Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Ayo Kita Guncang Dunia dengan Prestasi Arek-arek Suroboyo

Wali Kota Surabaya Rismaharini saat melaunching Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP KAS) mengajak semua pihak untuk mendukung arek-arek Suroboyo agar mampu berprestasi.

Eri Cahyadi Genggam Erat Pusara Bung Karno

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya berharap Eri Cahyadi dapat menyerap spirit Bung Karno, sehingga saat menjadi wali kota Surabaya mempraktikkan semangat kerakyatan membela wong cilik.

Relawan Ingin Eri-Armudji Menang Secara Elegan

Relawan Gus Eri Cahyadi berusaha memenangkan Eri Cahyadi sebagai wali kota Surabaya sangat rapi. Dalam artian tidak asal menang, tapi menang dengan akhlak yang baik dan cara yang santun.

BPJS Warga Bergaji di Bawah Rp 10 Juta, Akan Ditanggung Pemkot

Solusi Eri Cahyadi terhadap gaji pas-pasan untuk bayar BPJS, maka semua warga yang bergaji di bawah Rp 10 juta otomatis BPJS-nya akan dibayarkan Pemkot Surabaya.

Lagi, JPN Kejari Surabaya Selamatkan Aset Pemkot Rp 121 Miliar

Menurut walikota Surabaya, Risma, Kejaksaan sudah membantu banyak sekali. Jika dihitung selama masa jabatannya, aset yang berhasil diselamatkan bahkan mencapai triliunan rupiah.

Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 Januari 2021

Kejari Tanjung Perak Musnahkan BB Narkoba 8,7 Kilo Sabu, 1,9 Juta Pil Doble L Hingga Perkara Lainnya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Awal tahun 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak memusnahkan Barang Bukti (BB) dari berbagai macam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incraht.

Barang bukti yang dimusnahkan tersebut ditangani Korps Adhyaksa yang berkantor di jalan Kemyoran Baru No 1 Surabaya selama kurun waktu mulai November hingga Desember 2020.

Pemusnahan barang bukti yang digelar di halaman gedung Kejari Tanjung Perak itu tak hanya dilakukan oleh para pejabat korps Adhyaksa.

Namun juga dari instansi terkait. Sedangkan para awak media hanya diperkenankan mengikuti jalannya pemusnahan barang bukti tersebut melalui virtual.

Dalam rangkaian pemusnahan barang bukti melalui aplikasi zoom, terlihat satu persatu para pejabat Kejari Tanjung Perak dan juga jajaran dari institusi terkait memasukkan barang bukti ke mesin incinerator untuk dimusnahkan.

Total barang bukti berupa narkoba yang dibakar ke dalam mesin incinerator sebanyak 8.793,586 gram atau kurang lebih seberat 8,7 kilo sabu-sabu berikut alat hisapnya.

Kepala Kejari Tanjung Perak, Wahyu Sabrudin mengatakan pemusnahan barang bukti yang diperoleh tahun 2020 ini tak hanya dari pidana narkotika saja namun ada juga dari Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum.

“Hari ini Kejaksaan Negeri Tanjung Perak memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dari penanganan perkara pada tahun 2020. Perkara UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, terkait dengan rekapan togel, senjata tajam hingga ATM. Pada bulan Januari sampai Desember tahun 2020, telah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 19.541.089 gram. Dan juga memusnahkan 19 koli berisi pil double L sebanyak 1,9 juta butir, " pungkas Wahyu Sabrudin melalui zoom meeting, Selasa (12/1).

Senin, 11 Januari 2021

Usai Brandgang Basra, Lagi Pidsus Kejari Surabaya Usut Penyelamatan Aset Saluran Taman Apsari


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya berhenti setelah menyelamatkan aset brandgang berupa saluran air di Jalan Basuki Rachmat (Basra) No. 23 - 35 Surabaya.

Namun seksi Pidsus Kejari Surabaya di bawah komando Ari Prasetya Panca Atmaja ini akan terus berupaya menyelamatkan aset-aset milik Pemkot Surabaya lainnya yang saat ini masih dikuasai pihak ketiga. 

Nah, kali ini yang menjadi bidikan adalah aset brandgang di Taman Apsari Surabaya.

"Di Taman Apsari masih proses pengembalian, berupa brandgang saluran," jelas Kajari Surabaya, Anton Delinto saat ditemui usai acara penyerahan di Kantor Kejari Surabaya, Senin (11/1).

Pengusutan aset brandgang di Taman Apasari Surabaya lanjut Anton, lantaran saluran tersebut masih merupakan satu kesatuan dengan aset yang baru saja dikembalikan oleh PT Istana Mobil Surabaya Indah, tetapi penguasaannya oleh pihak lain.

"Masih satu terusan tapi dikuasai PT lain," ujar Anton.

Nah, setelah aset brandgang berupa saluran di Jalan Basuki Rachmat No. 23 - 35 Surabaya dikemblaikan oleh PT Istana Mobil Surabaya Indah, Anton berharap aset yang dikuasai sejak 1998 silam itu segera ditindaklanjuti dengan legalitas suratnya.

"Nanti lainnya ditindaklanjuti dengan sertifikat," pungkasnya.

Seperti diberitakan korps Adhyaksa di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Surabaya ini berhasil mengembalikan aset brandgang berupa saluran di Jalan Basuki Rachmat No. 23 - 35 Surabaya.

Keberhasilan penyelamatan aset yang dikusai pihak ketiga ini berkat bantuan dari jajaran seksi tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Seksi yang selalu menangani perkara korupsi saat ini di bawah Komando Ari Prasetya Panca Atmaja ini berhasil menyelamatkan aset yang dikuasai oleh PT Istana Mobil Surabaya Indah dengan luas sekitar 400 meter persegi ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejak tahun 1998.

Penyerahan aset tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto kepada Plt (Pelaksana Tugas) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana di Kantor Kejari Surabaya, Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Surabaya, Senin (11/1).

Dalam acara penyerahan itu, hadir pula perwakilan pihak ketiga atau yang menguasai aset tersebut yakni PT. Istana Mobil Surabaya Indah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2 Surabaya, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dan beberapa pejabat terkait. (Ar)

Plt Wali Kota Whisnu Apresiasi Tim Pidsus Kejari Surabaya Selamatkan Aset Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keberhasilan tim seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyelamatkan aset brandgang berupa saluran di Jalan Basuki Rachmat No. 23 - 35 Surabaya mendapat apresiasi dari Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Menurut Whisnu bila tim Pidsus Kejari Surabaya tak bergerak cepat melakukan penyelidikan aset branggang dengan luas sekitar 400 meter persegi ini, maka dipastikan aset tersebut tak akan pernah kembali.

