Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Kamis, 20 Januari 2022

Kejati Jatim Hentikan Penuntutan Kasus Lakalantas, Ini Alasannya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menghentikan penuntutan terhadap kasus tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) dengan terdakwa Ade Imron Syahroni, Rabu (19/1).

"Penghentian kasus yang melibatkan sopir truk ini di ekspose secara daring dengan melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, Kajati Jatim Mohammad Dhofir, Wakajati Jatim Haruna dan Kajari Lumajang E.R Wiranto serta Kasi Pidum dan JPU selaku jaksa penuntut di kasus tersebut," kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Fathur Rohman, Rabu (19/1).

Keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Kejati Jatim setelah dilakukan mediasi serta dilakukan perdamaian antara tersangka pasal 312 Sub Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan korban.

"Tersangka membantu biaya pengobatan sebesar Rp 5 juta dan membelikan kursi roda serta sanggup membantu biaya pengobatan korban sampai sembuh," jelasnya.

Perkara Lakalantas ini terjadi pada Sabtu 4 September 2021 jam 06.00 WIB di Jalan Litas Selatan tepatnya di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.

Saat itu terdakwa Ade Imron Syahroni mengendaraI Truck Toyota warna merah pertamina Nopol P 8968 KA berjalan dari arah barat menuju kearah timur dengan kecepatan sekira 40 km/jam.

Saat melintasi jalan perempatan jalan, dari arah utara ke selatan ada sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Nopol L 3796 EN melintas.

Melihat itu terdakwa Ade Imron Syahroni Kaget dan tidak bisa menghindar meski terdakwa sudah berusaha menginjak rem.

Akibat kecelakaan tersebut, korban Sura’i dibawa ke Puskesmas Yosowilangun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haryoto, Lumajang.

Kamis, 06 Januari 2022

Selain TNI AU dan AL, Anggota Polri Diduga Ikut Terlibat Dalam Kasus TKI Ilegal


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Benny Rhamdany selaku Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mengungkapkan bahwa ada anggota Polisi yang juga terlibat dalam pengiriman PMI ilegal ke Malaysia.

Dimana kapal yang ditumpangi PMI ilegal tersebut, tenggelam di lepas lantai Johor Baru, Malaysia.

“Iya anggota TNI AU, anggota TNI AL dan anggota Polri (diduga terlibat). Kami harus mengatakan itu kan, karena BP2MI bukan penegak hukum, sehingga kami mengatakan dugaan,” kata Benny, Rabu, 5 Januari 2022.

Benny juga menjelaskan bahwa keterlibatan anggota Polisi tersebut, sudah dilaporkan ke Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Dengan Kapolri kan kemarin sudah menyampaikan, termasuk adanya dugaan keterlibatan anggota Polri. Tapi tentu menjadi kewenangan dari institusi yang bersangkutan. Apakah mau mem-publish namanya, apakah mau mengambil tindakan apa, sifatnya kita hanya menyampaikan hasil investigasi,” ujarnya menjelaskan.

Dalam hal ini, pihaknya mengaku sudah bersikap sangat terbuka dengan memberikan informasi, kepada pihak yang anggotanya terduga juga terlibat.

“Jadi terbuka dengan tetap mengedepankan aspek etika. Karena jika bicara nama, siapa, kita ingin menyerahkannya langsung ke institusi yang bersangkutan. Sehingga jenis-jenis misalnya keterlibatan, perannya seperti apa, itu ada kok semua,” katanya.

Bukti fakta yang mendorong dugaan terlibatnya TNI AU dan TNI AL dalam kasus ini adalah, melalui hasil dari investigasi tragedi tenggelamnya kapal, yang menewaskan sejumlah TKI ilegal di lepas pantai Johor Baru, Malaysia.

“Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU, yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Jumat, 26 November 2021

Polda Metro Jaya Marah Besar ke Ormas PP, Tidak Ada Ampun


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengky Haryadi meluapkan amarahnya setelah AKBP Darmawan Karosekali dikeroyok massa ormas Pemuda Pancasila (PP).

Sebelumnya, puluhan massa PP mengeroyok AKBP Darmawan Karosekali saat ormas kepemudaan itu berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2021).

AKBP Darmawan merupakan kepala Bagian Ops Ditlantas Polda Metro Jaya yang ikut bertugas mengamankan demo itu.

Perwira menengah Polri itu langsung mengambil alih mikrofon di atas mobil komando aksi milik ormas Pemuda Pancasila.

Dia lantas mempertanyakan apa tujuan ormas PP berdemo hingga mengeroyok polisi.

"Perwira kami, AKBP dikeroyok (hingga) luka-luka. Apakah itu tujuan rekan-rekan datang kemari? Melawan kami, mengeroyok kami yang mengamankan rekan-rekan (pedemo)," tegas Hengky.

Pada saat yang sama, Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo yang juga atasan AKBD Darmawan pun mengungkapkan kemarahannya.

"Siapa yang memukul anak buah saya? Sini, saya komandannya!" ungkap Sambodo.

Adapun, jajaran Polda Metro Jaya saat ini telah menangkap puluhan massa PP yang mengeroyok AKBP Darmawan Karosekali saat ormas kepemudaan itu berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi tambahan, ratusan massa Pemuda Pancasila melakukan unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Kamis (25/11/2021).

Para pedmo itu menuntut permintaan maaf dari anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang yang mendorong pemerintah membekukan izin ormas Pemuda Pancasila.

"Junimart keluar, jangan lewat media, hadapi kami!" ucap salah satu orator aksi.

Kamis, 25 November 2021

Terima Bansos Tunai, Sejumlah ASN Pemkot Bandar Lampung DIperiksa BPK RI


KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat bantuan sosial (bansos) tunai.

Para ASN Pemkot Bandar Lampung yang menerima bansos tunai ini dikabarkan sedang diperika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini karena ASN dilarang mendapat bansos tunai.

Sekretaris Dinas Sosial Bandar Lampung Santoso Adhy membenarkan mengenai adanya pemeriksaan ASN Pemkot Bandar Lampung yang mendapat bansos tunai.

