Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan

Jumat, 24 September 2021

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kunjungi Pasar Gunung Anyar


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunjungi Pasar Gunung Anyar di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Kamis (23/9). 

Dengan didampingi Muspika Kecamatan Gunung Anyar, ia keliling melihat stand-stand di pasar tersebut. 

Wawali Armuji mengatakan akan menyiapkan beberapa langkah untuk memajukan pasar tersebut. 

Salah satunya akan terus melakukan penertiban pedagang supaya sama-sama masuk ke dalam pasar. 

Bahkan, ia mengaku akan mengusulkan untuk dipasang WIFI supaya bisa digunakan untuk berjualan secara daring. 

"Nanti akan saya sampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menginventarisir pasar-pasar yang di Kota Surabaya, lalu secara bertahap bisa dipasang akses WIFI untuk memudahkan berjualan secara online," ujarnya.

Saat itu, ia juga membantu melunasi hutang salah satu pedagang sayur dan rempah di pasar tersebut. 

Pasalnya, si tukang sayur yang bernama Suprayitno itu mengaku pendapatannya menurun hingga akhirnya harus berhutang kepada rentenir. 

"Nanti saya bantu melunasi hutangnya Pak, tapi jangan hutang lagi ya kalau sudah lunas," imbuhnya. 

Di samping itu, ia juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memasang plakat penunjuk jalan sementara, sehingga bisa diketahui masyarakat luas.

"Lokasinya sudah sangat strategis dekat Merr, juga kondisi pasar basah yang bersih dan representatif. Saat ini kita carikan solusinya," pungkasnya.

213 Sekolah di Surabaya Sudah Gelar PTM, Ini Langkah Dispendik Cegah Klaster Baru


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 213 sekolah negeri dan swasta di Kota Surabaya sudah menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sejak beberapa waktu lalu. 

213 sekolah itu terdiri dari 112 Sekolah Dasar (SD) dan 101 Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Mereka menggelar PTM terbatas setelah lolos asesmen dan sudah menggelar simulasi PTM.

“Total SD yang sudah melakukan PTM terbatas  mulai Senin sebanyak 112 sekolah, baik negeri maupun swasta. Sedangkan jenjang SMP 213 sekolah. Jumlah ini terus bertambah dan dinamis seiring selesainya asesmen, karena yang diasesmen sekarang ada sekitar 161 sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo, Kamis (23/9).

Supomo memastikan bahwa pelaksanaan PTM itu dilakukan dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat dan tidak mau berburu-buru membuka PTM sebelum lolos asesmen. 

Sebab, dia tidak ingin PTM itu menimbulkan klaster baru di Kota Surabaya.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dinspendik menugaskan tim satgas mandiri sekolah beserta Kepala Sekolah untuk selalu melakukan pemantauan dan pengamatan kepada siapapun yang masuk dan ada di sekolah.  

“Kalau ada tanda-tanda tidak sehat, maka pihak sekolah wajib melakukan tindakan-tindakan dan meminta yang bersangkutan tidak beraktivitas di sekolah. Jadi, kalau dia guru bisa mengajar online dari rumah, dan kalau siswa kita minta untuk mengikuti daring dari rumahnya,” katanya.

Selain itu, Supomo memastikan bahwa setiap sekolah diminta untuk melakukan evaluasi harian, dan hasil evaluasi itu dikirimkan kepada Dispendik Surabaya. 

Dalam laporan evaluasi itu, harus dilaporkan semua hal tentang kondisi sekolah selama sehari, terutama soal penerapan prokesnya di sekolah.

“Nah, evaluasi harian itu kita sampaikan kepada para pakar. Biasanya kita rapat bersama pakar seminggu sekali untuk mengevaluasi PTM ini. Biasanya, pakar ini juga datang ke sekolah-sekolah untuk memantau langsung, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan PTM itu dan bisa lebih tepat dalam mengevaluasi,” kata dia.

Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) itu bersyukur karena berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan PTM selama dua pekan ini lebih, tidak ditemukan hambatan apapun. 

Ia memastikan pihak sekolah mampu menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada anak didiknya. Sedangkan siswa pun disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan itu.

“Namun, kadang masih ada siswa yang maskernya melorot, sehingga langsung diingatkan oleh satgas mandiri. Jadi, terkadang siswa itu lupa, sehingga kami ingatkan. Yang lain alhamdulillah sudah sesuai prokes,” pungkasnya.

Bersama Pangkoarmada II, Wali Kota Eri Siap Berkolaborasi Melaksanakan Percepatan Vaksinasi di Wilayah Aglomerasi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berbagai upaya percepatan vaksinasi Covid-19 di wilayah aglomerasi yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan terus dilakukan. 

Terbaru, Komando Armada II bakal menggelar vaksinasi massal di masing-masing wilayah aglomerasi tersebut pada 29 dan 30 September 2021.

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan, TNI Angkatan Laut (AL) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Pemkab Gresik, dan Pemkab Bangkalan bakal mengadakan vaksinasi massal pada 29 dan 30 September 2021.

“Kita bersama-sama melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya dan Bupati Sidoarjo. Lalu ada juga Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dan Kadinkes Bangkalan. Kita membahas terkait percepatan vaksinasi,” kata Laksda Iwan, Kamis (23/9).

Laksda Iwan menjelaskan, percepatan vaksinasi massal di wilayah aglomerasi merupakan hal yang peting untuk dilakukan. Sebab, dari empat Kabupaten/Kota itu merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya saling mendukung. 

“Misalkan, di satu daerah capaian vaksinasinya bagus tapi di daerah lainnya tidak bagus, maka itu juga tidak bagus,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Laksda Iwan menerangkan, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) bahwa percepatan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Begitu pula, untuk capaian vaksinasi di wilayah aglomerasi harus mencapai 70 persen. Sehingga, dapat memulihkan kembali perekonomian nasional. 

“Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden, kalau ingin perekonomian maju, maka secepatnya harus menekan penyebaran Covid-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Seluruh Kabupaten/Kota capaian vaksinasinya harus mencapai 70 persen,” terangnya.

Laksda Iwan juga menyebut, pelaksanaan vaksinasi massal itu akan menggunakan vaksin Sinovac dan menyasar masyarakat yang berusia 12 tahun ke atas. 

Sedangkan, untuk tenaga kesehatan yang akan dikerahkan merupakan kolaborasi antara setiap daerah dengan Koarmada II.

“Kemudian, untuk vaksinnya juga sama. Vaksin yang ada di Koarmada II akan kita gunakan juga untuk yang di Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, dan Gresik. Jadi, semuanya itu kolaborasi, tidak hanya tenaga medisnya, tapi juga vaksinnya. Lalu, ide-ide apa yang disampaikan itu bersama-sama semuanya.,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terimakasih banyak kepada Pangkoarmada II. 

Sebab, sudah mengajarkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus bisa melakukan kolaborasi yang hebat. Salah satunya, ialah kolabaroasi percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi.

“Saya masih ingat pada waktu pertama kali Pak Panglima mengajarkan kepada kami sebagai kepala daerah, bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk negara ini, negara Indonesia yang kita cintai,” kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, ia memastikan Pemkot Surabaya siap mendukung pelaksanaan percepatan vaksinasi massal. 

