Kabar Progresif

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan laporan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan kajian tersebut sebagai langkah penting untuk menciptakan iklim Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas. "KPK telah melaporkan dan menyampaikan secara resmi hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR sebagai bentuk laporan untuk mendorong agar reformasi sistem politik dapat segera diwujudkan," ujar Budi melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/4). Budi mengatakan KPK memberikan tiga rekomendasi utama yang dinilai penting untuk segera diimplementasikan. Pertama, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pada aspek rekrutmen penyelenggara Pemilu, m...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera kembali menyalurkan bantuan perbaikan rumah kepada penyintas yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Progres penyaluran ini terlihat dari gelontoran dana bantuan perbaikan rumah yang meningkat di setiap pekan untuk percepatan perbaikan rumah penyintas bencana yang rusak ringan dan rusak sedang. Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, tercatat bantuan perbaikan rumah untuk kategori rumah rusak ringan dan rusak sedang di tiga provinsi telah tersalurkan signifikan.  Rinciannya, di Aceh bantuan perbaikan rumah telah menjangkau 15.192 unit rumah rusak ringan dan 11.069 unit rumah rusak sedang dengan total nilai bantuan Rp559,950 miliar. Sementara di Sumut, bantuan telah disalurkan kepada 2.332 rumah rusak ringan dan 1.228 rumah rusak sedang dengan total nilai ban...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan potensi korupsi politik tak hanya terjadi saat seseorang menduduki jabatan publik, tetapi mulai berakar dari proses politik seperti kaderisasi yang penuh transaksional dan minim akuntabilitas. Atas dasar itulah, KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) sebagai langkah penting untuk menciptakan iklim Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas. "KPK memandang, potensi korupsi politik tidak hanya terjadi ketika seseorang menduduki jabatan publik, tetapi kerap berakar sejak proses politik seperti sistem kaderisasi yang penuh transaksional dan minim akuntabilitas," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/4). Budi menuturkan pelaksanaan perbaikan melalui kajian dalam rangka pencegahan korupsi, sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal 6 huruf c menyebutkan KPK bertugas melakukan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak para kepala daerah dan tokoh asal Sumatera Selatan untuk merumuskan program prioritas yang konkret dan dapat direalisasikan dalam periode 2027 hingga 2029. Ajakan tersebut disampaikannya dalam acara Halalbihalal masyarakat perantau Sumbagsel di Griya Agung, Sabtu (25/4). Tito menjelaskan pertemuan tersebut berangkat dari inisiatif para tokoh Sumbagsel yang ingin mempererat kebersamaan sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. "Bukan kita tidak nasionalisme dan mengedepankan primordialisme, kedaerahan. Enggak. Bukan itu," ujarnya. Menurutnya, semangat kedaerahan tersebut justru perlu diarahkan menjadi energi positif melalui program-program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumbagsel untuk menyusun agenda prioritas yang realistis dan dapat dituntaskan dalam waktu relatif singkat, dengan f...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi kerja sama pengolahan anoda logam dengan tersangka Siman Bahar alias Bong Kin Phin. "Pada 23 April 2026, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka SB [Siman Bahar]," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/4). SP3 diterbitkan setelah penyidik mendapatkan surat keterangan resmi yang menyatakan Siman Bahar selaku Direktur Utama PT Loco Montrado meninggal dunia.  Budi bilang SP3 tersebut sudah disampaikan KPK kepada pihak keluarga. KPK mengumumkan kembali menetapkan Siman Bahar sebagai tersangka pada Senin, 5 Juni 2023. Di penetapan tersangka pertama, Siman Bahar berhasil mengalahkan KPK lewat praperadilan. Selama proses penyidikan berjalan, Siman Bahar tidak dilakukan penahanan karena alasan kesehatan lantaran yang bersangkutan menderita sakit keras. Kendati d...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan ketua umum hanya dua periode. Ketua MPP PKS, Mulyanto memandang pembatasan masa jabatan ketua umum penting untuk memperbaiki sistem regenerasi dan menjadi bagian dari reformasi sistem kepartaian. "Gagasan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar reformasi politik, khususnya dalam memperkuat institusionalisasi partai politik," ujar dia saat dihubungi, Jumat (24/4). Mulyanto memahami masalah fundamental partai saat ini adalah lemahnya institusionalisasi partai yang disebabkan dominasi sosok figur. Kondisi itu dinilai telah menghambat proses regenerasi. Oleh karena itu, kata dia, pembatasan masa jabatan ketua umum bisa memperbaiki sirkulasi elit partai agar tak bergantung pada satu figur.  Sehingga, partai menjadi institusi yang kuat dan proses kaderisasi maupun regenerasi bisa berjalan denga...