Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Sabtu, 17 April 2021

Antisipasi Pemudik, Polda Jatim Bagi Tujuh Rayon Penyekatan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polda Jatim membagi wilayah ke dalam tujuh rayon penyekatan batas wilayah antarkabupaten/kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi warga yang masih nekat mudik.

"Kami membagi wilayah Jatim menjadi 7 rayon yaitu rayon Surabaya Raya, Malang Raya, Tapal Kuda, Banyuwangi, Blitar, Madiun Raya, Bojonegoro Raya, dan Madura," kata Dirlantas Polda Jatim KombesLatif Usman di Surabaya, Jumat (16/4).

Menurutnya, penyekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Covid-19 di wilayah Jatim. 

Kebijakan penyekatan ini seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik lebaran selama tanggal 6-17 Mei 2021. 

Untuk Rayon Surabaya Raya titik penyekatan ada di perbatasan Gresik-Lamongan, Sidoarjo-Pasuruan, dan Mojokerto Sidoarjo. Di Rayon Malang Raya, titik penyekatan berada di perbatasan Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, Malang-Lumajang.

Sedangkan untuk Rayon Tapal Kuda ada di Situbondo-Banyuwangi dan Jember Lumajang. 

Rayon Banyuwangi titik penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan rayon Blitar check point penyekatan di Nganjuk-Jombang, Jombang-Mojokerto, Blitar-Kediri, dan Kediri-Malang.

Selain di ketujuh wilayah tersebut, Polda Jatim juga menetapkan wilayah Madura dan pintu tol sebagai wilayah rayon penyekatan batas wilayah kabupaten/kota. 

Di Madura, titik penyekatan berada di Madura sisi utara KP3 dan Madura sisi selatan Bangkalan.

"Jadi, bukan hanya ditingkat kabupaten saja tapi juga ditingkat provinsi dilakukan penyekatan," katanya.

Mensos Risma Stop Bansos Sampai April, Ini Alasannya


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan pemerintah dalam upaya untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19, akhirnya dinyatakan berakhir pada bulan April 2021 ini.

Keputusan pemberhentian pemberian BST tersebut diungkapkan oleh Tri Rismaharini, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia.

Dirinya menyatakan bahwa sudah tidak dianggarkannya kembali BST tersebut setelah bulan April 2021.

"Enggak ada anggarannya untuk itu," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini, saat menghadiri puncak HUT Ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pangandaran, Jawa Barat.

Risma juga menyatakan alasannya ketika memutuskan untuk memberhentikan BST ke masyarakat, dirinya mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah bergerak ke skala mikro.

Oleh karena itu, Risma menilai bahwa seharusnya masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan aktivitasnya kembali.

Sehingga dirinya juga berharap pada situasi yang telah kembali normal, dan masyarakat sudah dapat melakukan aktivitasnya kembali maka pergerakan perekonomian Indonesia juga akan kembali menjadi normal.

Risma menyampaikan jika masyarakat masih memerlukan bantuan, maka Kementerian Sosial bisa membantu namun dalam bentuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami, nanti kami bantu dalam bentuk BPNT (bantuan pangan non-tunai)," kata Risma.

Pada bantuan jenis BPNT, nantinya masyarakat yang membutuhkan bantuan maka akan mendapatkan nominal bantuan sebesar Rp200.000.

Mengingat sebelumnya juga telah disampaikan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W Manalu bahwasannya BST yang disalurkan melalui Kemensos hanya disiapkan terakhir sampai bulan April 2021.

Periode BST disalurkan oleh Kemensos ke masyarakat hanya selama empat bulan sejak awal tahun 2021.

Dengan total dana sebesar Rp12 triliun yang mana disalurkan setiap bulannya kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (PKM).

Sejatinya, Per-PKM yang mendapatkan BST akan menerima bantuan secara tunai sebesar Rp300.000 setiap bulannya. Teknis penyaluran BST dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Tiga Berkas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Alkes TTU Dilimpahkan ke Tipikor Kupang


KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Berkas perkara terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, TTU, dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU telah menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu.

Ketiganya yakni, Yoksan M. D. E. Bureni selaku PPK, Miguel E. Selan selaku panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP), serta Ongky J. Manafe (OJM) selaku Direktur CV Berkat Mandiri.

Setelah dinyatakan lengkap, berkas perkara itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang oleh JPU, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila mengatakan, dalam pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Alkes RSUD Kefamenanu itu, JPU Kejari TTU turut melimpahkan berkas perkara, barang bukti (BB) dan tersangka ke Pengadilan Tipikor Kupang.

Kajari Robert mengatakan, dalam kasus ini, Kejari TTU menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, YMDEB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MES selaku Panitia dan OJM selaku Direktur CV. Berkat Mandiri.

“Dalam kasus ini tim penyidik telah menahan tiga tersangka, di antaranya YMDEB selaku PPK, MES selaku Panitia dan OJM selaku Direktur CV. Berkat Mandiri,” kata Lambila kepada wartawan saat dihubungi dari Kupang, Kamis (15/04/2021).

Menurut Lambila, akibat perbuatan tiga tersangka tersebut, negara mengalami kerugian keuangan negara hingga Rp 425. 000. 000,-.

Ia menambahkan, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan jadwal sidang, tambah dia, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Timor Tengah Utara tinggal menunggu penetapan sidang dari Pengadilan Tipikor Kupang.

Terpisah, Paniter Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Kupang, Dance Sikky, membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan Alkes RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut.

Mengenai jadwal sidang, kata Dance, akan dilakukan penetapan setelah dilakukan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Kelas IA Kupang, Dju Jhonson Mira Mangngi.

Kodim Surabaya Utara Kirim Logistik ke Lokasi Pasca Gempa


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seluruh Kodim di jajaran Korem Bhaskara Jaya mulai menyalurkan berbagai paket sembako ke lokasi pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Malang dan Lumajang beberapa waktu lalu. 

Pengirimannya pun, dilakukan oleh pihak Korem.

"Paket bantuan ini bentuk kepedulian dan keprihatinan kami atas bencana yang menimpa 2 wilayah itu,” ujar Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono. Jumat, 16 April 2021.

Ia berharap, jika bantuan itu nantinya bisa meringankan beban masyarakat yang berada di lokasi pasca gempa. 

“Bantuan ini memang tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat,” pungkasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)


PT Pos Luncurkan Layanan Pos Gold


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) PT Pos Indonesia akan meluncurkan ekosistem besar bisnis dan jasa syariah, sebagai mobile ekosistem bisnis syariah pertama di Indonesia. 

Nantinya, yang menjadi salah satu backbone atau tulang punggung utama ekosistem bisnis PosGo Syariah adalah perdagangan fisik emas secara digital PosGold. 

Platform ini ditargetkan bisa menjangkau 100.000 pengguna sepanjang 2020.

Pos Gold ini dikembangkan bersama Bullion Ecosystem International, ABI Komoditi Berjangka, dan proses dukungan transaksi perdagangan difasilitasi oleh Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange/ICDX) serta proses kliring transaksi perdagangan dilakukan bersama Indonesia Clearing House.

Kepala Proyek Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia Teddy Sumirat Bassar mengatakan ICDX dan ICH dengan mitra strategis nya ABX, Australia dan Kinesis AG, Liechtenstein memberikan akses ke sistem perdagangan fisik emas international secara luas untuk PT Pos Indonesia. 

Pos Gold juga memberikan kepastian pasokan likuiditas pasar untuk transaksi pembelian fisik emas termasuk juga pasokan likuditas tunai untuk transaksi penjualan fisik emas secara langsung ke sistem likuiditas pasar international.

"Proteksi untuk setiap transaksi masyarakat adalah Prinsip Utama yang ditekankan dalam ekosistem Pos Go Syariah," kata Teddy, Jumat (16/04/2021).

Platform perdagangan fisik emas PosGold yang berbasis dari platform MDX terkoneksi dan terintegrasi ke sistem perbankan dan sistem logistic secara langsung, online dan real-time. 

Konektivitas dan integrasi sistem perdagangan fisik komoditi fisik emas yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem logistic yang diterapkan dalam platform PosGold.

Model integrasi sistem perdagangan fisik komoditi pertama di dunia dan menggabungkan dua konsep teknologi perdagangan yang berkembang saat ini di Dunia, exchange ecosystem (centralized) dan blockchain ecosystem (decentralized).

"Kami juga akan menyasar kelas premium dan mikro, premium mereka yang biasa investasi sehingga emas bisa menjadi salah satu investasi yang menarik dan mengembangkan investasi. Kalau mereka pake bisnis dengan dolar AS bisa membantu untuk membeli emas," jelasnya.

Selain Pos Gold, platform ini akan pada fase pertama akan memiliki enam fitur unggulan, yaitu Pos Gold sebagai platform perdagangan fisik emas secara digital dibawah pengawasan dan peraturan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI, Pos Pay sebagai layanan Payment Gateway dan E-Wallet yang telah dikembangkan. 

PT Pos Indonesia dengan basis rekening Giro Pos, Switch sebuah bentuk layanan interaksi transfer antar pengguna, Gold To Mecca sebuah layanan jasa pengelolaan aset secara langsung oleh masyarakat untuk perjalanan ibadah Haji dan Umroh.