Pasalnya aset yang dikuasai PT Istana Mobil Surabaya Indah itu ternyata sudah di manfaatkan sejak tahun 1998.

"Dari hasil penyelidikan yang dibantu oleh Kejari Surabaya, Alhamdulillah pihak yang memiliki HGB (Hak Guna Bangunan) selama ini menyerahkan dengan sukarela kepada Pemerintah Kota," kata Whisnu saat ditemui usai acara penyerahan di Kantor Kejari Surabaya, Senin (11/1).

Meski demikian, Whisnu menyatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan terkait aset di kawasan tersebut. 

Saat ini pemkot dibantu Seksi Pidsus Kejari Surabaya dibawah Komando Ari Prasetya Panca Atmaja terus berupaya untuk menyelamatkan aset berupa saluran yang menjadi jalan terusan dari Jalan Wungu ke Taman Apsari Surabaya.

"Yang satu lagi itu di belakang Mc Donald, masih dikuasai perusahaan, saat ini masih proses dari Kejari. Kita upayakan agar kembali lagi  ke Pemkot Surabaya," ungkapnya.

Whisnu juga mengaku bakal terus berupaya menyelamatkan aset-aset milik Pemkot Surabaya yang saat ini masih dikuasai pihak lain. 

Terutama aset seperti fasilitas umum (fasum) maupun saluran yang berfungsi sebagai sistem drainase.

"Kita harapkan dengan proses seperti ini semua aset Pemkot Surabaya bisa kembali lagi ke pemkot agar kita bisa kelola lebih baik lagi. Apalagi aset di tengah kota itu sangat penting, karena itu juga bagian dari sistem drainase kita," pungkasnya.

Seperti diberitakan Kejari Surabaya berhasil mengembalikan aset brandgang berupa saluran di Jalan Basuki Rachmat No. 23 - 35 Surabaya.

Keberhasilan penyelamatan aset yang dikusai pihak ketiga ini berkat bantuan dari jajaran seksi tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Seksi yang selalu menangani perkara korupsi saat ini di bawah Komando Ari Prasetya Panca Atmaja ini berhasil menyelamatkan aset yang dikuasai oleh PT Istana Mobil Surabaya Indah dengan luas sekitar 400 meter persegi ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejak tahun 1998.

Penyerahan aset tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto kepada Plt (Pelaksana Tugas) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana di Kantor Kejari Surabaya, Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Surabaya, Senin (11/1).

Dalam acara penyerahan itu, hadir pula perwakilan pihak ketiga atau yang menguasai aset tersebut yakni PT. Istana Mobil Surabaya Indah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2 Surabaya, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dan beberapa pejabat terkait. (Ar)

Dibantu Pidsus Kejari Surabaya, Brandgang di Jalan Embong Wungu Kembali Jadi Aset Pemkot


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Lagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menyelamatkan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

Kali ini korps Adhyaksa di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Surabaya ini berhasil mengembalikan aset brandgang berupa saluran di Jalan Basuki Rachmat No. 23 - 35 Surabaya.

Keberhasilan penyelamatan aset yang dikusai pihak ketiga ini berkat bantuan dari jajaran seksi tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Seksi yang selalu menangani perkara korupsi saat ini di bawah Komando Ari Prasetya Panca Atmaja ini berhasil menyelamatkan aset yang dikuasai oleh PT Istana Mobil Surabaya Indah dengan luas sekitar 400 meter persegi ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejak tahun 1998.

Penyerahan aset tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto kepada Plt (Pelaksana Tugas) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana di Kantor Kejari Surabaya, Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Surabaya, Senin (11/1).

Dalam acara penyerahan itu, hadir pula perwakilan pihak ketiga atau yang menguasai aset tersebut yakni PT. Istana Mobil Surabaya Indah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2 Surabaya, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dan beberapa pejabat terkait. (Af)

Rabu, 06 Januari 2021

Gandeng Kejaksaan Negeri, Pemkot Surabaya Tanamkan Nilai Anti Korupsi pada Pelajar dan Guru


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, guna menumbuhkan nilai-nilai karakter anti korupsi pada anak sejak usia dini.

Seperti yang berlangsung hari ini di SMP Negeri 1 Surabaya, Rabu (6/1/2021). Sejak pukul 09.00 WIB, belasan pelajar mengikuti pendidikan Anti Korupsi dengan protokol kesehatan ketat yang disampaikan langsung Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto. 

Menariknya, kegiatan ini juga diikuti ribuan peserta yang terdiri dari guru, pelajar serta wali murid secara virtual.

Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memupuk jiwa anti korupsi dimulai sejak duduk di bangku sekolah. 

Menurut dia, sebenarnya korupsi dapat terjadi dari hal-hal kecil tanpa disadari.

“Karena itu tadi juga disampaikan pasal-pasal dan undang-undang yang mengatur. Sehingga diharapkan pelajar akan getok tular untuk saling menanamkan kejujuran, kedisiplinan dan peduli kepada sekitarnya. Ini akan menjadi role mode di kalangan pelajar,” kata Anton.

Ia menambahkan, ketika siswa-siswi itu sudah memasuki dunia kerja, maka mereka sudah memiliki bekal jiwa anti korupsi. Dari situlah diharapkan mereka menjauhi tindakan terlarang tersebut. 

Di sisi lain, ia  juga meminta kepada para pelajar agar ketika ditemukan penyimpangan, maka mereka harus berani menyampaikan hal itu. Misalnya, saat ditemukan persoalan suap menyuap, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Jadi kita jelaskan perbuatan korupsi di lingkungan sekolah itu termasuk mencontek. Lalu memalaki teman. Kita jelaskan aturan-aturan hukumnya di Indonesia hingga pasal per pasalnya secara detail,” urainya.

Di tengah pemaparan materi, Kajari Surabaya ini mendapati banyak pertanyaaan dari para pelajar. 

Mereka terlihat aktif dan antusias mendengarkan paparan dengan seksama. Bahkan, saat Kajari menanyakan cita-cita, serentak dari para pelajar itu unjuk tangan dan menyebutkan keinginannya masing-masing. 

Ada yang ingin menjadi dokter, juru masak hingga polisi.

