Jemput Bola Imigrasi Perak Beri Kemudahan 600 Jemaah Calon Haji Kab. Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak membuka pelayanan eazy passport untuk calon jemaah haji. 

Pengambilan foto dilakukan di Aula Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Lamongan di Jalan Jaksa Agung Suprapto 76 Lamongan, Jawa Timur, Senin hingga Rabu (13-14/3).

"Calon jamaah haji di wilayah Kab. Lamongan begitu antusias menyambut layanan paspor ini. Ada sekitar 600 orang terdaftar yang akan dilayani dalam pelayanan kali ini," kata Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Verico Sandi, Senin (13/3).

Verico menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten lamongan untuk pertama kalinya di tahun 2023 dalam rangka membantu para calon jemaah haji dengan Jemput bola, sehingga para CJH tidak perlu datang jauh - jauh ke Kantor Imigrasi Perak yang berada di Surabaya. 

“Program eazy passport ini memberikan kemudahan bagi jemaah haji tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Pemohon tidak perlu datang ke kantor, cukup kami saja yang datang ke lokasi. Targetnya diselesaikan selama 3 hari yakni hari ini melayani 200 orang dan 2 hari  berikutnya,” ujar mantan Kabid TPI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta ini di sela peninjauan program eazy passport.

"Efek positif dari hal ini adalah proses pemeriksaan dokumen permohonan paspor bagi calon jamaah haji bisa lebih cepat," tuturnya.

Verico mengungkapkan antusiasme calon jamaah haji terhadap layanan Eazy passport ini sangat tinggi. 

Mengingat situasi saat ini sudah mulai normal, sehingga pemberangkatan calon jamaah haji dari Indonesia sudah kembali normal.

Sebelumnya juga Kantor Imigrasi Perak telah melayani Calon Jemaah Haji Kab. Gresik sebanyak 871 orang yang dilaksanakan sejak tanggal 7 - 10 Maret 2023 di Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik  Jalan Jaksa Agung Suprapto No.39, Sumursango, Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

"Antusiasme masyarakat dalam pembuatan paspor akhir-akhir ini kami coba akomodasi dengan baik. Semoga dapat menjadi langkah efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat," pungkas Verico.

Read More

Setelah 20 Hari Ditahan, WNA China Terduga Pemukulan Dibebaskan Melalui Pendekatan Restorative Justice

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) BF, WN China yang melakukan pemukulan terhadap pengusaha travel HK diduga karena tindakan tidak senonoh terhadap BX dan Manajer Resto Bali Ocean Feast Kawasan Pelabuhan Benoa, JL, yang berusaha melerai tapi terkena pukulan, Senin (30/1) lalu, telah dibebaskan melalui restorative justice setelah ditahan selama 20 hari, Senin (27/2).

Namun kuasa hukum terlapor BX, E A Siregar, SH, melihat langkah yang diambil kepolisian sedikit terlambat. 

Menurutnya, penanganan yang seperti ini bisa menjadi preseden buruk menyangkut pendekatan restorative justice yang selama ini menjadi program Presisi Kapolri.

"Yang kami sayangkan, kenapa harus melalui masa penahanan yang begitu lama. Kecuali kalau klien kami, orang asing ini membuat kegaduhan, beda lagi. Silahkan tangkap. Persoalannya masalah ini kan dipicu perkataan yang tak pantas dari teman pelapor. Klien kami diamankan tanggal 9 Februari, baru kemarin malam dibenaskan. Sedangkan kita dAri awal pihak sudah selalu mencoba untuk bermediasi," tegas Siregar, Kamis (2/3).

Masih kata Siregar, saat ini bangsa Indonesia tengah memulihkan perekonomian pasca dilanda Covid-19, dengan butuh masuknya WNA berinvestasi di Bali dan daerah di Indonesia lainnya.

"Apalagi yang ditangani ini warga asing yang memiliki investasi di Bali. Sementara, bangsa ini lagi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid. Jangan sampai kawan-kawan dari klien kami melihat penanganan kasus ini tidak profesional," sahutnya.

Meski begitu, pihaknya tidak menyalahkan pihak dari Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa yang sudah membantu melakukan mediasi antara terlapor dengan pelapor hingga berujung perdamaian.

"Bisa jadi yang dilakukan teman teman polisian sudah pernah mengundang untuk dilakukan mediasi, tapi pihak pelapor mungkin mengulur-ulur. Tapi saya tidak mau menggunakan kata terlambat. Mungkin yang lebih bijak, ketika baru satu minggu, atau 5 hari penahanan atau perkara ini bisa dilihat sebagai inisiatif mediasi perdamaian, maka lebih baik secepatnya diselesaikan dan tidak harus menunggu 20 hari," bebernya.

Ke depan, ia sangat berharap hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Jika harus menggunakan pendekatan restorative justice, menurutnya pihak kepolisan sesegera mungkin dapat melakukan mediasi tanpa berlama-lama.

"Kalau pendapat kami agar dipercepat proses SP3 nya. Tudak menunggu harus berlama-lama kan. Saya yakin teman teman dari kepolisian, akan sangat profesional mengangani SP3 ini. Karena perdamaian sudah dilakukan di depan teman kepolisian , pencabutan laporan sudah, tentu kita berharap lebih cepat akan lebih baik bila SP3 nya juga dipercepat dan diterima klien kami. Kan tidak perlu sampai 20 hari," imbuhnya.

"Kami tetepa respect, kami tetap berterimakasih banyak kepada pihak kepolisian, karena telah berhasil untuk meyakinkan mediasi dengan pelapor," pungkas Siregar.

Read More

Kopaska TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras di Pulau Sebatik

KABARPROGRESIF.COM: (Nunukan) Tim Kopaska TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Operasi Gabungan Karang Baruna-23 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada II, menggagalkan penyelundupan ratusan botol minuman keras (miras) asal Malaysia di Perairan Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara, pada Kamis (2/3). 

Pada kesempatan tersebut, Komandan Tim (Dantim) Satgas Kopaska Karang Baruna-23 Lettu Laut (P) Julandono beserta anggota Kopaska menjelaskan kronologis kejadian, bermula ketika tim Kopaska TNI AL sedang melakukan patroli rutin di Perairan Sebatik, Nunukan dan sekitarnya. Pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 00.00 WITA, tim melihat sebuah speedboat yang mencurigakan melaju dengan kecepatan tinggi dari Pelabuhan Bambangan Sebatik mengarah ke Nunukan.

“Tim Kopaska dengan sigap melakukan pengejaran dan berupaya menghentikan speedboat tersebut, namun speedboat justru memutar balik arah menuju Pelabuhan Bambangan dan melarikan diri ke darat dengan meninggalkan speedboat beserta barang bawaannya berupa miras dengan merk Labour dan Black Jack,” ujarnya. 

