Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Ayo Kita Guncang Dunia dengan Prestasi Arek-arek Suroboyo

Wali Kota Surabaya Rismaharini saat melaunching Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP KAS) mengajak semua pihak untuk mendukung arek-arek Suroboyo agar mampu berprestasi.

Eri Cahyadi Genggam Erat Pusara Bung Karno

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya berharap Eri Cahyadi dapat menyerap spirit Bung Karno, sehingga saat menjadi wali kota Surabaya mempraktikkan semangat kerakyatan membela wong cilik.

Relawan Ingin Eri-Armudji Menang Secara Elegan

Relawan Gus Eri Cahyadi berusaha memenangkan Eri Cahyadi sebagai wali kota Surabaya sangat rapi. Dalam artian tidak asal menang, tapi menang dengan akhlak yang baik dan cara yang santun.

BPJS Warga Bergaji di Bawah Rp 10 Juta, Akan Ditanggung Pemkot

Solusi Eri Cahyadi terhadap gaji pas-pasan untuk bayar BPJS, maka semua warga yang bergaji di bawah Rp 10 juta otomatis BPJS-nya akan dibayarkan Pemkot Surabaya.

Lagi, JPN Kejari Surabaya Selamatkan Aset Pemkot Rp 121 Miliar

Menurut walikota Surabaya, Risma, Kejaksaan sudah membantu banyak sekali. Jika dihitung selama masa jabatannya, aset yang berhasil diselamatkan bahkan mencapai triliunan rupiah.

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Kamis, 21 Januari 2021

Mensos Risma Antarkan 15 PPKS Bekerja di Proyek Perusahaan BUMN


KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Menteri Sosial Tri Rismaharini mengantarkan 15 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk bekerja PT Waskita Karya. 

Di perusahaan BUMN ini, mereka akan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka kuasai.

Mensos mengatakan, bahwa pembinaan PPKS sampai penempatan mereka ke dunia kerja, tidak hanya dilakukan di balai milik Kemensos di Bekasi atau Jakarta. 

Namun juga di balai-balai milik Kemensos seluruh Indonesia. Mensos yakin dengan mendapat pekerjaan rutin di Waskita Karya, PPKS tersebut akan mendapatkan pemasukan maupun kehidupan yang lebih baik. 

“Saya bertanya pendapatan mereka, (kata mereka) Rp 30 ribu dan itu kadang untuk berdua. Kita bayangkan, bagaimana mereka bisa sewa rumah, mengontrak, apalagi membeli,” kata Risma saat menyerahkan PPKS untuk mulai bekerja di PT Waskita Karya, di Bekasi, Kamis  (21/01/2021).

Didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, Mensos Risma menyatakan, sebelum dapat mandiri, sementara para PPKS tersebut akan tinggal di balai milik Kementerian Sosial. 

Ia memastikan, balai milik Kemensos di seluruh tanah air akan bekerja memberikan pelatihan kepada PPKS, tidak hanya balai di Bekasi atau Jakarta.

Menuurutnya, balai milik Kemensos di seluruh Indonesia akan bermitra dengan Waskita Karya untuk memberikan kesempatan bagi PPKS hasil binaan Kemensos bekerja di proyek-proyek mereka di seluruh tanah air.

“Nantinya juga akan ada pekerjaan untuk mereka di Waskita Karya di seluruh Indonesia, tidak hanya di sini,” ujar Risma.

Sejauh ini, Kemensos masih menyiapkan 12 orang lagi yang siap bekerja.  

Risma berharap, mereka tidak tertarik ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sebaiknya mereka mereka bekerja di domisili mereka masing-masing. 

“Sehingga, beban ibukota lebih ringan,” kata Risma.

Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono mendukung keputusan Kementerian Sosial ini.

“Kesempatan dan peluang di proyek itu ada. Apalagi, para PPKS ini sudah mendapatkan pelatihan, menurut kami ini baik. Sehingga, kami tidak perlu banyak melatih. Terlebih pekerjaan di proyek ini adalah pekerjaan kasar yang bisa dilakukan semua orang,” ujarnya.

Destiawan menambahkan, Waskita Karya memiliki banyak proyek yang bisa menampung PPKS, selama proyek itu masih banyak aktivitasnya. 

“Kami juga akan menyiapkan tempat bagi mereka,” katanya.

Salah satu PPKS, di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) “Pangudi Luhur” Bekasi yang akan bekerja di Waskita Karya, Pertinatus Aunsi (44), asal Manado, Sulawesi Utara mengungkapkan rasa syukur dan harapannya ke depan.

“Terima kasih kepada Bu Risma, dan Balai Pangudi Luhur Bekasi yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk bekerja di sini. Harapan saya, ke depan saya dapat menabung untuk membeli rumah,” katanya.

Sebelumnya ia mendapat berbagai macam pelatihan di Balai Pangudi Luhur Bekasi, seperti berbudidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik sampai montir. (Ar)

Selasa, 12 Januari 2021

Hidayat Nur Wahid Kritik Risma, Warga Surabaya: PKS Jangan Dzalim pada Bu Risma


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pernyataan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, yang mengkritik aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) yang juga mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini langsung menuai respon dari sejumlah kalangan.

Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Hariyanto. 

Menurutnya, orang yang mengkritik kinerja Risma, sapaan lekat Tri Rismaharini, harus datang langsung ke Surabaya dan melihat bagaimana hasil kerja nyata Risma selama 10 tahun.

 “Jika ada orang yang menjelek-jelekkan dan mempertanyakan kinerja Bu Risma, silakan datang ke Surabaya. Nanti akan saya tunjukkan hasil kerja nyata Bu Risma selama 10 tahun memimpin Surabaya. Mungkin orang yang mempertanyakan kinerja Bu Risma belum tahu hasil kerja Bu Risma,” ujar Hariyanto, Selasa (12/1/2020).

Ia mengingatkan PKS agar tidak berlaku dzalim dengan aksi blusukan Menteri Sosial Risma dengan seluruh hasil karyanya selama menjabat Walikota Surabaya.

“PKS jangan dzalim pada Bu Risma. Sebagai bukti, silahkan Pak Hidayat Nur Wahid tunjukkan kepala daerah kader PKS yang secemerlang Bu Risma, dengan berbagai macam prestasi sewaktu menjabat Walikota Surabaya?” pinta Hariyanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan masyarakat yang tinggal di kolong jembatan masih sangat banyak ditemukan di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Kalau beliau datang ke Jakarta dan kemudian datang ke kolong dan sebagainya, ternyata di Surabaya masih banyak sekali atau masih banyak yang begitu. Apakah beliau sedang kangen-kangenan dengan Surabaya sehingga di Jakarta ke kolong juga?" imbuhnya kepada media, Selasa (5/1).

Hariyanto mengatakan, selama 10 tahun memimpin Kota Surabaya, Risma telah meninggalkan banyak kesuksesan di Kota Pahlawan. 

Khususnya terkait program intervensi sosial yang menyentuh langsung masyarakat kurang mampu.

