Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Munculnya nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, Nurkholis dalam dakwaan tiga terdakwa pungutan liar (Pungli) perizinan di Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur memantik reaksi dari organisasi Gerakan Putra Daerah (GPD). Mereka pun mendesak agar penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur segera membuka lembaran baru untuk mengusut kasus pungli perizinan di Dinas ESDM Jatim. Tak main-main desakan penerapan hukum yang transparan dan profesional terhadap kasus ini terutama melibatkan Nurkholis akan akan disuarakan melalui unjukrasa. "GPD akan melakukan aksi demo di Kejati dan DLH jatim dalam waktu dekat. Mengingat perkara korupsi yang terjadi di Dinas ESDM Jatim beberapa waktu lalu masih menyeret sejumlah nama dan saat ini pun juga masih terendus menggunakan cara lama di dinas yang baru. Kami menginginkan Jawa Timur bersih dari para tikus kantor yang merusak tatanan pemerintah ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menemukan banyak warga ber-KTP Surabaya yang ternyata tidak berdomisili di Kota Pahlawan.  Temuan tersebut terungkap dalam pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dilakukan hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, Muskel menjadi upaya pemkot untuk mendapatkan data yang lebih terperinci mengenai kondisi masyarakat melalui verifikasi langsung di lapangan. "Pemerintah Kota Surabaya dalam beberapa minggu ini melakukan kegiatan Muskel. Dimana Muskel ini kita ingin lebih dalam lagi sehingga prosesnya dilakukan hingga di tingkat RT," kata Antiek, Jum'at 16 Oktober 2026. Menurut dia, pendataan hingga tingkat RT diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan keadaan masyarakat.  Dengan demikian, pemerintah dapat m...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Eks Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur, Nurkholis terseret dalam pusaran kasus pungutan liar (Pungli) Perizinan atas terdakwa Ertika Dinawati. Mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim, Ertika Dinawati ini menyebut Nurkholis yang kini menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa ikut menikmati hasil pungli tersebut. Pengakuan Ertika Dinawati ini dituangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Satya Maja Wiratama di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (14/10/2026) mengungkap kronologi keterlibatan Nurkholis. "Bahwa sekitar bulan Februari 2024, setelah Terdakwa Ertika Dinawati dilantik sebagai Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM dan melapor kepada saksi Nurkholis selaku Kepala Dinas, pada saat itu disampaikan oleh saksi Nurkholis bahwa terkait dengan penerbitan Rekomendasi Teknis perijinan IPA...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memantau kualitas udara melalui Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) Tandes.  Berdasarkan informasi pergerakan angin dari ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), kondisi udara di Kota Pahlawan diperkirakan tidak atau minim dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan tujuh parameter untuk mengetahui kondisi udara sekaligus menjadi dasar penyampaian informasi kepada masyarakat. "Berdasarkan pemantauan SPKUA Tandes dengan tujuh parameter (SO2, NO2, O3, CO, HC, PM10 dan pm2,5), dalam satu minggu terakhir PM2.5 menjadi parameter kritis dengan kategori ISPU Tidak Sehat pada periode tertentu, terutama pukul 06.00-09.00 WIB," kata Fikser, Jum'at 16 Oktober 2026. Penilaian Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tersebut, mengacu pada Peraturan ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur semakin melebar. Selain menyeret empat terdakwa, diantaranya Aris Mukiyono, Mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Oni Setiawan (almarhum), Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim, Hermawan, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Dinas ESDM Jatim dan Ertika Dinawati, Mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim. Kini muncul nama satu orang lagi dalam dakwaan milik Aris Mukiyono. Orang tersebut yakni Dewi Kurniawati selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Pertambangan pada Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Satya Maja Wiratama menyebut bila Dewi Kurniawati turut serta dalam perkara tersebut sehingga menjadi saksi atas terdakwa Aris Mukiyono. "Turut serta melakukan perbuatan sebaga...