Setelah speedboat diperiksa, tim Kopaska yang disaksikan oleh petugas Bea Cukai, Pasintel Lanal Nunukan, dan anggota satgas Bais TNI menyerahkan barang bukti berupa Miras merk Black Jack sebanyak 264 botol (259 botol utuh dan 5 botol pecah) dan merk Labour sebanyak 24 botol, untuk diserahkan ke kantor Bea Cukai Nunukan.

Read More

Pemukulan Dipicu Perkataan Tak Senonoh di Restoran Bali Ocean Feast Berakhir Damai

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus pemukulan yang diduga pemicuanya perlakuan tidak senonoh dari pelapor di Restoran Bali Ocean Feast Kawasan Pelabuhan Benoa, Senin (30/1/), berujung damai.

Kasus yang ditangani Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, berakhir damai setelah terjadi mediasi antara pelapor dan terlapor di mako polisi sejak pukul 14.30 WITA, Senin (27/2) malam.

Petugas kepolisian melalui pendekatan restorative justice (RJ) menjembatani kedua belah pihak yang berperkara yakni BF dengan HK dan JL untuk berdamai meski sempat alot. 

Mereka akhirnya bersepakat damai untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum dan tidak ada lagi permusuhan di belakang hari.

"Semalam kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai setelah dilakukan mediasi dengan dijembatani kepolisian melalui pendekatan restorative justice," ujar E A Siregar, kuasa hukum BF, Selasa (28/2).

Lanjut Siregar, dalam pertemuan tersebut ada beberapa butir kesepakatan yang akhirnya membuat semua pihak menjadi saling memaafkan dan tidak ingin proses tersebut sampai ke ranah persidangan.

"Dengan sudah mencabut seluruh laporan ini, kami meminta pihak kepolisian untuk memberhentikan perkara tersebut. Karena para pihak sepakat untuk berdamai. Tadi malam juga langsung ditandatangani surat pernyataan oleh keduanya," sambungnya.

Dalam perdamaian itu, keduanya sudah merasa cukup dengan poin-poin yang tercantum dalam mediasi dan telah saling dimengerti oleh masing-masing pihak yang sedang berperkara.

"Jadi, sejak ditandatangani perjanjian tersebut, tidak ada lagi yang namanya musuh-musuhan, singgung-singgungan dan merasa dirugikan," tandas Siregar.

Sekadar diketahui, pemukulan yang dilakukan oleh BF terhadap HK dan JL ini bermula dari dugaan lontaran perkataan yang tidak sepantasnya dilakukan HK terhadap BX. 

Merasa emosi karena kakaknya, BX, dikatai ucapan tak pantas, BF kalap dan menghajar HK. Akibat perkelahian itu, JL terkena pukulan. HK pun melaporkan kasus tersebut melalui Laporan Polisi LP-B/1/II/2023/Polsek Kws Pelabuhan Benoa.

Read More

Dipicu Perkataan Pecun, Tak Terima Kakak Dihina, WN China Hajar Pengunjung Resto

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hingga saat ini, Polsek Pelabuhan Benoa, masih menangani kasus dugaan pengeroyokan terhadap tamu dan manajer di Restoran Bali Ocean Feast di Kawasan Pelabuhan Benoa. 

Meski BF (WN China) sudah ditetapkan tersangka, namun banyak yang belum tahu jika pengeroyokan tersebut dipicu kata-kata tak pantas untuk dilontarkan terhadap seorang perempuan.

Tak terima kakaknya dihina dengan perkataan tak pantas, BF emosi dan mengeroyok HK serta JL alias AW. 

HK berada di restoran tersebut karena undangan JL (manajer resto) dalam acara grand opening Restoran Bali Ocean Feast, Senin (30/1) lalu. 

"Sekarang siapa yang tidak sakit hati kalau kakak atau adik, apalagi seorang perempuan dikatai kasar seperti itu ? Lalu disuruh minta maaf, tapi tidak mau. Karena tidak mau minta maaf, BF marah dan memukul HK. Pada saat terjadi keributan, JL melihat temannya HK berkelahi. JL keluar untuk melindungi HK hingga terkena pukulan,” ungkap E A Siregar, penasehat hukum dari BX, Minggu (26/2).

Dijelaskan Siregar, sebelum terjadi keributan, HK dan beberapa temannya datang ke restoran sudah dalam keadaan mabuk atau sudah dalam pengaruh minuman keras. 

Tak lama berselang datang juga lima orang wisatawan WNA, terdiri dari dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Satu dari tiga perempuan itu berinisial BX.

Sementara satu dari dua laki-laki adalah BF yang merupakan adik dari BX. Kelima orang itu datang untuk makan di restoran baru tersebut. 

Baru saja tiba, HK menghampiri BX dan berjabat tangan dalam kondisi mabuk bertujuan untuk berkenalan. 

Anehnya, HK menggenggam tangan BX yang baru dikenalnya itu erat-erat berkali-kali sambil mengatai BX sebagai lo*te yang bisa dia beli.

Selain itu, banyak kata-kata yang merendahkan martabat BX, tapi BX diam saja. 

BX tidak mengerti maksud HK seperti itu dan saat itu tidak mendengar kata kasar itu karena suara musik yang keras.

"Dia kenalan dan jabat tangan sebanyak tiga kali. Pada saat itu dia bilang BX sebagai “ayam”. “Ayam” konotasinya dalam bahasa Mandarin artinya lo*te. HK juga bilang kalo BX itu manusia yang bisa dia beli. Kata “ayam” itu sama saja menghina BX sebagai pecun. Di KBBI tidak ada kata pecun. Namun Pecun itu artinya lo*te atau wanita tunasusila," sambungnya.

BF yang melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, lalu menghampiri HK untuk menyuruh HK minta maaf kepada kakaknya, namun HK tidak mau meminta maaf malah semakin berkata kasar. 

Setelah kejadian itu, BX dan rombongannya pulang karena khawatir akan terjadi keributan. 

Saat berada di dalam mobil tiba-tiba BX menangis dan menceritakan kejadian itu ke adiknya BF, bahwa dirinya dikatai lo*te dan bisa dibeli oleh orang yang baru dikenalnya yaitu HK.

Merasa kakak perempuannya tersakiti oleh perkataan HK itu, BF kembali lagi ke restoran hendak menemui HK agar meminta maaf kembali kepada BX. 

Sampai di depan restoran, BF turun dari mobil langsung menghampiri HK untuk minta maaf atas kesalahannya. Sayangnya HK tidak mau minta maaf dan memaki-maki BF dan BX.

Sebelum akhirnya BF dilaporkan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, kedua belah pihak berdamai secara lisan langsung di Restoran Bali Ocean Feast. 

BF tak menyangka dirinya dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiyaan dan pengerusakan. Mengetahui dirinya dilaporkan ke Polisi oleh HK dan JL, BX melaporkan HK juga ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa atas dugaan pelecehan dan penghinaan.