Bahkan, melalui kolaborasi percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi menunjukkan bahwa masing-masing kepala daerah mampu untuk meletakkan egoisme, jabatan, dan harga dirinya demi kepentingan umatnya.

“Kami siap lahir dan batin. Kami ini adalah satu kekuatan dan satu saudara yang besar. Kami bukan bersaing, tapi kami berkolaborasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 melalui percepatan vaksin yag digagas oleh Pak Panglima,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 23 September 2021, capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya mencapai 105,91 persen. 

Kemudian, capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Sidoarjo mencapai 52,69 persen, Lalu, capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Gresik mencapai 56,42 persen. 

Selanjutnya, capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Bangkalan mencapai 20,44 persen.

Kamis, 23 September 2021

Wabup Vs Bupati Bojonegoro, PDIP Jatim akan Panggil Wabup Bojonegoro Budi Irawanto


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polemik hubungan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang saat ini memanas, mendapat komentar dari PDIP Jatim.

Rencananya dalam waktu dekat, DPD PDIP Jatim bakal memanggil kadernya yang merupakan Wabup Bojonegoro Budi Irawanto.

Ketua DPD PDIP Kusnadi tak menampik pihaknya sudah mendengar polemik tersebut, sehingga langkah pemanggilan itu bakal dilakukan pihaknya.

"Pasti kita akan panggil dia. Kenapa kok bisa seperti itu," kata Kusnadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/9/2021).

Seperti diketahui, Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah dilaporkan Wakilnya, Budi Irawanto ke polisi.

Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Kusnadi tak memungkiri, perseteruan itu memang sudah lama dipantau pihaknya.

Beberapa kali, kata Kusnadi, pihaknya mengingatkan agar Wabup dapat sadar posisi sebagai wakil kepala daerah.

Sebab, secara tupoksi sudah jelas terkait kewenangan Bupati maupun Wakil Bupati.

Menurut Kusnadi, pihaknya tak mau mencampuri urusan kepala daerah, apalagi kepala daerahnya berasal dari partai lain.

"Kami tidak mempersoalkan Bu Anna sebagai kepala daerah. Tapi kami DPD PDIP akan menertibkan kader kami sebagai wakil kepala daerah di Bojonegoro untuk dapat menempatkan diri," ucap Kusnadi yang merupakan Ketua DPRD Jatim.

Di sisi lain, Kusnadi tak memungkiri jika hubungan Wakil Bupati itu dengan PDIP selama ini kurang baik.

Bahkan, disebutnya beberapa kali kegiatan kepartaian, sang wabup tidak hadir.

"Banyak kegiatan partai yang tidak dihadiri," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, polemik hubungan kedua kepala daerah itu sebelumnya mencuat setelah berujung laporan ke polisi.

Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dilaporkan Wakilnya Budi Irawanto ke polisi.

Dalam laporan pengaduan tertanggal 9 September 2021, juga dilampirkan beberapa alat bukti seperti transkrip percakapan di salah satu medsos grup WhatsApp.

Wabup Bojonegoro, Budi Irawanto saat dikonfirmasi terkait laporan ke Polres Bojonegoro tersebut membenarkan.

Wawan sapaan akrab Wabup mengadukan Bupati Anna Mu'awanah, karena menulis dengan jelas beberapa hal yang belum pasti kebenarannya dan bersifat tuduhan kepada publik.

"Laporan ke polisi itu benar, karena ada percakapan di grup WhatsApp yang menyerang secara pribadi, menyangkut harga diri keluarga, anak saya juga diikut-ikutkan," ujar Wawan dikonfirmasi, Rabu (22/9/2021).

Politisi PDIP itu juga menambahkan, jika ia disuruh resign (berhenti, red) sebagai Wakil Bupati, padahal bukan diusung dari partainya Anna.

Pernyataan Anna yang kini menjabat Ketua DPC PKB Bojonegoro itu dinilai sudah menyangkut harga diri partai.

"Saya diusung PDIP, kok kamu nyuruh mundur dari jabatan wabup," ucap Wawan menjawab pesan WhatsApp Bupati.

Soal Pedagang Eks Gedung Hitech Mall, Pemkot Surabaya Gandeng JPN


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemkot Surabaya meminta kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelesaikan permasalahan pedagang di eks gedung Hitech Mall, Jalan Kusuma Bangsa Surabaya.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, para pedagang di Hitech Mall ngotot agar bisa tetap berjualan, padahal sesuai ketentuan bahwa kalau ingin berjualan bayar sewa stand dulu. 

Disini Pemkot Surabaya sudah menilai harga sewa stand, namun pedagang belum membayar sewa stand.

“Nah menurut ketentuan jika bunyinya sewa tentu tidak bisa diberi keringanan, sementara pedagang maunya diberi keringanan bayar sewa ya gak ketemu. Untuk itu Pemkot Surabaya mohon bantuan ke jaksa pengacara negara untuk membantu kami dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya, Kamis (23/09/21).

Ia menjelaskan, selama ini tidak pernah ada perjanjian antara pedagang dengan Pemkot Surabaya. 

Namun perlu diketahui pada tahun 2019 pedagang Hitech Mall sudah membuat pernyataan yang berisi, bahwa ketika nanti Pemkot Surabaya menetapkan nilai sewa maka pedagang sanggup menaati ketentuan tersebut. 

“Tapi kenyataannya, tidak mau membayar sewa dengan alasan pungunjung sepi dan pedagang tidak memiliki cukup uang.”terang Maria Theresia.

Dirinya menambahkan, sebenarnya sejak tahun 2019 Pemkot Surabaya melarang pedagang berjualan di eks gedung Hitech Mall, namun karena sering unjuk rasa dan melihat kondisi politik saat itu, maka Pemkot Surabaya dengan baik hati memperbolehkan pedagang berjualan. 

“Oke kita kasih tempat berjualan dan kita hitung nilai sewanya, tapi pedagang keberatan. Jadi Pemkot Surabaya mempersilahkan pedagang berjualan, asalkan mereka patuh terhadap aturannya yaitu, bayar sewa stand tapi kenyataannya tidak mau bayar kan repot,” tegas Maria Theresia.

Dirinya kembali mengatakan, total jumlah pedagang di Hitech Mall sekitar 298 pedagang. 

Jadi kalau kita mau secara tegas, perjanjian dengan pedagang adalah dua hari harus bayar lunas untuk sewa stand, namun pedagang keberatan. 

“Karena Pemkot baik hati, meski belum bayar sewa kita perbolehkan pedagang tetap berjualan, sambil nunggu pengacara negara menyelesaikan permasalahan ini," pungkasnya.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kunjungi Pasar Gunung Anyar


KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunjungi Pasar Gunung Anyar di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Kamis (23/9). 

Dengan didampingi Muspika Kecamatan Gunung Anyar, ia keliling melihat stand-stand di pasar tersebut. 

Wawali Armuji mengatakan akan menyiapkan beberapa langkah untuk memajukan pasar tersebut. 

Salah satunya akan terus melakukan penertiban pedagang supaya sama-sama masuk ke dalam pasar. 

