Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Targetkan Imunisasi Polio Tuntas di Hari Ketiga

Wali Kota Eri mengingatkan pentingya Sub PIN Polio bagi anak-anak usia 0-8 tahun agar tak mengalami kelumpuhan. Karena itu ditargetkan pada hari ketiga imunisasi ini harus tuntas 100 persen.

>

Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo Diperiksa KPK

KPK saat ini sedang memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di BPPD Sidoarjo.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Jelang HUT Kopaska Ke-62 Gelar Olahraga Bersama

Menjelang HUT ke-62 Keluarga besar Satuan Kopaska Koarmada II menggelar olahraga bersama untuk menjaga soliditas kebersamaan dan kekompakan serta menjaga jiwa, fisik, dan mental yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas kedepan.

Rabu, 31 Januari 2024

Mahfud Mau Langsung Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi, Begini Kata Istana


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana menghormati sikap Mahfud Md yang ingin menyerahkan langsung surat pengunduran diri dari Menko Polhukam ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Ari menilai hal itu tata krama yang baik.

"Seperti yang beliau sampaikan Pak mahfud sampaikan ke media, itu kan beliau akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu kepada presiden. Ini saya kira suatu hal yang perlu kita hormati karena ini bagian dari tata krama yang memang dipercaya dan diyakini oleh Pak Mahfud harus dilakukan. Dan ini saya kira baik sekali, bahwa beliau menyampaikan secara hormat pengunduran diri itu kepada presiden," kata Ari kepada wartawan di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Ari tidak mempermasalahkan Mahfud yang langsung mengajukan surat pengunduran diri ke Jokowi tanpa melalui Setneg. 

Ari menyebut akan tetap ada Keppres pemberhentian Mahfud yang diproses oleh Setneg.

"Ya mekanismenya kan setelah disampaikan, ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan tentu ada Keppresnya juga untuk pemberhentian," ujarnya.

Terkait siapa pengganti Mahfud, Ari mengatakan hal itu menunggu arahan Jokowi. Ari memastikan sistem pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.

"Dan selanjutnya menunggu arahan presiden mengenai pengisian posisi Menkopolhukam. Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang harus dijalankan oleh menkopolhukam, itu tetap berjalan seperti biasa," ucapnya.

Ari belum mengetahui apakah Menko Polhukam akan diisi oleh ad interim atau definitif. Hal itu akan diputuskan Jokowi lebih lanjut.

"Kita tunggu arahan presiden saja," ujarnya.

Ari juga tidak mengetahui apakah nantinya posisi Mahfud akan digantikan tokoh parpol atau non parpol. Menurutnya, saat ini pemerintah menghargai keputusan Mahfud.

"Ya Pak Menko saja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menkopolhukam, beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi tidak begitu saja dengan surat, tapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada presiden," ucapnya.

"Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati ketika beliau ditunjuk oleh presiden menjadi menkopolhukam dengan terhormat, tentu berhentinya juga dengan hormat. Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati. Dan kita belum bicarakan soal pengganti. Karena beliau sendiri baru akan menyampaikan rencana akan diterima oleh Bapak Presiden," lanjut Ari.

Kapolri Ucapkan Selamat Harlah Ke-101 NU, Teruslah Jadi Perekat Persatuan-Kesatuan


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Hari Lahir (Harlah) Ke-101 Nahdlatul Ulama (NU). Jenderal Sigit berharap NU terus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Atas nama keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan Selamat Memperingati Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama kepada segenap nahdliyin di seluruh pelosok negeri," kata Jenderal Sigit, Rabu (31/1/2024).

"Semoga NU dapat terus menjadi perekat persatuan dan kesatuan untuk kepentingan umat, bangsa dan negara serta mampu Memacu Kinerja Mengawal Kemenangan Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045," sambung Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit mengatakan NU telah memainkan peran penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kontribusinya sudah terbukti sejak dulu.

"Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu pilar bangsa yang telah berkontribusi dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan demi kemajuan Indonesia," ujar Jenderal Sigit.

Ucapan selamat juga sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi di acara resepsi Harlah Ke-101 NU di Yogyakarta. 

Kapolri hingga Panglima TNI turut mendampingi Jokowi dalam acara itu.

Jokowi mengatakan NU telah berperan penting dalam menjaga NKRI. Menurut Jokowi, NU telah mengajarkan nilai moderat yang menjadi inspirasi dunia.

"Kontribusi NU sangat luar biasa dalam menjaga NKRI, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sikap toleran bangsa Indonesia, ajaran moderat dalam beragama yang menjadi inspirasi dunia adalah berkat komitmen dan kerja keras para Kiai dan Ibu Nyai, juga para santri di seluruh tanah air Indonesia. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan terus mohon kontribusi NU untuk keutuhan sekaligus kemajuan NKRI yang kita cintai ini," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan langsung di YouTuber TVNU.

Lakukan Kunjungan Kerja di Tiga Lokasi, Mayjen TNI Rafael Suarakan Netralitas TNI


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pangdam V/Brawijaya menggelar kunjungan kerja di beberapa Satuan yang ada di wilayah teritorialnya.

Pada kunjungan saat ini, Pangdam Mayjen TNI Rafael Granada Baay tertuju untuk menggelar kunjungan kerjanya di tiga lokasi Balakdam sekaligus. 

Ketiga lokasi itu, ialah Bekangdam V/Brawijaya, Paldam V/Brawijaya dan Minvetcatdam V/Brawijaya.

Dengan didampingi Ketua Persit PD V/Brawijaya, Ny. Lisa Rafael Granada Baay, kedatangan Pangdam tersebut langsung disambut oleh Perwira di lingkungan masing-masing Balakdam tersebut.

Beberapa hal disampaikan oleh Pangdam dihadapan prajurit, PNS dan Persit. Salah satunya soal bijak dalam bermedia sosial.

"Tidak masalah bermedia sosial, tapi harus bijak dan jangan sampai terpancing hoax," kata Pangdam.

Tak lupa, menjelang pemilu mendatang Mayjen TNI Rafael juga menegaskan seluruh prajurit, PNS dan Persit untuk bersikap netral.

Pada intinya, tegas Pangdam, prajurit TNI memiliki misi penting ketika berlangsungnya pemilu mendatang. Misi itu, adalah menjaga keamanan dan stabilitas.

"Terpenting, TNI itu harus bisa menciptakan kondusifitas dan harus bersinergi dengan instansi atau aparat keamanan terkait selama pesta demokrasi mendatang," tegas Mayjen TNI Rafael.

Mahfud Siap Mundur dari Kabinet, Begini Kata Prabowo


Jakarta - KABARPROGRESIF COM Menteri Pertahanan RI sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi soal langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

Menurut Prabowo, itu merupakan hak politik Mahfud. 

“Itu hak politik,” jawab Prabowo singkat, usai acara “Trimegah Political and Economic Outlook 2024” di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).

Hanya itu yang diutarakan Prabowo, meski awak media memberondong dengan pertanyaan terkait langkah politiknya setelah Mahfud memutuskan mundur.  

Mahfud mengaku sudah mulai mengemas barang pribadinya dari rumah dinas setelah memutuskan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. 

Ia pun sudah siap meninggalkan rumah dinas dan menanggalkan fasilitas negara yang selama ini melekat pada dirinya. 

"Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara," kata Mahfud, Rabu, dikutip dari siaran pers. 

Calon wakil presiden nomor urut 3 itu menuturkan, keputusannya mundur telah dibicarakan dengan partai politik pengusung dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Menurut Mahfud, pendukungnya sepakat bahwa keputusan mundur dari posisi pejabat negara merupakan langkah yang bijak. 

"Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” kata Mahfud. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap pengunduran dirinya bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar Pemilihan Presiden 2024 berjalan adil dan jujur. 

“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” kata Mahfud. 

Kabupaten Mojokerto Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2024


Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan Penandatangan Perjanjian Kinerja tahun 2024 di Pendopo Graha Maja Tama, Kabupaten Mojokerto.

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto (30/1/2024), Penandatanganan Kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh pejabat pemerintahan Kabupaten Mojokerto di hadapan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati.

Dalam arahannya, Bupati Ikfina, mengapresiasi kinerja para pejabat pemerintahan Kabupaten Mojokerto pada masa kerja 2023, dan sekaligus mengingatkan tentang target yang harus dicapai pada 2024 ini.

"Saya secara pribadi sudah menyaksikan laporan kinerja para OPD pada 2023 lalu, saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk para OPD dan jajarannya yang sudah mencapai terget dalam pelayanannya kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto," ujar Bupati Ikfina.

