Kabar Progresif

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Praswad Nugraha, menyatakan pengembalian uang dalam amplop dugaan suap atau grafitikasi oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni ke KPK tidak serta merta menghapus pidana. Dalam kasus pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Praswad memandang ada hubungan yang jelas antara pemberian uang dengan permohonan pembebasan lahan hutan yang sedang diproses. "Karena itu, peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai gratifikasi biasa, melainkan memiliki karakteristik suap karena terdapat latar belakang dan tujuan pemberiannya," ujar Praswad saat dihubungi melalui pesan tertulis, Selasa (7/7) malam. "Dalam tindak pidana suap, pengembalian uang bukan alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana," sambungnya. Praswad lantas mempertanyakan motif dan waktu laporan penolakan gratifikasi oleh Raja Juli ke KPK baru dilakuka...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita total 390 ton tanah dengan muatan Logam Tanah Jarang (LTJ) milik PT Putraprima Mineral (PMM) yang hendak diekspor secara ilegal. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi menyebut 390 ton tanah itu disita penyidik setelah sebelumnya ditemukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dermaga Batam. "Jadi yang sekarang ditahan di Batam itu ada 15 kontainer, jumlah tanahnya, bukan jumlah logam tanah jarang, itu kurang lebih 390 ton," ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/7). Kendati demikian, Syarief mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman ihwal berat bersih muatan LTJ yang terkandung dalam tanah tersebut. Di sisi lain, ia menyebut penyidik juga menemukan fakta baru jika PT PMM sebelumnya telah dua kali melakukan ekspor ilegal LTJ.  Hanya saja belum diketahui secara pasti berapa banyak tanah yang telah diekspor dan tujuannya. "Itu sedang sedang kami cek sek...

Jakarta - KABARPROGRESIF.CO M Wakapolri di dampingi Kasatgas Pusat Studi Kepolisian (Ijp Dr Susilo Teguh R, M.Si, ), Sekretaris Percepatan Refirmasi Polri (Ijp Kristiono, S.Ik., M.Si) dan Dir PPA-PPO (Bjp Dr Nurul Azizah, M.Si) menerima kunjungan rektor UNISSULA beserta rombongan. Komitmen Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam mengakselerasi reformasi dan transformasi Polri mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security yang diserahkan langsung oleh Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., dalam audiensi di Ruang Rapat Wakapolri, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/7). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan akademik atas kepemimpinan visioner Wakapolri dalam mendorong reformasi kelembagaan Polri melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi pendidikan kepolisian, pengembangan scientific polic...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember periode 2021-2023.  Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp12,59 miliar. Tiga tersangka tersebut adalah AM selaku collection agent CV Jawara Tani, IIS sebagai collection agent CV Idris Afnan Jaya, serta MFH yang menjabat sebagai Pemimpin BNI Cabang Jember pada periode 2021-2023. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur I Gede Punia mengatakan dua tersangka, yakni AM dan IIS, ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 8 hingga 27 Juli 2026. Adapun MFH tidak dilakukan penahanan karena saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Jember. Menurut Gede, penyidikan mengungkap adanya dugaan pencatutan identitas ratusan warga untuk dijadikan debitur KU...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat transformasi digital dengan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau Tanda Tangan Elektronik (TTE), di Jakarta, Rabu 8 Juli 2026.  Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Surabaya sebagai salah satu pemerintah daerah dengan tingkat pemanfaatan sertifikat elektronik tertinggi di Indonesia. Perpanjangan kerja sama tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya menjaga keamanan dokumen digital sekaligus mempercepat pelayanan publik.  Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan diskusi panel bertajuk Dari Regulasi ke Implementasi: Pemanfaatan Layanan BSSN untuk Memperkuat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, yang diikuti 20 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan bahwa kerja sama dengan BSS...

Riau - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7/2026). Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.  Dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di desa-desa, kata Sigit.  Menurut Sigit, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Sehingga, kata Sigit, diharapkan terjadinya pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.  Anak-anak kita yang membutuhkan dibangunnya jembatan untuk mempermudah mereka agar bisa sekolah, kemudian juga mempermudah fasilitas dan jalur ekonomi, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semua, ujar Sigit.  Lebih dalam, S...

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang s...