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil dua orang tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Pemanggilan tersebut dalam rangka mempercepat pemberkasan perkara untuk selanjutnya bisa dilimpahkan ke pengadilan. Dua tersangka baru yang dimaksud ialah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham; dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba. Pada awal bulan ini, KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Ismail Adham dan Asrul Azis Taba. Upaya paksa itu dilakukan KPK dalam rangka memudahkan proses pemeriksaan. "Iya pasti penyidik akan panggil ya karena kan sudah tersangka," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Sabtu (25/4). Taufik mengatakan penyidik akan mengatur tanggal pemeriksaan terhadap kedua orang tersangka te...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tiga orang saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat (24/4). Ketiga saksi tersebut ialah Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud; Direktur PT Medina Mitra Wisata, Asep Inwanudin; dan Direktur Utama PT Almuchtar Tour and Travel, Mahmud Muchtar. "Saksi 2-4 tidak hadir," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/4). Dengan demikian, hanya ada satu saksi lain yang memenuhi panggilan pemeriksaan kemarin. Dia ialah Direktur Operasional PT Marco Tour & Travel, Syarif Thalib. Budi mengatakan penyidik mendalami keterangan saksi terkait penjualan atau pengisian kuota haji, termasuk mengenai keuntungan tidak sah yang didapatkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Materi serupa juga sudah ditanyakan penyidik kepada saksi-saksi dari unsur PIHK atau biro perjalanan haji dan umrah l...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai diperiksa, Klalid mengaku tidak pernah berinteraksi dengan tersangka dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas. "Ada nama-nama yang saya tidak pernah interaksi, seperti mantan Menteri Agama dan staf khususnya yang saya tidak tahu," ujar Khalid dikutip dari Antara, Kamis, 23 April 2026. Selain itu, Ketua Asosiasi Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) tersebut mengaku tidak pernah berinteraksi dengan pihak lain, terkait perkara ini. "Enggak interaksi. Kalau masalah urusan-urusan seperti ini, ya tentu tidak," katanya. Ia juga mengaku tidak mengenal dengan dua tersangka baru kasus kuota haji, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba. ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali peran tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Sudewo (SDW). "Penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengondisian, dan plotting-an (pembagian) calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan BTP Jawa Timur, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 24 April 2026. Budi mengatakan KPK juga menggali peran anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang bermitra dengan Kemenhub tersebut, yakni pejabat pembuat komitmen Kemenhub bernama Ari Hendratno pada 24 April 2026. Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakuka...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali mengembangkan kasus korupsi pertambangan di Kalimantan Tengah dengan menetapkan tiga tersangka baru.  Kasus ini terkait pengelolaan tambang batu bara  yang menjerat pendiri PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), Samin Tan (ST), di Kabupaten Murung Raya yang berlangsung dalam rentang 2016 hingga 2025. Penerapan ini dilakukan setelah penyidik memeriksa lebih dari 45 saksi dan sejumlah ahli. Tiga tersangka tersebut adalah HS, BJW, dan AZM. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa HS menjabat sebagai Kepala KSOP Rangga Ilung.  Ia diduga memberikan persetujuan berlayar terhadap kapal pengangkut batu bara meski mengetahui dokumen yang digunakan tidak sah.  "Kami menetapkan tersangka sebanyak tiga orang pada hari ini, tiga orang. Yang pertama tersangka HS ini adalah selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah....

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Satgas Operasi Damai Cartenz menembak satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial OE alias ME di wilayah Wuyuki, Puncak Jaya, Papua pqdw Senin (20/4). Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pelaku merupakan buronan yang sempat terlibat dalam kasus penembakan hingga tewas kepada Sertu Anumerta Ismunandar, pada 17 Maret 2024 di Kampung Kulirik, Distrik Muara. "Saat akan diamankan, yang bersangkutan berusaha melarikan diri dengan melawan petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4). Yusuf mengatakan selama ini pelaku OE juga terlibat dalam aksi kekerasan bersenjata di wilayah Puncak Jaya. OE, kata dia, terkena tembakan di bagian ketiak sebelah kanan menembus bagian badan belakang kanan. Pasca operasi itu, Yusuf menyebut OE sempat dievakuasi ke RSUD Mulia untuk mendapatkan penanganan medis. Akan tetapi yang bersangkutan tidak berha...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, sudah mengembalikan uang sekitar Rp8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.  Namun, dia lupa kapan tepatnya pengembalian uang tersebut. “Jumlahnya sekitar Rp8,4 M,” ujar Khalid setelah diperiksa KPK sebagai saksi kasus kuota haji di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 23 April 2026. Dia menjelaskan keputusan pengembalian uang tersebut dilakukan setelah KPK memeriksanya sebagai saksi. “Waktu dipanggil sama KPK, KPK mengatakan, ‘ustaz, ada uang dari visa itu?’ Saya bilang, iya ada. ‘Ustaz, harus kembalikan’. Baik, kami kembalikan,” kata Khalid Basalamah. Dia mengatakan uang tersebut merupakan total biaya haji yang dibayarkan dirinya dan para jemaah kepada biro penyelenggara haji PT Muhibbah yang berbasis di Pekanbaru, Riau. “Jadi, PT Muhibbah mengembalikan dana kepada kami. Kami pun...