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tim Yustisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menindak empat orang yang kedapatan membuang sampah sembarangan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (14/10/2026) dini hari.  Operasi tersebut digelar di sejumlah titik, yakni Jalan Tengku Umar, Jalan Sam Ratulangi, dan Jalan Pandegiling. Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser mengatakan, dalam kegiatan OTT tersebut, petugas mendapati empat orang yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. "Masing-masing pelanggar dikenai denda administratif sebesar Rp75.000. Selain sanksi administratif, para pelanggar juga diberikan sanksi sosial berupa kewajiban membersihkan sampah liar di area tersebut," kata Fikser, Jum'at 16 Oktober 2026. Empat orang yang terjaring dalam operasi tersebut adalah Anang Fauzi warga Jalan Keputran Panjunan, Syariyadi warga Jalan Pandegiling, Nimbrah warga Jalan Wonorejo, dan Nani Sumarni warga Jalan Kupang Panjunan. Fikser menjelaskan, penindakan ters...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim pada pekan depan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain Sekdaprov Jawa Timur, JPU KPK juga memastikan bakal memanggil Perangkat Daerah (PD) dan Sekretaris DPRD Jawa Timur maupun jajarannya. Pemanggilan para pentolan ASN Pemprov Jawa Timur ini sebagai saksi yang menjerat empat terdakwa. Keempat terdakwa itu diantaranya satu anggota DPRD Jawa Timur Moch. Mahrus alias M. Mahrus Ali. Serta tiga orang dari swasta antara lain M. Fathullah, Achmad Yahya, dan RA Wahid Ruslan. "Sekdanya dipanggil untuk datang, kami jadwalkan minggu depan," kata JPU KPK Handoko Alfiantoro di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis 15 Oktober 2026. Handoko Alfiantoro menambahkan pemanggilan pejabat Pemprov Jawa Timur i...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) “Goes to Kampung Pancasila” di Kantor Kecamatan Bulak pada Rabu (14/10/2026) siang.  Dalam kegiatan ini, Pemkot membuka kesempatan bagi warga untuk berkonsultasi berbagai permasalahan keluarga hingga pola pengasuhan anak.  Momen tersebut turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani serta jajaran perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Mulai dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), psikolog, hingga jajaran stakeholder.  Di kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, bahwa keluarga adalah pondasi utama menentukan perilaku seorang anak.  Keterlibatan penuh orang tua dalam pengasuhan serta pola komunikasi yang int...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyiapkan 221 saksi untuk membuktikan dugaan korupsi berupa pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Kasus tersebut awalnya menyeret empat birokrat Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Kepala Dinas, Aris Mukiyono. Kepala Bidang Pertambangan, Oni Setiawan, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, Hermawan dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, Ertika Dinawati. Namun sebelum mereka menjadi terdakwa Oni Setiawan menghembuskan nafas terakhir. Kini hanya tinggal tiga orang yang duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya. Banyaknya saksi yang akan dihadirkan menjadi salah satu sorotan dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penerimaan uang hingga Rp4,09 miliar tersebut. Dalam pernyataan pembuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (14/10/2026), JPU Kejari Sur...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat upaya pencegahan campak melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.7.1/20645/436.7.2 Tahun 2026 tentang Penguatan Edukasi Masyarakat dan Kewaspadaan Terhadap Penularan Campak serta Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Surabaya.  Kebijakan ini berfokus pada peningkatan edukasi masyarakat, deteksi dini gejala, serta penguatan cakupan imunisasi campak-rubela (MR) untuk melindungi kesehatan warga. Penerbitan SE tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440/35081/012/2026 tentang Kewaspadaan Peningkatan Kasus dan Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di Provinsi Jawa Timur.  Melalui kebijakan ini, Pemkot Surabaya mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan campak. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan campak merupakan penyakit menular yang dapat dicegah melalui...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memberikan suap kepada pimpinan DPRD Jawa Timur senilai Rp2,8 miliar hingga Rp12,2 miliar. Keempat terdakwa tersebut terdiri dari satu orang anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra yakni Moch Mahrus alias M Mahrus Ali. Sedangkan tiga terdakwa lainnya dari pihak swasta meliputi Achmad Yahya M (AY), lalu M Fathullah (MF) dan RA. Wahid Ruslan (RWR). JPU KPK Handoko Alfiantoro menyebut empat terdakwa merupakan klaster pemberi suap pada pimpinan DPRD Jatim berinisial AS yang juga jadi menjadi tersangka dalam kasus yang sama. "Secara umum ini terkait dengan ijon fee. Mereka dijanjikan mendapatkan pokir, kemudian memberikan sejumlah uang untuk selanjutnya memperoleh jatah pokir," kata JPU KPK Handoko Alfiantoro usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tip...

Malang - KABARPROGRESIF.COM Clungup Mangrove Conservation (CMC) di pesisir Malang Selatan diusulkan menjadi pionir perdagangan karbon voluntary berbasis komunitas di Indonesia.  Langkah itu memanfaatkan potensi blue carbon dari konservasi mangrove untuk menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperluas gerakan konservasi nasional. Anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pengelolaan CMC mengusung konsep 3C, Conservation (konservasi), Conversation (dialog), dan Community (komunitas).  Menurutnya, CMC memiliki peluang besar masuk ke bursa karbon karena konservasi mangrove menghasilkan unit karbon yang diminati korporasi domestik maupun multinasional. “CMC ini adalah salah satu potensi yang bisa diteruskan untuk menjadi perdagangan karbon secara voluntary berbasis komunitas,” kata Andreas dalam kegiatan Asesmen dan Dialog dengan tajuk Merawat Bumi Pertiwi Berdampak Ekonomi: Healthy Mangrove, Stronger Community, Blue Carbon Future di Pantai Teluk Asmara, Mala...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Terdakwa Ertika Dinawati yang terjerat kasus dugaan pungutan liar (Pungli) perijinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur mengakui kesalahannya. Eks Kepala Bidang (Kabid) Geologi dan Air Tanah (GAT) Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur ini berharap agar majelis hakim menjalankan proses hukum dengan bijaksana. Pasalnya semua barang bukti pungli sudah dikembalikan. "Kita juga melakukan dan memberikan uang yang sudah diterima secara keseluruhan. Dan semua sudah diterima sebagai bukti," kata Ertika Dinawati melalui penasehat hukumnya Saiful Ma'arif saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu 14 Oktober 2026. Maka untuk itu, Saiful Ma'arif juga memohon agar majelis hakim mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa Ertika Dinawati. Sebab terdakwa Ertika Dinawati masih memiliki anak yang perlu mendapat perhatian dari seorang ibu. "Berharap beliau ini masih memiliki anak-anak kecil. Dalam proses ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memperketat pengawasan parkir setelah menerima laporan warga mengenai dugaan pelanggaran di sejumlah titik, termasuk kawasan wisata Ampel dan Pasar Blauran.  Laporan tersebut mencakup penarikan tarif parkir Rp 5.000 dan penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai ketentuan, meski petugas Dishub berada di lokasi. Dalam evaluasi bersama jajaran Dishub di ruang kerjanya, Wali Kota Eri memutar rekaman video kiriman warga yang memperlihatkan sejumlah dugaan pelanggaran tersebut.  Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan petugas, terutama ketika pelanggaran tetap terjadi di depan mata petugas. “Kalau ada jukir liar, bukan berarti anak-anak Dishub diam saja. Saya tidak mau kejadian ini terulang lagi. Saya beri kewenangan untuk bertindak tegas,” kata Wali Kota Eri, Kamis 15 Oktober 2026. Ia meminta pimpinan Dishub mengevaluasi kinerja petugas di lapangan, termasuk mempertimbangkan pergantian...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur 2019 - 2022 kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis 15 Oktober 2026. Sidang perdana beragendakan mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus ini ada empat orang terdakwa yang duduk di kursi pesakitan. Keempat terdakwa tersebut diantaranya tiga orang dari pihak swasta yakni Achmad Yahya M (AY). Lalu M Fathullah (MF) dan Ra. Wahid Ruslan (RWR). Sementara satu terdakwa lainnya bernama Moch Mahrus alias M Mahrus Ali selaku Anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2024 - 2029 dari Fraksi Gerindra. Pantauan, saat digiring menuju ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi warna orange tak satu pun kalimat keluar dari mulut keempat terdakwa. Seperti diketahui, KPK menahan Moch Mahrus Ali setelah menetapkannya sebagai tersangka.  