"Mereka sudah sempat jabatan tangan tanda damai di malam kejadian. Pada saat itu JL bilang dia yang mendamaikan mereka. Tiba-tiba JL melalui Kakaknya RA melaporkan kejadian karena merasa kena pukul dan langsung berhenti kerja di Restoran Bali Ocean Feast tanpa alasan yang jelas," pungkas Siregar.

Sebelumnya, atas kejadian pengeroyokan itu, kakak dari JL, RA membuat laporan ke Polsek Pelabuhan Benoa. 

Dalam laporan dengan nomor Dumas/04/11/2023/Bali/Resta Dps/Sek. Kwsn Pel.Benoa RA melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan. 

Read More

Tak Kuat Diperlakukan Kasar, Dengan Terpaksa Lenny Laporkan Suaminya ke Polisi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Diceraikan selama dua kali oleh suaminya, Lenny Jahya tetap berusaha mempertahankannya. 

Perempuan berusia 64 tahun ini selalu mengajuan banding.

Sayangnya kesabaran Lenny Jahya ada batasnya. Puncaknya, Lenny Jahya pun melaporkan suaminya Samuel Suryadi ke Polrestabea Surabaya.

Ini lantaran Samuel Suryadi diduga telah memperlakukan kekasaran terhadap Lenny Jahya. Kini Samuel berstatus tersangka.

Menurut Lenny adanya perubahan sikap suaminya itu dirasakannya sejak empat tahun lalu. 

Samuel selalu memperlihatkan sikap yang tak wajar. Pria yang usianya sama dengannya tersebut kerap marah-marah tanpa alasan jelas. 

Namun sayangnya, perubahan sikap Samuel di dalam rumah tangganya, hingga kini Lenny mengaku tidak mengetahui penyebabnya.

 “Tidak ada apa-apa cari masalah. Saya pernah diusir dari rumah, dicekik, hingga pernah dilempar dari sofa,” ungkap Lenny, Sabtu (12/1). 

Kendati demikian, menurut Lenny hal tersebut tak selalu dirisaukannya.

Lenny mengaku tetap berusaha menjadi istri yang baik dan sabar. 

Hal itu Lenny lakukan agar tak merusak reputasi dan nama baik suaminya sebagai seorang pebisnis. 

"Saya tidak mau dia dipandang jelek,” katanya. 

Lenny menambahkan, dua tahun lalu, ia digugat ceral suaminya. 

Gugatan pertama sempat dicabut. Namun, berselang enam bulan, lagi-lagi suaminya menceraikannya untuk kali kedua di Pengadilan Negeri Surabaya. 

"Sudah diputus cerai. Tapi, klien saya mengajukan banding. Bu Lenny masih Ingin mempertahankan rumah tangganya,” tambah pengacara Lenny, Billy Handiwiyanto, 

Sayangnya, niat baik Lenny tidak dipedulikan Samuel. Suaminya itu tetap bersikap kasar kepadanya. 

Samuel pernah membongkar paksa pintu dapur serta mengambil piano kesayangannya dan tuga mwsin cuci dari rumahnya di perumahan dian istana wiying.

"Saya menjadi ketakutan karena saya sendirian di Surabaya. Tidak ada siapa-siapa. Anak satu-satunya tinggal di Amerika,” kata Lenny 

Lenny yang sudah tidak tahan, lantas melaporkan suami ke Polrestabes Surabaya. 

Pria yang sudah hidup bersama Lenny selama 42 tahun Itu kini ditetapkan sebagai tersangka penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Lenny berharap suarninya itu dipenjara.

"Laporan ini dibuat karens faktor terpaksa. Bu Lenny masih berharap suaminya sadar dan kembali bisa hidup bersama lagi," ujar Billy. 

Samuel kini sudah tidak lagi tinggal bersama di rumah Lenny lagi. 

Sementara Pengacara Samuel, Yafet Kurniawan, menyatakan penetapan tersangka Samuel Suryadi Itu tidak tepat karena prosesnya tidak sesual prosedur,

“Disebut menelantarkan, padahal selama ini Pak Samuel selalu mencukupi kebutuhan Istri,” tutur Yafet. 

Bahkan kata Yafet Kurniawan, kliennya ini sempat memberikan uang sekitar Rp900 juta kepada Lenny sebelum dilaporkan. 

Tak hanya itu, Samuel juga masih menunjukkan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab.

Samuel selama ini juga mencukupi kebutuhan rumah seperti membayar listrik dan air. 

Dengan kasus Itu, Samuel harus wajib lapor dua kali dalam sepekan, 

“Kasihan. Kami juga tngin kepasdan hukum. Kalau tudak cukup buktinya, kan seharusnya perkara dihentikan," ujarnya.

Read More

Peduli Bencana Banjir, Kejari Bangkalan Salurkan 1000 Paket Sembako

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka membantu dan meringankan beban warga korban bencana banjir di Kabupaten Bangkalan.

Korps Adhyaksa setempat menyalurkan bantuan 1000 paket sembako kepada masyarakat di Desa Arosbaya dan Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya serta Desa Blega, Kecamatan Blega, Bangkalan, Selasa (3/1).

Melalui kegiatan

bertajuk “Persaja Kejaksaan Negeri Bangkalan Peduli Bencana Banjir”, bantuan diserahkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fahmi bersama Kasi Intelijen Imam Hidayat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Angga Ferdian, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Anjar Purbo Sasongko.

Kajari Bangkalan Fahmi berharap agar masyarakat yang tertimpa musibah diberikan ketabahan.

“Semoga apa yang kita berikan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terkena musibah. Kami berdoa agar bencana ini segera mereda,” kata Fahmi, Rabu (4/1).

Pada kegiatan itu, tak hanya rombongan dari Kejari Bangkalan namun terlihat juga Camat Arosbaya beserta perangkat, Camat Blega beserta perangkat, Kepala Desa Arosbaya beserta perangkat, Kepala Desa Buduran beserta perangkat, Kepala Desa Blega beserta perangkat.

Read More

Jabat Kasi Intel Kejari Bangkalan, Ini Harapan Imam Hidayat

KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Imam Hidayat resmi menjabat sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Senin (2/1). 

Pria kelahiran jember ini menggantikan Dedy Frengky yang dimutasi ke Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Kasi Pidsus. 

Serah terima jabatan (sertijab) itu dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Bangkalan, Fahmi.

Dengan dilantiknya sebagai Kasi Intel Kejari Bangkalan, Imam berharap ada hubungan baik antara korps Adhyaksa dengan insan media.

"Kita akan bangun terus hubungan baik dengan awak media. Semoga informasi yang disampaikan ke masyarakat sangat berimbang atau cover both side," harap mantan Kasi Intel Kejari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (2/1).

Sementara Dedy berterima kasih kepada media dan masyarakat atas kerja sama di Bangkalan selama 1 tahun 2 bulan. 

Ia merasa banyak dibantu oleh media dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kasi Intel di Kejari Bangkalan.

