Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin Sorot Kehadiran TNI di Kampus

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti tindakan TNI yang belakangan ini ramai diberitakan kerap hadir di lingkungan kampus. 

Hal itu dinilai berpotensi mencederai kebebasan akademik dan sipil. 

Ia menegaskan TNI harus menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. 

“Sudah bukan zamannya lagi TNI melakukan aktivitas-aktivitas yang bernuansa intimidasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 April 2025.

Hasanuddin menegaskan masuknya TNI ke kampus tidak hanya melanggar norma akademik. 

Hal tersebut berpotensi mencederai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik.

“Hal yang harus selalu dipahami adalah perguruan tinggi bukan lah medan pertempuran dalam perspektif pertahanan negara. Kampus adalah pusat intelektualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan,” tegas purnawirawan Mayjen TNI tersebut.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa kehadiran aparat bersenjata di kampus bisa mengintimidasi sivitas akademika. 

Ia meminta semua pihak untuk wajib menghormati ruang akademik di kampus sebagai tempat yang bebas dari tekanan atau intervensi.

Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan pentingnya peran pimpinan perguruan tinggi dalam menjaga independensi kampus sebagai pusat pengembangan pengetahuan sesuai kaidah ilmiah.

“Pimpinan perguruan tinggi harus bertanggung jawab memastikan lingkungan kampus tetap kondusif dan bebas dari segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengintimidasi atau bahkan mengintervensi kebebasan akademik,” pungkasnya.

Adapun peristiwa masuknya aparat TNI ke kampus berulang terjadi usai pengesahan Revisi UU TNI pada Maret 2025. Pertemuan pada 24 Maret 2025 terjadi antara BEM dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah, yang dilatarbelakangi aksi protes RUU TNI pada 21 Maret 2025. Empat hari setelahnya, mahasiswa Papua merasa terancam dengan beredarnya surat dari Komando Distrik Militer 1707/Merauke yang dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa.

Di awal surat, Kodim menjelaskan dua dasar permintaan data tersebut, yaitu program kerja bidang intelijen/pengamanan dan pertimbangan komando serta Staf Kodim 1707/Merauke. Ketiga, pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana. 

Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, informasi tersebut menjadi sorotan pada 26 Maret.

Baru-baru ini, insiden TNI lagi-lagi masuk di lingkungan kampus tengah disorot publik. Peristiwa itu adalah kedatangan anggota TNI dalam diskusi bertema ‘Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik’ di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025.

Selain itu, ada pula kejadian kedatangan Komandan Distrik Militer (Kodim) Depok 0508 Kolonel Iman Widhiarto ke kampus Universitas Indonesia (UI) pada 16 April 2025 saat mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa. 

Meski TNI menyatakan hadir karena mendapat undangan, pihak kampus membantah mengundang militer dalam acara konsolidasi mahasiswa tersebut.

Read More

Ketua Komisi III Pastikan RUU KUHAP Dibahas Terbuka di Gedung DPR

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi III DPR Habiburokhman janji pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilakukan secara terbuka dengan disiarkan langsung oleh TV Parlemen. 

Ia juga menegaskan pembahasan diselenggarakan di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat di manapun berada," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Senin (21/4).

Bertalian dengan itu, dia menyatakan Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat baik sebelum dan setelah rapat panitia kerja (Panja) RUU KUHAP.

Saat ini, RUU KUHAP telah disahkan sebagai usul inisiatif DPR dan selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah sesuai Tata Tertib DPR.

"Kita berharap kita bisa segera mempunyai KUHAP baru yang benar-benar bisa menghadirkan keadilan dalam proses beracara pidana," ujar Habiburokhman.

Politisi Partai Gerindra itu kemudian menerangkan proses pengajuan RUU KUHAP sebagai usul inisiatif DPR periode 2024-2029.

Pada 23 Oktober 2024, Komisi III melakukan penyusunan RUU KUHAP. Komisi III selanjutnya menugaskan Badan Keahlian (BK) DPR untuk menyiapkan naskah akademik dan RUU KUHAP.

Menurut Habiburokhman, dalam proses menyiapkan naskah akademik dan RUU KUHAP, BK telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat berupa diskusi dengan aparat penegak hukum antara lain Kejaksaan Agung dan Polri. Ada juga perwakilan koalisi masyarakat sipil.

