Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 17 April 2021

Hasil Survey Ungguli Anies Baswedan, Risma: Belum Tentu Juga Saya Masih Hidup


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma enggan menanggapi hasil survei soal peluang maju Pilkada DKI Jakarta. 

Survei tersebut menunjukkan bahwa Risma unggul di Pilkada DKI.

Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku ingin fokus menangani bencana ketimbang memikirkan hasil survei.

Menurutnya, Pilkada DKI masih jauh dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi.

"Saya mikir itu (bencana) dulu, enggak mikir yang lain-lain," kata Risma di Surabaya, Sabtu (17/4/2021), 

"Kok mikir yang aneh-aneh yang beberapa tahun ke depan. Belum tentu juga saya masih hidup," lanjut dia.

Sementara sebelumnya, beberapa hasil survei menunjukkan Risma mengungguli Anies Baswedan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hasil survei Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan elektabilitas Risma 34,0 persen, unggul dari Anies yang memperoleh 32,8 persen.

Pada hasil survei Jakarta Research Center (JRC), elektabilitas Risma mencapai 37,1 persen, unggul 5 persen dari Anies yang memperoleh 32,4 persen.

Namun dari hasil survei Media Survei Nasional (Median), Risma yang mendapat 23,5 persen masih kalah dengan Anies yang mendapat 42,5 persen.

Meski kalah, angka Risma tersebut meningkat tajam dibanding survei sebelumnya

Pada Surabaya Survei Center (SSC), Risma juga bisa menyaingi Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jatim 2024.

Khofifah mendapat 26,8 persen, sementara Risma memperoleh 21,8 persen.

Larangan Mudik Lebaran 2021, Keluar Masuk Surabaya Bakal Sudah, Ini 13 Titik Penyekatannya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah mencanangkan larangan mudik Lebaran 2021 yang diaplikasikan mulai 6-17 Mei 2021.

Menanggapi hal tersebut, Satlantas Polrestabes Surabaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya bergandeng tangan untuk menyukseskan aturan tersebut.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra mengatakan, pihaknya akan melakukan penyekatan di wilayahnya.

"Khusus Surabaya ada tiga belas titik," katanya, Rabu (14/4/2021).

Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra mengatakan, pihaknya akan melakukan penyekatan di 13 titik

Penyekatan ini akan dilaksanakan di sejumlah titik yang menjadi penghubung Kota Surabaya dengan daerah di sekitarnya.

Nantinya petugas akan melakukan screening terhadap kendaraan yang masuk dan keluar.

Sehingga para pemudik tak dapat dengan mudah memasuki maupun meninggalkan Kota Surabaya.

"Termasuk di perbatasan tol. Kami siapkan petugas dilokasi untum melakukan pemeriksaan keperluan penggendara yang masuk maupun keluar Kota Surabaya," tambah dia.

Keputusan ini diambil setelah ada diskusi dari Satlantas dan Dishub Surabaya dengan perwakilan Polres pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Mojokerto, Polres Bangkalan dan Dinas Perhubungan se Gerbang-Kertasusila lainnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut 13 titik penyekatan yang akan dilakukan di Surabaya.

1. Terminal Benowo

2. Terminal Osowilangon

3. Exit Tol Masjid Al Akbar

4. PMK Sier Rungkut

5. Bekas Pasar Karang Pilang/Warugunung

6. Exit Tol Gunungsari-Gresik

7. Jalan Raya Lakarsantri

8. Depan Mall Cito

9. Exit Tol Simo Surabaya

10. Exit Tol Satelit

11. Jalan Rungkut Menanggal

12. MERR Gununganyar Surabaya

13. Exit Tol Gunungsari-Malang

Diresmikan Bu Mensos, Historisma Buka Cabang Kedua di Royal Plaza Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Brand kedai kopi "Historisma" terus mengembangkan sayapnya di Kota Surabaya. Yang terbaru, Historisma membuka cabang kedua di Mal Royal Plaza Surabaya, Sabtu (17/4/2021).

Pembukaan kedai kopi di Royal Plaza itu diresmikan langsung oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini beserta kedua anak dan menantunya. Secara simbolis, mereka bersama-sama melakukan pemotongan pita tepat di depan stand kedai kopi Historisma itu.  

Brand Historisma ini memang dikembangkan oleh putra sulung Mensos Risma, Fuad Benardi. Pada saat pembukaan itu, ia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada rencana untuk meresmikan kedai kopinya itu. 

"Tapi karena kebetulan ibunya (Mensos Risma) sedang pulang ke Surabaya, dia ajak sekalian untuk meresmikan kedai kopinya itu," kata Fuad. 

Ia juga menjelaskan bahwa konsep Historisma cabang kedua ini berbeda dari Historisma cabang pertama yang ada di Jalan Bratang Binangun nomor 17, Surabaya. 

Kalau yang pertama murni berbentuk kedai kafe karena memang merupakan rumah masa kecil Mensos Risma. 

"Tapi kalau yang kedua ini kan beda, jadi memang konsepnya tidak sama dengan yang pertama," kata dia. 

Ketua Karang Taruna Surabaya ini juga berharap, ke depan Historisma tak hanya menjadi brand kedai kopi ternama di Kota Surabaya, tapi diharapkan juga bisa merambah ke seluruh pelosok nusantara. 

Sementara itu, Mensos Risma yang ikut meresmikan Historisma cabang kedua itu mengatakan bahwa memang tidak ada rencana untuk peresmian, tapi karena kebetulan pulang ke Surabaya dan keperluannya untuk menemui ITS dan Unair sudah selesai, akhirnya dia pun mau meresmikan Historisma cabang kedua itu. 

"Jadi, tadi setelah pulang dari ITS dan Unair, terus dia (Fuad Benardi) minta untuk diresmikan sekalian, ya sudah kita resmikan. Mudah-mudahan ini terus berkembang besar, mohon doanya ya," kata Mensos Risma kepada awak media. 

Menurutnya, anak muda memang harus berani mencoba tantangan baru agar bisa menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri. Salah satunya dengan memulai membuka wirausaha.

"Semakin banyak anak muda yang punya tekad menjadi wirausaha, justru menurut saya semakin bagus. Karena dia akan bisa menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri," katanya.

Apalagi, setiap harinya perputaran uang di Surabaya itu begitu besar. Tentunya jika peluang emas itu tidak diambil, maka sangatlah rugi.

"Kalau kita tidak bisa ambil peluang ini, maka itu bisa diambil orang lain. Memang tidak ada yang mudah tapi belum tentu kita tidak bisa. Yang penting kita tidak usah malu untuk usaha," pungkasnya.

Terus Koordinasi dengan Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya Persiapkan Sekolah Tatap Muka


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar persiapan simulasi pembelajaran tatap muka kepada sejumlah perwakilan pelajar jenjang SMP swasta maupun negeri. 

Simulasi ini berlangsung di SMP Negeri 1 Surabaya, Jalan Pacar, Jumat (16/4). Setidaknya ada 18 siswa yang mengikuti simulai secara tatap muka dan diikuti pula para pelajar melalui virtual.