Bahkan, ia mengaku akan mengusulkan untuk dipasang WIFI supaya bisa digunakan untuk berjualan secara daring. 

"Nanti akan saya sampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menginventarisir pasar-pasar yang di Kota Surabaya, lalu secara bertahap bisa dipasang akses WIFI untuk memudahkan berjualan secara online," ujarnya.

Saat itu, ia juga membantu melunasi hutang salah satu pedagang sayur dan rempah di pasar tersebut. 

Pasalnya, si tukang sayur yang bernama Suprayitno itu mengaku pendapatannya menurun hingga akhirnya harus berhutang kepada rentenir. 

"Nanti saya bantu melunasi hutangnya Pak, tapi jangan hutang lagi ya kalau sudah lunas," imbuhnya. 

Di samping itu, ia juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memasang plakat penunjuk jalan sementara, sehingga bisa diketahui masyarakat luas.

"Lokasinya sudah sangat strategis dekat Merr, juga kondisi pasar basah yang bersih dan representatif. Saat ini kita carikan solusinya," pungkasnya.

Armuji Diminta Turun Ke Lapangan, Lihat Kondisi Box Culvert Di Jl. Embong Malang


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta kepada Wakil Walikota Surabaya, Armuji agar segera turun langsung ke lokasi melihat kondisi Box Culvert yang berada di Jalan Tunjungan dan Jalan Embong Malang. 

Hal ini untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di sekitar jalan Embong Malang. 

“Jadi jangan Cuma Walikotanya saja yang turun lihat langsung ke dalam box culvert di Surabaya Barat, Wakilnya juga harus turun Ke lapangan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono di Surabaya, Kamis (23/09/21).

Ia menambahkan, kerjasama yang baik antara Walikota Surabaya  dan Wakilnya dalam hal mengantisipasi banjir sangat diperlukan, tidak bisa dilakukan Walikotanya saja melainkan Wakilnya juga harus terjun ke lokasi, mengecek kondisi box culvert.

“Khusus untuk Pak Armuji, kami minta cek kondisi Box Culvert yang ada di jalan Embong Malang, itu Cak Armuji tahu persis kondisinya," tegas Baktiono.

Dirinya menerangkan, Wakil Walikota Surabaya, Armuji sangat paham betul kondisi gorong-gorong dan box culvert mulai dari Jalan Tunjungan hingga Embong Malang. 

Mengapa, karena saluran air dibawah box culvert yang ada di Jalan Tunjungan dan Embong Malang itu sangat vital karena berada di pusat kota Surabaya. 

“Itu kalau tidak di cek dan tidak segera dibersihkan, akan menghambat saluran air bahkan hingga ke sungai Kalimas. Ini belum dicek oleh Pemkot Surabaya, makanya ini bagiannya Wakil Walikota yaitu, Cak Armuji,” tegas politisi kawakan PDIP Kota Surabaya ini. 

Baktiono menerangkan, saluran air yang ada di Jalan Tunjungan dan Embong Malang dahulu buatan Belanda tapi namanya Gorong-Gorong, dengan bentuk fisik bulat. Kalau saat ini namanya box culvert dengan bentuk fisik kotak. 

“Karena musim hujan kini agak maju, jadi kami minta Cak Armuji terjun langsung lihat dan cek kondisi box culvert di Jalan Tunjungan dan Embong Malang,” kata Baktiono.

Saat ditanya anggaran perbaikan dan pemeliharaan box culvert sebagai saluran air, Baktiono mengatakan, untuk anggaran diambil dari pos anggaran perawatan penanggulangan banjir, termasuk perawatan untuk jembatan, untuk kebersihan gorong-gorong dan sebagainya. 

“Perlu diketahui, anggaran perawatan sama sekali tidak kita potong, tapi anggaran pembangunan 100% digunakan untuk refocusing. Jadi anggaran perawatan gorong-gorong termasuk box culvert itu ada,” urai Baktiono.

Dirinya kembali menjelaskan, anggaran pembangunan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,2 triliun, termasuk anggaran penanggulangan banjir. Karena di refocusing, jadi tinggal Rp600 milyar saja. 

“Tapi ini tidak termasuk anggaran pemeliharaan, anggaran yang dipotong untuk refocusing adalah anggaran pembangunan," pungkasnya.

Edan! Anggaran Dapur Wawali Surabaya Lebih Besar Dibanding Wali Kita Eri


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Imam Syafii mempersoalkan anggaran belanja dapur rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji lebih besar dari anggaran belanja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam pembahasan Perubahan APBD Surabaya 2021.

"Kami baru ketahui itu saat rapat pembahasan Perubahan APBD Surabaya 2021 dengan Bagian Umum Pemkot Surabaya kemarin (22/9)," kata Imam Syafii di Surabaya, Rabu (22/9).

Menurut dia, anggaran belanja dapur di rumah dinas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebesar Rp348 juta, sedangkan anggaran belanja dapur rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebanyak Rp 442 juta. Selisihnya sekitar Rp94 juta.

"Mungkin Pak Wawali lebih sering menerima tamu di rumah dinas, sehingga anggaran belanjanya lebih besar," ujarnya.

Imam juga menyoroti besaran anggaran ucapan karangan bunga VIP yang dipakai bersama antara Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya yaang mengalami kenaikan dari Rp825 juta menjadi Rp1,2 miliar.

"Kalau dulu karangan bunga ucapan lebih sering dipakai wali kota, sedangkan wakilnya jarang menggunakannya," kata Imam.

Namun, menurut Imam, secara keseluruhan penggunaan anggaran di Bagian Umum Pemkot Surabaya turun Rp24 miliar, yakni dari APBD murni semula sebesar Rp93 miliar turun menjadi Rp68,6 miliar dalam APBD-P.

Selain itu, Imam juga sempat menanyakan mengenai anggaran PKK Surabaya, dimana pada periode sebelumnya Ketua PKK dijabat istrinya Sekretaris Kota Surabaya Hendrio Gunawan namun sekarang dijabat langsung istirnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Menurut Bagian Umum, PKK tidak dianggarkan, melainkan support kegiatan saja. Kalau ada kegiatan dibuatkan SPJ," kata Imam.


Senam bersama PORPI, Wakil Walikota Armuji Ajak Sosialisasikan Aplikasi SIPGAR


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Suasana Lapangan Gelora 10 November Tambaksari tampak hidup dengan kegiatan senam bersama yang digelar oleh Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI) Kota Surabaya, Rabu (22/9/2021). 

Senam bersama itu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan juga sebanyak 60 peserta.

Hadir pula dalam senam bersama itu Perwakilan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, DPN PORPI dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (KORMI) Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan kondisi Kota Surabaya yang makin membaik karena angka infeksi  Covid-19 semakin terkendali. 

Oleh karena itu, ia mendorong agar masyarakat juga bisa memanfaatkan waktu untuk olahraga secara rutin.

“Kita berharap angka infeksi Covid-19 terus menurun, saat ini sudah masuk level satu berdasarkan asesmen Kemenkes. Saya minta masyarakat juga bergotong royong membantu Pemerintah Kota Surabaya melalui sadar vaksin, terapkan 3M dan olahraga rutin,” kata Cak Ji.