Lalu, pada 23 Januari 2025 BK DPR mengadakan webinar dengan berbagai narasumber dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga akademisi.

"Webinar ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta melalui Zoom dan lebih dari 7.300 peserta melalui Youtube DPR RI. Peserta webinar ini berasal dari kalangan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi advokat, dan aparat penegak hukum," tuturnya.

Penyerapan aspirasi itu pun terus berlanjut hingga akhirnya pada 19 Maret 2025, RUU KUHAP resmi disahkan sebagai usul inisiatif DPR.

Read More

Dahnil Anzar: Orang yang Intervensi Prabowo Akan Jadi Musuh

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto disebut sebagai sosok yang tak bisa diintervensi. 

Jika ada orang yang mengintervensi maka akan menjadi musuh Prabowo.

Hal itu diungkap politikus Partai Gerindra Dahnil Anzar yang mengaku telah mengenal dekat Prabowo sejak menjadi juru bicaranya selama tujuh tahun terakhir sebelum menjadi Presiden.

"Saya tujuh tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, baik pribadi maupun jabatan politik beliau. Pak Prabowo itu tidak bisa diintervensi siapapun. Kalau Anda berusaha intervensi dia, maka dia akan jadi musuh beliau pertama," kata Dahnil, Selasa (22/4).

Dahnil juga menepis isu matahari kembar menyusul pertemuan sejumlah menteri Prabowo di kediaman Presiden RI ketujuh Joko Widodo di Solo.

Beberapa menteri yang menemui Jokowi antara lain Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM.

Dahnil memastikan matahari kembar yang menjadi konotasi dari dua kepemimpinan saat ini, tak akan terjadi. 

Dia meyakini isu itu hanya diembuskan untuk membuat Prabowo kesal.

"Saya yakin kan, itu enggak akan terjadi. Kalau pun ada upaya misalnya, narasi ada matahari kembar, yang terus dikembangkan, mungkin itu upaya agar Pak Prabowo kesal," katanya.

Namun, saat ditanya apakah Prabowo telah menegur para menterinya usai sowan ke Solo, Dahnil mengaku tak tahu menahu. Menurut dia, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Tapi yang jelas, menteri dan para menteri juga paham bahwa dalam kasus Pak Treng [Trenggono], memang gaya Pak Trengg itu begitu kan. Artinya tidak ada maksud kemudian menempatkan beliau punya dua bos," kata Dahnil.

Read More

Peringati Hari Kartini, Kompolnas: Kesamaan Pandangan Modal Utama Cegah Kekerasan Berbasis Gender

Jepara - KABARPROGRESIF.COM Kompolnas RI menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara semua kalangan sebagai langkah awal untuk mengantisipasi serta menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal itu disampaikan mengingat belakangan ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah mengalami peningkatan. 

Berdasarkan data Januari 2025, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan, di mana 60 kasus terhadap anak dan 48 kasus terhadap perempuan.

“Ada konsep laki-laki maupun perempuan yang harus disamakan, bagaimana melihat sosok perempuan yang bukan hanya dilindungi tapi disetarakan perannya,” ujar Ida saat ditemui di acara Peringatan Hari Kartini yang diikuti juga oleh jakaran Polwan Polres Jepara Polda Jawa Tengah, Senin (21/4/25).

Ia menyampaikan, kekerasan berbasis gender tidak hanya terbatas pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi juga mencakup kasus-kasus lain, seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan pelecehan di ruang publik maupun domestik. 

Dirinya pun berpandangan bahwa kekerasan seringkali dari pandangan yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

“Tidak ada lagi laki-laki dengan kekuatan fisiknya melakukan kekerasan seenaknya kepada perempuan. Harus diubah persepsi bahwa istri adalah bagian penting dalam membangun rumah tangga,” ungkapnya.

Ditekankannya, Kompolnas juga mendorong perempuan untuk lebih berani bersuara jika mengalami kekerasan. 

Sebab, keberanian perempuan untuk melapor sangat penting agar kekerasan yang selama ini tersembunyi dapat terungkap dan ditangani secara tuntas.

“Beraninya perempuan berbicara terhadap kekerasan yang dialaminya sangat diharapkan. Kementerian dan direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tidak hanya bertugas menindak pelaku, tapi juga harus memperkuat pencegahan dan pendampingan pasca-kejadian (after care) bagi korban,” ujarnya.

