Kabar Progresif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah kehati-hatian dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terkait kontrak bagi hasil usaha dan kontrak manajemen dengan PT Unicomindo Perdana.  Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara sebelum merealisasikan pembayaran sebesar Rp104 miliar. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra, bahwa berdasarkan data dokumen yang dimiliki, sengketa ini berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen di Keputih pada tahun 1989. Ia menuturkan, kewajiban pembayaran dari Pemkot Surabaya berdasarkan kontrak dilakukan dalam 16 tahap.  Dimana tahap ke-1 hingga ke-14 telah dibayarkan, sementara tahap ke-15 dan ke -16 belum direalisasikan.  "Kewajiban pemkot berdasarkan kontrak ada 16 kali pembayaran. (Pembayaran tahap) ke-1 hingga ke-14 sudah dilaksanakan, tinggal tahap ke-15 dan ke-16 yang belum dibayarkan," kata Sidhar...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menertibkan data warga yang belum melakukan konfirmasi mandiri dalam validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025.  Kebijakan ini diambil setelah ratusan ribu data dinilai belum valid berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada Oktober 2025 hingga Januari 2026. Batas akhir konfirmasi ditetapkan pada 31 Maret 2026. Warga yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikenai penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa penangguhan sementara akses layanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menyampaikan bahwa hingga April 2026 sebanyak 4.040 kepala keluarga (KK) telah melakukan konfirmasi. “Memasuki April, Pemkot mulai memberlakukan penangguhan akses bagi warga yang belum terverifikasi. Dampaknya mencakup sejumlah layanan, seperti fasilitas kesehatan yang terhubung dengan BPJS, perizinan, hingga pengajuan surat keterangan tidak mampu,” kata Eddy, Kamis...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menghentikan penyelidikan dugaan korupsi proyek Apartemen Puncak CBD Wiyung oleh PT Wijaya Karya (WIKA) Gedung.  Korps Adhyaksa di jalan Raya Sukomanunggal ini menyatakan tidak menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan, hasil penyelidikan yang dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah saksi belum mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.  “Dari hasil pemeriksaan kami belum menemukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Putu Arya Wibisana, Kamis 16 April 2026. Ia menjelaskan, dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa antara PT WIKA Gedung selaku kontraktor pelaksana proyek dam Grup Puncak selaku pengembang apartemen CBD terkait proyek tersebut masih berada dalam ranah perdata.  “Karena masih ada hubungan keperdataan,” ujarnya. Menurut dia, terdapat perikatan antara pihak pengembang...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kado kepada masyarakat melalui program penghapusan sanksi administratif atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).  Program ini berlaku untuk tunggakan pajak mulai tahun 1994 hingga 2025 dengan periode bayar terhitung tanggal 1 hingga 30 April 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari mengatakan, kebijakan ini diambil untuk memberikan keringanan kepada warga di tengah kondisi ekonomi saat ini.  Menurutnya, penghapusan denda ini bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa terbebani bunga sanksi yang menumpuk.  "Ini adalah bagian dari apresiasi dan kado pemerintah kota kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke-733. Secara regulasi hal ini diperbolehkan, sehingga warga cukup membayar pokok pajaknya saja," ujar Rachmad Basari, Kamis 16 April 2026. Basari mengungkapkan, renta...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan hibah berupa perbaikan (rehabilitasi) Asrama Koblen kepada Polrestabes Surabaya.  Penyerahan bangunan yang telah tuntas direnovasi tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan bertempat di rumah dinas Wali Kota, Selasa 14 April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung kinerja kepolisian, khususnya dalam hal percepatan respons terhadap keluhan dan keamanan masyarakat. Wali Kota Eri mengatakan, rehabilitasi asrama yang berada di kawasan Jalan Koblen ini, dilakukan agar para personel kepolisian dapat tinggal lebih dekat dengan pusat kota dan tempat dinasnya.  