"Warga Bangkalan kritis dan dinamis, karena sejak awal menjabat Kasi Intel Bangkalan langsung disambut dengan demontrasi dan audiensi," pungkasnya. 

Read More

Penghuni Tunjukkan SHM Asli, PN Surabaya Tunda Pelaksanaan Eksekusi Rumah Jalan Prapanca 22

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya menunda pelaksanaan eksekusi sebuah rumah di Jalan Prapanca 22. 

Penundaan sementara itu setelah penghuni objek Go Gunawan Susanto menunjukkan sertifikat hak milik (SHM) atas namanya.

Hal tersebut disampaikan petugas eksekusi PN Surabaya, RW Adhi kepada para pihak yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Menurut dia, sesuai petunjuk dari pimpinan, apabila penghuni rumah dapat menunjukkan SHM yang asli, maka eksekusi ditunda sementara.

“Menurut petunjuk pimpinan, pelaksanaan eksekusi ini ditunda sementara. Karena menurut beliau, apabila penghuni rumah yang akan dieksekusi bisa menunjukkan SHM asli, eksekusi ditunda. Namun, tidak menghentikan pelaksanaan eksekusinya,” kata RW Adhi di lokasi objek eksekusi, Rabu (21/12).

Terhadap pernyataan tersebut, Dono, pengacara pemohon eksekusi Ida Ayu Putu Tirta melakukan perlawanan. 

Dia langsung menyatakan sangat keberatan. Menurutnya, pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan penetapan PN Surabaya dan kesepakatan para pihak di Polrestabes Surabaya.

“Saya sangat keberatan. Proses eksekusi harus tetap dijalankan. Sudah ada penetapan dari Ketua PN Surabaya dan kesepakatan. Kalau ada penundaan eksekusi, saya minta sekarang surat penundaannya,” ujar Dono.

Atas polemik itu, RW Adhi kemudian meminta kepada Dono untuk ikut menghadap Ketua PN Surabaya untuk menyampaikan keberatannya. Selain itu juga untuk mendapat surat penangguhan eksekusi yang diminta.

“Mari kita ke PN Surabaya. Bapak sampaikan keberatannya ke Ketua PN Surabaya. Dan kita akan buatkan surat penangguhan penahanan,” ujar RW Adhi.

Setelah itu, perwakilan petugas eksekusi dan pihak pemohon bergegas menuju PN Surabaya untuk melakukan pertemuan. 

Selang beberapa lama, Billy Handiwiyanto, kuasa hukum penghuni rumah mendapat panggilan dari panitera pengadilan untuk hadir dalam pertemuan.

Sebelum pernyataan yang disampaikan, Billy Handiwiyanto, kuasa hukum penghuni rumah menjelaskan kronologis riwayat tanah dan bangunan yang dimiliki kliennya tersebut.

“Pak Go Gunawan memiliki objek di Jalan Prapanca 22 ini melalui jual beli yang sah, dengan Annie Yunita Muliono (seraya menunjukkan akta jual beli) dengan alas hak SHM nomer 616,” jelas Billy.

Terkait SHGB 744, Billy menerangkan bahwa memang SHM 616 berasal dari SHGN 744. 

Namun, setelah dicek di Kantor Pertanahan Surabaya l, SHGB dengan nomer tersebut telah mati pada tahun 1980.

“Saya ada buktinya, ini surat yang dikeluarkan BPN jika SHGB 744 sudah mati. Dan juga disebutkan telah diterbitkan sertifikat jenis dan nomor hak maupun pemegang hak baru kepada pemilik baru,” terangnya.

Lebih lanjut Billy mengatakan jika dirinya sangat menghormati penetapan Ketua PN Surabaya. 

“Saya hormat terhadap penetapan PN Surabaya. Saya tidak akan menghalangi dalam bentuk kekerasan. Upaya perlawanan hukumlah yang akan kami tempuh. Karena legalitas klien kami asli,” ucapnya.

Beberapa jam kemudian, RW Adhi memanggil para pihak di depan objek eksekusi untuk mengumumkan hasil keputusan dari pertemuan para pihak di PN Surabaya.

“Baik, hasil dari keputusan pertemuan ditetapkan eksekusi untuk sementara ditunda,” tegasnya.

Gede Sugianyar, salah satu kuasa hukum pemohon eksekusi menyampaikan rasa kecewanya. Dia berharap tidak ada penundaan eksekusi lagi ke depannya.

“Jujur pihak kami merasa kecewa. Kami minta jangan ada lagi penundaan setelah ini,” pungkasnya.

Read More

Didampingi Kejaksaan, Inilah Deretan Aset Pemkot Surabaya yang Dilakukan Penyelamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus bersinergi dengan pihak kejaksaan untuk melakukan upaya penyelamatan aset negara di berbagai lokasi di Kota Surabaya. 

Sinergi berupa pendampingan itu dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. 

Masing-masing kejaksaan melakukan pendampingan penyelamatan aset mulai dari awal hingga akhir.

“Alhamdulillah sudah banyak pendampingan aset pemkot yang didampingi oleh pihak kejaksaan, baik di Kejati, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, ada semuanya. Saat ini sedang proses semuanya,” kata Wali Kota Surabaya Eri, Selasa (20/12).

Bahkan, saat ini aset pemkot yang berupa waduk di Wiyung, progres hukumnya sudah ada penetapan tersangka dan aset tersebut sudah disita oleh pihak Kejati Jatim. 

Karenanya, ia berharap semoga Waduk Wiyung itu segera kembali menjadi aset Pemkot Surabaya.

“Karena itu nanti bisa digunakan untuk pencegahan banjir di kawasan tersebut, bisa juga untuk wisata, dan bisa juga untuk meningkatkan pendapatan warga sekitar. Namun, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut setelah proses hukumnya selesai,” tegasnya.

Wali Kota Eri sangat yakin dengan pendampingan dari pihak kejaksaan, maka aset Pemkot Surabaya akan kembali semuanya, karena pendampingan yang dilakukan oleh mereka dinilai sangat luar biasa dan intens. 

“Kejati Jatim, Kejaksaan Surabaya, Kejaksaan Tanjung Perak sangat luar biasa dan intens untuk pengamanan dan pengembalian aset negara, semoga bisalah kembali semuanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ira Tursilowati menjelaskan secara detail deretan aset pemkot yang sedang diupayakan pengembaliannya oleh pihak kejaksaan. 

Adapun penyelamatan aset yang sudah berhasil diselamatkan oleh Kejati Jatim adalah tanah di Jalan Pemuda No. 17 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng.

“Aset seluas kurang lebih 2.143 meter persegi itu sudah dilakukan penyerahan berdasarkan Berita Acara tanggal 26 Januari 2022 dengan Bantuan Tim Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim. Penyusunan draf perjanjian penggunaan tanah antara Pemkot Surabaya dengan PT Maspion juga didampingi oleh Tim Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim,” kata Ira.