 “Tak terhitung berapa program dari Bu Risma untuk intervensi sosial. Mulai dari program permakanan untuk lansia, anak yatim piatu, orang cacat dan orang tidak mampu. Kemudian bedah rumah, pendidikan gratis hingga BPJS PBI,” ujar Hariyanto, saat dimintai tanggapannya, terkait program sosial yang telah dilakukan Bu Risma selama menjadi dua periode menjabat wali kota Surabaya, Selasa (12/1).

 Di Kelurahan Mulyorejo saja, lanjutnya, untuk program bedah rumah setiap tahun ada 40 rumah yang dibedah. 

Mulai dibangunkan rumah yang layak huni, lantai keramik dan memiliki jamban. Selain itu, bagi warga yang tidak memiliki jamban, juga dibuatkan jamban agar bisa hidup bersih dan sehat.

Selain itu, kata Hariyanto, ada juga pendidikan gratis yang diterima salah seorang anak kurang mampu bernama M Rizal. 

Dia disekolahkan hingga perguruan tinggi. Selama kuliah, M Rizal tidak dipungut biaya sama sekali karena sudah ditanggung Pemkot Surabaya.

 “Pemkot Surabaya memberikan beasiswa kepada anak-anak muda. Seperti M Rizal yang dibiayai kuliah Jurusan Teknik Elektro, Unesa. Sekarang dia sudah lulus dan bekerja. Sekarang dia bisa mengangkat derajat ekonomi keluarganya. Ini Bukti perhatian Bu Risma kepada warga Surabaya yang tidak mampu,” ungkapnya.

Dibidang penataan kampung, Bu Risma juga telah menata kampung Mulyorejo menjadi lebih bersih, indah dan nyaman untuk ditinggali. Dulu kawasan ini terkenal sangat kumuh dan pinggiran.

“Dulu Mulyorejo ini adalah kampung kumuh. Sekarang sudah dibenahi. Jalan-jalan di paving, diberikan PJU (penerangan jalan umum) hingga terang. Makamnya juga ditinggikan dan diberikan penerangan sehingga tak  terkesan angker,” tuturnya.

Di Mulyorejo, lanjut Hariyanto, juga diberikan tambahan mesin di rumah pompa. Sehingga saat terjadi hujan deras dibarengi air laut pasang, pasti akan ada genangan. 

“Sekarang saat ada hujan deras, memang masih ada genangan. Tapi dalam hitungan jam air itu sudah surut,” jelasnya.

Pengakuan yang sama juga disampaikan Ketua Forum Komunikasi (Forkom) LPMK Surabaya, Unsi Fauzi. 

Menurut Fauzi, apa yang telah dilakukan Bu Risma selama 10 tahun memimpin Surabaya sudah benar dan nyata adanya. 

Bukan sekadar bombastis dan manis di media, tapi memang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Surabaya.

“Bu Risma sangat tanggap jika ada warganya yang kesusahan. Bahkan, ada tukang becak yang tidak bisa bekerja dimanfaatkan untuk merawat taman, dan jika sudah sangat tua ditempatkan di panti sosial. Yang tidak punya rumah ditempatkan di rusun,” ujar Fauzi.

Di Wonokromo, kata Fauzi, ada sebanyak enam kepala keluarga (KK) yang dipindah ke rusun karena rumahnya tidak layak huni, dan bedak rumahnya tersebut nempel di kuburan.

“Beberapa waktu lalu, ada pelebaran Puskesmas Wonokromo. Kebetulan samping puskesmas tersebut ada rumah yang tidak layak, dekat kuburan. 

Rumahnya langsung dibongkar dan enam KK tersebut dipindah di rusun di Jambangan. Ada juga warga yang tidak bisa berdagang diberikan tempat di Pulo Wonokromo difasilitasi untuk berdagang,” ungkap Fauzi.

Tak hanya itu, kata Fauzi, masih banyak kebaikan-kebaikan Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Bu Risma. 

“Disetiap kelurahan ada bedah rumah yang tidak layak huni. Bahkan saat ada rumah yang ambruk langsung direnovasi tanpa ada survei-survei. Itu kebaikan yang telah dilakukan Bu Risma selama ini,” tandasnya. (Ar)

Sabtu, 09 Januari 2021

Wakil Gubernur DKI Jakarta Dukung Blusukan Mensos Risma


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pro dan kontra aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma, yang blusukan di Jakarta dan menemui sejumlah tunawisma di jalan protokol. 

Dugaan setingan pun mencuat. Untuk membuktikan itu, sejumlah pihak mengusulkan agar CCTV diperiksa.

Namun Pemprov DKI tidak ingin terlalu terbawa dalam polemik tersebut. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pemprov terus berupaya mengatasi segala macam permasalahan sosial di Jakarta. 

Karena wilayah Jakarta yang juga merupakan Ibu Kota Negara, maka sudah menjadi tugas pemerintah pusat juga untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di DKI.

"Ya terkait tunawisma sudah juga saya sampaikan, prinsipnya DKI Jakarta apalagi sebagai Ibu Kota, kita akan berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah sosial. Sudah tanggung jawab pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, enggak cuma Jakarta. Terlebih Jakarta sebagai Ibu Kota," kata Riza Jumat 8 Januari 2021.

Riza mengatakan, pemerintah provinsi akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup warganya. 

Saat ini Jakarta merupakan kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dan angka kemiskinan yang terendah di Indonesia.

"Tentu kami akan pastikan, kami akan upayakan sebaik mungkin, mengatasi, menangani, membantu saudara-saudara kita yang adalah masalah sosial," ujarnya

Permasalahan sosial di Jakarta, kata politisi Partai Gerindra itu, cukup banyak. Tidak hanya mengenai tunawisma saja. 

Ada anak terlantar dan juga ada yang terkena dampak bencana alam seperti banjir ataupu kebakaran.

"Masalah sosial itu banyak sekali, nggak cuma tunawisma, ada anak telantar, ada yang mohon maaf, yang karena bencana, yang orang tua, lansia, banyak sekali. Ada 24 yang masuk dalam pergub yang harus kita atasi terkait masalah sosial. Jadi tunawisma itu hanya satu dari 24 yang harus kita atasi di DKI Jakarta," jelasnya.

Bantah Rekayasa Blusukan, Risma: Saya Tidak Kenal Pemulung Bernama Kastubi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini membantah melakukan setting-an terkait pemberian bantuannya kepada seorang pemulung bernama Kastubi.

Ia mengaku tak sama sekali mengenal sosok Kastubi yang ramai diperbincangkan warganet pada Kamis (7/1/2021).

"Saya bagaimana bisa setting itu. Saya itu tidak kenal dan saya mau ke Jakarta itu tidak tahu mau ke mana dan saya tidak hafal jalannya. Ya gimana saya mau setting," kata Risma, Jumat (8/1/2021).

Hal tersebut disampaikan mantan wali kota Surabaya itu saat berada di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Lebih lanjut, dia mengaku tak mungkin mengenal Kastubi karena selalu menggunakan jalan yang berbeda setiap berangkat ke tempat kerja. Hal ini pun telah dilakukannya sejak menjadi wali kota Surabaya.