Seusai mengajar kelas simulasi, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), terkait mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka. 

Selain itu, rencananya sekolah tatap muka akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Namun begitu, setelah Hari Raya Idul Fitri Wali Kota Eri Cahyadi bakal melakukan uji coba atau simulasi terlebih dahulu untuk SD - SMP se-Surabaya.

“Nanti yang jelas uji cobanya itu 25 persen dahulu. Tentunya ini bertahap ya. Siswa-siswi yang ikut simulasi juga bergiliran. Kita selalu bersinergi dengan pemprov melihat arahannya seperti apa. Itu yang kita jalankan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi menjelaskan, untuk mekanisme pelaksaan sekolah tatap muka tersebut,  berlaku bagi jenjang SD – SMP swasta maupun negeri. 

Tidak hanya itu, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini memastikan, ketika sekolah tatap muka diberlakukan maka dipastikan sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

“Ya seperti ada pencuci tangan, mengenakan masker itu tetap diwajibkan. Kemudian kami lakukan terus pemantuan dan evaluasi tiap sepekan seperti apa perkembangannya,” jelas dia.

Bahkan, orang nomor satu di Kota Pahlawan itu menambahkan, seluruh guru yang datang ke sekolah sudah disuntik vaksin. 

Dari situ lah, dia meyakinkan kepada para orang tua bahwa rencana sekolah tatap muka berlangsung sesuai dengan prokes ketat. Tak ketinggalan pengajarnya pun telah mendapatkan suntik vaksin.  

“Alhamdulillah seluruh guru sudah dilakukan vaksin, sehingga ini yang menjadi keyakinan kita. Dan tetap menjaga prokes,” urai dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Supomo menambahkan, untuk memastikan kembali semua sekolah sudah sesuai standar prokes, jajaran Dispendik pun akan melakukan pengecekan pada setiap sekolah. 

Hal itu menjadi penting dilakukan agar memastikan semua sudah sesuai dengan standar prokes.

“Sekolah itu kita wajibkan sudah harus melakukan simulasi dengan kapasitas 25 persen ya. Jadi sebelum mengarah pada pembukaan sekolah, maka harus simulasi,” kata Supomo.

Berikutnya, Supomo mengurai apabila wali murid belum berkenan anaknya sekolah tatap muka, maka Dispendik juga tetap melayani pembelajaran dengan menggelar secara daring atau virtual. 

Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini pun Supomo melibatkan para pakar untuk melakukan pendampingan. 

Tujuannya, suapaya dari pembukaan sekolah tatap buka benar-benar memiliki kajian yang mendalam.

“Dan tentunya secara medis dibenarkan. Itu berlaku untuk semua sekolah SD-SMP se-Surabaya ya tanpa terkecuali," pungkasnya.

Sabet Penghargaan PDT I Tahun 2021 Buktikan Program Surabaya Selaras dengan Pusat dan Pemprov Jatim


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan berterima kasih bila Kota Surabaya menerima penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik (PDT) I, Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Sebab Piagam penghargaan yang diserahterimakan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi itu merupakan sebuah proses perencanaan dan hasil dari sebuah perencanaan. 

Dia menyebut, dalam perencanaan, Pemkot Surabaya selalu menyelaraskan program pemerintah pusat yang diturunkan kepada pemprov yang dianut oleh pemkot.

"Sehingga kami (pemkot) tidak berjalan sendiri. Dari situ lah kita menjawab dengan kegiatan program dan hasilnya selaras dengan apa yang mau dituju oleh provinsi maupun nasional," kata Febri, Jum'at (16/4).

Febri mencontohkan, seperti misalnya program pemulihan ekonomi. Dimana dalam program tersebut, Pemkot Surabaya melakukan pengembangan yang hasilnya menjawab dari problem itu. 

Alhasil, dari perencanaan yang dibuat, pemkot dua kali berturut-turut menyabet Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Jatim.

"Alhamdulillah tahun lalu kita juga menerima penghargaan yang sama. Intinya singkronisasi dan keselarasan program dengan pusat dan provinsi," pungkasnya.

Hanya Punya SDM, PN Surabaya Support 18 Layanan Adminduk


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua PN Surabaya Joni juga menyampaikan terimakasih kepada Wali Kota Surabaya dan jajaran pemkot yang telah melahirkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Menurutnya, pengadilan negeri itu tidak punya sarana dan prasarana, namun pengadilan negeri hanya punya Sumber Daya Manusia (SDM), karena sifatnya hanya layanan jasa.

“Makanya, saya dan teman-teman di pengadilan negeri mensupport penuh program ini, terutama untuk SDM-nya, kalau ke depan dikembangkan di kelurahan dan kecamatan, kami siap support,” kata Joni usai Peresmian layanan ini dilakukan di Lantai 2 Gedung Siola, Surabaya, Jumat (16/4).

Ia juga memastikan bahwa di PN Surabaya itu ada sekitar 2 ribuan pengurusan adminduk selama setahun. 

Jumlah ini tentu sangat banyak karena harus melalui sidang yang terkadang persidangannya itu tertunda karena warga kadang tidak bawa saksi dan sebagainya. 

“Nah, dengan adanya terobosan ini, tentu akan semakin memudahkan masyarakat, sehingga kami di PN Surabaya siap support penuh. Semoga kerjasama ini lancar dan terus ditingkatkan ke depannya,” tegasnya.

Stefanie Jesselin, salah satu warga yang secara simbolis menerima salinan penetapan pengadilan dan menerima akta, KK dan KTP baru itu mengaku sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterimakasih kepada Wali Kota Surabaya dan jajaran Pemkot Surabaya. 

Sebab, mimpinya sejak kecil untuk merubah namanya dari Njoo Hwie Tjien yang merupakan nama China, akhirnya bisa terwujud.

“Ini keinginan saya sejak kecil untuk merubah nama saya dari nama Cina ke nama Indonesia, karena saya lahir dan KTP saya Indonesia. Saya kira prosesnya masih panjang, tapi ternyata hari ini sudah diputuskan, terimakasih banyak Tuhan, terimakasih banyak Pak Wali Kota dan jajarannya,” katanya sambil meneteskan air mata bahagianya.

Oleh karena itu, ia juga mengakui bahwa pelayanan di Pemkot Surabaya ini sangat luar biasa, karena setelah ada keputusan dari PN Surabaya, akta kelahiran, KK dan KTP-nya sudah langsung selesai juga. 

“Sungguh luar biasa pelayanannya, saya sampai tidak bisa berkata-kata, pokoknya terimakasih banyak, saya sampai menangis sangat bahagia,” pungkasnya.

Seperti diketahui ada 18 layanan adminduk yang diintegrasikan dalam program ini dan biasanya harus diurus dan di sidang di PN Surabaya. 

