Kabar Progresif

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Seiring dengan pesatnya transformasi digital, pelayanan publik kini dituntut untuk menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.  Bagi Anda pemilik kendaraan bermotor, membayar pajak kini tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di kantor Samsat. Melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan dapat diselesaikan langsung dari smartphone Anda. Apa Itu Aplikasi SIGNAL? Aplikasi SIGNAL adalah inovasi One Stop Service dari Korlantas Polri yang melayani pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Secara sistem, aplikasi ini sangat aman dan akurat karena mengintegrasikan tiga pangkalan data utama secara nasional: data kendaraan bermotor milik Polri, data induk kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan sistem informasi pajak kendara...

Palembang - KABARPROGRESIF.COM Polda Sumatera Selatan membuka Posko Disaster Victim Identification (DVI) di RS Bhayangkara Moh. Hasan Palembang guna membantu proses identifikasi korban kecelakaan maut Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Posko DVI dibuka setelah 16 jenazah korban kecelakaan tiba di RS Bhayangkara Palembang dari RS Siti Aisyah Lubuk Linggau pada Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 05.00 WIB. Kabid Dokkes Polda Sumsel AKBP Andrianto mengatakan pihak keluarga korban diminta segera datang ke Posko DVI dengan membawa dokumen identitas resmi maupun data pendukung lainnya untuk mempercepat proses identifikasi. “Keluarga korban dapat membawa KTP, kartu keluarga, ijazah, maupun dokumen lain yang memuat identitas korban. Data medis seperti rekam medis, data gigi, foto terbaru, atau ciri khusus pada tubuh korban juga sangat membantu proses pencocokan,” ujarnya di Palembang. Ia menjelaskan, seluruh jenazah langsung ditempatka...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meresmikan kantor baru di Gedung Graha Sentana, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026), yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun Kompolnas. Anggota Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menyampaikan bahwa perpindahan gedung ini menjadi momentum penguatan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri. “Tema yang kita angkat adalah profesional dan integritas. Kompolnas harus bekerja secara profesional dan berintegritas, sekaligus memastikan kepolisian juga berjalan dalam koridor tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan, keberadaan kantor baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan pengaduan. “Dengan kantor baru ini, kami berharap kerja-kerja Kompolnas semakin maksimal dan pelayanan terhadap masyarakat semakin optimal,” jelasnya. Kompolnas juga terus mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital agar lebih mudah diakses, namun tetap menyedi...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan penghapusan praktik "kuota khusus" dalam proses rekrutmen anggota Polri guna membenahi aspek manajerial institusi.  Langkah ini diambil berdasarkan banyaknya aspirasi masyarakat yang mengeluhkan adanya oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang atau memanfaatkan jalur tidak resmi. "Saya ceritakan di awal tadi aspirasinya, 'Kenapa masuk polisi masih ada bayar segala macam, nembak di atas kuda'. Nembak di atas kuda itu artinya dia mengatasnamakan saja, 'Oh saya kenal dengan ini melalui dia'. Ditengarai seperti misalnya konon ada 'kuota khusus', lalu jalur tertentu, ini yang kemudian ke depan tidak boleh lagi, harus dihilangkan," ujar anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026. KPRP juga mendorong agar panitia seleksi rekrutmen melibatkan pihak eksternal atau multiaktor untuk menjamin independ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima tanda kehormatan Adhi Bhakti Senapati dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas kontribusinya dalam bidang keamanan dan pertahanan. Khususnya dalam penguatan kolaborasi lintas lembaga di ruang siber. Listyo mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi momen penting untuk semakin mendorong dirinya meningkatkan kolaborasi antara Polri dengan berbagai pihak. Termasuk, bersama BSSN. “Apalagi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) telah menyampaikan bahwa kita harus bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan,” kata Listyo dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026. Pemimpin Korps Bhayangkara itu mengatakan bahwa ancaman di ruang siber menjadi salah satu tantangan terbesar ke depan. Karena itu menurut dia, diperlukan langkah strategis yang mencakup peningkatan literasi digital dan penguatan kualitas sumber daya manusia.  Kemudian, pembangunan sistem keamanan yang andal, serta penegakan hukum terha...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, rekomendasi yang diajukan Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto bersifat substansial.  Selain itu, berpotensi membawa perubahan besar terhadap sistem kelembagaan kepolisian. "Kalau disetujui, maka akan ada implikasi perubahan," ujar Yusril di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Ia mengatakan, diundang langsung Presiden Prabowo untuk melaporkan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah menjalankan tugas selama beberapa bulan dan menyelesaikan mandatnya sekitar dua bulan lalu.  Laporan tersebut diserahkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.  Menurutnya, laporan yang disusun memiliki ketebalan beragam, mulai dari 3 ribu halaman hingga ringkasan singkat agar mudah dipahami oleh Presiden Prabowo.  Isinya yaitu berbagai usulan dan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri ter...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penataan karier anggota Polri.  Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan jabatan bagi personel Polri yang bertugas di luar struktur organisasi kepolisian. "Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di undang-undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan," ujar Jimly Asshiddiqie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Dia mengatakan hal ini dimaksudkan agar personel Polri yang bertugas di luar struktur lebih teratur dan memiliki batasan yang jelas. Menurut Jimly, aturan mengenai daftar jabatan yang boleh diduduki secara limitatif tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam payung hukum yang lebih kuat. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqqie (tengah). Foto: Dok. BPMI Setpres. "Nah itu harus dim...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevaluasi lembaga penegak hukum lainnya. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap Polri.  "Tambah satu lagi, tadi Bapak Presiden memberikan arahan bahwa yang perlu kita refomasi bukan cuma polisi," kata Jimly, Selasa, 5 Mei 2026. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan alasan keinginan Kepala Negara ingin mengevaluasi lembaga penegak hukum.  Sebab, Indonesia sudah menjalani masa reformasi selama 27 tahun.  "Apalagi kita sudah 27 tahun reformasi, terutama pada lembaga penegak hukum, ini juga memerlukan evaluasi," ungkap Jimly. Evaluasi juga dilakukan terhadap lembaga kehakiman. Sehingga, evaluasi yang dilakukan bersifat menyeluruh. "Sampai kekuasaan kehakiman juga ada perlu evaluasi, bukan hanya naik gaji tap juga secara menyeluruh terpadu. Jadi kita mulai dari polisi dulu. Itu arahan Pak Presiden tadi,...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi menyerahkan laporan akhir berisi rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka.  Salah satu poin krusial yang disetujui Presiden adalah transformasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi lembaga independen dengan kewenangan yang lebih kuat dan mengikat guna mengefektifkan pengawasan eksternal terhadap Korps Bhayangkara. “Keanggotaannya tidak lagi ex-officio seperti sekarang, tapi disepakati independen sehingga fungsi pengawasan terhadap kepolisian menjadi lebih efektif. Ini harus diatur dalam undang-undang,” ujar Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Penguatan status Kompolnas ini akan diikuti dengan perluasan kewenangan yang bersifat eksekutorial.  Nantinya, keputusan yang diambil oleh lembaga pengawas tersebut wajib dilaksanakan oleh Kapolri, yang akan berdampak langsung ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden RI Prabowo Subianto menyepakati Kepala Kepolisian RI (Kapolri) tetap berada di bawah Presiden. Usai bertemu Prabowo, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyampaikan Prabowo tak sepakat pembentukan Kementerian Keamanan ataupun Kementerian Polri yang isunya sempat mencuat belakangan. "Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri, tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah presiden, dan tidak dibentuk kementerian keamanan atau kementerian kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang," kata Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5). Selain itu, Yusril menyebut Prabowo juga sepakat proses pengangkatan Kapolri juga akan tetap perlu meminta persetujuan DPR. "Yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calon yang diajukan itu sebagai...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri menyatakan salah satu rekomendasi yang disampaikan KPRP ke Presiden RI Prabowo Subianto adalah menghapus kuota khusus rekrutmen anggota Polri.  "Kalau terkait dengan itu rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," kata Dofiri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5). Dofiri tak menjelaskan rinci kuota khusus rekrutmen yang selama ini ada dalam proses rekrutmen Polri.  Dofiri menyampaikan ke depan proses rekrutmen anggota Polri akan bersifat multi-aktor, di mana panitianya tidak hanya dari internal Polri, tapi juga dari eksternal Polri. Pada hari ini, KPRP menyerahkan rekomendasi ke Prabowo. Rekomendasi yang diserahkan berupa 10 buku. "Dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena in...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden RI Prabowo Subianto sepakat melakukan penguatan Komisi Kepolisian Republik Indonesia (Kompolnas). "Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat," kata Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5). Jimly menyebut ke depan keanggotaan Kompolnas takkan lagi melibatkan unsur ex-officio. Ia mengatakan fungsi pengawasan Kompolnas terhadap kepolisian akan menjadi lebih efektif. "Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR," ucapnya. Pada saat yang sama, Anggota KPRP Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kewenangan Kompolnas akan diperluas ke depan. Ia menyatakan keputusan Kompolnas itu bersifat mengikat, sehingga Kapolri harus melaksa...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Percepatan Reformasi Polri mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5), untuk menyampaikan laporan hasil kerja komisi kepada Presiden Prabowo Subianto. Anggota Tim Reformasi Polri Ahmad Dofiri menyebut seluruh substansi rekomendasi baru akan dibuka setelah tim diterima langsung oleh Kepala Negara. Ahmad Dofiri tiba lebih dulu di Istana sekitar pukul 14.08 WIB. Sekitar pukul 14.32 WIB, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyusul masuk ke Kompleks Istana. Tak lama kemudian hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan yang juga bergabung dalam agenda pelaporan tersebut. Pada pukul 14.39 WIB, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut memasuki area istana untuk mengikuti agenda yang sama. Dofiri menegaskan laporan hari ini akan disampaikan oleh Ketua Komisi bersama seluruh anggota tim. "Ya, laporannya k...