Kemudian ada Ziswaf sebuah layanan untuk aktifitas Zakat, Infaq, Shodagoh dan Wakaf dalam skema interaksi langsung masyarakat dengan para pengelolanya serta Halal Hub sebagai platform aktifitas transaksi bisnis dalam segala bentuk namun pelaku usaha harus tersertifikasi halal oleh Lembaga yang berkompeten.

"Kemampuan kita mengikuti kebutuhan lifestyle ini salah satunya kita melihat peluang dari bisnis syariah. Di global, bisnis syariah menunjukkan tren yang positif. Begitu juga di Indonesia," katanya.

Aset Yayasan Supersemar yang disita akan dikelola negara


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu memastikan, bahwa Gedung Granadi dan aset Yayasan Supersemar lainnya di Megamendung, Bogor milik Soeharto yang telah disita negara akan kembali dikelola DJKN.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan, kedua aset milik Keluarga Cendana tersebut termasuk ke dalam BMN. Dan karenanya akan dikelola oleh pemerintah.

"Soal Granadi dan Megamendung, sepanjang itu BMNN pasti dikelola oleh DJKN," katanya dalam video conference, Jumat (16/4).

Bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap BMN yakni berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan kerja sama terbatas untuk penyediaan infrastruktur (Ketupi).

Masing-masing bentuk pemanfaatan memiliki ketentuan, sesuai PP 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Seperti diketahui, pada 2018 Mahkamah Agung memutuskan untuk menyita Gedung Granadi setelah Kejaksaan Agung menggugat Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana. 

Gugatan tersebut juga telah dilaksanakan secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Jaksa Agung yang saat itu dijabat HM Prasetyo, sempat meminta Tommy Soeharto segera menyerahkan Gedung Granadi, yang menjadi objek kasus Yayasan Supersemar dan telah masuk tahap eksekusi, sehingga setiap aset yang dinyatakan sebagai sitaan, harus diserahkan.

Selain Gedung Granadi, terdapat beberapa aset lainnya yang mesti disita antara lain 113 rekening deposito dan giro, dua bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta enam unit kendaraan roda empat.

Jaksa Agung sendiri menyebut telah berhasil menyita sebagian aset Yayasan Supersemar sebesar Rp300 miliar, dari total yang harus dibayarkan sebesar Rp4,4 triliun.

"Sejauh ini aset yang sudah berhasil disita Rp300 miliar. Itu akan kita minta ke pengadilan untuk diserahkan kepada kejaksaan. Tetapi total yang harus mereka bayarkan itu Rp4,4 triliun,” kata HM Prasetyo, Senin (17/12/2018).

Diperiksa Polisi, Pesinetron Jeff Smith Mencla-Mencle


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pesinetron Jeff Smith alias JS dan rekannya berinisial D tidak kooperatif saat dimintai keterangan di Polres Metro Jakarta Barat.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakbar, AKBP Ronaldo Maradona menyebutkan, pernyataan yang disampaikan Jeff Smith tidak selaras dengan bukti-bukti yang ditemukan.

Pasalnya, saat penangkapan polisi menemukan barang bukti narkoba di dalam mobil yang terparkir di kantor manajemen di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Dalam pemeriksaan ini dia belum kooperatif masih belum sesuai antara keterangan JS dan rekannya dengan bukti-bukti lain yang sudah ditemukan oleh penyidik pasca melakukan penangkapan," kata Ronaldo, di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (16/4).

Hingga kini penyidik masih juga belum mengetahui motif Jeff Smith menggunakan narkoba. 

Padahal, hasil tes urine mengonfirmasi bahwa Jeff Smith adalah pengguna narkoba jenis ganja.

"Masih didalami. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ini karena ada beberapa hal penting yang perlu digali oleh tim penyidik," ujar Ronaldo

Diberitakan sebelumnya, Jeff Smith dan rekannya ditangkap polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (15/4) kemarin.

Kejati Banten Tetapkan ES Jadi Tersangka Pemotongan Dana Hibah Ponpes


KABARPROGRESIF.COM: (Banten) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan ES sebagai salah satu tersangka korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) APBD tahun anggaran 2020 Pemprov Banten.

ES menyunat dana hibah setelah anggaran itu cair melalui rekening Ponpes penerima. 

“Perannya memotong, kami tidak akan menyebutkan jabatan yang bersangkutan, tapi memang mengakui dengan alat bukti yang cukup memotong,” kata Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana, Jumat (16/4/2021).

Kajati menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah yang di potong bervariatif. Mulai dari Rp15 juta hingga Rp20 juta per-Ponpes. 

Sejauh ini, pihaknya masih mendalami jumlah pesantren yang dilakukan pemotongan dan potensi kerugian negara.

Selain tengah menyelidiki dugaan pemotongan dana hibah, Kejari Banten juga tengah mendalami dugaan Ponpes fiktif.

“Insyaallah (kemungkinan ada tersangka lagi). Karena sangat banyak dan kami sudah meminta tiap Ponpes. Pertama ada dugaan pesantren fiktif, seolah dapat bantuan dan pesantren tak pernah ada. Kedua modusnya, penyaluran lewat rekening tapi begitu sudah sampai cair masuk ke rekening pondok tapi diminta kembali, dipotong,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Herbon Siahaan menambahkan, tersangka saat ini ditahan di Rutan Serang selama 20 hari. 

Tersangka ES merupakan swasta dan berdomisili di Kabupaten Pandeglang.

Kasus BLBI, Jampidsus: Sudah Enggak Ada Tunggakan Kasusnya


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) memastikan tak ada tunggakan kasus pidana terkait penyelesaian hukum penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan penyelesaian kasus BLBI, saat ini melewati mekanisme keperdataan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI.

“Kalau di pidsus (Pidana Khusus), setahu saya sudah enggak ada tunggakan kasusnya di sini,” ujar Ali, Jumat (16/4).

Ia menerangkan, yang menjadi fokus penuntasan BLBI saat ini, berupaya melakukan penagihan terhadap para obligator yang menikmati dana bantuan tersebut, namun tak dapat mengembalikan, dan berstatus berutang kepada negara.

“Kalau di pidsus kasusnya sudah nggak ada. Penindakannya juga enggak ada. Jadi diupayakan perdata, untuk pengembalian utang-utang itu,” ujar Ali.

Sebab itu, kata Ali, pembentukan Satgas Hak Tagih BLBI oleh pemerintah, pun tak melibatkan tim penyidikan di Jampidsus. 

“Karena ini penagihan, bukan penindakan. Yang belum selesai (mengembalikan), itu diselesaikan ke perdata, penagihan,” terang Ali.

Akan tetapi, menurut Ali, penuntasan kasus tersebut ke arah perdata, pun bukan tak dapat dikembalikan ke pemidanaan. Sebab menurut dia, dalam kasus BLBI, juga beririsan dengan pidana. 

“Kalau yang benar, ditagih secara perdata. Yang menyimpang, bisa dipidanakan,” terang Ali.

Pekan lalu, pemerintah membentuk Satgas Hak Tagih BLBI. Pembentukan tim tersebut, sebagai respons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan tak ada pemidanaan dalam kasus BLBI. 

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, satgas sudah mengantongi langkah hukum keperdataan untuk memulai mengejar para pengguna dana BLBI. Kata Mahfud, total pengembaliannya mencapai Rp 110 triliun.

Tadarus di Kodim Lamongan, Warnai Rangkaian Bulan Suci Ramadhan


KABARPROGRESIF.COM; (Lamongan) Memasuki bulan suci ramadhan, serangkaian kegiatan digelar oleh pihak Kodim 0812/Lamongan. 

Namun, kegiatan itu tak terlepas dari adanya penerapan protokol kesehatan.

Salah satunya, adanya tadarus yang digelar oleh pihak Kodim selama bulan suci ramadhan.

Batipers Kodim, Serma Suhadi menjelaskan kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dinilai mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Tadarus kita gelar setelah apel pagi,” ujarnya. Jumat, 16 April 2021 siang.

Selain prajurit, PNS pun tak terlepas dalam berlangsungnya kegiatan tersebut. Pembacaan ayat suci AL-Quran pun, dilakukan secara bergantian. (Kodim 0812/Lamongan)

Pilgub DKI, Risma Salip Anies Baswedan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Nama Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjadi yang diunggalkan untuk maju dan menang di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang.

Hasil survei yang dilakukan oleh Jakarta Research Center (JRC) menunjukkan elektabilitas Risma mengungguli Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

"Terlepas tarik menarik pelaksanaan Pilkada 2022 atau 2024, namun elektabilitas Risma mengungguli Anies dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta," tutur Direktur Komunikasi JRC Alfian P dalam siaran persnya, Jumat, 16 April 2021.

Elektabilitas mantan Wali Kota Surabaya itu mencapai 37,1 persen atau terpaut sekitar 5 persen dari Anies yang mencapai 32,4 persen.

Menurut Alfian, kinerja Anies sendiri tampak kedodoran setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2017.

Sementara itu Risma dengan gaya blusukan yang khas sejak menjabat Wali Kota Surabaya langsung mencuri perhatian.

Tipikal Risma sejalan dengan gaya kepemimpinan elite baru yang kerap membuat terobosan di tengah kekakuan birokrasi selama ini.

Nama lain yang cukup diunggulkan adalah ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dengan elektabilitas sebesar 7,8 persen.