Bupati Mojokerto ini juga mengingatkan terkait target pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

"Karena saya sudah menyaksikan secara langsung SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) para OPD, maka saya akan lebih detail untuk tahun ini. Saya harap untuk target yang dituju pada tahun 2024 ini harus ada peningkatan yang signifikan, karena kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seharusnya ada peningkatan signifikan di tahun 2024 ini," jelas Bupati Ikfina.

Bukan tanpa maksud Bupati Ikfina berujar demikian, hal ini dikarenakan hasil kerja OPD yang ada di Kabupaten Mojokerto akan berpengaruh terhadap tanggung jawab Bupati terhadap masyarakat Kabupaten Mojokerto.

"Saya sebagai bupati juga bertanggung jawab terhadap rencana kinerja pemerintah daerah, karena hasil kinerja saya adalah akumulasi dari kinerja OPD sekalian. Maka dari itu, saya akan memonitor kinerja dan saya harap indikator-indikator yang dijadikan target sebisa mungkin harus tercapai secara maksimal," jelasnya.

Penandatanganan Kinerja Perangkat Daerah sendiri adalah agenda yang selalu diadakan pada awal tahun, guna mewujudkan birokrasi yang bersih. 

Serta sebagai wujud komitmen bersama atas kesepakatan kinerja yang terwujud berdasarkan tupoksi OPD, sekaligus sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja perangkat daerah atas terget indikasi yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Siswandi, pada pembukaan laporannya mengatakan, "Kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk mengingatkan dan mempertegas kembali janji atau komitmen dalam pelaksanaan tugas menjaga integritas dan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja. "Serta sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani bebas dari korupsi dengan berorientasi pada pelayanan prima," ujarnya.

KPK Duga Gubernur Maluku Utara Terima Aliran Dana Terkait Izin Tambang


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menerima aliran dana dalam pengurusan izin tambang di Maluku Utara. 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami materi ini kepada dua bos perusahaan tambang di Maluku Utara. 

Mereka adalah Direktur Utama perusahaan tambang emas PT Nusa Halmahera Mineral Romo Nitiyudo Wachjo dan Direktur Utama perusahaan tambang nikel Halmahera Sukses Mineral Ade Wirawan Lohisto. 

Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan suap yang menjerat Abdul Gani pada Senin (29/1/2024) di Gedung Merah Putih KPK. 

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan izin pertambangan yang ada di wilayah Maluku Utara,” ujar Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (31/1/2024). 

“(Didalami juga) dugaan adanya aliran uang untuk tersangka Abdul gani dalam pengurusan dimaksud,” lanjut Ali.  

Sedianya, KPK juga memeriksa tiga bos perusahaan tambang lainnya. 

Mereka adalah Direktur Utama PT Trimegah Bangun persada Roy Arman Arfandy. Kemudian, Direktur Utama PT Adidaya Tangguh, Eddy Sanusi dan Direktur PT Smart Marsindo, Shanty Alda Nathalia. 

Menurut Ali, Roy memberikan konfirmasi atas ketidakhadirannya dan meminta untuk dijadwalkan ulang. 

Sementara, Eddy dan Alda tidak memberikan konfirmasi alias mangkir dari panggilan penyidik. 

“Kami ingatkan untuk kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya,” kata Ali mengingatkan. 

Sementara itu, saat keluar dari Gedung KPK, Nitiyudo mengaku dirinya tidak melakukan komunikasi dengan Abdul Gani. 

Ia mengeklaim tidak membutuhkan dan tidak berurusan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

“Kalau kita enggak, enggak ada urusan, kalau kita kan gak butuh pemprov,” ujarnya. 

Pengusaha ini juga mengaku perusahaannya mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) selama 23 tahun.    

Letkol Arm Ketut Sebut Prajurit Kodim Lamongan Miliki Misi Penting


Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan kembali menyuarakan netralitas TNI dihadapan prajuritnya. 

Ketegasan itu, disampaikan oleh Dandim disela berlangsungnya latihan perorangan dasar teritorial atau Latorsar yang saat ini berlangsung di Koramil Mantup.

“Netralitas harus dipegang teguh. Kalau ada yang melanggar, pasti ada sanksi tegas,” tegas Letkol Arm Ketut.

Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut Dandim juga menyampaikan jika prajurit Kodim Lamongan memiliki misi penting selama pesta demokrasi berjalan.

Misi itu, ungkap Dandim, adalah mewujudkan kondusifitas dan ketertiban selama berlangsungnya pemilu. 

Tentunya, sinergitas pun harus dilakukan oleh prajurit Kodim.

“Prajurit Kodim harus bersinergi dalam menciptakan Kamtibmas selama pemilu berlangsung,” jelasnya.

Selain soal netralitas, Dandim juga menghimbau seluruh personel yang saat ini mengikuti latorsar untuk tak salah langkah selama menjalankan latihan.

“Latihan ini harus tetap berpedoman pada tiga metode binter. Sebagai aparat kewilayahan, kita harus senantiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.

Kapolda Maluku Sambut Kunjungan Wakil Jaksa Agung RI


Maluku - KABARPROGRESIF.COM Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif SH., M.Hum menyambut kunjungan dari Wakil Jaksa Agung RI, Dr. Sunarta di Provinsi Maluku.

Penyambutan terhadap orang nomor 2 di Kejaksaan Agung RI ini berlangsung di ruang VVIP Bandar Udara Internasional Pattimura, Kota Ambon, Rabu (31/1/2024).

Ikut dalam penjemputan itu yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, Danlantamal IX/Ambon, Kasdam XVI/Pattimura, Danlanud Pattimura, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekda Maluku, dan Kapolresta Ambon.

Wakil Jaksa Agung RI tersebut mengunjungi provinsi Maluku untuk melaksanakan sejumlah agenda kerja.

“Semoga kunjungan kerja dari Bapak Wakil Jaksa Agung pada awal tahun 2024 ini menjadi awal yangbaik untuk meningkatkan sinergitas dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum antara Polda Makuku dan Kejati Maluku ke depan,” harap Kapolda.

Kuatkan Dukungan Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres, Forum Silaturahim Gus dan Kyai Jatim Kuatkan Dukungan ke Ponpes Al Itihad Darunnajah Kelutan, Trenggalek


Trenggalek - KABARPROGRESIF.COM Forum Silaturahim Gus dan Kyai Jatim terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk penguatan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

Kali ini kunjungan yang dikomandani Gus Sadad tersebut sowan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al Itihad Darunnajah Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Selasa (30/1).

Ketika tiba di Ponpes Al Itihad Darunnajah, Gus Sadad diterima langsung oleh pengasuh Ponpes tersebut yakni KH. Saiful Islam.

Dalam pertemuannya, Gus Sadad bertanya tentang situasi masyarakat Trenggalek menjelang Pesta demokrasi atau Pemilu 2024 serta siapa paslon Presiden dan Wakil Presiden yang layak di dukung.



Mendapat pertanyaan itu, KH. Saiful Islam mengatakan bahwa masyarakat Trenggalek tidak bergejolak alias adem ayem.

"Insyaallah tetap konsusif dalam menghadapi Pemilu 2024 ini," jawab KH. Saiful Islam dalam rilisnya, Rabu (31/1).

Namun, menurut KH. Saiful Islam, dari tiga paslon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak yang baik yakni paslon nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

Paslon Ganjar-Mahfud, baginya mampu menjawab problem bangsa di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Bahwa Pak Ganjar itu sudah teruji ketika menjadi DPR RI dan Menjadi Gubernur Jawa Tengah mempunyai prestasi yang baik, juga Pak Mahfud ini luar biasa, beliau sosok yang perlu menjadi tauladan untuk bangsa kita," ujarnya.



Apalagi lanjut KH. Saiful Islam, Cawapres nomer urut 3 ini memiliki latar belakang yang sudah tidak diragukan lagi.

"Pak Mahfud ini berlatar belakang NU dan merupakan kepercayaan Gus Dur (mantan Presiden RI) kejujuran, ketulusan dan keberanian Pak Ganjar dan Pak Mahfud modal untuk memimpin Negara Indonesia tentu akan lebih baik," tegasnya.

Selain itu, kata KH. Saiful Islam Paslon nomer urut 3 Ganjar-Mahfud adalah harapan satu-satunya yang mampu menjawab keterpurukan hukum dan korupsi di Indonesia dan dapat mengembalikan kedaulatan Bangsa Indonesia. 

Makanya, KH. Saiful Islam mengajak masyarakat Trenggalek khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memilih Paslon Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 nomer urut 3 Ganjar-Mahfud pasti lebih baik.