“Saya melihat anak-anak punya cita-cita luar biasa. Ini berkat bimbingan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk anak kita semua sehingga tumbuh menjadi manusia yang pintar dan memiliki integritas,” kata dia.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menambahkan, hari ini peserta yang mengikuti pendidikan Anti Korupsi melalui virtual jumlahnya mencapai ribuan. 

Makanya ia ingin ke depan agar kegiatan tersebut dapat rutin digelar setiap satu bulan sekali. 

Rencananya di bulan mendatang, pihaknya bakal memilih tema Anti Kekerasan dengan mendatangkan pihak kepolisian sebagai narasumber.

“Kita melihat saat demo beberapa waktu lalu, pelajar juga ada yang ikut-ikutan demo. Oleh karenanya kita antisipasi dengan adanya materi ini. Dengan harapan dapat menekan kasus kekerasan dan juga bahaya korupsi,” pungkasnya. (Ar)

Rabu, 30 Desember 2020

Sambangi Kejari Tanjung Perak dan Pengadilan Negeri, Ini yang Dibahas Plt Wali Kota Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana terus melanjutkan silaturrahmi dan koordinasinya dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya. 

Setelah sebelumnya berkunjung ke Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Danrem Bhaskara Jaya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, kini dilanjutkan dengan berkunjung ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan dilanjutkan lagi ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Usai bertemu Kajari Tanjung Perak, Whisnu menjelaskan bahwa silaturrahminya kepada Forpimda terus dilanjutkan, karena SK (surat keputusan)-nya sebagai Plt Wali Kota Surabaya paling muda, sehingga dia yang harus berkunjung atau bersilaturrahmi mengunjungi para pimpinan di Surabaya itu. 

“Alhamdulillah Pak Kajari Tanjung Perak ini bisa menerima dengan baik, semoga hubungan silaturrahmi ini bisa terus nyambung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya,” kata Whisnu, Rabu (30/12/2020).

Ia menjelaskan bahwa saat bertemu dengan Kajari Tanjung Perak, banyak pembahasan yang didiskusikan, karena memang selama ini hubungan antara Pemkot Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak cukup baik, termasuk soal penyelamatan aset yang sudah dilakukan selama ini. 

“Ini terus kita komunikasikan supaya nanti bisa bekerjasama dan terus bersinergi dengan lebih baik ke depannya,” ujarnya.



Salah satu yang nantinya akan terus ditindaklanjuti adalah pendampingan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD. 

Sebab, meskipun jabatannya hanya dua bulan, tapi dia mengaku kebagian untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD 2020. 

“Alhamdulillah beliau juga sudah siap untuk membantu kami di pemkot, tetap kita berharap pengelolaannya terus mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian),” tegasnya.

Setelah dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, ia langsung bergeser ke Pengadilan Negeri Surabaya. 

Seusai bertemu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ia menjelaskan bahwa kunjungannya itu merupakan rangkaian dari road show kepada para Forpimda Surabaya. 

Ia berharap komunikasi dan sinergi antara Forpimda Surabaya bisa semakin baik lagi ke depannya.

“Banyak yang kami diskusikan dengan Pak Ketua PN, termasuk soal pengamanan aset itu kan nanti juga ada hubungannya dengan pengadilan, sehingga perlu kami komunikasikan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Erick Ludfyansyah mengatakan sinergitas dengan Pemkot Surabaya terus dilanjutkan hingga saat ini, terutama melalui fungsi jaksa pengacara negara yang memberikan pendampingan hukum dan pendapat hukum kepada Pemkot Surabaya.

“Tim jaksa pengacara negara mendampingi beberapa penyelamatan aset dan pendampingan terhadap proyek renovasi di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), itu yang didampingi oleh jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” pungkasnya. (Ar)

Malam Tahun Baru, Ini Sejumlah Larangan Polisi Bagi Warga Surabaya dan Luar Kota


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polrestabes Surabaya akan melakukan operasi besar-besaran, pada saat malam pergantian tahun dari 2020 ke 2021 di Kota Pahlawan. 

Hal ini dilakukan untuk mengikuti arahan maklumat dari Kapolri.

Maka dari itu Polrestabes Surabaya mengimbau warga Kota Surabaya agar melakukan pesta malam tahun baru di rumah saja. 

"Kita menindaklanjuti sebagaimana maklumat Kapolri, warga (Surabaya) dalam menyambut tahun baru, monggo dilaksanakan sederhana di rumah masing-masing, tidak perlu berkerumun, tidak perlu arak-arakan, tidak perlu yang kemudian menimbulkan potensi untuk kerumunan, karena kita masih dalam masa pandemi Covid 19," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Edison Isir usai melakukan rapat dengan Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (29/12) sore.

Selain itu, lanjut Isir Polrestabes bersama pemkot Surabaya juga akan melakukan penyekatan di perbatasan pintu masuk Kota Surabaya dengan Kabupaten lainnya.

Nah bisa dipastikan, warga dari luar kota maupun sebaliknya akan dipaksa memutar balik.

Apalagi jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak ke Surabaya. 

"Jadi nanti ada penyekatan perbatasan kota, ada penutupan dan pembatasan-pembatasan ruas jalan, kemudian pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan kita Swab, pola-polanya akan ditingkatkan lagi, kuantitas dan kualitasnya. Kalau bukan warga Surabaya, tidak punya kepentingan di Surabaya, dan hal yang tidak terlalu emergency, jadi akan kami putar balikan tidak boleh lewat," tambahnya. 

Sementara itu, Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Anton Elfrino Trisanto, menjelaskan jika nantinya juga ada operasi dalam kota secara mobile. 

Yang jelas, Polrestabes akan melakukan penyekatan pada batas kota, kemudian ada jalur yang disterilkan, termasuk jalur Darmo, serta nanti ada tim yustisi, semua pada pukul 20.00 WIB tidak ada aktivitas apa-apa, seperti Perwali yang sudah diedarkan oleh Wali Kota. Kecuali awak media," jelas Anton. 

Sedangkan untuk operasi di tengah kota, Polrestabes akan berjalan dengan beberapa tim. 

"Nanti ditengah kota, kami juga patroli dengan tim yustisi, tim Swab Hunter, dan patroli skala besar, itu untuk mendorong semua," ujar Anton. 

Selain itu, Polrestabes Surabaya juga akan membubarkan warga yang masih ada di jalan, pada pukul 20.00. 