Adapun 18 layanan itu adalah pelayanan perubahan biodata akibat perbedaan data pada NIK ganda, perubahan nama pada akta kelahiran, perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran, perubahan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran, perubahan nama pada akta kematian, perubahan nama pada akta perkawinan, perubahan nama pada akta perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, dan pengakuan anak.

Lalu perubahan nama pada akta pengesahan anak, perubahan nama pada akta pengangkatan anak, perubahan nama pada akta pengakuan anak, perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang berbeda, akta kematian bagi seorang yang tidak jelas karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazah, pencatatan kematian yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan atau keterangan kematian, dan permohonan orang yang sama.

Layanan Adminduk yang Terintegrasi dengan PN Surabaya Diluncurkan, Kini Urus 18 Jenis Kependudukan Cukup di Kelurahan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. 

Bahkan, pelayanan kependudukan terus didekatkan dengan warga melalui kelurahan dan kecamatan. 

Yang terbaru, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Joni meluncurkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 

Peresmian layanan ini dilakukan di Lantai 2 Gedung Siola, Surabaya, Jumat (16/4).

Pada saat peresmian itu, secara simbolis Wali Kota Eri Cahyadi menyerahkan akta lahir baru, kartu keluarga baru dan e-KTP baru milik warga yang melakukan pengajuan perubahan nama, termasuk warga yang mengajukan permohonan akta kematian yang bermasalah. 

Bahkan, saat itu Ketua PN Surabaya Joni juga menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya kepada warga yang mengajukan perubahan nama dan juga permohonan akta kematian.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi langsung bersyukur karena kerjasama atau sinergi antara Pemkot Surabaya dan PN Surabaya sudah bisa direalisasikan, sehingga rakyat atau masyarakat Surabaya bisa terlayani dengan cepat dan lebih murah. 

Ia juga mengaku selalu menyampaikan kepada jajaran Pemkot Surabaya untuk terus melakukan berbagai terobosan yang bisa dirasakan oleh warga Kota Surabaya.

“Alhamdulillah sinergi ini sudah bisa dilakukan. Tadi kita sudah melihat juga yang biasanya sidangnya tidak bisa dilakukan hanya sekali, tapi ketika dilakukan di Dispendukcapil dan kemungkinan ke depannya di kecamatan, alhamdulillah langsung selesai hari ini juga,” kata Wali Kota Eri.

Menurut Eri, ada 18 layanan adminduk yang diintegrasikan dalam program ini dan biasanya harus diurus dan di sidang di PN Surabaya. 

Adapun 18 layanan itu adalah pelayanan perubahan biodata akibat perbedaan data pada NIK ganda, perubahan nama pada akta kelahiran, perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran, perubahan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran, perubahan nama pada akta kematian, perubahan nama pada akta perkawinan, perubahan nama pada akta perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, dan pengakuan anak.

Lalu perubahan nama pada akta pengesahan anak, perubahan nama pada akta pengangkatan anak, perubahan nama pada akta pengakuan anak, perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang berbeda, akta kematian bagi seorang yang tidak jelas karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazah, pencatatan kematian yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan atau keterangan kematian, dan permohonan orang yang sama.

“Saya sampaikan ke Dispendukcapil, ayolah itu diubah, coba ke Ketua PN, ternyata beliau punya program hebat yang akhirnya disinergikan dengan Pemkot Surabaya, sehingga nanti untuk adminduk yang ada 18 jenis itu, mengurusnya cukup di aplikasi e-capil dan berhenti di kelurahan atau kecamatan,” katanya.
 
Bahkan, nanti ke depannya sidang yang dilakukan oleh jajaran PN Surabaya, akan digelar di kecamatan, sehingga warga tidak perlu lagi ke kantor PN Surabaya atau ke Siola. 

“Seperti yang selalu saya sampaikan, pelayanan harus berhenti di tingkat kelurahan atau kecamatan, dan soal ini mungkin di kecamatan, karena garda terdepan pemkot adalah kelurahan dan kecamatan,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kerjasama dan sinergitas ini bisa terus ditingkatkan ke pengurusan lainnya yang berhubungan antara Pemkot Surabaya dengan PN Surabaya, sehingga Pemkot Surabaya bersama PN Surabaya bisa bergandeng tangan memberikan kemudahan pelayanan yang terbaik untuk warga. 

“Saya mewakili teman-teman pemkot mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua PN dan jajarannya atas kerjasama ini, semoga ini lancar dan terus ditingkatkan ke depannya,” pungkasnya.

Pemkot Surabaya Terima Bantuan Alat Terapi Pernapasan dari PT HM Sampoerna Tbk


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah (Pemkot) Kota Surabaya kembali menerima bantuan satu unit alat kesehatan (alkes) berupa Hi Flow Nasal O2 Therapy dari PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna). 

Alat ini dapat digunakan untuk membantu pasien yang mengalami masalah pernapasan seperti Covid-19.

"Ini bukan (bantuan) yang pertama dari Sampoerna. Karena kemarin sudah memberikan beberapa alat, mesin PCR juga. Ini yang kesekian kalinya Sampoerna memberikan bantuan kepada Pemkot Surabaya," kata Wali Kota Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi  usai menerima bantuan alkes di Halaman Balai Kota Surabaya, Jum'at (16/4).

Ia menjelaskan, bahwa alat ini dapat digunakan untuk membantu pasien Covid-19 yang mengalami gangguan masalah pernapasan. 

Alat ini sama halnya fungsinya dengan ventilator. Namun, cara penggunaan alat ini lebih sederhana dari ventilator yang harus dimasukkan ke dalam mulut hingga kerongkongan pasien. 

"Kalau (alat) ini cukup ditempelkan di hidung, jadi tidak menyakitkan. Sehingga alat yang diberikan dari Sampoerna ini banyak membantu," jelasnya.

Eri menyatakan, meski pasien Covid-19 di Surabaya menurun, alat ini ke depannya tetap dapat digunakan. Sebab, alat bantu pernapasan ini tak hanya dapat digunakan untuk terapi pasien Covid-19 tapi juga penyakit lainnya.

"Ini tidak hanya untuk penyakit Covid-19, tapi juga untuk penyakit lainnya. Dengan alat ini, jauh lebih (baik) dan tidak menyakitkan dari pada ventilator," ujarnya.

Terlepas dari semua itu, pihaknya berharap, kolaborasi dan sinergi antara Pemkot Surabaya dan Sampoerna ini ke depannya tetap terjaga. 

Tentunya kolaborasi yang telah terjalin ini dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Surabaya. 

"Semoga kolaborasi, sinergi, antara Pemerintah Kota dengan Sampoerna terus berlanjut, yang bisa dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Urusan Eksternal, PT HM Sampoerna Tbk, Ishak Danuningrat menyatakan, bahwa bantuan ini merupakan salah satu bentuk rangkaian kepedulian PT HM Sampoerna Tbk kepada masyarakat Surabaya sejak pandemi Covid-19 melanda.