Bupati Mojokerto Tekankan Perlunya Percepatan Pembangunan di Desa


Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, menjabarkan tentang perlunya percepatan pembangunan di desa karena sangat berpengaruh dengan percepatan pembangunan pada daerah.

"Percepatan pembangunan di desa harus didahulukan, karena dengan begitu percepatan pembangunan di tingkat daerah bisa terlaksanakan dengan baik. Bagaimana caranya untuk percepatan pembangunan di desa? Salah satu caranya dengan memfokuskan tiap desa agar memiliki sign plan dan brand design," ujar Bupati Ikfina.

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto (30/1/2024), Bupati Ikfina terus menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Mustenbangcam) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Bupati Ikfina menjelaskan perlunya sign plan dan brand design karena hal ini berhubungan dengan dana Bantuan Keuangan (BK) desa, yang akan dibagikan kepada tiap desa di Kabupaten Mojokerto.

"Dana BK desa ini nanti akan dibagikan kepada tiap desa dengan syarat desa yang mengajukan harus sudah memiliki sign plan dan brand design untuk desanya. Hal ini ditujukan agar tiap desa harus bisa mengenali potensi dari desanya sendiri untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa, yang nanti juga digunakan untuk pembangunan desa tersebut," imbuhnya.

Bupati Ikfina juga menekankan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan vital dalam pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto. Menurut beliau PAD Kabupaten Mojokerto harus ditingkatkan lagi di tahun 2025 demi percepatan pembangunan daerah.

"Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto Ini dana terbesarnya berasal dari PAD, hanya sebagian kecil yang berasal dari bantuan keuangan khusus. Oleh karena itu PAD ini harus ditingkatkan lagi, caranya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan lapangan pekerjaan, mari kita manfaatkan apa yang ada d isekitar kita, tidak harus menciptakan usaha-usaha baru, bisa juga kita bekerja sama dengan badan usaha yang besar agar bisa saling bersinergi," terang Bupati Mojokerto.

Di akhir arahannya, Bupati Mojokerto meminta kepada para pejabat pemerintahan agar tetap fokus pada pelayanan masyarakat meskipun tengah berada dalam masa kampanye.

"Yang terakhir saya sampaikan, kepada semua pejabat pemerintahan, agar jangan terbawa suasana kampanye, saya ingin panjenengan sekalian tetap fokus dan maksimal dalam tugas, khususnya yang turun langsung dalam pelayanan masyarakat," pungkas Ikfina. 

Koramil Kedungpring Beri Pelatihan PBB


Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Pelatihan soal baris-berbaris dan bela negara kini diberikan oleh pihak Koramil Kedungpring, Kodim 0812/Lamongan. 

Pelatihan itu ditujukan pada pelajar di SMK NU 2 Blawirejo dan SMA NU 1 Kalen.

Tak tanggung-tanggung, dua personel Babinsa pun diterjunkan pada pelaksanaan pembekalan tersebut. 

Mereka, adalah Sertu Jamaludin dan Serda Sumarno.

“Latihan PBB dan bela negara ini untuk menanamkan kedisiplinan dan pembentukan karakter,” ucap Sertu Jamaludin. Rabu (31/01/2024).

Semangat para pelajar pun bertambah ketika salah satu tenaga pendidik di sekolah tersebut, ikut serta mendukung berlangsungnya pelatihan PBB yang saat ini diberikan oleh Babinsa.

Mutohir (38), salah satu tenaga pendidik SMK NU 2 Blawirejo menyebut, pelatihan dan pembekalan yang diberikan oleh Babinsa itu, dinilai sangat diperlukan oleh anak didiknya.

Pasalnya, melalui pembekalan dan pelatihan itu diharapkan bisa membentuk karakter para pelajar, terlebih bisa lebih memotivasi dan meningkatkan kedisiplinan mereka.

“Tentunya kami sangat mendukung. Kami selaku guru, juga berharap adanya pelatihan ini bisa memperkuat dan meningkatkan kedisiplinan mereka,” pungkasnya.

Bahlil Anggap Mensos Risma Tak Nyaman di Kabinet Jokowi


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga adanya fragmentasi atau perpecahan dalam kabinet dengan menyampaikan testimoni dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Bahlil menepis hal itu dan menduga hanya Risma yang merasakan adanya ketidaknyamanan.

"Kata siapa? Nggak tahu, ya saya. Saya nyaman-nyaman aja, tuh. Mungkin Ibu Risma kali," kata Bahlil di Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Meski begitu, Bahlil mengaku tidak mengetahui soal apa yang menjadi curhatan Risma. 

Ia hanya menegaskan bahwa suasana di kabinet menurutnya masih nyaman.

"Saya nggak tahu ya. Kami nyaman-nyaman aja, ratas terus. Kami komunikasi baik semuanya," kata Bahlil.

Hasto sebelumnya menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri kabinet Indonesia Maju. 

Hasto menyampaikan hal itu atas testimoni dari Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Ia juga menyampaikan pemeriksaan kepada menteri diperketat. Hasto menilai ada rasa kekhawatiran yang timbul di dalam kabinet Presiden Jokowi.

BKKBN Jatim Targetkan Prevalensi Stunting


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur melaksanakan rapat evaluasi serta penandatanganan perjanjian kinerja, optimalisasi program Bangga Kencana dalam percepatan penurunan stunting pada tahun 2024. 

Di tahun terakhir program percepatan penurunan stunting, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menargetkan prevalensi stunting di angka 13 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, mengatakan, penandatanganan kontrak kinerja BKKBN Provinsi Jatim dilakukan karena Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur  tidak mempunyai satu struktur organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dalam melaksanakan untuk pengelolaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

"Kami melaksanakan satu kerjasama dengan pemerintah daerah melalui satu kontrak kinerja. Dimana dalam kontrak kinerja tersebut sudah ada target-target program Bangga Kencana dan program percepatan penurunan stunting, " jelasnya usai kegiatan Rapat Evaluasi serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Optimalisasi  Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Lestari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/01/2024).

Maria menjelaskan di dalam kontrak kinerja juga sudah ada sumber anggaran yang bisa digunakan untuk pengelolan program melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Disinggung soal target, Erna menjelaskan ada target program Bangga Kencana terdiri dari program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan berbagai kegiatan. 

Capaian kinerja dari program Bangga Kencana tahun kemarin sudah bagus. Di tahun ini, tentunya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berharap agar lebih baik lagi. 

Sedang untuk program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir.

"Target Prevalensi Stunting Nasional 14 persen di tahun 2024 ini. Sedang di Jawa Timur Gubernur Jatim Ibu Khofifah menargetkan 13 persen," Ucapnya.

Untuk data prevalensi stunting 2023, ungkap Erna, masih menunggu publish oleh Kementerian Kesehatan. 

Namun provinsi Jawa Timur sendiri menargetkan 16 persen di Tahun 2023 sedang di tahun 2024 sebesar 13 persen. 

Sedangkan realisasi angka prevalensi stunting di Jatim tahun 2022 kemarin sebesar 19.2 persen.

KSAD Maruli Temui Wapres Ma'ruf Amin


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (31/1) sore.

Maruli mengatakan Ma'ruf memberi arahan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, Pemilu 2024.

"Kebetulan di bidang ketentaraan, beliau sudah memberikan arahan supaya nanti ke depan, kita dalam melaksanakan khususnya Pilpres ini bisa baik, aman, lancar semua," kata Maruli dalam keterangan resmi Setwapres, Rabu.

Maruli juga memohon arahan mengenai upaya peningkatan peran TNI AD dalam bidang keamanan maupun pembangunan masyarakat. 

Ia juga sempat bernostalgia sempat menjadi komandan Paspampres dan bertugas bersama Ma'ruf.

"Saya juga memohon arahan kepada beliau bagaimana kami bisa berperan lebih baik lagi," kata Maruli.

Maruli menyampaikan bahwa pada kesempatan ini Wapres juga memberikan arahan agar TNI AD lebih aktif dalam membantu masyarakat lebih sejahtera.

"Ada beberapa arahan dari beliau, mudah-mudahan nanti bisa kita segera implementasikan dan (saya akan) berkoordinasi dengan para staf beliau, sehingga nanti kita bisa melanjutkan kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Maruli.