Namun Adhy mengaku belum mengetahui data siapa saja ASN Pemkot Bandar Lampung yang mendapat bansos tunai.

Adhy mengatakan, ASN Pemkot Bandar Lampung yang menerima bansos tunai didata langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Nama-nama penerima BST langsung dari Kementerian, sehingga kami pun belum tahu ASN mana saja yang menerima BST tersebut," kata Adhy, Selasa (23/11/2021).

"Ya, ASN tidak boleh dapat BST. Biasanya nanti data DTKS langsung dihapuskan dari penerima bantuan, dari kejadian ini ke depan kami akan turun lapangan mendata kembali siapa-siapa saja PNS akan langsung dicoret dan dihapuskan daru data penerima bantuan," ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima bantuan sosial tunai tersebut masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggunakan data dari BPS tahun 2011 yang diperbaiki tahun 2015.

"Sehingga, data yang diambil untuk penyaluran BST dari data yang diambil BPS tahun 2015 lalu. Nah, mungkin pada waktu itu (ASN, red), dia belum bekerja kemudian keluar namanya dapat BST, setelah itu barulah yang bersangkutan diterima pegawai," kata dia.

Ia mengatakan bahwa Dinsos baru bisa mengusulkan data untuk masuk DTKS pada tahun 2017 namun itu pun yang menentukan warga menerima bantuan tetap di kementerian.

"Jadi kita pun hanya bisa mengusulkan yang menentukan itu di pusat. Sehingga tidak semua yang kita usulkan itu dapat menerima bantuan atau masuk DTKS," kata dia.

Dia menjelaskan pendataan warga untuk menerima manfaat bantuan sosial ataupun masuk ke dalam DTKS dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang diberi kewenangan langsung oleh Kemensos.

"Jadi TKSK ini lah yang mendata masyarakat, kemudian mengajukan ke Dinsos untuk di input atau diajukan menjadi DTKS dan yang verifikasi Kemensos. Syarat-syarat pendataan itu meliputi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan, serta rekening listrik," kata dia.

Menuju WBK, Lapas Mojokerto Dikunjungi Tim Penilai Nasional


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto mendapat kunjungan dari Tim Penilai Nasional (TPN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi. 

Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto beserta jajarannya menyambut rombongan yang melakukan verifikasi lapangan (verlap).

Kunjungan ini merupakan rangkaian penilaian terkait pengusulan Lapas Kelas IIB Mojokerto sebagai satuan kerja (satker) berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. 

Lapas Kelas IIB Mojokerto merupakan salah satu satker yang ditunjuk sebagai sampel kegiatan verlap.

“Lapas Kelas IIB Mojokerto bersama dengan sembilan satker lainnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang ditunjuk sebagai sampel kegiatan verlap,” ungkap Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto, Dedy Cahyadi, Selasa (23/11/2021).

Turut mendampingi Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI selaku Tim Penilai Internal dan Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jatim, Indah Rahayuningsih, rombongan meninjau langsung fasilitas yang ada di Lapas Kelas IIB Mojokerto. Mulai dari area parkir, Pengawasan dan Pemeriksaan (wasrik).

Area pelayanan terpadu, Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) l, pintu utama, dapur, bimker, hingga ke blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Kalapas menjelaskan seluruh produk dan inovasi layanan di Lapas Kelas IIB Mojokerto.

Sebelum meninggalkan Lapas Kelas IiB Mojokerto, TPN menutup kegiatan dengan menyampaikan apresiasi positif atas upaya Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam memberikan pelayanan prima pada pengguna layanan dengan terus berbenah dan berinovasi. 

Selasa, 23 November 2021

Purnawirawan Polri Harus Mendukung Program Polri Yang Presisi


KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dilahirkan langsung oleh Polri. 

Ini sebagai wadah menghimpun para purnawirawan Polri sehingga diharapkan PP Polri dapat membantu mewujudkan sinerginya dengan Polri.

“Musda PP Polri di NTT harus mewujudkan sinergitas dalam mendukung program Polri yang Presisi. Karena PP Polri merupakan bagian dari potensi kekuatan yang dapat turut membantu program Polri yang Presisi,” kata Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., saat membuka Musda Ke-V tahun 2021 persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) Daerah NTT, pada pekan ini.

Lebih lanjut Lotharia berharap dengan Musda ini dapat mengintrospeksi, mengevaluasi, dan mengoreksi sejauh mana yang telah dilakukan untuk organisasi. 

Selain itu, harus memantapkan tekad dan semangat agar ke depan mampu mempertahankan dan meningkatkan serta mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah demi pencapaian organisasi PP Polri daerah NTT dalam mendukung program kerja pemerintah.

"Untuk Keluarga Besar Purnawirawan Polri [PP Polri] Daerah NTT, saya minta agar kita bergandengan tangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip kita kesatuan dan musyawarah kekeluargaan dan gotong royong harus menjadi napas dan falsafah dalam membangun negara Indonesia yang tercinta ini,” kata Lotharia.

Untuk itu, lanjut Irjen Lotharia, Polda NTT tetap membuka diri untuk terus menerima saran dan masukan dari PP Polri. Ini karena tantangan tugas yang dihadapi Polri ke depan semakin kompleks.

“Kami dari Polda dan jajaran di NTT membuka diri. Menerima kasukan dari para anggota PP Polri. Jangan lupa almamatermu,” ujar Lotharia.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan kepada Kepala Bidang Organisasi PP Polri Pusat bahwa Polda NTT hanya baru memiliki 43% jumlah personel.

"Bapak Ketua Bidang Organisasi kami informasikan bahwa di Polda NTT ini masih sangat terbatas jumlah personel yang ada baru 43%. Kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak Kapolri untuk bisa menambah kouta rekrutmen,” katanya.

Untuk diketahui, Musyawarah Daerah ke-V kali ini mengambil tema "Melalui Musda V Tahun 2021, PP Polri NTT Meneguhkan Sikap Tetap Setia dalam Rangka Kebersamaan Mendukung Transformasi Polri yang Presisi.