Sebab, selama ini banyak anggota Polrestabes Surabaya tinggal di luar kota atau mengontrak di lokasi yang jauh, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam penanganan kondisi darurat. "Pak ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi angkat bicara soal pembayaran sebesar Rp104 miliar ke PT Unicomindo Perdana. Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini mengambil langkah kehati-hatian dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terkait kontrak bagi hasil usaha dan kontrak manajemen dengan PT Unicomindo Perdana.  Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara sebelum merealisasikan pembayaran. Makanya Pemkot Surabaya menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk mendapatkan pendapat hukum atau legal opinion (LO) terkait perkara yang dimaksud. "Sudah ada LO dari kejaksaan antara lain bahwa itu bisa dibayarkan kalau gedung dan peralatan pembakaran sampah berikut sarana penunjangnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam kondisi instalasi pembakaran sampah masih layak beroperasi," kata Wali Kota Eri, Rabu 15 April 2026. Ia menjelaskan, legal opinion dari kejaksaan tersebut telah diterbitkan pada 2019, meski perkara ini...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pelarian Nur Kholifah selama menjadi buronan kasus kasus kredot fiktif Rp9,6 miliar berakhir. Mantan pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Manukan itu akhirnya diamankan oleh Satgas SIRI Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Tim Tangkap Buron (Tabur) gabungan Kejari Surabaya dan Kejari Jakarta Selatan. Nur Kholifah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana Kejari Surabaya sejak tahun 2020. Ia terdeteksi keberadaannya dan ditangkap di sebuah rumah di Jakarta Selatan. Ketika diamankan petugas Nur Kholifah tanpa melakukan perlawanan. "Setelah diamankan, terpidana dibawa ke Kejari Jakarta Selatan untuk menjalani proses administrasi dan selanjutnya pada Selasa, 14 April 2026 sore, terpidana dibawa ke Surabaya untuk menjalani pidana badan selama 5 tahun di Lapas Perempuan Kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Sby tanggal 13 Oktober 2020," kata Kasi Intelijen Kejari S...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memfokuskan langkah percepatan penyediaan hunian bagi warga, khususnya generasi muda atau Gen Z, melalui rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).  Saat ini, pemkot menitikberatkan pada penyiapan lahan serta pematangan desain proyek agar segera dapat direalisasikan. Rusunami tersebut direncanakan hadir dengan konsep hunian modern dan menyasar Gen Z yang belum memiliki rumah pribadi.  Pembangunannya akan dilakukan di dua kawasan, yakni Rungkut (Surabaya Timur) dan Tambak Wedi (Surabaya Utara). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Krestian mengatakan, konsep hunian berjenjang ini mencakup beberapa kategori, mulai dari Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bersubsidi hingga rusunami. "Rusunami nantinya kita akan menyediakan konsep hunian ini berjenjang. Jadi yang sudah dimiliki pemkot saat ini adalah rusunawa subsidi yang sewa tertinggin...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan kebijakan Gerakan Surabaya Tanpa Gawai pada pukul 18.00-20.00 WIB sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus memulihkan interaksi sosial dalam keluarga.  Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 400.2.4/7809/436.7.8/2026 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital, yang tidak hanya bersifat imbauan, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam sistem pengawasan terpadu. Kebijakan tersebut diterbitkan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Tunas tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang menekankan penguatan perlindungan anak, pembatasan akses berbasis usia, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Upaya PT Unicomindo Perdana menagih kompensasi ganti rugi Rp 104,24 miliar dari Pemerintah Kota Surabaya kembali menemui hambatan.  Dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Surabaya, terungkap adanya syarat yang diajukan pemerintah kota sebelum pembayaran dilakukan. Syarat tersebut merujuk pada gugatan rekonvensi yang diajukan Pemkot Surabaya dalam perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 2012.  