Kasau Pimpin Serah Terima Jabatan Askomlek, Kadisopslatau dan Kadiswatpersau


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., memimpin upacara serah terima jabatan tiga jabatan strategis TNI AU, di gedung IG. Dewanto, Mabesau Cilangkap, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Tiga jabatan yang diserahterimakan antara lain Askomlek Kasau dari Marsda TNI R. Bambang Ismiyadi kepada Marsda TNI I Made Susila A., Kadisopslatau diserahterimakan dari Marsma TNI Mohammad Satriyo Utomo, S.H. kepada Marsma TNI Adrian P. Damanik, S.T., M.M. dan Kadiswatpersau diserahterimakan dari Marsma TNI Drs. Muh. Arief Damopolii kepada Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, S.T., M.M.

Sertijab dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/73/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Sertijab berlangsung khidmat, ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penandatanganan pakta integritas serta berita acara Sertijab.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakasau Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P., para Asisten Kasau, para pejabat TNI AU di jajaran Mabesau, Ketua Umum PIA Ardhya Garini, Ny. Inong Fadjar Prasetyo, Wakil Ketua Umum PIA Ardhya Garini, Ny. Shinta Andyawan Martono P. dan para pengurus PIA Ardhya Garini Pusat.

Mahfud Segera Mundur dari Kabinet, Begini Tanggapan PPP


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekjen PPP Arwani Thomafi memuji langkah Mahfud MD mundur dari posisinya sebagai Menkopolhukam. 

Menurutnya, sikap tersebut bisa memberikan preseden positif dalam tata kelola pemerintahan, serta hal itu juga harus diikuti oleh kandidat lainnya.

"Sikap mundur Pak Mahfud memberi preseden positif bagi tata kelola pemerintahan. Prof Mahfud contoh yang baik dalam menjaga etika di tengah krisis etika," kata Arwani dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024).

Dia mengatakan sikap tersebut juga memastikan bahwa Mahfud MD tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik elektoral.

"Pak Mahfud sejak turut dalam kontestasi memastikan tidak memanfaatkan fasilitas negara. Sikap mundur ini semakin menguatkan sikap tersebut," ujar Arwani.

Menurutnya, sikap teladan tersebut harus diikuti kandidat lain yang memiliki latar belakang sebagai pejabat public.

"Sikap Pak Mahfud ini semestinya diikuti oleh kandidat lainnya yang berlatar belakang sebagai pejabat publik," tutup Arwani.

Mahfud telah menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM). Sikap ini dimaksudkan untuk memastikan proses kontestasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik kepentingan.

"Saya hari ini sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan saya sampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden," kata Mahfud di Lampung.

BPSDM Jatim Komitmen Wujudkan Kinerja Extraordinary


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Jatim Ramliyanto, menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, BPSDM Prov Jatim berkomitmen untuk melaksanakan berbagai ikhtiar yang mendukung terciptanya sebuah kinerja yang extraordinary.

“Terima kasih atas arahan Ibu Gubernur kami bisa melaksanakan orientasi tidak hanya dengan sistem pembelajaran mandiri atau Massive Open Online Course (MOOC) selama 42 jam pelajaran saja, tapi juga didukung dengan pembelajaran tatap muka melalui penguatan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah selama 32 jam pelajaran,” ujar Ramliyanto saat pembukaan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Jatim Tahun 2024 di Aula Sasana Wiyata Praja, BPSDM Provinsi Jatim, Senin (29/1/2024).

Sebelumnya, kegiatan MOOC PPPK 2024, dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

Pembukaan orientasi ini ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada dua orang peserta, didampingi Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto.

Kepada para peserta orientasi yang merupakan formasi tenaga kesehatan, Gubernur Khofifah berpesan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan tanpa memandang latar belakang apapun.

Dikatakan ramliyanto, bahwa pihaknya meyakini mampu bisa membentuk karakter para ASN PPPK yang bekerja keras, cepat dan detail yang dilandasi pula dengan konsep IKI (Inisiatif, Kolaboratif, Inovasi) yang menjadi legacy Ibu Gubernur.

Sebagai informasi, orientasi PPPK 2024 dilangsungkan sejak 28 Januari hingga 31 Januari mendatang bertempt di Kampus STIESIA Surabaya dan Hotel Sinar 1 Sidoarjo. 


Hingga saat ini, Pemprov Jatim memiliki 13.219 orang PPPK. Tercatat sebanyak 5.280 orang sudah melakukan orientasi pada Tahun 2023, 4.000 orang akan mengikuti orientasi pada tahun 2024 dan 3.939 orang belum mengikuti orientasi. 


Sedangkan untuk jumlah peserta orientasi kali ini sebanyak 315 orang peserta.

Polsek Panai Tengah Berhasil Tangkap Penjual Sabu


Labuhanbatu - KABARPROGRESIF.COM Polsek Panai Tengah-Polres Labuhanbatu berhasil menangkap penjual sabu berinisial PN Als Pajar, lk, 34 thn, penduduk Lk VIII Sari II Ds Negeri Baru Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, Selasa ( 23/01/2024 ).

Kapolres Labuhanbatu AKBP Dr Bernhard L. Malau, SIK, MH melalui Kasihumas Polres Labuhanbatu AKP P. Napitupulu, SH, Selasa, 30/01/2024 menyampaikan bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2024 sekira pukul 14.30.Wib di Dusun 3 Sei Cina Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu. 

"Bahwa Polsek Panai Tengah yang dipimpin Kapolsek AKP H. Naibaho, SH, MH telah berhasil menangkap pelaku berinisial PN Als Pajar pengedar Narkotika jenis sabu di Dsn III Sei Cina Ds Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu," kta Kasihumas Polres Labuhanbatu AKP P. Napitupulu, SH.

Tim Opsnal Polsek Panai Tengah sebelumnya telah mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di rumah Pairan menunggu pembeli sabu yang dibawa pelaku. Langsung tim Opsnal menangkap pelaku PN Als Pajar serta dengan serta merta melakukan penggeledahan badan pelaku dan didapat 01 (satu) unit HP android merek Oppo warna hitam, uang tunai Rp.110.000 hasil penjualan sabu kemudian setelah diinterogasi pelaku mengakui dan menunjukkan bahwa di Sp. Motornya merek Kawasaki tepatnya di lampu sein belakang sebelah kanan menyimpan 01 (satu) bungkus plastik transparan berisikan sabu seberat 0,65 gram.

Untuk proses hukum selanjutnya pelaku berikut barang bukti :

– 1 (satu) Bungkus plastik Klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu total bruto seberat 0,65 Gram.

– 1 (satu) unit Handphone Android merek oppo warna hitam

– 1 (satu ) unit Sp.motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa Nomor Polisi.

– Uang tunai Rp.110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah).

Dibawa ke Polsek Panai Tengah selanjutnya diserahkan ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu.

Terhadap pelaku dikenakan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pergantian Pimpinan, Kapolres Pasuruan Melaksanakan Sertijab Di Polda Jatim


Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Mutasi Perwira Menengah di lingkup Polda Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si. memimpin kegiatan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolres Jajaran dan Koorspripim Polda Jatim, yang bertempat di Lobby Gedung Patuh Lantai 2, Mapolda Jatim, Rabu (31/01/2024).

Kegiatan tersebut diikuti oleh PJU Polda Jatim, dan seluruh Kapolres Jajaran Polda Jatim. Dalam hal ini, Kapolres Pasuruan masuk ke dalam daftar Perwira Menengah yang dimutasi.

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim kembali menegaskan bahwa mutasi personel merupakan hal yang wajar dan sudah biasa terjadi di dalam tubuh Polri.

Irjen Pol. Imam Sugianto juga menjelaskan mutasi jabatan bertujuan untuk dilakukannya penyegaran di Institusi Kepolisian dan juga dilaksanakan dalam rangka pembinaan karier anggota Polri.

“Untuk Kapolres Jajaran yang telah pindah tugas ke Polres Jajaran lain maupun yang pindah bertugas menjadi Koorspripim Polda Jatim, saya Kapolda Jatim beserta PJU, dan anggota mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, semoga kedepannya dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, professional, dan ikhlas,” kata Kapolda di hadapan pejabat baru.

Adapun pejabat yang menjadi Kapolres Pasuruan yakni AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. yang sebelumnya menjadi Kapolres Kediri Kota menggantikan AKBP Bayu Pratama Gubunagi, S.H., S.I.K., M.Si. yang sekarang bertugas menjadi Kapolres Jember.

Program Andalan Presiden Jokowi Disorot, Menteri Investasi Bahlil Buka Suara


Jakarta - KABARPROGRESIF COM Hilirisasi nikel yang merupakan program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi perdebatan panas jelang pemilihan presiden 2024. 

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun buka suara.