Menurut Alfian, AHY yang sebelumnya juga bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 masih berpeluang untuk kembali maju.

Lalu ada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies sebelum kemudian maju berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2019. Elektabilitas Sandi mencapai 7,8 persen.

Dilansir Antara, nama-nama lainnya adalah wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (2,8 persen), politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas (2,6 persen), serta Bupati Tangerang dan ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (1,1 persen).

Berikutnya politisi PKS yang diusung sebagai cawagub, Nurmansjah Lubis (0,6 persen), anggota DPR dari Nasdem Ahmad Sahroni (0,4 persen), dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung (0,3 persen).

"Sisanya elektabilitas sangat kecil, dan tidak tahu/tidak jawab 9,1 persen," tutur Alfian.

Survei Jakarta Research Center (JRC) dilakukan pada 1-10 April 2021, secara tatap muka kepada 800 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta.

Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±3,4 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sertijab, AKP Danang Yudanto Resmi Jabat Kasatreskoba Polresta Malang Kota


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Jabatan Kasatreskoba Polresta Malang Kota berpindah tangan.

Sertijab di Mapolresta Malang Kota akhirnya mengukuhkan AKP Danang Yudanto memegang kendali sebagai Kasatreskoba.

AKP Danang menggantikan pejabat lama, Kompol Anria Rosa Piliang.

Sertijab ini dipimpin langsung Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata diikuti pejabat tinggi dan anggota lain dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dalam sambutannya, Leonardus Simarmata mengatakan sertijab ini merupakan hal lumrah di instansi Polri. 

Hal itu senantiasa bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi serta penyegaran dan penambahan wawasan bagi pejabat.

Selain itu, Leo -sapaan akrabnya- memberi pesan kepada dua pejabat itu. Pesan pertama kepada AKP Danang agar bisa menjalankan tugas dengan baik karena Kota Malang tercatat memiliki angka kriminalitas tertinggi setelah Surabaya.

“Jabatan Kasatreskoba adalah jabatan yang berat. Oleh karena itu, pejabat baru dituntut bekerja ekstra untuk menekan angka kriminalitas di Kota Malang,” kata Leo, Jumat (16/4).

AKP Danang Yudanto juga diharap segera menuntaskan problem yang ada. Kemudian juga segera mencetuskan inovasi-inovasi, yang akan memberikan dampak positif bagi anggota dan satuan dengan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal.

Sementara itu, kepada Kompol Anria Rosa Piliang, Leo memberi banyak apresiasi atas kinerjanya di Polresta Malang Kota.

“Saya pribadi beserta seluruh jajaran Polresta Malang Kota mengucap banyak terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya dan pengabdian selama ini,” tutupnya.

Diketahui Kompol Anria Rosa Piliang kini menjabat Analis Kebijakan Pertama Bidang Psikotropika Ditresnarkoba Polda Jatim. Sedangkan AKP Danang sebelumnya menjabat Panit 2 Unit 3 Subdit 1 Direskrimum Polda Jatim.

Kejatisu Belum Ambil Sikap Soal Dugaan Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar di BTN


KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum juga menetapkan adanya tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan, dengan agunan 93 Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diajukan Canakya Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA).

“Sampai saat ini dalam proses penyelidikan. Jadi kasus ini belum bisa dipublikasikan, maaf ya,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Jumat (16/4).

Terpisah, Pengamat Hukum Dr. Redyanto Sidi, SH MH ketika dimintai tanggapannya, terkait proses penyelidikan kasus dugaan kredit fiktif Rp39,5 miliar di BTN Medan yang ditangani pihak Kejatisu. 

Dirinya mengatakan, seharusnya dengan waktu begitu lama pihak kejaksaan harus menentukan kepastian hukumnya.

“Kalau memang tidak ditemukan unsur-unsur pidana, maka perkaranya berhenti. Namun kalau ada unsur pidana dalam hasil penyelidikan yang dilakukan pihak Kejatisu, saya pikir sudah seharusnya kasus ini ditingkatkan ke penyidikan dan melakukan proses hukum selanjutnya sampai menemukan tersangka,” ujar Dr Redyanto.

Menurutnya, pihak Kejatisu seharusnya dapat menjelaskan, kenapa ini bisa berlarut-larut. 

Dipastikan saja, supaya jangan dianggap nanti perkara ini jalan di tempat dan merusak kredibilitas Kejaksaan dalam melakukan penanganan kasus ini.

“Publik-kan perlu informasi, hak informasi itu kan ada, hak untuk melakukan pemberian informasi kepada publik kan dimiliki oleh pers. Maka karena kasus ini telah masuk pada rana yang sudah dimulai dari penyelidikan. Saya pikir tidak salah menyampaikan sudah sampai mana kasus ini, kan publik hanya ingin mengetahui sampai dimana kasus ini,” ujar Pakar Hukum Pidana Kota Medan ini.

Nah, sambung Redyanto, kalau melihat prosesnya. Ini sudah ada titik terang, kalau dengan lambatnya proses yang ada, ini dapat mengarah kepada kemunduran dalam melawan tindak pidana korupsi dan ini sangat disenangi oleh para koruptor. 

Makanya beban-beban ini harus ditepis oleh Kejaksaan dengan memberikan kejelasan kepada publik melalui media.

“Kejatisu harus segera mengusut tuntas serta memberikan kepastian hukum dalam perkara ini, dan jika dalam kasus ini ada pidana yang ditemukan oleh pihak Kejatisu, maka saya minta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara percepatlah melakukan penanganan hukum karena penegak hukum tidak boleh berhenti melawan korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, kasus dugaan korupsi kredit fiktif Rp39,5 miliar ini bermula pada tahun 2014, bahwa Canakya Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) mengajukan kredit pinjaman kepada PT. 

Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan dengan nilai sebesar Rp39,5 miliar dengan jaminan sebanyak 93 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Agung Cemara Realty.

Dalam kasus ini, saksi Mujianto memberikan kuasa kepada Canakya Suman di Kantor Notaris Elvira untuk menjual 93 SHGB dan berdasarkan hal tersebut Canakya Suman mendapat pinjaman kredit sebesar Rp 39,5 miliar.

Proses pengajuan kredit pun dibantu oleh seseorang bernama Dayan Sutomo yang mengenalkan Canakya kepada Ferry Sonefille selaku Kepala Kantor Cabang BTN Medan dan menjadi penghubung ke pejabat bagian kredit BTN Cabang Medan.

Dari hasil kerja yang dilakukan Dayan ke pejabat bagian pihak BTN Cabang Medan, Dayan diduga mendapatkan sukses fee sebesar Rp2 miliar dan untuk berbagi dengan orang dalam bank. 

Sebelumnya, pengajuan 93 SHGB yang diagunkan hanya 58 SHGB telah dilakukan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Sedangkan 35 SHGB diketahui belum dilakukan APHT.

Selanjutnya, pada bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2019 Canakya mengalihkan dan atau menjual ke-35 sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pihak PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

Kadisenlekal Tinjau Fasilitas Alins Alongins Pusdiklek Kodiklatal


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan output peserta didik dibidang elektronika lebih meningkat dan profesional, Kepala Dinas Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut (Kadissenlekal) Laksma TNI Endarto Pantja I., S.T., M.T., meninjau fasilitas Alat Instruksi (Alins) dan Alat Penolong Instruksi (Alongins) yang berada di Pusat Pendidikan Elektronika (Pusdiklek) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal, Jumat, (16/4/2021).

Dalam melaksanakan peninjauan tersebut Kadissenlekal didamping Komandan Pusdiklek Kodikdukum Kolonel Laut (E) Muhamad Nurul Adib, S.T., Komandan Serkolah Perwira, Komandan Sekolah Bintara dan Komandan Sekolah Tamtama Pusdiklek. Selain itu hadir pula para Kepala Bagian (Kabag) Pusdiklek.

Adapun fasilitas Alins Alonging Pusdiklek yang ditinjau antara lain Computer Based Test (CBT) Radar, Ruangan Bengkel elektronika dan laboratorium Intikid berupa rangkaian peralatan elektronika. 

Selain meninjau fasilitas Alins Alongins dalam kesempatan tersebut Kadisenlekal juga meninjau kelas siswa yang merupakan tempat sarana belajar.

Kunjungan Kadissenlekal ke Pusdiklek ini merupakan tindak lanjut Perintah Harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M yaitu  pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Agkatan Laut yang unggul, profesional dan tangguh dalam dalam menghadapi segala ancaman

Disela sela peninjauan Kadissenlekal Laksma TNI Endarto Pantja I., S.T., M.T., menyampaikan bahwa para pengawak teknologi alutsista yang dimiliki TNI AL sangat erat hubunganya dengan output siswa yang dihasilkan dari Pusdiklek Kodikdukum. 

Berkaitan dengan output hasil didik tersebut sangat dipengaruhi kesiapan sarana Alins Alongins Pusdiklek yang telah disesuaikan dengan alutsista di KRI.

Oleh sebab itu agar hasil didik Pusdiklek menjadi profesional dan siap pakai di Kotama Operasi dirinya mengajukan ke Komando atas agar dilaksakanakan perbaikan Alins dan alongings agar siap pakai dan menambah Alins Alongsing yang disesuaikan dengan peralatan Alutsista KRI.