"Jangan lupa bahwa Sampoerna itu lahir di Surabaya. Jadi bagaimanpun juga apa yang kami lakukan selalu akan kami ingat. Bahwa tanpa Surabaya, Sampoerna tidak akan pernah ada," kata Ishak Danuningrat.

Menurut dia, bantuan alkes yang diberikan kepada pemkot ini merupakan bentuk implementasi falsafah dari logo tiga tangan PT HM Sampoerna Tbk. 

Dimana esensi salah satu dari tiga tangan itu adalah memperhatikan atau peduli terhadap masyarakat secara luas. 

"Ke depannya kami akan coba selalu berbakti atau mendukung baik itu untuk komunitas atau masyarakat secara luas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menambahkan, alat bantu pernapasan dari PT HM Sampoerna Tbk ini merupakan bantuan yang keempat kalinya. 

Di tahun sebelumnya, Sampoerna sudah memberikan tiga alat yang sama. 

"Ini merupakan bantuan keempat yang diberikan oleh Sampoerna," kata Febria.

Usai diserahterimakan, Febria langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera memindahkan alat tersebut menuju ICU RSUD dr Soewandhie Surabaya. 

Tentunya dengan adanya tambahan alat baru ini diharapkan dapat semakin mendukung pelayanan di rumah sakit. 

"Jadi kalau (pasien) pakai Hi Flow Nasal ini tidak perlu lagi pakai ventilator," pungkasnya.

Antisipasi Pemudik, Polda Jatim Bagi Tujuh Rayon Penyekatan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polda Jatim membagi wilayah ke dalam tujuh rayon penyekatan batas wilayah antarkabupaten/kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi warga yang masih nekat mudik.

"Kami membagi wilayah Jatim menjadi 7 rayon yaitu rayon Surabaya Raya, Malang Raya, Tapal Kuda, Banyuwangi, Blitar, Madiun Raya, Bojonegoro Raya, dan Madura," kata Dirlantas Polda Jatim KombesLatif Usman di Surabaya, Jumat (16/4).

Menurutnya, penyekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Covid-19 di wilayah Jatim. 

Kebijakan penyekatan ini seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik lebaran selama tanggal 6-17 Mei 2021. 

Untuk Rayon Surabaya Raya titik penyekatan ada di perbatasan Gresik-Lamongan, Sidoarjo-Pasuruan, dan Mojokerto Sidoarjo. Di Rayon Malang Raya, titik penyekatan berada di perbatasan Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, Malang-Lumajang.

Sedangkan untuk Rayon Tapal Kuda ada di Situbondo-Banyuwangi dan Jember Lumajang. 

Rayon Banyuwangi titik penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan rayon Blitar check point penyekatan di Nganjuk-Jombang, Jombang-Mojokerto, Blitar-Kediri, dan Kediri-Malang.

Selain di ketujuh wilayah tersebut, Polda Jatim juga menetapkan wilayah Madura dan pintu tol sebagai wilayah rayon penyekatan batas wilayah kabupaten/kota. 

Di Madura, titik penyekatan berada di Madura sisi utara KP3 dan Madura sisi selatan Bangkalan.

"Jadi, bukan hanya ditingkat kabupaten saja tapi juga ditingkat provinsi dilakukan penyekatan," katanya.

Jumat, 16 April 2021

Vaksinasi Covid-19 di Surabaya Tembus 675 Ribu Orang


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan vaksin Covid-19, kepada seluruh masyarakat semakin masif dilakukan. 

Terbukti, dari data rekapitulasi cakupan vaksinasi yang tercatat di Dinas Kesehatan (Dinkes) sejak awal vaksinasi hingga per kemarin, Rabu (14/4/2021) sudah mencapai 675,240 orang.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, 675.240 orang itu merupakan total kumulatif penerima vaksin sejak pertama kali. 

Selain itu, dia menghitung ratusan ribu penerima vaksin terdiri dari Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), lanjut usia (lansia) serta pelayanan publik.

“Lansia yang sudah divaksin 278.917 orang. Lalu untuk SDMK itu totalnya 84.342 orang,” kata Febriadhitya Prajatara di kantornya Jalan Jimerto 6-8 Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Febri menjelaskan, untuk pelayanan publik meliputi berbagai instansi. Diantaranya adalah jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjumlah 73.253 orang. 

Kemudian profesi polisi berjumlah 15.353 orang. Selanjutnya, jajaran dari TNI yang telah disuntik vaksin berjumlah 23.402 orang.

“Kemudian, guru total yang menerima vaksin yakni 38.249 guru. Sedangkan dosen, yang sudah disuntik baik dosis pertama maupun dosis kedua total berjumlah 17.852 dosen,” ungkapnya

Berikutnya, dia mengurai bagi pedagang yang sudah divaksin meliputi pedagang pasar, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan mal mencapai 33.175 pedagang. Sementara itu, bagi pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 2.463 orang yang menerima vaksin Covid-19.

“Nah kalau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni 76.706 yang telah divaksin,” papar dia.

Bahkan, mantan Kepala Bidang (Kabid) Satpol PP ini menyebut, untuk tokoh agama yang sudah menerima vaksin berjumlah 7.587 orang. 

Sedangkan, untuk pekerja media berjumlah 2.022 orang. Berikutnya, bagi para kader yakni 11.178.

“Tokoh agama meliputi seluruh agama ya. Selanjutnya atlet juga menerima vaksin jumlahnya 1.799 atlet. Tidak hanya itu, kami juga memberikan vaksin bagi sektor pariwisata yang di dalamnya termasuk pekerja hotel. Jumlahnya adalah 6.808 pekerja yang sudah divaksin. Lalu pegawai restoran sebanyak 173 orang dan untuk transportasi publik berjumlah 906 orang pegawai,” papar dia.

Oleh karena itu, Febri memastikan meskipun saat ini bulan Ramadan namun tak menyurutkan niat petugas berkeliling memberikan vaksin kepada masyarakat. 

Ke depan, dia menargetkan seluruh warga Kota Pahlawan sudah mendapatkan vaksin. 

“Bismillah kita terus masifkan ini, sehingga nantinya tidak adalagi warga yang belum divaksin,” pungkasnya.

Klaim Lahan Rumah Pompa, Pemkot Surabaya Tantang Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mediasi atau hearing kedua yang dilakukan Komisi A DPRD Kota Surabaya antara ahli waris lahan rumah pompa Semampir, Keputih dengan Pemkot Surabaya soal status kepemilikan lahan pompa air Semolowaru 1 belum menemukan titik terang. 

Dalam pertemuan itu, dengan tegas Sekretaris Komisi A Budi Leksono meminta kepada ahli waris agar menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemkot Surabaya dengan menunjukkan bukti-bukti secara hukum kepemilikannya tersebut. 

"Resume rapat, kami minta kuasa hukum ahli waris untuk menempuh jalur hukum. Karena pemkot belum ada kejelasan tentang ganti rugi 170 juta di tahun 2000 sampai sekarang kepada ahli warisnya," tegas Cak Bulek sapaan akrabnya kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, bahwa bukti-bukti kuat yang dimiliki ahli waris juga bisa sebagai bahan untuk melakukan gugatan dan 99 persen dapat dimenangkannya. 