Mimika - KABARPROGRESIF.COM Tawa riang anak-anak berpadu dengan hangatnya kebersamaan warga mewarnai halaman Mapolsek Tembagapura, Senin (6/7/2026).  Di tengah sejuknya pegunungan Papua, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui bakti sosial serta kepedulian terhadap pendidikan generasi muda. Kegiatan yang diselenggarakan Polsek Tembagapura bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 tersebut dihadiri Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 AKBP Andri Alam, S.I.K., Kapolsek Tembagapura IPTU Firman, S.E., Kepala Distrik Tembagapura Dev Richart Tatiratu, S.E., para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga dari Kampung Banti, Banti II, Opitawak, Utikini, Kimbeli, dan sejumlah kampung lainnya. Kebersamaan diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol persatuan.  Suasana kemudian berubah semakin hangat ketika...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal dan Kepala Dinas Perkebunan Kuansing, Andri Yama Putra pada hari ini, Rabu (8/7). Pemeriksaan akan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah atau penerimaan gratifikasi di Kuansing tahun 2021-2026. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (8/7). Pada hari ini pula, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi lainnya. Mereka atas nama Asisten I Kuansing, Fahdiansyah; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Ade Fahrer; Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kuansing, Sigit Purnomo; Anggota DPRD Kabupaten Kuansing, Dasver Librian; Kepala Bagian Umum Setda Kuansing, Marel Hendra dan Deswa...