"Kalau sudah dibatasi, tentunya tengah kota enggak ramai dong, yang tidak protokol kesehatan dan kami tetap mobile kita akan bubarkan," pungkasnya. (Ar)

Tok! Rumah Kelahiran Bung Karno Jadi Aset Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rumah kelahiran Bung Karno yang berada di Jalan Pandean IV Nomor 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, menjadi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Pelepasan tanah dan bangunan seluas 78 meter persegi itu telah melalui beberapa tahapan dan kesepakatan bersama antara pemkot dan ahli waris atau pemilik tanah.

Proses Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan rumah kelahiran Bung Karno ini dimulai sejak tahun 2013. Proses ini melalui beberapa tahapan karena adanya kendala saat di awal.

“Karena di awal-awal dulu 2013, pemiliknya belum sepakat karena menawarkan harga cukup tinggi sehingga pemkot belum bisa merealisasikan kegiatan pelaksanaan pengadaan bangunan dan tanah itu,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, Selasa (29/12).

Sehingga pada 5 Maret 2020, Pemkot Surabaya kembali melakukan proses pelepasan bangunan cagar budaya tersebut. 

Proses itu di antaranya melalui tahapan penyusunan dokumen perencanaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi, penilaian appraisal, dan balik nama sertifikat.

Menurut Yayuk sapan lekatnya, balik nama sertifikat ini dilakukan karena satu di antara empat pemegang sertifikat sudah meninggal dunia. 

Karenanya harus diperlukan balik nama sertifikat kepada para ahli warisnya. Sementara dalam proses balik nama itu, ahli warisnya ada 14 orang. 

“Sehingga proses administrasinya itu memakan waktu kurang lebih 2 - 3 bulan,” papar dia.

Kemudian, pada tanggal 23 Desember 2020, Pemkot Surabaya kembali menawarkan harga ganti untung kepada ahli waris senilai Rp 1.251.941.000. 

Alhasil, pihak ahli waris menyetujuinya dan hari ini dilakukan proses penandatanganan perjanjian pelepasan ganti untung tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pandean IV Nomor 40 Surabaya.

“Mulai hari ini bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Pandean IV Nomor 40 Surabaya sudah menjadi aset milik Pemkot Surabaya. Selanjutnya akan kita fungsikan sesuai dengan perencanaan yaitu sebagai destinasi wisata, terutama sebagai tempat untuk belajar sejarah,” ungkapnya.

Proses Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Jalan Pandean IV Nomor 40 Surabaya itupun dilakukan pemkot bersama ahli waris serta didampingi tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya di hadapan Notaris.

Ia menyatakan, setelah resmi menjadi aset milik Pemkot Surabaya selanjutnya pihaknya akan melakukan proses balik nama sertifikat tanah dan bangunan itu atas nama pemerintah Kota Surabaya. 

Nantinya sertifikat cagar budaya seluas 78 meter persegi itu akan dibalik nama menjadi Pemkot Surabaya.

“Setelah ini tahapannya adalah kami akan memberikan tanda di sana bahwa itu adalah aset Pemkot Surabaya berupa papan aset. Kemudian balik nama sertifikat akan kita lakukan di Kantor Pertanahan II Surabaya,” terang Yayuk.

Dalam setiap tahapan proses pelepasan itu, pemkot selalu didampingi Kejari Surabaya sebagai tim pengaman pelaksanaan pembelian bangunan rumah bung karno. 

Sebab, dalam proses ganti untung ini memang perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Surabaya, Fathurrohman mengungkapkan, proses pelepasan cagar budaya itu memerlukan waktu yang panjang. 

Hal itu salah satunya dikarenakan 1 di antara 4 orang nama yang ada di sertifikat telah meninggal. Karena itu harus yang ada penetapan hukum yang jelas kepada siapa penggantinya. 

"Dari 4 orang yang ada di sertifikat rumah tapi 1 orang meninggal. Nah sehingga dana pengganti miliknya dialihkan ke saudara lainnya," kata Fathur.

Menurut Fathur, pengalihan dana milik satu orang kepada 14 orang lainnya inilah yang menjadi faktor lamanya proses ganti untung. 

Sebab kebanyakan dari ahli waris tidak berdomisili di Surabaya. Namun tersebar di berbagai kota, pulau bahkan luar negeri.

"Berdasarkan putusan penetapan Pengadilan Agama harus dilaksanakan, kita harus mencari keberadaan dari ahli waris lainnya dan Alhamdulillah lancar," pungkasnya. (Ar)

Tahun 2020, Kejari Surabaya Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp 386,8 Miliar



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Terhitung mulai Januari hingga Desember 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah berhasil menyelamatkan uang negara dengan total jumlah sebesar Rp 386.315.834.192.

Jumlah yang cukup fantastis itu terdiri dari pengembalian uang negara dari seksi pidana khusus (Pidsus)sebesar Rp 62.765.184.868.

Lalu dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 10.928.157.410. Kemudian penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 312.277.900.000, Pemulihan keuangan negara sebesar Rp 344.591.914.

“Total keseluruhan uang yang kita serahkan ke negara sebesar Rp 386.315.833.192,” ujar Kepala Kejari Surabaya Anton Delianto saat jumpa pers lewat zoom, Selasa (29/12).

Selain memaparkan keberhasilan dalam pengembalian uang negara, Kejari Surabaya juga menerangkan berbagai inovasi yang berhasil dikembangkan di korps Adhyaksa jalan Raya Sukomanunggal.

Inovasi itu diantaranya adalah program kuda sigesit. Layanan tilang dalam waktu cepat yakni kurang dari satu menit. 

Selain itu ada juga layanan tilang prioritas, drive trhu, si anti ribet delivery tilang dan Jakpos.

Sementara dari seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), juga bisa mengembalikan uang negara dari penunggak pajak yakni Rp 2,225 miliar. (Ar)

Didampingi Kejari Surabaya, Pemkot Surabaya Bayar Rumah Kelahiran Bung Karno ke 14 Ahli Waris


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya memberi ganti untung rumah kelahiran Presiden Pertama RI Soekarno dari ahli waris di Jalan Peneleh gang Pandean IV nomor 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Selasa (29/12).

Proses penyerahan ganti untung sebesar Rp 1251.941.000 itu juga disaksikan oleh tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

"Kita (Kejari Surabaya) sebagai tim pengaman pelaksanaan pembelian bangunan rumah bung karno," kata Kasi Intel Kejari Surabaya, Fathurrohman, Selasa (29/12).

Fathur menambahkan dalam proses ganti untung ini memang perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Pasalnya rumah kelahiran Presiden Pertama RI Soekarno dari ahli waris di Jalan Peneleh gang Pandean IV nomor 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tercatat hanya ada 4 orang nama yang ada disertifikat.