"Saya tiap hari selalu berpindah-pindah itu sudah saya lakukan sejak PNS dan saya tidak pernah di jalan yang sama itu tidak pernah," ucap Risma.

"Jadi kalau saya berangkat itu hari ini lewat sini. Saya akan mencoba lewat tempat lain. Jadi bukan karena Menteri Sosial pun saya tetap perhatikan orang-orang seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial, sosok Kastubi yang ditemui Risma.

Muncul isu di permukaan, bahwa Kastubi bukanlah pemulung melainkan seorang penjual poster lukisan Presiden Soekarno.

Adapun isu diunggah akun Twitter @Andhy_SP211 beberapa hari lalu.

Hal ini mengakibatkan tudingan warganet bahwa blusukan yang dilakukan Risma sudah diatur sebelumnya atau settingan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah juga telah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit, Rabu (6/1/2021).

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.

Nursaman Minta Maaf karena Mengaku Pemulung yang Ditemui Mensos Risma


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismahari ke sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta mulai dari bantaran Sungai Ciliwung hingga kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin beberapa waktu lalu menuai sorotan publik.

"Bu Risma" menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet di Twitter pada Rabu (6/1/2021). Lebih dari 14.000 orang membuat twit berkait topik tersebut.

Salah satunya twit yang oleh akun @Andhy_SP211 dan sudah di-retweet sebanyak 134 kali serta disukai 253 kali.

Twit dan balasan komentar pada akun @Andhy_SP211 menciptakan narasi seolah-olah pemulung yang ditemui Risma diatur sedemikian rupa atau hasil rekayasa.

“Gembel ternyata bisa menjadi profesi yang menguntungkan, bisa ikut drakor tanpa casting pastinya,” tulis Andi SP pada Rabu (6/1/2021) pukul 10.22 WIB.

@Andhy_SP211 menyertakan kiriman dua foto wajah seorang pemulung berambut dan berkumis putih, bertopi hitam, serta mengenakan masker.

Akun @Andhy_SP211 juga menyertakan tangkapan layar dari kiriman akun Facebook yang bernama Adhe Idol.

“Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih/ubanan itu kek kenal itu, tukang jualan poster Soekarno. Memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau Manggarai. Selain itu dia jualan es kelapa muda juga. Terciduk juga,” tulis Adhe Idol dalam tangkapan layar yang diunggah @Andhy_SP211.

Unggahan Adhe Idol dalam laman Facebook-nya kemudian dikomentari oleh sejumlah warganet.

“Buahahahaha .. Mantap terdeteksi. Catat,” tulis akun Amir Akbar.

“Wah bocor nih scenario,” tulis akun Yuli Widyaningsih.

“Kalo Anda gk percaya silahkan datang ke tempat dia berjualan poster Soekarno di Jalan Minangkabau, Manggarai pas pertigaan, Jakarta Selatan,” tulis Adhe Idhol lagi.

Selain itu, akun Twitter @Andhy_SP211 juga menyertakan tangkapan layar dari layanan peta digital Google Maps.

Tangkapan layar Google Maps tersebut berisi foto sebuah toko poster dan bingkai Bung Karno serta seorang laki-laki yang diduga sebagai pemulung yang ditemui Risma.

Keberadaan pemulung yang belakangan bernama Kastubi, seperti twit yang ditulis @Andhy_SP211 pada Kamis (7/1/2021) siang.

Pencarian dilakukan dengan maksud menegaskan apakah tudingan bahwa Kastubi sebagai penjual poster Soekarno di Jalan Minangkabau, Menteng, Jakarta Pusat, dan memiliki smartphone benar adanya atau justru keliru.

Namun, fakta di lapangan mengungkap bahwa Kastubi yang ditemui Risma sedang tertidur di depan sebuah ruko bukanlah penjual poster di Jalan Minangkabau.

Kastubi dibawa Risma makan di kantin Kemensos, kemudian ia dibawa ke Balai Kemensos di Bekasi. Saat ini, Kastubi masih tinggal di situ.

Sementara itu, pemilik toko poster Bung Karno di Jalan Minangkabau, Doni BK (59), menyangkal tudingan warganet yang menyebut pemulung yang ditemui Risma adalah dirinya.

Doni merasa dicemarkan dari twit tersebut.

Berdasarkan foto pemulung yang dirilis Kemensos, Doni menyebut pria tua tersebut ada kemiripan dengan Nursaman, seorang pemulung yang sehari-hari tinggal di dekat Kali Minangkabau.

Nursaman (69) mengaku bahwa dirinya sehari-hari juga bekerja sebagai pemulung serta bekerja serabutan dengan membantu menambal ban dan mengupas kelapa.

Secara fisik, Nursaman memang mirip dengan Kastubi.

Baik Nursaman maupun Kastubi, mereka sama-sama memiliki rambut putih panjang. Namun, rambut Kastubi telah dipangkas saat masuk ke Balai Kemensos.

Jika dilihat seksama, pria ini bukanlah orang yang sama dalam video viral saat Risma blusukan.

Terdapat perbedaan ciri fisik seperti kumis yang lebih tebal dan bentuk hidung.

Dari penuturan Nursaman, dia mengaku hanya sekilas saja melihat kedatangan Risma saat ada seorang pejabat tiba-tiba datang melakukan razia ke pemulung-pemulung di Jalan Sudirman.

Dia hanya ingat pejabat berbaju putih yang kata rekan-rekan pemulungnya adalah Risma.

Namun, dia sama sekali tak mengenal sosok Risma. Setelah razia itu, dia dan pemulung lain juga tak ada yang dibawa.

Ia berkali-kali membenarkan bahwa foto yang bertemu dengan Risma adalah dirinya meskipun belakangan diketahui laki-laki tersebut bukan dirinya.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (8/1/2021), pihak internal Kementerian Sosial membantah jika Nursaman adalah pemulung yang ditemui oleh Risma. Sosok pemulung yang ditemui Risma adalah Kastubi.

Nursaman minta maaf. Nursaman meralat ucapannya yang sempat membenarkan bahwa foto pemulung yang ditemui Risma adalah dirinya.

Ia membenarkan atas dasar adanya kemiripan antara Kastubi dengan dirinya.

Nursaman diperlihatkan foto Risma dan Kastubi oleh seorang pedagang kursi di dekat tempatnya tinggal sehari-hari. Pedagang tersebut menanyakan apakah benar foto pemulung yang ditemui oleh Risma adalah dirinya.

Dari situlah, Nursaman merasa sosok di foto pemulung dengan Risma adalah dirinya meskipun ia masih ragu.

“Saya itu tanda tanya juga, saya pake gelang. Itu di foto pake gelang. Apa lagi dibuka apa gimana?” kata Nursaman saat kembali ditunjukkan foto Kastubi.

Dalam foto tersebut Kastubi tak memakai gelang. Sementara itu, Nursaman mengaku dirinya selalu memakai gelang dan kalung.

Nursaman kembali menyangkal, tetapi di sisi lain merasa mirip dengan sosok pemulung di foto tersebut. 