Dalam perayaan Hari Kartini ini, Ida juga menyampaikan pesan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Di mana dalam pesannya, Menteri Arifah berpandangan bahwa Kartini adalah simbol keberanian untuk berpikir melampaui zamannya.

Di usia muda, Kartini telah menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan dan bangsanya, serta meyakini bahwa kemajuan bangsa tidak mungkin dicapai tanpa kemajuan perempuan. 

Ia pun membayangkan Indonesia yang lebih adil di mana perempuan bebas bermimpi, menempuh pendidikan, dan menentukan nasibnya sendiri.

“Hari ini, lebih dari satu abad setelah Kartini menulis pikirannya, perjuangan itu belum selesai. Masih banyak perempuan yang menghadapi tantangan dalam pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan ruang-ruang pengambilan keputusan,” jelas Ida membacakan amanat Menteri Arifah.

Read More

Tokoh Pemuda Suku Kamoro Apresiasi TNI-Polri atas Evakuasi Korban Kekerasan KKB di Yahukimo

Mimika - KABARPROGRESIF.COM Tokoh Pemuda Suku Kamoro, Bapak Edison Manikiuta, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kinerja aparat TNI-Polri dalam operasi penyelamatan dan evakuasi korban kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap masyarakat pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Edison dalam kegiatan yang digelar di kediamannya di Jalan Nawaripi, Kabupaten Mimika, Sabtu (19/4) pukul 14.00 WIT.

“Kami sebagai tokoh-tokoh intelektual, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat dari Suku Kamoro, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada jajaran TNI dan Polri yang telah bekerja keras mengevakuasi para korban – baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih selamat – dari lokasi kejadian hingga ke rumah sakit, dan kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing,” ujar Edison.

Ia menegaskan bahwa tindakan brutal yang dilakukan oleh KKB tidak dapat dibenarkan dari sisi kemanusiaan maupun agama. 

Edison mengutuk keras aksi pembunuhan tersebut yang dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Perbuatan saudara-saudara kami yang tergabung dalam KKB, yang membunuh masyarakat pendulang – yang notabene hanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka adalah tindakan tidak manusiawi. Mereka berjuang demi anak-anak yang sekolah, demi keluarga yang hidup pas-pasan. Namun mereka diperlakukan dengan kejam. Hati kecil kami tidak bisa menerima itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edison menyerukan agar masyarakat Papua dapat hidup dalam damai tanpa kekerasan, serta mengajak semua pihak untuk menghargai nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

“Agama manapun tidak membenarkan pembunuhan, apalagi terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Agama melarang fitnah dan kekerasan. Oleh karena itu, kami mendorong agar semua pihak bersatu, menolak aksi teror, dan menjaga Papua sebagai tanah damai,” tambahnya.

Operasi Damai Cartenz-2025 mendapat dukungan luas dari tokoh-tokoh adat dan masyarakat sipil di Papua. 

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan, serta melindungi warga sipil dari ancaman kelompok bersenjata.

Read More

Anggota DPR Hinca Panjaitan Puji Kinerja Polri Amankan Mudik 2025

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengapresiasi kinerja kepolisian dalam pengamanan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025. 

Hinca menilai penanganan arus mudik dan balik 2025 lebih lancar dibanding tahun sebelumnya.

Ia mengatakan seluruh anggota Komisi III DPR ikut serta dalam pemantauan arus mudik Lebaran 2025. 

Bahkan, kata dia, pelaksanaan mudik di Sumatera Utara berjalan dengan baik.

“Nah kalau Polda Sumut dianggap mewakili ini, persiapannya menurut saya perfect,” ujar Hinca, Senin (21/4/2025).

Hinca menilai meski jumlah personel kepolisian untuk mengamankan mudik berkurang, titik pengamanan tetap berjalan dengan baik. 

Ia menyebut Daftar Susunan Personel (DSP) di Sumut hanya mencapai 20.634 dari seharusnya 35.090 personel.

“Jadi luar biasa. Lalu ada juga dokternya, ada yang ngurus tensinya dan seterusnya. Jadi dari segi persiapan cukup baik dan Kapoldanya langsung memantau,” imbuh Hinca.

Ia mengatakan angka kecelakaan di Sumatera Utara selama mudik menurun sebesar 63 persen. 

Hinca menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2025 berjalan baik, karena itu dirinya mengapresiasi kinerja Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho dan jajaran.