Selain meninjau Alins Alongins Pusdiklek dalam kesempatan tersebut Kadissenlekal juga mengunjungi beberapa simulator yang berada di Pusat Latihan Elektronika Kendali Senjata (Puslatlekdalsen) dan simulator yang berada di Pusat Latihan Operasi Laut (Puslatopsla) Kodiklatal. (Pen Kodiklatal)

Babak Baru, KPK Buka Penyidikan Kasus Korupsi dan TPPU Pengurusan Perkara MA


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka penyidikan baru terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun anggaran 2012-2016.

Penyidikan baru tersebut yakni kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, dugaan penerimaan gratifikasi, dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Saat ini KPK telah menaikan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES, dan juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4).

Ali mengatakan, penerapan pasal pencucian uang ini dilakukan KPK lantaran tim penyidik menemukan adanya penyamaran aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi oleh pihak terkait.

"Penerapan TPPU ini karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya," kata Ali.

Namun demikian, Ali belum mau membeberkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Sesuai dengan kebijakan pimpinan KPK Komjen Pol Firli Bahuri, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan saat tim penyidik melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.

"Apabila kegiatan penyidikan telah cukup, KPK akan menginformasikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian kami memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro dijerat dalam kasus suap pengurusan perkara peninjauan kembali di PN Jakarta Pusat. Eddy Sindoro menyuap sebesar USD 50 ribu dan Rp 150 juta kepada panitera PN Jakpus Edy Nasution.

KPK juga menjerat advokat Lucas sebagai pihak yang menghalangi proses penyidikan terhadap Eddhy Sindoro.

KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi. Nurhadi sebelum dijerat sempat mengaku bahwa Eddy Sindoro memintanya mengurus perkara peninjuan kembali. Namun Nurhadi tak mengingat perkaranya.

Nurhadi dijerat dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. Nurhadi dijerat bersama menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Terkait kasus Nurhadi, KPK juga menjerat Ferdy Yusman sebagai pihak yang menghalangi penyidikan Nurhadi.

Pendopo Agung Trowulan Digadang jadi Wisata Budaya dan Edukasi


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto mengecek beragai kesiapan Pendopo Agung Trowulan yang nantinya digadang-gadang bakal jadi lokasi wisata budaya dan edukasi.

Beberapa bangunan, sudah mulai berdiri di area Pendopo Agung salah satunya kandang burung Merak, kolan Ikan dan lokasi bermain anak. 

Bukan hanya itu saja, area itu juga nantinya dijadikan suatu wisata religi.

“Ada beberapa pembangunan yang masih belum terselesaikan yang meliputi kandang Rusa sampai Musholla,” jelas Danrem, Jumat, 16 April 2021.

Kolonel Dariyanto menyebut jika pembangunan itu, sudah menjadi bagian dari salah satu program Korem, khususnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam bidang pelayanan publik.

“Masyarakat yang berkunjung ke Pendopo Agung, bukan cuma untuk berwisata saja. Tapi, masyarakat juga bisa mengenal banyak sejarah tentang Kerajaan Majapahit,” kata Danrem. (Penrem 082/CPY)

Jumat, 16 April 2021

Lagi, Tim Tabur Kejari Tanjung Perak Tangkap Buronan Kasus Kepabeanan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satu persatu buronan yang sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil di gulung tim tangkap buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Kali ini tim gabungan dari seksi Intelijen dan Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak berhasil menangkap buronan dalam kasus kepabeanan.

Penangkapan terpidana kepabeanan Dion Meriono ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dgn nomor Per : 1432k/Pid.Sus/2014 tgl 14 April 2015.

"Bahwan putusan MA membatalkan putusan PN Surabaya No. 3586/pid.b/2012/pn.sby tgl 10 juni 2013, putusan MA menyatakan terpidana terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan denda Rp. 100.000.000,- subsidiair 6 bulan kurungan potong masa tahanan," kata Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Ludfiansyah, Jum'at (16/4).

Saat ditangkap, terpidana Dion Meriono ini tak melakukan perlawanan. Namun kemungkinan terpidana Dion Mariono ini seakan tercengang ketika tim tabur berhasil mengetahui keberadaan persembunyiannya.

Pasalnya identitas yang dimiliki terpidana Dion Mariono masih tercatat dengan alamat jalan Kutisari utara V/29-B rt 007/002 Kel Kutisari Kec Tenggilis Mejoyo.

"Pelaksanaan eksekusi terpidana bersikap kooperatif, sehingga pelaksanaan eksekusi pada hari Jum'at (16/4) sekitar pukul 11.10 Wib bertempat di Perumahan Pondok Sedati Asri Blok M 11 D (Ruko) Sidoarjo dapat berjalan dengan lancar," papar Erick.

Usai ditangkap, terpidana kepabeanan Dion Meiriono ini langsung dikeler ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim untuk menjalani serangkaian kegiatan administrasi maupun. kesehatannya.

"Sementara kita titipkan di cabang rutan Klas I Surabaya di Kejati Jatim, selesai administrasi kita kirim ke Lapas nunggu perintah selanjutnya," pungkasnya.



Bea Cukai Juanda Berhasil Gagalkan Penyelundupan 80 Ribu Benih Lobster Senilai Rp 8 Miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda menggagalkan penyelundupan sebanyak 80.000 ekor benih bening lobster (BBL) ilegal. Barang-barang tersebut rencananya akan diselundupkan ke kawasan bebas Batam melalui Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda Budi Harjanto mengatakan, meski dalam situasi pandemi Covid-19, namun pengawasan terhadap barang-barang ilegal terus-menerus dilakukan secara maksimal. Termasuk saat ini pelanggaran penyelundupan BBL yang diselundupkan secara ilegal ke kawasan Batam.

Mulanya, petugas mendapat informasi adanya pengiriman benur lobster dari Surabaya ke Batam pada pekan ini. 

Setelah ditindaklanjuti dengan pengawasan di Area Cargo Terminal 1 Bandar Udara Juanda, Kamis (15/4/2021), petugas mencurigai beberapa kemasan yang hendak dikirim dari Surabaya tujuan Batam pada pukul 12.30 WIB dengan menggunakan pesawat Citilink QG-950.

"Setelah itu, petugas melakukan pemeriksaan kemasan tersebut melalui mesin X-Ray," tambahnya.

Dari hasil pengawasan petugas, paket kargo berupa 2 koli dengan Surat Muatan Udara (SMU) Nomor 888-43714650 kedapatan di dalam karton berisi sebanyak 2 koli dan masing-masingnya berisi 40 kantong. 

"Jadi, total ada 80 kantong plastik. Dan per plastiknya berisi 1.000 benih lobster. Totalnya mencapai 80.000 benih bening lobster," jelasnya.

Adapun perkiraan nilai barang tersebut mencapai Rp8 miliar. Menurutnya, pengiriman tersebut melanggar Surat Edaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait Permen Nomor 12/Permen-KP/2020. 

Kemudian, diserahterimakan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I untuk diproses lebih lanjut.

Vaksinasi Covid-19 di Surabaya Tembus 675 Ribu Orang


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan vaksin Covid-19, kepada seluruh masyarakat semakin masif dilakukan. 

Terbukti, dari data rekapitulasi cakupan vaksinasi yang tercatat di Dinas Kesehatan (Dinkes) sejak awal vaksinasi hingga per kemarin, Rabu (14/4/2021) sudah mencapai 675,240 orang.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, 675.240 orang itu merupakan total kumulatif penerima vaksin sejak pertama kali. 

Selain itu, dia menghitung ratusan ribu penerima vaksin terdiri dari Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), lanjut usia (lansia) serta pelayanan publik.

“Lansia yang sudah divaksin 278.917 orang. Lalu untuk SDMK itu totalnya 84.342 orang,” kata Febriadhitya Prajatara di kantornya Jalan Jimerto 6-8 Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Febri menjelaskan, untuk pelayanan publik meliputi berbagai instansi. Diantaranya adalah jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjumlah 73.253 orang. 

Kemudian profesi polisi berjumlah 15.353 orang. Selanjutnya, jajaran dari TNI yang telah disuntik vaksin berjumlah 23.402 orang.

“Kemudian, guru total yang menerima vaksin yakni 38.249 guru. Sedangkan dosen, yang sudah disuntik baik dosis pertama maupun dosis kedua total berjumlah 17.852 dosen,” ungkapnya

Berikutnya, dia mengurai bagi pedagang yang sudah divaksin meliputi pedagang pasar, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan mal mencapai 33.175 pedagang. Sementara itu, bagi pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 2.463 orang yang menerima vaksin Covid-19.

“Nah kalau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni 76.706 yang telah divaksin,” papar dia.

Bahkan, mantan Kepala Bidang (Kabid) Satpol PP ini menyebut, untuk tokoh agama yang sudah menerima vaksin berjumlah 7.587 orang. 

Sedangkan, untuk pekerja media berjumlah 2.022 orang. Berikutnya, bagi para kader yakni 11.178.

“Tokoh agama meliputi seluruh agama ya. Selanjutnya atlet juga menerima vaksin jumlahnya 1.799 atlet. Tidak hanya itu, kami juga memberikan vaksin bagi sektor pariwisata yang di dalamnya termasuk pekerja hotel. Jumlahnya adalah 6.808 pekerja yang sudah divaksin. Lalu pegawai restoran sebanyak 173 orang dan untuk transportasi publik berjumlah 906 orang pegawai,” papar dia.