Namun satu orang ahli waris tersebut telah meninggal. Artinya harus yang ada penetapan hukum yang jelas kepada siapa penggantinya.

"Dari 4 orang yang ada di sertifikat rumah tapi satu orang meninggal. Nah sehingga dana pengganti miliknya dialihkan ke saudara lainnya, ada 10 orang. Jadi total ahli waris ada 14 orang," paparnya.

Pengalihan dana milik satu orang kepada 10 orang lainnya inilah kata Fathur menjadi faktor lamanya proses ganti untung.

Sebab kebanyakan dari ahli waris tidak berdomisili di Surabaya. 

Namun tersebar di berbagai kota, pulau bahkan luar negeri.

"Berdasarkan putusan penetapan pengadilan agama harus dilaksanakan, kita harus mencari keberadaan dari ahli waris lainnya, ada yang di Jerman, Bantul, Bekasi, Krian. Alhamdulillah lancar saat pembayaran ganti untung di notaris," pungkasnya. (Ar)

Selasa, 29 Desember 2020

Kejari Surabaya Paparkan Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja 2020 Secara Virtual


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memaparkan analisa dan evaluasi (Anev) capaian kerja tahun 2020 melalui virtual. 

Pelaksanaan secara virtual  ini dilakukan demi menjaga protokol kesehatan (Prokes) ditengah masa pandemi COVID-19. 

"Untuk anev tahun ini, kami laksanakan secara virtual. Ini kami himbau menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19," kata Kajari Sueabaya, Anton Delianto menutup acara, Selasa (29/11).

Pemamparan capaian kerja (Anev) ini berlangsung hingga satu jam lebih itu dimulai pukul 09.00 Wib hingga 10.20 Wib pagi dan dipaparkan langsung oleh Kajari Surabaya, Anton Delianto didampingi  jajaran para kepala seksi (kasi) dan kasubag bin. 

Capaian kerja yang disampaikan Kajari Anton Delianto ini meliputi bidang Pidum, Pidsus, Intelijen dan Datun.

Anev secara virtual diikuti oleh wartawan dari sejumlah media yang biasa melakukan peliputan di Kejaksaan dan pengadilan. (Ar)

Selasa, 22 Desember 2020

Serap Aspirasi, Anggota Komisi lll DPR RI Bambang DH Berkunjung ke kantor Ahmad Riyadh UB, P.hD & Partners Advocates & Legal Consultan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya berkunjung ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya namun Kunjungan kerja anggota Komisi lll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Dwi Hartono (BDH) dalam rangkaian reses perseorangan masa persidangan III Tahun sidang tahun 2020-2021 itu juga dilakukan di kantor Ahmad Riyadh UB, P.hD & Partners Advocates & Legal Consultan, Jl Juwono 23 Surabaya.

Legislator senayan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ingin menimba aspirasi masyarakat dalam penegakkan hukun dan kewenangan pelaksanaan Undang-Undang (UU) dalam berbagai persoalan yang menurutnya, perlu mendapatkan revisi. 

Saat ngobrol santai dikantor Ahmad Riyadh UB, P.hD & Partners Advocates, Bambang DH sempat menjelaskan kinerja Komisi III dengan mitra di ekskutif, termasuk agenda Revisi UU Kejaksaan ke depan, guna memperkuat penegakkan hukum di Kejaksaan dalam menangani berbagai permasalahan hukum baik mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

“Saya memang ingin menyerap aspirasi, saran dan suara dari bawah, termasuk kadang ngopi di beberapa tempat untuk mendengar aspirasi masyarakat. Sekarang giliran ke kantor pak Riyadh untuk ngobrol,” ungkap Bambang DH, Senin (21/12).

Ia juga menyoroti soal penerapan UU Informasi dan Transkasi Elektronik (ITE) yang terkadang kurang sesuai dengan nafas dan roh demokrasi di Indonesia.

“Ya itulah, saya sedang mencari masukan yang prinsipnya jangan sampai UU ITE justru mengekang demokrasi, atau mengurangi kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan dituangkan dalam UUD 1945,” kata dia, saat Ahmad Riyadh menyerahkan souvenir berupa beberapa buku karyanya berkaitan dengan hukum media, hukum administrasi negara dan Pancasila.

Ahmad Riyadh sendiri mengatakan, bahwa sementara ini memang kalau untuk hukum transaksi perdagangan dan sejenisnya penegakkannya sangat baik bahkan profesional. 

Ia juga menjawab pertanyaan politisi PDI Perjuangan itu soal perkembangan media berkaitan dengan penengakkan hukum. 

“UU Penyiaran waktu dibuat zaman itu masih baik dan sesuai, tetapi sekarang dengan penyiaran melalui youtube atau aplikasi lain, maka akan kesulitan untuk melakukan penegakan hukum secara profesional,” kata dia sambil memberikan buku terbarunya berjudul ‘Hukum Telematika dan Hukum Media Siber’.(Ar)

Kunker ke Kota Pahlawan, Anggota Komisi III DPR RI, Bambang DH Puji Kinerja Kejari Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono (BDH) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Senin (21/12).

Kunker legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam rangkaian reses perseorangan masa persidangan III Tahun sidang tahun 2020-2021. 

Dalam kunjungannya itu Bambang DH ditemui oleh Kajari Surabaya bersama para Kasi dan Kasubagbin.



"Kunjungan dimaksudkan untuk meninjau sarana prasarana serta kinerja penegakan hukum yang dilaksanakan di Kejari Surabaya." kata Kasi Intel Kejari Surabaya, Fathurrohman, Senin (21/12).

Fathur sapaan Kasi Intel Kejari Surabaya menambahkan dalam kunjungan itu, Bambang DH yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya itu sangat memuji kinerja yang ada di tiap seksi di Kejari Surabaya.

"Beliau (Bambang DH) mengapresiasi kinerja Kejari Surabaya, mulai dalam pelayanan tilang, PTSP, persidangan online, pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh bidang Pidsus, pendampingan Pemkot Surabaya dalam pengamanan aset oleh Jaksa Pengacara Negara dan Tim Tangkap Buronan (Tim Tabur 31.1) bidang Intelijen yang tetap mengejar dan melakukan penangkapan DPO terpidana walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19." ungkap Fathur.