Selain itu, aset pemkot yang saat ini masih terus dilakukan upaya pendampingan hukum adalah Waduk di Wiyung yang tanahnya kini sudah disita oleh Kejati Jatim, tanah aset di Jalan Ngagel 153-155 Surabaya yang di Klaim PT. Iglas, tanah aset berupa Hak Pakai 9 (Tanah Makam Pahlawan), tanah aset PDAM di Jalan Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya.

Selanjutnya, ada aset berupa Kolam Renang Berantas di Jalan Irian Barat No. 37-39, Permasalahan aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Urip Sumoharjo yang dimanfaatkan oleh Yayasan Udatin, aset Mansyur Tjipto, dan aset Wisma Karanggayam (PT. Persebaya). 

“Jadi, aset-aset ini masih terus didampingi proses hukumnya oleh Kejati Jatim,” tegasnya.

Sedangkan aset pemkot yang sedang dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya adalah tanah di Wonorejo Rungkut (Djuki), tanah di Nginden Jangkungan (PT Ready Indah), BTKD Panjang Jiwo di Wonorejo Rungkut (Masjid Nurul Islam), tanah di Rungkut Kidul (eks Taksi Metro), tanah di Tenggilis Mejoyo (sebelah Bawaslu, Jl. Rungkut Mejoyo Selatan VII), dan tanah di Penjaringan Sari (Jl. Pandugo Sari XI).

“Ada pula sebagian GS 223/S/1991 Balas Klumprik (Hutan Kota) berupa tanah, GS 311/S/1991 Sumurwelut berupa waduk atau bozem, GS 313/S/1991 Sumurwelut berupa lapangan, tanah di Lidah Kulon (Uddin) berupa fasum, tanah di Jalan Mayjen Sungkono No. 85 A Surabaya, dan tanah di Wonorejo (depan taxi orange),” katanya.

Kemudian aset pemkot yang sedang dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak adalah tanah pengganti Bk3S yang berupa fasum, lalu ada tanah di Jalan Bulak Kenjeran III (SHP No 4), dan tanah aset berdasarkan SHP No. 60 Kelurahan Sumberejo.

“Jadi, kami terus didampingi oleh pihak kejaksaan untuk menyelamatkan aset-aset ini. Semoga semuanya bisa segera kembali supaya bisa kita manfaatkan untuk warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Mempermudah Izin Tinggal WNA, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Gelar Sosialisasi E-VOA and Second Home Visa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hadir dengan inovasi terbaru, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar sosialisasi E-VOA and Second Home Visa di Hotel Vasa Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 31 Surabaya, Kamis (15/12).

Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan kebijakan Electronic Visa On Arrival (E-VOA) dan kebijakan Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua (Second Home Visa).

Electronic Visa on Arrival (E-Voa) diklaim memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang hendak mengajukan permohonan Izin Tinggal lebih lama di Indonesia.

Sedangkan, Second Home Visa ditujukan untuk WNA atau ex-WNI yang hendak tinggal di Indonesia dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. 

Dengan Visa ini, WNA dapat tinggal selama 5 hingga 10 tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan lainnya.

"Saat ini kami lebih ketat dalam melakukan seleksi terhadap WNA. Karena, kami hanya menerima WNA yang memberikan banyak manfaat kepada Indonesia terutama pada perekonomian Negara," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Chicco Ahmad Muttaqin.

Seperti yang diketahui, Second Home Visa sendiri telah tersedia di beberapa negara seperti, Malaysia dan Philipine.

"Masih melalui beberapa pendalaman lagi untuk Second home, karena masih bersinggungan dengan kementrian. Karena banyak dari WNA yang menaruh uang dengan jumlah yang besar tetapi mereka juga menginginkan jaminan. Ini masih di koordinasikan," lanjutnya.

Chicco mengungkapkan, bahwa keimigrasian sering kali disentil oleh Presiden Jokowi mengenai pelayanan. 

Biasanya terjadi keluhan ditempat imigrasi dan pengajuan E-VOA di Bank. Sehingga ini menyebabkan seolah-olah tidak diatur.

Maka dari itu, dengan adanya E-VOA dan Second Home Visa ini dapat mempermudah WNA untuk memiliki Visa dan mengurangi keluhan antrian.

Adapun Syarat mengajukan permohonan E-VOA yakni, mendaftarkan diri ke molina.imigrasi.go.id. 

Kemudian, Pendaftar diwajibkan memiliki paspor diplomatik, paspor Dinas, atau paspor umum yang masih berlaku selama enam bulan.

Selain itu, pendaftar juga wajib memiliki tiket kembali atau terusan untuk ke negara lain, Surat permintaan Kementrian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia, Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, Bukti pembayaran PNBP Visa kunjungan saat kedatangan sebesar Rp 500.000 sebagaimana tertulis pada Lampiran peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.

Pembayaran tarif PNBP juga dapat dilakukan di luar Indonesia melalui fasilitas/portal pembayaran PNBP. 

Read More

Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Wali Kota Eri bersama Forkopimda Surabaya Gunakan Pakaian Pejuang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin upacara bendera peringatan Hari Pahlawan ke-77 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada Kamis (10/11).

Upacara bendera yang dilaksanakan di halaman Balai Kota Surabaya tersebut, berlangsung dengan khidmat dan tertib.

Upacara bendera ini turut diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, para tamu undangan serta masyarakat yang sebelumnya telah mendaftar sebagai peserta. 

Hadir pula, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah (PD) serta Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Upacara Hari Pahlawan yang digelar Pemkot Surabaya ini tampak berbeda. Sebab, seluruh peserta upacara hadir dengan menggunakan pakaian ala pejuang. Tak terkecuali Wali Kota Eri Cahyadi bersama dengan Forkopimda Surabaya.

Usai pengibaran bendera Merah Putih, pesan-pesan dari para Pahlawan Nasional kemudian dibacakan secara bergantian oleh para Camat di Surabaya. 

Seperti di antaranya pesan dari Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara, Ir. Soekarno, Gubernur Suryo, Bung Tomo, Tjut Nyak Dien, R.A Kartini dan Jenderal Sudirman.

Setelah pesan-pesan dari para Pahlawan Nasional itu dibacakan, Wali Kota Eri Cahyadi melanjutkan dengan membacakan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia (RI). 

"Mari kita jadikan momentum Peringatan Hari Pahlawan 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain," kata Wali Kota Eri saat membacakan amanat Menteri Sosial RI.

Di momen peringatan Hari Pahlawan ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memunculkan kembali semangat jiwa kepahlawanan dalam membangun Surabaya. 

Tujuannya tidak lain, yakni untuk mensejahterakan seluruh umat di Kota Surabaya.