Oleh karena itu, Febri memastikan meskipun saat ini bulan Ramadan namun tak menyurutkan niat petugas berkeliling memberikan vaksin kepada masyarakat. 

Ke depan, dia menargetkan seluruh warga Kota Pahlawan sudah mendapatkan vaksin. 

“Bismillah kita terus masifkan ini, sehingga nantinya tidak adalagi warga yang belum divaksin,” pungkasnya.

Lantamal IX Ambon Gelar Vaksinasi Tahun II


KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Lantamal IX melaksanakan Vaksinasi Covid-19 tahap II bagi seluruh personel, baik Perwira, Bintara dan Tamtama, serta PNS sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang pemberian vaksin kepada petugas publik. 

Vaksinasi Covid-19 tahap dua ini digelar Komplek Lantamal IX Gedung  Dr. Jonanes Leimena kec.Baguala Kota Ambon. Kamis, (15/04/2021).

Dalam rangka mendukung program pemerintah dan Berdasarkan Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No HK.02.02/4/423/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam upaya pecegahan dan percepatan penanganan Covid-19 khususnya  di wilayah kerja Lantamal IX dan Maluku pada umumnya.

Namun perlu diingat bahwa meskipun telah divaksinasi Prajurit dan PNS harus tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M (Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta Mencuci tangan pakai sabun dengan rutin).

Kegiatan vaksinasi tahap II tersebut dilaksanakan oleh Tim kesehatan Rumkital dr. F.X Suhardjo diawali dengan pemeriksaan Rapit test Antibody, selanjutnya Pendataan diri dengan menunjukan kartu yang diberikan pada vaksinasi tahap 1, Screening, Penyuntikan vaksin dan melaksanakan istirahat selama 30 menit untuk observasi efek dan reaksi dari vaksin yang telah disuntikan serta penyerahan kartu tanda vaksinasi Covid-19 sebagai bukti telah melaksanakan vaksinasi tahap kedua.

Pelaksanan Vaksinasi Covid-19 tahap II di awali oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si., dan Komandan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada III Laksamana Pertama TNI Rudhi Aviantara IH., S.E., M.Si., M.Tr. (Han)., ikuti Wadan Lantamal IX, Para Pejabat Utama Lantamal IX, Para Kasatker serta seluruh Prajurit dan PNS Lantamal IX. (DISPEN LANTAMAL IX).

Klaim Lahan Rumah Pompa, Pemkot Surabaya Tantang Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mediasi atau hearing kedua yang dilakukan Komisi A DPRD Kota Surabaya antara ahli waris lahan rumah pompa Semampir, Keputih dengan Pemkot Surabaya soal status kepemilikan lahan pompa air Semolowaru 1 belum menemukan titik terang. 

Dalam pertemuan itu, dengan tegas Sekretaris Komisi A Budi Leksono meminta kepada ahli waris agar menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemkot Surabaya dengan menunjukkan bukti-bukti secara hukum kepemilikannya tersebut. 

"Resume rapat, kami minta kuasa hukum ahli waris untuk menempuh jalur hukum. Karena pemkot belum ada kejelasan tentang ganti rugi 170 juta di tahun 2000 sampai sekarang kepada ahli warisnya," tegas Cak Bulek sapaan akrabnya kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, bahwa bukti-bukti kuat yang dimiliki ahli waris juga bisa sebagai bahan untuk melakukan gugatan dan 99 persen dapat dimenangkannya. 

"Intinya selama ini Wakijo pemilik lahan rumah pompa air ini belum pernah menerima sama sekali bentuk ganti rugi sebesar Rp 170 juta. Keputusan final hearing, kami serahkan kepada ahli waris untuk melakukan gugatan. 

Menanggapi keinginan ahli waris kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Cak Bulek menjelaskan, bahwa kita tidak tahu mengenai ganti rugi sudah ada apa belum. 

Namun, keyataannya lahan itu sudah tercatat di aset Pemkot Surabaya, berarti  diduga ada oknum yang memanfaatkan menerima dan mempermainkan anggaran Rp 170 juta tersebut. 

"Sebenernya ahli waris ini berharap uluran tangan atau bantuan dari Pemkot Surabaya. Tidak menunggu terlalu lama atau hingga menempuh jalur hukum. Tapi semuanya kembali kepada Pemkot Surabaya," tandasnya. 

Kuasa hukum ahli waris, Jery meyampaikan kecewa dengan hasil hearing kali kedua di Komisi A DPRD Surabaya. 

"Keinginan ahli waris kasus tanah ini bisa di musyawarahkan dengan Pemkot Surabaya. Namun, kita tetap disarankan menempuh jalur hukum menggugat Pemkot Surabaya atas tidak memberikan ganti rugi sebesar 170 juta kepada kliennya," ujarnya. 

Selain itu, Jery kecewa bahwa Pemkot tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran Rp 170 juta saat itu pengadaan telah mengeluarkan nilai yang harus dibayar kliennya.

"Ternyata di hearing Komisi A, tidak ada dokumen dari pemkot yang bisa ditunjukkan ke kita. Berarti indikasi bahwa kliennya tidak menerima uang tersebut. Jadi kami disarankan gugatan secara hukum," ucapnya. 

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati menyampaikan, bahwa rumah pompa Semolowaru 1 diklaim salah satu ahli waris dan belum pernah mendapatkan ganti rugi. 

"Bahwa rumah pompanya dibagun sejak tahun 1990, kemudian tercatat masuk di aset pemerintah tahun 2001. Jadi tidak mungkin kita memberikan ganti rugi. Kami sarankan kepada ahli waris bisa menempuh jalur hukum saja," pungkasnya.

Siswadhi Pranoto Loe, Terdakwa Dugaan Korupsi Izin Benur Ajukan Justice Collabolator


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadhi Pranoto Loe, mengajukan permohonan Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama terkait perkara dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur).

“Untuk terdakwa Siswadhi Pranoto dalam persidangan ini kami ingin sampaikan kami ingin mengajukan permohonan Justice Collabolator,” kata penasihat hukum Siswadhi, Petrus Bala Patyyona, usai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (15/4/2021).

Petrus mengklaim bahwa kliennya telah bersikap kooperatif dan berterus terang mengungkap kasus yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Karena sejak OTT sampai persidangan ini, terdakwa Siswadhi sejak dilakukan penggeledahan sudah menyatakan sikap untuk bekerja sama dan menyerahkan data apa saja,” imbuh Petrus.

“Dalam kesempatan ini kalau di penyidikan sudah kami serahkan yaitu semua pernyataan dari terdakwa sendiri, pernyataan komitmen dari penasihat hukum, dan kronologis yang dibuat oleh terdakwa,” lanjut dia.

Permohonan JC itu pun sudah diserahkan ke majelis hakim. Hakim lantas mengonfirmasi kepada Siswadhi perihal isi dari surat tersebut.

“Benahkah saudara sendiri yang menulis permohon untuk JC dengan tulis tangan seperti ini?” tanya ketua majelis hakim Albertus Usada.

“Benar, Yang Mulia,” jawab Siswadhi.

“Atas permohonan JC dari terdakwa dan kuasa hukum, telah diterima dengan baik yang selanjutnya majelis hakim akan mempelajarinya dengan baik serta dihubungi dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada bagian akhir akan menentukan sikap atas permohonan tersebut,” tandas hakim.

Status JC memungkinkan seorang terdakwa mendapat berbagai keringanan dalam hal masa hukumannya misalnya remisi. Syaratnya, terutama terdakwa bukan pelaku utama kejahatan terorganisasi itu.

Siswadhi didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan terkait dengan penetapan izin ekspor benih lobster (benur) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perbuatan tindak pidana itu ia lakukan bersama-sama dengan staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin; dan staf pribadi istri Edhy, Ainul Faqih.

Melalui mereka, Edhy Prabowo menerima suap senilai total Rp25,7 miliar terkait dengan izin budi daya lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

Siswadhi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Masa Penahanan 8 Tersangka Kasus Korupsi Dana PEN di Buleleng Diperpanjang


KABARPROGRESIF.COM: (Buleleng) Delapan orang tersangka (TSK) dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang pariwisata 2020 belum juga dilimpahkan. 

Untuk itu, masa penahanan para tersangka telah diperpanjang selama 30 hari setelah masa penahanan sebelumnya habis.

Sebanyak 7 orang tersangka masing-masing berinisial Made SN (mantan Kadis Pariwisata), Nyoman AW, Putu S, Nyoman S, IGA MA, Kadek W, dan Putu B, akan berakhir 17 April 2021. Satu orang tersangka lagi yaitu Nyoman GG masa penahannya berakhir 27 April 2021.

Mereka pun kembali menjalani pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen A.A. Jayalantara seizin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng Gede Astawa, Kamis (15/4), mengatakan, pemeriksaan tambahan ini dilakukan atas petunjuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Petunjuk ini setelah tim JPU meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selama 14 hari pascadilakukan pelimpahan tahap satu beberapa waktu yang lalu.

Dari petunjuk itu, penyidik diperintahkan agar mempertegas beberapa hal terkait materi penyidikan. 

