Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Jumat, 22 September 2023

Korupsi Rp18 Miliar, KPK Tetapkan Eks Dirut BUMD Sumsel Sarimuda Sebagai Tersangka


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) 2019-2021, Sarimuda, sebagai tersangka. KPK langsung menahan Sarimuda.

Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023), Sarimuda tampak memakai rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya tampak diborgol.

Sarimuda diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus ini terkait dengan kegiatan usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagai Badan Pengelola Kawasan Khusus (BP KEK) Tanjung Api-Api dengan kegiatan usaha jasa pengangkutan batu bara dengan menggunakan transportasi kereta api.

KPK mengatakan Sarimuda diduga membuat kebijakan untuk melakukan kerja sama pengangkutan batu bara dengan perusahaan pemilik batu bara ataupun pemegang izin usaha pertambangan. 

Melalui kontrak kerja sama dengan sejumlah perusahaan batu bara tersebut, kata Alexander, PT SMS Perseroda mendapatkan pembayaran dengan hitungan per metrik ton.

"Selain itu, PT SMS Perseroda juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung," ujar Alexander.

Pada 2020-2021, kata Alexander, Sarimuda diduga memerintahkan pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice (tagihan) fiktif. 

Pembayaran dari beberapa vendor, menurut dia, tidak sepenuhnya dimasukkan ke kas PT SMS Perseroda, tapi dicairkan dan digunakan Sarimuda untuk keperluan pribadi.

"Dari setiap pencairan cek bank yang bernilai miliaran rupiah, SM (Sarimuda) melalui orang kepercayaannya menyisihkan dengan besaran ratusan juta dalam bentuk tunai dan juga mentransfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya yang tidak memiliki kerjasama bisnis dengan PT SMS Perseroda," ucapnya.

"Perbuatan tersangka dimaksud, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 18 miliar," pungkasnya.

200 Brimob Dikirim ke Gorontalo Usai Kantor Bupati Pohuwato Dibakar


KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Sebanyak 200 personel Brimob Polda Sulawesi Utara dikerahkan ke Polda Gorontalo usai pembakaran kantor Bupati Pohuwato oleh massa aksi yang menuntut ganti rugi lahan.

"Iya ada 200 personel Brimob Sulut BKO ke Polda Gorontalo untuk di tempatkan di Pohuwato," kata Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Desmont Harjendro, Jumat (22/9).

Wakapolda Gorontalo Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi mengatakan penambahan pasukan Brimob Polda Sulut untuk membantu Polda Gorontalo mengamankan unjuk rasa di Kabupaten Pohuwato.

"Kemarin aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato sempat terjadi chaos antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Olehnya personel Brimob Polda sulut di BKO kan untuk membantu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa," ujarnya.

"Dengan bantuan ini kita dapat mengamankan jalannya aksi unjuk rasa sehingga dapat berlangsung aman dan terkendali," katanya.

Sebelumnya Penjabat Gubenur Gorontalo, Ismail Pakaya menyesalkan aksi pembakaran dan perusakan di kantor milik pemerintah yang di bangun dari uang masyarakat sendiri.

"Ini yang menjadi penyesalan saya, karena kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu uang-uang berasal dari masyarakat," kata Ismail.

"Kalau kita bakar kantor milik pemerintah, ya kita rugi sendiri sebagai masyarakat. Harusnya tidak dilakukan pembakaran," ungkapnya.

Pembakaran bermula dari aksi unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan untuk pertambangan. 

Massa sempat menggelar aksi di kantor perusahaan. Mereka diduga melakukan perusakan.

Setelah itu, warga beralih ke kantor DPRD berharap pihak anggota dewan dapat mendengarkan dan memberikan solusi atas tuntutan mereka yang meminta ganti rugi lahan. 

Namun, pimpinan DPRD Pohuwato tidak berada di tempat sehingga massa emosi dan melakukan perusakan.

Kemudian massa akhirnya ke kantor Bupati Pohuwato untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

Tapi, lagi-lagi massa tidak bertemu dengan Bupati Pohuwato sehingga massa emosi lalu melakukan perusakan hingga membakar kantor bupati.

Kajati Banten Telusuri Situ Aset Pemprov yang Dijual


KABARPROGRESIF.COM: (Banten) Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Banten Didik Farkhan Alisyahdi mengaku tengah menelusuri keberadaan situ di Provinsi Banten yang beralih fungsi.

Berdasarkan data yang dimiliki Kejati Banten dari 137 diperkirakan 36 situ yang sudah beralih fungsi.

“Ada yang sudah jadi daratan, pabrik, bahkan ada yang jadi perumahan,” kata Didik, Rabu (20/9/2023).

Menurut Didik, situ-situ yang berada di Banten sudah menjadi aset Pemprov Banten. 

Sayang situ tersebut ada yang tidak terdata, ada juga yang dikuasai oleh pihak tertentu.

“Tapi ternyata ada beberapa yang tidak terdata, dikuasai dan berubah fungsi. Ini kita mau mencoba mengembalikan fungsi-fungsi itu,” ujarnya.

Pemprov Banten sudah memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejati Banten terhadap sebanyak 137 situ untuk menyelesaikan aset-aset tersebut.

“Kita berupaya melakukan sertifikasi sehingga hak kepemilikan Pemprov itu terlindungi,”terangnya.

Lebih lanjut Didik mengatakan, akan terlebih dahulu menelusuri keberadaan situ tersebut. 

Jika ditemukan perbuatan melawan hukum, pihaknya tak segan-segan menyeretnya ke ranah hukum.

“Kita lagi inventarisasi, ini dikuasai siapa, bagaimana bisa beralih, ada perbuatan melawan hukumnya enggak saat peralihan itu. Kan infonya ada yang jual aset ini, sehingga pemprov tidak bisa menguasai aset tadi,” tandasnya.

KRI GNR-332 Laksanakan Passex Bersama Kapal Perang Australia dan India


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI I Gusti Ngurah Rai-332 unsur Satkor Koarmada II, mendapatkan tugas untuk melaksanakan Passing Exercise (Passex) bersama Kapal Perang Australia HMAS Toowomba 126 dan Kapal Perang India INS Sayahdri F49 sebelum kapal tersebut meninggalkan Perairan Indonesia untuk melanjutkan pelayaran, bertempat di Perairan Selatan Pulau Jawa, Samudera Hindia. Kamis (21/9).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Passex ini meliputi Commcheck, Prep Photoex, Photoex, Farewell Pass yang berjalan dengan aman dan lancar.

Tujuan dilaksanakannya Passex yaitu untuk mempererat hubungan diplomasi antar negara serta meningkatkan kemampuan prajurit dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk melindungi Perairan Indonesia. 

Kegiatan ini merupakan perintah dari Pangkoarmada ll Laksda TNI Yayan Sofyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sebagai upaya untuk mengasah kemampuan serta profesionalisme prajurit TNI AL khususnya prajurit Koarmada II dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga Perairan Indonesia.

Dukung Energi Ramah Lingkungan, Enero Siapkan 1.900 KL Bioetanol Fuel Grade Untuk Pertamax Green


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X melalui anak usahanya PT Energi Agro Nusantara (Enero) berkomitmen penuh mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Energi Nasional melalui pengimplementasian bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan. 

Tahun 2023 ini, PT Enero menyiapkan 1.900 Kilo Liter bietanol fuel grade untuk diserap Pertamina sebagai bahan campur untuk Pertamax Green.

Direktur PT Enero, Puji Setiyawan, Jum'at (22/9/2023) menjelaskan, bahwa Enero memiliki kapasitas 100 Kilo Liter Per Day (KLPD). 

“Saat ini 50% kapasitas pabrik kami optimalkan untuk memproduksi fuel grade, sisanya kami gunakan untuk produksi ENA Grade,” terang Puji. 

Tahun 2024 mendatang, 70% hingga 80% kapasitas PT Enero akan digunakan untuk produksi fuel grade. 

Peningkatan produksi akan dilakukan seiring dengan besarnya serapan bioetanol dari Pertamina. 

PT Enero sendiri siap untuk memproduksi bioetanol fuel grade dengan mengoptimalkan kapasitas pabriknya. 

“Sampai saat ini, Pertamina baru mengambil 60 Kilo Liter untuk kebutuhan Pertamax Green, sebagai uji coba di beberapa pom bensin di Surabaya dan Jakarta. 

Harapannya pengambilan bioetanol fuel grade bisa segera dilakukan secara bertahap dan kontinyu, sehingga Pertamax Green bisa segera diaplikasikan,” tambah Puji. 

Pencampuran bietanol dalam bahan bakar kendaraan ini sudah diuji keamanannya, sehingga tidak akan merusak mesin kendaraan. 

Keberhasilan penerapan bioetanol dalam bahan bakar ini sudah dilakukan di beberapa negara seperti Brazil dan Thailand. 