Dalam gugatan itu, Pemkot meminta perusahaan memperbaiki mesin pengolahan sampah. "Permintaan perbaikan mesin itu sudah diajukan dalam rekonvensi, tetapi ditolak majelis hakim,” kata Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong dalam RDP, Senin, 13 April 2026. Menurut dia, permintaan tersebut tidak pernah masuk dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali.  Seluruh putusan justru menyatakan Pemkot Surabaya wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi kepada PT Unicomin...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan sistem parkir digital atau pembayaran non-tunai di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS).  Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta mendorong digitalisasi layanan parkir di Kota Pahlawan. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) KBS, Muhammad Nahroni, menjelaskan penerapan sistem parkir digital di KBS telah dimulai sejak pertengahan Maret 2026 setelah melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. "Jadi di Kebun Binatang Surabaya (parkir digital) kita mulai tanggal 16 Maret 2026, sebelum event Lebaran (Hari Raya IdulFitri) itu dari teman-teman Dishub sudah koordinasi dengan kami," kata Nahroni, Rabu 25 April 2026. Ia menuturkan bahwa sebelum implementasi dilakukan, koordinasi intensif telah dilakukan mengingat sistem ini merupakan hal baru, baik bagi pengelola KBS maupun pengunjung. Meski demikian, pada tahap awal penerapan, sistem...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau warga segera melakukan pengecekan serta memperbarui dan mengonfirmasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui laman resmi https://surabaya.go.id/id/page/0/25002/cek-status-penonaktifan-nik.  Langkah ini penting agar status kependudukan tetap valid dan akses layanan publik tidak terdampak. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menyampaikan bahwa hingga April 2026 sebanyak 4.040 kepala keluarga (KK) telah melakukan konfirmasi mandiri hingga batas akhir 31 Maret 2026. “Warga kami dorong segera melakukan pengecekan. Konfirmasi diperlukan agar status dapat diverifikasi dan layanan tetap bisa diakses,” kata Eddy, Rabu 15 April 2026. Pemkot Surabaya menyediakan layanan konfirmasi secara daring melalui https://surabaya.go.id/id/page/0/25002/cek-status-penonaktifan-nik.  “Melalui laman tersebut, masyarakat dapat memastikan kesesuaian data sekaligus melakuk...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak warganya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan.  Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada oknum dari luar daerah yang tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan di wilayah Kota Surabaya.  Dirinya mengingatkan hal ini setelah menerima laporan, bahwa ada tempat penampungan sementara (TPS) di kawasan Balas Klumprik yang dimanfaatkan orang luar Kota Surabaya.  Hal ini dapat menyebabkan TPS tersebut meluber dan membebani kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo ke depannya. “Kan ada salah satu TPS yang di Balas Klumprik itu (yang membuang sampah) bukan orang Surabaya. Jadi ada (warga) perumahan yang di luar Surabaya, nah itu buangnya ke TPS itu,” kata Wali Kota Eri, Sabtu 14 Maret 2026. Oleh sebab itu, Wali Kota Eri mengajak warganya untuk mengingatkan dan saling menjaga wilayahnya.  “Jadi jangan sampai dimasuki oleh warga dari luar Surabaya. Jadi di situ itu dar...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat upaya pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika inflasi pada awal 2026.  Berbagai program intervensi pasar digencarkan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (y-on-y) Surabaya pada Februari 2026 tercatat 5,11 persen. "Jadi memang kalau secara year on year, kita (Surabaya) itu kan di angka 5,11%. Tapi memang kalau secara year on year, provinsi pun, nasional pun itu juga tinggi," ujar Vykka, Sabtu 14 Maret 2026. Vykka menekankan jika dilihat dari indikator lain, yakni year to date (y-to-d), kondisi inflasi Surabaya sebenarnya masih relatif terkendali.  Perhitungan inflasi dari awal tahun menunjukkan angka yang masih berada di bawah...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengintensifkan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan pasar murah serentak di 31 kecamatan untuk menjaga stabilitas harga pangan.  