“Hanya beberapa syarat materiil saja, penyidik perlu mempertegas waktu dan lokasi dugaan tindak pidana, termasuk alur perkaranya,” katanya.

Meskipun masih melakukan penyempurnaan BAP, Jayalantara mengaku optimis proses penelitian oleh JPU tuntas dalam beberapa pekan mendatang. Apalagi, JPU sudah mulai menyusun resume hasil penelitian.

Dengan demikian, BAP pelimpahan tahap dua akan dilakukan setelah Kuningan. Dengan demikian, kasus ini dipastikan akan mulai disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

“Sedikit lagi BAP akan dilakukan pelimpahan tahap dua dan baru nanti pelimpahan ke Pengadilan Tipikor,” pungkasnya.

Kejari Tanjungpinang Musnahkan Barang Bukti Perkara Narkoba


KABARPROGRESIF.COM: (Tanjungpinang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tanjungpinang memusnahkan 63 barang bukti terkait perkara narkoba di halaman Kejari Tanjungpinang, Kamis (15/4/2021).

Kajari Tanjungpinang, Joko Yuhono melalui Kasi Intelijen, Bambang Heri Purwanto mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu seberat 740,5097 gram, ganja seberat 167,72 gram, pil ekstasi sebanyak 407 Butir, handphone dan juga bong sabu.

“Barang bukti narkotika yang kita musnahkan hari ini, barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sabu-sabu sebanyak: 740,5097 gram, ganja sebanyak: 167,72 gram, pil sebanyak 407 Butir,” katanya.

Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan melarutkan sabu-sabu ke dalam air panas dan membuangnya ke selokan, sementara untuk barang bukti lain dimusnahkan dengan cara dibakar.

“Barang bukti yang kita musnahkan ini perkara yang telah mempunyai hukum tetap tahun 2020 penangkapan di Tanjungpinang,” terang Bambang.

Pemusnahan barang bukti disaksikan oleh Dinas Kesehatan Tanjungpinang, Polres Tanjungpinang, Lurah Tanjungpinang Timur, Kasi Barang Bukti, Kasi Pidana Umum dan Kasi Intelijen.

Pemkot Surabaya Terima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I Tahun 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I, Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. 

Piagam penghargaan tersebut, diserahterimakan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Bagi dia, penghargaan ini sesuai dengan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPJ).

"Alhamdulillah kerja saya saat jadi Kepala Bapekko mendapat penghargaan dari Ibu Gubernur. Karena sebelum jadi wali kota saya (menjabat) Kepala Bappeko (Badan Perencanan dan Pembangunan Kota). Jadi saya mengerjakan itu," kata Wali Kota Eri usai menerima penghargaan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jatim, di Hotel Sangri La Surabaya, Kamis (15/4).

Penghargaan tersebut, kata dia, akan menjadi pendorong bagi jajaran di lingup Pemkot Surabaya untuk bekerja lebih giat lagi. 

Termasuk program smart city yang sudah berjalan dan akan semakin dioptimalkan lagi dengan integrasi sistem informasi. 

"Tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan," pungkasnya.


Dengan Berolahraga Kita Menjaga Hidup Sehat


KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Komandan  Rindam XII/Tpr Kolonel Inf Washington Simanjuntak, S. Hub. Int. Bertandang ke lapangan Tenis Palapa Kodim 1207/Bs untuk berolahraga bersama dengan Pangdam XII/Tpr beserta staf.

"Maksud dan tujuan di adakan pertandingan persahabatan antara Staf Kodam XII/Tpr dan Staf Rindam XII/Tpr agar terbentuknya komunikasi yang baik antara satuan atas dan satuan bawah,” ujarnya.

Pertandingan pertama di awali antara pangdam XII/Tpr berpasangan dengan Kapten Cba Igusti sedangkan Danrindam XII/Tpr berpasangan dengan Katimgumil Rindam XII/Tpr pertandingan pertama berjalan sangat sengit dan hasilnya dimenangkan pasangan Danrindam XII/Tpr sedangkan babak kedua berjalan sangat sengit dan seru diakhiri dengan kemenangan Pangdam XII/Tpr.

Sedangkan pertandingan kedua antara Irdam XII/Tpr berpasangan Dengan Pasahlidam XII/Tpr sedangkan Wadan rindam XII/Tpr yang berpasangan dengan Wadan Dodikjur Rindam XII/Tpr yang di menangkan oleh pasangan Wadan Rindam XII/Tpr.

Wagub DKI Jakarta Minta Inspektorat Periksa Kelebihan Proyek Damkar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memerintahkan Inspektorat DKI untuk melakukan pengecekan mengenai kelebihan bayar empat paket alat pemadam kebakaran (Damkar) pada 2019. 

Riza menyebut Inspektorat DKI juga telah meminta keterangan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta soal kelebihan bayar tersebut.

"Hasilnya nanti akan disampaikan oleh inspektorat dan dinas terkait," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/4).

Riza juga menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti semua ketentuan dan peraturan, termasuk jika ada kelebihan bayar dari suatu proyek yang disebutnya akan dikembalikan ke kas negara. 

"Harus dikembalikan ke kas negara (anggaran daerah). Namun demikian, kita akan cek apa yang menjadi penyebab besarannya, kenapa dan bagaimana ada kekurangan, di mana itu pentingnya dan menjadi evaluasi ke depan agar tidak terjadi lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta mendapati kelebihan pembayaran pada empat paket pengadaan mobil pemadam kebakaran Jakarta. 

Dari hasil audit BPK pada 2019 itu menunjukkan, kelebihan bayar oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI mencapai Rp6,52 miliar.

BPK mendapati nilai kontrak paket pengadaan lebih besar ketimbang harga riil. Riza Patria belum mengetahui penyebab dinas membeli barang yang lebih mahal dari harga pasaran.

Namun, pemerintah DKI akan menelisik kasus ini. "Supaya menjadi evaluasi kami ke depan agar tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Komisi B Minta Satpol PP Jangan Arogan Terhadap Pedagang


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Kota Surabaya menekankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Surabaya, jangan bertindak arogan saat menertibkan pedagang kaki lima.

Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno yang juga Ketua Pansus LKPJ Walikota Surabaya Tahun Anggaran 2020 mengatakan, banyaknya laporan pedagang ke Komisi B, perihal semena-menanya petugas Pol PP ketika merazia jam operasional pedagang di Surabaya.

“Kasihan pedagang, terlebih masa pandemi ini para pedagang sudah satu tahun lebih dibatasi jam operasional nya sehingga pendapatan mereka berkurang.”ujarnya usai hearing dengan Kasatpol PP  di ruang Komisi B, Kamis (15/04/21).

Anas Karno menambahkan, sebaiknya petugas Pol PP bersifat humanis, saat akan merazia pedagang yang melanggar jam operasional yang sudah ditentukan Pemkot Surabaya guna menekan Covid-19. 

“Jangan arogansi, petugas main sita gas elpiji 3 Kg para pedagang yang sedang berjualan,”btegas Anas Karno.

Dirinya kembali mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 ini dimana ekonomi mikro sedang terpuruk, sebaiknya petugas Pol PP di lapangan jangan main obrak lapak pedagang. 

Artinya, kata Anas Karno, pengawasan ke pedagang jangan terlalu ketat, beri kelonggaran untuk pedagang membuka lapak dagangannya, kalau perlu jam operasional pelaku usaha UKM nya ditambah.

“Sekali lagi kami minta Satpol PP untuk tidak arogan terhadap pedagang di Surabaya," pungkasnya.

Kasus Dugaan Korupsi Bansos di Kaltim Tak Jelas, Kejagung Diminta Turun Tangan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Umum DPP KNPI Lisman Hasibuan meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Rp18 miliar di Kalimantan Timur (Kaltim), yang saat ini ditangani oleh Kajari Kutai Barat dan Kajati Kaltim.

”Kami mendesak Kajagung segera periksa dan panggil Kajati Kaltim dan Kajari Kutai Barat untuk mempertanggung jawabkan jabatannya karena tidak mampu menuntaskan dan menindaklanjuti fakta persidangan terpidana Prof Tedjo yang telah di hukum 6,6 tahun penjara yang sebelumnya telah menyatakan di persidangan bahwa bukan dia saja yang menikmati uang haram tersebut, ada 3 orang lagi anggota DPRD Kaltim 2009-2014 yang menerima aliran dana Rp4 miliar lebih,” ujar Lisman, Kamis, 15 April 2021.

DPP KNPI, kata dia, mendukung langkah Kejaksaan Agung RI yang saat ini sedang menuntaskan berbagai kasus kasus mega korupsi yang merugikan negara sampai triliunan rupiah. Namun demikian Kejagung RI perlu menurunkan tim monitoring ke Kajati Kaltim dan Kajari Kutai Barat.

Polda Jatim Lakukan Mutasi, Kompol Akhiyar Jabat Kapolsek Tambaksari


KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Polda Jatim kembali mengeluarkan surat telegram yang memutasi beberapa pejabat, baik di Polda, Polres Jajaran serta Polsek sesuai Surat bernomor : Nomor : ST/740/IV/KEP/ 2021, dari Kapolda Jatim.