“Nah, dari situ saya ingin memberi apresiasi ke teman-teman Korlantas bahwa persiapan dan pengamanan pelaksanaan mudik Lebaran ini berlangsung baik dan lancar dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia juga memberikan evaluasi terkait jumlah polisi yang mengalami sakit di wilayah Sumut. 

Ia menyebut hal ini harus menjadi atensi kepolisian untuk penanganan mudik selanjutnya.

“Nah dari yang sakit ini banyak juga yang polisi lalu lintas dan mereka bekerja dari sejak polisi lalu lintas sampai nanti dia pensiun. Rata-rata menurut Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabidokkes) Polda Sumut, ternyata ada yang sampai menderita sakit bawaan di paru-paru,” tutur Hinca.

“Terhadap polisi lalu lintas kita yang bertugas di lapangan bisa diputar dan dibuatkan jadwalnya, untuk kesehatannya. Jadi harusnya harus berputar gitu ya,” imbuhnya.

Read More

FKDM Mimika Apresiasi Keberhasilan Ops Damai Cartenz Tuntas Evakuasi dan Identifikasi Korban Kekejaman KKB

Mimika - KABARPROGRESIF.COM Tokoh masyarakat Mimika yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Dewan Mahasiswa (FKDM) Kabupaten Mimika, Arnold Ronsumbre menyampaikan pernyataan resmi yang penuh empati dan harapan dalam menanggapi aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua, khususnya di daerah pendulangan emas Kabupaten Yahukimo.

Dalam pernyataannya, Arnold Ronsumbre mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, melalui aparat TNI-Polri khususnya Operasi Damai Cartenz, atas keberhasilan dalam mengevakuasi para korban dari wilayah rawan konflik.

“Saya mewakili masyarakat Mimika dan seluruh elemen yang mencintai kedamaian mengucapkan terima kasih atas dedikasi TNI-Polri dalam menjalankan tugasnya. Aksi kekerasan di tanah Papua adalah pelanggaran HAM yang tidak bisa ditolerir,” ujar Arnold dalam penyampaiannya, Sabtu (19/4).

Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Menurutnya, peristiwa yang terjadi bukan hanya mencederai nilai kemanusiaan, tetapi juga mencoreng citra Tanah Papua dan Indonesia secara keseluruhan.

“Kami mendukung penuh langkah hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam aksi-aksi tersebut. Ini adalah pelanggaran nyata terhadap hak hidup manusia. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut, sebagai tokoh masyarakat dan ketua paguyuban, Arnold Ronsumbre menyampaikan imbauan moral berdasarkan ajaran agama agar seluruh masyarakat Papua menolak tindakan kekerasan dan tidak mengambil nyawa sesama.

“Dalam Injil, Tuhan melarang kita untuk membunuh. Maka sudah semestinya kita semua, khususnya kelompok-kelompok bersenjata, menghentikan tindakan kekerasan. Ingat, setiap tetes darah yang tumpah akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat,” katanya dengan nada serius.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Papua terutama Timika untuk bersatu, menjaga kedamaian, serta menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif, khususnya di wilayah Amungme dan sekitarnya.

“Timika adalah barometer kedamaian Papua. Jika Mimika aman, maka Papua akan damai. Mari kita bergandeng tangan membangun suasana persatuan, bukan perpecahan,” imbaunya.

Sebagai penutup, Arnold Ronsumbre kembali menegaskan bahwa konflik dan kekerasan hanya akan menyisakan luka dan mencoreng nama baik bangsa di mata dunia.

“Jangan sampai karena segelintir oknum, nama Indonesia tercoreng di mata internasional. Mari kita jaga Papua agar tidak lagi dilumuri darah. Kita rawat perdamaian ini bersama,” tutupnya.

Pernyataan ini menjadi suara penting dari akar rumput, menandakan harapan besar masyarakat lokal akan perdamaian yang hakiki dan tegaknya keadilan di tanah Papua.

Read More

Kuntadi Resmi Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Gantikan Mia Amiati yang Pensiun

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Tongkat kepemimpinan di tubuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengalami perubahan. 

Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL, yang telah memasuki masa pensiun digantikan oleh Kuntadi SH, MH.

Pergantian tersebut tercatat dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor : PRIN -23/A/JA/04/2025.

Dalam surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 130 tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebelum menempati posisi sebagai Kepala Kejati Jawa Timur, Kuntadi merupakan Kepala Kejati Lampung, Sumatera Selatan.