"Intinya selama ini Wakijo pemilik lahan rumah pompa air ini belum pernah menerima sama sekali bentuk ganti rugi sebesar Rp 170 juta. Keputusan final hearing, kami serahkan kepada ahli waris untuk melakukan gugatan. 

Menanggapi keinginan ahli waris kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Cak Bulek menjelaskan, bahwa kita tidak tahu mengenai ganti rugi sudah ada apa belum. 

Namun, keyataannya lahan itu sudah tercatat di aset Pemkot Surabaya, berarti  diduga ada oknum yang memanfaatkan menerima dan mempermainkan anggaran Rp 170 juta tersebut. 

"Sebenernya ahli waris ini berharap uluran tangan atau bantuan dari Pemkot Surabaya. Tidak menunggu terlalu lama atau hingga menempuh jalur hukum. Tapi semuanya kembali kepada Pemkot Surabaya," tandasnya. 

Kuasa hukum ahli waris, Jery meyampaikan kecewa dengan hasil hearing kali kedua di Komisi A DPRD Surabaya. 

"Keinginan ahli waris kasus tanah ini bisa di musyawarahkan dengan Pemkot Surabaya. Namun, kita tetap disarankan menempuh jalur hukum menggugat Pemkot Surabaya atas tidak memberikan ganti rugi sebesar 170 juta kepada kliennya," ujarnya. 

Selain itu, Jery kecewa bahwa Pemkot tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran Rp 170 juta saat itu pengadaan telah mengeluarkan nilai yang harus dibayar kliennya.

"Ternyata di hearing Komisi A, tidak ada dokumen dari pemkot yang bisa ditunjukkan ke kita. Berarti indikasi bahwa kliennya tidak menerima uang tersebut. Jadi kami disarankan gugatan secara hukum," ucapnya. 

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati menyampaikan, bahwa rumah pompa Semolowaru 1 diklaim salah satu ahli waris dan belum pernah mendapatkan ganti rugi. 

"Bahwa rumah pompanya dibagun sejak tahun 1990, kemudian tercatat masuk di aset pemerintah tahun 2001. Jadi tidak mungkin kita memberikan ganti rugi. Kami sarankan kepada ahli waris bisa menempuh jalur hukum saja," pungkasnya.

Pemkot Surabaya Terima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I Tahun 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I, Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. 

Piagam penghargaan tersebut, diserahterimakan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Bagi dia, penghargaan ini sesuai dengan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPJ).

"Alhamdulillah kerja saya saat jadi Kepala Bapekko mendapat penghargaan dari Ibu Gubernur. Karena sebelum jadi wali kota saya (menjabat) Kepala Bappeko (Badan Perencanan dan Pembangunan Kota). Jadi saya mengerjakan itu," kata Wali Kota Eri usai menerima penghargaan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jatim, di Hotel Sangri La Surabaya, Kamis (15/4).

Penghargaan tersebut, kata dia, akan menjadi pendorong bagi jajaran di lingup Pemkot Surabaya untuk bekerja lebih giat lagi. 

Termasuk program smart city yang sudah berjalan dan akan semakin dioptimalkan lagi dengan integrasi sistem informasi. 

"Tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan," pungkasnya.


Komisi B Minta Satpol PP Jangan Arogan Terhadap Pedagang


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Kota Surabaya menekankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Surabaya, jangan bertindak arogan saat menertibkan pedagang kaki lima.

Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno yang juga Ketua Pansus LKPJ Walikota Surabaya Tahun Anggaran 2020 mengatakan, banyaknya laporan pedagang ke Komisi B, perihal semena-menanya petugas Pol PP ketika merazia jam operasional pedagang di Surabaya.

“Kasihan pedagang, terlebih masa pandemi ini para pedagang sudah satu tahun lebih dibatasi jam operasional nya sehingga pendapatan mereka berkurang.”ujarnya usai hearing dengan Kasatpol PP  di ruang Komisi B, Kamis (15/04/21).

Anas Karno menambahkan, sebaiknya petugas Pol PP bersifat humanis, saat akan merazia pedagang yang melanggar jam operasional yang sudah ditentukan Pemkot Surabaya guna menekan Covid-19. 

“Jangan arogansi, petugas main sita gas elpiji 3 Kg para pedagang yang sedang berjualan,”btegas Anas Karno.

Dirinya kembali mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 ini dimana ekonomi mikro sedang terpuruk, sebaiknya petugas Pol PP di lapangan jangan main obrak lapak pedagang. 

Artinya, kata Anas Karno, pengawasan ke pedagang jangan terlalu ketat, beri kelonggaran untuk pedagang membuka lapak dagangannya, kalau perlu jam operasional pelaku usaha UKM nya ditambah.

“Sekali lagi kami minta Satpol PP untuk tidak arogan terhadap pedagang di Surabaya," pungkasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi Upayakan Pemerataan Pendidikan di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya melakukan pemerataan pendidikan di Kota Pahlawan. 

Bahkan, saat ini, pemkot telah menyiapkan berbagai strategi dalam mengupayakan kesetaraan tersebut agar terwujud.

Tentunya hal itu bertujuan untuk menghilangkan stigma perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

"Kami akan membuat sekolah-sekolah swasta ini juga menjadi lebih baik. Karena pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bagaimana negeri dan swasta ini saling bersinergi, untuk membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (15/4).

Oleh sebab itu, pihaknya juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 22 Tahun 2016. Dalam Permendikbud itu telah diatur jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap sekolah SMP/MTs maksimal 32 siswa dengan 11 ruangan kelas.

"Jadi harus (maksimal) 11 kelas dan rombel-nya maksimal 32 (siswa). Nah, sisanya (siswa) yang tidak tertampung (di sekolah negeri) itu harus masuk ke swasta," jelasnya.

Akan tetapi, ketika nanti sudah ditampung di sekolah swasta dan masih belum mencukupi, maka kemudian Pemkot Surabaya akan mengambil alih. 

Oleh sebab itu, secara bertahap ke depan kebutuhan sekolah swasta akan disetarakan dengan negeri. 

Baik itu diupayakan melalui bantuan dari pemerintah maupun CSR (Corporate Social Responsibility).

"Ini harus sama (sekolah negeri dan swasta). Tapi saya berharap tidak ada lagi sekolah-sekolah yang mungkin berdiri baru tapi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah ini kan sekolah-sekolah lama yang sudah mau saya angkat jadi berkurang lagi," ujarnya.

Maka dari itu, Eri juga mengajak sekolah-sekolah di Surabaya dapat saling bersama menjaga kualitas pendidikannya. 

Baik dari segi kualitas pendidikan di sekolah maupun tenaga pengajarnya. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. 

"Bagaimana negeri dan swasta itu bisa berimbang, terutama kualitas guru-gurunya," pesannya.

Oleh karenanya, ke depan sertifikasi sekolah-sekolah di Surabaya bakal dilakukan. 