Bioetanol yang diproduksi PT Enero berasal dari tetes tebu yang dihasilkan oleh pabrik gula, dimana 4 Kilogram tetes dapat menghasilkan 1 Liter Bietanol. 

Bioetanol sendiri memiliki prospek menjanjikan ke depannya. 

Pemerintah akan merencanakan pembangunan empat pabrik bioethanol di wilayah Sumatra dan Jawa sampai dengan tahun 2028. 

Pembangunan pabrik bioetanol ini untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia, khususnya sebagai bahan campur untuk Pertamax Green.

Gubernur Khofifah Resmikan 78 Huntap Pasca Banjir Bandang di Bondowoso


KABARPROGRESIF.COM: (Bondowoso) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan hunian tetap (huntap) Relokasi Rumah dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kec. Ijen, Kab. Bondowoso, Kamis (21/9/2023).

Peresmian tersebut ditandai dengan pemberian kunci mockup huntap secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada 5 orang perwakilan penghuni. 

Serta penandatanganan prasasti dan pemotongan untaian pita. 

Turut mendampingi Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya BNPB RI Eny Supartini, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, dan Kalaksa BPBD Jatim.

Total sebanyak 78 rumah yang dibangun dengan luas masing-masing huntap ukuran 4x6 m2 yang dibangun di atas lahan 7x14 m2. Masing-masing bangunan juga sudah dilengkapi dengan MCK.

Kawasan area lahan yang digunakan merupakan tanah milik Perhutani dengan luas lahan kurang lebih 4,63 Ha. 

Sementara, luas lahan yang digunakan untuk relokasi rumah kurang lebih 1 Ha, sehingga masing-masing penerima bantuan mendapatkan lahan seluas 98 m persegi.

Gubernur Khofifah mengatakan, huntap tersebut dibangun setelah bencana banjir bandang melanda Desa Kalisat dan Sempol di lereng Gunung Ijen pada Februari lalu. 

Ia berharap, rumah ini akan lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan, karena dibangun di lokasi yang lebih aman dari sebelumnya.

"Ketenangan merupakan hal vital. Karena lokasi rumah sebelumnya berada di dekat arus lereng Gunung  Raung. Sehingga saat hujan maupun arus kuat, rawan banjir dan meresahkan warga. Semoga di lokasi yang baru ini warga lebih tenang, aman dan nyaman," katanya.

Menurut Khofifah , Huntap tersebut diisi oleh 29 warga Desa Sempol dan 49 warga Desa Kalisat. 

Berlokasi di kawasan strategis, huntap ini dekat dengan fasilitas kesehatan, pasar, tempat ibadah, pusat pendidikan, dan kantor pemerintah dalam jarak kurang lebih 2-3 km.

"Alhamdulillah ke-78 rumah tersebut juga sudah lengkap dengan MCK. Sedangkan sarana prasarana, pipanisasi, dan akses jalan sebagian akan terus digenjot percepatan penyelesaiannya," katanya.

Pembangunan huntap ini, lanjutnya, merupakan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jatim melalui BPBD, dan Pemkab Bondowoso. 

Total ada Rp 13,18 miliar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan huntap.

Dengan rincian, BNPB memberikan bantuan 5 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sebesar Rp 11,6 miliar untuk relokasi 65 unit rumah di Desa Kalisat, relokasi jalan lingkungan sepanjang 1.500 m di Desa Kalisat, relokasi drainase lingkungan sepanjang 3.000 m di Desa Kalisat, pengadaan tangkis afvour di Desa Sempol dan Kalisat.

Pemprov Jatim melalui BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebesar Rp 1,17 miliar. 

Anggaran ini digunakan untuk pembangunan fasilitas kamar mandi/MCK pada 78 unit rumah dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 300 meter.

Pemkab Bondowoso sendiri mengeluarkan anggaran senilai Rp 409,4 juta untuk kegiatan relokasi 13 rumah lainnya. 

Selain itu, bantuan lain didapatkan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang memberikan batuan berupa pintu untuk kamar mandi/MCK.

Peresmian huntap ini juga bertepatan dengan bulan  Rabi'ul Awwal yang merupakan bulan  kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. 

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut mengajak masyarakat untuk membaca sholawat bersama.

"Sangat banyak di antara warga Jawa Timur jikalau memasuki rumah baru, mereka  membaca shalawat Nabi. Kali ini, bapak-ibu memasuki rumah baru dengan membaca shalawat Nabi yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Semoga kita mendapat syafaat Rasullah Muhammad SAW," katanya.

Setelah peresmian, Khofifah menyempatkan diri meninjau rumah-rumah yang akan dijadikan hunian tetap. 

Tak lupa, dirinya juga turut menyapa warga.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan Bantuan Listrik Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah kepada 452 penerima manfaat yang diserahkan secara simbolis kepada 5 orang.

Salah satu penerima huntap, Siti (70) mengaku merasa sangat bersyukur. Sebab, bencana banjir bandang pada Februari lalu telah menghancurkan rumahnya.

"Waktu banjir, saya harus pegangan ke paku biar tidak hanyut. Rumah saya habis, dan saya tidur di kandang. Alhamdulillah saya senang sekali sekarang sama Bu Gubernur sudah dibangunkan rumah," pungkasnya.

Korupsi Bansos COVID-19, Kejari Purwakarta Tahan 3 Tersangka


KABARPROGRESIF.COM: (Purwakarta) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menahan tiga pejabat yang jadi tersangka kasus korupsi anggaran belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2020. 

Dana itu merupakan dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK dampak pandemi COVID-19.

Ketiga tersangka tersebut adalah Titov Firman Hidayat (Mantan Kadisnakertrans Purwakarta), Asep Surya Komara (Mantan Kadinsos P4A Purwakarta) dan Asep Gunawan (Mantan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Purwakarta).

Ketiganya ditahan pada Kamis (21/9/2023) malam. Mereka keluar dari Kantor Kejari mengenakan rompi berwarna merah muda bertuliskan 'Tahanan Kasus Korupsi Kajari Purwakarta'. 

Mereka dikawal petugas kemudian masuk ke dalam minibus untuk selanjutnya ditahan di Lapas Purwakarta.

Kasi Pidsus Kejari Purwakarta Nana Lukmana mengatakan, ketiga tersangka tersebut ditahan oleh Kejari Purwakarta. Mereka ditahan setelah diperiksa selama delapan jam.

"Pada hari ini, Kamis (22/9), kami memeriksa ketiga tersangka tersebut, kami periksa sejak pagi hingga tadi jam 10 malam dan langsung kami tahan," ujar Nana kepada wartawan di Kantor Kejari Purwakarta, Kamis (22/9/2023) malam.

Nana mengatakan, para tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan. Berdasarkan pertimbangan dan diskusi, Kepala Kajari PurwakartaRohayatie memutuskan menolak permohonan dan ketiganya langsung dibawa ke rutan.

Penetapan tersangka ini sudah dilakukan sejak Juli 2023, namun pihaknya baru melakukan penahanan secara resmi setelah melakukan pemeriksaan ulang saksi sebanyak 800 orang, hasil pemeriksaan ahli hingga hasil auditor internal.

"Kita baru hari ini melakukan panggilan sebagai saksi naik jadi tersangka dan ketiganya langsung kita tahan. Perannya dua kadis dan ketiga salah satu ketua serikat. Peran dua kadis itu tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap orang-orang yang diusulkan berdasarkan permintaan ketua serikat, hingga menyebabkan tidak tepat sasaran sesuai dengan SK yang dikeluarkan," katanya.

Lebih rinci Nana menjelaskan, dana BTT ini dikeluarkan untuk meringankan beban korban PHK akibat hantaman COVID-19, yang bersumber dari anggaran dinsos P3A Purwakarta tahun 2020. 

Namun hasil pemeriksaan data yang diusulkan tidak sesuai dengan data penerima.

Untuk data penerima ada yang masih bekerja, ada yang terkena PHK namun bukan dampak COVID-19. Lebih parahnya lagi, ada yang sama sekali bukan pekerja. Ketiga kategori itu malah mendapatkan dana bansos.

"Dari dana BTT COVID-19 untuk karyawan yang terkena PHK itu, dari 1.000 orang yang telah ditetapkan, ternyata hanya ada 87 orang yang tepat sasaran. Selebihnya sebanyak 913 orang yang mendapatkan bantuan itu tidak sesuai dengan yang sudah di SK-kan," ungkapnya

Selain itu, ia mengatakan pihaknya menemukan adanya potongan penyaluran BTT COVID-19 kepada karyawan yang terkena PHK. 

"Dari 1.000 orang yang telah ditentukan, setiap orang penerima bantuan hanya menerima Rp 1,8 juta. Sedangkan, masing-masing orang itu seharusnya mendapatkan Rp 2 juta. Ada potongan sebesar 10 persen atau Rp 200 ribu," kata Nana.