Warga Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, itu...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Bunda PAUD Kota Surabaya menggelar pelatihan bertajuk “Sapa Inklusi PAUD 2026”.  Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru PAUD dalam memberikan layanan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Pahlawan. Acara yang berlangsung selama tiga hari pada 14, 19, dan 20 Oktober 2026 ini dibuka langsung oleh Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, di Auditorium Lantai 9 Gedung W1, Kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya, Rabu (14/10/2026). Bunda Rini menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para guru PAUD dan orang tua hebat yang hadir mendampingi anak-anak istimewa.  Ia menegaskan bahwa kehadiran anak-anak istimewa di tengah keluarga merupakan titipan dan takdir Tuhan yang telah dilengkapi dengan rencana yang luar biasa pula. "Tidak ada seorang anak istimewa yang ingin dilahirkan dalam keadaan berbeda, dan tidak ada orang tua yang berharap memiliki anak istimewa. Tetapi ketika...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Eks Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur, Aris Mukiyono membantah telah melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli) terhadap para pemohon izin tambang dan air tanah. Bantahan tersebut diungkapkan Aris Mukiyono melalui Penasehat Hukumnya Habib Zainy usai mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu 14 Oktober 2026. Menurutnya dalam perkara ini, terdakwa Aris Mukiyono tidak memiliki niat untuk mendapatkan uang apresiasi atau pungli. "Terdakwa tidak memiliki pengetahuan penuh atas mekanisme yang dijalankan oleh bawahannya dan tidak memiliki kendali atas aliran dana yang sesungguhnya," kata Habib Zainy, Rabu 14 Oktober 2026. Nah, untuk membuktikannya, dalam persidangan selanjutnya, Habib Zainy akan mengajukan sejumlah alat bukti bahkan beberapa fakta penerimaan uang apresiasi atau pungli tersebut. Sebab uang apresiasi atau pungli tersebut tak hanya...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan website khusus untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-X Jawa Timur Tahun 2027.  Platform digital ini akan memuat informasi pertandingan, perolehan medali, lokasi venue, hingga akomodasi dan destinasi wisata untuk memudahkan atlet serta ofisial selama berada di Kota Pahlawan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Indriatno Heryawan mengatakan, website tersebut dirancang untuk membantu kontingen dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur mengakses informasi yang dibutuhkan selama Porprov berlangsung. "Kami akan mempermudah teman-teman atlet dari daerah untuk mencari penginapan, akomodasi, dan sebagainya dengan website. Jadi website itu nanti tidak hanya menampilkan jadwal dan hasil pertandingan Porprov Jatim," kata Indri, Kamis 15 Oktober 2026. Selain informasi pertandingan, website Porprov Jatim ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tak mau disalahkan dalam perkara pungutan liar (Pungli) perijinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur. Eks Ketua Tim Kerja (Katimja) Pengusahaan Air Tanah Hermawan akhirnya buka suara di sidang Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu 14 Oktober 2026. Hermawan pun mengakui semua perbuatannya telah melakukan pungli perijinan. Makanya ia tak mau melakukan perlawanan melalui eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya. "Klien kami setelah memahami keadaan mengambil sikap untuk tidak melakukan kekerasan atau perlawanan. Dari awal pemeriksaan sampai hari ini klien kami selalu dan senantiasa kooperatif dalam menjalani proses-proses yang sedang berjalan untuk melaksanakannya," kata Hermawan melalui penasehat hukumnya di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. Tak hanya itu, Hermawan juga memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman agar ia dapat kembali bekerja. "Kemudian tidak akan men...