Bahkan, ia juga mendorong agar masyarakat mengunduh dan menggunakan Aplikasi SIPGAR yang di prakarsai oleh Kementerian Kesehatan RI. 

Aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat kondisi fisik seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan metode Rockport.

“Untuk pertama saya akan mengunduh dan menggunakan terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti serta mensosialisasikan aplikasi SIPGAR ini ke masyarakat luas,” ujarnya.

Setelah mengunduh, Cak Ji mengitari lapangan Gelorakan 10 November sebanyak empat putaran mengingat metode Rockport adalah upaya mengukur kebugaran seseorang setelah menempuh lintasan 1600 meter.

“Kita berupaya semoga warga Surabaya semuanya diberikan kesehatan, diantaranya memberikan teladan dan ruang untuk hidup sehat melalui olahraga,” pungkasnya.

Nakes Non-ASN Dapat Insentif, Wakil Ketua Komisi D Apresiasi Keseriusan Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menyusul keluarnya arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI soal insentif para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang harus segera dicairkan, Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memberikan insentif kepada para Nakes non ASN.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menyatakan, para Nakes yang memiliki hak menerima insentif dari pemerintah, bukan hanya dari lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan juga dari para Nakes non-ASN. 

Untuk itu dirinya memberi apresiasi kepada Pemkot Surabaya yang telah meng-cover insentif Nakes non ASN di dalam perubahan anggaran APBD Tahun 2021.

"Saya menghargai Pemkot mendengarkan aspirasi saya agar insentif Nakes diberikan kepada non ASN yang belum tertampung insentif kemenkes," kata Ajeng Wira Wati, Rabu (22/9).

Politisi Partai Gerindra Surabaya ini menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya secara nyata menghargai perjuangan tenaga medis yang selama masa pandemi Covid-19, rela berperang di garda terdepan.

Hal ini dibuktikan dengan usulan anggaran tambahan di APBD kota Surabaya 2021 yang akan digunakan untuk pencairan insentif Nakes non ASN. 

Pembahasan perubahan anggaran APBD kota Surabaya tahun 2021 dilakukan antara Komisi D DPRD kota, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota, RS Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RS Soewandhi.

Rencana insentif Nakes ASN maupun non-ASN akan diberikan sesuai dengan arahan Kemenkes RI.

"Pemkot memberikan insentif kepada Nakes non-ASN yang belum dianggarakan APBD murni dalam upaya mengapresiasi Nakes yang berada di garda terdepan. yaitu sebanyak 1.734 Nakes non-ASN sebesar Rp 63 milyar berada di Dinkes. Kemudian anggaran sebesar Rp 41 milyar untuk diberikan kepada 473 Nakes non ASN di RS Soewandhi dan Rp 27 milyar anggaran insentif untuk 290 Nakes non-ASN di RS BDH,” jelasnya.

Ia berharap, dalam proses pencairan insentif kepada para Nakes nanti, birokrasinya bisa dipermudah sehingga pelayanan Kesehatan bisa berjalan maksimal, terutama dalam menangani pasien Covid-19.

"Birokrasi dari Kemenkes Insentif Nakes diharapkan tidak berbelit, sehingga saat pelayanan pasien Covid, para Nakes tidak terbebani lagi dengan urusan administratif. Saya akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan SDM, khususnya yang berada di penanganan Covid-19," tandasnya.

Ajeng juga mengimbau kepada masyarakat Surabaya agar tidak kendor dalam menjaga protokol Kesehatan (Prokes), meskipun Surabaya kini berada dalam status PPKM Level-1.

"Saya imbau agar masyarakat tetap menjaga Prokes walaupun kita berada di level 1. Materi yang digelontorkan Pemkot Surabaya itu, tak sebanding jika sampai ada nyawa Nakes yang melayang akibat harus merawat pasien Covid-19," pungkas Ajeng.

Anak Surabaya Usia 13-15 Tahun Ingin Diklat Sepak Bola, Daftar Aja di Laman ini


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka pendaftaran pendidikan diklat sepak bola dibuka mulai tanggal 20 - 24 September 2021. 

Peserta dikhususkan bagi pelajar SMP yang memiliki minat dan bakat di bidang persepakbolaan.

"Setiap sekolah dapat mendaftarkan maksimal empat peserta. Untuk kategori usia antara 13 - 15 tahun dan merupakan warga dengan KK (Kartu Keluarga) Kota Surabaya," kata Kepala Bidang Pembinaan Olahraga, Dispora Kota Surabaya, Arief Setya Purwanto, Rabu (22/9).

Sedangkan untuk pendaftaran, kata Arief, akan dikoordinir langsung oleh guru olahraga di masing-masing sekolah. 

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi form di laman, https://dispora.surabaya.go.id/olahraga/kegiatan/diklat-sepak-bola.

"Untuk mekanisme pendaftarannya melalui laman web. Nanti yang melakukan pendaftaran guru-gurunya. Artinya, yang koordinir nanti masing-masing guru olahraga di sekolahnya," jelasnya.

Dari total jumlah pendaftar itu, Arief menyebut, nantinya akan dilakukan seleksi dan dipilih 75 orang siswa terbaik. 

Tentunya mereka yang dipilih dipastikan memiliki bakat dan minat di bidang olahraga sepak bola. 

"Dari seleksi itu kita ambil 75 siswa. Rencananya, diklat dimulai tanggal 1 atau 8 Oktober 2021," terangnya.

Dalam setiap seleksi maupun pelaksanaan diklat tersebut, Dispora juga menggandeng ASKOT (Asosiasi PSSI Kota Surabaya) dan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Surabaya. Termasuk pula petugas yang melakukan seleksi maupun para pelatihnya.

"Harapan kita muncul bibit-bibit sepak bola dari Kota Surabaya yang bisa berlaga di timnas dan sebagainya. Mungkin bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Diharapkan muncul bibit-bibit seperti itu," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Surabaya membuka pendaftaran diklat pendidikan sepak bola. 

Seleksi ini dilakukan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga sepak bola.

Hal ini sebagaimana pula menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional.

Diklat pendidikan sepak bola dikhususkan bagi anak-anak di Kota Pahlawan. Mereka bakal dilatih dan disiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Antar Provinsi (Porprov) atau pertandingan antar kota.

"Yang diklat itu hubungannya nanti persiapan Porprov atau menyiapkan pertandingan antar kota. Kami siapkan anak-anak di setiap sekolah. Tapi diklatnya tidak nginap, kita latih dan nanti pulang," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (21/9).

Akan tetapi, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa tak hanya diklat di bidang sepak bola saja yang disiapkan pemkot. 

Sebab, pemkot juga berencana menyiapkan pembinaan bagi anak-anak Surabaya yang berminat di cabang olahraga lain. Misalnya, bulu tangkis, basket dan bola voli

"Jadi kita memang siapkan arek-arek Suroboyo, kalau nanti ada Porprov dan PON (Pekan Olahraga Nasional) itu kita masukkan dari sana. Dengan harapan Surabaya sebagai kota olahraga tetap terjaga. Dan memang kita siapkan sejak dini," pungkasnya.