Hadir mendampingi Kapolda NTT dalam Musda ini, Kepala Bidang Organisasi PP Polri Pusat Irjen Pol. (Purn) Drs. Suedi Husein, S.H., bersama Ketua PP Polri Daerah NTT Kombes Pol. (Purn) Marthen Johanis.

Minggu, 21 November 2021

Kapolda Papua Akui Utamakan Rekrutmen Anak Anggota Polri


KABARPROGRESIF.COM: (Palangkaraya) Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui dalam penerimaan calon bintara 2021 lebih mengutamakan anak anggota Polri terutama yang lahir dan besar di Papua. 

Upaya itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua yang sudah mengabdikan diri dan bertugas di Papua.

Selain anggota Polri, Polda Papua juga mengutamakan anak dari tokoh agama serta masyarakat. 

"Kami bersyukur upaya itu disambut baik Gubernur Papua sehingga dibantu menggunakan dana otonomi khusus namun kalian bukan polisi otsus tetapi polisi RI, " kata Kapolda saat bertemu dengan 75 siswa calon bintara yang dididik di SPN Tjilik Riwut Palangkaraya, Sabtu (20/11).

Kapolda Papua pada kesempatan itu berharap agar ke 75 siswa yang saat ini dilatih di SPN Tjilik Riwut dan sebagian besar anak anggota Polri senantiasa menjaga nama baik hingga selesai pendidikan yang tinggal menghitung hari. 

Setelah pelantikan yang dijadwalkan tanggal 22 Desember mendatang kalian akan kembali ke Papua dan sebelum penempatan di polres pengirim terlebih dahulu mengikuti pelatihan.

Dengan perekrutan para pemuda dari kabupaten di Papua diharapkan ke depan tidak ada lagi kekerasan karena polisi yang bertugas berasal dari daerah itu dan memahami adat istiadat di daerahnya. 

"Mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan sehingga pembangunan dapat dikerjakan dan hasilnya dirasa masyarakat," harap Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri.

SPN Tjilik Riwut Palangkaraya saat ini mendidik 380 siswa dan 75 siswa diantaranya merupakan pengiriman Polda Papua.

Kapolda NTB: Jangan Coba-coba Ganggu Keamanan WSBK Mandalika


KABARPROGRESIF.COM: (NTB) Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Mohammad Iqbal memastikan pihaknya siap mengamankan ajang WSBK Mandalika 2021.

WSBK Mandalika menjadi kali pertama dalam 24 tahun terakhir Indonesia menggelar balapan sepeda motor internasional. Sorotan dunia pun tertuju ke Lombok akhir pekan ini.

Kesempatan menggelar balapan internasional juga menghadirkan tantangan besar, salah satunya dari segi keamanan. 

M. Iqbal menjabarkan kesiapan Polda NTB mengamankan WSBK Mandalika 2021.


Berikut hasil wawancara dengan Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Sabtu (20/11):

1. Bagaimana persiapan keamanan WSBK Mandalika?

Yang jelas kita dari lima koridor utama, pintu utama, di bandara dan 4 pelabuhan laut. 

Bandara itu Bandara Internasional Lombok, pelabuhan Gili Mas, Lembar, Kayangan dan Bangsal. Kita sudah mempersiapkan semua personel pengamanan, dan tentunya bergabung dengan TNI dan seluruh stakeholder.

Dari sana kami lakukan pengawalan, terus juga ada personel yang menjaga dari aspek lalu lintas dan gangguan keamanan. 

Bahkan kami juga melakukan patroli skala besar, pesannya adalah pertama kalau ada kemacetan, ada tim pengurai kemacetan.

Kedua patroli show of force, pesannya adalah TNI/Polri menyampaikan jangan coba-coba melakukan gangguan keamanan bagi calon-calon pelaku, mereka akan berhadapan dengan kami.

Ketiga patroli kepatuhan prokes, karena kita masih hidup di era pandemi, mereka melakukan imbauan kalau ada yang berkerumunan mereka harus menjaga jarak dan membagikan masker, dan lain-lain.

2. Seperti apa alur dan keamanan di sekitar Sirkuit Mandalika?

Sampai di area luar sirkuit seluruh bus ditempatkan di dua parkir besar, parkir timur dan parkir barat. Itu ada ribuan kendaraan, dari sana seluruh penonton yang akan mengakses ke sirkuit akan berpindah ke ratusan shuttle bus yang sudah dipersiapkan. 

Tapi sebelum pindah dilakukan cek tiket, aplikasi PeduliLindungi, apakah mereka terpapar Covid atau tidak, vaksin, dan lain-lain.

Setelah clear, mereka akan diperiksa teman-teman saya tidak membawa barang-barang berbahaya, setelah itu dibawa shuttle bus langsung masuk ke dua pintu masuk sirkuit menuju grand stand masing-masing.

Bukit-bukit juga kami amankan. Di 6 bukit itu ada 6 pos, di situ ada TNI, Polri dan stakeholder lainnya. 

Tapi kami tidak kaku, kami melakukan pengamanan, tidak mengusir masyarakat. Tapi jika terlalu ramai akan kami atur biar tidak bergerombol, tidak membawa barang-barang, kalau terlalu ramai kami tutup. Di sini sudah ada insert 1.765 personel di ring dua ini.

Prinsipnya InsyaAllah kami sudah sangat siap untuk melakukan jaminan keamanan berlangsungnya balapan WSBK hari ini dan besok.

3. NTB sedang mendapat sorotan internasional karena Lombok menggelar WSBK Mandalika. Apa tantangan terbesar bagi Polda NTB?

Saya kira kami memaknai ini sebagai suatu keberkahan. Saya tahu kami bukan hanya mengamankan dan melancarkan kesuksesan WSBK, tapi pandemi juga harus dijaga. 