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Pegunungan Bintang menangkap dua anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kodap XXXV Bintang Timur berinisial EK (22) dan RS (23) di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan Minggu (19/4) sekitar pukul 20.45 WIT. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya Satgas Operasi Damai Cartenz dalam menindak tegas pelaku kejahatan bersenjata yang selama ini mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan. "Pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 20.45 WIT, personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Personel Polres Pegunungan Bintang melaksanakan operasi di Jalan Kabiding, Distrik Oksibil, dan berhasil mengamankan dua pelaku tanpa perlawanan berarti," kata Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Senin (20/4). EK diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Desember 2022 terkait kasus pembunuhan terh...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memastikan akan memberikan pendampingan hukum bagi pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) perizinan tambang. Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Provinsi Jatim, Adhy Karyono menyatakan pihak pemprov telah menginstruksikan tim pengacara untuk mendampingi para tersangka beserta pihak keluarga mereka. "Pertama, untuk kasus ini kita serahkan sepenuhnya kepada Kajati [Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim], dan kami sudah tugaskan--dari kami--untuk para pengacara ya, untuk mendampingi mereka, kemudian keluarganya. Insyaallah mereka sudah berjalan sesuai prosedur," kata Adhy di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/4). Langkah ini, menurut Ady, diambil sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap ASN yang terjerat masalah hukum, sekaligus untuk memastikan proses persidangan nanti berjalan secara objekt...

Gorontalo - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Gorontalo menggagalkan 39 karung berisi bahan kimia berbahaya jenis sianida dengan berat 1,9 ton, yang diduga diselundupkan dari Filipina melalui perairan laut Sulawesi, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.  Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya kapal jenis fiber panboat bernama SAR.01.1824 yang terdampar di Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Gorontalo Utara, pada Senin, 13 April 2026. "Kapal itu ditemukan dalam kondisi kandas akibat kerusakan mesin dan saat diperiksa ternyata bermuatan puluhan karung yang disamarkan menggunakan label pupuk organik, namun isi sebenarnya diduga kuat Sianida," kata Direktur Polairud Polda Gorontalo Komisaris Besar Polisi Devy Firmansyah di Gorontalo, melansir Antara, Jumat, 24 April 2026. Untuk memastikan jenis barang tersebut, penyidik melakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara pada Ra...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur akhirnya angkat bicara merespons penetapan tersangka terhadap Ketua DPC PKB Magetan sekaligus Ketua DPRD Magetan, Suratno. Suratno sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah program Pokok Pikiran (Pokir) yang ditaksir merugikan negara hingga Rp242 miliar. Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Multazamudz Dzikri alias Azam menyatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman terkait duduk perkara yang menjerat kadernya tersebut. Ia menegaskan, PKB Jatim akan tetap mengedepankan sikap kooperatif dan menghargai kewenangan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini. "Kami sedang mempelajari kasusnya, kami juga menghormati proses yang sedang berjalan," kata Azam, Jumat (24/4). Lebih lanjut, Azam menjelaskan DPW PKB Jatim akan segera menjalin komunikasi dengan penasihat hukum Suratno.  Hal ini dilakukan untuk memetakan sejauh mana proses hukum yan...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik istri dan kedua anak dari bandar narkoba Koh Erwin alias Erwin Iskandar. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan penyitaan dilakukan penyidik dalam rangka pengusutan pencucian uang yang berasal dari hasil penjualan barang haram narkotika. "Disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/4). Eko menjelaskan penangkapan dilakukan tim gabungan yang dipimpin Kasubdit IV Kombes Handik Zusen dan Kasatgas NIC Kombes Kevin Leleury. Ketiganya ditangkap di wilayah Sumbawa dan Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun ketiga tersangka yang ditangkap merupakan Virda Virginia Pahlevi selaku istri Koh Erwin serta Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia selaku anak dari Koh Erwin. "Terkait kasus pencucian uang yang berkaitan dengan bisnis peredaran gelap narkob...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua orang tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak April lalu. Dua tersangka dimaksud ialah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. "Sudah dicekal juga, awal bulan April," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (24/4). Teruntuk Asrul, dia sudah berada di Indonesia setelah sebelumnya saat penetapan tersangka yang bersangkutan diketahui sedang berada di Arab Saudi. "Sudah ada di Indonesia," kata Taufik. Dalam proses penyidikan berjalan, KPK secara masif memeriksa saksi-saksi dari pihak biro perjalanan haji dan umrah.  Salah satu saksi yang sudah dimintai keterangannya ialah Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basal...