Rabu, 22 September 2021

Hore! Wali Kota Surabaya Perbolehkan Pedagang Jualan Hingga Pukul 24.00 Wib


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan beberapa penyesuaian aturan dalam perpanjangan PPKM Jawa - Bali yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. 

Di antaranya, ialah uji coba pembukaan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan bagi anak-anak berusia 12 tahun ke bawah dan pelonggaran jam operasional bagi pedagang.

Hal ini juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 Tahun 2021.

Makanya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan melarang keras bagi jajarannya di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah melakukan pembubaran terhadap para pedagang yang berjualan di sore hari.

Terutama yang mulai berjualan pukul 18.00 WIB. Nah kini diperbolehkan hingga pukul 24.00 WIB. 

Ini dilakukan agar pergerakan roda perekonomian, khususnya di Kota Pahlawan kembali menggeliat.

“Saya sampaikan ke teman-teman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Camat, ini waktunya kita kuatkan lagi (perekonomian). Petugas Satpol PP, Linmas, dan Kecamatan akan jaga (penerapan prokes) di sana, bukan untuk membubarkan,” kata Wali Kota Eri, Rabu (22/9).

Meski demikian, Wali Kota Eri mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. 

Jangan sampai, dengan diberlakukannya pelonggaran Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu, masyarakat hanyut dalam euforia.

“Prokes diterapkan, masker dipakai, meja yang hanya untuk dua orang, diisi dua orang saja, dan jaraknya juga harus dijaga sambil sosialisasi ke pembeli. Ini waktunya ekonomi bergerak. Kalau ekonomi bergerak, itu juga untuk masyarakat sendiri. Makanya, tolong dijaga,” imbaunya.

Oleh sebab itu, Eri memerintahkan petugas di lapangan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat agar menerapkan prokes. 

Namun, ia meminta kepada petugas ketika menegur masyarakat harus dengan pendekatan yang humanis.

“Itu wargaku, warga Surabaya yang butuh makan dan ekonomi bergerak. Jangan pernah menegur pakai marah dan emosi,” tegasnya.

Kata Eri, ketika Senin (20/9) malam ia melihat tempat makan di Jalan Mayjen Yono Soewoyo dan Jalan Lidah Wetan Surabaya ramai pengunjung, ia hanya meminta petugas untuk berjaga dan mengingatkan kepada penjual dan pembeli agar tetap mematuhi prokes.

“Petugas di sana fungsinya untuk menjaga dan menekankan prokes. Jangan sampai tiba-tiba tidak boleh jualan. Jangan diobrak terus. Asalkan, mereka berjualan sesuai dengan peraturan. Saya kembalikan ke warga, tolong dijaga dengan pakai masker dan taat prokes. Sudah waktunya ekonomi bangkit,” pungkasnya.

Tinjau Pelebaran Saluran dan Box Culvert, Wali Kota Eri Sebut Penanganan Banjir Dilakukan dengan Melihat Kawasan dan Prioritas


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang datangnya musim hujan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan peninjauan ke lokasi pelebaran saluran air serta naturalisasi box culvert. 

Kali ini, lokasi yang ditinjau berada di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Tandes dan Benowo.

Dengan menggunakan motor, awalnya Wali Kota Eri meninjau pengerjaan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah Surabaya. 

Kemudian, dilanjutkan menuju Jalan Tubanan Baru, tepatnya di lokasi pembuatan bozem atau tempat penampungan air.

Saat berada di kedua lokasi itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga terlihat melakukan rapat terbatas dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Erna Purnawati dan jajarannya.

"Hari ini sama Kepala Dinas PU Bina Marga, kita melihat saluran-saluran yang sudah kita lakukan perbaikan. Jadi Insya Allah, dari daerah ini dibuatkan bozem, nanti ada pintu air," kata Wali Kota Eri saat berada di lokasi pengerjaan bozem di Jalan Tubanan Baru, Selasa (21/9).

Menurutnya, mengatasi genangan ataupun banjir tidak bisa dilakukan di satu titik lokasi, tapi dengan melihat kawasan. 

Makanya, sebelum melakukan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah, pihaknya sudah menyiapkan bozem untuk tempat menampung air.

"Kalau bicara banjir atau genangan kan tidak bisa satu tempat, tapi kawasan yang kita cari. Karena itu meski banjir dan genangan airnya di sana (Jalan Raya Darmo Indah), penanganannya di sini (bozem), bukan hanya di sana. Airnya ditampung di bozem, setelah itu saluran di sana baru diperlebar," jelasnya.

Wali Kota Eri menyebut, setelah di kawasan ini sudah tidak terjadi genangan saat turun hujan, maka pengerjaan selanjutnya dapat difokuskan ke lokasi lain. Terutama, kawasan yang masih terjadi genangan air ketika turun hujan.

"Jadi kita baru kemudian ke kawasan lain yang masih ada genangan airnya. Yang posisinya ada di daerah Ketintang, Margodadi. Jadi penyelesaiannya tidak bisa perspot-spot, tapi harus berdasarkan zona," katanya.

Di samping itu pula, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menjabarkan, bahwa permasalahan genangan atau banjir, penyelesaiannya harus dilakukan dengan skala prioritas. 

Termasuk pula dengan melihat elevasi atau ketinggian. Harapannya, anggaran untuk antisipasi banjir ini lebih efektif dan efisien.

"Hari ini saya minta Kepala Dinas PU memetakan yang ada genangan dan banjir di titik mana. Jadi anggaran tahun 2022 prioritasnya kita harus berani mengatakan di mana (genangan). Misal titiknya (genangan) ada 10. Dengan genangan air segitu, maka genangan jadi empat atau enam. Tidak semua digabung tanpa skala prioritas," papar dia.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menyebut, yang namanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) serta pokok pikiran dari DPRD itu bagaimana bisa mengkoneksikan saluran. Sehingga, bukan hanya fokus terhadap kecepatan pengerjaan saluran.

"Semua tetap dibangun, tetapi lihat elevasi dan skala prioritasnya. Mana wilayah yang harus dibangun dulu. Jadi Insya Allah (anggaran) sekitar Rp 600 miliar totalnya untuk Januari-Desember 2021, salah satunya untuk pengerjaan ini," tuturnya.

Setelah meninjau pelebaran saluran dan bozem, Wali Kota Eri kemudian bergeser ke Jalan Raya Sememi Surabaya, tepatnya sebelum makam Babat Jerawat. 

Di sana, petugas dari DPUBMP Kota Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur di dalam saluran box culvert menggunakan dua alat berat.

Wali Kota Eri pun terlihat tak canggung untuk turun langsung meninjau ke bawah saluran box culvert tersebut. 

Dari hasil tinjauannya itu, ia melihat, bahwa endapan lumpur posisinya sudah hampir setengah dari tinggi box culvert, sehingga perlu dilakukan normalisasi.

"Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) betul. Tadi saya bilang ke Kepala Dinas PU, ayo ke depannya tahun 2022 harus punya alat. Ini kalau yang di sini, belum pedestrian-pedestrian lainnya. Makanya saya bilang 2022 anggarkan, harus kita cari sama-sama alat yang bisa mendorong sampah di setiap titik," pungkasnya.