Namun, ia kembali mempertanyakan jawabannya ketika ditunjukkan foto Kastubi.

“Fotonya persis kayak saya makanya saya akui. Ternyata bukan pas didetailin fotonya. Iya jadi bohongin orang. Ini kan ngeliat sepintas fotonya, iya saya tuh,” ujar Nursaman.

Nursaman meminta maaf jika telah membohongi masyarakat lantaran salah berbicara dengan mengakui foto Kastubi adalah dirinya. Ia menitip permohonan maaf kepada Risma karena salah ucap.

“Saya minta maaf kalau ada kekeliruan dan salah-salah kata,” tambah Nursaman.

Jumat, 08 Januari 2021

Pemkot Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali, Satgas Pusat: instruksi Ini Bersifat Wajib


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menolak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang kini disebut dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berlaku di Jawa-Bali pada 11 Januari hingga 25 Januari. Alasannya adalah dampak ekonomi.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta semua pihak mengikuti kebijakan pusat. 

Karena pada prinsipnya, kebijakan yang dibuat pemerintah itu untuk mempercepat penanganan pandemi.

“Kebijakan ini dirancang sedemikian rupa untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi. Daerah-daerah yang dibatasi kegiatannya merupakan zona merah,” tegas Prof Wiku dalam konferensi pers, Kamis (7/1).

Menurut Prof Wiku, zona merah itu kontributor terbesar peningkatan Covid-19 di tinggkat nasional, serta daerah dengan kasus positif tertinggi. 

Karena bukan saja Pemda, masyarakat dari daerah tersebut pun melihat dengan jelas tingkat kedaruratan Covid-19 di daerah yang wajib untuk dibatasi kegiatannya.

“Maka, dimohon bagi pihak manapun yang menolak mengikuti kebijakan pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah, segera mengindahkan instruksi pemerintah karena instruksi ini bersifat wajib,” katanya.

Pemerintah membatasi kegiatan lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Kebijakan itu berlaku 11 Januari hingga 25 Januari 2021. 

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjelaskan, usai liburan panjang rata-rata kasus aktif naik 30-40 persen. 

Kondisi ini akan memberikan tekanan ke RS dan para tenaga kesehatan. Maka selama dua pekan ke depan, Menkes Budi meminta agar masyarakat Jawa-Bali membatasi mobilitas dengan disiplin.

Blusukan Mensos Risma Harus Ditiru


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengatakan, blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini merupakan hal yang patut ditiru dan tidak perlu dipermasalahkan.

"Blusukan adalah hal yang baik dan patut ditiru," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Gilbert menilai, aksi yang dilakukan oleh Risma seharusnya dilihat sebagai seorang menteri yang berusaha melihat kenyataan di depan mata.

"Secara logika, bagaimana seorang menteri melihat persoalan nasional, sedangkan yang di depan mata saja tidak dia ketahui," ucap dia.

Karenanya, Anggota Komisi B ini berharap, politisi menunjukkan sikap dewasa dan lebih menunjukkan kinerjanya.

Sebab, tujuan berpolitik adalah untuk menyejahterakan rakyat.

Aksi blusukan yang dilakukan oleh Mantan Wali Kota Surabaya tersebut menuai sorotan publik.

Pada hari pertamanya bekerja sebagai menteri, Risma mendatangi kolong jembatan yang ditinggali oleh pemulung di belakang kantornya di Jakarta Pusat.

Risma sempat berdialog dengan pemulung tersebut dan menawarinya tempat tinggal.

Setelahnya, dia menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin dan menemukan sejumlah gelandangan. Aksi ini menuai beragam komentar hingga kritikan pedas.

Salah satu di antaranya adalah politisi Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan Risma bahwa kerja menteri berbeda dengan wali kota.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tunawisma yang ditemukan oleh Risma di jalanan Ibu Kota merupakan gelandangan musiman.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Ariza, tidak tinggal diam dan sudah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan gelandangan dari Jakarta.

Secara terpisah, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan para tunawisma di Jakarta umumnya memiliki rumah di kampung halaman masing-masing.

Pemkot Jakarta Pusat telah memulangkan mereka berkali-kali, namun gelandangan terus berdatangan ke Ibu Kota.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono sebelumnya menilai, blusukan Risma tersebut dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Mujiyono bahkan menawarkan Risma apabila ingin bertemu gembel di Jakarta, jangan mencari di daerah steril seperti Sudirman-Thamrin yang akan jarang terlihat.

Dia mengatakan, sebaiknya Risma datang ke daerah kumuh di Jakarta Barat karena di sana bisa banyak ditemukan gelandangan.

"Kalau mau lagi (ketemu gelandangan) sono di Jakarta Barat," tutur politisi Demokrat itu.

Menurut Mujiyono, di sekitar bantaran Kali Angke masih banyak gelandangan berkeliaran karena memang merupakan daerah kumuh dan padat penduduk Jakarta.

Dia tak segan mengatakan apa yang dilakukan Risma merupakan gerakan politis untuk mencari citra di tengah masyarakat.

"Sekali lagi saya bilang apapun aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik pasti bernuansa politis," kata dia.

Blusukan Risma Tak Terkait Pilkada DKI, Tapi Tupoksi Mensos


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kegiatan blusukan Tri Rismaharini sejak menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

Djarot menegaskan, kegiatan Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurut Djarot, pro dan kontra soal aksi blusukan Risma tidak menjadi masalah. Djarot mengatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan di PDI-P.

"Pro, kontra, maupun syak wasangka silakan saja. Tetapi kultur kepemimpinan untuk blusukan sudah menjadi role model di PDI Perjuangan bagi kader partai yang ditugaskan di eksekutif, legislatif, dan struktur partai," jelasnya.

Djarot berpendapat, apa yang dikerjakan Risma semestinya menjadi motivasi bagi Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain untuk mengatasi beragam persoalan sosial masyarakat.

"Apa yang dikerjakan oleh Ibu Risma bisa menjadi sarana untuk memotivasi Pemprov dan daerah lain di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengatasi persoalan masyarakat penyandang masalah sosial," ujar Djarot.

Kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos memang mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut. Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiawi gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai kegiatan yang dilakukan eks Wali Kota Surabaya itu tak bisa serta merta dikaitkan dengan pencalonan pada Pilkada DKI dan Pilpres 2024.

Menurut Hendri, Risma ingin lebih memperkenalkan diri ke masyarakat lewat kegiatan blusukan. Selain itu Risma juga hendak memetakan permasalahan dengan turun ke langsung ke lapangan.

Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap blusukan yang dilakukan Risma.

Menurut Hendri, seorang menteri tak bisa melakukan blusukan sepanjang waktu sebab harus merumuskan kebijakan strategis untuk kepentingan makro dan jangka panjang.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi.

"Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.

Blusukan Risma Bisa Jadi Memotivasi Pemprov DKI dan Daerah Lain


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan kegiatan blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini bisa jadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya dalam menangani masalah sosial di masyarakat.