"Kalau ada yang berpandangan bahwa proses pemerintah untuk tidak mempertahankan pelarangan ekspor (nikel), saya mau tanya, nasionalisme kepada negara ini dimana? Jangan terlalu pintar sekolahnya ke luar negeri sampai negara kita mau jual. Maka kalau mau dibuka, saya bingung," ungkapnya dalam acara Market Outlook Trimegah, di Jakarta, Rabu, (31/1/2024).

Bahlil mengatakan, Indonesia memiliki market yang besar dan Sumber Daya yang besar untuk ekosistem baterai electric Vehicle (EV). 

Dengan begitu, pemerintah dengan tegas menyetop ekspor bijih nikel untuk meningkatkan nilai tambahnya.

"Pada 2017-2018 nilai ekspor ore nikel kita cuma dihargai US$3,3. Tapi di 2022 naik menjadi US$30,3. Ini hasilnya harganya bisa naik 10 kali lipat berkat ekspor nikel akibat hilirisasi," kata Bahlil.

Sehingga, pemerintah telah mengamankan total investasi baterai kendaraan listrik mencapai US$42 miliar atau setara Rp630 triliun. 

Adapun beberapa investasi yang sudah masuk adalah perusahaan Tiongkok CATL sebesar US$5,3 miliar dan LG Energy Solution sebesar US$9,8 miliar.

Kedua perusahaan itu berinvestasi di proyek baterai Nickel Mangan Cobalt (NMC) yang berbahan dasar nikel. 

"Kalau mau geser dari bahan baku nikel (NMC) ke LFP itu keliru, karena LFP kualitasnya tidak sebagus nikel," kata Bahlil.

Bahlil pun mengabarkan, sudah ada entitas lain yang akan masuk untuk berinvesatsi di proyek baterai listrik nikel. 

Yaitu, Foxconn dari taiwan (US$ 8 miliar), VW asal Jerman (US$2-3 miliar), Ford asal Amerika Serikatt (US$4,5 miliar), dan lainnya.

Seperti diketahui, sosok yang berseteru dengan Bahlil beberapa waktu terakhir adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. 

Tim dari pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin iskandar tersebut kerap mengkritik kebijakan nikel pemerintah saat ini.

Tom merupakan lulusan Harvard, sebelumya adalah mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM era Presiden Jokowi.

Nama Tom Lembong pun jadi pembicaraan hangat. Terutama ketika Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut berulang kali saat debat bersama Cak Imin.

"Gus Muhaimin, Paslon nomor 1 dan timsesnya sering menggaungkan LFP, LFP, saya gak tau ini pasangan 1 ini anti nikel atau gimana? mohon dijelaskan?" tanya Gibran ke Cak Imin dalam Debat Cawapres di JCC, Jakarta.

Selepas debat, Tom yang saat itu berada di CNBC Indonesia dalam acara Your Money Your Vote berkomentar.

"Ya saya sangat apresiasi ucapan Mas Gibran berkali-kali sebut nama saya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan materi bicara bagi ayahnya, Pak Presiden dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu," kata Tom.

Pj Bupati Bojonegoro : Kolaborasi Penting untuk Wujudkan Suatu Tujuan


Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menyampaikan bahwa di era sekarang, kolaborasi merupakan hal penting untuk mewujudkan suatu tujuan. 

Untuk berkaborasi, semua harus sama-sama saling mendengar, bercerita dan mengenal satu sama lain dan perlu ada forum atau wadah untuk menjadi tempat berdiskusi bersama-sama.

Hal ini disampaikan Pj. Bupati Adriyanto pada kegiatan Talkshow and Sharing Session dengan tema ‘Virus Inspirasi untuk Pemuda Bojonegoro’ di Ballroom Andrawina Aston City Hotel Bojonegoro, Senin (29/1/2024) yang digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) dan diikuti oleh para Pemuda Pelopor Bojonegoro mulai tahun 2003 hingga 2023.

Dalam rilisnya, Pj Bupati juga menyampaikan, pemerintah juga harus berinovasi dengan para pemuda, sebab pemuda memiliki cara berpikir yang out of the box lebih dinamis dan pandangan yang lebih luas. 

Para pemuda bisa memberikan inovasi bagi komunitasnya atau masyarakat. Untuk itu, ajang pemilihan Pemuda Pelopor harus terus dilakukan. 

Pemuda harus bisa membawa perubahan dengan inovasi-inovasi baru.

“Harapan saya, siapapun yang masuk seleksi Pemuda Pelopor Bojonegoro, integritas harap menjadi nilai utama karena integritas yang tinggi merupakan modal untuk membangun Bojonegoro dengan baik,” ujarnya.

Kepala Dinpora Bojonegoro Amir Syahid mengajak peserta dan undangan untuk mengenali potensi yang ada di lingkungannya dan menjadi pelopor masyarakat di bidangnya. 

Dengan kegiatan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas terkait Pemuda pelopor yang berjenjang untuk menunjukkan potensi dan talentanya. 

Maka ada tagline untuk pemuda Bojonegoro yakni #KamuBisaApa untuk menjadi semangat kedepan. 

Kepala Dinpora Bojonegoro juga menyampaikan bahwa 21 persen penduduk Bojonegoro adalah pemuda. 

Oleh karena itu, Dinpora memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan maupun desa. 

Pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023 mencapai 54,05 persen merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya 51,78 persen. 

Hal ini menandakan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan.

Dikhabarkan Besok Mahfud MD Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD disebut bakal bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (1/2).

Seorang kolega yang juga Timses Ganjar-Mahfud, Islah Bahrawi mengatakan Mahfud telah meminta waktu bertemu Jokowi saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (29/1) malam.

Menurutnya, seorang menteri bisa kapanpun mundur, baik seizin maupun tidak seizin presiden. Namun, ia mengatakan Mahfud memilih untuk bertemu karena mengutamakan etika.

"Pak Mahfud mengutamakan etika, unggah-ungguh, karena gini, Pak Mahfud masuk kabinet itu baik-baik, jadi keluarnya juga harus baik-baik. Makanya Pak Mahfud tetap harus ketemu presiden untuk kulo nuwun mundur," kata Islah, Rabu (31/1).

Dalam kegiatannya di Lampung hari ini, kata Islah, Mahfud bakal memberi pernyataan sekaligus menunjukkan surat pengunduran diri yang telah disiapkan.

"Hari ini di Lampung Pak Mahfud akan menunjukkan surat pengunduran diri itu, yang akan langsung diserahkan kepada presiden besok," ujarnya.

Islah mengatakan keputusan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam itu telah disampaikan Mahfud kepada partai politik pengusung, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sempat beberapa parpol tidak setuju, tapi Pak Mahfud berkeputusan, 'karena yang minta saya Pak Ganjar, maka saya harus seiring sejalan dengan Pak Ganjar'. Jadi Pak Mahfud tetap berpegangan pada usulan Mas Ganjar, meskipun akhirnya Bu Mega menyetujui," ujarnya.

Mahfud sebelumnya telah mengungkapkan rencana mundur dari jabatan Menko Polhukam. Rencana itu ia sampaikan dalam acara 'Tabrak Prof!' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Mahfud menjelaskan langkah mundur dari Kabinet Indonesia Maju itu sudah jadi kesepakatannya dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

Menurutnya, pengunduran dirinya itu juga demi menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," ucap Mahfud.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Mahfud telah bertemu dengannya pada Senin (29/1) malam. Mahfud, kata dia, meminta waktu untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Kapolres Pelabuhan Belawan Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Danlantamal I Belawan


Belawan - KABARPROGRESIF.COM Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, SH., SIK., MKP., menghadiri upacara serah terima jabatan Danlantamal I Belawan, Rabu, 31 Januari 2024. 

Upacara tersebut dilaksanakan di Markas Komando Lantamal I Belawan dan menandai pergantian kepemimpinan dari Laksamana Pertama TNI Dores Afrianto Ardi, SE., M.Si., M.Han., kepada Kolonel Marinir Jasiman Purba, SE., CHRMP.

Hadir dalam upacara tersebut, Kapolda Sumatera Utara beserta para pejabat tinggi kepolisian, serta pejabat kewilayahan dan forkopimda tingkat provinsi Sumatera Utara. 

Upacara serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas tugas pokok.

“Pergantian jabatan ini tentu membawa harapan dan semangat baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Lantamal I Belawan. Kami berharap bersama pimpinan yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan Sinergitas yang selama ini sudah terjadi dengan Kepolisian khususnya Polres Pelabuhan Belawan,” ungkap Kapolres Pelabuhan Belawan.

Upacara serah terima jabatan ini menjadi momentum untuk mempererat kerja sama antara TNI Angkatan Laut dengan pihak kepolisian, khususnya Polres Pelabuhan Belawan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Belawan. 