"Seluruh warga Surabaya kita munculkan kembali semangat Pahlawan dalam hati kita untuk membangun kota tercinta ini, membangun Surabaya ini. Karena pemerintah tidak akan pernah bisa sendiri tanpa pergerakan bersama dengan masyarakat," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa kemerdekaan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pergerakan bersama dari masyarakat. 

Begitu pula dengan Kota Surabaya tidak akan pernah terwujud kesejahteraan tanpa adanya pergerakan bersama antara pemerintah dengan warganya.

"Semangat Pahlawan harus kita tunjukkan di jiwa kita. Bersama kita bangkit, bersama kita wujudkan Surabaya menjadi kota yang hebat," ujarnya.

Tak lupa, Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah bahu membahu berjuang bersama membangun Kota Pahlawan. 

Salah satu bentuk kebersamaan pun telah ditunjukan ketika pemkot bersama elemen di Surabaya mampu menekan pandemi Covid-19.

"Matur nuwun (terima kasih) untuk seluruh warga Kota Surabaya yang telah bersama bahu membahu dengan Pemkot Surabaya menghadang Covid-19. Waktunya hari ini kita bergerak bersama membangun Surabaya, mensejahterakan seluruh umat Surabaya," pungkas dia.

Sebagai diketahui, upacara Hari Pahlawan yang berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya juga disemarakkan oleh Paduan Suara Gita Bahana Pelajar Kota Pahlawan. 

Juga, teatrikal bertajuk "Pahlawan Dalam Nadi" serta penampilan Drumband Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). 

Read More

Pengusaha Hotel Dilaporkan Ke Polrestabes Surabaya, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengusaha hotel di Surabaya berinisial J dilaporkan ke Polrestabes Surabaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. 

Laporan dengan nomor dengan LP/B/724/VI/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR dilayangkan pada tanggal 23 Juni 2022.

J dilaporkan, setelah pada pertengahan tahun 2016, menawarkan saham kepemilikan salah satu hotel di Surabaya kepada Agung Dewanto. 

Setelah dilakukan kesepakatan, Agung Dewanto akhirnya melakukan pembelian saham sebesar 10 persen dengan menyerahkan total uang Rp5,8 miliar secara bertahap melalui transfer kepada J.

Namun, janji J untuk memasukkan Agung Dewanto dalam susunan pemegang saham hotel yang akan dituangkan dalam akta notaris ternyata tidak dipenuhi hingga saat ini. 

Bahkan, Agung Dewanto juga tidak pernah menerima deviden atau keuntungan atas pengelolaan hotel di Surabaya.

Karena merasa dibohongi dan tidak mendapatkan manfaat dari kesepakatan pembelian saham, pihak Agung Dewanto akhir melayangkan teguran dan somasi. 

Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan tindakan dan jawaban yang memuaskan. 

"Hingga akhirnya, kami melaporkan J pada Juni 2022 ke Polrestabes Surabaya atas dugaan pidana penipuan dan penggelapan," kata Yun Suryotomo kuasa hukum Agung Dewanto, Rabu (2/11).

Yun menyebutkan, klienya sudah berukangkali menagih uang tersebut agar bisa dikembalikan karena tidak ada kejelasan selama bertahun-tahun. 

Hal inilah yang menjadi dasar untuk melaporkan dugaan pidana penipuan dan penggelapan.

"Karena janji dan kesepakatan awal tidak dipenuhi, maka terlapor harus mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

Read More

Penyelesaian Perkara Lewat Mediasi Minim, PMRK di 15 Provinsi Terjunkan Ratusan Mediator

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penyelesaian perkara di Surabaya yang tuntas melalui mediasi masih cukup kecil, khususnya perkara perdata. 

Menjawab masalah ini, peran mediator dinilai signifikan dalam membantu menyelesaikan sebuah perkara melalui mediasi, terutama sebelum masuk ke persidangan. 

Hal ini disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Kresna Menon, saat menjadi keynote speech pada acara Seminar Nasional di Surabaya, Sabtu (22/10). 

Bertema “Prevensi & Resolusi Konflik Melalui Mediasi dan Konsiliasi", acara ini diselenggarakan Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik (PMRK). 

Selain Ketua Pengadilan Tinggi, acara ini juga menghadirkan perwakilan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hingga Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur, dan Bawaslu RI. Masing-masing menjadi pemateri acara ini. 

Mengutip data jumlah perkara yang dimediasi pada 2021, jumlah perkara yang selesai lewat mediasi masih di bawah 5 persen. 

"Artinya, sangat sedikit perkara yang diselesaikan melalui mediasi," kata Kresna.

Padahal, penanganan melalui rekonsiliasi dinilai lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi pihak yang berkonflik. 

Baik dari sisi proses maupun hasil yang didapatkan.

Dengan melalui mediasi, sengketa perselisihan bisa tuntas dengan mekanisme yang lebih sederhana dibanding penyelesaian melalui proses hukum acara perdata. 

Juga, lebih efisien, waktu singkat, rahasia, dan menjaga hubungan baik para pihak. 

Bahkan, berkekuatan hukum tetap dan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. 

"Di sini lah peran mediator dibutuhkan. Selain bisa menyelesaikan problem yang muncul ada di permukaan, juga bisa menyatukan hati yang orang yang konflik. Namanya rekonsiliasi," katanya. 

"Sehingga, bukan hanya perkara yang diselesaikan, tapi juga emosional. Kalau (melalui) pengadilan hanya melaksanakan putusan," katanya. 

Menurutnya, salah satu tantangan penyelesaian perkara melalui mediasi adalah masih awamnya masyarakat melalui jalur tersebut. 

Serta, kesan biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pihak yang berperkara. 

"Inilah pentingnya sosialisasi dari teman-teman mediator. Bagi pengadilan, penyelesaian melalui mediasi akan sekaligus mengurangi beban penyelesaian sengketa," jelasnya. 

Menjawab tantangan tersebut, Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik (PMRK) memastikan anggotanya siap membantu pihak yang berperkara menyelesaikan masalah melalui mediasi. 

Menurut Ketua PMRK, Basuki Rekso Wibowo, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki adat menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 

"Masyarakat kita punya akar budaya untuk musyawarah mufakat. Itu yang ingin kami revitalisasi," kata Rekso dikonfirmasi di tempat yang sama. 

Penyelesaian melalui rekonsiliasi juga akan mencegah konflik berkepanjangan. 

"Sehingga kehidupan masyarakat bisa damai dan sejahtera. Tidak semua perkara harus di bawa ke kepolisian atau pengadilan," paparnya. 

Selain seminar, acara tersebut juga dirangkai dengan pelantikan pengurus PMRK di 15 provinsi. 

"Kami melantik pengurus yang tersebar di 15 provinsi se-Indonesia," katanya. 

Menariknya, anggota PMRK yang berjumlah sekitar 750-an orang tersebut berasal dari lintas keilmuan. 

"Bukan hanya berlatarbelakang hukum saja, namun juga dokter, apoteker, akuntan, psikolog dan beberapa lainnya," ungkapnya. 