Baik itu sertifikasi bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta beserta para gurunya. 

"Sehingga nanti kita sertifikasi, tidak melulu (sekolah) negeri tapi juga swasta. Semuanya harus sertifikasi. Ini yang akan kita lakukan dengan Dispendik karena tujuannya sama-sama (pemerataan)," tutur dia.

Saat ini, Eri telah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk mendata berapa jumlah sekolah yang sudah tersertifikasi. Bahkan, pendataan sertifikasi juga dilakukan bersama dengan para guru-gurunya. 

"Kita akan lakukan semaksimal mungkin di tahun ini atau di tahun depan sudah tersertifikat semuanya," paparnya.

Meski demikian, pihaknya bakal memfasilitasi untuk sertifikasi itu. Nah, apabila dalam proses sertifikasi tidak lulus, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan tersebut.

"Paling tidak kita sudah melakukan kursus tesnya. Tapi kalau dia tidak lulus, bukan (salah) kita. Tapi kita sudah melakukan kewajiban sertifikasi untuk semuanya," pungkasnya.

Kejari Kota Malang Buka Pos Perwakilan di Kantor Pos, Ini Tujuannya


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang membuka pos perwakilan di kawasan Kantor Pos Besar Kota Malang, Kamis (15/04/2021). 

Itu dimaksudkan sebagai salah satu langkah pengawasan barang kiriman melalui kantor pos. Terutama, barang cetakan.

“Hari ini dari Kejaksaan mendirkan pos perwakilan di Kantor Pos Besar Malang. Salah satu yang menjadi obyek pengawasan adalah isi barang cetakan. Kami menjalankan salah satu tupoksi, yakni fungsi pengawasan,” terang Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Malang, Yusuf Hadiyanto, Kamis (15/04/2021).

Jadi kalau ada kiriman barang hasil cetakan seperti buku, majalah yang dirasa isinya, janggal dan mencurigakan, lanjut Yusuf, pihak Kantor Pos berkoordinasi dengan petugas Kejaksaan di pos perwakilan. Sehingga, tidak perlu jauh jauh datang ke kantor kejaksaan.

“Dengan adanya petugas yang ada di sana, akan mempercepat dan mempermudah dalam pengecekan barang. Hal itu sama juga yang kami laksanakan di Imigrasi dalam pengawasan orang asing,” lanjutnya.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, pelaksanaan Tupoksi Kejaksaan itu, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan. Yang menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan kegiatan dalam pengawasan peredaran barang cetakan.

Sementara dalam Pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa Kejaksaan turut melakukan pengawasan terhadap substansi buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.

Pemprov Jatim Larang Mudik Lokal Gerbangkertasusila


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono menegaskan, mudik lokal antar daerah di Jatim dilarang pada periode 6-17 Mei 2021.

Di Jatim, mudik lokal biasa terjadi di sekitar wilayah aglomerasi Gerbangkertasusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).

"Kalau substansinya mudik, berkunjung membawa keluarga, mudik lokal di Gerbangkertasusila tetap tidak boleh," kata Nyono, saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2021).

Menurutnya, ada miskomunikasi dalam memberi makna aturan larangan mudik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H.

"Antara memperbolehkan mudik dengan perjalanan orang itu beda. Perjalanan orang di wilayah aglomerasi masih dibolehkan dengan syarat tertentu. Tapi, untuk mudik jelas tidak boleh," ujar dia.

Perjalanan dengan syarat tertentu yang dimaksud, kata Nyono, seperti berdinas bagi TNI-Polri, orang sakit, orang melahirkan, angkutan distribusi BBM dan sembako.

"Tentunya juga memiliki surat tugas dari atasan sesuai syarat yang berlaku," terang dia.

Warga, kata dia, disarankan untuk melakukan mudik virtual, yakni bertemu dengan keluarga di kampung halaman melalui sambungan aplikasi percakapan video untuk menghindari penularan dan penyebaran Covid-19.

Didampingi Wali Kota Eri, BPJAMSOSTEK se-Surabaya Berikan Bantuan 8,1 Ton Beras kepada Buruh


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) se-Surabaya memberikan bantuan sebanyak 8,1 ton beras kepada serikat pekerja dan serikat buruh Surabaya, Kamis (15/4). 

Secara simbolis, bantuan yang dilakukan di Balai Kota Surabaya itu diberikan kepada beberapa perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh. 

Bantuan itu diberikan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dan juga perayaan Hari Buruh tahun 2021.

Selain memberikan bantuan beras, BPJAMSOSTEK juga menyalurkan santunan uang kepada beberapa ahli waris pegawai atau staf Pemkot Surabaya. 

Para ahli waris itu sengaja diundang untuk menerima santunan dari BPJAMSOSTEK yang secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi bersyukur karena pada hari ini BPJAMSOSTEK sudah memberikan bantuan kepada para buruh dan menyalurkan santunan kepada ahli waris. 

Ia juga memastikan bahwa semua jajaran Pemkot Surabaya dan jajaran BUMD-nya sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau di Pemkot Surabaya, baik ASN dan non-ASN serta pegawai BUMD insyallah sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah ini akan kami fikirkan lagi yang mana yang harus kami sentuh, dan insyallah ini akan selalu berkelanjutan,” kata Eri usai acara.

Ia memastikan bahwa sementara ini pihaknya sudah mencover BPJS Kesehatan, sehingga kalau memang masih ada anggarannya, maka nanti bisa digunakan untuk mencover BPJS Ketenagakerjaan. 

“Kalau anggarannya cukup untuk kepentingan umat Surabaya, untuk kepentingan rakyat, buat apa saja simpen lagi kalau ada uangnya, nanti kita fikirkan lagi,” tegasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi juga mengaku senang karena pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan bisa menunjukkan bahwa kalau ada orang yang kesusahan langsung dibantu dan bisa keluar santunannya. Sebab, ia tidak ingin kalau sudah bayar tapi tidak keluar-keluar santunannya.

“Kalau seperti ini kan kita semakin yakin dan semakin menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemerintah, sekaligus untuk mensejahterakan umat manusia, khususnya di Kota Surabaya. Semoga kerjasama kita terus berlanjut ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Direktur (Depdir) BPJAMSOSTEK Jatim Deny Yusyulian menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan salah satu bentuk kemitraan strategis antara BPJAMSOSTEK dengan Pemkot Surabaya dan juga serikat pekerja. Sebab, ia ingin memberikan kebahagiaan di Bulan Suci Ramadhan ini.

“Jadi, di Bulan Ramadhan ini bagaimana kami bisa memberikan sebagian rejeki yang kita miliki untuk kita berikan kepada kawan-kawan lainnya dalam bentuk bantuan beras ini,” kata Deny.

Ia juga memastikan bahwa bantuan beras sebanyak 8.100 kilogram atau 8,1 ton itu berasal dari Kantor BPJAMSOSTEK cabang se-Surabaya, yakni Karimunjawa, Rungkut, Darmo, dan Tanjung Perak. 