Beberapa Kapolsek Jajaran Polrestabes Surabaya yang berganti diantaranya adalah, Kompol Rian Septia, Kapolsek Simokerto dimutasi ke Polda Jatim sebagai Kasi Audit dan Inspeksi Ditlantas Polda Jatim.

Kompol Wisnu Setiawan Kuncoro, Kapolsek Sawahan menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Simokerto. Sementara, jabatan yang ditinggalkan diisi oleh AKP Ricky Fardian yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Ngawi.

Kompol Akay Fahli, Kapolsek Tambaksari dimutasi menjadi Kapolsek Gubeng dan posisi Kapolsek Tambaksari diisi oleh Kompol Muhammad Akhyar yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Humas Polrestabes Surabaya.

Kompol Akhijar sendiri menjabat Kasubag Humas Polrestabes Surabaya sejak, Sabtu (15/6/2019), lalu. Menjabat sekitar 2 tahun menjadi Kasubag Humas, Kompol Akhiyar dikenal dekat dengan awak media.

Sementara, Jabatan Kasubag Humas Polrestabes Surabaya diisi oleh AKP M Faqih yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dalam keterangannya membenarkan adanya Surat Telegram tersebut, ada beberapa pejabat di Polda Jatim dan Polres Jajaran serta Polsek yang dimutasi.

“Mutasi dalam jabatan di tubuh oragisasi Polri merupakan hal yang biasa dan kerap dilakukan dalam upaya penyegaran organisasi Polri,” jelas Kombes Gatot, Kamis (15/4/2021).

Mutasi jabatan juga merupakan penyegaran bagi organisasi dan anggota Polri. Diharapkan bagi anggota yang mengemban tugas baru sesegera mungkin menyesuaikan diri di tempat yang baru menjalankan tugas melayani masyarakat.

Diduga Korupsi Dana LPDB KUD Buana Tungkal Jaya, Kejari Muba Tetapkan Tiga Tersangka


KABARPROGRESIF.COM: (Muba) Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana bergulir dari LPDB di Kabupaten Muba kini memasuki babak baru.

Kali ini Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba menetapkan tiga tersangka korupsi dana bergulir dari LPDB-KUMKM dengan kerugian sebesar Rp5 Milyar, Kamis (15/4/21).

Sebelumnya penyidik Pidsus Kajari Muba berhasil menyita uang sebesar Rp646.872.107 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana LPDB - KUMKM pada KUD Buana beberapa waktu lalu.

Kajari Muba, Marcos M Simare Mare, SH MHum, didampingi Kasi Intel Abu Nawas SH MH, Kasi Pidsus Arie Apriyansah SH MH, mengatakan penetapan tiga tersangka tersebut tersebut setelah pihaknya menyita sejumlah barang bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi atas dugaan tindak pidana korupsi.

“Ya, kita pada tanggal 5 April 2021 lalu telah menetapkan tiga tersangka atas kasus penggunaan dana LPDB-KUMKM pada KUD Buana. Tiga tersangka tersebut yakni berinisial SF, AG, dan BT. Untuk statusnya dua ASN dan satu orang swasta,”kata Marcos, Kamis (15/4/21).

Lanjutnya, perkara tersebut berawal pada tahun 2013 KUD Buana Desa Bero Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muba mengajukan permohonan rekomendasi dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Muba.

Setelah terbit surat rekomendasi maka Pengurus KUD Buana mengajukan surat kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Lalu diteruskan ke Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir perihal permohonan pinjaman dana modal kerja dengan memuat daftar 210 anggota.

Setelah itu dana tersebut ditransfer ke rekening KUD sebesar Rp5 Miliar.

"Namun penggunaannya tidak sesuai ketentuan dan diduga telah menguntungkan diri dan orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal yang dikenakan yakni Pasal 2 jo Pasal 3 UU No 31 / 1999 jo UU No 20 thn 2001,”ungkapnya.

Berdasarkan fakta tersebut terhadap pengajuan dan penyaluran dana pinjaman LPDB kepada KUD Buana terindikasi terjadinya perbuatan melawan hukum dan penyimpangan dana yang mengarah tindakan mengarah tindak pidana korupsi.

“Penyidikan ini bergulir dalam kurun waktu satu tahun, yang mana serangkaian penyidikan yang dilakukan sejak awal tahun 2020 tersebut menelusuri dana bergulir yang disalurkan ke Kabupaten Muba.

Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumsel terdapat kerugian negara hingga Rp5 Miliar,” pungkasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi Upayakan Pemerataan Pendidikan di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya melakukan pemerataan pendidikan di Kota Pahlawan. 

Bahkan, saat ini, pemkot telah menyiapkan berbagai strategi dalam mengupayakan kesetaraan tersebut agar terwujud.

Tentunya hal itu bertujuan untuk menghilangkan stigma perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

"Kami akan membuat sekolah-sekolah swasta ini juga menjadi lebih baik. Karena pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bagaimana negeri dan swasta ini saling bersinergi, untuk membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (15/4).

Oleh sebab itu, pihaknya juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 22 Tahun 2016. Dalam Permendikbud itu telah diatur jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap sekolah SMP/MTs maksimal 32 siswa dengan 11 ruangan kelas.

"Jadi harus (maksimal) 11 kelas dan rombel-nya maksimal 32 (siswa). Nah, sisanya (siswa) yang tidak tertampung (di sekolah negeri) itu harus masuk ke swasta," jelasnya.

Akan tetapi, ketika nanti sudah ditampung di sekolah swasta dan masih belum mencukupi, maka kemudian Pemkot Surabaya akan mengambil alih. 

Oleh sebab itu, secara bertahap ke depan kebutuhan sekolah swasta akan disetarakan dengan negeri. 

Baik itu diupayakan melalui bantuan dari pemerintah maupun CSR (Corporate Social Responsibility).

"Ini harus sama (sekolah negeri dan swasta). Tapi saya berharap tidak ada lagi sekolah-sekolah yang mungkin berdiri baru tapi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah ini kan sekolah-sekolah lama yang sudah mau saya angkat jadi berkurang lagi," ujarnya.

Maka dari itu, Eri juga mengajak sekolah-sekolah di Surabaya dapat saling bersama menjaga kualitas pendidikannya. 

Baik dari segi kualitas pendidikan di sekolah maupun tenaga pengajarnya. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. 

"Bagaimana negeri dan swasta itu bisa berimbang, terutama kualitas guru-gurunya," pesannya.

Oleh karenanya, ke depan sertifikasi sekolah-sekolah di Surabaya bakal dilakukan. 

Baik itu sertifikasi bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta beserta para gurunya. 

"Sehingga nanti kita sertifikasi, tidak melulu (sekolah) negeri tapi juga swasta. Semuanya harus sertifikasi. Ini yang akan kita lakukan dengan Dispendik karena tujuannya sama-sama (pemerataan)," tutur dia.

Saat ini, Eri telah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk mendata berapa jumlah sekolah yang sudah tersertifikasi. Bahkan, pendataan sertifikasi juga dilakukan bersama dengan para guru-gurunya. 

"Kita akan lakukan semaksimal mungkin di tahun ini atau di tahun depan sudah tersertifikat semuanya," paparnya.

Meski demikian, pihaknya bakal memfasilitasi untuk sertifikasi itu. Nah, apabila dalam proses sertifikasi tidak lulus, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan tersebut.

"Paling tidak kita sudah melakukan kursus tesnya. Tapi kalau dia tidak lulus, bukan (salah) kita. Tapi kita sudah melakukan kewajiban sertifikasi untuk semuanya," pungkasnya.

Anggota Kodim Lamongan Intens Bantu Petani


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Program ketahanan pangan nasional seakan menjadi perhatian tersendiri bagi pihak Kodim 0812/Lamongan. 

Pasalnya, program yang digagas oleh Pemerintah itu, diharuskan bisa berkembang di berbagai daerah, terlebih di lini pertanian, perkebunan dan peternakan.

Bukan hanya itu saja, berbagai fasilitas yang dinilai menjadi tumpuhan peningkatan program itupun, tak luput dari perhatian pihak Kodim.

Salah satunya, keberadaan normalisasi saluran irigasi di Desa dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan jika sebelumnya ia telah menginstruksikan personelnya untuk tak segan-segan memberikan pendampingan terhadap para petani di setiap Desa.

Setiap keluhan yang dialami petani, kata Dandim, harus bisa diselesaikan oleh aparat Koramil, terutama Babinsa. 

“Kita tidak ingin terdapat keluhan dari petani. Kita semua ingin program ketahanan pangan ini terus meningkat,” jelasnya. (Kodim 0812/Lamongan)


Artis Jeff Smith Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan Jeff Smith terkait narkoba. Polisi menemukan barang bukti narkoba dari dalam mobil milik Jeff Smith.

Pada Kamis (15/4/2021) Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo membenarkan adanya penangkapan aktor berinisial JF, yang disinyalir sebagai Jeff Smith.

"Ya benar, kami baru saja mengamankan seorang publik figur berinisial JS," kata Ady Wibowo.

Ady menegaskan saat penangkapan Jeff Smith tak sendirian. Ia berhasil diamankan oleh satu orang rekan kerjanya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Saat diamankan polisi berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika dari dalam mobil Jeff Smith. Hal ini disampaikan oleh AKBP Ronaldo Maradona Siregar, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

"Ditemukan narkotika di sebuah kendaraan yang ia pakai," tegas Ronaldo.