Tak hanya soal pelayanan yang menjadi pusat perhatian dari Bambang DH untuk bahan rapat di Komisi III DPR RI, namun lanjut Fathur, suami dari anggota DPRD Surabaya, Dyah Katarina itu juga menanyakan berbagai kendala yang dihadapi korps Adhyaksa di jalan Sukomanunggal itu saat bertugas.

"Pak Bambang DH juga menginventarisir kendala dalam pelaksanaan tugas untuk nantinya akan dibahas di dalam sidang komisi III sebagai mitra Kejaksaan RI." pungkasnya. (Ar)



Sabtu, 05 Desember 2020

Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Investasi Tambang Nikel



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polisi akhirnya menetapkan Christian Halim sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan terkait pembangunan infrastruktur perusahaan tambang nikel. 

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan Christeven Mergonoto terhadap Christian Halim ke Polda Jatim dengan nomor laporan LP-B/ 540/VII/RES1.11/2020/UM/SPKT atas dugaan penipuan dan penggelapan sesuai pasal 278 dan 372 KUHP.

"Kasus yang dilaporkan terkait penipuan infrastruktur tambang. Yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim," kara Reza Wendra Prayogo kuasa hukum Christeven Mergonoto kepada wartawan.

Reza menyebutkan, kasus ini bermula ketika klienya Christeven Mergonoto diajak bekerjasama mendirikan perusahaan bernama PT Cakra Inti Mineral (CIM) bersama Pangestu Hari Kosasih dan Mohammad Genta Putra.

PT CIM ini adalah perusahaan penerima hak eksklusif dari PT Trinusa Dharma Utama (TDU) selaku pemegang IUP.OP tambang nikel di desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia, Kabupaten Marowali Utara.

Kemudian, untuk menjalankan operasional ditunjukklah Christian Halim selaku Direktur Utama (Dirut) PT Multi Prosper Mineral (MPM) sebagai kontraktor dan tertuang dalam kontrak janji kerjasama pada 26 Desember 2019. 

Christian Halim kemudian mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 20,5 miliar dengan standar dan spesifikasi terbaik.

Tak hanya itu, Christian Halim juga menjanjikan dapat menghasilkan 100.000 Metrik Ton (MT) Nikel per bulan jika perusahaan sudah berjalan dan beroperasi.

"Pengajuan itu akhirnya dituruti oleh klien kami sesuai dengan bukti transfer yang telah disetorkan," ungkap Reza.

Namun, seiring berjalannya waktu, proses pembangunan infrastruktur dan capaian hasil tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kenyataanya, jumlah produksi nikel sangat jauh dari target yang dijanjikan karena hanya menghasilkan 20.000 MT selama tiga bulan.

Tak hanya itu, laporan evaluasi hasil kinerja pembanguan infrastruktur ternyata hanya senilai enam miliar saja. Hal ini tentunya sangat jauh dengan anggaran yang diajukan untuk pembangunan proyek infrastruktur yaitu senilai Rp20,5 miliar.

"Ternyata hasilnya hanya 20 ribu metrik ton selama tiga bulan sangat jauh dari target dan akhirnya dihentikan. Sedangkan hasil konsultasi dengan kontraktor pembanding, ternyata nilai proyek infrastruktur tersebut juga tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Karena itu klien kami meminta pertanggungjawaban," tegasnya. (Ar)


Dengan sejumlah temuan dan hasil audit tersebut, PT CIM mengalami kerugian yang cukup besar karena hasil produksi jauh dari target dan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.


Akhirnya, kasus tersebut dilaporkan ke Polda Jatim pada tanggal 14 Juli 2020. Setelah melalui proses pemeriksaan dan penyidikan, Polda Jatim akhirnya menahan Christian Halim serta menetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. (Ar)

Rabu, 21 Oktober 2020

Lagi, Kejati Jatim Selamatkan 2 Aset dan Uang Rp 4 Miliar Milik Pemkot Surabaya



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Lagi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) berhasil menyelamatkan dua aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Dua aset tanah itu berada di Jalan Kalisari I nomor 5-7 seluas 566 meter persegi dan di Jalan Sariboto II nomor 1-3 seluas 156 meter persegi. 

Aset ini tercatat dalam aset Pemkot Surabaya namun sudah dikuasai pihak ketiga sejak tahun 1974 atau sekitar 46 tahun lalu.

“Alhamdulillah berkat permohonan bantuan dari Bu Risma, akhirnya tanah ini bisa kembali setelah 46 tahun dikuasai pihak ketiga,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Muhammad Dhofir, Rabu (21/10).

Dhofir menjelaskan, setelah ada surat permohonan dari Wali Kota Risma, dia bersama jajarannya melakukan pendalaman dan penyelidikan, ternyata memang benar bahwa itu tercatat dalam aset pemkot. 

Nah, setelah diselidiki akhirnya sementara ini ada dua sertifikat yang sudah keluar, dan tiga sertifikat lainnya masih proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

“Jadi, di situ ada 5 sertifikat, dan dua sertifikat sudah keluar dan tiga sertifikat lainnya masih proses di BPN, kalau annti sudah keluar, nanti akan kami berikan lagi ke Bu Risma,” tegasnya.

Dofir menambahkan tak hanya aset berupa tanah namun juga uang sebesar Rp. 4 Miliar atau lebih tepatnya Rp 4.078.666.962.

Uang itu merupakan uang garansi terkait pembangunan rusun di Surabaya. Ternyata, pembangunan itu bermasalah, sehingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta bantuan Kejati Jatim untuk bisa mengembalikan uang tersebut. 

“Alhamdulillah sekarang sudah bisa dikembalikan uang itu dan langsung kami transfer ke kas daerah Pemkot Surabaya. Jadi, yang kami kembalikan dua bidang tanah beserta sertifikatnya ditambah pula uang Rp 4 miliar lebih,” pungkasnya. (Ar)

DKPP Akan Periksa Sembilan Penyelenggara Pemilu Kota Surabaya



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020).

Pengadu dalam perkara ini adalah Novli Bernado Thyssen, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur.

Novil mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan lima orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.

Empat Anggota KPU Kota Surabaya yang berstatus sebagai Teradu adalah Nur Syamsi (merangkap Ketua KPU), Naafilah Astri, Subairi, dan Soeprayitno, masing-masing sebagai Teradu I – IV.

Sedangkan lima Teradu dari Bawaslu Kota Surabaya yaitu Muhammad Agil Akbar (Ketua merangkap Anggota Bawaslu), Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyya Al Arif, Usman, dan Hidayat sebagai Teradu V – IX.