Kalau saya ditanya tantangan terbesar saya kira tantangan itu saya jawab dengan adanya keberkahan, dengan adanya euforia, dan enjoy masyarakat. Masyarakat dari tanggal 12 sampai kemarin, masyarakat sangat bekerja sama dengan kami, mau menggunakan masker dan menjaga jarak. 

Bahkan yang tidak memiliki tiket tidak mengakses ke sini, karena kami tutup, hanya yang punya tiket saja yang bisa masuk. Jadi tantangan itu saya jawab dengan masyarakat mampu bekerja sama dengan baik.

4. Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto berpesan seluruh anggota pengamanan WSBK Mandalika menjalankan tugas dengan sopan dan humanis. Seperti apa langkah konkretnya di lapangan?

Langkah konkret sejak awal saya sampaikan kita memang membentuk tiga tim, kita harus overestimated tidak boleh underestimated, kita tampilkan sosok negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ingat, semua mesin-mesin negara, manpower yang ada harus menyampaikan bahwa kami tuan rumah yang ramah, santun, dan penolong. Bukan hanya kita mengatur lalu lintas, tapi kami menolong. Bahkan apapun yang dikehendaki masyarakat, seluruh aparat TNI/Polri akan siap membantu. 

Intinya kami akan sangat humanis dan memperlakukan tamu sebagai tuan rumah yang baik.

5. Sirkuit Mandalika juga akan menggelar MotoGP pada Maret 2022 dan bahkan berpeluang menggelar F1. Apakah Polda NTB sudah memiliki cetak biru sistem keamanan karena kedua ajang itu akan lebih besar?

Kalau Anda lihat di seluruh Lombok manajemen keamanan sudah sangat siap. Bahkan pos-pos polisi dibranding WSBK. Jadi saya sampaikan ke teman-teman di bawah saya, bahwa ini adalah panggung pertama kita. 

Panggung ini kita jawab bahwa kita melakukan manajemen keamanan yang baik dan ketat, tapi humanis. Kami juga siap membranding, hingga kami juga mempromosikan. 

Artinya dari aspek keamanan Insyaallah ini aman, terus dari aspek prokes akan kita ketatkan. Artinya test case ini menjadi jawaban bahwa TNI, Polri, dan seluruh stakeholder sangat memperhatikan dua variabel gangguan keamanan dan gangguan protokol kesehatan.

6. Imbauan untuk penonton WSBK Mandalika?

Pertama taati semua peraturan yang berlaku, regulasi apapun. Kedua kita harus menjaga protokol kesehatan, jangan sampai ada klaster baru. Prokes adalah hal yang paling utama dan penting saat ini.

Jenderal Listyo Sigit Bahas Hubungan Suami-Istri, Ibu Bhayangkari Langsung Tepuk Tangan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pernyataan mengagumkan keluar dari mulut Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Di hadapan sejumlah ibu-ibu Bhayangkari, dia mengungkapkan siapa sosok di balik seorang suami yang hebat.

Melalui akun Twitter miliknya, Jenderal Listyo mengatakan, seorang anggota kepolisian yang memiliki karir moncer di Polri, tak lepas dari peran istrinya selaku ibu Bhayangkari, yang selama ini mendukung dan mendoakan suaminya.

“Di balik suami yang hebat, pasti ada istri yang luar biasa yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan kepada si suami,” kata Jenderal Listyo di hadapan jajarannya dan ibu-ibu Bhayangkari.

Mendengar ucapan itu, ibu-ibu Bhayangkari itu pun sontak kaget.

“Wwuuiihhh,” kaget ibu-ibu Bhayangkari, diiringi tepuk tangan.

Mereka tak menyangka, sekelas Jenderal Listyo sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Polri, juga bisa romantis dalam rumah tangga.

“Namun bila ada ditemukan ada anggotanya yang tidak romantis dan sayang dengan istrinya, mantan Kabareskrim Polri ini minta ditindaki,” pintanya sambil tersenyum.

Dibalik suami yang hebat, pasti ada istri yang luar biasa selalu menyayangi & memberikan dukungan kepada Suami.

Karena beliaulah yg selama ini mendoakan kita & ini menjadi alat ukur saya untuk memberikan reward.

“Keharmonisan keluarga adalah awal cara kita mencapai kesuksesan” pic.twitter.com/m1PRfATXmR

— Listyo Sigit Prabowo (@ListyoSigitP) November 20, 2021.

Sekadar diketahui, Bhayangkari sendiri merupakan organisasi yang dihuni oleh para istri-istri anggota kepolisian.

Dikutip dari laman Bhayangkari.or.id, Bhayangkari lahir atas gagasan Ny. HL. Soekanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta, dan sebagai Ketua Pengurus besar dijabat oleh Ny. T. Memet Tanumijaya.

Ibu-ibu Bhayangkari sendiri diidentik dengan seragam khasnya yang berwarna merah muda atau biasa disebut pink. Ibu-ibu ini aktif dalam kegiatan sosial. 

Kerap kali juga tampil saat mendampingi suaminya untuk menemui masyarakat. 

Sosok Mia Amiati, Jaksa Wanita yang Berprestasi di Kejaksaan Agung


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) punya jaksa perempuan berprestasi bernama Mia Amiati. 

Dia saat ini menjabat sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel).

Sebelum menjabat di posisinya yang sekarang, perempuan kelahiran Jakarta 4 Maret 1965 itu pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Kejaksaan RI.

Tercatat, dia pernah menjabat sebagai Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

Mia pun pernah mengikuti Seleksi Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Berkualifikasi Pemantapan Tahun 2020. 

Hasilnya, dia menempati posisi pertama dari enam orang yang ikut seleksi.

Biasanya, jaksa yang menempati posisi pertama dalam seleksi tersebut akan menempati posisi Kajati DKI Jakarta. 

Adapun seleksi tersebut menilai seputar rekam jejak dan asesmen kompetensi.

Namun demikian, pada akhirnya posisi Kajati DKI Jakarta tidak ditempati oleh Mia. Posisi Kajati DKI Jakarta diisi oleh Febrie Adriansyah, yang mana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejagung. 