Dia menggantikan Mia Amiati yang telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi dan profesionalisme yang luar biasa.

Usai dilantik pada 2 Maret 2022 lalu oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dr. Mia Amiati memimpin Kejati Jawa Timur dengan visi dan misi yang kuat, serta telah memberikan kontribusi signifikan bagi penegakan hukum di Jawa Timur.

Sejumlah prestasi dan inovasi pun telah ditorehkan dan dibuat oleh satu-satunya wanita yang pernah memimpin Kejati Jatim ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mia Amiati akan menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri usai pensiun dari Kepala Kejati Jatim.

Sementara pelantikan resmi terhadap Kuntadi selaku Kepala Kejati Jatim akan dilakukan pada 23 April 2025 oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

Read More

Indonesia Indicator Beberkan Sentimen Positif yang Diraih Polri dari Berbagai Media Sosial

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform.

Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian.

“Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24).

Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online.

“Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rustika.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini terdapat lima platform yang memberikan sentimen terhadap Polri. 

Dia mengatakan salah satu engagement terbesar Polri berasal dari TikTok.

“Kalau kita baca kebetulan saya juga membuat satu data. Jadi selama satu tahun terakhir, dari lima platform ada 2,1 juta postingan di media sosial dengan engage.ent sebesar 53.531.000 dari 430.255 akun,” jelas Direktur Rustika.

“Di sini kita liat bahwa engagement terbesar terkait sama Polri itu berasal dari akun TikTok, akun TikTok memberikan sentimen negatif kepada Polri sebesar 11%, sementara itu akun Instagram merupakan akun terbesar kedua yang merespons positif terhadap Polri, dan di akun ini hanya menyisakan sebesar 8% sentimen negatif,” lanjut Direktur Rustika.

Ia mengatakan di platform Instagram, Polri mendapatkan apresiasi. Hal itu lantaran banyaknya anggota Polisi pengguna Instagram.

“Hampir diseluruh Polsek, Polres, anggota Polri menggunakan platform Instagram dan mereka mendapatkan atensi luar biasa paling besar di media sosial, dan di media sosial Instagram itu Polri mendapatkan apresiasi paling besar terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pilkada, dan penyelenggaraan lebaran,” ujar Direktur Rustika.

Read More

Jokowi Disebut Perlu Buktikan Diri bukan Pemimpin Korup

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi.

Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025.

“Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tidak sah adalah tidak benar.

Hal ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. 

Hal tersebut senapas dengan RUU Parampasan Aset yang secara getol diperjuangkan oleh partai PSI yang diketuai oleh anak Jokowi, Kaesang, untuk segera disahkan.

“Lagi pula, Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat,” ujarnya.

Ray mengemukakan seharusnya Jokowi sendiri yang berinisiatif membuktikan bahwa harta kekayaan diri dan keluarganya didapatkan secara sah. 

Hal ini untuk memberi teladan bagi mantan pejabat agar dengan terbuka menjelaskan asal usul harta dirinya dan keluarganya.

Ray juga menyebut rilis OCCRP jadi momen uji nyali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai institusi yang dibentuk untuk menegakan hukum bagi para koruptor, maka informasi dari OCCPR sangat patut diperhatikan oleh KPK.

“Tentu saja, bukan sekadar diperhatikan, tapi juga dianalisis sejauh apa data-data yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi,” paparnya.

“KPK tak perlu berdalih misalnya bahwa laporan itu tidak dapat dipegang, kurang lengkap dan sebagainya. Karena, sekecil apa pun informasi yang disampaikan oleh lembaga publik, sudah semestinya jadi dasar bagi KPK untuk memeriksa objeknya,” tutur Ray.

Ray berpendapat jangan sampai sinisme publik bahwa KPK hanya bekerja untuk mengorek-orek dugaan korupsi, suap, dan lainnya hanya dari lawan politik yang berkuasa.

“Terlihat gagah di depan Hasto Kristianto, tapi melempem menghadapi kasus-kasus besar, dengan kerugian negara yang sangat besar dan pelaku yang memiliki pengaruh besar. Kita akan lihat seberapa besar nyali KPK di hari-hari depan,” ucap Ray.

Read More

Pemberantasan Korupsi 2025 Diminta Fokus Maksimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pemberantasan korupsi semakin agresif pada 2025. 

Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi.

"Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansti penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, yang mana ini juga menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan upaya pemberantasan tak hanya fokus pada pemidanaan. 

Tetapi, harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

"Dan paradigmanya juga harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negaranya,” ungkap dia.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor. 

Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara.

"Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum sesuai kejahatannya,” sebut dia.

Selain itu, Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 2024. Korps Adhyaksa dinilai berhasil mengungkap kasus kakap.

"Banyak sekali kasus kakap yang berhasil terbongkar, mulai dari megakorupsi timah, kasus suap putusan Ronald Tannur, dan lain sebagainya. Namun di tahun 2025 ini, saya turut meminta Kejagung untuk bisa lebih memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negaranya. Karena sebenarnya itu yang paling penting,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejagung melaporkan kinerja selama 2024. Korps Adhyaksa berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp1,69 triliun. 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap 2.316 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.

Read More

Istana Tegaskan Hanya Kategori Ini yang Kena PPN 12%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Prita Laura menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah. 

Barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Ia membeberkan barang dan jasa yang kena PPN 12 persen antara lain kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 miliar. 

Kemudian, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan jet pribadi, senjata api, helikopter, kapal pesiar, serta mobil mewah. 

"Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11 persen seperti semula," jelas Prita dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025. 

Ia memastikan kebijakan PPN 12 persen tak berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak. 

Sebab, barang dan jasa yang sebelumnya ditetapkan PPN 11 persen, tetap sama.

"Sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak," ungkap dia.

Prita juga memastikan belanja kebutuhan sehari-hari di warung dan supermarket tidak terpengaruh kenaikan PPN 12 persen. Hal ini dinilai sebagai kado tahun baru dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bisa dipastikan tidak ada kenaikan di barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ini adalah kado awal tahun dari Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia dengan menjawab spekulasi dan keraguan yang ada," kata Prita.

Prita menyebut kebijakan ini sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang pruden dan displin. 

Sehingga, ia pastikan keuangan negara selalu terjaga.

Read More

Tuding Jokowi, OCCRP Diminta Sertakan Bukti Konkret

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti.

"Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. 

Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia.

"Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert.

Di sisi lain, dia melihat OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI. 

Bahkan, hal itu sama sekali tidak pernah diusulkan DPR,

"Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945," terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Kemudian, kembali pada asas hukum internasional 'Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur'.

"Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum," tegas Albert.

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Kenaikan PPN 12% Amanah UU

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menjelaskan menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen merupakan amanah dan perintah undang-undang (UU). 

Dalam aturan tersebut secara jelas PPN 12 persen diterapkan pada 2025. 

"Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanah, perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 1 Januari 2024. 

RI 1 menjelaskan dalam UU HPP telah memerintahkan pemerintah untuk menaikan tarif PPN secara bertahap. 

Pemerintah mulai menaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022. 

"Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025," jelasnya.

Kepala Negara menyebut bahwa kenaikan tarif PPN secara bertahap diharapkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. 

Sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Prabowo menekankan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat. 

Sehingga, ia tegaskan bahwa PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa kategori mewah. 

"Setiap kebijakan perpajakkan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi," ujar dia.

Read More

Tuding Jokowi, OCCRP Diminta Sertakan Bukti Konkret

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti.

"Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia.

"Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert.

Di sisi lain, dia melihat OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI. Bahkan, hal itu sama sekali tidak pernah diusulkan DPR,

"Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945," terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. 

Kemudian, kembali pada asas hukum internasional 'Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur'.

"Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum," tegas Albert.

Read More

PPN 12% untuk Barang Mewah Bentuk Kepekaan Kondisi Masyarakat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada kelompok barang mewah diapresiasi. 

Keputusan itu dinilai komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 1 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai kebijakan tersebut memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah-menengah dengan kalangan atas. 

Kebijakan itu juga dinilai memberikan ruang bagi pelaku industri tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Keputusan Presiden tentang PPN 12 persen saya kira sudah tepat. Bagaimana sasarannya tidak general, tapi hanya untuk kalangan atas saja. Jadi kebijakan ini justru membangkitkan keadilan bagi masyarakat. Yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajaknya sama dengan kalangan menengah ke bawah yang punya sepeda motor," ungkap dia.

Eks Ketua Fraksi PKB di DPR itu menilai pemberlakuan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan adanya pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak. 

Pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumennya berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

Hal ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada asas keadilan sosial dan mendukung sistem pajak yang adil. 