“Empat cabang ini berinisiatif memberikan bantuan beras, dan kita salurkan pada hari ini,” katanya.

Deny juga menjelaskan dukungan Pemkot Surabaya sangat luar biasa kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, ASN dan non-ASN sudah didaftarkan semuanya. 

“Kira-kira totalnya 21 ribu, jadi sudah sangat luar biasa,” pungkasnya.

Kamis, 15 April 2021

Begini Tips Aman dan Nyaman Berpuasa Bagi Pasien Diabetes


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berdasarkan data di tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke 7 se dunia dengan penduduk yang mengidap diabetes. 

Fakta lain yang terungkap dari Diabetes Care 2013, setiap 7 detik, 1 orang meninggal akibat diabetes dan setiap 20 detik, 1 kaki diamputasi pada pasien diabetes.

Kondisi tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang perlu memperhatikan kesehatan khususnya kadar gula dalam darah.

Menyikapi kondisi tersebut, Siloam Hospitals Surabaya mengadakan Bincang Sehat Bersama Siloam, yang digelar secara virtual pada Kamis (15/4).

Pembicara dalam acara tersebut, Dr. dr. Soebagijo Adi Soelistijo, SpPD-KEMD, FINASIM, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes di Siloam Hospitals Surabaya mengatakan, diabetes memiliki 2 gejala yaitu gejala akut dan kronis. Gejala ini terkadang tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat. 

Selain itu, komplikasi akibat diabetes seperti hipoglikemia, hiperglikemia, stroke, kebutaan, dan serangan jantung akan menghantui penderita diabetes. 

Karenanya penting melakukan pemeriksaan secara rutin, untuk mengetahui kadar gula dalam darah.

"Obat untuk diabetes tidak boleh di takar atau ditentukan sembarangan secara mandiri, pemakaiannya harus sesuai anjuran dokter agar sesuai dengan kebutuhan" jelas dr Soebagijo, Kamis (15/4).

dr Soebagijo kembali mengatakan, berpuasa bagi penderita diabetes diperbolehkan dengan syarat, yaitu memenuhi kriteria scoring. 

"Disarankan bagi penderita diabetes untuk melakukan scoring bagi diri sendiri untuk mengetahui apakah kondisi tubuh memungkinkan untuk melakukan ibadah puasa," terangnya.

Dari scoring tersebut ada 3 kategori yaitu, resiko tinggi: tidak disarankan untuk berpuasa. 

Lalu resiko sedang: diperbolehkan puasa dengan ekstra hati-hati, dan resiko rendah: diperboleh untuk berpuasa.

Beberapa tips yang diberikan oleh dr Soebagijo bagi penderita diabetes yang menjalankan ibadah puasa: 

1. Jangan minum obat (kecuali metformin dan TZD) saat sahur, disarankan untuk mengkonsumsi obat ketika berbuka. 

2. Olahraga ringan tetap dianjurkan dan dilakukan setelah sholat tarawih 

3. Pengaturan pola makan harus disesuaikan selama bulan puasa. 

dr Soebagjio juga memberikan tips cara konsumsi buah bagi penderita diabetes di bulan puasa. Memakan buah secara utuh secara langsung. 

"Atau jika ingin dibuat juice, maka disarankan untuk mengunakan pemanis khusus diabetes atau tidak untuk menambahkan. Hal ini bertujuan agar kandungan gula tidak meningkat," ungkapnya.

Sementara itu dr Maria Beta, selaku moderator menambahkan, saat ini gedung utama Siloam Hospitals Surabaya adalah clean and safe hospital. 

Area perawatan pasien COVID-19 terpisah dengan gedung utama, sehingga masyarakat yang mau melakukan medical checkup atau pun perawatan tidak perlu ragu lagi. 

Selain clean and safe hospital, skrining protokol kesehatan yang ketat juga tetap diterapkan agar setiap pelayanan aman bagi pasien dan tenaga kesehatan.

Pemkot Surabaya Keluarkan Panduan Pelaksanaan Ibadah Selama Ramadhan dan Idul Fitri


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksanaan ibadah di Bulan Suci Ramadhan mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Sebab, pemkot tidak ingin ada lonjakan kasus selama bulan suci ini. Makanya, Pemkot Surabaya pun mengeluarkan Surat Edaran (SE) Panduan Pelaksanaan Ibadah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah.

SE bernomor 443/3584/436.8.4/2021 itu sudah ditandatangani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (13/4) kemarin. 

Hingga saat ini, panduan itu terus disosialisasikan kepada warga Kota Surabaya, termasuk ke masjid-masjid dan musala.

Dalam SE ini ada dua panduan yang harus diperhatikan oleh warga. 

Pertama, panduan tentang pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah. 

Kedua, panduan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah. 

“Setiap poin ini dijelaskan lebih rinci panduannya,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara di ruang kerjanya, Kamis (15/4).

Khusus untuk panduan pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah yaitu pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid atau musala harus tetap menjaga protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 

Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur diutamakan agar disalurkan melalui masjid atau mushala. 

“Pengurus masjid atau musala harus mengatur pembagian takjil itu supaya tidak berkerumun dan tidak menyebabkan kerumunan,” kata Febri.

Lalu pengurus masjid atau musala juga harus memperhatikan beberapa hal dalam menyelenggarakan ibadah di masjid atau masala, yaitu jamaah maksimal 50 persen dari kapasitas masjid atau musala, tentu dengan penerapan protokol ketat dan diimbau untuk membawa sajadah dan mukena masing-masing. 

Ceramah dan sebagainya itu dianjurkan untuk dilakukan paling lama 15 menit di masjid dan dianjurkan untuk digelar daring (online). 

“Peringatan Nuzulul Qur'an diutamakan secara daring (online) dan apabila tetap dilaksanakan di dalam atau di luar gedung, maka dilakukan pembatasan dan tetap menerapkan prokes,” jelasnya.

Pengurus masjid atau musala harus menunjuk petugas yang memastikan penerapan prokes. 

Kemudian pengurus masjid dan musala yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah diharapkan agar dapat menghimbau kepada jamaah untuk berzakat dengan non tunai, tapi kalau tetap dilakukan dengan tunai maka harus memakai sarung tangan serta rutin mencuci tangan, dan yang paling penting tetap harus memperhatikan prokes.

“Kemudian untuk Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah atau tahun 2021 ini dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, dan apabila terdapat perkembangan peningkatan kasus Covid-19 di Kota Surabaya, maka Satgas Covid-19 Kota Surabaya akan melakukan evaluasi lebih lanjut,” tegasnya.

Lalu untuk pelaksanaan kegiatan buka puasa dan sahur dianjurkan dilakukan di rumah masing- masing bersama keluarga. 