Papua - KABARPROGRESIF.COM Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil mengidentifikasi total 7 pelaku pembakaran pesawat PT AMA Air dan pembunuhan pilot asal Amerika Serikat (AS), Nicholas F Goselin di Bandara Balinggama, Sobaham, Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan dari hasil olah TKP diketahui pesawat Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter dengan nomor registrasi PK-RCY mengalami kerusakan akibat kebakaran sekitar 90 persen. Ia menyebut bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan paling parah. Yusuf menjelaskan pada saat ditemukan, posisi pesawat juga masih mengarah ke landasan pacu (runway). Ia mengatakan dalam olah TKP itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa pesawat, sisa abu dan arang bekas kebakaran, serpihan bodi pesawat dan serpihan kawat ban pesawat. "Serta satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik," ujarnya dal...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, penataan ruang yang baik menjadi kunci pengembangan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Termasuk pengembangan potensi ekonomi. Dengan pengelolaan ruang yang terencana dan terkoordinasi yang kuat, kata Bima, akan mendukung pembangunan berjalan otimal dan berkelanjutan sekaligus memitigasi potensi konflik lahan. Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) dalam pelaksanaan program prioritas nasional serta sektor pertanahan dan tata ruang di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/7). "Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber pendapatan daerah," ujar Bima. Bima menjelaskan, Kepri merupakan provinsi yang terdiri atas sebagian besar perairan, dan hanya sebagian kecil wilayah yang berupa daratan. Meski demikian...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menuntut Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Sumenep Tahun 2024, Risky Pratama, dengan pidana penjara selama tujuh tahun dalam perkara dugaan korupsi pemotongan dana bantuan bedah rumah. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin 6 Juli 2026. Selain pidana badan, jaksa juga menuntut Risky membayar denda Rp200 juta subsider 140 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp3.952.201.800. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Risky Pratama selama tujuh tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di persidangan. JPU menyatakan Risky terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara dugaan pemotongan dana BSPS yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima b...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman berharap agar koalisi sipil terus mengawasi proses pembahasan RUU Pemilu yang naskahnya masih disusun Komisi II DPR. Benny meminta agar koalisi tak percaya sepenuhnya kepada DPR selama membahas RUU tersebut. Masyarakat, kata dia, harus mewaspadai potensi penyelundupan pasal. "Kalau didiamkan begitu saja, pasti nanti akan muncul pasal penyelundupan. Enggak jelas asal usulnya dari mana, tiba-tiba muncul dan tiba-tiba disahkan. Ketika kita bangun, terlambat kita" ujar Benny dalam sebuah forum diskusi di UIN Jakarta, Selasa (7/7). Benny mengaku mengkhawatirkan agenda terselubung dalam proses pembahasan RUU Pemilu.  Terutama potensi RUU Pemilu dibahas mendadak untuk menghindari judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Supaya tidak ada alasan, nanti tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, rakyat mengajukan judicial review dan kemudian MK tidak punya waktu untuk menguji dan membatalkannya," ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memeriksa proses pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas pemberitaan mengenai pelantikan sejumlah pejabat yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Bima. Perwakilan Tim APIP Itjen Kemendagri, Hanna Permata, mengatakan tim telah berada di Kota Bima sejak 5 Juli 2026 untuk melakukan pemeriksaan awal.  Pada tahap ini, tim mengumpulkan dokumen serta meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pelantikan. "Saat ini tim masih berada pada tahap pemeriksaan awal dengan melakukan pengumpulan dokumen serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait yang telah dipanggil," ujar Perwakilan Tim APIP Itjen Kemendagri, Hanna Permata di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (7/7). ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertempat di Graha Sawunggaling pada Kamis 9 Juli 2026.  Sebanyak 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami mutasi dan rotasi jabatan untuk penyegaran organisasi dan optimalisasi pelayanan publik. Dalam pelantikan kali ini, terdapat beberapa poin penting yang menjadi atensi serius Wali Kota Eri Cahyadi, mulai dari urusan domestik keluarga ASN hingga sanksi tegas berupa pergeseran jabatan akibat kelalaian pengawasan di lapangan. Salah satu hal yang menarik perhatian dalam pelantikan ini adalah adanya empat pejabat perempuan yang memilih mundur dari posisi struktural utama karena tidak mendapatkan izin atau rida dari sang suami. Wali Kota Eri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian mereka selama ini dan mendukung penuh keputusan tersebut.  Menurutnya, bagi seorang wanita, rida suami adalah hal...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan harus dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, terutama oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Muhaimin saat meninjau langsung pelayanan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUP Prof. Ngoerah, Denpasar, Bali pada Rabu (8/7). Ia menilai pelayanan yang diberikan rumah sakit telah berjalan dengan baik dan tidak membedakan pasien berdasarkan status kepesertaan. "Terutama yang membahagiakan saya adalah BPJS yang para penerima bantuan iuran dari pemerintah, yang setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan Rp47 triliun per tahun itu, bisa dilayani dengan amat sangat baik, tidak ada pembedaan," ujar Muhaimin. Ia menegaskan bahwa pelayanan jaminan sosial yang baik merupakan hasil gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.  Dalam skema BPJ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman angkat suara soal isu skenario pembatasan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden yang dia tulis dalam opini di surat kabar beberapa waktu lalu. Dalam forum diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, Selasa (8/7), Benny menyebut tulisannya sebagai wake up call atau seruan untuk koalisi masyarakat sipil. Menurut dia, masyarakat harus mulai membangun kesadaran untuk mengawasi penyusunan RUU tersebut yang diduga juga akan dibahas mepet untuk menghindari gugatan judicial review. "Supaya tidak ada alasan, nanti tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, rakyat mengajukan judicial review dan kemudian Mahkamah Konstitusi tidak punya waktu untuk menguji dan mematalkannya," kata Benny. Benny secara tegas juga menolak wacana skenario pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden.  Menurut dia, alasan pembatasan itu tak masuk akal hanya karena berpotensi membuat gaduh. "Alasann...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan belanja rutin pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU periode 2023-2024. Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma menyebut satu tersangka baru tersebut merupakan Direktur PT Asaykhana berinisial JND. Selain itu, JND tercatat sebagai pengendali perusahaan lainnya yakni CV Nalisa Destia, CV Mila Kirana, CV Raflindo Pratama, PT Atrindo Prima Persada, CV Nursa Lima, CV Zafran Karya Utama CV Azio Osaka, dan CV Ardian Permata Indah. "Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penetapan tersangka terhadap JND," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7). Berdasarkan perannya, Dapot menyebut JND bersama pelaku lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif di Sekretariat Ditjen Cipta Karya. Rekayasa proyek itu terjadi pada periode 2023-2024. Praktik JND dan tersangka lainnya ini diduga telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp16 miliar. ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), A Rahman H Abidin membantah isu dirinya melantik istri dan iparnya.  Ia menjelaskan pelantikan hanya kepada istri yang diklaim telah sesuai ketentuan dan memperoleh persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rahman mengatakan pelantikan istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima pada Rabu (1/7) telah melalui mekanisme yang berlaku dan memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Sudah ada izin peraturan teknis dari BKN. Tanpa itu kami tidak bisa melakukan pelantikan, bisa-bisa dibekukan hak kepegawaian daerah," ujar Aji Man, sapaan akrabnya, di Mataram, NTB, Rabu (8/7). Ia menjelaskan istrinya telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) selama 33 tahun dan menduduki jabatan administrator (eselon III) sejak 2016, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bima. Menurut Rahman, Badrah sempat dinonaktifkan dari jabatan struktural menjadi staf setelah ...