Adapun penetapan ketiga tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Kejari Purwakarta yang mengungkap kerugian negara hingga Rp 1.849.300.000 atau Rp 1,8 miliar lebih.

"Berdasarkan pemeriksaan kami, anggaran yang bersumber dari Dinas Sosial sebesar Rp 2.020.000.000 itu dikorupsi oleh tiga orang yang kini telah ditetapkan tersangka sebesar Rp 1.849.300.000," bebernya.

Nana mengatakan, ketiga tersangka tersebut kini dijerat dengan pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berlapis.

"Untuk ketiga tersangka tersebut, kami jerat dengan UU Tipikor No 31 Tahun 1999 Junto UU No 20 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 9. Hukuman paling berat ada di Pasal 2 Ayat 2 dengan hukuman maksimal hukuman mati," pungkasnya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum tersangka, yakni Dul Nasir mengatakan sudah melakukan upaya penangguhan penahanan. Namun, ia mengatakan Kejari Purwakarta telah menggunakan haknya untuk tersangka segera ditahan.

"Kami sebagai kuasa hukum telah berupaya secara maksimal, namun itu tidak apa-apa. Kami akan membuktikan apakah klien kami terbukti bersalah atau tidak pada persidangan nanti," kata Nasir.

Prajurit Koarmada II Raih Prestasi di Ajang Kasal Cup Water Sport Competition 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Prajurit Koarmada II meraih prestasi di ajang Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023, yang dibuka langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heru Purnomo, pada cabang olahraga Fins Swimming TNI/Polri dan Rubber Boat Race Open Tournament, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado. Jumat (22/9). 

Adapun hasil perolehan medali oleh Letda Laut (S/W) Salma Zakaria, meraih Juara III, pada kejuaraan Fins Swimming TNI/Polri dengan menempuh waktu 45 menit 49,56 detik. 

Sedangkan untuk kejuaraan Rubber Boat Race Open Tournament Tim Koarmada II B meraih juara 5 dengan catatan waktu 2 menit 36 detik 80. 

Di bawah Komando Komandan Divisi Pantai Koarmada II Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto, selaku pembina Yanus, menyampaikan bahwa olahraga air tersebut telah banyak menorehkan prestasi, diharapkan event berikutnya mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sementara itu, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sangat mengapresiasi atas keberhasilan dan prestasi yang telah diraih prajuritnya. 

"Teruslah semangat untuk meraih prestasi yang lebih membanggakan," ujarnya.

Bank Jatim Serahkan CSR Rehabilitasi RTLH Ke Pemkab Bondowoso


KABARPROGRESIF.COM: (Bondowoso) Dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bank Jatim) telah resmi memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa rehabilitasi 10 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bertempat di Pendopo Bondowoso, penyerahan CSR tersebut dilakukan secara simbolis oleh Vice President Manajemen Anak Perusahaan bank Jatim Glemboh Priambodo kepada Bupati Bondowoso K.H. Salwa Arifin pada hari Jumat (22/9/2023).

Direktur Utama bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan pemberian CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar. 

Selain itu juga sebagai upaya untuk mendukung program Pemkab Bondowoso dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

“Bantuan rehabilitasi RTLH ini juga sebagai bentuk apresiasi kami untuk masyarakat Bondowoso karena telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada bank Jatim dalam mengembangkan bisnis,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/9/2023).

Menurut Busrul, perbaikan RTLH yang dilakukan oleh bank Jatim ini tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kondisi rumah menjadi rumah yang sehat dan layak huni saja. 

Tetapi di balik itu, ada manfaat yang lebih luas. 

”Seperti memperbaiki kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penataan lingkungan permukiman, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat,” tegasnya.

Sebab, lanjut Busrul, ketahanan sosial yang baik adalah modal yang sangat penting untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat. 

Sehingga berbagai program pembangunan Pemkab bisa dijalankan sesuai rencana. 

“Kami berharap semoga bank Jatim dapat terus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.

Sementara itu, K.H. Salwa Arifin sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bank Jatim atas bantuan yang telah diserahkan karena bisa memberikan dampak nyata terhadap masyarakat Bondowoso.  

"Dengan adanya bantuan CSR dari bank Jatim, kini masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bondowoso dapat memiliki rumah sehat dan layak huni. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi warga kami dan menjadi pemicu kegiatan sosial lain di Kabupaten Bondowoso,” katanya.

Bupati Anna Mu'awanah Lantik 12 Pejabat Pemkab Bojonegoro


KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Guna mengisi jabatan yang kosong agar kegiatan pelayanan tetap berjalan, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, melantik 12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di Collaboration Room lt. 7 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (21/09/2023).

Bupati Anna dalam sambutannya menyampaikan, untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong maka dilakukan pelantikan pejabat. Hal ini sebagai langkah penting agar tidak menghambat pelayanan masyarakat.

“Seperti pengisian jabatan administrator Sekretaris Dinas Pendidikan sangat penting untuk segera diisi guna membantu kinerja dalam managemen sekolah, begitupun bagi pejabat-pejabat lainya Kepala Bidang maupun Kepala Seksi,”ujarnya.

Bupati Anna juga mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang terlantik dan dapat dengan segera menyesuaikan jabatan ditempat yang baru.

Adapun rincianya, pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 1 orang, Jabatan Administrator sebanyak 5 orang, dan Jabatan Pengawas sebanyak 6 orang. 

Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Djoko Lukito, S. Sos., MM : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah

2. Lukiswati, S.Pd : Sekretaris Dinas Pendidikan

3. Dery Aprilian, S. STP : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD

4. Heri Pujianto, S. STP : Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan

5. Danang Khurniawan, ST : Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

6. Flora Agrishinta, S. Pd : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

7. Lailatus Sa’adah, S. Sos : Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar Dinas Pendidikan

8. Novi Yustiana, S.Pd : Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan

9. Bambang Edi Susanto, S. Sos : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Purwosari

10. Wiega Bagus Andrianto, S.E., S. ST : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kapas

11. Mahbub, S. IP : Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kedungadem

12. Unggul Satryo Prabowo, S.H : Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan. 

Polisi Limpahkan Berkas 5 Tersangka Kasus Produksi Film Porno


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara lima tersangka kasus pembuatan film porno ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan berkas perkara ini telah dilimpahkan pada 8 September lalu.

"Kami telah mengirimkan berkas perkara tahap 1 ke JPU pada kantor Kejati DKI dalam rangka penelitian perkara atas 5 orang tersangka yang beberapa waktu kita lalu telah rilis," kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (22/9).

Ade menyebut saat ini penyidik masih menunggu hasil penelitian jaksa atas berkas perkara kelima tersangka kasus film porno tersebut.

Jika berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka penyidik akan segera melakukan pelimpahan tahap 2 sehingga proses persidangan bisa digelar.

"Tim penyidik sedang menunggu terkait petunjuk dari JPU terkait berkas perkara yang kita kirimkan untuk dilakukan penelitian berkas perkara oleh penuntut umum," ucapnya.

Polisi masih mencari keberadaan dua wanita yang terlibat sebagai pemeran dalam film porno buatan sebuah rumah produksi di Jakarta Selatan.

Kedua pemeran wanita tersebut hingga saat ini masih belum dimintai keterangan oleh penyidik. 

Sebab, surat panggilan yang dilayangkan ternyata salah alamat dan dikembalikan ke penyidik oleh pihak ekspedisi.

"Belum ditemukan alamat atau alamatnya tidak ditemukan, saat ini masih memprofiling terkait dengan alamat yang dimaksud. Karena beberapa informasi yang kita dapatkan alamat tersebut tidak ditemukan yang bersangkutan," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap pemeran ini perlu dilakukan oleh penyidik untuk melihat seberapa jauh keterlibatan mereka dalam proses produksi film porno.

Termasuk, untuk mendalami apakah ada pelanggaran terhadap UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dilakukan oleh para pemeran.

Ade menyebut pihaknya terus melakukan profiling untuk mencari alamat dan menemukan keberadaan dua talent wanita tersebut.

"Terus akan kita lakukan pencarian, beberapa informasi dan data sudah kita dapatkan nanti kita update ketika sudah mendapatkan alamatnya kita akan kirimkan kembali surat panggilan ulang terhadap yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya membongkar kegiatan rumah produksi yang membuat film porno di wilayah Jakarta Selatan.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka. 

Salah satunya adalah I yang berperan sebagai sutradara, admin, pemilik dan yang menguasai website serta produser dari film-film yang diunggah di tiga situs tersebut.

Terbaru, polisi telah memeriksa 12 dari 16 pemeran yang terlibat dalam pembuatan film porno tersebut pada Selasa (19/9).