Pokok perkara yang diadukan yakni Teradu I–IV diduga melanggar mekanisme, prosedur, tata cara pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 terhadap dukungan calon perseorangan sehingga mempengaruhi lolos tidaknya bakal calon pasangan perseorangan patut diduga tindakan dan perbuatan Teradu I sampai dengan Teradu IV mempunyai kepentingan tertentu terhadap lolos tidaknya bakal calon pasangan Perseorangan.

Sedangkan, Teradu V − IX diduga tidak professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pengawasan secara melekat yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bakal calon pasangan perseorangan pada tahapan verifikasi administrasi sehingga data dukungan bermasalah dari bakal calon pasangan perseorangan sebanyak 8.157 dukungan lolos dalam pengawasan verifikasi administrasi. 

Hal tersebut memperkuat dugaan Bawaslu Kota Surabaya tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahannya.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur.

Rencananya sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jl. Tanggulangin No.3, Keputran, Tegalsari Kota Surabaya, Kamis (22/10) besok, pukul 09.00 WIB.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad, Rabu (21/10).

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini.

Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” pungkas Bernad. (Ar)

Rabu, 16 September 2020

Lagi, JPN Pada Kejari Surabaya Berhasil Selamatkan Aset Pemkot Senilai Rp 121 Miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya)
Lagi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kembali berhasil menyelamatkan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya senilai Rp 121 Miliar.

Aset milik Pemkot Surabaya yang berhasil diselamatkan 10 orang JPN Korps Adhyaksa di jalan Sukomanunggal itu berupa tanah seluas 73.531 meter persegi yang terletak di wilayah Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya.

Dengan kembalinya aset milik Pemkot itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan Penandatanganan Addendum (perjanjian) Kesepakatan Tahun 1984 antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Kartika Kusuma Internusa.

Menurutnya perjanjian tukar menukar aset tersebut, sebenarnya sudah dilakukan sejak 1984 lalu dan kini Wali Kota Risma melakukan proses penyelesaiannya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma berterima kasih kepada kuasa direksi dari PT Kartika Kusuma Internusa serta jajaran dari kejaksaan yang membantu menyelesaikan persoalan aset puluhan tahun silam itu.

“Terus terang walaupun dahulunya saya Pegawai Negeri Sipil (PNS) lama, tetapi saya tidak mengerti tentang persoalan ini. Kemudian saat setelah dilantik menjadi wali kota, dari situlah baru diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata ditemukan berbagai persoalan tanah,” kata Risma di sela kegiatan yang berlangsung di rumah dinasnya, Rabu (16/9).

Meski tidak tahu cerita persisnya, namun wali kota perempuan pertama di Surabaya ini bersama jajarannya berusaha menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas.

Pihaknya pun merasa beruntung dalam proses penyelesaian itu, karena kejaksaan terus membantu hingga hari ini dinyatakan telah tuntas.

“Kami dibantu banyak sekali. Jika dihitung selama saya menjabat, sudah berapa banyak kejaksaan membantu kami. Bahkan mencapai triliunan. Termasuk YKP juga bisa kembali,” paparnya.

Selain itu, Risma juga memaparkan, bahwa tanah aset tersebut sebagian sudah digunakan untuk membangun kepentingan publik. 

Salah satunya yakni mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 24 Surabaya. Menurutnya, pembangunan sekolah menjadi penting untuk dilakukan karena jumlah siswa setiap tahunnya terus bertambah.

“Kita memang butuh sekolah makanya terus kita tambah,” ungkapnya.

Sementara sisa lahan yang ada, kata dia, rencananya akan dibangun menjadi waduk, bozem, hutan kota, hingga taman.

Ia berharap, aset-aset Pemkot Surabaya yang telah berhasil kembali itu dapat digunakan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, seperti rusunawa.

“Untuk rusun sekarang waiting listnya sudah hampir 7 ribu pak. Mudah-mudahan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain sesuai dengan kepentingan  masyarakat,” urainya.

Seusai penandatanganan, Risma memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras jajaran kejaksaan. 

Penghargaan itu diberikan kepada 10 jaksa pengacara negara yang bertugas menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Surabaya, Anton Delianto membenarkan bahwa kejadian tukar menukar antara pemkot dan PT Kusuma Kartika Internusa terjadi pada tahun 1984 silam.

Dimana tukar menukar pada waktu itu sudah disetujui oleh gubernur dan disahkan oleh wali kota pada saat itu.

“Namun pada tahun 1991, ternyata ada perbedaan persil yang tidak sesuai. Ada sedikit perselisihan yang timbul. Sehingga hari ini kami berhasil menyelesaikan aset negara totalnya Rp 121 miliar. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” pungkasnya.

Adapun nama-nama yang menerima penghargaan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini diantaranya Asdatun Kejati Jatim, Teguh Darmawan, dan 10 JPN pada Kejari Surabaya yakni Anton Delianto, Normadi Elfajr, Diajeng Kusuma Ningrum, Imam Hidayat, Yushar, Galih Dewanty, Sidharta P. Revienda Putra, Hanafi Rachman, Palupi Sulistyaningrum dan Teddy Isadiansyah. (Ar)

Selasa, 15 September 2020

Perspektif dan Implementatif Asas Single Prosecution System Kejaksaan Dalam RUU Kejaksaan

Oleh : Alumni FH Unair, Dr. Mochammad Priandhika Abadi Noer, S.H., M.H



Sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum, prinsip diferensiasi fungsional yang memandang dengan adanya prinsip tersebut, maka KUHAP telah meletakkan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antar setiap instansi penegak hukum.

Oleh karenanya, antara Penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan terjalin adanya hubungan fungsi yang berkelanjutan dengan mekanisme adanya kontrol antara penegak hukum dalam rangkaian integreated criminal justice system.

Kelembagaan kejaksaan sebagai lembaga negara dalam rumpun yudikatif atau eksekutif, perlindungan jaksa, perluasan kewenangan jaksa di bidang pidana (termasuk diskresi penuntutan berdasar asas restoratif justice), di bidang perdata, dan tata usaha negara, serta bidang-bidang lainnya berdasarkan undang-undang.