Dia ada di peringkat kedua seleksi Kejati Berkualifikasi Pemantapan Tahun 2020 di bawah Mia.

Gagal melaju sebagai Kajati DKI Jakarta, Mia dipercaya menempati posisi sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAMIntel Kejagung. 

Kinerja dari Mia beberapa kali dipublikasikan di laman IG Kejaksaan RI.

Salah satunya pada 9 November 2021. Saat itu, tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejagung RI melakukan kunjungan kerja di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dalam rangka monitoring progress pembangunan bandara tersebut yang hampir mencapai 100 persen.

Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda monitoring sebelum YIA diserahterimakan sepenuhnya kepada PT Angkasa Pura I. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Mia Amiati bersama jajarannya.

"Kami mengapresiasi atas pembangunan YIA, ikon DIY, bandara yang sangat maju namun tetap memperhatikan kearifan lokal dan budaya daerahnya. Kami apresiasi atas kerja keras Angkasa Pura I dan pendukungnya," kata Mia saat memberikan sambutan, dikutip dari IG Kejaksaan RI.

Mia juga sebagai penyelenggara negara kerap melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Tercatat dia pernah lima kali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Laporan pertama pada 2010 saat menjabat sebagai Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. 

Saat itu, dia melaporkan punya harta Rp 1,95 miliar. Lalu pada 2017 saat menjabat sebagai Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan harta Rp 2,29 miliar.

Kemudian pada Desember 2018 saat menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dengan harta Rp 2,4 miliar. 

Lalu pada Desember 2019 saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dengan harta Rp 2,59 miliar.

Terakhir pada Desember 2020 saat menjabat direktur di JAMIntel Kejagung dengan harta Rp 2,87 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan Mia dalam laporan teranyarnya:

Tanah dan bangunan di Depok dan Kabupaten Kuningan senilai Rp 2,2 miliar.

Mobil Kijang Innova 2004; Toyota Vios Sedan 2006; Mercedes Benz 2005; sepeda motor 2005, dengan total nilai Rp 145.700.000.

Harta bergerak lainnya Rp 501.370.000

Kas dan setara kas Rp 30.654.515

Total Rp 2.877.724.515

Kapolres Tapsel Pimpin Sertijab Kasat dan Kapolsek


KABARPROGRESIF.COM: (Tapanuli) Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Roman Smaradhana Elhaj memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Lantas, Kasat Sabhara, Kapolsek Batangtoru dan Kapolsek Dolok. 

Sertijab dilaksanakan dalam satu upacara di lapangan apel Mapolres Tapsel, Sabtu (20/11/2021).

Kasat Lantas Polres Tapsel yang lama, AKP Zaenal Muhlisin mutasi ke Poltabes Medan. Kasat Sabhara Polres Tapsel yang sebelumnya dijabat AKP Sofyan Helmi Nasution dipercaya menduduki jabatan barunya sebagai Kasat Lantas.

Sementara itu, Iptu Harun Manurung yang semula KA SPK Polres Tapsel dimutasi menjadi Kasat Sabhara. 

AKP Yuswanto sebelumnya menjabata Kapolsek Batangtoru dimutasi menjadi Kasat Lantas Polres Samosir.

Sementara untuk Kapolsek Batangtoru yang baru dipercaya kepada Iptu Tona, sebelumnya menjabat Kapolsek Palipi. 

Selanjutnya, AKP Pesta Simarmata sebelumnya menjabat Kapolsek Dolok, dimutasi menjadi Kabagren Polres Padang Lawas.

Terakhir, Iptu Eka Wahyudi sebelumnya sebagai Kanit Laka Polres Tapsel dimutasi menjadi Kapolsek Dolok.

Sertijab dihadiri Waka Polres Tapsel, Kompol Rahman Takdir Harahap dan pejabat utama (PJU).

46 personel Polresta Sidoarjo Bakal Amankan Pilkades Sumenep


KABARPROGRESIF.COM: (Sumenep) Untuk mengamankan jalannya pilkades di Kabupaten Sumenep, Polda Jawa Timur telah melakukan kordinasi dengan pihak penyelenggara, termasuk pemkab setempat. Personel pengamanan dari Polda Jatim dan jajaran dikerahkan. Termasuk BKO personel dari Polresta Sidoarjo.

Sebanyak 46 personel Polresta Sidoarjo dan Polsek jajaran dilibatkan guna mengamankan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumenep, mulai 22-26 November 2021. 

Apel Pergeseran Pasukan BKO Pengamanan Pilkades di Kabupaten Sumenep, berlangsung Sabtu (20/11/2021) pagi di Mapolresta Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, kepada 46 personelnya yang digeser guna turut mengamankan Pilkades di Kabupaten Sumenep, menekankan profesionalitas dalam menjalankan tugas. 

“Laksanakan tugas sebaik mungkin, jaga pelaksanaan pilkades di Sumenep agar berjalan aman dan kondusif,” pesannya.

Edukasi secara humanis masyarakat dan keselamatan diri, dalam menjalankan tugas di tengah masa pandemi yang masih berlangsung. 

Bahwa prioritas disiplin protokol kesehataan saat ini adalah hal utama demi mencegah penyebaran Covid-19.

Kamis, 18 November 2021

Irjen Ferdy Sambo: Polisi Nakal Ngapain Dibela, Pecat!


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengeluarkan ancaman kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tidak melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Menurut dia, jika personel Polri terbukti ada yang melanggar hukum bakal dipecat tanpa ada belas kasihan.

Memang, beberapa waktu ini Polri lagi menjadi sorotan atas perbuatan anggotanya yang melakukan penyimpangan hingga viral di media sosial. 

Tapi, Sambo tidak menampik adanya angka penurunan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, baik pelanggaran disiplin, kode etik maupun pidana cukup signifikan hampir 100 persen di tahun 2021.

Divisi Propam mencatat data pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri (KEPP) dan pelanggaran pidana periode Januari hingga Oktober 2021. 

Pelanggaran dispilin anggota Polri, tercatat ada 1.694 kasus. Kemudian, pelanggaran KEPP ada 803 kasus dan pelanggaran pidana ada 147 kasus.