Mereka yang hadir di antaranya adalah Virly Virginia, Meli3gp, Chaca Novita, Zafira Zun, Fatra Ardianata, hingga Ujang Ronda.

Pangkoarmada II Laksanakan Tatap Muka Dengan Prajurit Lantamal VIII Manado


KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny. Peni Yayan Sofiyan, melaksanakan tatap muka dengan seluruh Prajurit dan PNS jajaran Lantamal VIII serta anggota Jalasenastri Cabang VIII Daerah Jalasenastri Armada II dan diikuti secara Vicon oleh Para Danlanal dan anggota Jalasenastri Jajaran Lantamal VIII Manado, yang berlangsung di Gedung Graha Yos Sudarso Mako Lantamal VIII, Manado. Jumat (22/09).

Dalam sambutannya Pangkoarmada II menyampaikan, kita hidup dalam era ketidakpastian dan perubahan yang dinamis dan cepat dengan perkembangan/tranformasi teknologi digital, sehingga berdampak positif dan negatif bagi kehidupan prajurit dan keluarga. 

“Fenomena tranformasi teknologi digital negatif berupa efek sosial, sehingga terjadi keterbukaan informasi kepada masyarakat dunia, antara lain flexsing oleh pejabat dan keluarga menyebabkan kerugian untuk itu diperlukan hidup sederhana," ujarnya.

Penugasan personel saat ini di Lantamal VIII agar disyukuri karena negara melalui dinas/TNI AL masih memberikan kepercayaan dan jabatan kepada personel, sehingga dapat membina kebersamaan dan keharmonisan keluarga, disamping itu juga kesuksesan suami berkat dukungan keluarga. 

“Bangun sinergitas dengan Pemerintah Daerah, satuan samping TNI Polri dan instansi lainnya serta masyarakat Sulawesi Utara," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, S.A.P.,CHRMP., didampingi Ketua Korcab VIII DJA II Ny. Henny Nouldy Tangka, Wadan Lantamal VIII Kolonel Marinir Mikaryo Widodo, Pejabat Utama Lantamal VIII, serta para Komandan Lanal jajaran Lantamal VIII.

PDIP Tunggu Surat Bawaslu soal Kepala Daerah Ajak Dukung Ganjar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masih menunggu surat Bawaslu soal dugaan pelanggaran usai kepala daerah partai tersebut menyampaikan ajakan terbuka mendukung bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini partainya tak melakukan pelanggaran dalam kasus tersebut. 

Sebab, ajakan itu disampaikan di luar masa kampanye yang belum berlangsung. Namun, pihaknya akan tetap mengikuti keputusan Bawaslu.

"Sosialisasi kan boleh pakai kepala daerah. Oleh sebab itu kami menunggu surat dari Bawaslu seperti apa nanti akan kita pelajari," kata Djarot si kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9).

Dia membenarkan ajakan kepala daerah mendukung Ganjar merupakan instruksi partai. Namun, pihaknya menganggap hal itu bukan sebuah pelanggaran.

Djarot menegaskan PDIP merupakan partai yang taat terhadap aturan. Dia memastikan akan menarik instruksi tersebut jika memang dilarang.

"PDIP itu partai yang taat dengan aturan, taat asas jadi nanti kita lihat dulu suratnya dari Bawaslu. Kalau emang enggak boleh enggak apa-apa, ya enggak boleh," kata dia.

Sebelumnya akun media sosial X (dulu Twitter) milik PDIP mengunggah video yang menampilkan sejumlah kepala daerah yang juga kader partai itu untuk mengajak masyarakat memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemungutan suara 14 Februari 2024.

Video itu menampilkan Gibran Rakabuming dan pada kepala daerah lain yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Bupati Grobogan Sri Sumarni, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Bawaslu kemudian meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memberi pembinaan kepada sejumlah kepala daerah yang muncul di video tersebut. 

Permintaan itu disampaikan sebab Bawaslu belum bisa menjatuhkan sanksi.

Cegah Perkawinan Dini, Wali Kota Eri MoU dengan Pengadilan Agama dan Kemenag Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan Penandatanganan MoU/Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kota Pahlawan, Jumat (22/9).

“Karena salah satu faktor tertinggi adanya stunting atau kematian ibu dan anak adalah pernikahan dini. Akhirnya kami (pemkot) berdiskusi dengan Pengadilan Agama dan Kemenag karena ini adalah tujuan negara untuk mengurangi kematian ibu dan anak, juga mengurangi stunting,” kata Wali Kota Eri di Ruang Sidang Walikota.

Dengan adanya MoU tersebut, Wali Kota Eri meyakini di tahun 2024 akan tercapai zero pernikahan dini. 

Hal ini dimulai di tingkat kelurahan dengan tidak memberikan surat keterangan belum menikah (N1) kepada pasangan yang usianya belum ideal menikah. 

Selain itu, MoU tersebut juga mengatur kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya.

“Salah satunya yang kita atur adalah seorang suami yang berpisah dengan istrinya memiliki kewajiban menafkahi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak menafkahi atau lari maka semua adminduknya kita blokir. Ini sebagai pertanggungjawaban bahwa perpisahan tidak boleh mengorbankan putra-putrinya,” tegasnya.

Melalui penandatanganan Mou itu, Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama, dan Kemenag Surabaya menargetkan tidak ada lagi pernikahan dini di Kota Pahlawan. 

Pencegahan tersebut juga dilakukan melalui layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) milik pemkot, bahkan Pengadilan Agama dan Kemenag Surabaya juga dilibatkan dalam pemberian arahan serta fatwa sebagai bagian dari edukasi pencegahan pernikahan dini dan perceraian.

“Tentunya sosialisasi dan edukasi akan melibatkan Puspaga, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), PKK, Kader Surabaya Hebat (KSH), dan Forum Anak Surabaya (FAS). Karenanya saya berharap kepada seluruh orang tua di Kota Surabaya bisa menjaga ketahanan keluarga serta mendidik anak-anaknya. Dan turut berperan serta dalam upaya mencegah pernikahan dini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Surabaya Samarul Falah mengatakan, pihaknya bersama Pemkot Surabaya dan Kemenag Surabaya ingin melakukan upaya pencegahan perkawinan anak agar di Kota Pahlawan bisa tercapai zero pernikahan dini. 

“Kami bersama-sama berupaya mencegah pernikahan dini. Saya yakin tahun 2024 di Kota Surabaya zero pernikahan dini karena dasarnya sudah jelas, baik dari aturan Perwali maupun Kemenag,” pungkasnya. 

Optimalkan Pembinaan Warga Binaan, Kemenkumham Jatim Gandeng BLK


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur tak mau setengah-setengah dalam melakukan pembinaan kemandirian untuk warga binaan. 

Instansi yang dipimpin Saefur Rochim itu menginstruksikan jajarannya untuk menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK).

"Tujuannya agar pembinaan lebih optimal karena instrukturnya adalah ahli yang tersertifikasi," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim, Kamis (21/9/2023).

Menurut Rochim, dengan menggandeng BLK, ilmu praktis yang diberikan akan lebih tepat guna.

"Karena kami harap warga binaan nanti bisa mendapatkan sertifikat keahlian dari BLK yang diajak bekerjasama," urai Rochim.

Rochim mencontohkan, salah satu lapas yang mulai bergerak adalah Lapas Ngawi. Lapas yang dipimpin Gowim Mahali itu menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) Madiun.

"Kami sudah bergerak dengan mulai menjajaki program pelatihan bersertifikat bagi warga binaan kami," ujar Gowim.

Langkah ini, lanjut Gowim, akan segera ditindaklanjuti dengan MoU dan perjanjian kerjasama. Sehingga kegiatan bisa berkelanjutan dengan sasaran yang tepat.

"Pihak BLK nantinya akan memberikan fasilitas guna mendukung kegiatan pelatihan, tentunya ini menjadi simbiosis mutualisme yang baik," terangnya.

Selain itu, pihak BLK juga akan menyediakan instruktur, materi, dan sertifikat tanda tamat pelatihan. Sehingga menjadi nilai lebih untuk warga binaan ketika bebas nantinya.

“Mengingat nantinya sebagai bekal warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial ke masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri,” tutupnya.

Pangkoarmada II Ikuti Opening Ceremony Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal VIII) Manado menggelar Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., bersama Ketua Umum Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan hadir dalam pembukaan Kasal Cup Tahun 2023, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado.

Kompetisi olahraga air tahun ini dihadiri pejabat teras Mabes TNI AL, Pangkotama dan Komandan Satuan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dalam hal ini diwakili oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.

Dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakasal menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan potensi maritim dengan pendekatan berbasis masyarakat dan penerapan tugas yang telah diamanatkan tersebut diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, disamping berperan sebagai venue bagi atlet untuk memperoleh wadah pembinaan dalam meningkatkan keterampilan kejuaraan olahraga air, juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi daerah dan daya tarik kejuaraan bagi masyarakat dari berbagai kalangan juga dapat menarik pengunjung serta wisatawan yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Sementara itu, Wakasal mengatakan ini merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih TNI AL kepada Pemprov Sulut. 