Kapolres Pelabuhan Belawan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan semua pihak guna menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya.

Wamenaker Balas ke Hasto: Kalau Saya Mensos Tak Sepaham dengan Presiden, Mundur!


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wamenaker Afriansyah Noor menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya fragmentasi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Afriansyah menepis isu perpecahan di kabinet.

"Sebagai anak buah, tentunya Ibu Risma kan riskan karena kebetulan dia pembantunya presiden yang ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi PDIP kan begitu," kata Afriansyah kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).

Wakil Ketua TKN Prabowo_Gibran ini mengatakan, pernyataan Hasto mesti dievaluasi ulang, terutama terkait tudingan adanya pemeriksaan yang berlebihan ke salah satu menteri. 

Ia mengatakan perlakuan ke semua menteri sama dalam rapat kabinet.

"Kemudian apa yang disampaikan Mas Hasto itu saya pikir harus dievaluasi ulang bahwa buat beliau, dulu kan Mas Hasto bilang kami tetap ada di kabinet walaupun berbeda. Sudah, sekarang jalankan saja, jangan buat framing-framing seolah-olah terjadi perpecahan," ujar Afriansyah.

"Kalau soal rapat kabinet yang saya pernah ikuti, ketika saya mewakili menteri yang tidak bisa hadir, beberapa kali itu memang pemeriksaan kita ketat kok. Handphone ditaruh, yang setahu saya ya, semua disterilisasi, pakaian pun dalam undangan rapat ditentukan begitu. Paspampres mengeledah, namanya pengamanan ya itu wajar-wajar saja dan sampai sekarang masih dilakukan kok, tidak ada perbedaan," katanya.

Ia merespons testimoni Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang disampaikan Hasto. ia menyebut jika menteri tidak sepaham lagi dengan pemikiran presiden, ada baiknya untuk mundur.

"Kalau saya, saya jadi menterinya sosial, kalau memang tidak sepaham lagi dengan pemikiran-pemikiran presiden gitu ya, ya saya mundur dari kabinet. Ya kan, tidak usah membuat framing-framing, tidak usah membuat untuk kepentingan bangsa kita tetap harus membantu presiden. Kalau membantu presiden artinya kan harus setia dengan presiden, ya kan. Jangan mendua gitu," ujar Afriansyah.

Ia menepis adanya perpecahan di kabinet seperti yang disampaikan Hasto. Afriansyah menyarankan jika ada menteri yang merasa tak nyaman, maka ada baiknya untuk mundur.

"Tidak pecah lah. Kalau saya jadi teman-teman, menteri-menteri itu merasa nggak nyaman atau merasa berbeda apa, ya sudah keluar aja. Ngapain sih, kalau keluar kan juga tidak ada apa-apa, tidak masuk penjara juga dia keluar, tidak ada larangan, ajukan surat pemberhentian, selesai," ungkapnya.

Hasto sebelumnya menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri kabinet Indonesia Maju. 

Hasto menyampaikan hal itu atas testimoni dari Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Ia juga menyampaikan pemeriksaan kepada menteri diperketat. Hasto menilai ada rasa kekhawatiran yang timbul di dalam kabinet Presiden Jokowi.

Tidak Semua Warga Siap Bayar Parkir via QRIS, Pemkot Surabaya Siapkan Skema Voucher dan Langganan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan ujicoba pembayaran QRIS di sejumlah titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Pahlawan. 

Dari hasil ujicoba ternyata tidak semua masyarakat atau pengguna jasa parkir bisa membayar melalui QRIS.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa hasil ujicoba tidak semua masyarakat atau pengguna jasa parkir bisa membayar melalui QRIS. 

Sebab, banyak di antara mereka yang tidak memiliki M-Banking atau alat pembayaran QRIS.

"Ketika kita sudah melakukan di beberapa titik, ternyata tidak semuanya membayar pakai QRIS, karena warga Surabaya juga tidak siap untuk QRIS. Karena itulah nanti kita lihat besok (penerapan Februari 2024) seperti apa," kata Wali Kota Eri, Rabu (31/1).

Oleh karenanya, Wali Kota Eri menyebut, pihaknya akan melakukan evaluasi penerapan pembayaran parkir melalui QRIS ke depannya. 

Artinya, pembayaran parkir tidak hanya bisa dilakukan via QRIS, tapi juga dimungkinkan melalui voucher atau berlangganan.

"Berarti nanti kebijakan kita, ada kartu berlangganan, ada voucher, setelah itu ada pilihan bayar lain. Jadi kan untuk menuju ke sana (bayar parkir via QRIS), tidak bisa langsung, karena setelah kita coba, warganya tidak siap, tidak semua warga punya M-Banking," ujarnya.

Namun demikian, Wali Kota Eri kembali memastikan pada Februari 2024, pihaknya akan tetap menerapkan kebijakan parkir via QRIS di 1.370 parkir TJU se-Surabaya. 

Kebijakan tersebut, tentu akan dilakukan evaluasi progresnya di lapangan.

"Tanggal 1 Februari 2024 tetap jalan, sambil kita lihat semuanya, nanti kita lihat tiga hari ke depan. Karena kan saya bilang kemarin ke teman-teman Dishub saat uji coba, kalau tidak ada QRIS jangan bayar, sehingga kita akan tahu berapa titik yang hilang kalau tidak pakai karcis," paparnya.

Selain itu, Wali Kota Eri mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah bertemu dengan perwakilan paguyuban Juru Parkir (Jukir). 

Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk menjalankan kebijakan pembayaran parkir melalui QRIS mulai Februari 2024.

"Karena saya tidak ingin Jukir dibilang liar, bagaimanapun beliau ini (Jukir) adalah saudara-saudara saya, wong Suroboyo (orang Surabaya). Masyarakat juga begitu, saya bilang kepada Jukir, ya harus mendapatkan yang terbaik, jangan (masyarakat) tidak dikasih karcis tapi diminta Rp5-10 ribu," katanya.

Makanya untuk menguji kebenaran dan kejujuran, Wali Kota Eri menyebut jika perwakilan paguyuban sepakat menerapkan pembayaran parkir via QRIS. 

Sebab, ia tidak ingin Jukir memiliki pandangan negatif kepada pengguna jasa parkir, demikian pula sebaliknya.

"Alhamdulillah mereka (paguyuban) bisa menerima. Karena saya mengatakan kepada mereka, ayo cari (rezeki) yang jujur, Surabaya digawe adem (dibuat dingin). Saya tidak ingin Jukir memiliki pikiran negatif kepada pengguna parkir dan masyarakat juga jangan berpikiran negatif kepada Jukir," pesan dia.

Untuk itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa kebijakan penerapan parkir melalui QRIS pada Februari 2024, akan tetap dilakukan evaluasi ke depan. 

Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dari pihak pengguna jasa parkir maupun Jukir.

"Di situlah nanti kita lakukan evaluasi-evaluasi agar tidak saling menyalahkan. Kalau ternyata (warga) tidak sanggup, ya nanti ada pilihan, dia mau pakai uang tunai ya monggoh (silahkan), pakai QRIS ya monggoh. Tapi nanti kita juga siapkan lagi voucher dan parkir berlangganan," tegasnya.

Oleh sebabnya, ia menyatakan bahwa kebijakan pembayaran parkir melalui QRIS di 1.370 titik parkir TJU pada Februari 2024, tidaklah bersifat wajib. 

Hal tersebut dilakukan untuk tetap memberi kemudahan bagi pengguna jasa parkir yang tidak memiliki M-Banking atau belum siap dengan metode pembayaran QRIS.

"Karena kita baru tahu ternyata tidak semua orang Surabaya punya QRIS. Makanya kita siapkan lagi (metode lain), tapi untuk menuju ke sana (QRIS) iya. Karena sebenarnya ini adalah untuk menuju kejujuran,” pungkasnya.

Polda Lampung Tangkap 8 Tersangka Narkoba Jaringan Fredy Pratama


Bandar Lampung - KABARPROGRESIF.COM Polda Lampung menangkap 8 orang sindikat narkoba jaringan Fredy Pratama. Sebanyak 38,19 kilogram sabu diamankan.

Inisial para tersangka adalah AM (30), AB (27), MY (26), AI (22), EN (30), RY (33), SA (26), serta MH(30). 

Terungkapnya sindikat lain dari jaringan Fredy Pratama ini berawal dari penangkapan 3 pelaku di area Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni pada Minggu (17/1/2024).