Hampir Setahun Jabat Tak Ada Perubahan, Kinerja Wali Kota Pasuruan Gus Ipul Tuai Kritikan


KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Hampir mendekati satu tahun kepemimpinan H. Syaifulloh Yusuf dan Adi Wibowo, dalam membawa kota Pasuruan menjadi kita ‘Madinah’, menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Dari sejumlah program yang digagas oleh pasangan Gus Ipul - Mas Adi saat kampanye, ini dinilai masih banyak program ‘janji kampanye’ pemenang Pilkada 2020 itu yang belum tersentuh.

“Hampir satu tahun kepemimpinan Gus Ipul – Mas Adi, ini belum menunjukan kinerjanya untuk Kota Pasuruan,” Ungkap Aktivis senior kota Pasuruan, Rachmad Cahyono.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Yono itu, kepemimpinan di era Gus Ipul, ini cenderung lebih memikirkan individu ketimbang memikirkan bagaimana kota Pasuruan, ini bisa lebih maju dengan menggali segala potensi yang ada di kota Pasuruan.

“Jangan hanya mementingkan dan memikirkan persoalan yang individu saja, tapi juga harus bisa melakukan inovasi khususnya dibidang pariwisata dengan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menarik wisatawan, baik dari dalam daerah maupun luar daerah,” Jelas Kang Yono.

Berkaitan dengan kepariwisataan di kota Pasuruan, Kang Yono berharap agar bisa mencakup seluruh potensi yang bisa dikembangkan, tidak hanya fokus pada wisata religi, tapi juga wisata yang bisa menambah meningkatkan PAD kota Pasuruan.

“Pemkot harus bisa mencakup potensi yang ada secara keseluruhan dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Pasuruan, bukan hanya fokus pada wisata religi saja,” Papar pengurus LMPI Jawa Timur itu.

Menurut Kang Yono, Pemkot bisa memanfaatkan fasilitas taman yang ada di kota Pasuruan, untuk dijadikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

“Taman - taman yang ada di kota Pasuruan, ini kan bisa dimanfaatkan, misalnya wisata yang berkaitan dengan sejarah di kota Pasuruan. karena taman - taman ini kan dibangun seolah tanpa adanya pemanfaatan yang bisa meningkatkan PAD, malah terkesan menjadi tempat ‘Maksiat’ bagi pemuda pemudi,” Jelasnya.

Yang menjadi persoalan, lanjut dia, Penataan birokrasi disetiap OPD harus diisi oleh orang - orang yang berkompeten yang mempunyai keahlian dibidangnya masing – masing.

“Penataan birokrasi disetiap OPD yang bukan pada bidangnya, ini harus di evaluasi dan diganti oleh orang - orang yang lebih berkompeten yang sesuai dengan keahliannya, agar tidak terkesan hanya bisa membuat Spj dan tidak bisa menjadikan kota Pasuruan, menjadi daya saing bagi kota - kota maju,” pungkasnya.

Percepatan Vaksinasi di Wilayah Aglomerasi Dimulai, 300 Nakes Surabaya Berkolaborasi dengan Sidoarjo


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, akhirnya dimulai. 

Hal itu ditandai dengan acara serah terima pemanfaatan bantuan mobil gerai vaksinasi kerjasama Pemkab Sidoarjo dengan Pemkot Surabaya yang digelar di GOR Delta Sidoarjo, Selasa (21/9).

Dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor beserta Forkopimda Surabaya dan Forkopimda Sidoarjo melakukan pelepasan 22 mobil gerai vaksin beserta 300 tenaga kesehatan (nakes) Surabaya. 

Mereka akan berkolaborasi dengan nakes Sidoarjo untuk melakukan percepatan vaksinasi di berbagai titik di Kabupaten Sidoarjo.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa Surabaya Raya itu merupakan wilayah aglomerasi. 

Kota-kota dalam aglomerasi itu seperti badan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Ketika salah satu sakit, maka akan terasa sakit di seluruh badan, karena memang tidak bisa dipisahkan antara Surabaya Raya ini, sehingga harus saling support antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Nah, untuk mencapai pergerakan ekonomi yang dahsyat, maka kami bersama-sama melakukan percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi ini. Sebab, vaksin itu adalah salah satu syarat untuk menentukan level 1, 2 dan 3,” kata Wali Kota Eri, Selasa (21/9).

Makanya, pada hari ini, mobil vaksinasi yang merupakan gagasan dari Kapolrestabes Surabaya digunakan untuk mempercepat vaksinasi di Sidoarjo, termasuk pula 300 nakes Surabaya. Mereka akan melakukan vaksinasi di dusun-dusun di Sidoarjo. 

“Saya katakan ini bukan soal bantu membantu, bukan. Tapi kita seperti badan, seperti saudara, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama. Bagaimana di wilayah aglomerasi ini bergerak bersama untuk kepentingan umat,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa Surabaya hadir di Sidoarjo sebagai saudara, sebagai wilayah aglomerasi di Surabaya Raya. 

Makanya, dia pun yakin bahwa tenaga kesehatan Surabaya dan tenaga kesehatan dari Kabupaten Sidoarjo adalah satu paket. 

“Seduluran sak lawase. Sama Gresik juga demikian nanti. Jadi, kita akan saling mensupport nanti, karena kita bisa berjalan bersama-sama dan tidak boleh berhenti hanya karena Covid-19,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa para pemimpin di Surabaya Raya itu memberikan contoh bahwa seorang pemimpin itu bukan untuk saling berkompetisi, tapi seorang pemimpin harus bisa berkolaborasi. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan umat di Surabaya Raya.

“Di sinilah saya katakan bahwa tidak ada lagi hati kami dengan Kabupaten Sidoarjo sebagai kepala daerah yang bersaing, tidak ada lagi sebagai kepala daerah yang menunjukkan siapa yang lebih baik. Tetapi, bagaimana seorang kepala daerah bisa meletakkan harga dirinya, bisa meletakkan jabatannya, bisa meletakkan arogansinya hanya untuk satu, bagaimana bisa berkolaborasi antar kota dan kota penunjang. Insyallah itulah yang kami lakukan untuk menggerakkan ekonomi dan semuanya kembali kepada masyarakat kita,” imbuhnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa mobil vaksin beserta para nakes Surabaya itu akan berkolaborasi di Sidoarjo sampai vaksinasi di Sidoarjo mencapai 70 persen. 

Setelah itu, kolaborasi akan dilanjutkan dengan Kabupaten Gresik untuk melakukan percepatan vaksinasi juga. 

“Harapannya segera kita (Surabaya Raya) masuk ke Level 1 (PPKM Level 1). Makanya, sekarang ini ngomong wilayah aglomerasi, bukan ngomong Surabaya atau Sidoarjo saja,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor mengatakan bahwa antara Surabaya, Gresik dan Sidoarjo adalah satu paket di Surabaya Raya. 

Dan ketua kelasnya di Surabaya Raya itu adalah Wali Kota Eri. 

“Lari ke mana, mau ngapain, kumpul dimana, mengerjakan apa, ini sudah menjadi satu paket, karena sebenarnya Sidoarjo dan Surabaya ini satu daerah yang tidak bisa dipisahkan,” kata Gus Muhdlor.