“Kegiatan ini juga dalam memeriahkan HUT Provinsi, HUT Angkatan Laut dan HUT TNI,” ungkapnya. 

Menurutnya, Provinsi Sulut ini sangat indah sekali. Banyak perubahan yang terjadi dan destinasi wisatanya sangat bagus.

Sniper Tim Damai Cartenz Tembak Anggota KKB, 1 Tewas


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penembak runduk (sniper) Satgas Damai Cartenz menembak mati satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Ananias Ati Mimin, di Kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno mengatakan anggota KKB tersebut ditembak ketika tengah menyerang pesawat sipil yang melintas.

"Tim sniper kami berhasil menembak mati salah satu KKB, yang kami tembak dari jarak 800 meter saat mereka melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas di ketinggian Oksibil," kata Bayu dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Bayu pun mengklaim aksi tim sniper tersebut turut melukai sejumlah anggota KKB lain.

"Terlihat dari teropong kami bahwa beberapa KKB terluka akibat tembakan dari Tim Sniper kami." ujar Bayu.

Bayu menjelaskan nama anggota KKB yang diklaim tewas terkena timah panas itu bernama Ricky Sasaka. 

Namun, jasad Ricky tak berhasil diamankan aparat gabungan lantaran telah dibawa oleh anggota KKB lain.

"Nama pasukan yang ditembak aparat itu Ricky Sasaka, info terakhir sudah mati. Ini adalah informasi yang kami peroleh dari sumber kami di lapangan." jelas Bayu.

"Sayangnya, Jenazah korban dan senjata anggota KKB tersebut berhasil dibawa lari oleh kawan-kawannya masuk ke dalam hutan saat pasukan Satgas Damai Cartenz melakukan pengejaran dan penyisiran," imbuhnya.

Sebelumnya, KKB pimpinan Ananias Ati Mimin ini dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Sembrakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (20/9).

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan aksi pembakaran tersebut adalah bentuk penolakan terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah tersebut.

"Bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan. TNI Polri akan bertindak tegas dengan penegakan hukum terhadap aksi KKB," kata Johanis dalam keterangan tertulis (21/9).

Foto Anies-Muhaimin Muncul di IG KBS, Komisi B minta BUMD Berhati-hati


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menyoroti munculnya foto pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies-Muhaimin Iskandar, di akun media sosial Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan, seharusnya pihak manajemen khususnya admistrasi pengelola media sosial KBS berhati-hati.

"Karena sebagai instansi BUMD, KBS harus netral dari kegiatan dukung mendukung calon presiden atau kegiatan elektoral," ujarnya pada Selasa (19/09/2023).

Pihak admin akun Instagram KBS segera menghapus postingan foto tersebut, setelah ramai jadi bahan perbincangan masyarakat. 

Pihak manajemen KBS mengaku kalau akun media sosialnya diretas.

"Untung KBS bergerak cepat. Saya menduga tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ini menjadi bahan pembelajaraan KBS dan BUMD lainnya milik pemkot surabaya, supaya berhati-hati untuk selalu memantau akun media sosialnya. Supaya kejadian ini tidak terulang," terang Anas.

Anas mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) bahwa memang salah satu akun medsosnya diretas atau di hack.

"Pak Dirut (KBS) tadi menyampaikan kepada saya bahwa pihaknya masih mencari siapa peretas akun medsosnya," terangnya.

Anas Karno juga mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Surabaya dan membenarkan bahwa akun BUMD tersebut memang diretas oleh oknum tak bertanggung jawab.

Lebih lanjut Anas menjelaskan, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk di masyarakat, bagi BUMD milik pemkot Surabaya, terutama KBS.

"Tahun politik ini memang rentan terjadi hal-hal yang tak diinginkan dengan memanfaatkan momentum tahun politik tersebut. Saya berharap agar lebih prepare dan berhati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan sebagai alat berkampanye," imbuhnya.

Pasca kejadian tersebut pihak manajemen KBS melalui akun media sosialnya, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. 

"Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua...kami menginformasikan bahwa postingan di akun instagram Kebun Binatang Surabaya telah diretas. Saat ini kami sedang mengupayakan agar akun kami kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terimakasih" tulis admin akun instagram KBS.

Eks Bupati Bangkalan Ra Latif Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Jaksa eksekutor KPK Nanang Suryadi telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Eksekusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ra Latif akan menjalani pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi masa penahanan. 

Selain pidana badan, ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan ditambah uang pengganti sebesar Rp9,7 miliar subsider tiga tahun penjara.

Ra Latif diproses hukum KPK atas kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta penerimaan gratifikasi. KPK turut menjerat lima tersangka lain dalam kasus suap lelang jabatan tersebut.

KPK menyebut Ra Latif melalui orang kepercayaannya meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan untuk eselon 3 dan 4. 

Uang yang diminta mulai dari Rp50 juta sampai Rp150 juta.

KPK pun sempat menyebut Ra Latif diduga menerima uang sebesar Rp5,3 miliar dan menggunakan uang tersebut untuk survei elektabilitas.

Babinsa Jetis Ajak Warga Bersih-Bersih Makam


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Aksi bersih-bersih bersama warga kali ini dilakukan oleh Babinsa Jetis, Kodim 0812/Lamongan di TPU Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Jumat (22/09/2023) pagi.

Babinsa Jetis Serka Agus BP mengatakan aksi bersih-bersih itu merupakan salah satu cara mensosialisasikan hidup bersih dan sehat. 

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi warga,” ucapnya.

Serka Agus menambahkan, Babinsa sebagai ujung tombak masyarakat harus bisa menjadi tauladan ditengah masyarakat.

Bahkan, kata dia, seorang Babinsa juga harus bisa menjadi solusi kesulitan ditengah masyarakat. 

“Jadi, kami juga memiliki tugas pokok ditengah masyarakat,” pungkasnya.

Tak hanya itu saja, ia menambahkan jika aksi bersama masyarkat tersebut merupakan wujud Kemanunggalan TNI dan rakyat, khususnya Koramil dengan warga.

“Ini bentuk Kemanunggalan TNI dan rakyat. Ini tujuan kami menggelar bersih-bersih bersama warga ini,” jelasnya.

Ini Kata Khofifah soal Tawaran Gabung Timses Anies-Cak Imin


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melafalkan doa zikir saat ditanya soal tawaran jadi anggota timnas pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada pilpres 2024 mendatang.

"Laa haula wala quwwata illa billah aliyyil adzim. Laa haula wala quwwata illa billah aliyyil adzim," kata Khofifah, kepada awak media saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Rabu (20/9/2023) malam.

Begitu juga saat ditanya, apakah dia telah ditawari langsung atau pun sudah ada komunikasi dengan kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Ketua Umum PP Muslimat itu memilih menghindar.

"Sampun sampun sampun, matur nuwun, wes wes rek suwun, wes suwun (sudah sudah sudah, terima kasih, sudah ya sudah, sudah terima kasih)," ucapnya.

Sebelumnya, Perempuan Bangsa yang berada di bawah naungan PKB tak menutup kemungkinan akan mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bangsa, Siti Mukaromah yang juga anggota MPR RI Fraksi PKB saat ditanya soal kans mengajak Khofifah bergabung.

"Siapa saja memungkinkan, artinya bahwa kita ingin memasukkan perempuan dalam segala beberapa punya keahlian dalam berbagai, punya kapasitas dan kapabilitas dari yang kita butuhkan untuk di situ ketika beliau nanti melekat sebagai tim," ucapnya di Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Mukaromah mengatakan pasangan Anies-Cak Imin membutuhkan sosok perempuan yang punya kapasitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Selain Khofifah, sempat muncul juga nama Najwa Shihab. 

Hadìri Seminar Bela Negara, Anas Karno dorong peran mahasiswa di Pemilu


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, menghadiri Seminar Bela Negara yang digelar Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), pada Sabtu (16/09/2023). 

Turut hadir dalam seminar tersebut, Laksamana Madya TNI (purn) Agus Setiaji mantan Sekjend Kemenhan RI.

"Kita mendukung peran aktif mahasiswa dalam proses demokrasi Pemilu, agar terselenggara dengan baik, Luber (langsung umum bebas rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). Sebagai bentuk bela negara," ujar Anas Karno pada Rabu (20/09/2023).

Legislator PDIP Surabaya tersebut menambahkan, peran mahasiswa sangat strategis dalam keberlangsungan demokrasi.

"Diantaranya menjadi relawan pemantau Pemilu. Yang merupakan bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam proses demokrasi. Dan juga menambah wawasan serta pengetahuan mereka dari kampus, sebagai laboratorium demokrasi," jelas Anas, yang juga Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Surabaya.