Saat ini pihak kepolisian masih belum bisa merinci terkait penangkapan pemain film Alas Pati itu. Namun pihaknya menegaskan Jeff Smith diamankan sekitar pukul 03:00 WIB pada Kamis (15/4/2021).

Jeff Smith merupakan aktor kelahiran 4 Januari 1998. Wajahnya sering kali muncul di layar kaca maupun layar lebar. Namun namanya baru melambung berkat membintangi Get Married The Series bersama Prilly Latuconsina. Baru-baru ini ia dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan mantan kekasih Athalla Naufal, Aisyah Aqilah.

Kejari Kota Malang Buka Pos Perwakilan di Kantor Pos, Ini Tujuannya


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang membuka pos perwakilan di kawasan Kantor Pos Besar Kota Malang, Kamis (15/04/2021). 

Itu dimaksudkan sebagai salah satu langkah pengawasan barang kiriman melalui kantor pos. Terutama, barang cetakan.

“Hari ini dari Kejaksaan mendirkan pos perwakilan di Kantor Pos Besar Malang. Salah satu yang menjadi obyek pengawasan adalah isi barang cetakan. Kami menjalankan salah satu tupoksi, yakni fungsi pengawasan,” terang Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Malang, Yusuf Hadiyanto, Kamis (15/04/2021).

Jadi kalau ada kiriman barang hasil cetakan seperti buku, majalah yang dirasa isinya, janggal dan mencurigakan, lanjut Yusuf, pihak Kantor Pos berkoordinasi dengan petugas Kejaksaan di pos perwakilan. Sehingga, tidak perlu jauh jauh datang ke kantor kejaksaan.

“Dengan adanya petugas yang ada di sana, akan mempercepat dan mempermudah dalam pengecekan barang. Hal itu sama juga yang kami laksanakan di Imigrasi dalam pengawasan orang asing,” lanjutnya.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, pelaksanaan Tupoksi Kejaksaan itu, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan. Yang menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan kegiatan dalam pengawasan peredaran barang cetakan.

Sementara dalam Pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa Kejaksaan turut melakukan pengawasan terhadap substansi buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.

Pemprov Jatim Larang Mudik Lokal Gerbangkertasusila


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono menegaskan, mudik lokal antar daerah di Jatim dilarang pada periode 6-17 Mei 2021.

Di Jatim, mudik lokal biasa terjadi di sekitar wilayah aglomerasi Gerbangkertasusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).

"Kalau substansinya mudik, berkunjung membawa keluarga, mudik lokal di Gerbangkertasusila tetap tidak boleh," kata Nyono, saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2021).

Menurutnya, ada miskomunikasi dalam memberi makna aturan larangan mudik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H.

"Antara memperbolehkan mudik dengan perjalanan orang itu beda. Perjalanan orang di wilayah aglomerasi masih dibolehkan dengan syarat tertentu. Tapi, untuk mudik jelas tidak boleh," ujar dia.

Perjalanan dengan syarat tertentu yang dimaksud, kata Nyono, seperti berdinas bagi TNI-Polri, orang sakit, orang melahirkan, angkutan distribusi BBM dan sembako.

"Tentunya juga memiliki surat tugas dari atasan sesuai syarat yang berlaku," terang dia.

Warga, kata dia, disarankan untuk melakukan mudik virtual, yakni bertemu dengan keluarga di kampung halaman melalui sambungan aplikasi percakapan video untuk menghindari penularan dan penyebaran Covid-19.

KPK Tahan 2 Anggota DPRD Jabar Terkait Kasus Korupsi Banprov


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 s/d 2019.

Kedua anggota DPRD itu yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain, Ade Barkah Surahman (ABS) dan Siti Aisyah Tuti Handayani (STA). 

"Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan adanya keterlibatan pihak lain sehingga KPK kembali melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan sejak Februari 2021 dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Perkara tersebut pengembangan dari penetapan tersangka sebelumnya ARM (Abdul Rozaq Muslim) yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019. 

Abdul saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penyerang Mapolsek Ciracas, Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Prada Muhammad Ilham (MI) dituntut 1,5 tahun penjara dan dipecat dari TNI terkait kasus penyerangan Markas Polsek (Mapolsek) Ciracas.

Tuntutan itu dibacakan oditur militer di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (15/4/2021).

Oditur militer mengatakan bahwa Prada Ilham telah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan penyerangan Mapolsek Ciracas.

"Kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Militer menyatakan terdakwa Prada Muhammad Ilham terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat," kata oditur militer.

"Kami mohon agar majelis hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman sebagai berikut: a. Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara," lanjut oditur militer.

Kemudian pada butir 'b', oditur militer menuntut Prada Ilham dipecat dari TNI Angkatan Darat.

"Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI Angkatan Darat," ujar oditur militer.

"Mohon agar terdakwa ditahan," lanjut oditur militer.

Hal ini sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, Prada Ilham diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang kecelakaan yang menimpanya melalui pesan elektronik.

Prada Ilham diketahui berbohong terkait penyebab kecelakaan ketika pernyataannya dicocokkan dengan keterangan sembilan saksi dari warga sipil.

Kabar bohong itu menjadi pemicu penyerangan Polsek Ciracas, pertokoan, hingga warga sipil oleh massa.

Menurut Dudung, kronologi yang sebenarnya terjadi adalah MI mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan lampu merah Arundina.

"Sebetulnya yang bersangkutan itu menyampaikan kepada pimpinannya, ditanya oleh pimpinannya, kamu sebetulnya seperti apa? (Ilham menjawab) saya kecelakaan tunggal," kata Dudung dikutip dari video Kompas TV, Minggu (30/8/2020).

"Tetapi yang bersangkutan justru memberikan informasi kepada kawan-kawannya di grup maupun ada seniornya bahwa dia dikeroyok, nah itu yang tidak benar," lanjutnya.

Didampingi Wali Kota Eri, BPJAMSOSTEK se-Surabaya Berikan Bantuan 8,1 Ton Beras kepada Buruh


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) se-Surabaya memberikan bantuan sebanyak 8,1 ton beras kepada serikat pekerja dan serikat buruh Surabaya, Kamis (15/4). 

Secara simbolis, bantuan yang dilakukan di Balai Kota Surabaya itu diberikan kepada beberapa perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh. 

Bantuan itu diberikan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dan juga perayaan Hari Buruh tahun 2021.

Selain memberikan bantuan beras, BPJAMSOSTEK juga menyalurkan santunan uang kepada beberapa ahli waris pegawai atau staf Pemkot Surabaya. 

Para ahli waris itu sengaja diundang untuk menerima santunan dari BPJAMSOSTEK yang secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi bersyukur karena pada hari ini BPJAMSOSTEK sudah memberikan bantuan kepada para buruh dan menyalurkan santunan kepada ahli waris. 

Ia juga memastikan bahwa semua jajaran Pemkot Surabaya dan jajaran BUMD-nya sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau di Pemkot Surabaya, baik ASN dan non-ASN serta pegawai BUMD insyallah sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah ini akan kami fikirkan lagi yang mana yang harus kami sentuh, dan insyallah ini akan selalu berkelanjutan,” kata Eri usai acara.

Ia memastikan bahwa sementara ini pihaknya sudah mencover BPJS Kesehatan, sehingga kalau memang masih ada anggarannya, maka nanti bisa digunakan untuk mencover BPJS Ketenagakerjaan. 

“Kalau anggarannya cukup untuk kepentingan umat Surabaya, untuk kepentingan rakyat, buat apa saja simpen lagi kalau ada uangnya, nanti kita fikirkan lagi,” tegasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi juga mengaku senang karena pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan bisa menunjukkan bahwa kalau ada orang yang kesusahan langsung dibantu dan bisa keluar santunannya. Sebab, ia tidak ingin kalau sudah bayar tapi tidak keluar-keluar santunannya.

“Kalau seperti ini kan kita semakin yakin dan semakin menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemerintah, sekaligus untuk mensejahterakan umat manusia, khususnya di Kota Surabaya. Semoga kerjasama kita terus berlanjut ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Direktur (Depdir) BPJAMSOSTEK Jatim Deny Yusyulian menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan salah satu bentuk kemitraan strategis antara BPJAMSOSTEK dengan Pemkot Surabaya dan juga serikat pekerja. Sebab, ia ingin memberikan kebahagiaan di Bulan Suci Ramadhan ini.

“Jadi, di Bulan Ramadhan ini bagaimana kami bisa memberikan sebagian rejeki yang kita miliki untuk kita berikan kepada kawan-kawan lainnya dalam bentuk bantuan beras ini,” kata Deny.

Ia juga memastikan bahwa bantuan beras sebanyak 8.100 kilogram atau 8,1 ton itu berasal dari Kantor BPJAMSOSTEK cabang se-Surabaya, yakni Karimunjawa, Rungkut, Darmo, dan Tanjung Perak. 

“Empat cabang ini berinisiatif memberikan bantuan beras, dan kita salurkan pada hari ini,” katanya.

Deny juga menjelaskan dukungan Pemkot Surabaya sangat luar biasa kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, ASN dan non-ASN sudah didaftarkan semuanya. 

“Kira-kira totalnya 21 ribu, jadi sudah sangat luar biasa,” pungkasnya.