Menurut Djarot, apa yang dikerjakan Risma, merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

"Tentu apa yang dikerjakan oleh Ibu Risma bisa menjadi sarana untuk memotivasi Pemprov DKI dan daerah lain di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengatasi persolan masyarakat penyandang masalah sosial," ujar Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya pro dan kontra terhadap aksi blusukan Risma bukan menjadi soal. Djarot mengatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan PDI-P sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pro, kontra, maupun syak wasangka silakan saja. Tetapi kultur kepemimpinan untuk blusukan sudah menjadi role model di PDI Perjuangan bagi kader partai yang ditugaskan di eksekutif, legislatif, dan struktur partai," katanya.

Karena itu, dia pun membantah aksi blusukan Risma berkaitan dengan persiapan menuju Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Tetapi lebih terkait dengan kultur kepemimpinan yang selalu disampaikan oleh Ibu Mega untuk selalu dekat dengan rakyat," tegas Djarot.

Sementara itu, kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos mendapatkan kritik dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut.

Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiawi gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono juga melemparkan komentar serupa. Dia menilai, aksi blusukan Risma terlalu berlebihan.

"Jangan lebay saja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," kata Mujiyono.

Kamis, 07 Januari 2021

Golkar Dukung Gaya Blusukan Mensos Risma di Jakarta


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta)  Langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan menemui tunawisma menuai pro dan kontra. Risma dinilai memiliki maksud politik demi Pilkada DKI Jakarta.

Namun, menurut Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, memang seharusnya Menteri Sosial rajin turun ke lapangan.

Apalagi salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada kelompok PPKS (perlu pelayanan kesejahteraan sosial).

"Sudah seharusnya Menteri Sosial sering turun ke lapangan memastikan penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Salah satu tugas utama Menteri Sosial sesungguhnya memberikan pelayanan kepada PPKS seperti kelompok tuna wisma, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, dan lain-lain agar mereka diperhatikan negara," ujar Ace kepada wartawan, Kamis (7/1).

Hanya saja, Risma diingatkan harus berbagai pertan dengan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan masalah sosial di masyarakat ada yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial daerah.

Ketua DPP Golkar ini pun menilai, gaya blusukan Risma wajar saja dilakukan. Karena mengikuti gaya khas Presiden Joko Widodo.

"Jadi memang sudah seharusnya mengikuti gaya kepemimpinan beliau, apalagi masalah-masalah sosial itu diperlukan pendekatan yang lebih humanistik dengan turun langsung di masyarakat," kata Ace.

Ace memberikan beberapa catatan yang harus diselesaikan Risma sebagai Mensos. Yaitu reformasi perlindungan sosial. Risma diminta mengintegrasikan program perlindungan sosial antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ke semua sektor itu masih ditangani oleh masing-masing kementerian sehingga dalam implementasinya tidak dilakukan secara terpadu. Berbagai program perlindungan sosial berjalan secara sendiri-sendiri," kata Ace.

"Seharusnya berbagai program perlindungan sosial itu dilakukan secara terintegrasi dalam Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan masalah sosial," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai manuver Menteri Sosial Tri Rismaharini menjaring tuna wisma di Jakarta ada maksud politik. Tujuannya adalah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Ujang mengatakan Risma sedang memberikan kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dalam perspektif politik ada maksud di balik itu. Pertama dia tentu ingin memberikan kritik kepada Anies Baswedan bahwa di Jakarta masih banyak warga yang tidak mendapat perhatian, sementara Anies banyak memposting kemajuan Jakarta di media sosialnya," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (7/12).

Kehadiran Risma dalam politik di Jakarta akan menjadi simbol perlawanan bagi pihak yang tidak menyukai Anies. Apalagi setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dari Anies pada Pilkada 2017 lalu, tidak ada tokoh politik yang menghadapi Anies.

"Risma akan mengisi ruang kosong itu," kata Ujang.

Namun, Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial, Herman Koswara, menegaskan blusukan yang dilakukan Risma semata-mata ingin mengetahui permasalahan sosial di Tanah Air lebih dekat. Bukan bagian dari pencitraan politik

"Ya enggak ada pencitraan, kalau kita kan ingin melihat permasalahan sosial itu dari dekat. Nah kebetulan saja saat dia istilahnya menuju ke kantor mungkin melihat ada tunawisma dan lain-lain sebagainya sehingga dia kan ingin melihat dari dekat," ucap Herman saat dikonfirmasi, Rabu (6/1). 

Mensos Risma Bikin Gebrakan Blusukan di Jakarta, Ada yang Sewot


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Gebrakan Menteri Sosial Tri Rismaharini turun ke bawah menyapa para tunawisma mulai menimbulkan efek.

Banyak pihak yang mulai kebakaran jenggot. Pihak-pihak di maksud seakan tidak senang dengan gebrakan Mensos Risma Bikin Gebrakan Blusukan di Jakarta, Ada yang Sewot wali kota Surabaya itu menjalankan tugas sebagai menteri, yang berurusan dengan nasib orang miskin, gelandangan dan orang terlantar.

"Justru saya melihat, hasil Tri Rismaharini ke lapangan adalah adanya pihak yang kebakaran jenggot. Entah itu wali kota, wakil gubernur atau anggota DPRD DKI," ujar Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi , Kamis (7/1).

Dosen Universitas Indonesia ini heran dengan sikap pihak-pihak dimaksud.

Seharusnya mereka yang paling mengetahui kondisi DKI Jakarta, peduli dengan langkah yang dilakukan Risma.

Caranya, mendukung penuh upaya yang dilakukan Risma. Bukan malah nyinyir dan mempertanyakan hal-hal baik yang dilakukan.

"Justru saya mempertanyakan, ke mana saja mereka selama ini? Kok tidak mengetahui ada tunawisma di sepanjang koridor Jalan Thamrin-Sudirman," katanya.

Pembimbing program doktoral pascasarjana Universitas Padjajaran ini menegaskan, jika seorang wali kota sampai abai mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, patut dipertanyakan kinerjanya.

Demikian juga dengan wakil rakyat, seharusnya merasa malu dengan kondisi yang ada.

"Jika ada anggota DPRD yang sirik dengan sepak terjang Risma, seharusnya dia malu menjadi wakil rakyat tetapi tidak paham dengan persoalan rakyat yang diwakilinya," pungkas Ari.

Blusukan di Jaksel, Risma Temui Berbagai Keluhan Warga Hingga Jadi Pemulung


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terus melakukan aksi blusukan di Jakarta. Kali ini, Risma blusukan di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu pagi.

Dalam blusukan kali ini, Risma berhasil mengajak 3 orang terlantar untuk tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. 

Salah satu orang yang diajak oleh Risma adalah seorang pemulung botol bekas yang dulunya pernah bekerja di supermarket.

"Dulu, sebelum keadaan seperti sekarang ini saya bekerja di sebuah Lotte Mart," ungkap pria yang diketahui bernama Irman Yudha (48) saat berbincang dengan Risma, melalui keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Kemudian, ada seorang pemulung muda dari Bekasi Timur bernama Firman Utina (17). Kepada Risma, Firman curhat kalau dirinya pernah terlantar di Tangerang karena kehabisan ongkos.