Sementara itu Agung Setiawan Direktorat Pengembangan Ormawa dan Alumni Unesa mengatakan, pihaknya kerap kali mengikut sertakan mahasiswa, sebagai relawan pemantau dalam beberapa kali perhelatan Pemilu.

"Di Pemilu 2024, kita sudah diberikan pesan oleh Bawaslu supaya Unesa berkontribusi untuk menjadi relawan pemantau Pemilu di mulai dari elektoral tingkat kota, provinsi, hingga pusat," jelasnya.

Lebih lanjut menurut Agung, mahasiswa relawan Unesa disebar di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur.

"Kalau Surabaya targetnya separuh dari tiap dapil di TPS terisi semua dari sekitar 8167 TPS. Begitu pula di Sidoarjo dari sekitar 5000an TPS," imbuhnya.

Agung menambahkan, sebelum mahasiswa diterjunkan sebagai relawan pemantau, dibekali dengan pengetahuan elektoral.

"Objek yang dipantau diantaranya Komponen pelaksanaan Pemilu.  Apakah prosesnya sudah sesuai prosedur secara administrasi. Kemudian tahapannya, apakah ada pelanggaran terjaminnya warga negara menggunakan hak suaranya," ujarnya.

Lalu memastikan tidak ada kecurangan. Misalnya money politik dan pengkondisian suara.

"Intinya kita membantu KPU maupun Bawaslu, agar pemilu berlangsung dengan baik," pungkas Agung Setiawan.

PT Puncak Dharmahusada Kembalikan Uang Konsumen Setelah Dua Kali Kekalahan di Sidang Perdata


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua kali Kekalahan di Sidang Perdata, PT Puncak Dharmahusada (bagian dari Puncak Group) harus mengembalikan uang konsumen.

Budi Pranoto, selaku konsumen PT Puncak Dharmahusada (Puncak Group), menuntut pengembalian uang sebesar Rp 145 juta setelah tidak ada prospek pembangunan atas apartemen yang telah dibayarkannya.

Meskipun sempat ada kesepakatan pengembalian sebesar 50 persen, pihak PT Puncak Dharmahusada melakukan pemotongan administrasi yang dirasa sangat memberatkan.

Gugatan akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 2021 lalu dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.G.S/2021/PN.Sby.

Hery Siregar, kuasa hukum dari kantor hukum Julianto Simanjuntak dan Rekan, menjelaskan bahwa klien mereka memutuskan mengundurkan diri karena tidak ada pembangunan apartemen Dharmahusada meski sudah membayar lebih dari 60 persen harga jual.

"Majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan klien dan memerintahkan PT Puncak Dharmahusada untuk membayarkan pengembalian uang kepada Budi Pranoto sejumlah Rp 145 juta," kata Hery Siregar, Kamis (21/9).

Namun PT Puncak Dharmahusada menyatakan keberatan dan melakukan upaya perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri Pasuruan setelah putusan majelis hakim dan dikeluarkannya Berita Acara Sita Eksekusi. 

Sayangnya, upaya perlawanan eksekusi tersebut ditolak oleh majelis hakim, yang menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

"Setelah melalui upaya panjang dan ditolaknya upaya keberatan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya mengeluarkan Berita Acara Eksekusi," jelasnya.

Karena eksekusinya lanjut Hery Siregar bukan berupa jaminan, Pengadilan Negeri Surabaya melakukan blokir uang tunai di Rekening PT Puncak Dharmahusada, yang nantinya akan diberikan kepada klien mereka.

"Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 50 orang pembeli dan pemesan apartemen Puncak Merr dan Puncak CBD telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)," ungkapnya.

Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 200 juta untuk setiap pembelian unit dengan total keseluruhan Rp 12,6 miliar dan untuk segera mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada penggugat. 

"Selain itu, tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10 juta per hari," pungkasnya.

Dandim Lamongan Peringati Haornas


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Hari Olahraga Nasional atau Haornas di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat ini diwarnai denga sejumlah aksi peringatan. 

Salah satunya olahraga bersama yang digelar di alun-alun Kabupaten Lamongan. Jumat (22/09/2023).

Selain dihadiri Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, olahraga tersebut turut diikuti Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

Acara itu diawali dengan senam Ling Tien Kung dan senam kreasi. Senam itu diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

“Melalui peringatan ini, kita berusaha memasyarakatkan olahraga,” ujarnya.

Senada, Dandim Lamongan menambahkan olahraga merupakan salah satu cara praktis dalam membentuk kesehata tubuh. 

Ia menilai, memasyarakatkan olahraga merupakan salah satu cara ampuh dalam mewujudkan masyarakat sehat.

“Maka dari itu, sangat penting kalau kita memasyarakat olahraga. Itu demi terwujudnya masyarakat sehat di Lamongan,” pungkasnya.

Kapal RS Laksamana Malahayati Sandar di Surabaya, PDIP Gelar Pengobatan Gratis untuk Rakyat


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapal rumah sakit (RS) terapung Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan singgah di perairan Surabaya. 

Rencananya kru awak medis akan memberikan pelayanan kesehatan gratis dan beragam bakti sosial lain pada Kamis-Jumat (21-22/9/2023). 

Sebelumnya, Kapal RS terapung Laksamana Malahayati telah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. 

Terakhir singgah di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur, sebelum masuk perairan Surabaya.

Kehadiran Kapal RS terapung Laksamana Malahayati disambut antusias oleh para kader PDI Perjuangan di Kota Pahlawan. 

“PDI Perjuangan konsisten memilih jalur pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati menjadi satu lagi kiprah nyata PDI Perjuangan dalam membantu masyarakat,” ujar Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

RS Terapung Malahayati adalah kapal milik PDIP yang diresmikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 10 Juni 2023. 

Kapal RS tersebut berlayar ke sejumlah pulau di Indonesia untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. 

Fasilitas rumah sakit di dalam kapal tersebut sudah cukup lengkap. 

Mulai ruang operasi, perawatan, pengobatan, dan berbagai fasilitas lainnya.

“Kapal kesehatan Laksamana Malahayati bersandar untuk misi  pengobatan gratis kepada warga masyarakat. Juga ada bakti sosial lain yang dibutuhkan warga. Kegiatan berlangsung selama dua hari. Semoga bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Baktiono, Sekretaris DPC PDI Perjuangan, selaku ketua panitia penyambutan.

Baktiono mengatakan, warga sangat antusias menyambut kehadiran kapal Laksamana Malahayati. 

Beberapa hari terakhir PDIP Surabaya telah melakukan persiapan teknis untuk menyambut itu.

“Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati mengambil nama dari seorang pahlawan perempuan dari Aceh, yaitu Keumalahayati dari Kesultanan Aceh,” kata Baktiono. 

Laksamana Malahayati memimpin ribuan pasukan Inong Balee (janda-janda pahlawan yang telah syahid) untuk bertempur melawan penjajah. 

Dia gugur saat melindungi Teluk Krueng Raya dari serangan Portugis. 

“Malahayati ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 9 November 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo nomor 115/TK/Tahun 2017,” kata Baktiono. 

Adi Sutarwijono mengatakan, spirit perjuangan Malahayati menjadi inspirasi untuk terus mengobarkan semangat membela dan melayani orang lain. 

“Sesuai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, setiap kader PDIP wajib untuk terus membersamai masyarakat dalam segala situasi,” kata Adi.

Jegal Capres Cawapares yang Miliki Rekam Jejak Buruk, Aktivis Mahasiswa Ajukan Uji Materiil UU Pemilu ke MK


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jelang Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran perkara uji materiil (judicial review) Undang Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). 

Kali ini aktivis yang tergabung Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi) melayangkan permohonan uji materi terhadap Pasal 12L dan Pasal 93M UU Pemilu.

Sejumlah perwakilan dari organisasi Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) didampingi Kuasa Hukum mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas uji materiil terhadap Pasal 12L dan Pasal 93M Undang-undang Pemilihan Umum. 

Dari pasal itu, mereka meminta MK agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan penelitian khusus (Litsus) terhadap rekam jejak calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang bakal maju di Pilpres 2024.

"Dalam Pemilu 2024 nanti, kami berharap ke depan calon-calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang," ujar Halim Jeverson Rambe, koordinator kuasa hukum pemohon usai mendaftarkan permohonan uji materi ke MK. 

Menurutnya, Capres dan Cawapres yang maju di Pilpres 2024 harus dilihat rekam jejaknya. Mulai kesehatan fisik dan mental, bebas korupsi dan pencucian uang.

Para Capres dan cawapres, lanjutnya, juga harus diteliti apakah mereka pernah terlibat pelanggaran HAM manapun, termasuk  tragedi-tragedi yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi.