Kebijakan ini sekaligus mempertegas visi pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen untuk menciptakan harmoni antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat,” sebut dia.

Cucun juga mengapresiasi langkah pemerintah memberikan paket stimulus berupa bantuan beras, diskon untuk tarif listrik, dan pembiayaan industri padat karya.

“Langkah Presiden Prabowo dalam memberikan stimulus kepada perekonomian melalui bantuan dan subsidi ke masyarakat sangat tepat untuk terus menjaga daya belinya di tengah ketidakpastian perekonomian yang tinggi,” ujar dia.

Read More

Menko Polkam dan Kapolri Pantau Persiapan Malam Pergantian Tahun

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mendampingi Menko Polkam Budi Gunawan memantau pengamanan malam tahun baru 2025 di Polda Metro Jaya. 

Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwogandhi, dan sejumlah kepala lembaga, serta PJU TNI-Polri.

Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan momen pergantian tahun baru di Indonesia berjalan aman dan lancar.

“Tadi baru saja sejak dari pukul 20.00 WIB, kami dari pemerintah dalam hal ini dari Menkopolkam, Kapolri, Panglima TNI yang dalam hal ini diwakili Kasum, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, BNPB, dan ini Kemenhub, dan instansi terkait lainnya telah melakukan pengecekan jajaran dalam hal ini Forkopimda untuk mengecek kesiapan terakhir malam tahun baru,” jelas Menkopolkam di BPMJ, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dijelaskan Menkopolkam, dalam video conference dengan jajaran Forkopimda ditekankan mengenai antisipasi bencana alam akibat terjadinya hidrometeorologi. 

Hal itu disebut akan terjadi selama 2-3 hari ke depan.

“Dengan curah hujan meningkat 20 persen sehingga ada potensi terjadinya banjir, tanah longsor, dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah,” ujar Menkopolkam.

Tak lupa, seluruh jajaran Forkopimda juga diharuskan mengantisipasi arus balik libur Nataru. Sebab, diprediksi puncak arus balik dimulai besok (1/1/25).

Terakhir, Menko Polkam menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat di malam tahun baru. 

Presiden juga menitipkan harapan untuk bangsa Indonesia di tahun 2025.

“Menjelang pergantian tahun 2025, pertama-tama kami menyampaikan ada salam dan pesan dari bapak Presiden bapak Prabowo Subianto, beliau menyampaikan salam ucapan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan harapan dan doa semoga di tahun 2025 kita semua diberikan anugrah kebaikan perdamaian kesejahteraan dan indonesia semakin maju ke depannya,” ujar Menkopolkam Polkam.

Ditambahkan Jenderal Sigit, beberapa wilayah terpantau terjadi hujan, seperti di wilayah Sulawesi Selatan dan Sumatera. 

Oleh karenanya, seluruh jajaran kembali ditekankan untuk benar-benar melakukan pengamanan dan antisipasi bencana, terutama di tempat wisata.

“Sehingga tentunya tadi kita ingatkan agar khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki objek wisata pantai untuk mengingatkan seluruh anggota yang ada di pos pelayanan untuk memastikan agar para pengunjung wisata di wilayah pantai dalam kondisi yang selalu terpantau dengan baik,” ungkap Kapolri.

Ditambahkan Kapolri, jajaran juga diingatkan untuk mengantisipasi potensi-potensi yang akan berdampak terhadap masalah kecelakaan di laut. 

Oleh karenanya, kesigapan anggota ditekankan sebagai antisipasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan objek-objek wisata di laut.

Menurut Kapolri, dalam pengamanan malam tahun baru juga dilakukan pemantauan tempat ibadah dan juga melaksanakan rangkaian kegiatan di titik-titik objek untuk merayakan pergantian tahun. 

Selain itu, diminta mengantisipasi terjadinya kemacetan karena potensi penumpukan.

“Sehingga perlu ada informasi terkait dengan pengaturan rekayasa arus lalin, sehingga kemudian pada saat terjadi pembubaran dari titik tempat bergumpul di wilayah yang menjadi tempat berkumpul untuk merayakan tahun baru, ini betul-betul bisa terinformasi dengan baik ke masyarakat,” ungkap Kapolri.

Read More

Kapolri Cek Pengamanan Perayaan Momen Tahun Baru 2025 di Bundaran HI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Meninjau Langsung Momen Perayaan Tahun Baru 2025 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejumlah Pejabat Juga Hadir di Bundaran HI.