"Awalnya anggota dari tim Sea Port Interdiction Polda Lampung menangkap AM yang kedapatan membawa satu bungkus sabu saat berada di dalam bus, kemudian dikembangkan dan berhasil menangkap AB dan MY di area Pelabuhan Bakauheni," kata Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, Rabu (31/1/2024).

Helmy menerangkan, dari penangkapan 3 tersangka ini, didapatkan barang bukti 60 bungkus narkoba jenis sabu.

"Pada saat penangkapan AB dan MY, dari dalam mobil mereka didapatkan barang bukti sabu sebanyak 60 bungkus dan timbangan digital. Dan saat dilakukan penghitungan terhadap barang bukti sabu ini diketahui berjumlah 38,19 kilogram," ungkap dia.

Dari penangkapan ketiganya, petugas terus melakukan pengembangan sehingga tertangkap 5 tersangka lainnya di wilayah Lampung dan Jakarta.

Kapolda Bali Pimpin Serah Terima Jabatan Kabid Keu Polda Bali


Bali - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., hadir dan bertindak sebagai inspektur dalam Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama Polda Bali, yang bertempat di Gedung Presisi Polda Bali, Selasa (31/01/2024).

Hadir pula, Wakapolda Bali Brigjen. Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum., Irwasda Polda Bali Kombes. Pol. Arief Prapto Santoso, S.I.K., S.H., M.H., dan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Bali.

Pada kesempatan tersebut, dalam amanatnya Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepada pejabat yang lama atas dedikasi inovasi dan prestasi yang telah diberikan kepada Polda Bali dan selamat bertugas di tempat yang baru.

”Saya sebagai Kapolda Bali mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama, atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan untuk kemajuan Polda Bali ini,”ucapnya.


Kapolda Bali juga berpesan untuk pejabat yang baru agar segera menyesuaikan diri di tempat yang baru, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Polda Bali. ”Untuk pejabat yang baru, saya ucapkan selamat atas jabatan yang saudara peroleh, dan juga agar segera menyesuaikan diri di Polda Bali,” imbunya.


Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi pada Instansi Polri, selain sebagai pembinaan karir, rotasi jabatan juga merupakan bentuk penyegaran pada organisasi Polri. PJU Polda Bali sendiri melaksanakan sertijab kepada Kabid Keu Polda Bali Kombes Pol. Endang Sri Wahyuni  yang di gantikan oleh AKBP Zatil Usna , S.I.K dan diikuti juga dengan pisah sambut masa purna bakti Dri Tahti Polda Bali AKBP Sang Ayu Putu Alit Saparini, S.H., M.M.

Acara diakhiri dengan acara pisah sambut yang dilakukan oleh pejabat Polda Bali yang baru dan pejabat Polda Bali yang lama untuk saling bertukar certia dan membagikan beberapa pengalaman saat bertugas di Polda Bali.

Korupsi Pengadaan BBM Rp 6,2 Miliar, Kadis di Rokan Hulu Ditangkap


Pekanbaru - KABARPROGRESIF.COM Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu, Riau, menangkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rokan Hulu, HI atas dugaan korupsi. HI dijebloskan ke penjara, karena diduga korupsi pengadaan fiktif bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2019-2021 silam. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan, dalam kasus ini ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 

Selain HI, penyidik juga sudah menahan pria berinisial JT, selaku Direktur PT Esa Riau Berjaya, perusahaan yang memenangi tender pengadaan BBM di Dinas Perkim Rohul selama tiga tahun. 

"Tersangka dua orang, yang diduga korupsi pengadaan fiktif BBM. Dari hasil penghitungan, kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,2 miliar," kata Kosmos, Selasa (30/1/2024).

Kosmos menjelaskan, kasus tersebut diusut sejak 4 Agustus 2023 lalu. Baca juga: Kelabui Petani, Sindikat Penjual BBM Bersubsidi Dibekuk Polisi Tersangka HI adalah pengguna anggaran sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Rohul. 

Dalam proses penyidikan, penyidik memeriksa puluhan saksi, termasuk saksi ahli. 

"Saksi yang diperiksa 65 orang dan tiga saksi ahli," sebut dia. 

Pada 11 Januari 2024, penyidik menetapkan HI dan JT sebagai tersangka. Kosmos menyebut, tersangka HI sempat tidak memenuhi panggilan pertama penyidik Satreskrim Polres Rohul. 

"Tersangka memenuhi panggilan kedua, lalu ditahan di Rutan Polres Rohul sejak 20 Januari 2024," kata Kosmos. 

Dalam kasus dugaan pengadaan fiktif BBM ini, ungkap Kosmos, modus kedua tersangka yaitu BBM tak diantar, namun dana tagihan tetap dicairkan oleh keduanya. 

"Selain itu, adanya pemalsuan dokumen terhadap pengiriman barang dan dukungan perusahaan," ungkap Kosmos. 

Kosmos menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perkim Rohul untuk mencari barang bukti pendukung. 

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menemukan 30 item barang bukti pendukung. 

Saat ini penyidik kepolisian masih melakukan pengembangan apakah ada keterlibatan tersangka lain. 

"Kami akan melakukan pengembangan. Selain itu, kami juga sedang melakukan tracing aset kedua tersangka," kata Kosmos. 

Lakukan Penguatan, Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim Untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud Sowan ke Ponpes Al Faqihiyah, Tuban


Tuban - KABARPROGRESIF.COM Penguatan dukungan ke Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar- Mahfud terus dilakukan oleh Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jawa Timur (Jatim).

Kali ini Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim yang dikoordinatori zona Pantura yakni Gus Zainuddin mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Faqihiyah Ds. Kumpul Rejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Saat sowan tersebut, Gus Zainuddin diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Kyai Muhammad Faqih, Selasa (30/1).

Gus Zainuddin yang juga menjabat sebagai Koordinator zona Mataraman ketika bertemu dengan Kyai Muhammad Faqih menanyakan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Tuban menyambut pesta demokrasi Pilpres atau Pemilu 2024? 

Selain itu juga menanyakan siapa Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang mampu memimpin negara Indonesia kedepan? tanya Gus Zainuddin kepada Kyai Muhammad Faqih dalam rilisnya, Rabu (31/1).

Mendapat pertanyaan itu, Kyai M. Faqih mengatakan bila masyarakat di Kabupaten Tuban ini kulturnya keras dan hetrogen.

"Ada santri, abangan dan seperti kita ketahui bersama Tuban ini juga dikenal dengan 'Bumi Wali'," jelas Kyai M. Faqih.

Artinya lanjut Kyai M. Faqih kecenderungan santri lebih kuat.

"Ini yang menjadikan masyarakat Kabupaten Tuban masih aman dan kondusif," paparnya.

Menurut Kyai M. Faqih, dengan situasi yang telah kondusit ini seharusnya seluruh pihak bersyukur.

Sebab bila berkaca pada sebelumnya, kondisi bangsa Indonesia telah mengalami peristiwa pahit yakni adanya penyakit covid-19.

"Alhamdulillah bangsa Indonesia telah lulus ujian tersebut. Kita hari ini menghadapi Pemilu 2024 mudah-mudahan aman dan kondusif," harapnya.

Nah, terkait siapa pilihan Capres dan Cawapres yang paling dibutuhkan untuk memimpin Indonesia kedepan.

Menurutnya adalah Paslon yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum dan rasa persatuan dan kesatuan.

"Pilihan saya adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Secara naluri saya cocok dan mudah-mudahan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029," inginnya.

Kyai M. Faqih menambahkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar-Mahfud di dukung partai yang kuat dan solid. Sehingga mampu menjembatani kepentingan masyarakat. 

"Ada dua hal yang penting untuk menata bangsa yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian lebih mengedepankan transparansi, jujur bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan semua untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat," tegasnya.

Makanya Kyai M. Faqih berharap agar masyarakat lebih pandai berdasarkan hati nurani dalam memberikan suaranya pada Pilpres 2024.

"Mari kita memilih berdasarkan nurani, dengan kaca mata batin yang kuat naluri yang kuat, jangan karena nafsu semata, karena yang akan kita pilih adalah pemimpin yang akan memerintah lima tahun kedepan," jelasnya.

Dengan adanya kelebihan dari paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3, untuk Kyai Muhammad Faqih mengajak saudara, teman, santri, alumni pondok dan masyarakat Tuban khususnya dan masyarakat Indonesia mari memilih dan memenangkan Ganjar Mahfud.

"Saya Kyai Muhammad Faqih Pengasuh Pondok Pesantren AL FAQIHIYAH Ds. Kumpul Rejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban mengajak saudara, teman, santri, alumni pondok dan masyarakat Tuban khususnya dan masyarakat Indonesia mari memilih dan memenangkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomer uru. 3 Ganjar-Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik," pungkasnya.

Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, KPK Bawa Keluar 4 Koper


Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). 

Penyidik membawa empat koper setelah keluar dari bangunan tersebut. 

Sejumlah petugas KPK terlihat mulai memasuki lingkungan rumah dinas yang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sidoarjo, sekitar pukul 10.45 WIB. 

Sejumlah petugas tampak mengenakan rompi berwarna putih yang bertuliskan KPK di bagian punggungnya. 

Mereka pun langsung masuk melalui pintu utama, yang ada di depan pendopo Alun-Alun Sidoarjo. 

Selanjutnya, sejumlah penyidik terlihat keluar dari rumah dinas Bupati Sidoarjo, sekitar pukul 11.30 WIB. 

Ada empat koper yang dibawa oleh petugas setelah keluar dari rumah dinas bupati. 

Sedangkan, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor sama sekali tidak terlihat di lokasi. 

Padahal, dia sempat memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten ke-165 Kabupaten Sidoarjo. 

Gus Muhdlor sempat menyatakan akan kooperatif terhadap proses hukum di KPK. 

"Intinya satu, bahwa atas nama pribadi pemerintah Kabupaten (Sidoarjo), menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," kata Gus Muhdlor pada wartawan usai upacara hari jadi Kabupaten Sidoarjo di Alun-alun Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). 

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/1/2024). 

Tim penyelidik dan penyidik menangkap 11 orang termasuk sejumlah orang dekat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. 

Mereka yang ditangkap adalah Kasubag Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo Siska Wati dan suami Siska sekaligus Kepala Bagian Pembangunan Setda Pemkab Sidoarjo Agung Sugiarto. 

Kemudian, anak Siska bernama Nur Ramadan, kakak ipar Bupati Sidoarjo Robith Fuadi, asisten pribadi Bupati Sidoarjo Aswin Reza Sumantri, Bendahara BPPD Sidoarjo Rizqi Nourma Tanya, dan Pimpinan cabang Bank Jatim Umi Laila. 

Selanjutnya, Bendahara BPPD Sidoarjo Heri Sumaeko, fungsional BPPD Sidoarjo Rahma Fitri, dan Kepala Bidang BPPD Sidoarjo Tholib. 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pada Kamis dan Jumat itu pihaknya juga mencoba mencari keberadaan Gus Muhdlor. 

Namun, ia menyebut petugas KPK di lapangan tidak berhasil menemukan politikus PKB itu. 

“Pada hari H kami sesungguhnya kami juga langsung secara simultan melakukan proses, berupaya menemukan yang bersangkutan di hari-hari dari Kamis sampai Jumat tersebut,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin. 

OTT ini terkait dengan dugaan korupsi pemotongan insentif pajak di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang diduga juga digunakan untuk keperluan Bupati Sidoarjo. 

Dalam kasus ini, KPK menetapkan satu tersangka yaitu Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati. 

Densus 88 Kembali Tangkap 2 Terduga Teroris Terkait Kasus di Solo Raya


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap dua terduga teroris di wilayah Magetan Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah. 

Penangkapan tersebut hasil pengembangan kasus 10 teroris di Solo Raya.

Karo Penmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan satu terduga teroris ditangkap di Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (27/1) dan satu terduga lainnya di wilayah Magetan, Jawa Timur, pada Senin (29/1).

"Update terbaru, ditangkap dua orang. Satu di Jawa Tengah dan satu di Jawa Timur. Proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1).

Kendati demikian, ia masih belum membeberkan lebih jauh soal peran dan jaringan teror dari para pelaku tersebut. 

Truno hanya memastikan penangkapan kedua pelaku tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya.

"Masih merupakan bagian perkembangan proses penyidikan terhadap ke 10 tersangka terduga teroris sebelumnya," pungkasnya.

Sebelumnya Densus 88 Antiteror Polri menangkap total sepuluh teroris jaringan Jamaah Islamiyah di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, pada Kamis (25/1).

Sepuluh tersangka itu antara lain S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU. Rinciannya 1 tersangka di Karanganyar, 3 di Boyolali, 5 di Sukoharjo, dan 1 di Surakarta.

"Sepuluh terduga teroris ditangkap di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah. Sepuluh orang kelompok ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/1).

Berdasarkan perannya, ia menyebut sepuluh pelaku teror itu bertugas untuk operasional kelompok JI. Mulai dari fasilitator kegiatan, penyembunyian DPO, hingga pencarian dana.

Trunoyudo menambahkan mereka juga dinilai terlibat dalam proses penyediaan logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga pelatihan terhadap para anggota dan rekrutan JI.

Mensos Risma Mengeluh Mau Rapat di Istana Diperiksa, Hasto Sebut Terjadi Fragmentasi di Kabinet


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri kabinet Indonesia Maju. 

Hasto menyebut fragmentasi itu dipicu oleh pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye.

Hasto awalnya menyebut fragmentasi di tubuh kabinet Jokowi kian kuat sehingga suasana di kabinet tak lagi kondusif. 

Dugaan itu, kata dia, semakin diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial yang juga kader PDIP Tri Rismaharini atau Risma.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di Media Center TPN Gankar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Risma, sebut Hasto, mengatakan pemeriksaan terhadap menteri diperketat ketika hendak mengikuti rapat. 

Hasto meyakini saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.

"Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh udah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi," ujarnya.

Hasto lantas meminta agar Jokowi fokus melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Mengingat, amanat sebagai presiden telah tercantum salam konstitusi RI.

"Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan wospodo," tegasnya.

Pemkab Gelar Rakor Percepatan Peningkatan Status Geopark Bojonegoro


Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Sebagai persiapan peningkatan status geopark Bojonegoro secara internasional di 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Rakor Percepatan Pengusulan Taman Bumi Bojonegoro menjadi UGGp (Unesco Global Geopark).

Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, di Creative Room, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (29/1/2024) menjelaskan, dalam proses menuju UGGp, perlu kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini, salah satunya mengacu pengalaman daerah lain yang memerlukan adanya gotong royong. 

Ini prosesnya cukup panjang dan butuh banyak diskusi dan duduk bersama. Apalagi untuk mendapat pengakuan secara internasional diskusinya akan lebih tajam. 

Jika mendapat pengakuan Unesco, maka akan memiliki nilai strategis yang meningkat. 

Pengakuan itu akan menjadi gravitasi (kekuatan dan daya tarik) bagi orang yang mencari ilmu, belajar, serta kegiatan yang bersifat ilmiah mengenai geopark atau taman bumi. 

Efeknya tidak hanya pada wisata, akan tetapi bisa membuat Kabupaten Bojonegoro berbeda dari daerah lainnya. 

Pemkab, kata Pj Bupati juga berharap dukungan seluruh pihak khususnya kepada Perhutani. 

Sebab, beberapa wilayah geopark di Bojonegoro merupakan wilayah Perhutani. 

Untuk itu, dukungan, penggalian informasi juga perlu untuk menpercepat pengakuan secara internasional. 

Sekretaris Forum Geopark di Jawa Timur, Nurareni Widi Astuti menyampaikan apresiasi atas proses yang telah dicapai Bojonegoro da juga atas tekad serta kemauan dari Kabupaten Bojonegoro. 

Pemprov Jatim terus mendorong kesempatan Bojonegoro memperoleh pengakuan Unesco. Rekomendasi Geopark di Kabupaten Bojonegoro ini karena keunikan dan pernah menjadi trending topic di kalangan para pegiat geopark. 

Sehingga sangat direkomendasikan untuk maju dalam UGGp. Dari provinsi akan terus membersamai dalam setiap langkahnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan, pembahasan Geopark Bojonegoro, yakni pada 2017 ditetapkan menjadi usulan Badan Geologi Nasional untuk peningkatan status geopark Bojonegoro menjadi UGGp tahun 2025.  

"Sekarang dalam tahap penyusunan peta jalan. Waktu terdekat, akan ada undangan rapat Badan Geologi Bandung untuk presentasi langkah menuju UGGp. Mari kita susun bersama apa yang perlu disiapkan untuk 2025 agar Geopark Bojonegoro bisa meraih status UGGp," jelasnya. 

Kabupaten Bojonegoro memang kaya akan potensi geopark. Kawasan Bojonegoro yang sudah memperoleh sertifikat Geopark Nasional, diantaranya Petroleum Geoheritage Wonocolo di Kecamatan Kedewan yang biasa dikenal sebagai Little Texas-nya Indonesia. 

Selain itu juga ada Kayangan Api, Banyu Kuning, Watu Gandul, dan juga Gunung Watu.