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) resmi pindah kantor, Selasa (5/5) siang. Dari semula berkantor di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), kini Kompolnas menempati kantor baru di gedung kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Saat menghadiri peresmian kantor baru Kompolnas itu, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan harapan masing-masing.  Listyo berharap Kompolnas semakin independen setelah menempati gedung baru di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. "Dengan keberadaan gedung baru ini, kami harapkan Kompolnas semakin independen sebagai mitra strategis Polri untuk memastikan institusi Polri dapat melaksanakan tugas secara profesional," kata Listyo Sigit usai menghadiri peresmian kantor baru Kompolnas. Sementara itu, Djamari berharap dengan tidak lagi berada di wilayah kompleks PTIK, masyarakat tidak lagi sungkan untuk datang dan melapor ke Kompolnas. Djamari adalah Ke...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan larangan bagi seluruh anggota untuk melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial saat sedang bertugas.  Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa penegasan tersebut bertujuan agar seluruh personel lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. “Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural,” ujar Irjen Pol. Johnny dalam keterangannya di Jakarta (04/05). Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mengacu pada Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024 yang menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) resmi menempati gedung baru di Graha Sentana, Jalan Hj. Tutty Alawiyah No. 2, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).  Peresmian ini ditandai dengan kegiatan syukuran yang dihadiri jajaran pemerintah, kementerian/lembaga, dan pimpinan Polri. Kegiatan syukuran ini menjadi penanda resmi pemanfaatan kantor baru Kompolnas sekaligus sarana komunikasi publik atas penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  Gedung baru tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas pengawasan fungsional terhadap Polri, pelayanan pengaduan masyarakat, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara lebih optimal. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menjelaskan pemindahan kantor Kompolnas bertujuan memudahkan akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun laporan terkait kepolisian. “Supaya masyarakat yang berkepentingan atau berhubungan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberi ancaman hukuman berat bagi tokoh agama atau pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Pernyataan itu disampaikan Puan merespons kasus kekerasan seksual yang dilakukan pendiri pondok pesantren (Ponpes) di Pati, Jawa Tengah (Jateng), terhadap para santriwatinya. Merujuk UU TPKS, terang Puan, pelaku yang melakukan aksinya karena relasi kuasa, bisa dijerat pidana tambahan satu per tiga dari pidana maksimal. "Dalam UU TPKS, ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dapat ditambah jika pelaku merupakan tokoh agama, pendidik, atau orang yang memiliki relasi kuasa khusus," kata Puan dalam keterangannya, Senin (4/5). Puan karenanya mendorong aparat penegak hukum menindak tegas pelaku dalam kasus tersebut karena telah merusak masa depan para korban yang merupakan anak-anak. Puan meyakini, selaku pengasuh ponpes, pelaku dipastikan menggunakan kuasanya terhadap p...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menjalin kerja sama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di ibu kota. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin (4/5). Adapun penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin dan Direktur Investasi PT Danantara Investment Management Fadli Rahman. Selain Tito, acara ini juga disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta pejabat terkait lainnya. Zulkifli Hasan dalam keterangannya menyampaikan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik....

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Fraksi PDIP di DPR menolak usul Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra agar ambang batas parlemen di RUU Pemilu disesuaikan dengan jumlah komisi di DPR. Anggota fraksi PDIP, Said Abdullah menilai jika ambang batas parlemen hanya didasarkan pada jumlah komisi sebanyak 13, fraksi tak akan memenuhi prinsip keterwakilan dalam pengambilan keputusan di DPR. "Karena kalau hanya komisi saja, kemudian satu orang, maka representasi keterwakilannya itu tidak akan terpenuhi," ujar dia di kompleks parlemen, Senin (4/5). Jumlah AKD di DPR periode 2024-2029 saat ini berjumlah 19, yang meliputi 13 komisi dan enam badan.  Dengan demikian, merujuk usulan Yusril, untuk masuk DPR, setiap partai minimal harus mengantongi 13 kursi jika dikonversi dari perolehan suara sah hasil pemilu. Jumlah itu belum termasuk enam badan, meliputi Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Kerja Sama, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Legi...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengunjungi Kelurahan Teritip, Balikpapan, Selasa (5/5).  Kunjungan kerja ini bertujuan meninjau persiapan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah tersebut. ​Keduanya berdialog langsung dengan warga untuk memastikan bantuan perumahan menjangkau pihak yang tepat.  Pemeriksaan akurasi data dilakukan dengan melihat kondisi fisik bangunan serta kemampuan ekonomi para penerima bantuan di lapangan. "Tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak. Itu bagus menurut saya. Pemda-Pemda yang punya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang baik, bisa mengalokasikan program perumahan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5). Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program perumahan.  Dukungan tersebut terlihat dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pe...