Dibanding tahun 2020, pelanggaran disiplin, pelanggaran KEPP maupun pidana mengalami penurunan pada 2021. 

Tahun 2020, tercatat pelanggaran disiplin sebanyak 3.304 kasus atau turun 48,7 persen pada 2021. 

Lalu, pelanggaran KEPP ada 2.081 kasus atau turun 61,4 persen pada 2021. Dan, pelanggaran pidana tahun 2020 sebanyak 1.024 kasus atau turun 85,6 persen pada 2021.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo

"Perlu dicatat bahwa tahun 2021, secara kuantitas justru menurun pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana oleh anggota. Ini kita base on data. Jadi semua data kita kumpulkan di seluruh Indonesia," kata Sambo saat wawancara khusus dengan VIVA.

Mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim ini menegaskan, penurunan angka pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana yang dilakukan anggota Polri bukan sebatas statistik. 

Atas kejadian yang viral beberapa waktu ini, memang peristiwa itu ada. 

Namun, kata dia, tidak boleh juga menutup mata atas penurunan jumlah pelanggaran yang tak viral di media sosial.

Lantik Kasubag Pembinaan, Ini Harapan Kajari Nabire


KABARPROGRESIF.COM: (Nabire) Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Muhammad Rizal, SH, MH, melantik Cornelis Rante, SH, sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Nabire, rabu (17/11).

Kajari dalam arahannya mengatakan bahwa bidang pembinaan mempunyai keanekaragaman tugas, mulai dari pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan aset, kerumahtanggaan dan berbagai tugas penting lainnya.

Karena berbagai permasalahan yang akan dihadapi beraneka ragam dan rumit, maka diperlukan langkah-langkah guna menyelesaikan permasalahan tersebut bukan dengan cara yang biasa-biasa saja.

Oleh karenanya, perlu keterbukaan akan pemikiran dan ide yang baru. Sekaligus kemampuan untuk memecahkan masalah, keberanian untuk berfikir, dan bertindak berbeda serta mengambil resiko, adanya curiosity (kepenasaranan), inquisitive (keinginan untuk menyelidiki), serta kemauan untuk bekerja keras dalam mencapai peningkatan, kreativitas, inovasi dan prestasi.

“Ini merupakan upaya yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi besar sebagai Institusi penegak hukum yang terus senantiasa dapat diandalkan,” kata Kajari Nabire, Muhammad Rizal, SH, MH.

Muhammad Rizal, SH. MH berpesan, agar peningkatan kinerja pembinaan untuk terus ditingkatkan diantaranya, peningkatan, dan penyesuaian kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di era menghadapi Kejaksaan Digital.

Optimalisasi pengelolaan keuangan yang akuntabel, yang meliputi realisasi anggaran yang sesuai dengan kinerja dan tepat sasaran serta didukung data pendukung.

Selain itu, Kajari mengingatkan, terkait optimalisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi potensi PNBP dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), Percepatan penyelesaian Barang Rampasan (BR), dan Barang Sitaan (BS), pemanfaatan teknologi Informasi dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak, tata kelola penyelesaian BR, dan Benda Sitaan.

“Terus bersinergi dengan Bidang lainnya, khususnya dalam pembuatan laporan, baik laporan triwulan, semester maupun tahunan,” tandas Kajari Nabire.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara Cornelius Rante yang baru saja dilantik sebagai Kasubag Pembinaan Kejari Nabire,” pungkas Kajari.

Turut hadir dalam acara ini, para Seksi, Kasubsi, Jaksa Fungsional dan seluruh Pegawai Kejari Nabire serta Anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Daerah Nabire, di Aula Kejari Nabire, rabu (17/11).

Kapolda Sulut Susun Kembali Jajaran Kapolres dan Karlog


KABARPROGRESIF.COM: (Sulut) Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno memimpin upacara Serah Terima Jabatan Kepala Biro (Karo) Logistik dan sejumlah Kapolres jajaran

Sebanyak lima Kapolres dan Karo Logistik (Karlog) di jajaran Polda Sulut kini berganti.

Kelima pejabat yaitu Karlog Kombes Pol Yohanes Soeharmanto digantikan oleh Kombes Pol Ahmad Surbana yang sebelumnya menjabat Dirsamapta Polda Gorontalo. Selanjutnya pejabat lama bertugas di STIK Lemdiklat Polri.

Kemudian Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot dipromosikan menjadi Wadir Reskrimum Polda Sulut, digantikan oleh AKBP Yuli Kurnianto yang sebelumnya menjabat Kapolres Bolsel.

Sedangkan Kapolres Bolsel kini dijabat oleh AKBP Ketut Suryana.

Kapolres Kotamobagu kini dijabat oleh AKBP Irham Halid yang sebelumnya menjabat Kapolres Boltim.

Irham menggantikan AKBP Prasetya Sejati yang dipercayakan menjadi Wadir Binmas Polda Sulut.

Dan Kapolres Boltim kini dijabat oleh AKBP I Dewa Nyoman Agung Surya Negara.

Dan untuk Kapolres Kepulauan Sangihe dijabat oleh AKBP Denny Wely Wolter Tomponuh menggantikan AKBP Tony Budhi Susetyo yang kini menjabat sebagai Kabag Binkar Biro SDM Polda Sulut.

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno yang memimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Biro (Karo) Logistik dan sejumlah Kapolres jajaran mengatakan agar semua pihak bisa saling berkoordinasi.

"Kepada para pejabat baru agar terus tingkatkan kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak," pesan Kapolda, Rabu (17/11/2021).

Ia melanjutkan, tidak hanya dengan Pemerintah Daerah, namun koordinasi dengan semua pihak saling sinergi.

"Sehingga Polri mampu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Irjen Pol Mulyatno.

Kepada pejabat baru, Kapolda Irjen Pol Mulyatno berharap harus segera kuasa kondisi daerah, kearifan lokal, budaya, gaya setempat sehingga pejabat baru mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Segera kuasai tugas pokok dan fungsinya dan terus tingkatkan kinerja Polri," ujar Irjen Pol Mulyatno.