Memasuki hari ketiga pelaksanaan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi kembali melakukan pengecekan untuk memastikan distribusi logistik jelang Idulfitri 1447 Hijriah berjalan lancar. Didampingi Ketua TP-PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, Wali Kota Eri Cahyadi mengunjungi Balai RW 5 Lempung, Jumat 13 Maret 2026.  Dalam kunjungannya, ia mencatat antusiasme warga yang sangat tinggi, bahkan beberapa komoditas sempat habis sebelum jadwal yang ditentukan. Wali Kota Eri mengungkapkan, meski stok telah disiapkan untuk durasi empat hari, tingginya permintaan membuat beberapa bahan pokok ludes pada hari ketiga.  Namun, ia mengimbau warga untuk tidak khawatir karena stok segera ditambahkan hingga akhir pelaksanaan kegiatan. "Alhamdulillah pasar ini sudah berjalan ke hari ketiga, tapi memang sudah...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang libur Lebaran 2026 , Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya memastikan seluruh personel tetap bersiaga untuk mengantisipasi berbagai potensi kedaruratan.  Meski banyak warga melakukan perjalanan mudik, layanan pemadam kebakaran di Kota Pahlawan dipastikan tetap berjalan normal selama periode Lebaran. Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani menegaskan bahwa layanan Damkar tetap beroperasi seperti biasa selama masa libur Lebaran.  Seluruh personel tetap disiagakan untuk memberikan respons cepat apabila terjadi insiden di tengah masyarakat. “Untuk kesiapsiagaan menjelang libur Lebaran, Damkar Surabaya tetap siaga. Petugas tetap bertugas seperti biasa. Jika terjadi kondisi kedaruratan, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat 112 dan petugas Damkar akan langsung meluncur ke lokasi,” kata Laksita Rini, Jumat 13 Maret 2026. Ia juga mengimbau masyarakat yang hendak mudik agar memastikan kondisi rumah da...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kabar gembira, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya mengumumkan mekanisme pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu.  Mekanisme pemberian THR tersebut disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara daring melalui Zoom pada Jumat 13 Maret 2026. Wali Kota Eri mengatakan, pemberian THR kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PPPK penuh waktu dan paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing daerah.  Selain itu, pemberian tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. “Jadi, alhamdulillah hari ini kita berhitung betul karena sesuai dengan peraturan pemerintah itu (THR) bahwa disesuaikan dengan kekuatan APBD kita. APBD kita dipotong ya, ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) dan pasar murah secara serentak di 31 Kecamatan Surabaya sampai 14 Maret 2026.  Tujuan program ini digelar yakni untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447/2026.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program GPM dan pasar murah sudah berjalan sejak kemarin (11/3/2026).  Untuk memastikan program ini berjalan baik, pagi ini ia inspeksi mendadak (sidak) di dua titik lokasi sekaligus, mulai dari Kantor Kelurahan Simomulyo Baru hingga di Balai RW 1 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.  “Ini ada pasar murah yang kita lakukan selama empat hari, kita lagi sidak keliling apakah itu sudah berjalan atau belum,” kata Wali Kota Eri, Kamis 12 Maret 2026. Dalam program tersebut, pemkot menyiapkan berbagai jenis bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, daging sapi dan ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) membuka layanan penitipan hewan peliharaan bagi warga yang hendak mudik atau berlibur saat Lebaran 2026.  Layanan tersebut tersedia di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) milik pemkot dan dapat dimanfaatkan masyarakat selama periode libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 . Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiharti , mengatakan layanan ini disiapkan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mencari tempat aman untuk menitipkan hewan peliharaan selama ditinggal bepergian.  Melalui program tersebut, hewan peliharaan akan dirawat langsung oleh tenaga kesehatan hewan sehingga kondisinya tetap terpantau. “Melalui layanan ini, masyarakat bisa menitipkan hewan peliharaan selama masa liburan Lebaran. Hewan akan mendapatkan perawatan kesehatan, pakan dan minum yang cukup, serta pemantauan kondisi oleh tenaga kesehatan hewan,” kata Antiek, Jum'at 13 Maret 2026. Layan...