Dari semua pembaruan tersebut, banyak mendapat perhatian bidang penuntutan, karena dalam RUU tersebut, jaksa akan menjadi pengendali proses penuntutan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Dalam draft RUU Kejaksaan kewenangan penyidikan Jaksa diperkuat dalam bunyi Pasal 30 Berikut isinya :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan proses penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melaksanakan pemindahan terpidana; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan penyidikan lanjutan; melakukan mediasi penal; melakukan penelusuran, pelacakan, perampasan dan pemulihan aset negara dan perolehan kejahatan;

(2) Untuk melengkapi berkas perkara, penyidikan lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: dilakukan terhadap tersangka; dilakukan terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara, dan/atau untuk mempercepat penyelesaian perkara; diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya proses hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyidikan Lanjutan sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, Kejaksaan dengan atau tanpa kuasa khusus bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam maupun di luar lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah, maupun kepentingan umum.

(5) Di bidang bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi: kewenangan selaku intelijen penegakan hukum; peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring;

pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; turut serta dan berkontribusi dalam kondisi negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil, maupun darurat militer, dan keadaan perang.

(6) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan hukum, statistik kriminal, dan kesehatan yustisial Kejaksaan, serta pendidikan akademik, profesi, dan kedinasan.

Dalam teori terdapat asas single prosecution system, menurut etimologi, kata “prosecution” sendiri berasal dari bahasa latin: prosecutus dan terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) yang dapat dipahami sebagai “proses perkara dari awal hingga berakhir”. Dalam hal ini, jaksa yang menangani perkara dari awal hingga akhir/eksekusi.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila jaksa memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum di suatu negara.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar), dalam perkembangannya, semakin terabaikan.

Saat ini, ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Misalnya, perkara tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh oditurat militer, oditurat militer tinggi dan oditurat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Komitmen dunia internasional mengenai pentingnya penguatan peran Jaksa dalam fungsi penegakan hukum antara lain terwujud dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa).

Sebagaimana diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8, di Havana tahun 1990 Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan.

Kalimat “jaksa melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (single prosecution system) dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi seperti United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi oleh Indonesia dimana Indonesia harus menjalankan norma-norma dalam Konvensi itu sebagai suatu ketaatan (compliance). 

Norma-norma baru yang ada tersebut  juga mempengaruhi terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. 

Sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga harus taat (comply) antara norma yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa ketentuan yang dikeluarkannya. Pada tahun 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Association of Prosecutors (IAP), dimana Kejaksaan telah bergabung pada tahun 2006, menerbitkan Status dan Peran Penuntut Umum (The Status and Role of Prosecutors), sebagaimana ketentuan sebelumnya yaitu Guidelines on The Role of Prosecutors yang menjadi pedoman dan menginspirasi dalam perubahan Undang-Undang ini utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam Penuntutan, Akuntabilitas Penanganan Perkara, Standar Profesionalitas, dan Perlindungan bagi para Jaksa.

Apabila RUU Kejaksaan menjadi UU Kejaksaan yang baru, para pencari keadilan akan meletakan tumpuan keadilan pada jaksa, sehingga proses penuntutan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi akan optimal mewujudkan kebenaran material (substantial truth) dan keadilan.

Sabtu, 12 September 2020

Tim Intel Kejari Surabaya Tangkap Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Tanah



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim Intelijen Kejari Surabaya berhasil menangkap terpidana kasus penipuan jual beli tanah.

Terpidana bernama Heri Basuki ini dapat dieksekusi di kawasan jalan Ketintang Surabaya Jum'at (11/9) siang, sekitar jam 13.45 WIB.

"Yang bersangkutan kami eksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. : 1200K/Pid/2019 tanggal 14 Pebruari 2019," kata Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Fathur Rohman dalam keterangan resminya.

Dalam kasus pidana tersebut, Heri Basuki dijatuhi hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara oleh majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

"Namun pada saat akan dieksekusi terpidana tidak diketahui keberadaannya," ujar Fathur Rohman.

Selanjutnya, masih terang Fathur Rohman, Kejari Surabaya menetapkan Heri Basuki sebagai DPO sejak bulan Februari 2020 lalu.

"Dan sekira 2 hari terakhir tim intelijen berhasil mendeteksi keberadaan terpidana dan dapat dilakukan penangkapan untuk diserahkan kepada Jaksa eksekutor pada bidang Pidum lalu dilakukan eksekusi pada hari ini," sambungnya.

Usai dieksekusi, Heri Basuki langsung dibawa ke Kantor Kejari Surabaya untuk dilakukan proses administrasi dan selanjutnya dibawa ke Rutan Kelas I Surabaya (Rutan Medaeng) untuk menjalani hukuman.

"Sebelum dibawa ke Rutan, tadi sempat dilakukan rapid test," tandas Fathur Rohman.

Diketahui, Heri Basuki dilaporkan oleh Ronny Wijaya lantaran dianggap melakukan penipuan jual beli tanah di Jalan Khairil Anwar Surabaya pada tahun 2013 dengan modus  menawarkan sebidang tanah kepada korban untuk dibeli.

Namun setelah korban memberikan uang muka kepada terpidana ternyata tanah tersebut adalah milik orang lain sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 1 milliar.

Sebelumnya, oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heri Basuki divonis hukuman 6 bulan penjara dengan massa percobaan satu tahun. Namun putusan berbeda dijatuhkan pada tingkat kasasi hingga akhirnya jaksa melakukan eksekusi. (Ar)

Senin, 24 Juni 2019

Kejari Tanjung Perak Buka Layanan Pengambilan Tilang di Siola


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bagi masyarakat yang tempat tinggalnya di tengah kota namun ingin mengurus surat tilang di Kejari Tanjung Perak.

Kini tak perlu susah lagi lantaran jaraknya terlalu jauh sebab saat ini Kejari Tanjung Perak membuka pelayanan tilang di Plaza Pelayanan Publik Kota Surabaya atau yang lebih dikenal dengan Siola.

"Biar tidak jauh. Buat pelayanan publik, tingkatkan pelayanan. Buat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Korupsi)." jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, Senin (24/6).

Kendati demikian, pelayanan di gedung Siola ini tidak dibuka setiap harinya tetapi hanya sehari dalam seminggu. Itu pun waktunya tidak non stop namun disesuaikan dengan jam kerja.

"Insya Allah setiap Senin. Jam 8 (pagi) sampai jam 1 (siang)." ungkapnya.

Lingga menambahkan meski pelayanan surat tilang telah di buka di gedung Siola bukan berarti pelayanan yang ada di Kejari Tanjung Perak berhenti. Pelayanan pengambilan surat tilang tetap dilakukan seperti biasanya.

"Tapi pelayanan masih bisa dikantor (Kejari Tanjung Perak)." pungkasnya.(arf)