"Dengan beragamnya latarbelakang keilmuan para mediator tersebut justru lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebab, sengketa yang dimediasi bukan hanya mencakup aspek hukum, namun jauh lebih komplek," ujarnya. 

Sekalipun, ia juga mengakui rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan solusi melalui musyawarah. 

"Untuk itu, kami juga melakukan sosialisasi dengan menggandeng banyak pihak," kata Basuki Rekso Wibowo.

"Baik dengan pengadilan, kepolisian, maupun kejaksaan untuk menekankan pentingnya pencegahan konflik melalui mediasi. Sehingga masyarakat menjadi tahu," pungkasnya.

Read More

Bareskrim Polri Limpahkan Berkas dan Tersangka Investasi Viral Blast Global

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, telah melimpahkan tahap II kasus dugaan investasi bodong melalui aplikasi robot trading bernama Viral Blast Global ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Dalam kasus ini, ada tiga orang tersangka yakni ZH, MU dan RP.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan pelimpahan tahap II yakni penyerahan barang bukti dan tersangka kasus investasi bodong Viral Blast Global dilakukan pada Jumat, 17 Juni 2022.

“Mekanisme pelaksanaan Tahap 2 dilakukan secara virtual/online melalui link zoom dengan Perwakilan Jaksa dari Kejagung dan Kejari Surabaya,” kata Gatot di Mabes Polri pada Senin, 20 Juni 2022.

Gatot mengatakan tiga orang tersangka berkasnya sudah dinyatakan lengkap yakni ZH (Zainal Hudha Purnama) sesuai Surat P21 Nomor: B-2315/E.3/Eku.1/6/2022; MU (Minggus Umboh) sesuai Surat P21 Nomor: B-2316/E.3/Eku.1/6/2022; dan RP (Rizky Puguh Wibowo) sesuai surat P21 Nomor: B-2317/E.3/Eku.1/6/2022.

“Penyerahan dilaksanakan dengan terlebih dahulu pengeluaran tahanan terhadap para tersangka,” ujarnya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan pihakny menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) secara virtual dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri atas nama tersangka ZHP, MU, dan RPW.

“Tiga orang tersangka disangkakan melanggar Pasal 105 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Ketut.

Pada tahun 2020, kata Ketut, para tersangka bertemu dan berencana untuk membuat sebuah bisnis penjualan E-Book Money Management bernama Viral Blast, isinya cara-cara berinvestasi dalam trading.

“Untuk mendukung program penjualan E-book tersebut, maka didirikan perusahaan bernama PT. TRUST GLOBAL KARYA yang memiliki izin berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUP L),” jelas dia.

Pada perusahaan ini, tersangka PW (masuk dalam DPO) menjabat sebagai Komisaris Utama, tersangka RPW menjabat sebagai Komisaris, tersangka ZHP menjabat sebagai Komisaris dan tersangka MU menjabat sebagai Komisaris dan juga Konsultan.

“Terkait jabatan lain yaitu Ricky Meidia Putra sebagai Direktur, Jovita sebagai Admin Keuangan dan Muhammad Faisal sebagai Kepala bagian IT,” ujarnya.

Setelah usaha penjualan E-Book Money Management berjalan, Ketut menyebut tersangka PW inisiasi untuk menambahkan usaha Robot Trading Fiktif yang dinamakan SMART AVATAR. 

Untuk melancarkan ide tersebut, maka PW membuat perusahaan fiktif bernama PT. Asia Smart Digital yang menjual Program Robot Trading bernama Smart Avatar.

Selanjutnya, kata Ketut, cara yang digunakan untuk menjual program Robot Trading ini adalah membuat paket penjualan E-Book Money Management sekaligus menjual program Robot Trading Smart Avatar. Apabila ingin membeli Program Robot Trading Smart Avatar, maka harus juga membeli E-Book Money Management.

“Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading,” katanya.

Menurut dia, paket yang dibuat memperdagangkan E-book dan program Robot Trading terdiri dari paket GOLD dengan harga USD 1000 menyewa program Robot Trading dan Rp1,5 juta untuk membeli E-Book, Paket PLATINUM dengan harga USD 5000 untuk menyewa program Robot Trading, dan Rp3 juta membeli E-Book.

“Paket DIAMOND dengan harga USD 10.000 untuk menyewa program Robot Trading dan Rp9 juta untuk membeli E-Book,” katanya.

Kemudian, Ketut mengungkap para tersangka membuat kebijakan adanya keuntungan untuk menarik minat masyarakat jika member bisa menarik member baru, dimana keuntungan ini dinamakan BONUS BOUNTY dengan nilai 10 persen (Kurs Rp10.000,-/USD 1) sesuai paket yang diambil oleh member baru.

“Terdapat juga beberapa jenis reward/hadiah jika member bisa mencapai bonus tertentu seperti bonus mobil mewah dan paket liburan ke London, Inggris,” ungkapnya.

Adapun, lanjut dia, untuk bergabung menjadi member Robot Trading Smart Avatar adalah melalui Upline (member yang merekrut) mengisi formulir pendaftaran secara online dan juga menyerahkan data KTP. 

Setelah itu, calon member memilih paket yang ditawarkan dan mentransfer dananya ke rekening para Exchanger (Tiara, Sutimno, Purnomo Rakasiwi, Agus Poei, Noor Dewansyah Hamidy).

Setelah mentransfer dana sesuai pake yang dipilih, Upline akan menginformasikan kepada Admin untuk mengirimkan e-mail kepada member baru yang berisi username dan password untuk membuka website Viral Blast guna menerima E-Book Money Management.

“Keuntungan yang diberikan kepada member dan uang yang diperoleh oleh para Tersangka bukan merupakan hasil dari penjualan e-book maupun dari kegiatan trading tetapi semuanya hanya diperoleh dari uang yang diinvestasikan para member melalui penjualan dengan skema piramida (skema ponzi),” tandasnya.

Read More

Kejari Takalar Diprediksi Raih Status WBK

KABARPROGRESIF.COM: (Takalar) Kedatangan Tim penilai internal Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tiba di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, dalam rangka melihat langsung eksistensi Kejari Takalar dalam mempersiapkan diri meraih zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK).

Terlihat Rombongan tim penilai internal Kejaksaan Agung RI pembangunan zona integritas dipimpin Muhammad Yusuf didampingi oleh Asisten Bidang Pengawasan Kepala Kejati Sulsel, Supardi.

Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sulsel, Supardi mengatakan kesiapan Kejari Takalar menuju zona integritas WBK telah bekerja dengan baik sesuai harapan pihak Kajagung RI.

“Semua sektor untuk meraih zona integritas WBK sudah dimiliki Kejari Takalar dan sesuai pantauan kami, Kejari Takalar berpotensi meraih status WBK,” ujar Supardi.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, Salahuddin mengatakan untuk meraih zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) pihaknya telah melakukan serangkaian inovasi dan perbaikan peningkatan pelayanan hukum untuk masyarakat di Kabupaten Takalar.