Restoran atau rumah makan lainnya dapat menyediakan layanan buka puasa dengan tetap menerapkan prokes yang ketat, seperti pengunjung dibatasi 50 persen, mengatur jarak meja dan kursinya paling sedikit 1 meter, melakukan pengaturan kapasitas jumlah orang dalam tempat wudhu dan mushala yang disediakan untuk menghindari terjadinya kerumunan, mengoptimalkan sistem reservasi, dan menyediakan layanan pembayaran non tunai, apabila tunai harus makai sarung, mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer).

“Pengelola restoran, rumah makan, kafe, warung atau hotel yang menyediakan layanan sahur dapat beroperasi kembali mulai pukul 01.00 WIB. Yang paling penting pula Camat atau Lurah harus membantu melakukan pengaturan jarak antar lapak penjualan takjil di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.

Sedangkan khusus panduan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama ramadhan dan idul fitri 1442 hijriyah yaitu selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah, kegiatan kepariwisataan atau rekreasi hiburan umum seperti diskotik, panti pijat, kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub atau rumah musik, wajib menutup atau menghentikan kegiatannya, termasuk yang berada atau menjadi bagian fasilitas hotel dan restoran.

“Untuk kegiatan kepariwisataan pertunjukan bioskop, dilarang menayangkan film mulai pukul 17.30 WIB–20.00 WIB  atau mulai shalat magrib atau waktu berbuka puasa sampai dengan waktu shalat isya’ atau tarawih,” katanya.

Lalu untuk kegiatan kepariwisataan gelanggang olahraga rumah bilyar (bola sodok), wajib menutup atau menghentikan kegiatannya, kecuali digunakan sebagai tempat latihan olahraga dan harus terlebih dahulu memperoleh izin dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya. “Apabila penyelenggara usaha pariwisata melanggar berbagai ketentuan itu, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Febri juga memastikan bahwa dalam SE tersebut seluruh warga Surabaya diimbau untuk tidak mengedarkan, menjual atau menyajikan minuman beralkohol selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah. 

Selain itu, pengelola restoran, rumah makan, kafe atau warung tetap dapat melayani penjualan makanan dan minuman selama Bulan Ramadhan, namun dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan usaha tersebut dengan mencolok, sehingga diminta untuk memasang tirai penutup.

“Warga kota juga dilarang untuk mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 hijriyah. Pemkot juga berharap warga tetap menjaga prokes, dan menjaga kondusifitas, ketertiban dan ketentraman selama Ramadhan,” pungkasnya.

Kejari Surabaya Tangkap Emak-Emak Buronan Lift Pemkot Surabaya Rp 2 Milyar


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satu persatu buronan yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarion Orang (DPO) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dipastikan tidak bisa tidur nyenyak.

Pasalnya, tim gabungan dari Intel dan Pidana Khusus (Pidsus) Korps Adhyaksa yang berkantor di jalan Sukomanunggal ini sedang giat memburunya dengan mengubek-ubek seluruh wilayah Surabaya bahkan hingga daerah di Jawa Timur.

Kali ini buronan yang tertimpa apes dan berhasil diringkus oleh tim gabungan dua seksi di Kejari Surabaya itu yakni Aulia Fitriati.

Terpidana Aulia Fitriati merupakan buronan dalam kasus korupsi pengawasan pada pekerjaan lift di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2009.

"Ya, pada Senin (12/4) kemarin, sekitar pukul 17.00 Wib lebih, tim berhasil mengeksekusi terpidana kasus korupsi pengawasan pada pekerjaan lift di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2009," kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Ari Prasetyo Panca Atmaja, Selasa (13/4) malam.

Ketika diciduk, lanjut Ari sapaan Kasi Pidsus Kejari Surabaya, terpidana yang merupakan Direktur CV Aulia Konsultan Teknik tak melakukan perlawanan.

Namun, untuk berhasil memgeksekusinya, tim gabungan terpaksa harus menyanggong  berhari-hari di sejumlah tempat yang dicurigai sebagai tempat terpidana ini melepas penat.

"Kita intai sampai empat hari. Lalu kita tangkap di Margorejo Tangsi I kawasan Tenggilis Mejoyo. Terpidana kooperatif, tak melawan," papar Ari.

Ari mengatakan penangkapan Direktur CV Aulia Konsultan Teknik, Aulia Fitriati berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan nomer: Print-07/M.5.10/Fu.01/04/2021 tanggal 9 April 2021 (P-48), bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomer 512K/Pid.Sus/2013 tanggal 2 Oktober 2013.

"Dengan amar putusan menyatakan terdakwa Aulia Fitriati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aulia Fitriati dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500," ungkap Ari.



Usai ditangkap, terpidana Aulia Fitriati digelandang ke kantor Kejari Surabaya untuk menjalani proses administrasi.

"Berhubung sudah malam sekitar jam 21.00 Wib, kita titipkan sementara ke cabang rutan klas I Surabaya di Kejati Jatim. Tadi siang kita berangkat ke Lapas perempuan klas I Porong," jelasnya.

Menurut Ari, modus terpidana Aulia Fitriati cukup rapi. Awalnya Aulia Fitriati ditunjuk sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan lift Pemkot Surabaya.

CV Aulia Konsultan Teknik ditunjuk berdasarkan surat SPK no 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 juni 2009 dengan melaksanakan pekerjaan biaya pengawasan  

Adapun nilai pekerjaan pada tahun anggaran 2009 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya sesuai dengan dokumen pelaksanaan perubaham anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPPA SKPD) tahun anggaran 2009 cukup bervariasi.

"Untuk pembangunan gedung type C pemasangan lift Pemkot Surabaya sebesar Rp 2.239.824.404. Lalu untuk pembangunan gedung type C pemasangan lift tabung Pemkot Surabaya sebesar Rp 1.695. 581.602 dan untuk pembangunan lift rumah sakit Surabaya barat sebesar Rp 2.236.091.077," jelas Ari.

Selanjutnya masih kata Ari, akibat perbuatan direktur CV Aulia Konsultan Teknik selaku konsultan pengawas yang telah bersama dengan PPKm, rekanan, PPTK dan pelaksana pengawas teknis atau pemeriksa barang atau tim teknis yang tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan baik.

Kemudian terbit berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan tingkat I (Pertama) yang menyatakan bahwa pekerjaan bersangkutan dan nilai kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume yang telah terpasang dan diterima atau disetujui adalah 100 persen l ditindak lanjuti dengan berita acara serah terima pekerjaan tingkat 1 (STT-1).

Maka dipastikan negara mengalami kerugian yang mencapai ngpa miliaran rupiah

"Pembayaran 100 persen padahal pekerjaan belum 100 persen dan dalam pengawasannya terdakwa Aulia bersama PPKm menandatangani berita acara serah terima pekerjaan pengawasan teknik no 641/2608/436.6.2/2009 tanggal 7 desember 2009. Nah ini mengakibatkan kerugian keuangan negara pada pekerjaan pembangunan gedung type C pasangan lift pelit sebesar Rp 2.035.553.375 ditambah dengn biaya pengawasannya sebesar Rp 49.590.090 sehingga total kerugian sebesar Rp 2.085.143.465," pungkasnya.