Sebelumnya, Sertijab diawali dengan upacara dan pembacaan Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep 1665 dan 1667/X/2021.

Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan kepada para pajabat baru didampingi rohaniawan, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan serta Pakta Integritas.

Rabu, 17 November 2021

Kejaksaan Masuki Era Digitalisasi, Kejari Bangka Barat Maksimalkan Fungsi Intelijen


KABARPROGRESIF.COM: (Bangka) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Agung Trisa Putra Fadilah Burdan, dan Kasubsi Intelijen M. Syaran Jafizhan.

"Sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Negara dalam penegakan hukum perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Ini dilakukan terhadap berbagai bentuk dan sifat yang berupa Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT), baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas," ujar Helena Octavianne, Rabu (17/11/2021).

Diketahui penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional, diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

"Intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini. Dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman, yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional," tuturnya.

Helena mengatakan Intelijen Kejaksaan berfungsi sebagai intelijen penegakan hukum, perlu adanya upaya digitalisasi ini untuk dapat diterapkan pada satuan kerja Intelijen Kejaksaan.

"Diharapkan agar dibentuk wadah sinergitas dalam pelaksanaan tugas intelijen demi kepentingan nasional, mengembangkan pendidikan bagi personel intelijen. Perlu dipertimbangkan adanya leading sector yang mengelola, semua kegiatan intelijen untuk kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.

"Isu mengenai keamanan siber dengan mengantisipasi adanya potensi ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, tantangan dalam literasi digital dengan adanya konten negatif. Serta diperlukan adanya support anggaran untuk meningkatkan kinerja intelijen penegakan hukum yang sampai dengan saat ini masih minim dukungan anggaran, terutama untuk penggalangan yang mendukung kegiatan intelijen dalam penegakan hukum bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan," tambahnya.

Sementara itu Helena berharap Intelijen Kejaksaan, dapat menjaga NKRI terutama dalam era digital serta meningkatkan sinegritas dengan instansi Intelijen lainnya.

"Membangun kesadaran keamanan bagi semua personil intelijen, mengetahui dan memahami dinamika perkembangan teknologi informasi komunikasi. Termasuk tren penggunaan media sosial serta dampaknya bagi masyarakat dari perspektif ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam)," ucapnya.

Wakil Jaksa Agung RI Puji Kinerja Visioner Kejari Mempawah Raih WBK dan WBBM


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi, saat menggelar video conference perdana usai meresmikan Studio Online Kejari Mempawah, pada Kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) WBK dan WBBM di Kejari Mempawah, Rabu 17 November 2021.

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi, beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah, Rabu 17 November 2021.

Kunker yang dilaksanakan adalah, monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di .

Kedatangan Wakil Jaksa Agung yang didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat Masyhudi serta Kajari Pontianak Wahyudi, disambut Kajari Mempawah Didik Adyotomo beserta jajaran.

Selama berada di Mempawah, pria yang akrab disapa Untung ini juga meresmikan Studio Online Kejari Mempawah, serta bersilaturahmi via video conference dengan hakim Pengadilan Negeri dan pihak Rutan Kelas II Mempawah.

"Hari ini, saya datang ke untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi," ujar Untung kepada awak media.

Dari hasil pengamatannya, Untung melihat fakta bahwa Kajari Mempawah beserta jajarannya telah menunjukkan suatu tindakan visioner untuk melakukan perubahan-perubahan di institusinya.

"Banyak perubahan-perubahan yang saya lihat di . Termasuk dari segi fasilitas, kekompakan, bahkan kebersihannya terjaga dengan baik," ungkap mantan Kajati Jawa Barat ini.

Salah satu fasilitas di yang menarik perhatian Untung adalah keberadaan Studio Online.

Ia memberikan apresiasi, karena itu bisa dipergunakan untuk sidang online selama pandemi, serta webinar dengan Kajati dan Kajagung.

"Bahkan saya mencobanya langsung untuk berkomunikasi dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Mempawah dan pihak Rutan Mempawah," ujarnya.

Tidak hanya itu, Untung juga memuji kerja keras Kajari Mempawah dan jajarannya. Kendati gedung kantornya masih bangunan lama, tetapi tidak menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa.

"Kajari dan jajarannya punya tekad dan komitmen ingin melakukan perubahan. Termasuk ingin melakukan yang terbaik, sehingga kehadiran diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, tugas OB atau petugas kebersihan di juga tak luput dari pujian Wakil Jaksa Agung.

Lingkungan kantor yang rapi dan bersih membuat ia merasa betah dan nyaman berlama-lama di sana.

"Ini membuktikan, apa yang dilakukan Kajari telah didukung jajarannya termasuk para OB. Kita lihat disini begitu bersih tempatnya, ini baik sekali. Saya imbau terus dukung tugas Pak Kajari selaku penanggung jawab satuan kerja di ," katanya.

Tidak lupa, Untung berpesan kepada Kajari dan jajarannya. Karena ingin meraih predikat sebagai wilayah bebas korupsi, maka mereka diminta melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur atau SOP.

"Hindari perbuatan yang membuat cela dan pelanggaran, stop itu! Jangan ada pungli, berikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan termasuk kepada mereka menghendaki adanya pencerahan hukum. Jangan lupa selalu laksanakan Tri Krama Adhyaksa," ucapnya.

Sementara itu, Kajati Kalbar Masyhudi, turut berpesan kepada Kajari Mempawah dan jajaran agar hasil yang sudah bagus terus dijaga dan ditingkatkan.

"Tentunya kekompakan semua pegawai harus dinomorsatukan," tutupnya.