Kapolri Juga Terlihat Bertemu Langsung dan Dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menyalami Bapak Presiden Saat Melaksanakan Pengecekan Pengamanan.

Jenderal Sigit Tiba di Bundaran HI Pada Pukul 23.00 WIB di dampingi Oleh Kakorlantas Irjen Aan Suhanan, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Pangdam Jaya Mayjen Rafael Granada Baay, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan Jajaran Lainnya.

Jenderal Sigit sebelumnya sudah melakukan monitoring pelaksanaan malam tahun baru 2025 di seluruh Indonesia. 

Monitoring dilakukan melalui video conference di gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Turut hadir di lokasi Gedung Promoter Menko Polkam Budi Gunawan, Kasum TNI mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan hingga jajaran pejabat utama Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

“Kita langsung melaksanakan kegiatan video conference dengan beberapa wilayah, mulai dari wilayah DIY, kemudian wilayah Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara, kemudian NTT, kemudian juga Maluku, dan juga DKI. Beberapa wilayah terpantau terjadi hujan di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian mengarah ke Sumatera,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan, Selasa (31/12).

Jenderal Sigit mengatakan personel terus siaga sampai semua rangkaian malam tahun baru berjalan tuntas. 

Sigit menegaskan pihaknya siap mengawal momen pergantian tahun baru berlangsung aman.

“Pastikan bahwa personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian tahun baru 2025 betul-betul tuntas,” tuturnya.

Read More

Presiden Prabowo Umumkan PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang mulai berlaku pada Januari 2025. 

Ia menggaris bawahi kenaikan ini secara khusus hanya akan diterapkan untuk barang dan jasa mewah.

"Tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen, tetapi hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu," kata Presiden Prabowo seperti dikutip, Rabu, 1 Januari 2024.

Presiden Prabowo menyebut, kategori barang mewah yang dimaksud mencakup pesawat jet pribadi, kapal pesiar, motor yacht, serta hunian mewah dengan nilai yang jauh di atas golongan menengah. 

Presiden menekankan, kebijakan ini dirancang agar tidak membebani kebutuhan masyarakat umum, melainkan difokuskan pada kelompok masyarakat papan atas.

Read More

KMHDI Apresiasi Kapolri yang Tindak Tegas Anggota Indisiplin

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) I Wayan Darmawan mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anggotanya yang tidak disiplin atau indisiplin.

Ia berharap hal itu dapat memotivasi Polri untuk terus berbenah.

“Bapak Kapolri kami melihat juga ketegasan dan kebijaksanaan Bapak Kapolri dalam menindak tegas personil yang melanggar aturan dan melanggar undang-undang,” ujar Ketua KMHDI, Selasa (31/12/24).

“Itu terbukti tidak segan-segan melakukan pemecatan terhadap beberapa oknum yang melanggar disiplin tadi dan ini harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran dan satuan di seluruh Indonesia,” sambung Ketua KMHDI.

Ia berharap tindakan tegas itu dapat menjadi contoh, jika Polri bersungguh-sungguh menjaga ketertiban di masyarakat. 

Ketua KMHDI juga mengaku melihat hal itu sebagai motivasi agar institusi Polri agar terus memperbaiki kualitas layanan.

Lebih lanjut, Ketua KMHDI juga mengapresiasi kepolisian yang telah mengamankan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. 

Ia mengaku memahami jika pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama cukup melelahkan bagi semua pihak, termasuk kepolisian.

“Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup panjang karena kita telah melewati pilpres berbarengan dengan pileg, juga disusul dengan pilkada. Tentu perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, juga menguras emosi kita semua,” terang Ketua KMHDI.

“Ada banyak hal yang telah terjadi. Tentu banyak pihak-pihak juga yang merasa senang dan juga tidak senang dengan kinerja Polri dan itu sesuatu hal yang wajar,” lanjut Ketua KMHDI.

Meski begitu, banyak masyarakat yang masih membutuhkan Polri. Ketua KMHDI pun mengatakan akan ada berbagai tantangan yang dihadapi Polri ke depan.

“Judi daring dan narkoba mengancam generasi muda kita, karena pemberantasan narkoba ini tidak akan ada habisnya. Tentu ini perlu komitmen dan kerja keras ke depan agar Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan semaksimal mungkin,” tutur Ketua KMHDI.

Read More