"Awalnya, saya ingin kerja di Tangerang ikut teman jadi pelayan di sebuah rumah makan. Tetapi sesampainya di sana justru tidak jelas dan harus ke mana hingga kehabisan ongkos serta berujung menjadi pemulung," cerita Firman.

Terakhir, Risma menemui seorang mantan driver ojol yang motornya disita oleh leasing. Alhasil, eks driver bernama M. Rohim itu takut diusir dari kontrakan karena tidak punya penghasilan lagi.

"Saya tinggal bersama keluarga di sebuah kontrakan di Buaran. Namun, saya khawatir bakal diusir dari kontrakan karena sudah 2 bulan tidak mampu lagi membayar sewa," kata Rohim.

Dari situ, ketiganya bersedia mengikuti ajakan Risma untuk tinggal di balai. Meski begitu, ketiganya dibawa terlebih dahulu oleh personel dari Tim Reaksi Cepat (TRC) ke kantor Kemensos untuk menjalani asesmen awal, mendapatkan makan, dan rapid tes.

Setelah itu, barulah mereka diantar ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. Di sana, ketiga orang terlantar ini diajar berbagai macam keterampilan, mulai pembuatan pupuk kompos, mencukur rambut, beternak ikan lele, hingga menjadi montir mobil.

Ferdinand Minta Gubernur DKI Jakarta Anies Tak Perlu Malu Dampingi Risma Blusukan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebaiknya ikut mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ketika blusukan di Ibu Kota.

"Saya pikir gagasan ini menarik, Anies mendampingi Risma blusukan di Jakarta untuk kemudian bisa bersinergi menyelesaikan masalah sosial tuna wisma di Jakarta," ucap Ferdinand seperti dilansir jpnn.com, Kamis (7/1).

Hal itu disampaikan Ferdinand merespons aksi blusukan Mensos yang beken disapa dengan panggilan Bu Risma di sejumlah titik di provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

Belakangan aksi mantan wali kota Surabaya itu mendapat perhatian dari masyarakat di Ibu Kota.

"Anies tak perlu malu, karena memang pusat dan daerah harus bersinergi untuk menuntaskan masalah-masalah apa pun," sambung pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini.

Ferdinand meyakini aksi blusukan Mensos Risma pasti ada alasannya. Salah satunya guna mencari tahu permasalahan yang terjadi di lapangan. Terutama dalam upaya menuntaskan masalah PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial).

"Risma sebagai menteri bisa mendapat masukan banyak dari blusukan ini untuk kemudian menelurkan kebijakan nasional untuk menuntaskan masalah tunawisma di seluruh Indonesia," kata pria yang juga direktur eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) ini.

Ferdinand Hutahaean juga merespons pihak-pihak yang terkesan nyinyir dengan aksi blusukan Mensos Risma di DKI Jakarta beberapa waktu belakangan.

"Kalau ada yang nyinyir dengan pernyataan seolah itu bukan kerjaan menteri tetapi wali kota, abaikan saja," ucap Ferdinand. 

"Lha wong ini Jakarta ada gubernur ada wali kota kenapa enggak beres masalahnya? Artinya butuh kebijakan nasional dari menteri," tutupnya. (*/jpnn)

Mensos Risma Dihujat, Ruhut Bilang Kader PKS dan Pendukung Gubernur Anies Baswedan Tak Mampu Kerja


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul tak terima aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma di Ibu Kota di-bully oleh sejumlah politisi maupun pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lewat akunnya di Twitter, Ruhut menuliskan kalimat sindiran untuk para pengkritik Mensos Risma.

"Belajarlah bersyukur, jangan mengkritisi karena merasa yang dimenangkan menjadi Gubernur tidak mampu bekerja sesuai dengan kapasitasnya," tulis Ruhut, Kamis (7/1).

Menurut Ruhut seperti yang dilansir jpnn.com, Ruhut secara terang-terangan menyebut tweet itu ditujukannya untuk kader PKS dan pendukung Gubernur Anies Baswedan.

"Itu untuk PKS. Jadi jangan dia (kader PKS-red) bilang, jadilah menteri sesuai dengan kapasitasnya. Kalau itu saya mengkritisi PKS dan semua pendukung Anies," ucap Ruhut.

"Jangan kebakaran jenggot dengan Risma membantu, walaupun dia mensos, membantu keadaan orang-orang yang di bawah ketidakmampuan, dia sebagai menteri sosial," lanjut mantan anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Ruhut, persoalan tunawisma atau PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) di Ibu Kota merupakan tugasnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran.

"Karena memang itu tugas gubernur, tetapi kan kita tahu gubernur yang mereka pilih jangan dibanggakan banyak dapat penghargaan. Penghargan bukan karena dia yang kerja, karena pendahulu-pendahulu. Tetapi penghargaan yang dia kerja mana? Kan enggak ada," tutur Ruhut.

Karena itu, kata Ruhut, jadikanlah seseorang itu sebagai pemimpin bukan karena subjektivitas, tetapi karena objektivitas kemampun. Apalagi memenangkan kontestasi politik dengan menggunakan SARA, ujaran kebencian dan teror kepada rakyat.

"Nah, inilah akibatnya. Anies seharusnya malu, sudahlah, saya dari awal bilang. Lempar saja handuk putih, enggak mampu lagi jadi gubernur," tegas anggota Ormas Bravo Lima ini. 

Kembali soal kritik kader PKS terhadap Mensos Risma yang dianggap tidak bekerja sesuai kapasitas, Ruhut menegaskan bahwa kemampuan Risma dalam memimpin sudah dibuktikannya di Surabaya. 

"Dan mengenai Bu Risma, kaitan dengan PKS ini, semua harus sesuai kapasitas. Bu Risma, dia pernah jadi kepala daerah kan. Berprestasi. Kota Besar lagi. Jadi, tolonglah, kader PKS menilai seseorang jangan pakai kacamata kuda," pungkas Ruhut.(*/jpnn)

Senin, 04 Januari 2021

Mensos Risma Temui Tuna Wisma, Tawarkan Tempat Tinggal hingga Bantu Pemulangan ke Daerah Asal


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Di awal tahun 2021 ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali blusukan di Jakarta, Senin (4/1/2021) pagi. 

Dalam blusukan ini, Risma menjumpai beberapa PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta.

Pertama, saat melintas di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Risma menemui dua orang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang sedang duduk-duduk di antara pedestrian jalan. Risma pun langsung berhenti dan menghampiri keduanya untuk mengajak berdialog.

Kedua PMKS itu diketahui bernama Yanto dan Fitra. Yanto mengaku tinggal di kawasan Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan dan bekerja sebagai pedagang masker keliling. 

Sementara Fitra, mengaku tidak memiliki tempat tinggal dan sehari-hari bekerja sebagai pemulung.

"Ibu (Fitra, red) alamatnya di mana? rumahnya mana Ibu, asalnya mana?," tanya Risma kepada Fitra.