“Berbagai inovasi dan kreasi telah kami tempuh dalam meraih status WBK,” jelas Salahuddin.

Read More

Kapolres Batu Lepas Iring-iringan Kendaraan Pengangkut Ratusan Sembako

KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Polres Batu mengadakan bakti sosial secara serentak berupa penyaluran bantuan paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 76 yang jatuh pada 1 Juli 2022 mendatang.

Pada kesempatan ini, Kapolres Batu secara simbolis melepas iring iringan kendaraan pengangkut ratusan paket sembako yang akan disebarkan di beberapa titik di wilayah kota Batu, Senin (20/6/2022).

Kapolres Batu, AKBP I Nyoman Yogi Hermawan mengatakan pihaknya turut melaksanakan bakti sosial serentak yang dilaksanakan dari Mabes Polri, Polda, Polres, dan hingga Polsubsektor.

"Kita memberangkatkan bakti sosial serentak, 500 paket sembako dari Polres Batu, yang akan di distribusikan ke delapan titik," terang Yogi.

AKBP I Nyoma Yogi menyampaikan, bakti sosial tersebut sebagai bentuk kepedulia Polri dalam membantu meringankan beban masyarakat yang memang sangat membutuhkan.

Sasaran baksos diutamakan ke fakir miskin, yatim piatu dan masyarakat lainnya yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan. Kata Yogi.

"Dari delapan titik pembagian sembako meliputi, PP.Mambaul Ulum, PP Al Hidayah, PP Danul Muta'alim, Supeltas, Warga Papua, Tukang Parkir, Pemulung dan Pondok Lansia," ungkapnya.

Read More

Kajati Sultra Resmikan Rumah Restorative Justice Adhyaksa di Konawe Selatan

KABARPROGRESIF.COM: (Konawe Selatan) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Raimel Jesaja, SH,.MH meresmikan dua Rumah Restorative Justice Adhyaksa yakni Kecamatan Laeya dan Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Peresmian Rumah Restorative Justice tersebut dipusatkan di Rumah Restorative Justice di Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Peresmian tersebut dihadiri oleh Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga, Wakil Bupati Konsel Ŕasyid, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, Forkopimda Kabupaten Konsel dan diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) beserta jajaran dan Forkopimda se- Sultra melalui sarana virtual.

Kajati dalam sambutannya mengatakan terima kasih kepada Bupati Konsel yang telah memfasilitasi Kejaksaan untuk dapat meresmikan salah 1 program pimpinan yaitu Rumah Restorative Justice.

“Di rumah Restorative Justice kita akan berbicara dari hati ke hati mengenai proses penanganan perkara bisa dilaksanakan secara baik,”ujarnya.

Lanjut Kajati juga menyampaikan syarat Restorative Justice menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan Asas Restorative Justice yaitu adanya perdamaian dan harus terjadi pemulihan kembali.

“Harapan kita bersama agar Rumah Restorative Justice yang tersebar di wilayah Kejati Sultra dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas bukan sekedar seremonial simbolis,”tuturnya.

Kajati berharap kepada seluruh jajaran Kejati dan Kejari se sultra untuk benar-benar melaksanakan program pimpinan dalam penghentian tuntutan berdasarkan hati nurani.

Read More

Pemotor yang Pakai Sandal Jepit Bakal Ditilang? Begini Penjelasan Polda Metro

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh 2022. Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal penggunaan sandal jepit saat berkendara sepeda motor.

Lantas apakah pengendara motor yang menggunakan sandal jepit atau alas kaki seadanya akan ditilang?

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan tindak penilangan.

"Enggak ditilang," ujar Sambodo saat dihubungi, Selasa (14/6).

Sambodo menjelaskan, penggunaan sandal jepit itu menjadi sorotan lantaran tingkat fatalitas kecelakaan yang diakibatkan bisa lebih tinggi.

"Itu imbauan untuk upaya meningkatkan keselamatan dan mencegah fatalitas pada kecelakaan lalu lintas," terang dia.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi sudah mengingatkan pengendara untuk tak menggunakan alas kaki seadanya, seperti sandal jepit, saat berkendara. Menurut Firman, tak ada perlindungan bagi kaki jika berkendara menggunakan sandal seadanya.

“Karena kalau sudah pakai motor, kulit itu bersentuhan langsung dengan aspal, ada api, ada bensin, ada kecepatan, makin cepat makin tidak terlindungi kita, itulah fatalitas,” kata Firman di Polda Metro Jaya, Senin (13/6).

Ia menjelaskan pentingnya nyawa saat berkendara. Sehingga ia berharap masyarakat dapat lebih peduli dengan perlengkapan saat berkendara guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Read More

Terjunkan 470 Personel, Kapolda Sulteng: Kedepankan Tindakan Humanis

KABARPROGRESIF.COM: (Sulteng) Operasi khusus Kepolisian Patuh Tinombala 2022 hari ini dimulai. 

Pelaksanaannya diawali dengan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rudy Sufahriadi di lapangan Apel Polda Sulteng, Senin (13/6).

Dalam amanatnya Kapolda Sulteng menekankan kepada seluruh jajarannya agar pelaksanaan operasi Patuh Tinombala 2022 lebih mengedepankan tindakan humanis.

“Saya berharap dan menekankan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan operasi Patuh Tinombala 2022 untuk lebih mengedepankan tindakan yang humanis,” kata Irjen Pol. Rudy Sufahriadi saat memimpin apel.

Selain itu, Rudy yang juga mantan Kapolda Jawa Barat ini mengharapkan, kepada jajarannya untuk menghindari tindakan kontra produktif selama pelaksanaan operasi, terlebih menjelang hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022.

“Hindari tindakan kontra produktif selama pelaksanaan operasi Patuh Tinombala 2022, terlebih kita akan memperingati Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022,” pintanya.

Operasi Patuh Tinombala 2022 kali ini, Polri mengangkat tema “Tertib berlalu lintas menyelematkan anak bangsa” digelar selama 14 hari mulai tanggal 13-26 Juni 2022 dengan melibatkan kekuatan sebanyak 470 personel Polda Sulteng dan Polres jajaran.

Di tempat yang sama, Dirlantas Polda Sulteng Kombes Pol. Kingkin Winisuda mengatakan, Operasi Patuh Tinombala 2022 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 26 Juni 2022.

Sebanyak 470 personel Polda, Polresta dan Polres akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi Patuh Tinombala.

“Sasaran operasi patuh adalah pada jenis-jenis pelanggaran yang menimbulkan fatalitas. Meliputi pengendara yang tidak gunakan helm SNI, pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan, berbonceng lebih dari satu, melawan arus, dan beberapa pelanggaran yang lain,” jelasnya.

Kingkin juga mengimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas di jalan demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan.

Read More