangunan pemenuhan sarana-prasarana serta sarana pendukung 5 satuan TNI terintegrasi. 

Selain itu melaksanakan pembangunan prioritas pulau terluar serta daerah yang bersifat strategis.

Terkait Pemilu, Panglima TNI menyebut Pemilu berjalan aman, lancar, dan kondusif. Namun pihaknya akan terus mengawal dan menyukseskan hingga akhir tahapan Pemilu.

“Pasca pemungutan suara ini, TNI akan mengkedepankan optimalisasi kegiatan bimter dalam rangka rekonsiliasi bangsa dengan meningkatkan intensitas komunikasi sosial pada masyarakat, ujar Panglima.

Panglima TNI mengatakan, pihaknya akan mengkedepankan sinergitas dengan Polri agar semua yang dicita-citakan Bangsa Indonesia dapat terwujud.

Dalam rapim ini, Presiden Jokowi akan memberikan kenaikan pangkat secara istimewa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Adapun hal ini berdasarkan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024. Presiden juga diagendakan untuk menyaksikan penyerahan BAST Alpalhankam oleh Prabowo kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Para Kepala Staf Angkatan.

Setelah membuka rapim, presiden diagendakan melakukan pemeriksaan terhadap Alutsista TNI-Polri di Lapangan Depan GOR Ahmad Yani Mabes TNI, serta menyaksikan penyerahan kunci kendaraan listrik kepada para pemimpin TNI-Polri

Diketahui, 362 pejabat utama TNI dan Polri turut hadir. Serta beberapa pejabat utama DPR RI dan MPR RI.

Penguatan PPID Satker Mabes Polri Wujudkan Badan Publik yang Informatif


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Mabes Polri melaksanakan pertemuan seluruh Satker Mabes Polri dalam hal pengelolaan data dan informasi dengan tema ” Penguatan PPID Polri Dalam Pengelolaan Informasi Publik Guna Mewujudkan Badan Publik Yang Informatif.

Hadir sebagai narasumber dalam pertemuan PPID tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr Sandi Nugroho.SIK.SH.M.Hum diwakili, Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KIP. Gede Narayana S.E, M.Si dan Kepala Biro Humas Kementan RI Kuntoro Boga Andri S.P. M.AGR.PH.D. untuk memberikan materi transparansi informasi publik.

Acara pertemuan PPID Satker ini dilaksanakan setiap tahun dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri. 

Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Sotis, Kemang dengan dihadiri jajaran Mabes Polri dan diikuti seluruh jajaran Polda se Indonesia secara daring.

“Hak memperoleh informasi hak asasi manusia yang harus diakomodir sebagai salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance) dalam rangka menghindari masyarakat yang pasif tidak ada kritik,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Kamis (29/2).

Menurut pembicara Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat Gede Narayana.

“PPID dalam menyebarkan informasi harus memilah dan memilih dengan sifat berkala, serta-merta, wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan,” jelasnya.

Diharapkan kedepannya institusi Polri bisa menjadi lembaga dengan keterbukaan publik yang baik bagi masyarakat karena keterbukaan informasi publik menjadi salah satu parameter good governance dengan menjunjung transparansi informasi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Jumat, 23 Februari 2024

Humas Indonesia Gelar GPR Conference, Diskusikan Kelayakan Posisi Humas pada Eselon I


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Humas Indonesia mengadakan Government Digital Public Relation (GPR) Conference dengan tajuk “Layakkah Humas berada di eselon I?”, di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (22/2/2024). 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang bagaimana dan sudah sampai manakah posisi serta peran GPR di sebuah lembaga. 

CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan, menyebutkan, bahwa ide tajuk tersebut bukan bermaksud menjadi sebuah goals dari diskusi, melainkan untuk meyakinkan kalangan insan humas pemerintah bahwa GPR sesungguhnya bisa naik level dengan dukungan kompetensi serta dukungan dari pimpinan. 

Asmono Wikan juga menyampaikan bahwa selama ini GPR memiliki posisi dan peran strategis di sebuah lembaga, namun seringkali dirasa hanya sebagai pendukung dan belum saatnya untuk menaikan levelnya, sehingga berdampak pada minimnya anggaran kegiatan kehumasan. 

"Hasil dari conference ini akan kami bawa ke daerah selanjutnya didiskusikan dengan para pimpinan lembaga/instansi dengan didukung oleh Kementerian Kominfo. Dengan demikian, hasil conference ini bisa menjadi langkah-langkah kecil yang kemudian menjadi gelombang besar bagi GPR untuk mendapat posisi strategis," ujarnya. 

Wakil Menteri Kominfo RI, Nezar Patria, berpendapat bahwa profesi GPR sebetulnya mengalami disrupsi teknologi, dan penting dipahami terutama dalam pengaruh digitalisasi. 

Menurutnya, saat ini sumber-sumber informasi tidak lagi dikuasai oleh satu sumber saja, namun masyarakat telah menguasai dari berbagai banyak sumber atau kanal. 

Bahkan mereka sekaligus menjadi produsen informasi.

"Hal ini menjadi tantangan GPR sekaligus mengubah cara kerja mereka dalam membangun strategi komunikasi," katanya.

Nezar mengatakan, seorang GPR juga harus memahami soal political risk. 

"Jika dulu political risk menjadi urusan negara, tetapi sekarang justru yang ditakuti adalah respon di media sosial. Sebab media sosial bisa menaikan dan menjatuhkan seseorang, bahkan menurunkan harga saham atau pun menutup suatu perusahaan," terangnya.

Selain itu, urusan GPR tidak hanya berhubungan dengan media-media arus utama dan tidak hanya membangun media relation, tetapi justru harus mampu memainkan sentimen di media sosial, serta  memainkan news value-nya. 

"News politic menjadi landscap media sosial saat ini," ucapnya.

Lebih lajut dikatakan, saat ini pemerintah juga menghadapi krisis kepercayaan di masyarakat, dan hal ini merupakan tantangan GPR, karena sumber-sumber informasi kini tidak bisa lagi dimonopoli negara. 

Di sinilah perlu disadari bahwa pesaing utama GPR bukan media arus utama, melainkan media sosial. 

Sebab perubahan signifikan media arus utama/mainstream setelah 15 tahun lalu adalah bahwa media arus utama/mainstream saat ini kehilangan audiencenya. 

"Justru dengan digitalisasi di masyarakat GPR bisa tau siapa audiencenya," jelasnya.

Dikatakan Nezar, seorang GPR harus bisa memperluas avarage kapasitanya. Antara lain, pertama, adaptif dengan perkembangan saat ini. 

Kedua, strategi-strategi baru harus dilakukan dan tau betul karakter platform media sosial, bahkan karakter pelaku media sosial. 

Ketiga, mampu membangun hubungan dengan media arus utama/mainstream.