"Kami berharap MK dapat memutus permohonan ini secara adil sehingga konstitusi dari penerima kuasa dapat terlindungi oleh negara," harap dia.

Menurutnya, mengetahui rekam jejak Capres dan Cawapres sangat penting agar pemilih mengetahui profil dan rekam jejak calon yang akan dipilih.

Kuasa hukum pemohon, Sunandiantoro, SH, MH menambahkan rakyat harus mengetahui rekam jejak Capres dan Cawapres agar bisa memilih calon pemimpin terbaik sehingga dapat mengantarkan Indonesia lebih maju.

"Dalam permohonan ini kami meminta MK untuk memutuskan bahwa KPU dan Bawaslu bertugas untuk melakukan penelitian khusus terhadap rekam jejak capres dan cawapres yang akan maju Pilpres 2024 dan seterusnya. Selanjutnya KPU dan Bawaslu menyampaikan hasilnya kepada rakyat Indonesia," papar dia.

Surat Terbuka Pengacara Kampung

Dalam kesempatan ini, Sunandiantoro juga menyampaikan Surat Terbuka Pengacara Kampung Untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Berikut ini petikan dari surat terbuka:

Kepada Yth,

1. Bpk. Ganjar Pranowo beserta bacawapres 

2. Bpk. Prabowo Subianto Joyohadikusumo beserta bacawapres 

3. Bpk. Anies Rasyid Baswedan beserta bacawapres 

Kami Pengacara Kampung yang mewakili generasi milenial dan generasi Z yang tergabung dalam PROKLAMASI (Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia) meminta kepada Bpk. Ganjar Pranowo, Bpk. Prabowo Subianto Joyohadikusumo, dan Bpk. Anies Rasyid Baswedan beserta Bacawapresnya untuk secara terbuka dan gentle (secara ksatria) memberikan informasi, menyampaikan dan menjelaskan kepada KPU dan Bawaslu khususnya seluruh Rakyat Indonesia berkaitan dengan Rekam Jejak yang meliputi Rekam Medis (Kesehatan fisik dan mental), tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan Aktivis, penghilangan orang secara paksa, rekam jejak kinerja dan prestasi, serta pencopotan/pemberhentian semasa menjabat/memimpin di lingkungan militer atau sipil.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak konstitusional dalam memilih Bacapres dan Bacawapres, tentu kami tidak ingin seperti membeli kucing di dalam karung, sama halnya memilih suami atau istri yang memerlukan informasi tentang bebet, bibit dan bobot. 

Begitupula memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan membawa arah nasib Bangsa dan Negara Republik Indonesia ke depannya. KPU & Bawaslu harus tanggap dan responsif dalam hal ini. 

Kita semua Rakyat Indonesia berharap, verifikasi Bacapres dan Bacawapres yang dilakukan KPU tidak seperti kerja TUKANG STEMPEL yang memverifikasi Biodata dan Dokumen Bacapres dan Bacawapres secara administratif saja. 

Kita berharap KPU & Bawaslu bekerja memverifikasi Bacapres dan Bacawapres berdasarkan pada penelitian khusus dan faktual terhadap REKAM JEJAK para Bacapres dan Bacawapres yang mendaftar di KPU, serta mempublikasikan hasil penelitian khususnya (Verifikasi) tentang Rekam Jejak tersebut kepada seluruh Rakyat Indonesia. 

Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anis serta Bacawapres yang mendampingi. 

Maksud kami menyampaikan surat terbuka ini dalam rangka memperjelas informasi yang beredar dan sekaligus sebagai ruang klarifikasi secara terbuka atas banyaknya berita yang contohnya mengkaitkan Pak Ganjar dalam dugaan kasus pelanggaran HAM dalam isu pabrik semen rembang, juga berita yang mengkaitkan Pak Prabowo dalam dugaan kasus Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa tahun 1998, dan yang terbaru kasus Food Estate, serta berita yang mengkaitkan Pak Anies dalam dugaan kasus korupsi Formula E dan masuk menjadi bagian dari kelompok Islam radikal. 

Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anis serta Bacawapres yang mendampingi adalah sosok Negarawan. Untuk itu kami yakin Bapak-bapak tidak pernah gentar dan akan bersikap gentleman menyampaikan konfirmasi kebenaran secara terbuka kepada Rakyat Indonesia tentang Rekam Jejak sebagaimana layaknya seorang Patriot sejati. 

Terakhir kami sampaikan salam hormat kami untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies serta bacawapres yang nantinya mendampingi. 

Dukung dan jaga Gerakan Rakyat untuk membuka #rekamjejakcaprescawapres dalam Pilpres 2024. 

Penyelundupan Sabu-Sabu Berhasil Digagalkan Tim SFQR Koarmada II


KABARPROGRESIF.COM: (Tarakan) Tim Second Fleet Quick Response (SFQR) dan Intel Lantamal XIII Tarakan Koarmada II, berhasil menangkap pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 bungkus jenis dengan berat sekitar 15 kilogram, di jalur laut perairan sekitar Pulau Keciak, Kabupaten Bulungan, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kamis (21/09).

Kronologis diawali dengan adanya informasi akan dilakukan kegiatan ship to ship narkotika jenis sabu asal Tawau Malaysia di perairan sekitar Pulau Keciak, pada hari Rabu (20/09) pukul 18.30 WITA. 

Dengan segera Tim Gabungan Lantamal XIII bekerja sama dengan BNN Tarakan dan Bea Cukai Tarakan melaksanakan konsolidasi pergerakan dengan dibagi menjadi dua tim laut, yang selanjutnya pada pukul 19.00 sampai dengan 06.30 Wita, Kamis (21/09) Tim bergerak menuju posisi perairan sekitar Pulau Keciak dan melaksanakan pengendapan.

Pada kesempatan ini, Tim Gabungan dari Lantamal XIII bersama BNNP Kalimantan Utara dan Bea Cukai Kota Tarakan berhasil menangkap dan mengamankan penyelundupan sabu-sabu, Speed Banua Tangah Guci dengan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah tiga orang, serta satu Kapal Kayu Tomaissi 257 dengan ABK empat orang.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kaltara untuk dilakukan pendalaman serta pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan untuk speedboat dan kapal kayu diamankan di Dermaga Satrol Lantamal XIII.

B. Zaelani, SE : Program Berbagi Makanan Jumat Barokah Mampu Perkuat Silahturahmi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu diantaranya memberi sedekah di hari Jumat. 

Oleh karena itu banyak orang yang berbondong-bondong melakukan sedekah dengan membagikan makanan di hari Jumat. 

Memberi sedekah pada orang lain dapat mempererat tali silaturahmi sangat penting bagi kehidupan seseorang. 

"Memperbanyak sedekah khususnya di hari Jumat, maka bisa dijadikan sebuah cara untuk menambah keluarga baru, kerabat baru atau teman baru. Sekaligus mempererat jalinan tali silahturahmi kita sebagai mahluk sosial," kata B. Zaelani, SE disaat melakukan kegiatan Jumat Barokah sambil membagikan makanan sebanyak 400 paket di Jalan Rolak Karah Gunungsari Surabaya, Jum'at (22/ 9).

Kita tidak akan pernah mengetahui seperti apa kehidupan seseorang kelak dan saat kita membutuhkan bantuan, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan membantu kita.

Manfaat silaturahmi yang sangat berguna bagi kehidupan adalah dilapangkannya rezeki yang lebih luas. 

Hal ini dikarenakan silaturahmi dapat membantu meningkatkan keharmonisan antara anggota keluarga besar, saudara, teman lama dan masyarakat luas.

Kegiatan tersebut berjalan lancar, disambut gembira oleh masyarakat setempat dan pengendara motor yang kebetulan melewati Jalan Rolak Karah Gunungsari Surabaya. 



Tak ketinggalan, pengemudi dan penumpang ojek on line merasakan sedekah Jum'at Barokah yang pembagiannya dilakukan secara bergiliran dan tidak saling berdesakan.

B. Zaelani, SE merupakan calon legislatif (caleg, red) yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk perebutan calon anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 di daerah pemilihan Jawa Timur 1 (Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo) nomor urut 4. Perlu diingat, dalam Pemilu 2024 untuk pemilihan calon anggota DPR RI sudah ditetapkan surat suaranya berwarna kuning.

Alumnus Universitas Airlangga angkatan 1979, mengusung semangat dan slogan 'Menggapai Indonesia Maju Dan Sukses'. Mantan diplomat Indonesia di Iran terus melakukan kegiatan menyapa masyarakat secara langsung, menebar kebaikan manusiawi ke semua komunitas ataupun kelompok.

Pria yang berpenampilan simpatik dan santun, sekarang menempati Posko Pemenangan Sedulur Dewe Di Wisma Menanggal 2/9 Surabaya, membuka call center melalui HP/WA 082141319010. Lulusan Lemhanas PPA XVI/2009 tersebut, mengatakan dirinya siap menerima tamu dari semua kalangan dengan berbagai permasalahannya. 