9 Jaksa Diperiksa Imbas Tuntutan Istri Omeli Suami Mabuk, Kejati: Kita Ikuti Langkah Kejagung


KABARPROGRESIF.COM: (Bandung) Buntut kasus tuntutan 1 tahun penjara istri di Karawang gegara omeli suami yang mabuk, sejumlah jaksa akhirnya diperiksa oleh Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kasipenkum Kejati Jawa Barat Dodi Gazali Emil mengatakan “Kasus ini kan sudah diambil alih oleh Kejagung. jadi, kita hanya ikuti langkah yang ditetapkan oleh Kejagung,” ungkapnya di Kantor Kejati Jabar, Jalan Ambon, Kota Bandung, Selasa (16/11).

Dodi menuturkan ada sembilan Jaksa baik dari Kejati maupun Kejari Karawang yang diperiksa oleh Jamwas. Dalam hal ini, Asisten Pidana Umum Kejati Jabar juga turut diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan usai Jaksa Agung memerintahkan eksaminasi khusus atas kasus tersebut.

“Kita menunggu hasil pemeriksannya seperti apa,” tandasnya.

Untuk diketahui, penanganan perkara dituntutnya satu tahun penjara seorang ibu di Kerawang yang memarahi suaminya karena sering mabuk ini berbuntut panjang. 

Tim Kejagung mendapatkan temuan dugaan pelanggaran dalam proses penanganan kasus dengan terdakwa Valencya alias Nengsy Lim tersebut.

Setelah viral, Jaksa Agung ST Burhanuddin bergerak cepat dan mengambil sikap tegas. Selanjutnya Kejagung melakukan eksaminasi khusus dengan beberapa temuan dugaan pelanggaran.

Berdasarkan temuan, pelanggaran yang dilakukan mulai dari ketidakpekaan Jaksa dalam penanganan kasus, tidak mengikuti pedoman dalam penuntutan, tak menjalani pedoman perintah harian Jaksa Agung hingga pembacaan tuntutan yang ditunda selama 4 kali.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui siaran langsung di kanal YouTube Kejaksaan RI, pada Senin (15/11) menyampaikan “Penanganan perkara terdakwa Valencya alias Nancy Lim dan juga terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, karena hal ini telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung,” ungkapnya.

Kejari Abdya Tahan Penambang Galian C Ilegal, Beko Disita Sebagai Barang Bukti


KABARPROGRESIF.COM: (Abdya) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) menahan tersangka penambang galian C illegal berinisial F (40), warga Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee.

Selain tersangka, kejaksaan juga menahan alat berat berupa excavator atau beko merk Hitachi Ex 200.

Kasus itu bermula saat F melakukan penambangan ilegal atau tanpa izin di sungai kawasan Gampong Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot.

Atas informasi itu, tim Polda Aceh turun ke lokasi dan mendapatkan aktifitas penambangan illegal.

Galian C itu dinilai melanggar Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kejari Abdya, Nilawati, SH, MH melalui Kasi Pidum, M Agung Kurniawan, SH, MH membenarkan, bahwa pihaknya telah menahan F sebagai tersangka galian C ilegal.

“Iya, benar kita sudah menahan F, tersangka galian C yang di Sungai Alue Jeureujak Babahrot,” ujar Kasi Pidum Kejari Abdya, M Agung Kurniawan, SH, MH.

Ia menyebutkan, tersangka sudah diserahkan ke Rutan Kelas IIB Blangpidie untuk ditahan.

“Insya Allah dalam waktu dekat, berkas kasus ini sudah kita masukkan ke PN,” pungkasnya.

TNI-POLRI dan Kemenkumham Jatim Razia Lapas


KABARPROGRESIF.COM; (Surabaya) Lapas Kelas IIA Sidoarjo dirazia oleh Kanwil Kemenkumham Jatim guna melakukan bersih-bersih dalam rutan/rutan.

Bersinergi dengan TNI Polri dan Satops Patnal Pemasyarakatan Korwil Surabaya, razia digelar pada Selasa malam (16/11/21).

Petugas juga melakukan tes urine narkotika secara acak di Lapas yang berpenghuni 1.149 warga binaan itu, Selasa malam

Plh Kadiv Pemasyarakatan Gun Gun Gunawan memimpin razia gabungan, turut hadir Kepala Lapas Sidoarjo Teguh Pamuji, Kepala Rutan Surabaya Wahyu Hendrajati, Kepala Rutan Gresik Aris Sakuriyadi, dan dibantu jajaran Polsekta serta Danramil Sidoarjo

Petugas gabungan melakukan penggeledahan di tiga blok. Tim langsung disebar ke blok A, B dan Blok Wanita.

 “Penggeledahan rutin kali ini tetap harus mengedepankan kesopanan, sehingga rutan tetap kondusif,” tutur Plh Kadiv Pemasyarakatan Gun Gun Gunawan

Para petugas melakukan penggeledahan di setiap sudut kamar hunian. Seluruh penghuni kamar dipersilahkan keluar. Petugas memilih 10 WBP secara acak untuk dites urine-nya untuk mengetahui kandungan narkotika dalam tubuh. 

Tidak itu saja, ada juga 10 perwakilan pegawai yang juga dilakukan hal yang sama, 

“Untuk tes urine narkotika, semua hasilnya negatif,” lanjut Gun Gun.

Sementara itu, terdapat puluhan benda terlarang yang disita petugas. 

Dari jumlah itu, terlihat beberapa benda terlarang seperti kompor dan tabung gas portabel, benda-benda tajam, kartu permainan hingga instalasi listrik ilegal yang beresiko menyebabkan korsleting

Terkait temuan itu, Gun Gun mengaku akan melakukan tindaklanjut. Pihaknya akan memeriksa pemilik barang yang berguna sebagai bahan deteksi dini di kemudian hari. 

Dari pemeriksaan itu nantinya juga akan dibangun sistem yang lebih ketat lagi untuk meminimalisir masuknya barang tersebut ke dalam Lapas.

Razia kali ini membuktikan bahwa jajaran Pemasyarakatan di Jatim berkomitmen kuat untuk memberantas peredaran barang terlarang di dalam Lapas.

“Keterbukaan informasi terhadap hasil temuan telah kami sampaikan detail agar terus menjadi pembenahan di kemudian hari,” tutupnya.