Oleh karena itu, ia menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Wali Kota Eri beserta semua tenaga kesehatannya dan semua jajarannya yang sudah mau bahu membahu untuk mensukseskan dan mempercepat vaksinasi di Sidoarjo. 

“Yang perlu dicatat di sini bukan hanya bantuannya, tetapi memaknai bahwa masalah ini adalah masalah bangsa dan harus kita selesaikan secara bersama-sama, itu poin pentingnya,” tegasnya.

Makanya, dia pun menyampaikan welcome to new era. Era di mana antara kepala daerah bahu membahu bentuknya, bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Bagi dia, ini penting karena memang manusia mulai lahir tidak lain sebenarnya untuk menjadi pelayan masyarakat dan supaya bermanfaat bagi masyarakat secara umum. 

“Welcome to new era, ini bukan sepatu lho ya. Ini era dimana semua kepala daerah berkolaborasi, khususnya di Surabaya Raya yang saling bahu membahu untuk percepatan vaksinasi, termasuk pemulihan ekonominya,” ujarnya.

Selain itu, Gus Muhdlor juga menjelaskan bahwa di dalam Inmendagri ada aturan baru tentang percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi, makanya sampai saat ini di Surabaya Raya masih masuk level 3 berdasarkan Inmendagri. 

Padahal, berdasarkan asesmen Kemenkes, di Surabaya Raya itu sudah masuk level 1.

“Oleh karena itu, target kita bersama bagaimana kolaborasi secara aglomerasi ini, kita bisa masuk level 1 berdasarkan Inmendagri. Saya juga yakin ketika nakesnya Surabaya saja sesemangat ini , maka aura nakes di Sidoarjo juga akan berubah, pasti akan lebih semangat,” pungkasnya.

Berbagai Stakeholder Gotong Royong Berikan Bantuan ke Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Warga Kota Surabaya terus bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19. Terbukti, hingga saat ini berbagai stakeholder tidak henti-hentinya mengirim bantuan melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Terbaru, Pemkot Surabaya menerima bantuan dari PT Avia Avian, PT Kebon Agung, dan Wahana Visi Indonesia. Secara simbolis berbagai bantuan itu diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (22/9).

Adapun bantuan itu berasal dari PT Avia Avian berupa 650 paket sembako. Setiap paket sembako itu berisikan beras 5kg, gula pasir 1kg, minyak goreng 1 liter, masker kain 2 buah, dan hand sanitizer 1 botol. 

Kemudian, ada pula bantuan dari PT Kebon Agung berupa baju hazmat 900 buah, faceshield 500 buah, multivitamin 300 kotak, dan sarung tangan disposable 300 kotak.

Lalu, ada pula bantuan dari Wahana Visi Indonesia berupa masker bedah 4.750 kotak, masker N95 300 kotak, sarung tangan disposable 1.280 kotak, face shield 250 buah face shield, baju hazmat 100 buah, buah selimut 200, sprei 200 buah, dan bantal 200 buah, serta thermogun 65 unit. 

Ada pula bantuan berupa tabung oksigen 1 m3 45 buah, tabung oksigen 2 m3  20 buah, pulse oxymetri 205 buah, regulator oksigen 65 buah, nonbreathing face mask 65 unit, oksigen hose 65 unit, dan oksigen mask 65 unit. 

Selain itu, Wahana Visi Indonesia juga memberikan bantuan berupa gown kain 60 buah, gown operasi disposable 150 buah, gown waterproof 100 buah, disinfektan 20 jerigen @ 5 liter, hand sanitizer 1.680 botol @ 500 ml, dan hand sanitizer 10 jerigen @ 5 liter.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberkan bantuan melalui Pemkot Surabaya. 

Ia memastikan, bahwa bantuan yang diberikan itu akan sangat bermanfaat bagi warga Kota Surabaya.

“Semoga apa yang jenengan (para donatur) kepada warga Surabaya akan dicatat menjadi amal kebaikan, amal jariyah jenengan. Dan, semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda,” kata Wali Kota Eri, Rabu (22/9).

Wali Kota Eri menjelaskan, berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari relawan Surabaya Memanggil hingga para stakeholder yang memberikan bantuan, Kota Surabaya kini berada di level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI). 

Namun, ia mengingatkan kepada seluruh warga Kota Pahlawan untuk tidak hanyut dalam euforia dan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Surabaya bisa berubah seperti sekarang, dari yang dulu berada di zona merah kini, berada di zona kuning dan menuju ke zona hijau bukan karena Wali Kotanya, tapi itu berkat hebatnya warga Surabaya termasuk jenengan semua yang hadir di sini, maturnuwun,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri berharap, kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan berbagai stakeholder akan terus terjalin. 

Menurutnya, melalui kolaborasi itu dapat mengakhiri pandemi Covid-19 dan menggerakkan kembali perekonomian di Kota Pahlawan.

“Hari ini pemkot dibantu oleh para donatur. Sebaliknya, kami dari Pemkot Surabaya juga akan membantu. Karena, ini merupakan arti dari sebuah gotong royong. Saya pastikan, pemkot tidak akan mempersulit ketika ingin mengurus perizinan dan berinvestasi di Kota Surabaya.” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Area Program Wahana Visi Indonesia Surabaya Charles Frans mengatakan, bantuan itu diberikan kepada para tenaga kesehatan (nakes) untuk menangani dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan. 

"Bantuan ini juga untuk para kader-kader posyandu dan kader Covid-19 yang saat ini sedang berjuang bersama-sama, berperang menghadapi Covid-19,” kata Charles.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT Kebon Agung Krisman Tobing menyatakan, pihaknya sangat mendukung langkah-langkah pemkot dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. 

“Bantuan ini merupakan tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Pendidikan Diklat Sepak Bola bagi Pelajar


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), membuka pendaftaran diklat pendidikan sepak bola. 

Seleksi ini dilakukan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga sepak bola.

Hal ini sebagaimana pula menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional.

Diklat pendidikan sepak bola dikhususkan bagi anak-anak di Kota Pahlawan. Mereka bakal dilatih dan disiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Antar Provinsi (Porprov) atau pertandingan antar kota.

"Yang diklat itu hubungannya nanti persiapan Porprov atau menyiapkan pertandingan antar kota. Kami siapkan anak-anak di setiap sekolah. Tapi diklatnya tidak nginap, kita latih dan nanti pulang," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (21/9).

Akan tetapi, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa tak hanya diklat di bidang sepak bola saja yang disiapkan pemkot. 

Sebab, pemkot juga berencana menyiapkan pembinaan bagi anak-anak Surabaya yang berminat di cabang olahraga lain. Misalnya, bulu tangkis, basket dan bola voli

"Jadi kita memang siapkan arek-arek Suroboyo, kalau nanti ada Porprov dan PON (Pekan Olahraga Nasional) itu kita masukkan dari sana. Dengan harapan Surabaya sebagai kota olahraga tetap terjaga. Dan memang kita siapkan sejak dini," pungkasnya.

Selasa, 21 September 2021

Dikukuhkan jadi Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani Siapkan Grand Design 5 Tahun ke Depan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rini Indriyani secara resmi dikukuhkan menjadi Bunda PAUD Kota Surabaya. Istri Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi itu dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bunda PAUD dari kabupaten/kota lain di Gedung Negara Grahadi, Senin (20/9).

Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani pun mengaku bersyukur. Ia menyatakan, telah memiliki beberapa program atau grand design untuk Bunda PAUD Surabaya ke depannya.

"Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik menjadi Bunda PAUD Kota Surabaya. Insya Allah ke depan, kita mempunyai beberapa program," kata Rini Indriyani usai acara pengukuhan.

Beberapa program tersebut, kata dia, meliputi pembentukan Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Surabaya. 

Kemudian, pembentukan dasar hukum untuk Bunda PAUD holistik integratif yang mencakup Gugus Tugas PAUD dengan sinergitas bersama dinas terkait. 

"Kemudian juga pembuatan grand design 5 tahun ke depan untuk pengembangan Bunda PAUD holistik integratif," jelasnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya itu juga memaparkan, bahwa Bunda PAUD tidak bisa bekerja sendiri dan tentu membutuhkan sinergitas dari semua pihak. 

Utamanya, dinas terkait maupun Tim penggerak PKK. Sebab, PAUD juga mencakup beberapa sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pola asuh maupun kesehatan lingkungan. 

"Sehingga kami harus bersinergi dengan PKK dan dinas-dinas terkait," ujarnya.

Apalagi, Rini menyebut, masih ada keterkaitan program atau kegiatan antara Bunda PAUD dengan PKK. 

Artinya, ada irisan kegiatan-kegiatan PKK yang masih berkaitan dengan program Bunda PAUD. Misalnya, dalam upaya pencegahan stunting di Kota Surabaya. 

"Ada kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan. Sehingga nanti akan kita sinergisitaskan Bunda PAUD ini dengan PKK dan dinas yang terkait," tuturnya.

Saat ini, Rini menyatakan, fokus utama Bunda PAUD Surabaya adalah untuk pencegahan stunting. 

Sebab, stunting ini bersifat kompleks yang meliputi pendidikan, kesehatan maupun pola asuh anak.

"Sehingga alangkah baiknya jika kita bisa meminimalisasi jangan sampai ada stunting, sebelum mereka pasangan muda menikah. Kita hentikan (stunting), kita berikan pengarahan," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia juga mengajak seluruh elemen terkait untuk bergerak bersama dalam upaya pencegahan stunting di Kota Surabaya. Termasuk pula, dalam upaya mencegah angka kematian ibu dan bayinya.

"Jangan sampai mereka (ibu) kondisi hamil melahirkan bayi yang stunting. Mudah-mudahan stop sampai di sini. Kita bergerak bersama untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta angka stunting di Kota Surabaya," kata dia.

Karenanya, Rini juga berharap, melalui program grand design Bunda PAUD 5 tahun ke depan tersebut, dapat mewujudkan anak-anak Surabaya yang hebat. 

Termasuk pula dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD dan sinergisitas dengan organisasi-organisasi mitra PAUD. 

"Mohon doanya semoga bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menciptakan anak-anak Surabaya yang hebat," pungkasnya.

Senin, 20 September 2021

1.417 Peserta CPNS Pemkot Surabaya Jalani Tes SKD Dengan Prokes Ketat


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 untuń∑ Kota Surabaya berlangsung selama empat hari, yakni 20 - 23 September 2021. 

SKD CPNS kali ini diikuti oleh 1.417 peserta yang terdiri dari 1.162 peserta CPNS Teknis, 175 peserta CPNS Kesehatan, dan 80 peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan.

“Untuk yang tes SKD di GOR Pancasila itu sebanyak 1.339 peserta. Sedangkan, sebanyak 78 peserta lokasi tes SKD-nya di BKN luar Provinsi Jawa Timur (Jatim). Pelaksanaan SKD dalam sehari kita bagi menjadi tiga sesi. Setiap sesi diikuti oleh 150 peserta,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi, Senin (20/9).

Mia memastikan, pelaksanaan SKD CPNS itu sudah mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 Kota Surabaya. 

Selain itu, setiap peserta yang mengikuti SKD wajib para peserta wajib mengisi form deklarasi sehat online H-1 seleksi. 

Kemudian, peserta wajib membawa hasil swab PCR (2x24 jam) atau swab antigen (1x24 jam) negatif. 

Selain itu peserta menggunakan masker dobel (masker medis 3 ply dan kain). 

Lalu, peserta juga wajib menggunakan face shield dan sarung tangan medis.

“Seluruh ruangan tes didisinfeksi secara berkala. Kami juga menyediakan tim kesehatan untuk berjaga-jaga. Kami juga menyediakan layanan call center melalui WhatsApp : 082244111345,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021, Pemkot Surabaya membuka 1.560 lowongan CPNS dan PPPK. 

Rinciannya, untuk CPNS sebanyak 68 lowongan, terbagi dari 51 tenaga kesehatan dan 17 tenaga teknis. 

Sedangkan, untuk PPPK sebanyak 1.492 lowongan yang terbagi untuk 87 tenaga kesehatan dan 1.405 tenaga pendidikan. 

Tinjau Hari Pertama Pelaksanaan SKD CPNS di GOR Pancasila, Wali Kota Eri Pastikan Sesuai Prokes


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Surabaya) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021. 

Pelaksanaan SKD yang berlangsung pada 20 - 23 September 2021 itu, bertempat di GOR Pancasila, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Sedangkan penerapan pelaksanaan SKD CPNS ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Para peserta wajib mengisi form deklarasi sehat online H-1 seleksi. Kemudian, peserta wajib membawa hasil swab PCR (2x24 jam) atau swab antigen (1x24 jam) negatif. 

Lalu, peserta juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 minimal dosis pertama dan lembar deklarsi kesehatan.

“Jadi, sebelum sesi dimulai kita lakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu. Peserta sesi pertama keluar, kita semprot disinfektan lagi, baru peserta sesi kedua bisa masuk ke dalam gedung,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau pelaksanaan SKD CPNS, Senin (20/9).

Wali Kota Eri menyebut, Pemkot Surabaya juga menyediakan ruangan tersendiri untuk peserta yang saat diukur suhu tubuhnya mencapai 37,3 derajat celcius atau lebih. 

Bahkan, Di ruangan tersebut juga telah disediakan komputer agar peserta tetap dapat mengikuti SKD. 

“Bagi peserta yang positif Covid-19 dapat melapor ke panitia untuk dilakukan penjadwalan ulang seleksi di Badan Kepegawaian Negara (BKN),” sebutnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, pelaksanaan hari pertama SKD CPNS sempat mengalami kendala. Sebab, server atau jaringan yang digunakan bermasalah. 

Meski demikian, ia menjamin peserta yang mengikuti SKD tetap mendapatkan waktu yang sama untuk mengerjakan soal-soal ujian.

“Insya Allah sudah berakhir (kendalanya). Tadi sempat mengalami kendala pada server/jaringan. Tidak hanya di sini, di tempat lain juga. Mereka yang tadi saat login jaringannya rusak, ketika mereka login lagi maka dihitung waktunya sejak dia login kembali. Makanya, tadi bisa dilihat ada beberapa yang masih mengerjakan soal. Padahal, peserta yang lain sudah selesai,” pungkasnya.