Penyerapan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti, bila perlu difasilitasi agar pengaduan masyarakat Surabaya dan Sidoarjo bisa ditangani pihaknya dengan baik.

Gotong Royong Sangat Diperlukan Dalam Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate


KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Dalam misi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-118, Satuan Tugas (Satgas) Kodim 1501/Ternate telah bahu membahu dengan masyarakat mengerjakan proyek pembangunan jalan setapak sepanjang 494 meter dan lebar 2 meter. 

Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan mempermudah akses masyarakat di wilayah Kelurahan Bido Kec. Pulau Batang Dua Kota Ternate Prov. Maluku Utara, Jum'at (22/09/2023).

Proses pembangunan jalan setapak dilakukan dengan kerja bakti, dimana Satgas TMMD bekerja sama dengan masyarakat setempat. 

Mereka saling bahu membahu untuk menyelesaikan tugas ini. Masyarakat dengan sukarela memberikan tenaga dan partisipasi, sementara Satgas TMMD menyediakan peralatan dan supervisi teknis.

Keikutsertaan masyarakat dalam proyek ini merupakan bentuk komitmen dan keprihatinan mereka terhadap kondisi infrastruktur yang masih kurang memadai di daerah Kelurahan Bido. 

Dalam proses kerja bakti ini, terlihat semangat gotong royong yang kuat dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

Dalam upaya menjaga kualitas konstruksi jalan setapak, seluruh tim memperhatikan detail pekerjaan serta menggunakan material yang berkualitas. 

Pengerjaan dilakukan dengan teliti dan cermat guna memastikan jalan setapak yang dihasilkan dapat bertahan lama.

Tokoh masyarakat bapak Esau Sidemu berharap jalan setapak ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar Kelurahan Bido. 

Akses yang lebih baik akan memudahkan mereka dalam beraktivitas sehari-hari, terutama dalam mengangkut hasil laut.

Komandan SSK Satgas TMMD Kodim 1501/Ternate Letda Inf Hamdi Umasugi mengatakan dengan bergotong-royong pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien. 

Semoga pembangunan Wilayah Kecamatan Pulau Batang Dua terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Kamis, 21 September 2023

300 Warga Desa Dawarblandong Terima Sertifikat PTSL dari Bupati Mojokerto


KABARRPOGRESIF.COM: (Mojokerto) Sejumlah 300 warga Desa Dawarblandong, menerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dari Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, di Balai Desa Dawarblandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. 

Penyerahan sertifikat tersebut, turut dihadiri Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto, Budiono, jajaran Forkopimca Dawarblandong, dan kepala desa Dawarblandong.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Mojokerto, melalui pers rilis Diskominfo Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (21/9/2023) mengatakan, target PTSL di Desa Dawarblandong tahun 2023 ini adalah 1.175 sertifikat, dan penyelesaian target tersebut akan dilakukan secara bertahap.

"Pada kesempatan ini kita berikan 300 sertifikat yang sudah jadi, nanti berangsur-angsur akan kita selesaikan dari seluruh target 1.175. Ini adalah salah satu atau desa ini boleh saya sampaikan desa yang beruntung mendapatkan setidaknya program PTSL 2023," kata Budiono. 

Diungkapkan oleh Budiono, bahwa program PTSL ini, dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan BPN Kabupaten Mojokerto juga memiliki target yang harus diselesaikan, yakni 34.826 sertifikat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

"Nanti tolong kita semua harus berterima kasih kepada bapak kepala desa, karena tidak akan mungkin PTSL ini masuk ke desa Dawarblandong bilamana tidak ada jaringan atau kesiapan dari desa untuk meyakinkan kami untuk memberikan sertifikat ini," jelasnya.

Selain itu, Budiono juga memohon doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, agar BPN Kabupaten Mojokerto bisa segera menyelesaikan seluruh sertifikat PTSL. 

Ia meminta, agar masyarakat dapat menyimpan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Tolong kalau memang sertifikat ini akan dijadikan angunan, betul-betul dihitung kemanfaatannya, supaya tujuan yang mulia ini menjadi rusak kedepannya," harapnya.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, menerangkan, penyerahan sertifikat PTSL ini merupakan barang berharga yang memiliki kekuatan hukum, sehingga perlu waktu untuk menyiapkan sertifikatnya.

"Sertifikat itu tidak boleh keliru, nama pemiliknya tidak boleh keliru, tanggal lahirnya tidak boleh keliru, alamatnya, petanya, titik-titiknya dari mana kemana itu tidak boleh keliru," terang Bupati Ikfina.

Maka, kepada sebagian masyarakat yang belum menerima sertifikat PTSL, Bupati Ikfina meminta, agar mereka bersabar, karena masih dalam proses penerbitan.

"Daripada menunggu 1.175, yang jadi dibagi dulu supaya anda semuanya senang bisa dipegang punya tanah yang ada sertifikatnya. anda bisa membuktikan bahwa tanah ini milik saya berkekuatan hukum dan anda punya hak atas tanah itu," imbau Bupati Ikfina.

Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto tersebut berpesan, agar masyarakat yang mengambil sertifikat PTSL supaya tidak diwakilkan dan memenuhi semua persyaratannya.

"Jadi yang mengambil nanti benar-benar adalah namanya yang tertera di sertifikat tersebut," pungkas Bupati Ikfina.

Komisi A DPRD Dukung Kerjasama Sister Province Jawa Timur - Alexandria Mesir


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendukung dan layak disetujui rencana kerjasama Sister Province Jawa Timur dan Alexandria, Mesir. 

Dimana kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan pemenuhan pelayanan public bagi kedua provinsi.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ratnadi Ismaon mengatakan bahwa Alexandria merupakan kota perdagangan pertama di Mesir dimana 40 % aktivitas impor dan ekspor dilakukan melalui pelabuhan Alexandria.

Di sisi lain, kata politikus Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Alexandria juga berupaya memperkuat sektor pariwisata melalui daya tarik laut tengah maupun obyek wisata sejarah dan wisata religi.

Kemudian di sektor pendidikan, Alexandria juga memiliki fakultas teknis terbesar di Mesir dan juga fakultas kedokteran yang diakui di tingkat internasional. 

“Letter Of Intens (LOI) yang telah ditandatangni bersama antara Pemprov Jatim dengan Pemprov Alexandria pada 23 November 2022 lalu, menurut padangan kami cukup strategis untuk dijalankan,” tegas Ratnadi Ismaoen ditemui di DPRD Jatim, Kamis (21/9/2023).

Ada empat tujuan yang hendak dicapai dari kerjasama Sister Province yang dicanangkan untuk periode 2023 - 2028. 

Pertama, meningkatkan perekonomian Jatim dan Alexandria melalui peningkatan kerjasama perdanganan dan membuka peluang investasi.

Kedua, kata Ratnadi, untuk pengembangan kebudayaan dan promosi pariwisata. Ketiga, meningkatkan kapasitas SDM di bidang pendidikan, khususnya bagi para guru, siswa dan santri melalui pemberian bes siswa, pertukaran pelajar dan pelaksanaan pelatihan - pelatihan.

Keempat, OPD Mitra Kerja Komisi A DPRD Jatim Anggarannya Tak Bertambah dan Dikurangi di P-APBD 2023.

“Terakhir, untuk terwujudnya kerjasama berbagai bidang antara provinsi luar negeri dalam kerangka kerjasama Sister Province dan meningkatkan jaringan kerjasama yang lebih luas dengan mitra kerja di wilayah Benua Afrika,” ungkap Ratnadi Ismaon yang juga mantan birokrat Pemprov Jatim ini.

Berdasarkan kajian dan pendalaman bersama OPD terkait di lingkungan Pemprov Jatim, Komisi A memberikan masukan kepada Pemprov Jatim. 

Diantaranya, program kerjasama yang direncanakan dengan Alexandria disesuaikan dengan program prioritas Gubernur Jatim.

“Program kerjasama harus dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan termasuk di dalamnya penguatan sistem monitoring, kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengambil manfaat dari kerjasama yang dilakukan serta adanya evaluasi setiap tahun terhadap kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kerjasama tersebut,” kata Ratnadi.

Dukungan anggaran dan program dari OPD terkait guna melakukan akselerasi dan optimalisasi pemanfaatan bidang yang dikerjasamakan juga diperlukan. 

“Kami juga minta Pemprov membentuk tim khusus yang berkaitan dengan kerjasama provinsi yang bertugas melakukan koordinasi lintas sektor, publikasi setiap perkembangan kerjasama, serta menjembatani kepentingan masyarakat baik dengan Pemprov Alexandria yang berkaitan dengan obyek kerjasama sehingga masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari kerjasama tersebut,”pungkasnya.