Tuna wisma yang diketahui menderita sakit kusta tersebut mengaku tidak mempunyai rumah dan hanya menggelengkan kepalanya saat ditanya Risma daerah asalnya.

Risma pun langsung menginstruksi staf Kemensos (Kementerian Sosial) yang mendampinginya supaya mendata warga tersebut agar segera diberikan intervensi berupa tempat tinggal, pengobatan, makanan dan pakaian yang layak.

Setelah berdialog dengan kedua PMKS itu, mantan Wali Kota Surabaya ini kembali melanjutkan blusukannya ke kawasan Jalan Pintu Air Pasar Baru, Jakarta Pusat. 

Di sana, ia kembali turun dari kendaraannya karena melihat seorang lansia yang sedang tidur di emperan toko.

Sontak, Risma langsung menghampirinya dan berdialog dengan lansia yang mengaku bernama Kasdubi ini. 

Karena pria ini mengaku tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya Risma menawarkan Kasdubi supaya tinggal di Balai Bekasi.

"Bapak saya carikan rumah ya, nanti ada tempat biar Bapak bisa tidur nyaman ndak kehujanan, biar bisa makan," ujar Risma kepada tuna wisma itu.

Selain menawarkan tempat tinggal yang layak, Risma juga memberikan masker kepada tuna wisma itu karena masker yang dipakainya terlihat sudah usang.

"Bapak jangan pergi ya, nanti ada yang jemput Bapak. Nanti Bapak bisa cari uang normal, saya bantu ya," pesan Risma kepada Kasdubi.

Di tempat yang sama, Mensos Risma rupanya kembali menjumpai seorang tuna wisma. 

Namun, kali ini PMKS yang mengaku bernama Faisol dan berasal dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara itu berharap dapat dibantu pulang ke daerah asalnya. 

"Kalau bisa saya dibantu pulang," kata Faisol.

Alhasil, Risma langsung menginstruksikan jajarannya agar membantu kepulangan Faisol ke daerah asalnya di Pulau Sumatera. 

"Saya bantu pulang ya pak. Tapi ikut saya ke kantor (Kemensos) dulu ya pak, nanti saya bantu pulangkan," kata Risma.

Menariknya, setelah berdialog dengan Kasdubi dan Faisol, Mensos Risma pun  mengajak kedua PMKS ini untuk makan sebelum menuju ke Kantor Kemensos. (Ar)

Selasa, 22 Desember 2020

Kunker ke Kota Pahlawan, Anggota Komisi III DPR RI, Bambang DH Puji Kinerja Kejari Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono (BDH) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Senin (21/12).

Kunker legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam rangkaian reses perseorangan masa persidangan III Tahun sidang tahun 2020-2021. 

Dalam kunjungannya itu Bambang DH ditemui oleh Kajari Surabaya bersama para Kasi dan Kasubagbin.



"Kunjungan dimaksudkan untuk meninjau sarana prasarana serta kinerja penegakan hukum yang dilaksanakan di Kejari Surabaya." kata Kasi Intel Kejari Surabaya, Fathurrohman, Senin (21/12).

Fathur sapaan Kasi Intel Kejari Surabaya menambahkan dalam kunjungan itu, Bambang DH yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya itu sangat memuji kinerja yang ada di tiap seksi di Kejari Surabaya.

"Beliau (Bambang DH) mengapresiasi kinerja Kejari Surabaya, mulai dalam pelayanan tilang, PTSP, persidangan online, pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh bidang Pidsus, pendampingan Pemkot Surabaya dalam pengamanan aset oleh Jaksa Pengacara Negara dan Tim Tangkap Buronan (Tim Tabur 31.1) bidang Intelijen yang tetap mengejar dan melakukan penangkapan DPO terpidana walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19." ungkap Fathur.



Tak hanya soal pelayanan yang menjadi pusat perhatian dari Bambang DH untuk bahan rapat di Komisi III DPR RI, namun lanjut Fathur, suami dari anggota DPRD Surabaya, Dyah Katarina itu juga menanyakan berbagai kendala yang dihadapi korps Adhyaksa di jalan Sukomanunggal itu saat bertugas.

"Pak Bambang DH juga menginventarisir kendala dalam pelaksanaan tugas untuk nantinya akan dibahas di dalam sidang komisi III sebagai mitra Kejaksaan RI." pungkasnya. (Ar)



Sabtu, 21 November 2020

KPK Pelototi Pengembang Perumahan yang Belum Serahkan PSU Ke Pemkot Surabaya



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pelototi para pengembang perumahan di Kota Pahlawan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Hari ini (20/11), yang menyerahkan ada dua (pengembang). Kita berharap nantinya semakin tumbuh kesadaran mereka untuk bagaimana menyerahkan dan Pemda juga tidak sampai mempersulit itu sehingga semuanya berjalan dengan baik," kata Kepala Koordinator Wilayah (Kakorwil) 6 KPK, Didik Agung Widjanarko di Ruang Sidang Wali Kota dalam rangka kegiatan percepatan penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Kota Surabaya, Jum'at (20/11). 

Menurut Didik Penyerahan PSU ini telah diatur dalam Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman.

Oleh sebab itu, KPK berusaha memberikan bantuan untuk memfasilitasi bagaimana antara kedua pihak, baik pemkot maupun pengembang perumahan bisa saling bersinergi. 

Dari pengembang dengan kesadaran menyerahkan, sedangkan pemda juga akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut.

"Karena kalau PSU tidak (diserahkan) kasihan masyarakat di situ. Fasum tersebut yang seharusnya milik pemda disalahfungsikan (pengembang), atau malah dijual atau tidak terpelihara dengan baik. Nah, itu hal-hal yang bisa merugikan masyarakat," paparnya.

Namun begitu, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) ini mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut dia, meski PSU belum diserahkan, namun Pemkot Surabaya sudah memberikan perhatian. 

Contohnya, pemkot melakukan perbaikan jalan atau pengerukan saluran untuk mencegah banjir saat musim hujan.

"Kita punya kewajiban moril untuk bagaimana memberikan jaminan kepada warga yang ada di situ, itu hal yang baik. Walaupun belum kewajiban (melakukan pemeliharaan), tapi sebagai Kepala Daerah, beliau (Wali Kota Risma) memberikan perhatian itu," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan menjelaskan, agenda pertemuan antara pemkot bersama KPK dan pengembang ini untuk menyamakan persepsi dalam rangka percepatan penyerahan fasum dan fasos di Kota Surabaya. Percepatan ini juga berjalan di seluruh wilayah Indonesia. 

“Bagaimana upaya percepatan bisa dilakukan, baik lewat KPK, lembaga terkait kemudian juga dengan pengembang,” kata Hendro.

Dengan demikian, kata Hendro, jika semua pihak sudah bersinergi maka tidak ada lagi perbedaan persepsi ketentuan dan kendala-kendala di lapangan. 

“Sehingga diharapkan begitu ini selesai dan pengembang bisa segera menyerahkan fasum dan fasosnya sesuai ketentuan,” papar dia.

Menurutnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan fasum maupun fasos di Surabaya belum diserahkan oleh pengembang. 

Misalnya, saat penyerahan fasum fasos, pengembangnya sudah bubar. Kedua ada hal terkait dengan kepemilikan lahan yang belum dikuasai. Kemudian ada kendala terkait perbedaan luasan lahan.

“Ada taman, ada sekolah, puskesmas, sentra PKL, nah itu semua dari fasum. Sedangkan kita dari pemerintah kota wajib melakukan pemeliharaan,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, dalam agenda pertemuan itu juga dilakukan penyerahan fasum dari dua pengembang kepada Pemkot Surabaya yang disaksikan langsung oleh KPK. 

Dengan penyerahan baru itu, maka hingga saat ini ada 96 pengembang yang sudah menyerahkan fasum, dari total 240 jumlah pengembang yang ada di Surabaya. (Ar)

Senin, 16 November 2020

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 116-PKE-DKPP/X/2020, Selasa (17/11).

Pengadu dalam perkara ini adalah tim penghubung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan Moh. Yasin-Gunawan, Dadan Wahyudi. 

Dia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya, yaitu Nur Syamsi, Naafilah Astri Swarist, Subairi dan Soeprayitno.

Dalam pokok aduannya, pengadu menyebut para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yasin-Gunawan, sehingga dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yasin-Gunawan banyak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur. 

Rencananya sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. 

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno, Senin (16/11).

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. 

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. 

Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” pungkas Bernad. (Ar)

Rabu, 21 Oktober 2020

DKPP Akan Periksa Sembilan Penyelenggara Pemilu Kota Surabaya



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020).

Pengadu dalam perkara ini adalah Novli Bernado Thyssen, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur.

Novil mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan lima orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.

Empat Anggota KPU Kota Surabaya yang berstatus sebagai Teradu adalah Nur Syamsi (merangkap Ketua KPU), Naafilah Astri, Subairi, dan Soeprayitno, masing-masing sebagai Teradu I – IV.

Sedangkan lima Teradu dari Bawaslu Kota Surabaya yaitu Muhammad Agil Akbar (Ketua merangkap Anggota Bawaslu), Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyya Al Arif, Usman, dan Hidayat sebagai Teradu V – IX.

Pokok perkara yang diadukan yakni Teradu I–IV diduga melanggar mekanisme, prosedur, tata cara pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 terhadap dukungan calon perseorangan sehingga mempengaruhi lolos tidaknya bakal calon pasangan perseorangan patut diduga tindakan dan perbuatan Teradu I sampai dengan Teradu IV mempunyai kepentingan tertentu terhadap lolos tidaknya bakal calon pasangan Perseorangan.

Sedangkan, Teradu V − IX diduga tidak professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pengawasan secara melekat yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bakal calon pasangan perseorangan pada tahapan verifikasi administrasi sehingga data dukungan bermasalah dari bakal calon pasangan perseorangan sebanyak 8.157 dukungan lolos dalam pengawasan verifikasi administrasi. 

Hal tersebut memperkuat dugaan Bawaslu Kota Surabaya tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahannya.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur.

Rencananya sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jl. Tanggulangin No.3, Keputran, Tegalsari Kota Surabaya, Kamis (22/10) besok, pukul 09.00 WIB.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad, Rabu (21/10).

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini.

Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” pungkas Bernad. (Ar)

Sabtu, 10 Oktober 2020

Diduga Korupsi Alkes, KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkes



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bambang Giatno Rahardjo (BGR).

BGR merupakan eks pejabat Kementerian Kesehatan.

Ia ditahan lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi alat kesehatan dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi Di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010.

BGR merupakan mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPP SDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Desember 2015 silam. 

Ia diduga telah merugikan negara senilai Rp 14,1 milyar dalam proyek pengadaan alkes tersebut.

"Hari ini kami menyamaikan informasi terkait dengan penahanan tersangka BGR Kepala BPP SDM Kemenkes," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi daring, Jumat (9/10).

Karyoto menyebut, BGR akan ditahan selama 20 hari, terhitung sejak Jumat (9/10) hingga 28 Oktober mendatang di rutan cabang KPK yang berada di Gedung ACLC KPK Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun, untuk protokol kesehatan, Karyoto mengatakan, BGR akan terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di lokasi yang sama sebelum menjalani penahanan.

Karyoto menjelaskan, kasus yang menyeret BGR terjadi pada 2008. 

Saat itu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari meminta Sekretaris BPP SDM, Zulkarnain Kasim menggunakan anggaran fungsi pendidikan untuk kegiatan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM), pembangunan, dan pengadaan alat-alat kesehatan RS Tropik Infeksi Unair.

Permintaan Fadilah juga disampaikan Ketua BPP SDM, BGR kepada Zulkarnain. BGR meminta agar Zulkarnain menunaikan perintah dari Fadilah.

"Seluruh anggaran tersebut diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran satuan kerja BPP SDM kesehatan," ujar Karyoto.

Kemudian pada 2009, BGR bertemu dengan M. Nazarudin selaku pengawal anggaran sejumlah proyek tersebut.

Keduanya, menurut Karyoto, kala itu terlibat pembicaraan membahas rencana pemberian anggaran tambahan untuk Unair yang akan lewat DIPA BPPSDM Kesehatan.

"Pada kesempatan tersebut juga sudah dibicarakan rencana pengadaan pembangunan RS Tropik Infeksi Univ. Airlangga yang akan dilaksanakan oleh pihak M. Nazaruddin," katanya.

Lalu pada awal 2010, Sekretaris BPP SDM, Zulkarnain bertemu dengan Minarsi, Syamsul Bahri, dan Wadianto di ruang kerjanya. 

Kepada ketiganya, Zulkarnain bilang, Nazaruddin akan membantu proses pencairan anggaran di BPP SDM Kesehatan.

Untuk proses itu, Nazaruddin meminta Minarsi selaku bawahanya untuk menangani lanjutan proyek pembangunan RS Tropik dan Infeksi di Unair, termasuk pengadaan alkes dari anggaran DIPA 2010 BPP SDM Kesehatan.

Proyek tersebut kemudian berlanjut ke tahap lelang yang dimenangi oleh PT. Buana Ramosari Gemilang dengan harga penawaran Rp38,9 miliar.

Sedangkan lelang tahap II dimenangi PT Marell Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp49,1 miliar.

Namun, sebelum proyek dimenangi dua perusahaan kontraktor itu, Karyoto menuturkan bahwa Minarsi diduga sempat memberi uang total senilai USD 17 ribu.

Dari jumlah tersebut, USD 9,5 ribu diberikan kepada Zulkarnain Kasim, dan USD 7,5 ribu untuk BGR.

Uang itu diduga sebagai ucapan terimakasih dari PT Anugerah Permai atau Permai Grup yang memenangi proyek pengadaan alkes dan pembangunan RS di Unair tersebut.

Karyoto mengungkap bahwa dalam kasus ini negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 14,1 miliar.

Atas kasus tersebut,  tersangka BGR disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)